Fungsi Bank Indonesia

 

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

 

:: Tujuan Tunggal

 

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek,

yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara

lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek

kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai

Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya

tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

:: Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang

tugas tersebut (klik pada gambar dibawah) perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat

dicapai secara efektif dan efisien

 

 

 

PILAR 1. MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan

pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan

memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik

dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate).

Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu

menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib

minimum bagi perbankan.

Pendekatan pegendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan

mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam

negeri.

:: Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang,

yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara,

yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah.

Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar

mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan

oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat

suku bunga.

:: Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya

adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam

ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank,

yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka

cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya. 

:: Peran sebagai Lender of The Last Resort

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi ini,

Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada

bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya

mismatch dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan

bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah

dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

:: Kebijakan Nilai Tukar

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya

stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan

untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu

sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang

terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange

rate system) sejak 14 Agustus 1997.

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh

pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara

kekuatan penawaran dan permintaan.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan

sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

:: Pengelolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-bank devisa,

yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional.

Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan

likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. Walaupun demikian, Bank Indonesia

tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga tidak

tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portfolio komposisi jenis penempatan

cadangan devisa.

Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem

diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat

berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat

dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai nilai yang

lebih baik.

:: Kredit Program

Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit

program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia.

Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

ditunjuk Pemerintah. Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat lebih

memfokuskan perhatian pada pencapaian sasaran-sasaran moneter serta agar dapat tercipta

pembagian tugas yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

PILAR 2. MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di

bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-

satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan

mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan

memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan,

memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem

transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya

misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank

Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan

yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam

bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank

dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

Pada sistem pembayaran non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar

dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral

antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana

antar nasabah tersebut biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun

melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Dari sisi piranti

pembayaran, secara historis sistem pembayaran non tunai di Indonesia didominasi oleh piranti

pembayaran berbasis warkat, namun dalam perkembangannya piranti elektronik mulai banyak

berperan terutama sejak dioperasikannya sistem BI-RTGS pada bulan November untuk

penyelesaian transaksi bernilai besar atau urgent.

Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia

memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang

efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang

untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang

sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank

Indonesia.

PILAR 3. MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank

Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut

izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank,

melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi

terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang

menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha

bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan

kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta

memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak

langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala

maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui

penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

:: Upaya Restrukturisasi Perbankan

Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan

perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan

yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan

sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus

meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan

masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan

perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.

STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

:: Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No.

23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal

17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini

memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara

yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali

untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas

dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak

dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga

berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak

manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan

peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

:: Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata

ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang

menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang

mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum

perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar

pengadilan.

Hubungan Kelembagaan

KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang

independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan

Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen

karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut

diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih

efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam

melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK,

Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran menyampaikan

informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter

yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-

waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan

kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan

keuangan tahunan kepada BPK.

:: Hubungan BI dengan Pemerintah : Hubungan Keuangan

Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan

menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah di

Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan

atas nama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas

pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi deficit

spending - yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama - kini

tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

:: Hubungan BI dengan Pemerintah : Independensi dalam Interdependensi

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi

yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas

masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam

sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada

Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas

dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak

bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi

oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan

Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan

pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

:: Kerjasama BI dengan Lembaga Lain

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, BI senantiasa bekerja

sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa

kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-

perjanjian, yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga

serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Beberapa Kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak sbb :

1. Departemen Keuangan (MoU tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan

Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang BI sebagai Process Agent di bidang pinjaman

dan hibah luar negeri Pemerintah, SKB tentang Penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara

(SUN) dalam rangka penyehatan perbankan)

2. Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara : SKB tentang kerjasama penanganan tindak pidana di

bidang perbankan

3. Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara : MoU tentang Pemberantasan uang palsu

4. Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM : MoU bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

UMKM

5. Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun) : MoU tentang Penyusunan Master Repurchase

Agreement (MRA)

6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Koordinasi

Pengelolaan Uang Negara (.pdf)

SEJARAH BANK INDONESIA

Sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan

internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perniagaan internasional yang digunakan oleh para

pedagang, jalur darat dan jalur laut. Pada masa itu telah terdapat dua kerajaan utama di nusantara

yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan internasional, yaitu Sriwijaya dan

Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut belum ada mata uang baku yang dijadikan nilai

standar. Meskipun masyarakat telah mengenal mata uang dalam bentuk sederhana.

Sementara itu pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa sedang berupaya memperluas wilayah

penjelajahannya di berbagai belahan dunia, termasuk Asia dan Nusantara. sejak jatuhnya

Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani (1453), penjelajahan tersebut dipelopori oleh

Spanyol dan Portugis yang kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Kegiatan

penjelajahan tersebut telah mendorong munculnya paham merkantilisme di Eropa pada abad ke

16–17.

Selanjutnya pada akhir abad ke-18 revolusi industri telah berlangsung di Eropa. Kegiatan

industri berkembang dan hasil produksi meningkat sehingga mendorong kegiatan ekspor ke

wilayah Asia dan Amerika. Pesatnya perdagangan di Eropa memicu tumbuhnya lembaga

pemberi jasa keuangan yang merupakan cikal-bakal lembaga perbankan modern, antara lain

seperti Bank van Leening di Belanda. Kemudian secara bertahap bank-bank tertentu di wilayah

Eropa seperti Bank of England (1773), Riskbank (1809), Bank of France (1800) berkembang

menjadi bank sentral.

Munculnya Malaka sebagai emporium perdagangan telah menarik perhatian bangsa Portugis

yang akhirnya pada 1511 berhasil menguasai Malaka. Mereka terus bergerak ke arah timur

menuju sumber rempah-rempah di Maluku. Di sana Portugis menghadapi bangsa Spanyol yang

datang melalui Filipina. Beberapa saat kemudian bangsa Belanda juga berusaha menguasai

sumber-sumber komoditi perdagangan di Jawa dan Nusantara. Dengan mengibarkan bendera

VOC yaitu perusahaan induk penghimpun perusahaan-perusahaan dagang Belanda, mereka

mengukuhkan kekuasaanya di Batavia pada 1619. Untuk memperlancar dan mempermudah

aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada 1746 didirikan De Bank van Leening dan

kemudian berubah menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank van

Leening merupakan bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Pada akhir abad ke-18, VOC

telah mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Maka kekuasaan VOC di nusantara diambil

alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Setelah masa pemerintahan Herman William Daendels

dan Janssen, Hindia Timur akhirnya jatuh ke tangan Inggris.

Ratu Inggris mengutus Sir Thomas Stamford Raffles untuk memerintah Hindia Timur. Tetapi

pemerintahan Raffles tidak bertahan lama, karena setelah usainya perang melawan Perancis

(Napoleon) di Eropa, Inggris dan Belanda membuat kesepakatan bahwa semua wilayah Hindia

Timur diserahkan kembali kepada Belanda. Sejak saat itu Hindia Timur disebut sebagai Hindia

Belanda (Nederland Indie) dan diperintah oleh Komisaris Jenderal (1815–1819) yang terdiri dari

Elout, Buyskes, dan van der Capellen. Pada periode inilah berbagai perbaikan ekonomi mulai

dilaksanakan di Hindia Belanda. Hingga nantinya Du Bus menyiapkan beberapa kebijakan yang

mempersiapkan didirikannya De Javasche Bank pada 1828.

Perkembangan II.

Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang keberangkatan

Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C.T. Elout ke Hindia Belanda. Kondisi keuangan di

Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran

dalam bentuk lembaga bank. Pada saat yang sama kalangan pengusaha di Batavia, Hindia

Belanda, telah mendesak didirikannya lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka.

Meskipun demikian gagasan tersebut baru mulai diwujudkan ketika Raja Willem I menerbitkan

Surat Kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda pada 9 Desember 1826. Surat tersebut

memberikan wewenang kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank

berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu, atau lazim disebut oktroi.

Dengan surat kuasa tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan berdirinya DJB.

Pada 11 Desember 1827, Komisaris Jenderal Hindia Belanda Leonard Pierre Joseph Burggraaf

Du Bus de Gisignies mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 tentang oktroi dan ketentuan-

ketentuan mengenai DJB. Kemudian pada 24 Januari 1828 dengan Surat Keputusan Komisaris

Jenderal Hindia Belanda No. 25 ditetapkan akte pendirian De Javasche Bank (DJB). Pada saat

yang sama juga diangkat Mr. C. de Haan sebagai Presiden DJB dan C.J. Smulders sebagai

sekretaris DJB.

Oktroi merupakan ketentuan dan pedoman bagi DJB dalam menjalankan usahanya. Oktroi DJB

pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai 31 Desember 1837 dan

diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1838. Pada periode oktroi keenam, DJB melakukan

pembaharuan akte pendiriannya di hadapan notaris Derk Bodde di Jakarta pada 22 Maret 1881.

Sesuai dengan akte baru DJB, status bank diubah menjadi Naamlooze Vennootschap (N.V.).

Dengan perubahan akte tersebut, DJB dianggap sebagai perusahaan baru. Oktroi kedelapan

adalah oktroi DJB terakhir hingga berlakunya DJB Wet pada 1922. Pada periode oktroi terakhir

ini, DJB banyak mengeluarkan ketentuan baru dalam bidang sistem pembayaran yang mengarah

kepada perbaikan bagi lalu lintas pembayaran di Hindia Belanda. Oktroi kedelapan berakhir

hingga 31 Maret 1921 dan hanya diperpanjang selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 1922.

Perkembanngan III..

Pada 31 Maret 1922 diundangkan De Javasche Bankwet 1922 (DJB Wet). Bankwet 1922 ini

kemudian diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta UU 13 November 1930.

Pada dasarnya De Javasche Bankwet 1922 adalah perpanjangan dari oktroi kedelapan DJB yang

berlaku sebelumnya. Masa berlaku Bankwet 1922 adalah 15 tahun ditambah dengan

perpanjangan otomatis satu tahun, selama tidak ada pembatalan oleh gubernur jenderal atau

pihak direksi. Pimpinan DJB pada periode DJB Wet adalah direksi yang terdiri dari seorang

presiden dan sekurang-kurangnya dua direktur, satu di antaranya adalah sekretaris. Selain itu

terdapat jabatan presiden pengganti I, presiden pengganti II, direktur pengganti I, dan direktur

pengganti II. Penetapan jumlah direktur ditentukan oleh rapat bersama antara direksi dan dewan

komisaris. Pada periode ini DJB terdiri atas tujuh bagian, di antaranya bagian ekonomi statistik,

sekretaris, bagian wesel, bagian produksi, dan bagian efek-efek.

Pada periode ini DJB berkembang pesat dengan 16 kantor cabang, antara lain: Bandung,

Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kutaraja, Medan, Padang,

Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado, serta kantor perwakilan di

Amsterdam, dan New York. DJB Wet ini terus berlaku sebagai landasan operasional DJB hingga

lahirnya Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1 Juli 1953.

Perkembangan IV

Pecahnya Perang Dunia II di Eropa terus menjalar hingga ke wilayah Asia Pasifik. Militer

Jepang segera melebarkan wilayah invasinya dari daratan Asia menuju Asia Tenggara.

Menjelang kedatangan Jepang di Pulau Jawa, Presiden DJB, Dr. G.G. van Buttingha Wichers,

berhasil memindahkan semua cadangan emasnya ke Australia dan Afrika Selatan. Pemindahan

tersebut dilakukan lewat pelabuhan Cilacap. Setelah menduduki Pulau Jawa pada bulan Februari-

Maret 1942, tentara Jepang memaksa penyerahan seluruh aset bank kepada mereka. Selanjutnya,

pada bulan April 1942, diumumkan suatu banking-moratorium tentang adanya penangguhan

pembayaran kewajiban-kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian, pimpinan tentara Jepang

untuk Pulau Jawa, yang berada di Jakarta, mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi

untuk seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina. Ordonansi serupa juga

dikeluarkan oleh komando militer Jepang di Singapura untuk bank-bank di Sumatera, sedangkan

kewenangan likuidasi bank-bank di Kalimantan dan Great East diberikan kepada Navy Ministry

di Tokyo.

Fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi tersebut, kemudian diambil alih oleh bank-bank

Jepang, seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank, yang pernah ada

sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Sebagai bank sirkulasi di Pulau

Jawa, dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan tugas tentara pendudukan Jepang

dalam mengedarkan invansion money yang dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi, mulai

dari satu hingga sepuluh gulden. Sampai pertengahan bulan Agustus 1945, telah diedarkan

invansion money senilai 2,4 milyar gulden di Pulau Jawa, 1,4 milyar gulden di Sumatera, serta

dalam nilai yang lebih kecil di Kalimantan dan Sulawesi. Sejak tanggal 15 Agustus 1945, juga

masuk dalam peredaran senilai 2 milyar gulden, yang sebagian berasal dari uang yang ditarik

dari bank-bank Jepang di Sumatera serta sebagian lagi dicuri dari De Javasche Bank Surabaya

dan beberapa tempat lainnya. Hingga bulan Maret 1946, jumlah uang yang beredar di wilayah

Hindia Belanda berjumlah sekitar delapan milyar gulden. Hal tersebut menimbulkan hancurnya

nilai mata uang dan memperberat beban ekonomi wilayah Hindia Belanda.

Perkembangan V.

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamasikan

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945 telah disusun

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 Bab VIII pasal 23 Hal Keuangan

yang menyatakan cita-cita membentuk bank sentral dengan nama Bank Indonesia untuk

memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomi-moneter. Sementara itu dengan

membonceng tentara Sekutu, Belanda kembali mencoba menduduki wilayah yang pernah

dijajahnya. Maka dalam wilayah Indonesia terdapat dua pemerintahan yaitu: pemerintahan

Republik Indonesia dan pemerintahan Belanda atau Nederlandsche Indische Civil Administrative

(NICA). Selanjutnya NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan

menugaskan DJB menjadi bank sirkulasi mengambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Tidak

lama kemudian DJB berhasil membuka sembilan cabangnya di wilayah-wilayah yang dikuasai

oleh NICA. Pembukaan cabang-cabang DJB terus berlanjut seiring dengan dua agresi militer

yang dilancarkan Belanda kepada Indonesia. Sementara itu di wilayah yang dikuasai oleh

Republik Indonesia, dibentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia) yang

kemudian melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi berdasarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946. Namun demikian situasi perang kemerdekaan

dan terbatasnya pengakuan dunia sangat menghambat peran BNI sebagai bank sirkulasi. Namun

demikian pada 30 Oktober 1946, pemerintah dapat menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia

(ORI) sebagai uang pertama Republik Indonesia. Periode ini ditutup dengan Konferensi Meja

Bundar (KMB) 1949 yang memutuskan DJB sebagai bank sirkulasi untuk Republik Indonesia

Serikat (RIS) dan Bank Negara Indonesia sebagai bank pembangunan.

Perkembangan VI.

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari

Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan Konferensi Meja

Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bank (DJB).

Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah

RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada saat itu, kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan KMB

ternyata telah mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi

perekonomian Indonesia. Nasionalisasi pertama dilaksanakan terhadap DJB sebagai bank

sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, bangsa

Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia.

Sebelum berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran

berada di tangan pemerintah. Dengan menanggung beban berat perekonomian negara pasca

perang, kebijakan moneter Indonesia ditekankan pada peningkatan posisi cadangan devisa dan

menahan laju inflasi. Sementara itu, pada periode ini, pemerintah terus berusaha memperkuat

sistem perbankan Indonesia melalui pendirian bank-bank baru. Sebagai bank sirkulasi, DJB turut

berperan aktif dalam mengembangkan sistem perbankan nasional terutama dalam penyediaan

dana kegiatan perbankan. Banyaknya jenis mata uang yang beredar memaksa pemerintah

melakukan penyeragaman mata uang. Maka, meski hanya untuk waktu yang singkat, pemerintah

mengeluarkan uang kertas RIS yang menggantikan Oeang Republik Indonesia dan berbagai jenis

uang lainnya. Akhirnya, setelah sekian lama berlaku sebagai acuan hukum pengedaran uang di

Indonesia, Indische Muntwet 1912 diganti dengan aturan baru yang dikenal dengan Undang-

undang Mata Uang 1951.

UANG

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima

secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di

masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang

didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran

bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk

pembayaran utang.Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda

pembayaran.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih

kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena

membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga

kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada

akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan

meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.

Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik

Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah

untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia,

sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan

uang itu disebut dengan hak oktroi.

SEJARAH UANG

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada

mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi

kebutuhannnya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri

dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa

yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan selanjutnya mengahadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi

sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhui seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh

barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan

barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem

barter’, yaitu barang yang ditukar dengan barang.

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di

antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan

dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang

yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir

sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-

benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat

pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (generally accepted), benda-benda

yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-

benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi

digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi

tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang

berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu

antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga

penentuan nilai uang, penyimpanan (storage), dan pengangkutan (transportation) menjadi sulit

dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut

sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar

karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak,

mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan

alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan

perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan)

uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat

itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai

hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-

menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia

(emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi

dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas.

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai

alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat

itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas

atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan

selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran.

Sebagai gantinya, mereka menjadikan ‘kertas-bukti’ tersebut sebagai alat tukar.

FUNGSI UANG

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang,

juga untuk menghidarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang

dibedalan menjadi dua: fungsi asli dan fungsi turunan.

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan

nilai.

Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang,

sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status

sosial.

SYARAT-SYARAT UANG

Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat

tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (acceptability). Agar dapat diakui

sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin

keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan

lama (durability), kualitasnya cenderung sama (uniformity), jumlahnya dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (scarcity). Uang juga harus mudah dibawa,

portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility), serta memiliki nilai yang

cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value).

JENIS UANG

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering

pula disebut sebagai common money) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan

wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan

yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan

(deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja,

sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang

diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

UANG DALAM EKONOMI

Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Monetarisme

adalah sebuah teori ekonomi yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran

uang. Sebelum tahun 80-an, masalah stabilitas permintaan uang menjadi bahasan utama karya-

karya Milton Friedman, Anna Schwartz, David Laidler, dan lainnya.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang, inflasi, dan bunga yang kemudian

akan mempengaruhi output dan ketenagakerjaan. Inflasi adalah turunnya nilai sebuah mata uang

dalam jangka waktu tertentu dan dapat menyebabkan bertambahnya persediaan uang secara

berlebihan. Interest rate, biaya yang timbul ketika meminjam uang, adalah salah satu alat penting

untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral seringkali diberi tanggung

jawab untuk mengawasi dan mengontrol persediaan uang, interest rate, dan perbankan.

Krisis moneter dapat menyebabkan efek yang besar terhadap perekonomian, terutama jika krisis

tersebut menyebabkan kegagalan moneter dan turunnya nilai mata uang secara berlebihan yang

menyebabkan orang lebih memilih barter sebagai cara bertransaksi. Ini pernah terjadi di Rusia,

sebagai contoh, pada masa keruntuhan Uni Soviet.