Satu Berita Berjuta Pembaca 12 Hal | https://fin.co.id/SABTU, 4 APRIL 2020

Entah Siapa Lagi yang Jadi Korban Hari IniPublik Kembali Mengingatkan Komitmen Pemerintah, Setelah 13 Dokter Wafat

Setiap hari Ada yang meregang nyawa. Menghembuskan

nafas terakhir dengan kematian tak wajar.

Tangis pemandangan biasa. Warga kota hingga

penduduk desa di belahan nusantara terus

dibayangi kepanikan, ketakutan. Entah kapan

derita ini berakhir. Corona sudahlah, kami ingin

hidup tenang.

Editor: Syaiful Amri

Realokasi Di-Deadline Tujuh Hari

Tidak Dijalankan Pemda, Kemenkeu Bakal Merasionalisasi Dana Transfer

K e p a l a P u s a t P e n e r a n g a n ( K a p u s p e n )

Kemendagr i Bahtiar m e n g a t a k a n s e j a k diterbitkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 t e n t a n g P e rc e p a t a n Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 14 Maret lalu, refocusing atau perubahan alokasi harus berjalan.

Terlebih, ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/ Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang

Kesehatan dan Dana Bantuan O p e ra s i o na l K e s e h a t a n dalam Rangka P e n c e g a h a n Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Instruksi P r e s i d e n Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

”Berdasarkan data yang masuk

belum ada laporan atau belum ada realokasi yang signifikan dari APBD d a l a m m e n d u k u n g penanganan Covid-19,” ungkap Bahtiar. Nah, untuk mendorong refocusing dan realokasi anggaran tersebut, Mendagri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 t e nt a ng Pe n c e ga ha n

P e n y e b a r a n d a n P e rc e p a t a n Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan Refocusing atau perubahan alokasi anggaran untuk Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

SITUASI COVID-19 TERBARUGLOBALINDONESIA

181

1.986

134

KEMATIAN

TERKONFIRMASI

SEMBUH

58.004

1.076.017

225.335

Amerika berada di urutan pertama yang menggeser China sebagai pusat wabah virus corona Covid-19 dengan total kasus 245.380 orang positif terinfeksi. Total angka kematian corona Covid-19 mencapai 6.095 orang. Tetapi, sebanyak 10.441 orang telah pulih dari virus corona Covid-19.

*Berbagai sumber diolah

JAKARTA - Ya, tenaga medis yang menjadi garda terdepan menjadi sasaran utama keganasan virus tersebut. Data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tercatata, 13 dokter itu setiap hari berjibaku dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Terparah ada di Jakarta. Total 95 tenaga medis di 32 rumah sakit dan satu klinik yang dinyatakan positif virus Corona. Jumlah tersebut bertambah bila dibandingkan dengan data pada Kamis (2/4) yang berjumlah sebanyak 88 orang.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-9 yang diterima Jumat (3/4) menunjukan angka yang mengejutkan. Korban meninggal 181 orang. Jumlah masyarakat yang terjangkit pun kian meluas. Totalnya sudah 1.986 kasus positif, hanya 134 pasien dinyatakan sembuh.

Bersambung ke hal 7

Bersambung ke hal 7

TERUS DAN TERUS BERTAMBAH: Petugas saat memakamkan korban Covid-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, Jumat (3/4/). Di TPU setempat hingga menjelang sore hari tercatat sembilan belas jenazah dimakamkan baik yang berstatus ODP, PDP maupun postif Virus Corona.

FOTO: FAISAL R SYAM/FAJAR INDONESIA NETWORK

TITO KARNAVIAN BAHTIARMENDAGRI KAPUSPEN KEMENDAGRI

EKONOMIFajar Indonesia

2www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

Sejumlah pelanggan sedang melayani pembeli jahe merah di Jakarta, Jumat (3/4). Kenaikan harga jahe merah bersamaan dengan meningkatnya jumlah kasus terinfeksi virus corona di Indonesia. Harga jahe merah sebelum pandemi corona dipatok Rp40 ribu per kilogram (Kg). Namun, saat ini harganya sudah mencapai Rp100 ribu per Kg . Empon-empon, seperti jahe, temulawak dan lainnya dianggap mampu untuk menjaga kesehatan sehingga diharapkan bisa menangkal virus corona.

FOTO: IWAN TRI WAHYUDI/FAJAR INDONESIA NETWORK

Anak-Cucu BUMN Akhirnya DipangkasJAKARTA – Di tengah wabah Virus

Coron (Covid-19) kabar mengejutkan datang dari Menteri BUMN Erick Thohir. Secara resmi ia merasionalisasi dan konsolidasi anak usaha BUMN. Ini dilakukan karena sebelumnya banyak anak usaha BUMN yang memiliki kesamaan portofolio dan juga kurang optimal memberikan nilai tambah bagi perusahaan induk.

Erick Thohir mengaku sudah melakukan kajian panjang. Terlebih proses penyederhanaan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak akhir 2019 dan terus berjalan hingga saat ini. ”Rasionalisasi dan konsolidasi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan efektivitas operasional dan tata kelola bisnis yang optimal guna memberikan nilai tambah bagi Negara,” ujar Erick Thohir ada live conference Jumat (3/4).

Dalam prosesnya, Menteri BUMN menekankan kepada perusahaan

plat merah untuk sebisa mungkin meminimalisir pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, masing-masing BUMN telah menyiapkan strategi dan skenario rasionalisasi dan konsolidasi terhadap karyawan, antara lain melalui optimalisasi dan alih tugas antar anak perusahaan maupun dengan perusahaan induk.

”Kita akan terus berkoordinasi dengan masing-masing BUMN guna memastikan bahwa proses ini dijalankan dengan berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan lain yang berlaku,” tambah Erick.

Sementara itu, BUMN yang akan dan tengah melakukan rasionalisasi dan konsolidasi yaitu Pertamina, Telkom Indonesia dan Garuda Indonesia. Saat ini, Pertamina memiliki 25 perusahaan yang non aktif dan siap untuk dilakukan rasionalisasi. Dari 25 perusahaan tersebut, empat perusahaan sudah

berstatus Dalam Likuidasi (DL). Selanjutnya tiga perusahaan diusulkan untuk likuidasi, dan satu perusahaan diusulkan untuk divestasi. Sehingga dalam jangka pendek pada tahun 2020 akan ada rasionalisasi sejumlah delapan perusahaan. Proses rasionalisasi ini akan terus berlanjut setelah tahun 2020.

Kemudian Telkom akan melakukan konsolidasi terhadap 20 anak perusahaan yang memiliki kesamaan portofolio ataupun yang saat ini masih kurang optimal dalam memberikan nilai tambah menuju digital telco, dimana akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2021. Sedangkan Garuda Indonesia saat ini sedang melakukan refocusing back to core business. Oleh karena itu, Garuda akan merasionalisasi enam cucu perusahaan yang operasionalnya belum optimal dalam memberikan return dan nilai tambah bagi Garuda Indonesia Grup.

Menangapi langkah yang dilakukan Erick Thohir, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia Ronny P Sasmita menilai langkah ini terbilang berani dan patut diapresiasi. Apalagi selama ini memang banyak BUMN yang melakukan ekspansi namun tak diikuti dengan analisa jangka panjang. Hal ini akhirnya membebani keuangan induk perusahaan.

Apa yang sudah dijalankan Erick ini dinilai juga bagian dari konsistensi Kementerian BUMN. Seperti diketahui, perampingan jumlah BUMN ini terus digaungkan sejak Menteri BUMN sebelumnya. ”BUMN selama ini, kurang fokus mengelola sektor utamanya, gara2 terlalu banyak anak usaha. Jadi dalam kacamata lain, pemangkasan ini juga berarti mengembalikam BUMN-BUMN pada core business utamanya, yang dimandatkan UU,” papar Ronny.

Tidak hanya itu, ditengah wabah

Covid-19 yang membutuhkan sikap gotong royong semua pihak dalam menyelesaikannya, Erick Thohir tetap menjalankan kebijakan utamanya demi membawa BUMN lebih baik ke depannya. Hal ini dinilai bukan tugas yang mudah. Selama ini, penyelesaian dan penanganan Covid-19 sudah menjadi tanggung jawab Task Force yang dikomandoi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ruang lingkup BUMN dalam hal ini hanya membantu pemerintah.

” K a l a u b a n y a k B U M N y a n g mengalihkan CSR nya ke bantuan alat kesehatan penanggulangan Covid-19, saya pikir itu lumrah, bagian dari partisipasi BUMN. Intinya, Kementerian BUMN punya tugas untuk membuat BUMN berjalan lebih baik, salah satunya dengan rasionalisasi anak-anak usaha BUMN,” pungkasnya. (dim/fin/ful)

Bisnis Minyak Anjlok, Pertamina SiagaJAKARTA - Di tengah pandemi global

Virus Corona (Covid-19) dan turunnya harga minyak mentah dunia, PT Pertamina (Persero) tetap siaga dengan menjamin pasokan energi nasional aman dan mencukupi di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi makin pelik setelah beberapa proyek mangkrak, salah satunya Kilang Cilacap yang belum juga mendapat kepastian dari Saudi Aramco, perusahan dari Arab Saudi.

V i c e P r e s i d e n t C o r p o r a t e Communication Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan saat ini bisnis migas dunia dihadapkan pada kondisi penyebaran wabah virus corona di hampir semua negara di dunia yang mengakibatkan adanya pembatasan wilayah (lockdown) serta penurunan harga dan konsumsi energi.

Namun demikian, lanjut Fajriyah, Pertamina selaku penyedia energi di Indonesia, tetap menjalankan proses bisnis yaitu kegiatan di hulu, pengolahan dan hilir migas, termasuk penambahan impor minyak mentah maupun produk BBM dan LPG untuk memastikan ketersediaan energi.

”Tambahan impor minyak mentah akan meningkatkan ketersediaan minyak mentah dalam negeri yang akan diolah di kilang Pertamina, sementara tambahan impor produk akan memanfaatkan storage yang tersedia di Indonesia, baik di darat maupun floating,” ujar Fajriyah, Jumat (3/4).

Ia menambahkan, walaupun terdapat tambahan impor minyak mentah, namun Pertamina tetap mengutamakan penyerapan minyak mentah dalam negeri yang didapat baik dari bagian pemerintah (government intake), anak perusahaan Pertamina dan pembelian bagian KKKS. Tercatat sampai akhir Februari 2020, total minyak mentah domestik yang diserap dan diolah Pertamina sebesar 669 MBPD atau sekitar 92 persen dari produksi minyak mentah nasional.

Selain itu, jelang tiga minggu masa pembatasan aktivitas di luar rumah, Pertamina juga menjamin ketersediaan pasokan serta memastikan kegiatan operasional penyaluran BBM dan LPG berjalan baik dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Saat ini, pasokan nasional untuk produk jenis gasoline yakni Premium, Pertalite, dan Pertamax berada pada level aman di atas 22 hari, bahkan pasokan produk Pertamax Turbo mencapai 42 hari dan Minyak Tanah mencapai 89 hari. Adapun produk jenis gasoil yakni Solar dan Dexlite dapat memenuhi ketersediaan di atas 24 hari. Bahkan, pasokan untuk produk Pertamina Dex secara nasional mencapai 53 hari.

”Kami tetap menjaga stok BBM nasional di atas 22 hari meski selama masa aktifitas bekerja dari rumah (work from home), terjadi penurunan konsumsi harian BBM sebesar 16%

menjadi 113 juta liter dari rata rata komsumsi normal harian sebesar 134 juta liter,” kata Fajriyah.

Seiring dengan kondisi tersebut, Pertamina juga memastikan ketersediaan LPG tetap memadai untuk mendukung aktivitas rumah tangga yang cenderung meningkat. Pasokan LPG secara nasional saat ini berada di level 16 hari. Peningkatan konsumsi LPG terjadi di sektor LPG untuk rumah tangga. LPG Subsidi 3 kg mengalami kenaikan konsumsi harian hampir 1% menjadi 22.117 metrik ton dari konsumsi normal sebesar 21.927 metrik ton.

”Kami terus memonitor peningkatan kebutuhan LPG Subsidi 3 kg. Walaupun terdapat kuota yang telah diatur oleh regulator, namun penyesuaian dengan permintaan penambahan fakultatif dari masing-masing pemerintah daerah dapat diberikan di wilayah yang memang memerlukan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” terang Fajriyah.

Yang menarik, ternyata banyak konsumen yang beralih ke LPG non subsidi khusus untuk rumah tangga seperti produk Bright Gas kemasan 12 kg dan 5,5 kg. Terbukti dari adanya peningkatan konsumsi hingga mencapai 9% dalam 3 minggu terakhir. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pertamina untuk meningkatkan pelayanan, diantaranya promo diskon dan pelayanan antar (Pertamina Delivery Service) melalui pemesanan LPG ke Call Centre Pertamina 135.(dim/fin/ful)

Terangi 433 Desa, PLN Gelontorkan Rp735 M

JAKARTA - PT PLN (Persero) sesuai intruksi presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan mampu mengalirkan listrik di 433 desa di Indonesia hingga akhir tahun 2020. Guna menyuseskan rencana tersebut, perusahaan listrik pelat merah itu telah menyiapkan dana sebesar Rp735 miliar.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, dana ratusan miliar itu untuk membangun Stasiun Pengisin Energi Listrik (SPEL) untuk menerangi sebanyak 433 desa yang mayoritas berada di Papua dan Papua Barat.

"PLN akan membangun SPEL yang di mana tabung listrik diisi oleh pembangkit. Sistem ini bisa diterapkan di daerah terpencil," ujarnya dalam video conference, kemarin (3/4).

D i a m e n j e l a s k a n , s u mb e r pembangkit listrik berasal dari energi lokal. Energi lokal sendiri adalah tenaga surya, micro-hydro, dan biomassa.

Menyoal tabung listrik, kata Zulkifli, akan menggunakan dana desa atau pemerintah daerah (pemda) setempat sebesar Rp525 miliar.

Sedangkan, untuk kebutuhan dana lainnya, seperti mobilisasi pasukan TNI masih dikoordinasikan antara Kementerian/Lembaga (K/L).

Tabung Listrik sendiri merupakan inovasi lanjutan kerja sama PLN dengan lima perguruan tinggi yaitu UI, ITB, IPB, UGM, dan Universitas Cendrawasih, yang pada 2019 meluncurkan program Papua Terang. Program tersebut melibatkan 500 mahasiswa dari lima perguruan tinggi tersebut. Talis adalah hasil inovasi tahap berikutnya yang dikembangkan dari program tersebut.

Dalam pengadaan tabung listrik, juga didukung oleh Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes&PDTT) dan pemda di dua provinsi Papua.

Kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan ada beberapa kendala dalam merealisasikan listrik masuk ke 433 desa di Indonesia. Kendala tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur dan memetakan situasi di 433 desa itu. "Makanya kami identifikasi, energi apa yang bisa digunakan untuk dijadikan energi pembangkit. Sekarang ada alternatif untuk menggunakan energi terbarukan," kata Arifin.(din/fin)

NASIONALFajar Indonesia

3www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

MAU KEMANA BANG?

KOK BALIK LAGI BANG?

KUATUTUP!!!KE KUA

1 2Kemenag Stop Layanan Akad Nikah

JAKARTA - Kementerian Agama menutup sementara layanan akad nikah. Karenanya, warga diminta untuk kembali menjadwal ulang rencana pernikahan.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengimbau agar masyarakat menunda atau menjadwal ulang rencana pelaksanaan pernikahannya (akad nikah) selama darurat COVID-19. Terlebih pihaknya untuk sementara waktu menutup layanan permohonan akad nikah.

"Kami telah menerbitkan edaran baru per 2 April 2020. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat COVID-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani. Kami meminta masyarakat

untuk menunda pelaksanaannya," kata Kamaruddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/4).

Meski demikian, dia memastikan pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka. Namun, mekanisme pendaftaran tidak dengan tatap muka di Kantor Urusan Agama (KUA). Mekanisme dilakukan sevara daring melalui laman simkah.kemenag.go.id.

"Untuk pelaksanaan akad nikah tidak dilakukan di masa darurat COVID-19. Perkembangan terkait waktu akan terus diperbaharui," ungkapnya.

Dijelaskannya pula, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020. Pelayanan akad tersebut hanya akan dilaksanakan di KUA, bukan

di luar KUA."Aturan ini dibuat dalam kondisi

kedaruratan kesehatan karena wabah COVID-19. Saya harap masyarakat bisa memahami dan menyesuaikannya," kata dia.

Kemenag saat ini menerapkan sistem kerja dari rumah untuk pegawainya hingga 21 April 2020. Kepada jajaran di kantor wilayah (Kanwil) dan KUA, Kamaruddin meminta pegawai tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring.

Setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau email petugas sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi.

"Pelaksanaan akad nikah secara online

baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) meminta agar pemerintah menghentikan sementara pelayanan akad nikah di tengah wabah COVID-19.

Ketua Umum Pengurus Pusat APRI, Madari mengatakan, usulan ini disampaikan lewat surat bernomor 003/PP/III/2020 yang ditujukan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimas Islam Kemenag.

"Bermaksud menyampaikan harapan atas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional penghulu saat pelayanan pengawasan pencatatan nikah dalam masa tanggap darurat di beberapa wilayah/daerah di Indonesia," ucap

Madari, Senin (30/3).Selain itu, usulan APRI juga mengacu

kepada surat edaran Bimas Islam Nomor: P-002/DJ.III/HK.007/03/2020 yang terbit tanggal 19 Maret 2020, tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Ditjen Bimas Islam.

"Dengan ini kami memohon kepada Bapak untuk menghentikan sementara layanan pengawasan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh wilayah Republik Indonsia, sampai berakhirnya masa tanggap darurat COVID-19," katanya.

"Baik yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan," katanya.(gw/fin)

Pimpinan KPK Baru BantahUsulkan Naik Gaji

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan ihwal usulan kenaikan gaji yang disampaikan Pimpinan KPK sebesar Rp300 juta. Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menerangkan, hak keuangan tersebut sebelumnya telah diusulkan sejak kepemimpinan jilid IV yakni Agus Rahardjo cs.

"Terkait usulan penyesuaian gaji Pimpinan KPK, sudah disampaikan atau diajukan oleh pimpinan lama zaman Pak Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Jauh sebelum pimpinan periode Pimpinan KPK sekarang," ujar Firli saat dikonfirmasi, Jumat (3/4).

Firli menjelaskan, usulan itu disampaikan pada 15 Juli 2019 lalu dalam bentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015. Ia pun mengaku belum menerima perkembangan terkait revisi PP tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tanun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK tersebut.

D e m i p e r t i m b a n g a n u p a y a penanganan virus corona (COVID-19), Firli menyatakan, KPK saat ini tidak akan melakukan pembahasan terkait hal itu. Ia menegaskan, seluruh jajaran lembaga antirasuah kini fokus untuk melakukan pencegahan, koordinasi, dan monitoring pengadaan barang dan jasa penanggulangan corona.

"Jadi kalaupun ada usulan tentang hak keuangan pimpinan KPK, kami seluruh pimpinan meminta dibatalkan dan tidak dibahas," tegas Firli.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan pembahasan revisi PP terkait gaji pimpinan lembaga antirasuah. Usulan merevisi PP yang diajukan pada 15 Juli 2019 itu salah satunya mempertimbangkan aspek keseimbangan antara komisioner KPK dengan pimpinan lembaga negara lain, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi rujukan.

Ia menerangkan, sekitar September

2019 lalu, KPK meminta pihak eksternal untuk melakukan kajian objektif menyangkut kenaikan gaji pimpinan dengan mempertimbangkan aspek penghasilan pejabat di instansi lain. Pada periode pimpinan saat ini, diakui Ali Fikri, pembahasan Rancangan PP (RPP) kenaikan gaji dilakukan sekitar Februari 2020 atas undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"KPK yang diwakili oleh Biro Hukum dan Biro SDM diundang oleh Kemenkumham untuk membahas mengenai usulan RPP tersebut yang kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan RPP tersebut telah masuk proleg dan akan dilanjutkan pembahasannya," tutur Ali Fikri.

Sebelum isu corona merebak di Indonesia pada awal Maret 2020, lanjut Ali Fikri, Kemenkumham kembali mengundang perwakilan KPK, Kemen PAN-RB, Kemensetneg, dan Kemenko Polhukam untuk melakukan rapat lanjutan membahas usulan RPP tersebut. Menurut dia, Kemenkumham dalam

rapat tersebut kembali menegaskan pembahasan RPP tidak dapat dihentijan dan akan terus dilanjutkan mengingat telah masuk dalam proleg.

"Seperti kita ketahui bersama, kemudian pandemi COVID-19 mulai terjadi dan hingga hari ini tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini," kata Ali Fikri.

Merespons situasi yang berkembang saat ini, dikatakan Ali Fikri, Pimpinan KPK lantas bersepakat untuk meminta penghentian pembahasan dan mengajak seluruh pihak untuk fokus bekerja mengatasi pandemi corona. Ia menyampaikan, pihaknya pun berharap Kemenkumham dapat mengamini permintaan tersebut demi kemanusiaan.

"KPK berharap dengan penjelasan ini, maka polemik yang beredar saat ini dapat dihentikan. Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik dari publik, terutama terkait dengan bagaimana memenuhi harapan masyarakat agar KPK tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi. Kami akan bekerja sebaik-baiknya," ucapnya.(riz/gw/fin)

Tidak BolehAda Pengucilan

JAKARTA - Virus Corona (COVID-19), menimbulkan efek sosial. Seseorang atau keluarga yang terpapar ramai-ramai dikucilkan. Spesialis Pelindungan Anak Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ali Aulia Ramly menegaskan tidak boleh ada pengucilan. Sebab, COVID-19, bukan sebuah aib.

"Jangan ada pengucilan sosial terhadap anak dan keluarganya karena penularan virus Corona. Dengan protokol pelindungan anak lintas sektor dalam penanganan COVID-19, diharapkan tidak ada stigma dan pengucilan sosial terhadap anak dan keluarganya," tegas Ali Aulia di Jakarta, Jumat (3/4).

Di beberapa wilayah, tidak sedikit warga yang menjadi korban stigmatisasi. Ada perawat di Jakarta yang diusir dari tempat kos. Alasannya, perawat itu diketahui bekerja di rumah sakit yang sedang merawat pasien COVID-19. Tak hanya itu. Warga juga ramai-ramai menolak pemakaman jenazah yang terpapar Corona.

Menurutnya, protokol i tu akan menjadi panduan lintas kementerian/lembaga, organisasi p e m e r i n t a h d a e r a h , s e r t a penyedia layanan dari lembaga n o n p e m e r i n t a h , l e m b a g a keagamaan, dan kelompok masyarakat. Protokol tersebut untuk memastikan upaya terkoordinasi dan lintas sektor terkait pencegahan atau mengurangi keterpisahan anak dari orang tua, pengasuh atau keluarga, dan berbagai risiko pelindungan anak lainnya.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah bekerja sama dengan UNICEF, lembaga terkait, dan organisasi masyarakat sedang menyusun protokol ini. Di luar

persoalan medis, pandemi COVID-19 juga meningkatkan risiko kekerasan serta tekanan terhadap kesehatan jiwa anak," imbuh Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar.

P r e s i d e n J o k o W i d o d o berkomunikasi dengan Presiden Cina Xi Jinping. Melalui sambungan telepon, dua kepala negara itu membagi pengalaman negaranya mengatasi pandemi COVID-19. "Terima kasih telah berbagi pengalaman," kata Jokowi kepada Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping.

Dalam perbincangan tersebut, k e d u a n y a m e m b a h a s s o a l penanganan pandemik COVID-19. Jokowi menyebut penyebaran Corona tidak mengenal batas negara. Larena itu, dibutuhkan kerjasama menangani penyebaran virus ini. "Saya tidak setuju terhadap munculnya stigmatisasi. Upaya stigmatisasi ini tidak bermanfaat di tengah situasi yang sulit seperti ini," tegas Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/4).

S e m e n t a r a , X i J i n p i n g menyampaikan rasa prihatin atas wabah COVID-19 yang melanda Indonesia. Dia berbagi pengalaman negaranya dalam melawan COVID-19. Menurut Jokowi, Xi Jinping siap mendukung upaya Indonesia melawan COVID-19.

Sebagai negara yang pertama kali terimbas wabah COVID-19, Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Xi Jinping juga menyampaikan Tiongkok siap melakukan kerja sama dengan berbagai negara. "Indonesia akan menjadi salah satu prioritas kerja sama mengatasi COVID-19," paparnya.(rh/fin)

HUMANIORAFajar Indonesia

4www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

Buat Skripsi Gak Perlu Riset ke LapanganJAKARTA - Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperbolehkan ujian akhir di tingkat perguruan tinggi seperti skripsi, tanpa riset ke lapangan. Kebijakan ini diambil, guna memudahkan mahasiswa di tengah ancaman wabah virus corona (Covid-19).

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam mengatakan, bahwa dalam penyelesaian tugas akhir (Skripsi), mahasiswa bisa menggantinya dengan memperbanyak literatur atau metode lain.

"Untuk karya tulis akhir tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing," kata Nizam, Jumat (3/4).

Nizam menambahkan, Kemendikbud juga mempersilakan perguruan tinggi mengatur kembali jadwal dan metode ujian dengan memerhatikan situasi dan kondisi di kampus.

Menurutnya, beragam metode tidak konvesional bisa dijadikan pilihan, seperti dalam bentuk penugasan, esai, kajian pustaka, analisa data, proyek mandiri, dan lain-lain.

"Yang penting didasarkan pada learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadwal praktik bisa digeser, akhir semester bisa digeser, kalender akademik bisa disesuaikan," terangnya.

Nizam juga meminta, perguruan tinggi mengatur sedemikian rupa pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan sistem-sistem yang sudah tersedia dan menghindari kegiatan tatap muka secara langsung.

"Kemendikbud memberikan otoritas yang luas kepada pimpinan perguruan tinggi agar mengambil kebijakan yang paling tepat dan baik, sesuai kondisi daerah masing-masing. Mengingat kondisi tiap daerah dan perguruan tinggi pasti beragam," jelasnya.

Selain itu, lanjut Nizam, Dirjen Dikti juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.

"Salah satu poin surat edaran tersebut yakni adanya perlindungan bagi mahasiswa yang terancam drop out (DO) akibat situasi darurat covid-19, dengan memberi kebijakan perpanjangan masa studi selama satu semester," ujarnya.

Nizam menegaskan, perpanjangan semester hanya untuk mahasiswa S-1 angkatan 2013/2014 yang berakhir masa studinya di semester ini.

"Tetapi bukan berarti serta merta semua mahasiswa diperpanjang satu semester. Ini untuk melindungi yang akan DO, diberikan kesempatan perpanjangan satu semester," katanya.

Menindaklanjuti kebijakan itu, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pun membuat kebijakan untuk mengganti tugas akhir skripsi menjadi artikel ilmiah.

Kebijakan tugas akhir ini dilakukan

untuk menyesuaikan dengan kondisi pembatasan aktivitas saat tanggap darurat virus korona (covid-19).

"Kebijakan inidiperuntukkan bagi mahasiswa S1 yang sudah terlanjur memprogram skripsi pada semester genap 2019/2020 ini.

Mahasiswa yang memprogram mata kuliah skripsi pada semester genap 2019/2020 tagihan akhirnya adalah artikel ilmiah," kata Rektor Unesa Nurhasan.

Nurhasan mengatakan, bahwa keputusan peraturan tersebut sudah dijelaskan dalam surat bernomor B/17447/UN/38/ HK.01.01/2020 terkait pengujian artikel ilmiah. Nantinya, penguji terdiri dari dosen dan dosen pembimbing.

"Artikel ilmiah tersebut dinilai oleh tiga orang, termasuk dosen pembimbing," ujarnya.

Kepala Humas Unesa, Vinda Maya menambahkan, dalam pembuatan

skripsi mahasiswa di sejumlah jurusan diharuskan turun lapangan untuk mengambil data. Padahal, di tengah pandemi, hal itu cukup membahayakan.

"Misalnya di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) mungkin tidak terlalu berpengaruh, karena penelitiannya bisa pakai respondennya di Google Form, dan lain-lain. Sastra bisa reading, narasi teks, dan lain-lain. Yang terasa itu di MIPA, karena ada eksperimen, uji coba laboratorium dan sebagainya. Tapi itu bisa diganti simulasi," terangnya.

Vinda menegaskan, bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi mahasiswa yang mengambil skripsi pada semester ini. Akan ada pembahasan lebih lanjut bagi pelaksanaan skripsi di semester berikutnya.

"Yang penting kaidah keilmuan dan keilmiahannya itu tetap. Di artikel kan mereka bisa studi literasi, kajian teori, studi komparasi, pustaka, dianalisis. Datanya bisa dapat dari internet," pungkasnya. (der/fin)

114.377 Jemaah Reguler Lunasi BipihJAKARTA - Kementerian Agama

mencatat, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M tahap pertama terus berlangsung hingga 30 April 2020. Sampai penutupan hari ini, lebih 114 ribu jemaah reguler yang sudah melunasi biaya haji.

"Sore ini, tercatat 114.377 jemaah yang sudah melunasi Bipih 1441H. Sebanyak 102.125 jemaah melunasi secara teller, sisanya atau 12.252 jemaah memanfaatkan fasilitas non teller," terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, Jumat (3/4).

Muhajirin menyebutkan, lima provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak yang melunasi Bipih adalah Jawa Barat (24.977 jemaah), Jawa Timur (19.074), Jawa Tengah (16.469), Banten (6.306), dan DKI Jakarta (4.429).

Pelunasan Bipih tahap pertama dibuka sejak 17 Maret 2020. Awalnya, ada dua mekanisme pelunasan, yaitu pelunasan secara teller di bank dan non teller melalui e-banking atau ATM.

"Sejak 27 Maret, kami terbitkan aturan pelunasan Bipih secara non teller hingga 21 April 2020," ujarnya.

Menurut Muhajirin, kebijakan ini menjadi bagian upaya Kemenag mencegah penyebaran virus Korona atau Covid-19. Dengan mekanisme non teller, maka tidak ada lagi antrian di BPS.

Kemenag juga telah memperpanjang masa pelunasan tahap awal dari semula sampai 19 April menjadi 30 April 2020. Jika sampai penutupan tahap pertama masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan tahap kedua dari 12-20 Mei 2020.

Muhajirin menambahkan, pihaknya telah bersurat kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih terkait perpanjangan kebijakan ini.

" S a y a m i n t a m e r e k a a g a r mensosialisasikan aturan ini secara lebih intensif kepada jemaah haji di wilayahnya masing-masing," terangnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim mengatakan bahwa untuk jemaah haji khusus, yang sudah melunasi sampai hari ini adalah 12.368 orang. Artinya, sudah 76% dari total kuota jemaah berhak lunas sebesar 16.305.

Sebagaimana tahun sebelumnya, Kemenag juga membuka pelunasan untuk jemaah haji khusus dengan status cadangan. Total kuota cadangan adalah 4.785 jemaah.

"Sampai hari ini, 1.976 jemaah haji khusus sudah melunasi dengan status cadangan," ujarnya.

Arfi juga mengatakan, bahwa Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) memperpanjang pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus 1441H/2020M tahap pertama.

M e n u r u t n y a , p e r p a n j a n g a n masa pelunasan dilakukan karena mempertimbangkan kondisi dan situasi terkini dari jemaah haji khusus, PIHK, dan BPS Bipih Khusus, serta upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).

"Awalnya, pelunasan tahap kesatu Bipih Khusus dibuka 16 - 27 Maret, lalu diperpanjang sampai 3 April. Sekarang, masa pelunasan kembali diperpanjang lagi sampai 30 April 2020," pungkasnya. (der/fin)

Konsep Buku Pelajaran Bakal Diubah

JAKARTA - Penilaian dari Programme for International Student Assessment (PISA), skor kemampuan membaca para siswa di Indonesia saat ini lebih rendah dibanding kemampuan matematika dan sains.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan tema "Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA)" melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Laporan yang saya terima skor rata-rata PISA tahun 2018 menurun di kompetensi, dengan penurunan terbesar di bidang membaca," kata Presiden Jokowi, Jumat (3/4).

Berdasarkan data PISA, Kemampuan membaca siswa Indonesia dengan skor 371 berada di posisi 74, kemampuan matematika skornya 379 di posisi 73 dan kemampuan sains di dengan skor 396 di posisi 71.

Menurut temuan survei PISA, ada tiga permasalahan utama yang harus diatasi pertama adalah besarnya presentasi siswa berprestasi rendah.

"Meski kita tahu Indonesia berhasil meningkatkan akses anak usia 15 tahun terhadap sistem sekolah, tapi masih diperlukan upaya lebih besar agar target anak berprestari rendah berada di kisaran 15-20 persen di 2030," katanya.

Masalah kedua adalah, tingginya presentasi siswa mengulang kelas yaitu 16 persen serta masalah ketiga adalah tingginya ketidakhadiran siswa di kelas.

"Dengan dibatalkannya Ujian Nasional 2020, saya lihat ini momentum untuk merumuskan ulang sistem evaluasi, standar dasar pendidikan dasar dan menengah secara nasional, apakah dalam pengendalian mutu pendidikan secara nasional hanya menggunakan UN atau bisa menggunakan standar yang dipakai secara internasional seperti PISA," tuturnya.

Selain itu, persoalan lainnya yang dapat ditemui dalam survei tersebut ialah mengenai tingginya persentase siswa untuk mengulang kelas, yakni sebesar 16 persen yang 5 persen lebih tinggi dibanding rata-rata di negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), dan tingginya tingkat ketidakhadiran siswa di kelas.

"Karena itu, mengacu pada hasil survei PISA, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh baik aspek peraturan, regulasi, masalah anggaran, masalah infrastruktur, masalah manajemen sekolah, maupun masalah kualitas dan beban administratif guru," terangnya.

Jokowi juga menyinggung soal besarnya beban administratif yang mesti diemban oleh guru-guru. (der/fin)

POLITIKAFajar Indonesia

5www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

Hak Hidup Dijamin UUDKOMNAS HAM SEPAKAT PILKADA 2020 DITUNDA

JAKARTA - Komnas HAM setuju langkah penyelenggara pemilu menunda pelaksanaan dan tahapan Pilkada 2020. Jika terap dilaksanakan, pesta demokrasi lima tahunan itu justru memberikan ancaman bagi perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan, pemerintah harus memberikan jaminan kepada warganya. Jika Pilkada tidak ditunda, dikhawatirkan penyebaran virus Corona (COVID-19) justru akan semakin masif. Karena itu, pemerintah harus memberikan hak hidup bagi warganya.

"Hak untuk hidup (right to life), merupakan bagian yang tidak dapat dicabut yang dijamin UUD. Aturan menegaskan keabsolutannya untuk tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Termasuk kondisi darurat. Implikasinya memberikan tanggung

jawab kepada Negara untuk mencegah peristiwa yang menyebabkan hilangnya kehidupan secara sewenang-wenang," ujar Hairansyah di Jakarta, Jumat (3/4).

Setiap upaya tersebut penting dalam menjamin dan melindungi hak untuk hidup. Tahapan pilkada bila dilakukan dalam situasi pendemik, terjadinya kerumunan masa dan intensitas interaksi manusia yang mempercepat penularan COVID-19 perlu untuk dibatasi. Karena berpotensi mengancam hak hidup warga negara di daerah yang melaksanakan pilkada.

“Hak atas kesehatan, merupakan salah satu fundamental right yang mempengaruhi kualitas kehidupan dan perkembangan peradaban sebuah bangsa. Sehingga tidak dapat diremehkan perlindungan dan pemenuhannya. Pembatasan kebijakan apapun seperti physical distancing dan pembatasan

kegiatan di luar rumah harus didukung. Ini guna mengurangi persebaran COVID-19 yang berpotensi mengganggu pemenuhan hak atas kesehatan warga negara,” paparnya. Negara, lanjutnya, juga harus memberikan hak atas rasa aman. Apabila pelaksanaan pemilihan tersebut tetap dilaksanakan, hak atas rasa aman akan terganggu.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin menambahkan, penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2020, oleh KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR harus dengan catatan. Yakni mendorong pembentukan legalitas atau instrumen hukum yang menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah melalui dua alternatif.

“Perubahan atau revisi terbatas terhadap ketentuan Pasal 120 dan Pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor yang

mengatur jangka waktu pemilihan kepala daerah serentak pada bulan September 2020,” bebernya.

Selain itu, Presiden dapat segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) khusus berkaitan penundaan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Mengingat, sesuai ketentuan pembatasan hak (dalam hal ini hak memilih dan dipilih, Red) harus melalui peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga harus menjamin kepastian terlaksananya tahapan pemilu lanjutan, termasuk regulasi dan anggaran. Karena prinsipnya pemilu kepala daerah adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Yakni berupa hak turut serta dalam pemerintahan yang diwujudkan sebagai hak dipilih dan hak untuk memilih.

“Kepada penyelenggara pemilu, untuk memastikan penundaan dilakukan

dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah situasi benar-benar terkendali. Penyelenggara pemilu wajib menjamin adanya perlindungan hak untuk dipilih terhadap calon yang telah mengikuti tahapan. Baik dari jalur parpol maupun perseorangan,” terang Amiruddin.

Selanjutanya, adanya jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh penyelenggaran pemilu dengan menyiapkan protokol kesehatan yang memadai. Ini pentig agar kasus pileg/pilpres 2019 yang menimpa petugas kepemiluan (KPPS, pengawas dan lainnya) tidak terulang lagi. “Memastikan pemilih yang telah terdaftar dan warga negara potensial memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan (perempuan,masyarakat adat, disabilitas dll) dapat menggunakan hak pilihnya walaupun tahapan pilkada mengalami penundaan,” pungkasnya. (khf/fin/rh)

USULAN KOMNAS HAM TERKAIT PENUNDAAN PILKADA 2020Mendorong pembentukan legalitas atau instrumen hukum yang menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah melalui dua alternatif: Perubahan (revisi) terbatas atau Presiden dapat segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Kepada penyelenggara pemilu, untuk memastikan penundaan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah adanya kepastian situasi sudah benar-benar terkendali.

Memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh penyelenggara pemilu dengan menyiapkan protokol kesehatan yang memadai.

Memastikan pemilih yang telah terdaftar dan warga negara potensial memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan (perempuan,masyarakat adat, disabilitas dll) dapat menggunakan hak pilihnya walaupun tahapan pilkada mengalami penundaan.

Penyelenggara pemilu wajib menjamin adanya perlindungan hak untuk dipilih terhadap semua calon. Baik dari jalur perseorangan maupun parpol.

Pemerintah harus menjamin kepastian terlaksananya tahapan pemilu lanjutan, termasuk regulasi dan anggaran. Karena prinsipnya pemilu kepala daerah adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia.

Incumben Masih DiawasiJAKARTA - Meski pemerintah dan

penyelenggara pemilu sepakat Pilkada 2020 ditunda, Perppu dari Presiden Joko Widodo belum diterbitkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan kepala daerah khususnya incumbent masih tetap diawasi.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada, bakal tetap ditegakkan.

Alasannya, hingga saat ini aturan UU Pilkada 10/2016 masih berjalan. Sementara peraturan penggantinya belum ada. “Penerapan pasal 71 kalau mengacu pada saat ini. Maka tanggal penetapan calon 8 Juli 2020, sebelum peraturan itu diubah, setiap pelanggaran Pasal 71 ayat 1 atau ayat 3 masih berlaku. Karena belum ada tahapan yang mengatakan penetapan calon berubah dari 8 Juli 2020,” tegas Fritz di Jakarta, Jumat (3/4).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur harus diturunkan terlebih dahulu melalui Peraturan KPU (PKPU). "Baru mengenai tanggal penetapan calon. Perppu juga harus diturunkan kepada PKPU. Kami masih menunggu PKPU baru mengenai tanggal penetapan calon. Selama tanggal penetapan calon belum berubah dan masih 8 Juli, apabila ada kepala daerah atau para pejabat yang melanggar Pasal 71 ini akan tetap diteruskan proses penangan pelanggarannya,” paparnya.

Menurutnya, UU Pilkada 10/2016 dalam

Pasal 71 ayat (1) berbunyi: pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi setuju selama belum ada peraturan pengganti maka penegakan hukum Pasal 71 tetap berlaku. Dalam UU Pilkada 10/2016 disebutkan adanya larangan kepala daerah untuk menggunakan kewenangan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Ini terhitung sejak enam bulan sebelum dilakukannya penetapan pasangan calon.

“Jadi, jika saat ini ada penegakan hukum terkait pasal 71, mestinya tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Sepanjang belum ada perubahan dan akan tetap berlaku seperti peraturan yang sudah berlaku sebelumnya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Abhan

menanggapi waktu penundaan pelaksanaan pemungutan suara dari sebelumnya 23 September 2020 yang hingga kini belum ditetapkan. Menurutnya, dari tiga opsi yang dikeluarkan KPU, penundaan hingga setahun merupakan yang paling aman melihat situasi penanganan COVID-19 yang belum selesai.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI, KPU memberikan tiga pilihan waktu penundaan Pilkada Serentak 2020. Disebutkan pemungutan suara pada opsi A dilakukan 9 Desember 2020, opsi B yakni 17 Maret 2021, dan opsi C pelaksanaan pemungutan suara pada 29 September 2021.

"KPU mengajukan tiga opsi. Bawaslu pada prinsipnya yang masih memungkinkan opsi kedua dan ketiga (B dan C). Opsi pertama (A) agak berat dilakukan. Kita serahkan KPU yang mengatur tahapan dari PKPU (Peraturan KPU). Tetapi, melihat situasi terkini yang belum tahu sampai kapan COVID-19 selesai. Maka paling aman 29 September 2021. Jadi, penundaan setahun," jelas Abhan.

Dia berharap presiden segera mengeluarkan Perppu sebagai landasan hukum waktu pelaksanaan pemungutan suara akibat penundaan tersebut. Perppu, lanjutnya, dibutuhkan agar bisa menentukan jadwal tahapan pilkada. "Harapannya sebagai penyelenggara harus segera ada Perppu. Sehingga menjamin kepastian pengeluaran keuangannya. Selain itu, KPU juga ada kepastian hukum merencanakan kapan dilanjutkan kembali tahapan pemilihan ini," paparnya. (khf/fin/rh)

Ancaman PHK di Depan Mata

DPR Bahas Omnibus Law, KSPI MenolakJAKARTA - Pembahasan RUU

Omnibus Law Cipta Kerja usulan pemerintah akan dibahas meski di tengah pandemi Corona (COVID-19). DPR RI menjadwalkan akan menyusun jadwal uji publik pekan depan. Sejumlah pihak khawatir, kurangnya pelibatan masyarakat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pembahasan itu. Alasannya, saat ini buruh terancam PHK.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg akan melakukan uji publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Uji publik akan melibatkan berbagai elemen, sebelum nantinya dibahas. "Langkah awal adalah menyusun jadwal pembahasan, setelah itu lakukan uji publik dengan semua pemangku kepentingan. Karena sudah banyak pihak yang mengajukan permintaan audiensi kepada Baleg," kata Supratman di Jakarta, Jumat (3/4).

Menurut dia, saat ini langkah prioritas yang akan dilakukan Baleg adalah melakukan uji publik karena sudah banyak pihak yang meminta untuk audiensi seperti serikat pekerja. "Ada yang sudah pernah audiensi. Namun akan diundang lagi. Karena ada yang belum sempat melakukan audiensi. Jadi semua kelompok pekerja akan kami undang untuk didengar aspirasinya," paparnya.

Dia menjelaskan, Baleg juga akan mendengarkan pihak-pihak lain yang dianggap bisa memberikan masukan terhadap RUU Ciptaker. Seperti para pakar dan akademisi dari perguruan tinggi. Selain itu, pembahasan RUU tersebut masih akan menunggu Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari sembilan fraksi yang ada di DPR.

Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia menolak sikap DPR RI yang akan membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh.

Menurutnya, saat ini buruh justru bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik, di tengah imbauan social distancing. Menurut Iqbal, mengapa yang akan dibahas lebih dulu adalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibandingkan Omnibus law RUU Ibukota yang lebih dahulu masuk. "Ini kepentingan siapa. Patut diduga, tangan-tangan kekuatan modal sedang bekerja di DPR," ujar Said Iqbal. KSPI meminta agar omnibus law RUU Cipta Kerja sebaiknya dikeluarkan dari prioritas Prolegnas tahun 2020.(khf/fin/rh)

Mendagri Kembali Surati Kepala DaerahJAKARTA - Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) Tito Karnavian kembali mengeluarkan Instruksi. Ini masih berkaitan dengan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat yang ditandatangani pada 2 April 2020 itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Kapuspen Kemendagri yang juga Plt. Dirjen Politik dan PUM, Bahtiar menjelaskan instuksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 itu dikeluarkan dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran.

”Instruksi meliputi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,” jelas Kapuspen Kemendagri yang juga Plt. Dirjen Politik dan PUM, Bahtiar dalam

keterangan yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (3/4).

Nah, mengingat diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk itu kepala daerah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan terencana.

Pertama, melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas.

”Poinnya, penanganan kesehatan dan hal hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring social safety net (pengamanan sosial), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lnstruksi Menteri ini,” papar Bahtiar. (fin/ful)

INTERNASIONALFajar Indonesia

6www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

Warga Mekah dan MadinahDilarang Bepergian

JAKARTA - Kerajaan Arab Saudi memperpanjang pembatasan jam malam di dua kota suci umat Islam, yakni Makkah dan Madinah hingga 24 jam. Kebijakan tersebut diambil, menyusul terus meningkatnya kasus positif corona (Covid-19) di negera tersebut.

Kementerian Kesehatan Saudi mengumumkan, kasus kematian akibat wabah corona telah meningkat menjadi 21 jiwa. Sementara, sampai hari ini ada 1.885 kasus positif infeksi yang dilaporkan di negara itu.

Pengumuman itu datang di tengah ketidakpastian penyelenggaraan haji yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti, setelah pihak berwenang di Saudi

pada pekan ini mendesak umat Islam untuk menunda sementara persiapan pelaksanaan rukun Islam yang kelima itu.

Dengan kebijakan baru tersebut, penduduk di kedua Kota tidak diperbolehkan meninggalkan rumah mereka selama 24 jam, kecuali dalam keadaan darurat atau untuk membeli bahan makanan dari lingkungan mereka.

“Jam malam penuh 24 jam di Makkah dan Madinah mulai dari hari ini hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian Saudi Press Agency melaporkan, mengutip sumber Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Jumat (3/4).

Sebelumnya, Raja Salman telah mengeluarkan perintah pemberlakuan jam malam dari pukul 15.00 sore hingga

06.00 pagi di beberapa kota setiap hari.Namun, khusus untuk Makkah dan

Madinah aturan itu diperpanjang menjadi 24 jam penuh. Artinya, setiap warga di dua Tanah Suci itu dilarang keluar dari rumah mereka baik pada siang maupun malam hari.

Pihak berwenang di Saudi telah menutup Makkah dan Madinah bersama dengan Riyadh dan Jeddah, melarang orang-orang keluar dan masuk kota.

Otoritas di sana juga melarang pergerakan orang antar provinsi. Perjalanan keluar-masuk kota juga dihentikan sementara toko-toko tutup, kecuali apotek, bank, dan toko peralatan. (der/fin)

WNI Terjangkit CoronaJadi 204 Orang

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat, sebanyak 204 warga negara Indonesia terjangkit virus Corona (Covid-19) di luar negeri. Jumlah ini terus bertambah seiring bertambahnya negara dan wilayah WNI tersebut terjangkit.

"Konfirmasi kasus covid-19 WNI di luar negeri, total 204 orang," demikian dikutip dari Twitter Kementerian Luar Negeri, Jumat (3/4).

Sementara total WNI yang sembuh juga bertambah, dari sebelumnya 29, menjadi 31 orang. Adapun jumlah WNI yang meninggal dunia di luar negeri karena covid-19 sebanyak lima orang.

Kondisi para WNI mayoritas dalam keadaan stabil. Namun, satu WNI dilaporkan dalam penanganan khusus di unit perawatan intensif di Singapura.

Adapun 13 kasus baru itu tersebar di Makau, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat yang masing-masing melaporkan penambahan satu kasus.

Sementara itu, Singapura dan Spanyol melaporkan penambahan dua kasus. Adapun Malaysia

melaporkan penambahan lima kasus baru sehingga total ada 39 kasus positif WNI di negara tersebut.

Sebelumnya, Kemenlu melaporkan adanya 49 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal yang dinyatakan positif Covid-19, Kamis (2/4). (der/fin)

Jumlah Positif Corona Tembus 1.014.256 KasusJAKARTA - Jumlah kasus positif

virus corona di dunia pada Jumat (3/4) mencapai 1.014.256 kasus, bertambah 79.060 kasus baru dalam satu hari. Dari total kasus positif virus corona, total jumlah pasien meninggal dunia mencapai 52.982 orang, sementara 208 ribu pasien berhasil sembuh.

Dilansir dari Al Jazeera, total angka kematian di Spanyol sudah melewati angka 10 ribu orang. Negara tersebut melaporkan jumlah kematian tertinggi pada satu hari, yakni lebih dari seribu jiwa. Angka itu mengerek jumlah total kematian mencapai 10.096 orang di antara 110.238 kasus.

Meski Spanyol mencatat jumlah kematian terbesar, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan kasus corona terbanyak dengan laporan lebih dari 5.600 kasus kematian. Berdasarkan data dari John Hopkins University, terdapat 236 ribu kasus yang terjadi di Negeri Paman Sam.

New York, New Jersey dan California menjadi tiga wilayah AS dengan jumlah kasus positif virus corona terbanyak, terutama New York. Jumlah kasus positif virus corona New York mencapai

93.053 kasus, jauh melampaui New Jersey dan California, yang tercatat masing-masing 25.590 dan 10.838 kasus.

Mengutip The Guardian, Jumat (3/4), penanganan pandemi corona New York berada di titik kritis, sebab perlengkapan untuk penanganan pandemi tidak mumpuni. Gubernur New York Andrew Cuomo menyebut, ketersediaan ventilator New York hanya cukup untuk menghadapi corona selama enam hari ke depan.

Presiden AS Donald Trump telah menginisiasi peraturan produksi pertahanan untuk membangun pabrik produksi masker N95 di Minnesota.

Trump menandatangani memo untuk Sekretaris DHS Chad Wolf agar menggunakan semua otoritas yang dimungkinkan di bawah peraturan tersebut untuk memproduksi masker.

Sebelumnya, Sekretaris Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan AS Alex Azar menjelaskan, pada akhir Februari AS membutuhkan 300 juta masker N95 untuk pekerja medis di garis depan demi mencegah penyebaran virus. (der/fin)

SambunganFajar Indonesia

7www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

Realokasi Di-Deadline Tujuh Hari

Entah Siapa Lagi yang Jadi Korban Hari Ini

Dari Halaman 1

Dari Halaman 1

”Instruksi ini ditandatangani pada tanggal 2 April 2020 itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia. Karena banyak daerah yang belum melakukan. Mendagri instruksikan selambat-lambatnya tujuh hari ke depan setelah instruksi ini diterbitkan,” terangnya.

Dijelaskan Bahtiar, rasionalisasi dana transfer untuk daerah harus segera dilakukan, apabila daerah tak kunjung melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran tersebut. Terlebih, Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga akan melakukan pemeriksaan.

Jika refocusing dan realokasi tidak segera dilakukan oleh pemerintah daerah maka besar kemungkinan, Kemenkeu akan melakukan rasionalisasi dana transfer APBD yang berdampak pada pengurangan APBD. Selain itu secara berjenjang Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) akan melaksanakan pemeriksaan, dan termasuk Itjen Kemendagri memastikan Pemda telah melakukan recofusing dan menyiapkan dukungan APBD yang memadai untuk penanganan Covid-19.

”Untuk Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang belum melaksanakan percepatan pengumuman penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing, Red) atau perubahan alokasi anggaran dalam waktu paling lama tujuh hari hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri, akan dilakukan rasionalisasi dana transfer,” tegasnya.

Menanggapi penegasan ini, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianto berharap kebijakan yang ada jangan hanya fokus kepada stimulus fiskal dalam rangka menangani dampak Covid-19 terhadap perekonomian tetapi juga harus dibarengi dengan kebijakan moneter yang tepat. ”Yang lebih penting juga adalah, jangan sampai stimulus fiskal

ini, tidak dibarengi dengan kebijakan moneter dan kebijakan sektoral yang sesuai sehingga menghambat efektivitas kebijakannya. Penurunan bunga acuan BI dimungkinkan, walau harus dibarengi dengan kebijakan sektoral yang menjamin supply," kata Ira Aprillianto.

Ditambahkannya, jika pemerintah hanya berfokus pada stimulus fiskal secara permintaan dan tidak menjamin distribusi pasokan yang lancar, sangat dimungkinkan kebijakan ini hanya akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan dampaknya malah tidak diserap masyarakat dan pelaku usaha.

Untuk itu, Ira menegaskan agar koordinasi antarkementerian juga mutlak diperlukan, tidak hanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, namun juga kementerian lain untuk memastikan kontraksi perekonomian dapat diminimalkan ke depannya.

Ira mencontohkan, pengurangan pajak impor merupakan kebijakan yang tepat, tapi jika tidak dibarengi dengan peran kementerian terkait yang menjamin kelancaran distribusi produk impor yang dibutuhkan, maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak. ”Selain itu pemerintah juga harus mulai mempersiapkan kebijakan pascakrisis dan kebijakan fiskal jangka panjang, untuk meningkatkan market confidence dan ekspektasi positif di perekonomian,” terangnya.

Menanggapi keputusan Mendagri, Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengingatkan pemerintah agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, tidak boleh dimanfaatkan para penumpang gelap atau free rider.

Penumpang gelap yang dimaksud seperti dengan mencari celah dan kesempatan untuk memasukkan usahanya dalam program yang

mendapat keringanan dalam perppu tersebut, padahal usahanya memang sudah bermasalah sebelum wabah Covid-19. ”Perppu ini mengatur tentang program pemulihan ekonomi nasional dengan tujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya,” terang Mekeng.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan aturan yang jelas, baik peraturan pemerintah (PP) maupun aturan pelaksananya. Karena itu, menurut dia, jangan sampai program tersebut dimanfaatkan oleh penumpang gelap dengan mencari celah dan kesempatan untuk memasukkan usahanya dalam program ini, padahal usaha tersebut memang sudah bermasalah sebelum wabah Covid-19.

Dia mengusulkan agar program pemulihan berjalan dengan baik dan tepat, sehingga dalam melaksanakan p r o g r a m h a r u s d i d a m p i n g i "independent financial advisor" baik lokal maupun asing. ”Hal itu untuk menutup celah bagi para 'penumpang gelap' bermain curang dengan mengakali kinerja perusahaannya,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi XI itu menilai, Perppu yang diterbitkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah untuk menaikkan defisit anggaran sampai dengan titik 5,05 persen. Namun, dia menilai, sebelum menggunakan alternatif menaikkan defisit anggaran, pemerintah seharusnya melakukan realokasi dan pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga. ”Itu sebagai bentuk kebijakan pengetatan ikat pinggang dari pemerintah, dan bukan ajang bagi pemerintah untuk jor-joran melakukan belanja yang tidak prioritas,” pungkasnya. (khf/dim/fin/ful)

Secara jelas jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 1.790 kasus positif, sementara pasien yang sembuh 112 orang, sedangkan meninggal 170 orang. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-9 Achmad Yurianto mengaku prihatin dan belasungkawa atas bertambahnya korban.

”Tentunya kami sangat prihatin dengan data yang ada. Bagaimana pun menyikapinya tentu dengan berperilaku sesuai arahan,” terang Yuri dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-9 di Graha BNPB di Jakarta, kemarin.

Di antara pasien yang meninggal termasuk para tenaga medis yang menjadi ujung tombak dalam penanganan penyakit tersebut. ”Di antara mereka ini ada guru-guru kita, senior-senior kita yang tanpa lelah menurunkan ilmu mereka kepada kita dan mereka meninggal dalam keadaan melaksanakan tugas,” tambah dia.

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng M Faqih juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya sejumlah tenaga medis. Dalam kondisi ini ia mengaku optimistis Indonesia bisa mengatasi pandemi asalkan semua pihak bersama-sama melakukan tugasnya secara gotong-royong. ”Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar Indonesia bisa mengatasi penyebaran penularan Covid-19, mulai dari tindakan dari pemerintah hingga upaya masyarakat,” kata Daeng.

Menurut Daeng, yang paling utama harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di daerah, khususnya daerah yang memiliki kerentanan penularan tinggi dan kerentanan kondisi layanan kesehatan.

P e n i n g k a t a n k a p a s i t a s kesehatan yang dimaksud adalah mulai dari menyiapkan SDM kesehatan, fasilitas kesehatan

untuk perawatan pasien, dan memastikan ketersediaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan,alat pelindung diri (APD). Dari sisi tenaga kesehatan, IDI melatih seluruh anggotanya, baik dokter umum maupun dokter spesialis berbagai bidang keilmuan untuk bisa memahami cara menangani pasien Covid-19.

Daeng mengaku dirinya telah berkoordinasi dengan organisasi profesi perawat agar melatih seluruh perawat di Indonesia dalam penanganan. Sekitar 200 ribu lebih dokter dan sekitar 1 juta perawat dilatih penanganan Covid-19 untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan besar kasus positif di Indonesia.

Untuk fasilitas kesehatan, Daeng berharap setiap daerah menyiapkan rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta untuk merawat pasien Covid-19. Untuk meningkatkan kapasitas kesehatan ini, sambung D a e n g , b u t u h k o m i t m e n pemerintah pusat dan daerah dalam hal penerbitan regulasi yang tidak berbelit-belit dan penggunaan anggaran untuk penanganan masa kedaruratan Covid-19. ”Tentu itu semua tidak gratis, regulasinya harus jelas, anggaran harus jelas,” kata Daeng.

Daeng mengingatkan bahwa sebanyak apapun fasi l i tas kesehatan dan tenaga medis disiapkan tetap tidak akan mampu apabila jumlah kasus Covid-19 terus meningkat tanpa henti. Untuk itu, pentingnya melakukan tindakan memutus rantai penularan dengan cara mendeteksi kasus secara masif, melacak riwayat kontak kasus, dan mengarantina setiap orang yang terindikasi membawa Virus Corona.

Pancaroba DBD Datang

Gugus Tugas Percepatan P e n a n g a n a n C o v i d - 1 9

mengingatkan kepada warga untuk mewaspadai dampak musim pancaroba pada bulan April-Mei yang memicu peningkatan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan berpotensi mengancam kesehatan selama pandemi jenis baru virus corona atau SARS-CoV-2 berlangsung di Indonesia.

”Saya ingatkan pada musim pancaroba di bulan April-Mei secara statistik kita masih sering menunjukkan peningkatan kasus demam berdarah. Oleh karena itu, jangan sampai ini memperburuk kondisi pandemi Covid-19,” terang Yuri.

K e m e n t e r i a n K e s e h a t a n mencatat pada Januari sampai awal Maret 2020, jumlah pasien meninggal dunia akibat DBD mencapai 94 jiwa. Dari jumlah itu, pasien terbanyak ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 29 jiwa, Jawa Barat 15 jiwa, Jawa Timur 11 jiwa. Tiga provinsi itu merupakan zona merah untuk kasus DBD di Indonesia.

Sementara itu, tujuh korban tewas akibat DBD juga ditemukan di Provinsi Lampung, empat orang di Jawa Tengah, tiga di Bengkulu dan tiga di Sulawesi Tenggara. Empat provinsi tersebut masuk dalam zona kuning untuk kasus DBD. Tidak hanya itu, dua kasus kematian akibat DBD juga ditemukan masing-masing di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kallimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.

Kemudian, satu kasus kematian akibat DBD juga ditemukan masing-masing di Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Tingginya kasus DBD yang ditemukan di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Sikka juga menjadi sorotan. Di NTT mencapai 2.116 jiwa dan 31 di antaranya meninggal dunia. (dim/fin/ful)

Sikap BPJS Bikin Panas!JAKARTA – Badan Penyelenggara

Jaminan S osial Kes ehatan (BPJS Kesehatan) belum juga memberlakukan tarif baru pasca diterimanya salinan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Alasannya masih mempelajari isi dari putusan tersebut.

Sontak saja, apa yang disampaikan pihak BPJS menuai reaksi. Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) Hery Susanto menegaskan keputusan MA yang membatalkan suatu ketentuan tidak langsung berlaku sejak putusan itu dibacakan, yang mana tercermin dari ketentuan dalam Perma yang mengatur hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan.

D a l a m p u t u s a n n y a , M A menyatakan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya. Itu sudah jelas. Problem yang ada sekarang, tarif baru masih juga berlaku. ”Sampai sekarang tidak dibekukan, apalagi direvisi,” terang Hery Susanto, kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Problem yang ada, peserta tetap bayar sesuai dengan ketentuan saat ini. ”Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang sudah bayar. Misalnya dari Maret sampai dengan sekarang, yang secara jelas mahal, dan membebani rakyat. Tolong BPJS, kami berharap kerja cepat,” tegasnya.

Dari hasil klarifikasi, sampai saat ini belum jelas kapan tarif itu direvisi. ”Kalau harus menunggu 90 hari sejak salinan putusan MA diterima, jelas saja memberatkan masyarakat karena mahal. Tolong dipahami, saat ini masyarakat sedang susah dengan mewabahnya Virus Corona. Kalau dikembalikan juga formatnya tidak jelas itu, di lapangan bingungkan warga. Ingat lho iuran BPJS Kesehatan itu bersifat wajib setiap bulan, itu uang hangus,” paparnya.

Dalam praktiknya, sambung Hary, terkadang Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, namun demi hukum peraturan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Skema pelaksanaan putusan hasil pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung berpotensi tidak menunjukkan asas kepastian, karena membutuhkan tindakan dari Pejabat lain, dalam hal ini Presiden RI dan BPJS Kesehatan .

Putusan pengadilan seharusnya berlaku sejak diputuskan, dan mengikat para pihak sejak saat itu juga. Adanya jeda 90 hari berlakunya putusan MA berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat yang terkait, dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi peradilan. ”Disamping itu dalam keterangan pers nya BPJS Kesehatan terkesan bias, apakah sudah menerima putusan MA atau belum menerimanya,” tandasnya.

Hery menilai pernyataan pers BPJS Kesehatan tersebut tidak memberikan asas kepastian pelayanan. ”Penjelasan bias dan membingungkan, itu ciri BPJS Kesehatan memang tidak sehat, harus terus diawasi kinerjanya, terutama pasca putusan MA soal pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebab ada potensi penyalahgunaan wewenang bahkan korupsi,” kata Hery Susanto.

Hery Susanto menegaskan BPJS Kesehatan harus mengembalikan iuran seluruh pekerja, tidak saja Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) melainkan juga Pekerja Penerima Upah (PPU). ”Dalam pernyataan persnya sebelumnya, justeru BPJS Kesehatan hanya bahas pengembalian iuran peserta PBPU atau peserta mandiri sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 satu persen dibayar oleh Peserta,” jelas Hery

Menanggapi polemik yang muncul,

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan BPJS Kesehatan siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan iuran Jaminan Kesehatan Nasional segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sesuai putusan uji materi Perpres 75 Tahun 2019.

”BPJS Kesehatan telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut. Saat ini pemerintah dan Kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti putusan MA tersebut dan sedang disusun Perpres pengganti,” terangnya.

Iqbal juga menyebutkan putusan MA terkait pembatalan iuran peserta program JKN segmen peserta PBPU yang ditayangkan di laman resmi MA per 31 Maret 2020 dan telah dipelajari oleh BPJS Kesehatan maupun kementerian-lembaga terkait.

Iqbal menambahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (1) bahwa Panitera MA mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara. Sementara di ayat 2 menyebutkan dalam 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Artinya, itu memberikan waktu hingga 90 hari kepada BPJS Kesehatan untuk mengeksekusi putusan tersebut. ”Melihat aturan di atas, tindak lanjut Putusan MA dapat dieksekusi oleh tergugat dalam kurun waktu 90 hari melalui aturan baru, atau apabila jika tidak terdapat aturan baru dalam kurun waktu tersebut, Pepres 75/2019 pasal 34 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau dibatalkan,” jawab Iqbal.

Intinya dalam waktu 90 hari ke depan setelah salinan keputusan diumumkan resmi, BPJS Kesehatan menunggu terbitnya Perpres pengganti. ”Saat ini sedang berproses,” ucapnya. BPJS Kesehatan juga telah bersurat kepada Pemerintah dalam hal ini Sekretaris Negara untuk menetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan selanjutnya, dalam mengeksekusi putusan tersebut.

BPJS Kesehatan juga akan menetapkan iuran kembali seperti semula sebelum ada kenaikan besaran iuran apabila ada revisi Perpres yang mengatur mengenai jumlah iuran tersebut. Namun, jika dalam waktu 90 hari Perpres pengganti untuk iuran sesuai putusan MA belum juga diterbitkan, BPJS Kesehatan secara otomatis akan menetapkan besaran iuran menjadi seperti sebelumnya atau tidak jadi naik. ”Bisa diterbitkan Perpres pengganti, atau dalam masa paling lama 90 hari, otomatis Perpres 75 tahun 2019 klausul segmen mandiri kembali ke besaran sebelum Perpres 75 tahun 2019,” kata Iqbal.

Masyarakat sambung Iqbal, tidak perlu khawatir meskipun hingga saat ini masih membayar iuran Program JKN dengan besaran Rp160 ribu untuk kelas I, Rp120 ribu untuk kelas II, dan Rp42 ribu untuk kelas III. Karena apabila iuran program JKN kembali menjadi Rp80 ribu untuk kelas I, Rp51 ribu untuk kelas II, dan Rp25 ribu untuk kelas III, kelebihan bayar peserta akan dikembalikan dan tetap menjadi hak peserta.

”Sekali lagi, masyarakat juga diharapkan tidak perlu khawatir, BPJS Kesehatan telah menghitung selisih kelebihan pembayaran iuran peserta segmen PBPU atau mandiri dan akan dikembalikan segera setelah ada aturan baru tersebut, atau disesuaikan dengan arahan dari Pemerintah. Teknis pengembaliannya akan diatur lebih lanjut, antara lain kelebihan iuran tersebut akan menjadi iuran pada bulan berikutnya untuk peserta,” tambah Iqbal. (fin/ful)

GLAMORFajar Indonesia

8www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

Siti Nurhaliza Batal RilisAlbumPenyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza terpaksa harus membatalkan rencana mengeluarkan album terbarunya. Mengingat saat ini wabah corona atau Covid-19 semakin meluas secara global.

JAKARTA - "Dalam keadaan kaya gini Siti enggak bisa buat apa-apa lagi," kata Siti dalam wawancara oleh keluarga Gen Halilintar lewat video call dilihat Fajar Indonesia Network (FIN) di YouTube Gen Halilintar, Jumat (3/4).

Kendati demikian, pelantun 'Cindai' itu memiliki plan kedua. Ya karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, maka ia berencana akan merilis single lagu bertembang religi.

Baru kemudian, setelah pandemi corona berakhir, wanita berumur 41 tahun itu akan merilis album pop. "Kita akan ada plan B, karena sekiranya COVID-19 ini sampai bulan Ramadan. Siti harus siapakan satu lagu baru lagi tentang bulan Ramadan dulu," tutur Siti.

I a m e n a m b a h k a n , b i l a memaksakan untuk mengeluarkan album bertema pop dirasa kurang pas. Sebab pada bulan Ramadan, sebagian besar penyanyi akan membawakan lagu bertema religi.

"Karena kalau ngeluarin lagu pop agak kurang sesuai, karena kan semuanya lagi suasana berpuasa. Maka itu harus ada plan B, barulah setelah hari raya akan keluarkan lagu pop," ucapnya lagi.

Harapan dia, pandemi corona segera berakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. "Emang sedih saya kalau dipikirkan, kalau (virus) masih ada di bulan Ramadan. Saya berdoa, semoga bisa cepat masalah ini selesai," kata dia.

Dalam memitigasi penyebaran corona, menurutnya semua negara harus saling bekerjasama. Dengan demikian, di meyakini wabah corona akan cepat berakhir.

"Ini bukan masalah satu negara aja, tapi ini seluruh dunia. Satu dunia menghadapi ini, satu dunia menghadapi bencana virus Covid-19. Sangat memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, harus betul-betul dispilin, kalau kita mau menghapus virus Covid-19 ini harus bersatu padu. Kalau tidak ada kerja sama, virus ini nggak bisa kita hapuskan," pungkasnya.

Hingga kemarin (3/4) sore, kasus positif corona bertambah sebanyak 196 menjadi 1.986 orang. Sementara pasien sembuh bertambah menjadi 134 orang dari sebelumnya 112 orang. Sedangkan, untuk pasien meninggal menjadi 181 orang, dari sebelumnya 170 orang.(din/fin)

Rossa Tak Pulang KampungJAKARTA - Penyanyi mungil

Rossa tahun ini di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 memilih untuk tak mudik Lebaran Idul Fitri 2020. Keputusan itu diambil, salah satu upaya yang dilakukannya untuk memutus rantai penyebaran virus ini.

Momen Lebaran, setiap tahun Rossa merayakan di kampung halaman. Janda satu anak itu memiliki keluarga besar yang berada di Sumedang, Jawa Barat. Namun, untuk tahun ini dirinya memilih berada di Jakarta.

Keputusannya tinggal di Jakarta saat Lebaran itu diungkapkan Rossa di akun Istagram pribadinya yang dilihat Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (3/4). Dalam foto postinganya, terlihat bersama anaknya, dan keluarga besarnya. "Aku gak berani pulang ketemu mama papa, takut bawa virus ????????????," tulis Rossa.

Rossa juga berharap kepada masyarakat juga bisa menahan diri

untuk tahun ini agar tak pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mengingat, wabah corona belum berakhir.

Memang, Rossa memahami perasaan masyarakat jika tak pulang kampung, tetapi menunda pulang kampung hingga wabah corona selesai merupakan jalan terbaik untuk meredam wabah corona.

"Buat kalian, urungkan niat untuk mudik ya,sayangi mereka dengan cara jaga jarak ????. Sedih, tp itu yang terbaik," tutur dia.

Pelantun 'Tegar' itu berdoa wabah corona segera selesai, dan bagi korban terinfeksi positif corona cepat sembuh, dan tak ada lagi korban yang meninggal dunia karena virus ini.

"Semoga Allah Allah cepat mengangkat penyakit ini, semua sehat dan kita bisa berkumpul kembali.aamiin ya Rabb. Ayo, sama2 kita #dirumahaja," pungkasnya.(din/fin)

Ashanty Izinkan Aurel Nikah Muda

JAKARTA - Meski menikah muda rawan terjadi perceraian. Namun, penyanyi Ashanty tetap memberikan lampu hijau kepada anaknya, Aurel Hermansyah untuk menikah muda.

Aurel saat ini berumur 21 tahun. Diketahui, dia tengah dekat dengan YouTuber kaya raya Atta Halilintar. Belakangan ini , mereka kerap memamerkan kemesraan di media sosial.

Ashanty mengungkapkan, keinginan Aurel menikah muda sejak beberapa tahun lalu diutarakannya. Menurutnya, pemikiran pada usia muda selalu berubah-ubah.

"Dari 2-3 tahun lalu tuh sebenarnya, karena dia pengin kalau punya anak nanti seumuran kayak aku sama dia (Aurel), itu nggak terlalu jauh. Sampai akhirnya abis dari kawin muda tiba-tiba nggak pengin," kata Ashanty saat berbincang dalam tayangan di channel

Keluarga ITIKK, Kamis (2/4) malam.Melihat pola pikir anak muda

demikian, tentu saja istri Anang Hermansyah itu menjadi ragu atas keinginan putrinya itu. Kendati demikian, Ashanty memberikan izin bila Aurel memang berniat menikah muda.

Keyakinan putrinya akan bahagia bersama Atta Halilintar, lantaran yang diketahuinya sosok Atta sangat baik. Di mata Ashanty, YouTuber terbaik nomor satu di Asia Tenggara itu adalah pria yang soleh, yang diharapkan bisa membimbing Aurel menjadi lebih baik kedepannya.

"Balik lagi dengan pilihan anak apapun gosipnya macam-macam selagi dia ibadahnya bagus, sama adik-adiknya kan juga sayang banget kayaknya, keluarganya juga dan pasti dia enggak akan menjauhkan Aurel dari keluarga," tukas Ashanty.(din/fin)

ModusFajar Indonesia

9www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

22 Koruptor High ProfileBerpotensi Bebas

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan sedikitnya terdapat 22 narapidana (napi) korupsi high profile yang berpotensi bebas lantaran direvisinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. Revisi PP tersebut nantinya bakal membebaskan sejumlah narapidana tindak kejahatan tertentu, termasuk napi korupsi.

Wacana revisi PP tersebut mulanya diusulkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dengan syarat khusus bagi napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanannya. Usulan diajukan guna mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) di lembaga permasyarakatan (lapas) yang mengalami overkapasitas.

"Saya mencoba mendata napi korupsi di atas 60 tahun, dan punya high profile case di KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Jumat (3/4).

Ia menyampaikan, pada prinsipnya ICW secara tegas menolak usulan pembebasan narapidana korupsi. Dipaparkannya, terdapat 22 napi korupsi yang berpotensi bebas jika PP 99/2012 direvisi. Di mana, ke-

22 napi itu telah berusia di atas 60 tahun.Sementara itu, Anggota Dewan

Pengawas KPK Syamsuddin Haris menilai wacana membebaskan napi korupsi meski diikuti dengan syarat tertentu tidak tepat. Bahkan, kata dia, meski usulan pembebasan demi memenuhi hak napi dengan alasan kemanusiaan lantaran pandemi corona.

Sebab, menurutnya, napi kejahatan luar biasa seperti korupsi dan teroris tetap harus diperlakukan secara luar biasa. Ia menuturkan, para napi tersebut tidak sepatutnya dibebaskan karena tidak pernah mempertimbangkan dampak kemanusiaan saat melakukan tindak pidana dulu.

"Jadi wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 saya kira tidak tepat," tegas Syamsuddin.

Ada pun 22 narapidana kasus korupsi yang berpotensi bebas jika revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 disahkan. Dimana, ke-22 narapidana itu sudah berusia diatas 60 tahun.

Terpidana kasus suap ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan vonis tujuh tahun sejak 2015 sekaligus Pengacara Oce Kaligis yang saat ini berusia 77 tahun. Lalu, terpidana kasus korupsi penyelenggaraan Haji dan Dana Operasional Menteri

dengan vonis 10 tahun penjara sejak 2016 sekaligus mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, berusia 63 tahun.

Terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik dengan vonis 15 tahun penjara sejak 2018 sekaligus mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, berusia 64 tahun. Terpidana kasus suap Uji Materi UU Peternakan dengan vonis 7 tahun penjara sejak 2017 sekaligus Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar berusia 61 tahun.

Terpidana kasus pengadaan alat kesehatan dengan vonis 4 tahun penjara sejak 2017 sekaligus mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, berusia 70 tahun. Terpidana kasus suap penanganan perkara dengan vonis 7 tahun penjara sejak 2014 sekaligus mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Ramlan Comel, berusia 69 tahun.

Terpidana kasus suap dana operasional menteri dengan vonis 8 tahun penjara sejak 2016 sekaligus mantan Menteri ESDM Jero Wacik, berusia 70 tahun. Terpidana kasus merintangi pemeriksaan Setya Novanto dengan vonis 7,5 tahun penjara sejak 2018 sekaligus Pengacara Feedrich Yunadi, berusia 70 tahun.

Terpidana kasus korupsi dana bansos dengan vonis 10 tahun sejak 2014 sekaligus mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, berusia 72 tahun.

Terpidana kasus suap dana PON Riau 2012 dan izin kehutanan, dengan vonis 10 tahun pada 2014 sekaligus mantan Gubernur Riau Rusli Zainal berusia 62 tahun.

Terpidana kasus korupsi proyek perencanaan fisik untuk PLTA dengan vonis 8 tahun penjara sejak 2015 sekaligus mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, berusia 73 tahun. Terpidana kasus korupsi proyek Pasar Besar Madiun, gratifikasi, dan pencucian uang dengan vonis 6 tahun penjara pada 2017 sekaligus mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Terpidana kasus gratifikasi proyek di Kabupaten Batubara dengan vonis 5,5 tahun penjara sejak 2018 sekaligus mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, berusia 63 tahun. Terpidana kasus suap pembahasan perubahan APBD dengan vonis 3,5 tahun sejak 2018 sekaligus mantan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus, berusia 68 tahun.

Terpidana kasus suap perizinan p e mbu at a n p ab r i k d i Su b a ng dengan vonis 6,5 tahun sejak 2018 sekaligus mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih, berusia 68 tahun. Terpidana kasus suap proyek pengerjaan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan

dengan vonis 4,5 tahun penjara sekaligus mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, berusia 60 tahun.

Terpidana kasus suap proyek Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan vonis 3,5 tahun sejak 2019 sekaligus mantan Wali Kota Pasuruan Setiyono, berusia 64 tahun. Terpidana kasus suap program aspirasi pembangunan infrastruktur jalan di Maluku dengan vonis 5 tahun penjara sekaligus mantan Anggota DPR RI Budi Supriyanto, berusia 60 tahun.

Te r p i d a na ka su s au ap d a na perimbangan keuangan daerah dengan vonis 8 tahun penjara sejak 2019 sekaligus mantan Anggota DPR RI Amin Santono, berusia 70 tahun. Terpidana kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro Papua dengan vonis 8 tahun penjara sekaligus mantan Anggota DPR RI Dewie Yasin Limpo, berusia 60 tahun.

Terpidana suap izin pembangunan Meikarta dengan vonis 3,5 tahun sekaligus Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, berusia 60 tahun. Terpidana suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan vonis 4,5 tahun sekaligus Pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johanes Kotjo, berusia 69 tahun.(riz/gw/fin)

Lagi, Syekh Puji NikahiAnak di Bawah Umur

JAKARTA - Polda Jawa Tengah bakal memanggil Pudjiono alias Syekh Puji atas dugaan pencabulan dengan menikahi anak di bawah umur. Pria setengah baya yang pernah terjerat kasus serupa pada 2008 silam ini dilaporkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Argo Yuwono menerangkan, Puji dilaporkan KPAI pada 21 Februari silam. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Janah, Semarang ini diduga telah mencabuli gadis berusia 7 tahun pada 2016 silam.

"Benar saudara Pudjiono Dwi Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji (54) dilaporkan ke Polda Jawa Tengah pada Jumat 21 Februaru 2020 oleh Komnas Perlindungan Anak terkait dugaan pencabulan karena telah menikahi anak di bawah umur atas nama DT (10) pada Juli 2016," terang Argo, Jumat (3/4).

Argo melanjutkan, proses penyelidikan masih berjalan terhadap Puji. Sejauh ini, sambungnya, penyidik telah meminta klarifikasi 7 saksi termasuk satu saksi ahli.

"Ditreskrimum (Direktorat Kriminal Umum) Polda Jawa Tengah akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saudara Pudjiono," imbuh Argo.

Kejadian yang diduga terjadi pada 2016 ini mulanya dilaporkan anggota keluarga besar Puji ke Komnas Perlindungan Anak (KPA) Jawa Tengah. Joko Lelono alias Jack, Wahyu dan Apri Cahyo Widianto menuturkan Puji telah menikahi anak berusia 7 tahun.

"Apri ikut menjadi saksi pernikahan

siri antara Syekh Puji dengan D pada Juli 2016 yang saat itu masih berusia 7 tahun. Ia menceritakan secara jelas dan berurutan kronologis kejadian pernikahan siri tersebut kepada saya," terang ketua Endar Susilo, Ketua KPA Jawa Tengah, Kamis (2/4).

Usai mengumpulkan sejumlah kesaksian dan bukti, KPA Jateng melanjutkan pengaduan itu ke Polda Jateng. Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Iskandar Fitriana Sutisna mengaku baru menerima laporan itu pada Desember 2019 lalu.

Iskandar mengungkapkan, selain telah memeriksa sejumlah saksi, pihaknya juga telah melakukan visum terhadap anak yang diduga dinikahi Puji. Hasilnya, tidak ditemukan tanda kekerasan seksual yang dialami anak tesebut.

"Namun, tim penyidik masih melakukan proses penyelidikan untuk mendalami unsur-unsur pidana dari yang dilaporkan," ungkap Iskandar.

Sementara itu, Pudjiono alias Syekh Puji membantah perbuatannya yang menikahi gadis di bawah umur tersebut. Melalui surat pernyataan yang ditandatanganinya, Puji menyebut pengaduan yang dilakukan keponakannya tersebut hanyalah siasat.

Puji mengatakan, pengaduan tersebut merupakan buah dari penolakannya memberi uang sejumlah Rp 35 miliar terhadap ketiga orang yang melaporkannya tersebut. Selain dimintai uang, ia juga mengaku diancam pihak keluarganya tersebut.

"Skenario permintaan uang tersebut dilakukan oleh beberapa anggota keluarga saya. Kemudian saya diadukan ke Polda Jawa Tengah karena menolak memberikan yang diminta," terangnya dia dalam surat pernyataan tersebut.

Pudjiono mengaku menyerahkan proses hukum ke pihak kepolisian. "Sepenuhnya menyerahkan proses penyelidikan kepada Polda Jateng untuk secara profesional melakukan tugasnya tanpa adanya tekanan dan intervensi," ujar Puji.

Komisioner KPAI Rita Pranawati memastikan pihaknya bakal mengawal proses hukum tersebut. Dia mengaku telah mengambil sejumlah langkah dengan sejumlah pihak kala dugaan kasus ini mencuat. Salah satunya melakukan pendampingan terhadap terduga korban dan keluarganya.

"KPAI di level nasional sudah berkoordinasi dengan kementrian pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak,LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian Komnas Perempuan, PMK untuk menyikapi situasi dugaan perkwainan yang dilakukan oleh saudara Puji," katanya kepada FIN, Jumat (3/4).

Rita menambahkan, dalam dugaan kasus tersebut, pihaknya berfokus pada pencegahan dampak perkawinan anak. Dampak ini, dinilai Rita berpotensi merusak masa depan anak. Selain itu, perkwainan anak juga bertentangan dengan semanagat SDM Indonesia unggul. (irf/gw/fin)

FOTO: IST

Awas, Muncul Masalah Baru

Napi Koruptor Dibebaskan, EfekJera Belum Terpenuhi

JAKARTA - Usulan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly terkait pembebasan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun menuai kritik tajam. Usulan itu diklaim sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19) di Lapas.

Tak hanya itu, berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 tahun 2020, akan ada 35 narapidana yang dibebaskan. Ini sebagai upaya pencegahan Corona dalam Lapas yang penghuninya overkapasitas.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai jika pembebasan narapidana korupsi yang berusia 60 tahun dilakukan, maka akan terjadi inkosistensi pemberantasan korupsi. "Maksudnya baik untuk memutus penyebaran COVID-19 di Lapas. Tapi ini harus hati-hati, bisa menimbulkan masalah baru," kata Suparji kepada FIN, di Jakarta, Jumat (3/4).

Menurutnya, pembebasan narapidana tidak semata-mata karena wabah penyebaran Corona dan usia. Tetapi tingkat kesalahan narapidana tersebut. "Sekiranya usia yang jadi pertimbangan maka terjadi inkonsistensi dalam pemenjaraan. Karena efek jera belum terpenuhi," imbuhnya.

Di sisi lain, pembebasan para narapidana di tengah pandemi COVID-19 juga bisa dikatakan sebagai langkah penghematan anggaran. "Ribuan napi mendapat kebebasan karena keluar dari penjara, bisa untuk hemat anggaran," jelasnya.

Disinggung soal pembebasan narapidana s e cara hukum seperti apa, Suparji menegaskan pertama harus ada dasar hukum yang mengaturnya. "Kalau mengeluarkan dari penjara perhatikan tingkat kesalahannya. J a g a k o n s i s t e n s i f u n g s i pemenjaraan. Yakni penjeraan dan edukasi," paparnya.

Artinya, lanjut Suparji, jangan sampai pandemi Corana dijadikan kesempatan para narapidana khususnya koruptor untuk keluar dari penjara. "Jangan sampai yang sudah dipenjara dikeluarkan. Sedangkan masyarakat umum mengalami karantina atau jadi tahanan rumah. Jangan sampai jadi berkah bagi napi, tapi musibah bagi yang lain," tutupnya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

(MAKI), Boyamin Saiman menilai perlu pertimbangan yang matang terkait wacana pembebasan narapidana koruptor yang usianya 60 tahun ke atas. "Ini harus benar benar matang pertimbangannya, karena dampaknya bisa negatif nanti," tukasnya.

Menurutnya, jangan sampai di balik kesulitan masyarakat dalam menghadapi penyebaran virus Corona ada orang yang bersenang-senang. Khususnya narapidana koruptor. "Kalau bicara kemanusiaan benar upaya pencegahan. Tetapi apakah kebijakan ini bisa diterima semua pihak, ini yang harus dipikirkan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono ketika dikonfirmasi terkait rencana pembebasan koruptor yang berusia di atas 60 tahun menilai hal tersebut menjadi kewenangan Kemenkum HAM.

" Ha l i t u s u d a h m e n ja d i kewenangan Kemenkumham. Sesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Prosedur diatur dalam UU No.12 Th. 1999 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Untuk napi koruptor ada syarat khusus diatur dalam Permenkumham tersebut kalau nggak salah pasal 86. Jika dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini bisa juga menggunakan azas hukum salus populi suprema lex esto. Artinya Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengusulkan agar narapidana korupsi usia di atas 60 tahun bisa dibebaskan di tengah pandemi virus Corona. Wacana tersebut disampaikan Yasonna dalam rapat bersama Komisi III DPR RI melalui teleconference, pada Rabu (1/4).

Y a s o n n a m e n j e l a s k a n Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengambil langkah pencegahan virus Corona di lapas yang overkapasitas. Setidaknya akan ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Kebijakan ini disebut Yasonna sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.(lan/fin/rh)

NUSANTARAFajar Indonesia

10www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

SEMPROT DISINFEKTAN: Suasana penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan Covid 19 yang di lakukan oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Makassar,Shabara dan Brimob di kompleks Phinisi Recidence samping rumah sakit Faisal jum'at 3 April 2020.FOTO: NURHADI/FAJAR

Hotel Siap Jadi Fasilitas Karantina

SERANG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas karantina. Kini, mereka sedang menunggu penawarannya dari pemerintah sebagai bagian dari upaya memerangi virus korona atau Covid-19.

Ketua Harian PHRI Provinsi Banten GS Ashok Kumar mengatakan, belum lama ini pihaknya sudah mendiskusikan dengan anggotanya terkait hotel difungsikan sebagai fasilitas karantina selama pandemik Covid-19. Hasilnya, sebagian besar anggota bersedia dan siap bekerja sama dengan pemerintah.

"Iya, khususnya Provinsi Banten itu sudah siap bagaimana tinggal mekanisme, tinggal tempat (hotel) mana nanti kami konsolidasikan karena kami tidak bisa memaksa. PHRI tidak melarang atau tidak memerbolehkan selama masing-masing pihak bersedia," ujarnya saat dihubungi awak media, Jumat (3/4).

Ia menuturkan, hotel-hotel bersedia dijadikan fasilitas karantina karena selama kerja sama, properti mereka menjadi lebih terawat dan diperhatikan dari sisi kebersihannya. Dia mencontohkan salah satu hotel di Kota Tangerang yang bersedia dan sudah dilakukan proses sterilisasi. "Sudah, sudah ada di Tangerang, hotel bandara sudah kita terima satu. Mereka

sudah diblok sekian lama, sudah sterilisasi. Malah hotel makin bersih, makin dijaga, malah terjaga dari dapur jadi bagus, ini itu diperhatikan. Jadi itu diambil dan sudah penuh lagi kamarnya," katanya.

Sementara untuk kabupaten/kota lainnya PHRI belum menerima penawaran kerja sama sejenis dari pemerintah setempat. "Belum ada, hanya dengar-dengar saja (ingin kerja sama). Kalau ada kami tinggal menyampaikan siapa yang tersedia. Sementara belum ada konkret dari pemerintahnya sendiri. Mereka (hotel-red) bukan tidak tutup (berkenan-red) tapi harus ada kejelasan," ungkapnya.

Dipaparkan Ashok, perlu adanya kepastian kerja sama dikarenakan pihak hotel juga perlu berkoordinasi agar fasilitas yang disiapkan bisa sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dia memastikan, hotel bisa melakukannya karena sebelumnya mereka juga pernah menyediakan fasilitas karantina.

"Dulu kita menerima di Hotel De Griya (Kota Serang) itu karantina orang-orang yang di deportasi itu, imigran gelap. Itu kan sakitnya lebih enggak ketahuan sekitar 80 (orang), lalu di Merak juga," tuturnya.

Dia tak menampik, hasil dari kerja sama itu ada pemasukan yang diterima hotel. Tetapi di sisi lain kegiatan juga menjadi bagian dalam upaya penanganan virus korona. "Sekarang kan dia (hotel-red)

juga melihat ada sisi income tapi bidang kesehatan juga terjaga," ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk fasilitas karantina Pemprov Banten telah menyiapkan sejumlah tempat. Rumah Sakit Umum (RSU) Banten kini sudah dioperasikan sebagai RS pusat rujukan Covid-19 sejak 25 Maret lalu.

Sementara untuk tenaga medisnya, pemprov menyediakan karantina di Pendopo Lama Gubernur Banten. Fasilitas di sana sudah sangat layak namun pihaknya tetap menjadi tempat lainnya untuk menambah kapasitas ruang karantinannya. "Saya segera carikan lagi tempat untuk tempat karantina tenaga medis. Insya Allah secepatnya, sabar dulu," katanya.

Ia mengungkapkan, salah satu opsi awal untuk penambahan ruang karantina tenaga medis adalah di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten. Lokasi gedung milik Pemprov Banten ini berada di kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang.

"Di gedung BPSDM lebih banyak kamarnya dan biasa dipakai pejabat ikut diklatpim (pendidikan dan pelatihan kepemimpinan), tapi kejauhan akhirnya dibatalkan," pungkasnya. (dewa)

Butuh Tambahan Tenaga MedisTASIK - Meski data Pasien Dalam

Pengawasan (PDP) dan Pasien Positif cenderung menunjukkan ke arah baik. Kota Tasikmalaya masih membutuhkan tenaga medis tambahan, guna mengcover pergantian sejumlah dokter dan perawat yang setiap hari menangani pasien Covid-19.

Sekretaris Gugus Tugas Perceparan Penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menyebut tenaga medis yang ada, dalam menangani pasien terbilang masih mencukupi. Hanya saja, perlu ditambah supaya tenaga yang ada tidak diporsir terus-menerus. "Tampaknya masih tertangani, namun kita juga sedang menghimpun relawan melalui organisasi profesi seperti IDI dan PPNI, karena tenaga medis yang ada harus bertugas giliran, tidak diporsir terus-menerus. Tentunya daya tahannya ada batasnya," kata Ivan memaparkan kepada Radar, Kamis (2/4).

Ivan mengaku sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta RSUD dr Soekardjo untuk memprediksi kebutuhan tenaga medis. Agar selanjutnya penambahan tenaga yang dibutuhkan dalam meng-cover pasien bisa tertangani. "Kita sudah minta ke IDI dan PPNI untuk bisa membantu data anggotanya, agar siap bila diminta bantuan

tenaga," tuturnya.Selain itu, kata Ivan, pihaknya tengah

membahas rencana penanggungan biaya perawatan medis terhadap pasien Covid-19. "Kita sedang bahas, kriteria yang akan di-cover pemerintah itu yang mana saja," kata Ivan.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mendorong Pemkot mengakselerasi pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD). Sebab, hasil rapat kerja dengan sejumlah insan kesehatan ditemukan kendala bagi tenaga medis yakni ketersediaan alat tersebut yang belum memadai. "Kan sudah memploting pergeseran-pergeseran anggaran. Itu tolong segera sediakan APD, karena tenaga medis bukan tidak memiliki jiwa sosial dalam membantu, tetapi harus dilengkapi protokol keamanan maksimum," kata Dede.

Ia menambahkan upaya pembatasan orang masuk ke Kota Resik dapat diperketat. Sehingga tidak mendorong terjadinya lonjakan pasien yang harus ditangani. "Kita tahu sejumlah rumah sakit swasta sempat merumahkan karyawannya. Nah ini yang kami khawatirkan, pasien meningkat, tenaga yang menangani kurang," keluh politisi PKS itu. (igi)

Perawat Pingsankarena KelelahanJAMBI – Salah satu perawat di

RSUD Raden Mattaher Jambi, jatuh pingsan saat menangani pasien di ruang ICU.

Ini disebabkan karena perawat tersebut menggunakan masker N95 terlalu lama, sehingga menimbulkan sesak.

“Memang ada perawat yang pingsan. Itu karena dia kelelahan,” kata sumber yang tak ingin disebutkan namanya, Kamis, 2 April.

Lanjutnya, saat ini perawat tersebut sudah dalam keadaanya sehat. “Dia merawat pasien biasa, bukan pasien corona,” sebutnya.

Kata dia, perawat tersebut memang memiliki riwayat asma, sehingga masker yang digunakan hingga menutup hidungnya tersebut membuat asmanya kumat karena kurangnya oksigen yang masuk ke tubuh. “Tapi sekarang dia sudah tidak di rawat,” ucapnya.

Sofran selaku humas RSUD R a d e n M a t t a h e r J a m b i , mengatakan belum mengetahui kejadian tersebut. “Belum ada saya dapat laporan itu, biasanya kalau

ada kejadian saya langsung dapat laporan,” kata dia.

Dalam hal ini, pihaknya sudah menghubungi kepala ruangan ICU namun belum ada jawaban. “Telpon saya belum diangkat kepala ruangannya,” sebutnya.

Di sisi lain, Juru bicara Covid-19, Johansyah menyebutkan saat ini pihaknya masih menunggu hasil swab kedua dari Kemenkes untuk pasien 01 positif corona yang dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Selain itu, saat ini dirinya juga tengah melakukan tracking contact pada pasien 02 positif corona di Kerinci.

"Untuk saat ini ada 30 orang yang telah kita lakukan pemeriksaan di sana, namun hasilnya negatif,” kata Johansyah.

Selain itu, untuk perkembangan jumlah Orang Dalam Pemantau (ODP) Covid-19 di Provinsi Jambi mencapai 1.115 orang.

Kemudian untuk Pasien Dalam pemantauan (PDP) mencapai 15 orang. Dari data yang di peroleh untuk di Kabupaten Tebo ada 100 ODP dan 1 PDP. (fin/dir)

Corona Bikin Warga Panik Borong Sembako

K E S A M B I- v i r u s c o ro na tampaknya membuat warga menjadi was was, entah kebetulan atau memang karena belaja bulan, di salah satu Toserba di Kota Cirebn diserbu pembeli. Bahkan k utuh pokok seperti gula juga ludes tidak tersisa.

Pantauan radar di salah satu toserba di kota Cirebon, Senin malam terlihat antrian panjang. bahkan konsumen yang baru datang dan hendak berbelanja sampai tidak kebagian troli, dan mesti menunggu konsumen menyelesaikan transaksi di kasir. Bahkan konsumen yang hendak membeli gula padir pun terpaksa gigit jari karena ludes tidak tersisa.

Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP), Ir Hj Yati Rohayati saat dikonfirmasi radar kemarin (3/3) mengaku belum mendapatkan informasi dari kementrian pertanian terkait kondisi pangan denhan aksi borong masyarakat karena virus

corona. Termasuk dari pemerintah pusat langkah langkah yang mesti dilakukan seperti apa juga belum ada.

Kalaupun benar ada kondisi demikian, kata Yati, saya berharap Mudah mudahan hanya sesaat dan tidak terlalu lama. “ketersediaan pangan di kota Cirebon tetap terpenuhi, kondisi cek cek ke pasar tradisional masih aman,” kata Yati.

A p a l a g i S e p e k a n s e k a l i kita monitoring harga dan ketersediaan, bawang putih impor 40 ribu. Harga-harga cabe merah, bawang merah dan bawang putih harganya masih diatas, sepekan terakhir hasil monitoring kita belum menemukan aksi borong.

Aksi borong, menurut Yati, bisa jadi karena tanggal muda untuk pemenuhan stok sembako, mudah mudahan bukan karena corona.

“Corona jangan ditakuti karena yang penting pola hidup sehat,” pungkasnya. (abd)

GELORA 11Fajar Indonesia

www.fin.co.idSABTU, 4 APRIL 2020

Doa Si Kembar untuk Wander LuizPemain Persib Bandung yang harus menjalani isolasi mandiri akibat positif Corona atau Covid-19 adalah pemain

asal Brasil Wander Luiz yang merupakan top scorer sementara kompetisi Liga 1 Indonesia 2020.JAKARTA - Dirinya dinyatakan positif

virus yang berasal dari Wuhan, Cina tersebut setelah, menjalani tes Corona yang dilakukan Persib pada Kamis (26/3) lalu. Luiz sendiri menjadi pesepak bola profesional pertama di Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut.

Kabar ini membuat simpati pegiat sepak bola di Tanah Air. Sejumlah doa dan dukungan terus berdatangan untuk Luis, baik dari rekan setimnya maupun dari pesepak bola klub Liga 1 lainnya, tak terkecuali duo kembar Barito Putera Bagas Kaffa dan Bagus Kahfi.

Ya, si kembar yang juga pemain Tim

Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia U-19 itu mendoakan agar Luis yang kini sedang menjalani isolasi mandiri bisa segera pulih. Tak segan mereka juga mengajak para pemain lainnya dan masyarakat Indonesia untuk memerangani virus Corona ini.

"Semoga Wander Luiz cepat sembuh dan segera kembali beraktifitas seperti sedia kala. Buat semuanya, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Mari kita sama-sama melawan virus corona," ucap Bagas seperti dikutip situs resmi Liga indonesia, Jumat (3/4) kemarin.

Senada dengan saudara kembarnya, Bagus Kahfi yang saat ini menjalani pemulihan cedera di Inggris, turut menyampaikan doa untuk kesembuhan Wander Luiz. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, guna mengurangi resiko terpapar virus corona.

"Semua akan baik-baik saja. Semoga (Wander Luiz) lekas pulih. Saya juga ingin menghimbau semuanya untuk stay di rumah saja, dan cuci tangan sesering mungkin. Stay safe and stay healthy," sebut Bagus Kahfi.

Sebelumnya, pemain asing asal Persebaya

Surabaya, Aryn Williams juga memberikan dukungan kepada Luiz. Pemain asal Australia itu berharap agar Wander Luiz semangat dan lekas pulih dalam masa penyembuhan penularan virus tersebut. Aryn juga menyayangkan mengapa wabah virus corona bisa menginfeksi rekan seprofesinya itu. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu juga berharap tidak ada pemain lain atau staf kepelatihan Persib Bandung yang terinfeksi virus tersebut.

“Sangat disayangkan dan saya berharap dia cepat pulih. Saya harap tidak ada pemain atau staf lain di Persib Bandung yang tertular,” tutur Aryn.

Luiz sendiri sebelumnya telah mengaku bahwa dirinya terinfeksi virus Corona dan dan mengumumkannya kepada publik melalui sebuah video yang ia unggah di akun Instagram @wanderluiiz_, ia pun menyampaikan kondisi terkini setelah menerima hasil tes.

"Hello Bobotoh. Jadi, saya mendapatkan tes corona dan hasilnya positif. Tapi saya merasa baik, tidak ada gejala. Saya sudah mengikuti arahan, saya melakukan isolasi mandiri. Jadi, saya harap semuanya akan baik-baik saja, dan saya dapat mulai bermain bola lagi," ungkap Wander Luiz beberapa waktu lalu. (gie/fin/tgr)

Balas BudiAla Simic

JAKARTA - Saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 hingga menangguhkan Liga 1 dan 2 musim ini, ternyata tak membuat Bomber Persija asal Kroasia, Marko Simic kehilangan empati. Meski berasal dari negeri di Semenanjung Balkan, Simic ikut ambil bagian mendukung para relawan melawan pandemi tersebut.

Striker tim berjuluk Macan Kemayoran itu membuat kejutan dengan menyumbang uang tunai sebesar Rp100 juta untuk membantu pemerintah melawan pandemi virus corona khususnya yang ada di Jakarta. Jumlah pasien positif terinfeksi virus korona , per Jumat (03/04) kemarin malam, mencapai 1.986 kasus. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta paling banyak terinfeksi virus tersebut yang mencapai 971 kasus.

Karena hal ini, Simic merasa terpanggil membantu karena merasa Jakarta adalah kota keduanya. Menurutnya ini sudah saatnya membalas segala yang Jakarta bersama masyarakatnya berikan selama ini, mulai dari dukungan hingga deretan piala. "Saya memutuskan dengan kerendahan hati memberikan donasi untuk melawan Covid-19 dengan menyumbang uang Rp100 juta. Nilainya tak besar, saya berharap semoga bisa membantu,” ujar Simic seperti dikutip situs resmi klub.

"Hal ini saya lakukan karena Jakarta

sangat berjasa bagi saya. Sudah saatnya saya membalas budi apa yang diberikan Jakarta untuk saya,” tambah pemain bernomor punggung 9 itu.

Simic berharap, bantuan yang Ia berikan dapat membantu melawan

COVID-19 yang melanda Indonesia, termasuk Jakarta. Ia pun berharap kompetisi segera dimulai karena sudah rindu berlaga di depan The

Jakmania. Disisi lain, Persija ikut ambil bagian melawan

wabah Covid-19 di Jakarta. Salah satu program CSR yang digarap manajemen Macan Kemayoran adalah “Persija untuk Indonesia: Satu Hati Lawan Corona”.

Setelah itu, Persija b e r i n o v a s i d e n g a n

m e l a ku k a n p e l e l a n g a n barang-barang pribadi penggawa

Macan Kemayoran.Barang pertama yang dilelang adalah jersey match worn 2020 dan sepatu berukuran 38 milik Riko Simanjuntak. Alhasil barang spesial pemain kecil mungil bernomor punggung 25 itu terlelang dengan harga Rp5,1 juta. Riko sendiri mengaku senangan dengan program tersebut yang dikatakannya bermanfaat untuk melawan Covid-19. "Semoga hasil dari lelang yang dimanfaatkan untuk melawan corona dapat bermanfaat. Sekecil apapun perjuangan kita di saat seperti ini sangat berarti,” tutur Riko. (gie/fin/tgr)

TRIDENTEFajar Indonesia

SABTU, 4 APRIL 2020

Juventus tengah dihadapkan situasi yang pelik di tengah pandemik. Setelah Serie A ditunda tanpa batas waktu akibat korona, Bianconerri sementara memuncaki klasemen Liga Italia dan hanya berjarak satu angka saja dengan runner up Lazio. Dengan 12 pertandingan tersisa, posisi skuad Nyonya Tua masih belum terlalu aman. Namun, jika

Serie A dibatalkan, mau tak mau gelar juara ke sembilan kalinya diberikan kepada skuat Maurizio Sarri tersebut.

Sayangnya, Federasi Sepakbola Italia (FIGC) beranggapan lain. Dalam wawancaranya bersama TMW Radio, Presiden FIGC Gabriele Garvina mengklaim Juventus tak akan sudi menerima scudetto ke sembilan kalinya secara berturut-turut tersebut. Pasalnya, Si Nyonya Tua menginginkan musim 2019-2020 tetap dilanjutkan sehingga mereka bisa meneruskan perjuangan mempertahankan gelar juaranya. "Kami masih berharap musim ini tetap dilanjutkan. Kendati terlambat sekitar 20 Mei atau awal Juni, lalu berakhir pada awal Juli," paparnya.

Lebih dari itu, opsi kelanjutan musim ini membawa kepastian kepada para pemain yang habis kontraknya musim panas nanti. Apalagi, penundaan kompetisi bukan jalan keluar bagi pendapatan Juventus yang kian hari kian terkuras

oleh beban gaji pemain. Ide pembatalan dirasa akan mendapat penolakan dari banyak klub, termasuk Juventus sendiri.

"Hingga kini, kami memberikan opsi kapan liga dimulai dan berakhir. Jika Juli menjadi opsi pertama akhir kompetisi, ada kemungkinan juga berakhir Agustus atau September. Ini kondisional. Kendati demikian, saya tidak suka jika harus mengorbankan musim lainnya untuk menuntaskan musim ini," jelas Garvina.

Gravina menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum berpikiran untuk mengakhiri Liga Italia dan memberikan gelar juara kepada pemuncak klasemen sementara, Juventus."Saya rasa membatalkan musim ini agar rumit. Ini akan terasa tidak adil, yang akan berujung tuntutan hukum nantinya

karena kondisi darurat," ujarnya.Usulan untuk mengakhiri liga domestik di

Eropa semakin santer menyusul pandemi virus korona yang tak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kamis (2/4) lalu, Liga Belgia menjadi kompetisi elite pertama Eropa yang membatalkan sisa kompetisi dan menganugerahkan gelar juara liga kepada Club Brugge. "Memang cuma Scudetto yang perlu dibereskan dan saya yakin Juventus pun tidak suka solusi itu," tandas Garvina.

Kondisi Juventus pun masih terlihat stabil kendati semua pemainnya masih mengurung diri di rumah masing-masing. Di tengah isolasi tersebut, Juventus memberikan perpanjangan kontrak baru kepada Blaise Matuidi. Ya, gelandang internasional Prancis

tersebut tetap di Turin hingga Juni 2021.Seperti dilansir Football Italia, Juventus

ternyata telah menawarkan perpanjangan kontrak itu sejak Februari lalu. Tapi, pengumuman perpanjangan kontrak tersebut baru dikeluarkan baru-baru ini. Kontrak baru tersebut menjadi suplemen bagi Matuidi untuk sembuh dari Covid-19 yang menderanya.

"Tak ada gejala yang terlihat (virus korona) kepada saya. Saya adalah pembawa virus yang asimtomatik, sadar bahwa saya memiliki hak istimewa sebagai pemain sepak bola profesional dan karenanya mendapat manfaat dari pemantauan kesehatan yang teratur serta sangat baik," ujar Matuidi di akun Instagram-nya beberapa waktu lalu.(gie/fin/tgr)