Click here to load reader

FORENSIK Bayi Patah Tulang

  • View
    117

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aspek Hukum Forensik Kedokteran Bayi Patah Tulang

Text of FORENSIK Bayi Patah Tulang

  • Modul Organ Forensik

    Bayi dengan Patah Tulang Klavikula

    KELOMPOK 6

    Nilam Permata (030.10.206) Pandu Satya W (030.10.218)

    Nur Triastuti (030.10.211) Pangeran Putra (030.10.219)

    Nurul Hamzah (030.10.212) Prita Rosdiana (030.10.222)

    Okky Nafiriana (030.10.214) Putri Maulia (030.10.224)

    Olivia Ayu Yuandita (030.10.215) Putri Sarah (030.10.225)

    Oryza Ajani (030.10.216) R. Ifan Arief F (030.10.226)

    Otty Mitha Octriza (030.10.217)

    Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

    Jakarta

    Sabtu, 20 Oktober 2012

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    Ilmu kedokteran adalah ilmu empiris sehingga ketidakpastian merupakan salah satu ciri

    khasnya. Iptekdok masih menyisakan kemungkinan adanya bias dan ketidaktahuan

    meskipun perkembangan telah sangat cepat sehingga sukar diikuti oleh standart

    operasional yang baku dan kaku. Kedokteran tidak menjajikan hasil pelayananya tetapi

    menjajikan upayanya. Layanan kedokteran dikenal sebagai suatu system yang kompleks

    dengan sifat hubungan antar komponen yang ketat khususnya di ruang gawat darurat,

    ruang bedah dan ruang intensif. Sistem yang kompleks umumnya ditandai dengan

    spesialisasi dan intrepedensi. Dalam suatu system yang kompleks, satu komponen dapat

    berinteraksi dengan banyak komponen lain, kadang dengan cara yang tidak terduga dan

    tidak terlihat. Semakin kompleks dan ketat suatu system akan semakin mudah terjadi

    kecelakaan. Oleh karena itu prajtek kedokteran haruslah dilakukan dengan tingkat kehati-

    hatian yang tinggi.

  • BAB II

    LAPORAN KASUS

    Seorang pasien bayi dibawa orangtuanya datang ke tempat praktek dokter A,

    seorang dokter anak. Ibu pasien bercerita bahwa ia adalah pasien seorang dokter

    obsgyn B sewaktu melahirkan dan anaknya dirawat oleh dokter anak C. Baik dokter

    B maupun C tidak pernah mengatakan bahwa anaknya menderita penyakit atau

    cedera sewaktu lahir dan dirawat disana. Sepuluh hari pasca lahir orangtua bayi

    menemukan benjolan di pundak kanan bayi.

    Setelah diperiksa oleh dokter anak A dan pemeriksaan radiologi sebagai

    penunjangnya, pasien dinyatakan menderita fraktur klavikula kanan yang sudah

    berbentuk khalus. Kepada dokter A mereka meminta kepastian apakah benar terjadi

    patah tulang klavikula dan kapan kira-kira terjadinya. Bila benar bahwa patah tulang

    terssebut terjadi sewaktu kelahiran, mereka akan menuntut dokter B karena telah

    mengakibatkan patah tulang dan dokter C karena lalai tidak dapat mendiagnosisnya.

    Mereka juga menduga bahwa dokter C kurang kompoten sehingga sebaiknya ia

    merawat anaknya ke dokter A saja. Dokter A berpikir apa yang sebaiknya ia katakan.

  • BAB III

    PEMBAHASAN

    I. MASALAH DALAM KASUS

    1. Seorang pasien bayi dibawa orang tuanya ke tempat praktek dokter anak A

    oleh karena 10 pasca melahirkan didapatkan benjolan di pundak kanan bayi

    dan setelah dilakukan pemeriksaan pasien di nyatakan menderita fraktur

    klavikula kanan yang sudah membentuk kalus

    Interpretasi : Kemungkinan telah terjadi fraktur pada klavikula kanan bayi

    dalam proses persalinan bayi

    2. Dokter B maupun C tidak pernah mengatakan bahwa anaknya menderita

    penyakit atau cedera sewaktu lahir dan dirawat disana

    Interpretasi : Adanya suatu kelalaian dan kurangnya komunikasi anatara

    dokter B dan C terhadap orangtua pasien

    3.Apabila benar patah tulang terjadi sewaktu kelahiran, orang tua pasien akan

    menuntut dokter B karena telah mengakibatkan patah tulang dan dokter C

    karena lalai tidak dapat mendiagnosisnya

    Interpretasi : Orangtua pasien menginginkan adanya suatu kejelasan dan

    pertanggung jawaban dari Dokter B dan C apabila telah terjadi suatu

    kelalaian medis

  • 4.Orangtua pasien ingin merawat anaknya ke dokter A saja

    Interpretasi : Merupakan hak dari orangtua pasien (karena pasien disini masih

    bayi sehingga butuh bantuan dari orangtua) untuk memilih dokter mana yang

    dipercayakan untuk merawat anaknya

    Dari masalah diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua dari pasien mencurigai akan

    adanya kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter B dan C yang mengakibatkan

    kerugian dari pasien . Dalam hal ini Dokter A harus tetap melaksanakan apa yang

    menjadi kewajibannya dalam memenuhi hak pasien tanpa melanggar kode etik dan

    hubungan dengan sejawatnya.

    II. PRINSIP ETIKA KEDOKTERAN

    Etika adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar salahnya

    suatu sikap dan atau perbuatan seseotang individu atau institusi dilihat dari moralitas.

    Penilaian baik buruk dan benar salah dari sisi moral tersebut menggunakan

    pendekatan teori etika yang cukup banyak jumlahnya. Terdapat dua teori etika yang

    paling banyak dianut oleh orang yaitu teori deontology dan teologi. Secara ringkas

    dapat dikatakan bahwa deontology mengajarkan bahwa baik-buruknya suatu

    perbuatan harus dilihat dari perbuatan itu sendiri, sedangkan teologi mengajarkan

    untuk melihat baik-buruknya sesuatu dengan melihat hasil atau akibatnya.

  • Deontologi lebih mendasar kepada ajaran agama, tradisi dan budaya, sedangkn

    teologi lebih berdasar pada arah penalaran dan pembenaran kepada azas manfaat

    Beuchamp dan Childress (1994) menguraikan bahwa untuk mencapai ke

    suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah dasar moral dan beberapa aturan

    dibawahnya. Keempat kaidah dasar moral tersebut adalah:

    1. Prinsip Otonomi

    Prinsip otonomi adalah prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien,

    terutama hak otonomi pasien. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan

    doktrin informed consent.

    2. Prinsip Beneficence

    Prinsip Beneficence adalah prinsip moral yng mengutamakan tindakan yang

    ditujukan demi kebaikan pasien. Dalam beneficence tidak hanya dikenal

    perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya

    (manfaat) lebih besar dari sisi buruknya.

    3. Prinsip Non-malificence

    Prinsip Non-malificence adalah prinsip moral yang melarang tindakan yang

    memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini juga dikenal dengan primum non

    nocere atau above all, do no harm.

    4. Prinsip Justice

  • Prinsip Justice adalah prinsip moral yang mementingkan fairness dan

    keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya.

    Sedangkan aturan turunannya adalah veracity (berbicara jujur, benar dan terbuka),

    privacy (menghormat hak pribadi pasien), confidentiality (menjaga kerahasian

    pasien) dan fidelity (loyalitas dan promise keeping).

    Selain prinsip atau kaidah dasar moral diatas, yang harus dijadikan pedoman

    dalam mengambil keputusan klinis, profesionalitas kedokteran juga mengenal etika

    profesi sebagai panduan dalam bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai dalam etika

    profesi tercermin dalam sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Sumpah berisi

    kontrak moral antara dokter dengan Tuhan sang penciptanya, sedangkan kode etik

    kedokteran berisikan kontrak kewajiban moral antara dokter dengan peer-

    groupnya yaitu masyarakat profesinya.

    Pembuatan keputusan etik, terutama dalam situasi klinik, dapat juga

    dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan kaidah dasar moral

    diatas. Jonsen, Siegler dan Winslade (2002) mengembangkan teori etik yang

    menggunakan 4 topik yang essential dalam pelayanan klinik, yaitu:

    1. Medical indication

    Kedalam topic medical indication dimasukkan semua prosedur diagnostic

    dan terapi yang sesuai untuk mengevaluasi keadaan pasien dan

    mengobatinya. Penilaian aspek indikasi medis ini ditinjau dari sisi etiknya,

    terutama menggunakan kaidah beneficence dan non-malificence. Pertanyaan

  • etika pada topic ini adalah serupa dengan seluruh informasi yang selayaknya

    disampaikan kepada pasien pada doktrin informed consent.

    2. Patient preferences

    Pada topic ini, kita memperhatikan nilai dan penilaian pasien tentang manfaat

    dan beban yang akan diterimanya, yang berarti cerminan kaidah autonomy.

    Pertanyaan etika meliputi pertanyaan tentang kompetensi pasien, sifat

    volunteer sikap dan keputusannya, pemahaman atas informasi, siapa pembuat

    keputusan bila pasien dalam keadaan tidak sadar dan kompeten serta nilai dan

    keyakinan yang dianut oleh pasien.

    3. Quality of life

    Topik quality of life merupakan aktualisasi salah satu tujuan kedokteran yaitu

    memperbaiki, menjaga atau meningkatkan kualitas hidup insane. Apa, siapa

    dan bagaimana melakukan penilaian kualitas hidup merupakan pertanyaan

    etik sekitar prognosis yang berkaitan dengan beneficence, non-malificence

    dan autonomy.

    4. Contextual features

    Dalam topic ini dibahas pertanyaan etik seputar aspek non medis yang

    mendahului keputusan seperti factor keluarga, ekonomi, agama, budaya,

    kerahasiaan, alokasi sumber daya dan factor hukum.

  • III. HUBUNGAN DOKTER PASIEN

    Hubungan dokter-pasien pada awalnya merupakan hubungan paternalistic

    dengan memegang prinsip beneficence sebagai prinsip utama. Namun cara ini

    dikatakan mengabaikan hak autonomy pasien sehingga sekarang lebih

    merujuk kepada teori social contract dari Veatch (1972) dengan dokter dan

    pasien sebagai pihak bebas yang saling menghargai dalam membuat

    keputusan. Dokter bertanggungjawab atas segala keputusan teknis sedangkan

    pasien memegang kendali keputusan penting terutama yang terkait dengan

    nilai moral dan gaya hidup pasien. Smith dan Newton (1984) lebih memilih

    hubungan yang berdasarkan atas virtue sebagai hubungan yang paling cocok

    bagi hubungan dokter-pasien. Pada hubungan dokter pasien yang virtue

    based(etika berdasar nilai kebajikan-keutamaan) baik dokter maupun pasien

    harus tetap berdialog untuk menjaga berjalannya komunikasi dalam rangka

    mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan pasien.

    HAK PASIEN DAN KEWAJIBAN DOKTER

    UU Praktik Kedokteran menyatakan hak pasien sebagai berikut:

    1. Hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis

    (Pasal 45 ayat (3)). Penjelasan sekurang-kurangnya meliputi diagnosis,

    tatacara tindakan, tujuan tindakan medis yang bakal dilakukan, alternative

    tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan

    prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan.

    2. Hak untuk memeinta pendapat dokter lain

    3. Hak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis

    4. Hak untuk menolak tindakan medis

    5. Hak untuk mendapatkan isi rekam medis

    Dokter dan dokter gigi berkewajiban:

  • 1. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar

    prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien

    2. merujuk pasien apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau

    pengobatan

    3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan

    setelah pasien meninggal dunia

    4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan , kecuali bila ia

    yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya

    5. menambah ilmu pengetahuan dam mengikuti perkembangan ilmu

    kedokteran/kedokteran gigi

    IV. HUBUNGAN KESEJAWATAN

    Kewajiban dokter terhadap teman sejawat menurut KODEKI tercantum

    dalam pasal :

    Pasal 7b

    Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan

    sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki

    kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau

    penggelapan, dalam menangani pasien

    Pasal 7c

    Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak

    tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

    Pasal 14

    Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin

    diperlakukan.

    Pasal 15

  • Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali dengan

    persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

    V. INFORMED CONSENT

    Informed Consent adalah suatu persetujuan mengenai tindakan kedokteran

    yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Persetujuan boleh dalam bentuk

    lisan maupun tertulis. Informed consent ini juga merupakan sebagian dari prosese

    komunikasi antara dokter-pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan

    dilakukan. Formulir informed consent merupakan tanda bukti yang disimpan dalam

    arsip rekam medis pasien7.

    Dalam Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 29 Tahun 2004

    tentang Praktik Kedokteran, telah diatur tentang Informed Consent ini pada Pasal 45

    tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang isinya antara

    lain:

    1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan

    oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

    2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien

    mendapat penjelasan secara lengkap.

    3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya

    mencakup:

    diagnosis dan tata cara tindakan medis.

    tujuan tindakan medis yang dilakukan.

    alternative tindakan lain dan resikonya.

    risikonya dan komplikasi yang mungkin terjadi.

    prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

    4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik

    secara tertulis maupun lisan.

  • 5. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko

    tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani

    oleh yang berhak memberikan persetujuan.

    GUNA INFORMED CONSENT DALAM KASUS INI

    Seperti yang terjadi dalam kasus ini pula, telah terjadinya informed consent

    antara dokter A kepada keluarga si bayi mengenai keadaan anaknya. Bagi dokter B

    dan C pula, kurang komunikasi kepada keluarga bayi mengenai apa yang terjadi pada

    bayi tersebut sehinggakan dicurigai telah melakukan kesalahan dalam merawat bayi

    tersebut dan bisa dituntut ke pengadilan oleh keluarga si bayi.

    Kurangnya komunikasi yang terjalin antara dokter dan keluarga pasien

    merupakan salah satu sebab ketidak puasan pasien. Komunikasi merupakan kunci

    penting hubungan dokter dengan pasien atau keluarga selain dari memeriksa dan

    member obat. Pasien atau keluarga juga perlu sama menanyakan ke dokter dan minta

    dijelaskan kemungkinan penyakitnya.

    Dokter harus bertanggungjawat terhadap perbuatannya jika terdapat kasus

    yang berunsur kelalaian dari pihak dokter. Dari pihak pasien pula, perlu adanya bukti

    yang kukuh terhadap kelalaian tersebut jika mahu menuntut. Jika hal tersebut adalah

    resiko dari tindakan yang telah dinyatakan dalam informed consent, maka

    penuntutan tidak boleh dilakukan7.

    VI. KELALAIAN MEDIK

    Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, sekaligus

    merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian

    terjadi bila seseorang melakukan sesuatu yang seharusnta tidak dilakukan atau tidak

    melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang mempunyanyai

    kualifikasi yang sama pada keadaan yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya

    kelalaian yang dilakukan orange r orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat

    dihukum kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat

  • profesinya) bertindak hati-hati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang

    lain. 1,4

    Pengertian istilah kelalaian medik tersirat dari pengertian malpraktek medis menurut World Medical Association (1992), yaitu: medical malpractice involves the physicians failure to conform to the standard of care for treatment of the patients condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient. WMA mengingatkan pula bahwa tidak semua kegagalan medis adalah akibat malpraktek medis. Suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya (unforeseeable) yang terjadi saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar tetapi mengakibatkan cedera pada pasien tidak termasuk ke dalam pengertian malpraktek. An injury occurring in the course of medical treatment which could not be foreseen and was not the result of the lack of skill or knowledge on the part of the treating physician is untoward result, for which the physician should not bear any liability.

    Suatu hasil yang tidak diharapkan di bidang medic sebenarnya dapat diakibatkan

    oleh beberapa kemungkinan yaitu :

    1. Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri , tidak berhubungan dengan

    tindakan medis yang dilakukan dokter

    2. Hasil dari suatu resiko yang tidak dapat dihindari, yaitu risiko yang tak dapat

    diketahui sebelumnya (unforeseeable) atau resiko yang meskipun telah diketahui

    sebelumnya tetapi dianggap acceptable, sebagaimana telah diuraikan diatas

    3. Hasil dari suatu kelalaian medic

    4. Hasil dari suatu kesengajaan

    . Suatu perbuatan atau tindakan medis disebut sebagai kelalaian apabila

    memenuhi empat unsur di bawah ini:

    1) Duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu

    pada situasi dan kondisi yang tertentu.

    2) Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut 3) Damage atau kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala

    sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan

    kesehatan / kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan

  • 4) Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban

    dengan kerugian yang setidaknya merupakan proximate cause

    Gugatan ganti rugi akibat suatu kelalaian medik harus membuktikan adanya ke-

    empat unsur di atas, dan apabila salah satu saja diantaranya tidak dapat

    dibuktikan maka gugatan tersebut dapat dinilai tidak cukup bukti.

    VII. DAMPAK HUKUM

    Perlidungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan

    malpraktek medik

    Perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan

    malpraktek medik menggunakan Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 Ayat 1 Kitab

    Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 50 Undang-Undang Nomor

    29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang

    Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan

    Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Seorang

    dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan

    tugas sesuai dengan standar profesi dan Standar Operating Procedure (SOP),

    serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan

    pembenar dan alasan pemaaf yang ditetapkan di dalam KUHP.

    Hubungan dokter dengan pasien haruslah berupa mitra. Dokter tidak dapat

    disalahkan bila pasien tidak bersikap jujur. Sehingga rekam medik (medical

    record) dan informed consent (persetujuan) yang baik dan benar harus

    terpenuhi. Cara dan tahapan mekanisme perlindungan hukum terhadap dokter

    yang diduga melakukan tindakan malpraktek medis adalah dengan

    dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

    yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

  • atas dasar hubungan lintas sektoral dan saling menghargai komunitas profesi.

    Dalam tahapan mekanisme penanganan pelanggaran disiplin kedokteran,

    MKDKI menentukan tiga jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran etik,

    disiplin dan pidana. Untuk pelanggaran etik dilimpahkan kepada Majelis

    Kode Etik Kedokteran (MKEK), pelanggaran disiplin dilimpahkan kepada

    Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan pelanggaran pidana dilimpahkan

    kepada pihak pasien untuk dapat kemudian dilimpahkan kepada pihak

    kepolisian atau ke pengadilan negeri. Apabila kasus dilimpahkan kepada

    pihak kepolisian maka pada tingkat penyelidikannya dokter yang diduga telah

    melakukan tindakan malpraktek medik tetap mendapatkan haknya dalam

    hukum yang ditetapkan dalam Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57 Ayat 1,

    Pasal 65, Pasal 68, dan Pasal 70 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

    Pidana (KUHAP). Dan apabila kasus dilimpahkan kepada tingkat pengadilan

    maka pembuktian dugaan malpraktek dapat menggunakan rekam medik

    (medical record) sebagai alat bukti berupa surat yang sah (Pasal 184 Ayat 1

    KUHAP).9

    Hukum kedokteran akibat kelalaian

    Akhir-akhir ini tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau keluarganya

    kepada pihak rumah sakit dan atau dokternya semakin meningkat

    kekerapannya. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pidana

    maupun perdata, dengan hampir selalu mendasarkan kepada teori hukum

    kelalaian. Dalam bahasa sehari-hari, perilaku yang dituntut adalah malpraktik

    medis, yang merupakan sebutan genus (kumpulan) dari kelompok perilaku

    profesional medis yang menyimpang dan mengakibatkan cedera, kematian

    atau kerugian bagi pasiennya.

  • Gugatan perdata dalam bentuk permintaan ganti rugi dapat diajukan dengan

    mendasarkan kepada salah satu dari 3 teori di bawah ini, yaitu :

    Kelalaian sebagaimana pengertian di atas dan akan diuraikan kemudian

    Perbuatan melanggar hukum, yaitu misalnya melakukan tindakan medis

    tanpa memperoleh persetujuan, membuka rahasia kedokteran tentang orang

    tertentu, penyerangan privacy seseorang, dan lain-lain.

    Wanprestasi, yaitu pelanggaran atas janji atau jaminan. Gugatan ini sukar

    dilakukan karena umumnya dokter tidak menjanjikan hasil dan perjanjian

    tersebut, seandainya ada, umumnya sukar dibuktikan karena tidak tertulis.

    VIII. JALAN KELUAR DALAM KASUS INI

    Sering dalam praktek sehari-hari, akan timbul perbedaan pendapat antara dokter

    tentang penanganan yang tepat untuk seorang pasien2. Dengan menganggap isu yang

    timbul hanya untuk kebaikan pasien dan tidak ada penyimpangan dari etika

    kedokteran, hal ini dapat diselesaikan dengan cara:

    1. Dilakukan secara informal yaitu melalui rundingan dan perbincangan antara

    pihak yang terlibat. Perbincangan hanya akan dilakukan secara formal

    apabila cara informal tidak member hasil.

    2. Opini semua pihak yang terlibat perlu didengarkan dan dipertimbangkan.

    3. Pasien berhak menentukan tindakan medis untuk dirinya dan pilihan pasien

    ini akan menjadi penunjang utama dalam pengambilan keputusan isu terkait.

    4. Apabila semua rundingan tidak disepakati, maka penyelesaian isu dapat

    melibatkan pihak wewenang dan hukum.

    Dalam kasus ini, langkah yang harus ditempuh oleh dokter A adalah harus

    sesuai dan berdasar pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dimana selain

    menghargai dan melayani pasien dengan sebaiknya, juga menjaga hubungan yang

    baik dengan rekan sejawatnya. Dokter A dalam menghadapi pasien dan sejawatnya

    dilandaskan pada etika kedokteran sbb:

  • Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan

    sumpah dokter.

    Setiap dokter harus, dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan

    medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya

    disertai rasa kasih saying dan penghormatan atas martabat manusia

    Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan

    sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui

    memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan

    penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien.

    Seorang dokter harus menghargai hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya dan hak

    tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien.

    BAB IV

    TINJAUAN PUSTAKA

    I. FRAKTUR

    Fraktur terjadi bila ada suatu trauma yang mengenai tulang, dimana trauma tersebut

    kekuantanya melebihi kekuatan tulang. 2 faktor mempengaruhi terjadinya fraktur.

    - Ekstrinsik meliputi kecepatan dan durasi trauma yang mengenai tulang, arah

    dan kakuatan trauma.

    - Intrinsik meliputi kepasitas tulang mengabsorbsi trauma, kelenturan,

    kukuatan dan densitas tulang.

    RIWAYAT

    Anamnesis dilakukan utk menggali riwayat mekanisme cedera (posisi kejadian) dan

    kejadian-kejadian yang berhubungan dengan cedera tersebut. Riwayat cedera atau

    fraktur sebelumnya, riwayat social ekonomi, pekerjaan, obat-obatan yang dia

    konsumsi, merokok, riwayat alergi serta penyakit lain harus ditanyakan kepada yang

    terkait8.

  • PEMERIKSAAN LUAR

    a. Inspeksi deformitas : angulasi, pemendekan, pemanjangan, bengkak

    b. Palpasi status neurologis dan vaskuler dibagian distalnya perlu

    diperiksa. Lakukan palpitasi pada daerah ekstremitas tempat fraktur

    tersebut, meliputi persendian diatas dan dibawah cedera, daerah yang

    mengalami nyeri, efusi dan krepitasi. Neurovaskularisasi bagian distal

    fraktur meliputi : pulsasi asteri, warna kulit, pengembalian cairan kapiler

    sensasi

    c. Gerakan

    d. Pemeriksaan trauma tempat lain : kepala, toraksm abdomen, pelvis

    PEMERIKSAAN PENUNJANG

    1. Laboratorium : darah rutin, faktor pembekuan darah, golongan darah, cross-

    test dan urinalisa

    2. Radiologis untuk lokasi fraktur harus menurut rule of two terdiri dari :

    a. 2 gambaran, anterioposterior (AP) dan lateral

    b. Memuatkan dua sendi di proksimal dan distal fraktur

    c. Memuat gambaran foto dua ekstrimitas, yaitu ekstrimitas yang cedera dan

    yang tidak terkena cedera ( pada anak); dan du kali yaitu sebelum dan

    sesudah tindakan.

    KOMPLIKASI FRAKTUR

    1. Komplikasi umum

    Syok karena perdarahan atau oleh kerana nyeri, koagulopati diffus dan

    gangguan fungsi pernapasan. Komplikasi ini dapat terjadi dalam 24jam

    pertama pasca trauma dan setelah beberapa hari atau minggu akan terjadi

    gangguan metabolisme, berupa peningkatan katabolisme. Komlikasi umum

  • lain dapat berupa emboli lemak, trombosis vena dalam(DVT), tatanus, atau

    gas gangren.

    2. Komplikasi lokal

    a. Komplikasi dini : adalah kejadian koplikasi dalam satu minggu pasca

    trauma, sedangkan apabila sesudah satu minggu komplikasi lanjut

    Pada tulang

    (i) Infeksi, terutama pada fraktur terbuka

    (ii) Osteomielitis dapat diakibatkan oleh fraktur terbuka atau tindakan

    operasi pada fraktur terbuka atau pasca operasi yang melibatkan sendi

    sehingga terjadi kerusakan kartilago sendi dan berakhir dengan

    degenarasi

    Pada jaringan lunak

    (i) Lepuh, kulit yang melepuh adalah akibat dari elevasi kulit superfisial

    karena edema. Terapinya adala menutupnya dengan kasa kering steril

    dan melakukan pemasangan elastik verban.

    (ii) Dekubitus, terjadi akibat penekanan jaringan lunak tulang oleh gips.

    Oleh kerana iti perlu diberikan bantalan yang tebal pada daerah-

    daerah yang menonjol8

    Pada otot

    Terputusnya serabut otot yang mengakibatkan gerakan aktif otot tersebut

    terganggu. Hal ini terjadi kerana serabut otot yang robek melekat pada

    serabut yang utuh, kapsul sendi dan tulang. Kehancuran otot akibat

    trauma dan terjepit dalam waktu cukup lama akan menimbulkan sindroma

    crush atau trombus

    Pada pembuluh darah

  • Pada robekan arteri inkompliy akan terjadi perdarahan terus menerus.

    Sedangkan pada robekan yang komplit ujung pembuluh darah mengalami

    retraksi dan perdarahan berhenti spontan.

    Pada saraf

    Berupa kompresi, neuropraksi, neurometsis (saraf putus),

    aksonometsis(kerusakan akson). Setiap trauma terbuka dilakukan

    eksplorasi dan identifikasi nervus.

    b. Komplikasi lanjut : pada tulang dapat berupa malunion, delayed union

    atau non union. Pada pemeriksaan terlihat deformitas berupa angulasi,

    rotasi, perpendekan atau perpanjangan.

    Delayed union

    Proses penyembuhan lambat dari waktu yang dibutuhkan secara normal.

    Pada pemeriksaan radiografi, tidak akan terlihat bayangan sklerosis pada

    ujung-ujung fraktur

    Non union

    Dimana secara klinin dan radiologis tidak terjadi penyambungan.

    Beberapa faktor yang menimbulkan non union seperti disrupsi periosteum

    yang luas, hilangnya vaskularisasi fragmen-fragmen fraktur, waktu

    imobilisasi yang tidak memadai, implant atau gips yang tidak memadai,

    distraksi interposisi, infeksi dan penyakit tulang.

    Mal union

    Penyambungan fraktur tidak normal sehingga menumbulkan deformitas.

    Tidakan refraktur atau osteotomi koreksi.

    Kekakuan sendi

  • Kekakuan sendi baik sementara atau menetap dapat diakibatkan

    imobilisasi lama, sehingga terjadi perlengketan peri artikuler,

    perlengketan intraartikuler, perlengketan antara otot dan tendon.

    Pencegahannya berupa memperpendek waktu imobilisasi dan melakukan

    latihan aktif dan pasif pada sendi. Pembebasan perlengketkan secara

    pembedahan hanya dilakukan [ada penderita dengan kekauan sendi

    menetap8.

    PENATALAKSAAN

    Prinsip 4R

    - Recognition

    - Reduction

    - Retention

    - Rehabilitation

    Penatalaksaan awal fraktur meliputi reposisi dan imobilisasi fraktur dengan splint.

    Status neurologis dan vaskuler di bagian distal harus diperiksa baik sebelum maupun

    sesudah reposisi dan imobilisasi. Pada pasien dengan multiple trauma, sebaiknya

    dilakukan stabilisasi awal fraktur tulang panjang setelah hemodinamis pasien stabil.

    Sedangkan penatalaksanaan definitive fraktur adalah dengan menggunakan gips atau

    dilakukan operasi dengan ORIF maupun OREF8.

    Tujuan pengobatan fraktur :

    1. REPOSISI dengan tujuan mengembalikan fragmen keposisi anatomi.

    Tertutup : fiksasi eksterna, traksi

    Terbuka : indikasi

    o Reposisi tertutup gagal

    o Fragmen bergeser dari apa yang diharapkan

    o Memobilisasi dini

  • o Fraktur multiple

    o Fraktur patologis

    2. IMOBILISASI / FIKSASI

    Tujuan mempertahankan posisi fragmen post reposisi sampai Union.

    Jenis fiksasi :

    a) Eksternal / OREF

    - Gips (plester cast)

    - Traksi

    Indikasi :

    o Pemendekan

    o Fraktur unstabel : oblique, spiral

    o Kerusakan hebat pada kulit dan jaringan sekitar

    - Traksi gravitasi : U-slab pada fraktur humerus

    - Skin traksi : untuk menarik otot dari jaringan sekitar fraktur sehingga

    fragmen akan kembali ke posisi semua. Beban maksimal 4-5kg karena bila

    kelebihan kulit akan lepas.

    - Skeletal traksi : K-wire, Steinmann pin, atau Denham pin

    - Komplikasi traksi

    o Gangguan sirkulasi darah akibat beban >12kg

    o Trauma saraf peroneus (kruris) akibat droop foot

    o Sindroma kompartemen

    o Infeksi akibat tempat masuknya pin

    b) Internal / ORIF : k-wire, plating, screw, k-nail

    3.UNION

  • 4.REHABILITASI

    PROSES PENYEMBUHAN FRAKTUR ADA 5 STADIUM

    A. Pembentukan Hematom : kerusakan jaringan lunak dan penimbunan darah

    B. Organisasi Hematom / inflamasi : dalam beberapa jam post fraktur terbentuk

    fibroblast ke hematom dalam beberapa hari terbentuk kapiler kemudia terjadi

    jaringan granulasi

    C. Pembentukan KALLUS : Fibroblast pada jaringan granulasi menjadi

    kolagenoblast kondroblast kemudian dengan partisipasi osteoblast sehat

    terbentuk kallus setelah 7-10 hari pasca trauma.

    D. Konsolidasi : Woven bone berubah menjadi lamellar bone

    E. Remodelling : Kalus berlebihan menjadi tulang normal

    Prinsip terjasinya UNION :

    - Dewasa : kortikal 3 bulan,

    kanselus 6 minggu

    - Anak-anak : separuh dari orang dewasa8

  • Gambar 1

    KESIMPULAN

  • BAB VI

    DAFTAR PUSTAKA