FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS

KONTRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH

DI KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

OLEH

TEUKU RAMLI

NIM : 07C20101047

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

2013

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS

KONTRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH

DI KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

OLEH

TEUKU RAMLI

NIM : 07C20101047

Skripsi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

Meulaboh

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

2013

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsekwensi otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan

pembangunan dengan sistem desentralisasi, yakni pembangunan yang

mengandung arti bahwa pembangunan daerah memberikan peluang dan

kesempatan yang seluas - luasnya bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan

baik (good governance) di bawah kendali kewenangan daerahnya sendiri.

Maksudnya adalah daerah diberikan kesempatan seluas- luasnya untuk mengatur

dan mengelola serta menggali sumber daya yang ada untuk meningkatkan

penerimaan yang bersumber dari potensi lokal yang dimiliki, yang tujuannya

adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan

kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal

dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah bukan semata-mata

memanfaatkan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat saja, namun

pembangunan daerah yang dimaksudkan adalah memberikan kesempatan yang

seluas – luasnya kepada daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara

baik dan benar serta bertanggungjawab yang ditujukan untuk kemajuan daerah

dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya

perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya

maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat

dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari

berbagai sumber baik dari dalam dan luar negeri, baik sektor swasta maupun

pemerintah. Maka untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan

daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber – sumber

keuangannya seperti : pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber –

sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun

2004.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan

secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu

menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan

asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial

adalah dari Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa bagiannya antara lain

retribusi pakir, retribusi persampahan, retribusi jasa kesahatan, retribusi pelayanan

administrasi kependudukan, dan lain - lain. Prinsip otonomi daerah menggunakan

otonomi seluas – luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan

mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam

Undang – undang ini.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari Provinsi Aceh juga

mempunyai kewenangan yang sama untuk mengatur, mengurus, mengembangkan

daerah dan masyarakatnya sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya

tanpa campur tangan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan daerah yang

3

sangat menunjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan

daerah, supaya dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah

harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya,

pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berupaya untuk meningkatkan sumber –

sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber

pendapatan asli daerah, agar pendapatan target tiap tahunnya dapat diikuti dengan

pencapaian realisasi secara konsisten.

Pemungutan Retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan di

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas,

nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang

Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam

menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh

dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan

daerah.

Pelayanan administrasi kependudukan adalah merupakan bagian dari sub

sistem pelayanan publik penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,

dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang

administrasi kependudukan serta sebagai sumber Retribusi Daerah dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Administrasi kependudukan secara umum juga diartikan sebagai suatu

usaha bagi masyarakat untuk mendapatkan indentitas sebagai warga Negara dan

meningkatkan produktifitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.

4

Dengan demikian administrasi kependudukan pada dasarnya dapat dikatakan

sebagai usaha dasar untuk mendapatkan bukti sebagai warga Negara yang sah dan

untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang

buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai

bagian Retribusi Daerah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang

bersumber dari masyarakat, yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta

langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga

merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

kependudukan Pasal 32 menyatakan bahwa instansi pelaksana dalam pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil. Bentuk pelayanan

pencatatan sipil meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama,

penambahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan

perceraian, peristiwa penting lainnya.

Retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten

Aceh Barat adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata

dan bertanggung jawab dan merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali

dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana

sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dilihat pentingnya setiap warga terhadap pelayanan publik khusus

pelayanan administrasi kependudukan pada dasarnya cukup memberi kontribusi

5

terhadap pendapatan atau penerimaan pendapatan dari pelayanan publik. Namun

karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki,

pelaksanaan pemungutan serta pemberian sosialisasi kepada masyarakat tentang

perlunya memperoleh administrasi kependudukan (akte kelahiran, akte

perkawinan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan sebagainya), maka

pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang

ada, sehingga nampak pendapatan dari pelayanan administrasi kependudukan

belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan

pendapatan asli daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten

Aceh Barat perlu memikirkan secara serius masalah – masalah yang erat

hubungannya dengan pelayanan publik, dan berusaha melakukan upaya demi

mengoptimalkan peningkatan penerimaan retribusi pelayanan administrasi

kependudukan dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu

karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ”Analisis

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kontribusi Pelayanan

Administrasi Kependudukan Terhadap Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh

Barat ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

6

1. Seberapa besar laju kontribusi pelayanan administrasi kependudukan

terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat ?

2. Berapa besar pengaruh efektivitas kontribusi pelayanan administrasi

kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat ?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar laju kontribusi pelayanan administrasi

kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas kontribusi pelayanan administrasi

kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, manfaat yang diperoleh dengan

diadakannya penelitian ini :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan masukkan berupa informasi pada kalangan akademik

sebagai dasar penelitian selanjutnya serta memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai kontribusi sektor pelayanan administrasi

kepedudukan terhadap Retribusi Daerah dalam Meningkatkan PAD di

Kabupaten Aceh Barat.

2. Untuk menerapkan teori-teori yang didapat penulis selama mengikuti

perkuliahan ke dalam praktek sehari-hari sehingga dapat menambah

7

pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah yang akan dibahas

dalam penulisan ini

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah atau pihak yang lain yakni sebagai bahan

informasi dan arahan yang baik untuk ke depan dari pemerinah Kabupaten Aceh

Barat dan pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini, sehingga dapat

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab

dengan urutan sebagai berikut:

Bagian pertama pendahuluan diuraikan tentang pokok-pokok pembahasan

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian terdiri atas manfaat teorotis dan manfaat praktis, dan sistematika

penulisan.

Bagian kedua tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian Kontribusi,

Pengertian Retribusi Daerah, Objek Retribusi Daerah, Pengertian Administrasi

Kependudukan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan Asli

Daerah, Belanja Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah, dan Otonomi Daerah,

Perumusan Hipotesis.

Bagian ketiga metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian,

data penelitian diantaranya jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,

model analisis data, definisi operasional variabel, dan pengujian hipotesis.

8

Bagian keempat hasil dan pembahasan yang terdiri dari statistik deskriptif

variabel penelitian, Perkembangan Kontribusi Pelayanan Administrasi

Kependudukan, Perkembangan Retribusi Daerah, Hasil Pengujian Hipotesis, Hasil

Penelitian, Analisis Koefisien Korelasi dan koefisien Determinasi dan Uji Regresi

Linear Sederhana dan Uji Signifikan Parsial (Uji t).

Bagian kelima Simpulan dan Saran menguraikan kesimpulan dan

keterbatasan dari penelitian dan saran – saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution

maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang

bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak

lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu

berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan

dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh,

seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana

asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi

penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga

berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan

dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang

spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan

dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme,

financial, dan lainnya (Suparmoko, 2006).

Berdasarkan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat

diartikan bahwa kontribusi sektor pelyanan administrasi kependudukan terhadap

retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh Barat

adalah keterlibatan yang dilakukan oleh pelayanan publik melalui pemberian

sumbangan kepada pendapatan asli daerah yang akan memberikan pengaruh

dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah di

Kabupaten Aceh Barat.

10

2.2. Pengertian Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil

dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah atas jasa pelayanan publik. Sebab

retribusi retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap

pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang retribusi daerah

terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud penerimaan retribusi daerah itu

sendiri, dan perlu juga dibedakan pengertian pajak dan retribusi atas jasa

pelayanan publik.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua

bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi

sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan UU Tahun 2004

yang perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah yang pada intinya mekanismi evaluasi retribusi untuk daerah diatur dengan

peraturan daerah masing – masing daerah yang bersangkutan.

Pengertian retribusi daerah menurut (Siahaan, 2006) adalah pemungutan

uang sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau

milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum

yang dibuat oleh Pemerintah daerah.

Definisi lain tentang retribusi dikemukakan oleh Munawir yang dikutip

oleh (Siahaan, 2006) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat

dilaksanakan dan jasa yang baik secara langsung ditunjuk pemerintah. Paksaan

disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak bersifat merasakan jasa baik

dari pemerintah dia tidak kenakan iuran ini.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan ciri – ciri pokok

pendapatan pelayanan atau retribusi daerah :

11

1. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung

kepada yang berkepentingan.

2. Wewenang atas pungutan retribusi adalah pemerintah daerah

3. Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah yang

langsung dapat ditunjuk.

4. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan

jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam UU No 18 Tahun 1997 pasal 2 ayat 2 disebut dengan retribusi

daerah tidak dimasukkan pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai

penyelenggara perusahaan atau usaha itu dianggap sebagai perusahaan.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dari retribusi daerah

bukanlah mencari keuntungan, karena yang ditentukan oleh hasil terseb ut adalah

untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaaan, milik dan jasa masyarakat

disamping agar saran dan prasarana unit – unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan

dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat

serta perbedaan zaman.

Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi yang berlaku pada suatu waktu

ditetapkan untuk mencapai maksud diatas yang wajar sesuai dengan imbalan yang

diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah.

2.3. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan

oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah

dapat dipungut retribusinya namun hanya jasa – jasa tertentu yang menurut

12

pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek pendapatan

pelayanan. Menurut UU No 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan

nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat disebut

sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Jenis – jenis objek retribusi daerah adalah :

1. Retribusi Jasa Umum

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

c. Retribusi Pengantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil

d. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum

e. Retribusi pelayanan pemekaran dan penguburan mayat

f. Retribusi pelayanan pasar

g. Retribusi pemeliharaan alat pemadam kebakaran

h. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

i. Retribusi air bersih

j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

b. Retribusi pemakaian grosir dan/ atau pertokoan

c. Retribusi tempat pelanggan

d. Retribusi terminal

e. Retribusi tempat khusus parker

13

f. Retribusi tempat penginapan / pesinggahan / villa

g. Retribusi rumah potong hewan

h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan

i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

j. Retribusi penyebarangan di air

k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi Perizinan

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol

c. Retribusi izin gangguan

d. Retribusi izin trayek

e. Retribusi izin usaha perikanan

Berdasarkan pengolompokan tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan

publik sektor pelayanan administrsi kepedudukan (pencetakan KTP dan akte

catatan sipil) merupakan jenis retribusi daerah. Dari hal tersebut dapat dilihat

bahwa pelayanan publik (Publik service) sektor pelayanan administrsi

kepedudukan merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat

sehingga dikelompokkan ke dalam retribusi pelayanan umum. Dengan demikian,

jenis retribusi dari pelayanan publik sektor pelayanan administrsi kepedudukan

tersebut tetap merupakan bagian dari retribusi daerah yang harus ditingkatkan

kontribusinya dalam rangka meningkatkan PAD secara keseluruhan.

2.4. Pengertian Administrasi Kependudukan

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan subsistem

dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam

14

pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1, disebutkan bahwa : Administras i

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dengan demikian, administrasi

kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mulai dari

satuan pemerintah terkecil seperti desa da kelurahan hingga pada skala nasional.

Pengelolaan administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai

dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam

rangka pelayanan publik serta kepentingan warga untuk mengakses informasi

hasil administrasi kependudukan tersebut.

2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai penerimaan dan

pengeluaran daerah yang terjadi selama satu tahun anggaran. Pada umumnya

rentang waktu satu tahun anggaran tersebut dimulai dari 1 Januari sampai dengan

31 Desember tahun bersangkutan. Disamping itu juga anggaran dapat dijadikan

alat kontrol atau pengawasan terhadap pendapatan dan pengeluaran dimasa yang

akan datang (Suparmoko 2005, h. 26).

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa

penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah

(DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD sedangkan penyelenggaraan tugas

pemerintah pusat didaerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN).

15

Berdasarkan pendapat para ahli dan uraian Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 seperti yang dipaparkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa

APBD adalah alat perencanaan baik penerimaan maupun pengeluaran yang

dibutuhkan oleh pemerintahan daerah sebagai landasan untuk membiayai dan

melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yakni dari 1

Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan. Dengan adanya

perencanaan yang baik terhadap penggunaan anggaran maka tujuan dari

pembangunan nasional akan dapat diwujudkan.

2.6.1. Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga

daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencukupi

keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan

pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) pada setiap daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan

pendapatan daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber

keuangan tersendiri, sekurang-kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah

sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari pemerintah pusat atau

provinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah daerah agar berusaha

memanfaatkan pendapatan asli daerahnya, berusaha mengelolahnya dengan baik

agar bisa memberikan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan APBD. Sejalan

dengan itu, maka sangat diharapkan kepada pemerintah pusat atau provinsi dalam

pola kebijaksanaan yang tertuang dalam anggaran keuangan agar berusaha untuk

16

mengarahkan atau membantu daerah tingkat bawahnya yang tidak mampu

membiayai pembiayaan APBD.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah program pemerintah daerah

diwujudkan dalam bentuk angka. Dengan mempelajari dan membaca angka-angka

tersebut, dapat diketahui program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berbicara tentang APBD tidak dapat dipisahkan dengan program tahunan karena

anggaran tersebut merupakan rancangan pelaksanaan program tahunan yang

dinyatakan dalam bentuk uang.

Pendapatan daerah adalah komponen anggaran pendapatan dan belanja

daerah untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda

pemerintahan. Oleh karena itu, tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan

daerah dapat dipungut seintensif mungkin, maka harus didukung oleh aparat

pemerintah yang terampil dan bekerja seefektif mungkin dalam mengelolah

sumber pendapatan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung

pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur

dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2000

dijelaskan mengenai eksistensi pelaksana ekonomi daerah yang nyata dan

bertanggung jawab yaitu kepada daerah diberikan kewenangan untuk

melaksanakan barbagai urusan pemerintahan terutama dalam hal mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri utamanya dalam mengatur pembiayaan rutin dan

pembangunan. Karena antara satu daerah dengan daerah yang lainnya terdapat

sifat dan sumber penerimaan pusat untuk digali dan dikembangkan oleh masing-

masing daerah yaitu pendapatan asli daerah.

17

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai

sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat

menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga

kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat

dilaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukan

kemampuan suatu daerah yang menghimpun Sumber – sumber dana untuk

membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli

Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha Pemerintah Daerah dalam

memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat

mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

(Rusyadi 2005, h. 52 )

Bratakusumah & Solihin, (2008, h. 169) berpendapat bahwa untuk

menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan

kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber keuangan

sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah, serta antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan

prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Dengan lahirnya sistem desentralisasi yang diwujudkan melalui otonomi

daerah, maka setiap daerah harus mampu pengoptimalisasikan penerimaan daerah

yang dikelola dari pendapatan yang bersumber dari dalam daerahnya sendiri,

artinya bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan

18

pendapatan daerah yang bersumber dari sektor lokal seperti pendapatan pajak

daerah dan pendapatan retribusi daerah harus dikelola dengan baik dan

bertanggungjawab yang pada akhirnya dapat menambah kemampuan keuangan

daerah untuk membiayai pembangunan.

Dengan otonomi daerah pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan

kemampuan daerahnya dalam mengumpulkan PAD dengan maksud agar dana

transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN.

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 diuraikan bahwa

pendapatan yang bersumber dari daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain- lain pendapatan asli daerah

yang sah.

b. Dana Perimbangan Pusat

c. Pinjaman daerah, dan

d. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa jenis-

jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota diantaranya

adalah:

(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

19

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas maka dapat

disimpulkan bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut menegaskan bahwa

daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak sebagaimana yang

dimaksudkan diatas, serta jenis-jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila

potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.6.2. Belanja Daerah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diatur beberapa

aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan

belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,

20

belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rincian

belanja daerah bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat ekonomi dan

berdasar fungsinya, berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja

pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan

berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan dan

fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan

serta perlindungan sosial.

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah

maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk

membiayai belanja daerah. Di dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

dijelaskan bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja aparatur daerah

Bagian belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi umum, belanja

operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang

dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat,

dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

2. Belanja pelayanan publik

Bagian belanja pelayanan publik berupa belanja administrasi umum, belanja

operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang

dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat,

dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Pengeluaran uang dengan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki

kriteria sebagai berikut:

21

a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak

terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.

b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti

yang diharapkan pada suatu pinjaman.

c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang

diharapkan pada kegiatan investasi.

4. Belanja tidak tersangka.

Pengeluaran belanja tidak tersangka disediakan untuk pembayaran yang

bersifat insidentil seperti:

a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat

membahayakan daerah.

b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau

yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang

dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan. Namun pada

praktiknya belanja pemerintah daerah dibagi dalam 2 bentuk seperti yang

terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja

daerah, yakni sebagai berikut :

Belanja rutin merupakan belanja yang wujudnya tidak berupa fisik dan

terjadi secara terus menerus sepanjang periode anggaran. Sebagai contoh belanja

gaji dan honorium pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan belanja

lain- lain. Belanja rutin umumnya digunakan untuk membiayai operasional

pemerintah daerah dan hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung oleh

masyarakat.

22

Selain dari belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja yang

sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya

lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang

mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena

memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayan publik.

Belanja pembangunan ini pada akhirnya akan menghasilkan kapital publik dan

dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh belanja untuk

pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pembangunan jembatan

dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa

(2004 dalam Novinyanto, 2005) dengan mengambil sampel Provinsi Daerah

Istimewa Yogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut

senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan

Abdul Halim (2003 dalam Noviyanto, 2005). Secara empiris penelitian ini

membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang

diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat masih

tinggi.

2.6.3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri

dengan sebaik – baiknya, maka perlu diberikan sumber – sumber pembiayaan

yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat

diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber -

23

sumber keuangaanya sendiri berdasarkan peraturan perundang - undangan yang

berlaku.

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah

Daerah, menyebutkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan dan

ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak

seperti orang atau badan , bergerak atau tidak bergerak.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberiaan ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian laba badan usaha milik daerah adalah penerimaan berupa bagiaan laba

bersih Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba bersih bank

pembangunan daerah.

4. Penerimaan Dinas-dinas Daerah

Penerimaan-penerimaan Daerah dari Dinas-dinas yang tidak merupakan

Penerimaan-penerimaan dari Pajak Daerah.

Misalnya: Penerimaan dari dinas pertanian, Penerimaan dari dinas peternakan,

penerimaan dari dinas kesehatan, dan Lain- lain.

5. Penerimaan Lain- lain

Penerimaan Lain- lain adalah Penerimaan selain Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, Penjualan Barang-barang

24

bekas, Cicilan kendaran bermotor roda empat dan roda dua, Cicilan rumah

yang dibangun oleh pemerintah daerah , dan Lain- lain.

2.7. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah sebagai integral dari pembangunan nasional yang tidak

bisa dilepaskan dari Prinsip Otonomi Daerah. sebagai daerah otonom daerah

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, Partisipasi masyarakat dan

pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaran

otonomi daerah di perlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab

di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari Praktek-praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintah pusat dan

daerah. Widjaja, (2006, h.10).

Disamping itu, Otonomi Daerah juga memberikan porsi yang besar bagi

daerah untuk mengelola keungan daerahnya. Ini berarti tanggung jawab menggali

Sumber-sumber keuangan daerah dan memamfaatkan penerimaan daerah lebih

banyak berada di daerah. Sugianto, dalam Widjaja (2006. h. 10)

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah pusat dan

daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya

penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari

Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan

dan pembiaayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah, tetapi yang lebih penting

adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan

sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan

kepada masyarakat.

25

Secara khusus Undang- undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan

Aceh Bab XXIV Keuangan dengan prinsip otonomi Seluas- luasnya. Bagian

kesatuan umum pasal 178.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan Kabupaten/Kota

sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 diikuti dengan pemberiaan sumber

pendanaan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh dan

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan

atas beban APBA/APBK.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur

Aceh selaku wakil pemerintah disertai dengan pendanaan APBN dalam rangka

pelaksanaan dekonsentralisasi.

4. Penyalenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan

Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Dan Gampong di sertai dengan

pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Bagian

kedua sumber penerimaan dan pengelolaan.

Pasal 179.

1. Penerimaan Aceh Dan Kabupaten/Kota terdiri atas Pandapatan Daerah dan

Pembiayaan

2. Pendapatan Daerah Sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbangan;

c. Dana Otonomi Khusus, dan

d. Lain- lain Pendapatan yang sah.

26

Pasal 180.

1. Sumber Pendapatan Asli DAerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota

sebagai mana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas;

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan milik

Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyartaan modal Aceh/Kabupaten/kota;

d. Zakat dan

e. Lain- lain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota yang

sah.

2. Pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh dan Pendapatan Asli

Daerah Kabupatan/Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b,

dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 181.

Dana Perimbangan sebagai mana di maksud dalam Pasal 179 Ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil Pajak;

b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidro karbon dan sumber daya alam;

c. Dana Alokasi Umum;

d. Dana Alokasi Khusus.

27

2.8. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini

adalah :

- Diduga faktor sosialisasi berpengaruh tehadap efektivitas kontribusi pelayanan

administrasi kependudukan berpengaruh terhadap Retribusi Daerah di

Kabupaten Aceh Barat.

- Diduga faktor pertumbuhan ekonomi berpengaruh tehadap efektivitas

kontribusi pelayanan administrasi kependudukan berpengaruh terhadap

Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian mencangkup seluruh jumlah

retribusi daerah, pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2006 – 2012 di

Kabupaten Aceh Barat.

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis yaitu data sekunder yang

diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pengololaan keuangan dan Kekayaan

Daerah (DPKKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan

instansi- instansi pemerintah, serta dari berbagai sumber dan literatur lain yang ada

kaitannya dengan penelitian ini.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan penulis dalam penelitian ini antara

lain :

a. Studi pustaka (library Research)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan

cara membaca-buku-buku dan Literatur lainnya baik yang diwajibkan

maupun yang dianjurkan yang berhubungan dan ada kaitanya dengan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

29

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung

kepada pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan

dengan masalah yang akan dibahas.

3.3. Model Analisis Data

Untuk membahas faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas kontribusi

pelayanan administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten

Aceh Barat dengan menggunakan alat ukur regresi linear berganda (Ruslan,

2006.h.26).

Y = a + b1X1 + b2X2 + e…………………………………………..…(1)

Dimana :

Y = Kontribusi

a = Konstanta

b1,b2 = Koefisien regresi

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Sosialisasi

e = Faktor penganggu

Analisis Korelasi (r)

koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk mengetahui seberapa besar

hubungan dengan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. koefisien berganda

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Rumus koefisien korelasi berganda menurut Ruslan (2006, h.103)

)2.......(............................................................

2

1

YiYiXiXi

YiXiXXir

30

Dimana :

r = Koefisien Korelasi Variabel Bebas X

Y = jumlah kontribusi

X = Variabel yang diteliti

Uji t

uji t digunakan untuk menguji hipotesis suatu parameter bila sampel

berukuran kecil (n < 30) dan ragam populasi tidak diketahui menurut Ruslan

(2006, h.189).

)3(......................................................................21

2

r

rnt

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

r = Koefisien korelasi

3.4. Definisi Operasional Variabel

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang variabel-variabel utama

pada penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi masing-masing variabel sebagai

berikut :

a. Kontribusi (Y) adalah sumbangan sektor pelayanan administrasi

kependudukan terhadap retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat.

b. Retribusi daerah (X) adalah pendapatan daerah yang diterima dari sektor

pajak dan jasa pelayanan publik.

3.5. Pengujian Hipotesis

Hipotesa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

31

a. H0 ; ß = 0, Faktor- faktor yang diteliti secara bersama-sama tidak

berpengaruh secara signifikan dari seluruh variabel (X1 dan X2) terhadap

variabel terikat (Y).

b. H1 ; ß ≠ 0, faktor-faktor yang diteliti secara bersama-sama berpengaruh

secara signifisikan dari variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat

(Y).

Kriteria uji hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Apabila th >tt maka H0 ditolak H1 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh

yang signifikan dari variabel yang diteliti.

b. Apabila th

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif variabel penelitian ini digunakan untuk

mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas kontribusi pelayanan

administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat.

Sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang

harus diambil dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten

Aceh Barat. Adapun retribusi atau pungutan atas jasa – jasa pelayanan

administrasi kependudukan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Daftar Retribusi atau Pungutan atas Jasa – Iasa Pelayanan

Administrasi Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

No.

Jenis Pelayanan Retribusi atau Pungutan (Rp)

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12.

13. 14.

Pencetakan e-KTP Pencetakan KK Akte Kelahiran

- Untuk anak usia dibawah 1 tahun - Untuk anak usia diatas 1 tahun

Akte Perkawinan (non muslim) Akte Pengantian Nama Akte Peceraian

Akte Pembatalan peceraian Akte Kematian

Perubahan Status kewarganegaraan Akte Pengakatan Anak Akte Pengasuhan anak

Akte Pengesahan anak Akte Pengakuan anak

25.000 9.500

60.000 100.000

100.000 60.000 60.000

125.000 50.000

15.000 50.000 75.000

75.000 75.000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat

Maret (2013)

44

4.1.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Kontribusi Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan subsistem

dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam

pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk melihat perkembangan kontribusi pelayanan administrasi

kependudukan di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006 – 2012 dapat dilihat

pada tabel 2.

Tabel 2 Kontribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan

di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006 - 2012

No. Tahun Jumlah Kontribusi Pelayanan Administrasi

Kependudukan (Rp)

Persentase Perubahan (%)

1.

2. 3.

4. 5. 6.

7.

2006 20.000.000

24.050.000 15.630.000

90.825.000 123.190.000 127.000.000

100.070.000

-

20,25 -35,01

4,81 35,63 3,2

-21,32

2007

2008

2009

2010

2011

2012 Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat

(diolah) Maret 2013

Berdasarkan Tabel diatas terlihat, bahwa tingkat Kontribusi sektor

pencetakan administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah dalam

meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006-2012 bervariasi.

Pada tahun 2006 tingkat Kontribusi pencetakan administrasi kependudukan

terhadap retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh Barat

Sebesar Rp.20.000.000. Pada tahun 2007 tingkat kontribusi di Kabupaten Aceh

Barat mengalami kenaikan Sebesar Rp.24.050.000. Pada tahun 2008 mengalami

45

penurunan yaitu sebesar Rp.15.630.000, hal ini disebabkan masyarakat belum

memahami tentang perlunya akte kelahiran, akte perkawinan, akte penggantian

nama. Sehingga masyarakat kurang berminat dalam membuat akte kelahiran, akte

perkawinan dan akte penggantian nama, karena kurangnya sosialisasi dari pihak

dinas pencatatan sipil Kabupaten Aceh Barat.

Kontribusi sektor pelayanan administarsi kependudukan terhadap retribusi

daerah kembalai mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar Rp.90.825.000.

Tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pihak

Dinas Pencatatan Sipil sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat

tentang perlunya akte kelahiran, akte perkawinan dan sebagainya. Dan tahun 2012

tingkat kontribusi sektor pelayanan administrasi kependudukan terhadap retribusi

daerah di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan sebesar Rp.100.070.000.

Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh Barat sudah memiliki

kelengkapan administrasi kependudukan sehingga masyarakat tidak lagi mengurus

kelengkapan administrasi kependudukan lagi. Selain itu, penurunan pendapatan

juga disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah tentang penggantian KTP

biasa menjadi KTP Elektrik (e-KTP) dimana pencetakan untuk pemulaanya

dilimpahkan ke Kecamatan atau tidak dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat.

4.1.2. Perkembangan Retribusi Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga

daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencakup

keperluan penyelenggraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan

pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

46

(APBD) pada setaip daerah, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan

berdasarkan peraturan daerah (Qanun).

Retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah merupakan

suatu pendapatan yang menunjukkan kemapuan suatu daerah yang menghimpun

sumber – sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Dapat dikatakan

bahwa retribusi daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah

daerah memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya sehingga

dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan

daerah.

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan di bidang ekonomi yang

serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektorat yang

perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah secara efisien

dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di

seluruh pelosok tanah air.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber

keuangan sendiri, sekurang – kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah

sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari pemerintah pusat atau

propinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah agar berusaha

memanfaatkan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya,

berusaha mengelolahnya dengan baik agar bisa memberikan hasil yang bisa

mencukupi kebutuhan APBD.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam

mengelola sumer – sumber retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli

47

daerah dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta

jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat berikut ini penulis

menyajikan data tentang perkembangan penerimaan retribusi daerah sejak tahun

2006 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 3 Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006 – 2012

No. Tahun Jumlah Kontribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan

(Rp)

Persentase Perubahan (%)

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

2006 2007 2008

2009 2010

2011 2012

3.933.898.105 5.175.526.175 6.286.372.001

5.990.145.924 5.997.950.136

5.364.089.688 7.243.203.111

- 31,56 21,46

-4,71 -0,2

-10,26 35,03

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat

Maret 2013

Berdasarkan tabel 3 dapat kita lihat jumlah penerimaan retribusi daerah di

Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006 – 2012 sebagai berikut, pada tahun 2006

jumlah penerimaan retribusi daerah sebesar RP 3.933.898.105 dan pada tahun

2007 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.175.526.175 dari tahun sebelumnya,

tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.286.372.001 dan pada tahun 2009

kembali terjadi penurunan terhadap penerimaan retribusi daerah yaitu sebesar Rp

5.990.145.924 dan tahun 2010 penerimaan retribusi daerah terjadi penurunan

kembali sebesar Rp 5.977.950.136. Pada tahun 2011 penerimaan retribusi daerah

terjadi penurunan sebesar Rp 5.364.089.688 dari tahun sebelumnya yang menjadi

penerimaan terendah dari tahun – tahun sebelumnya. Tahun 2012 mengalami

kenaikan sebesar Rp 7.243.203.111, penerimaan retribusi tertinggi terjadi pada

48

tahun 2012 sebesar Rp 7.243.203.111, dan penerimaan terendah terjadi pada tahun

2007 sebesar Rp 3.933.898.105.

Kondisi fluktuasi tingkat penerimaan yang dialami retribusi daerah

Kabupaten Aceh Barat tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian

Kabupaten Aceh Barat sehingga diperlukan berbagai kebijakan pengembangan

dan peningkatan kemandirian daerah agar target dan realisasi dapat dipenuhi.

4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah adalah nilai produk

Domestik Bruto (PDRB). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh

Barat yang tercermin dari nilai PDRB Aceh Barat selama periode tahun 2006 –

2012. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat dari tahun

2006-2012 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2006 – 2012

No. Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)

1.

2. 3.

4. 5. 6.

7.

2006

2007 2008

2009 2010 2011

2012

2,35

2,21 1,78

1,60 1,62 1,65

1,65

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) September 2013

Berdasarkan tabel 4 dapat terlihat perkembangan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006 – 2012. Pada tahun 2006

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat sebesar 2,35 %, dan pada tahun

2007 mengalami penurunan sebesar 2,21 % dari tahun sebelumnya. Dari tahun

49

2006 hingga tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat terus

mengalami penurunan, dan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 kembali

mengalami peningkatan sebesar 1,65 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh

Barat tertinggi pada tahun 2006 sebesar 2,35 % dan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Barat terendah pada tahun 2009 sebesar 1,60 %.

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi naik turunnya

kontribusi retribusi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh

Barat akan di analisis dengan menggunakan model regresi linear berganda.

Tabel 5 Statistik Deskriptif

Mean Std. Deviation N

KONTRIBUSI 1.0743 .86271 7

SOSIALISASI 3.00 .816 7

P.EKONOMI 1.8371 .31058 7

Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)

Berdasarakan tabel 5 terlihat bahwa rata – rata kontribusi daerah selama

kurun waktu 2006 – 2012 adalah 1.0743 dengan standar deviasi 0.86271

Sementara rata – rata sosialisasi pada tahun yang sama sebesar 3.00 dengan

standar deviasi 0.81650. Dan rata – rata pertumbuhan ekonomi sebesar 1.8371

dengan standar deviasi sebesar 0. 6901. Dan N menyatakan jumlah observasi yang

masing – masing berjumlah 7 tahun.

4.2.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linear berganda disajikan

pada tabel dibawah ini.

50

Tabel 6

Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 3.856 2.097 1.839 .140

SOSIALISASI -.315 .525 -.298 -.600 .581

P.EKONOMI -1.000 1.380 -.360 -.724 .509

Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)

1. Konstanta

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 3.856. Nilai

konstanta ini menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas bernilai nol,

maka kontribusi pelayanan administrasi kependudukan mengalami penurunan

sebesar 3.856.

2. Koefisien regresi dari variabel sosialisasi

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa koefisien variabel sosialisasi

bernilai -.315, hal ini menyatakan setiap kenaikan sosialisasi sebesar 1 %

mengakibatkan kontribusi pelayanan administrasi kependudukan mengalami

penurunan sebesar -.315, kali

3. Koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa koefisien variabel pertumbuhan

ekonomi bernilai -1.000, hal ini menyatakan setiap kenaikan pertumbuhan

ekonomi sebesar 1 % mengakibatkan kontribusi pelayanan administrasi

kependudukan mengalami penurunan sebesar -1.000 %

51

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Uji t (uji individual)

Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas

kontribusi pelayanan administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah di

Kabupaten Aceh Barat dianalisis dengan menggunakan model regresi linear

berganda. Dari hasil penelitian diperoleh hasil akhirnya sebagai berikut :

Tabel 7

Hasil Perhitungan Nilai t-hitung

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 3.856 2.097 1.839 .140

SOSIALISASI -.315 .525 -.298 -.600 .581

P.EKONOMI -1.000 1.380 -.360 -.724 .509

Sumber : Hasil Regresi Data (Data dio lah April 2013)

Berdasarkan tabel diatas nilai thitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel sosialisasi nilai

thitung < ttabel(-.600 < 1.895 ) artinya partial variabel sosialisasi berpengaruh

signifikan terhadap kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di

Kabupaten Aceh Barat.

2. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel pertumbuhan

ekonomi nilai thitung< ttabel(-.724 < 1.895 ) artinya partial variabel pertumbuhan

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi pelayanan administrasi

kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.

52

4.3.2. Uji F ( uji simultan )

Uji F digunakan untuk menguji keberatian semua variabel bebas retribusi

dan sosialisasi secara bersama – sama terhadap variabel terikat kontribusi. Hasil

perhitungan nilai Fhitungdapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta 1 (Constant) 44.957 57.843 .777 .494

sosialisasi -.535 .422 -.468 -1.266 .295

p.ekonomi -1.949 1.807 -.649 -1.079 .360

Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai F hitung < F tabel(0.777 < 6.944 ),

dimana signifikannya lebih kecil dari 𝝰 0,05, yaitu (0,000 > 0,026) berarti Ho

diterima dan Ha ditolak, maka variabel retribusi dan sosialisasi secara simultan

(bersama – sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi

pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.

4.3.3. Analisis Koefisien Determinasi

Hal ini dipergunakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keeratan

serta arah hubungan antara retribusi, sosialisasi terhadap kontribusi pelayanan

administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 9

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .585a .343 .014 .85671

Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)

Persentase pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas ditunjukkan

oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi (R2) ini

menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

53

yang dinyatakan dalam persen (%). Koefisien determinasi dapat dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

KP = r2x 100%

= (0, 585 )2x 100 %

= 0,34 %

Berdasarkan rumus diatas nilai R square (R2) sebesar 0,34 persen yang

berarti bahwa kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten

Aceh Barat sebesar 34 persen dipengaruhi oleh variabel, sosialisasi, dan

pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 66 persen dipengaruhi oleh

variabel lainnya diluar model penelitian ini.

54

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan laju pertumbuhan pelayanan administrasi kependudukan di

Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006 – 2012 terus mengalami

peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2008 mengalami penurunan

sebesar Rp.15.630.000. Penurunan ini disebabkan kurangnya sosialisasi oleh

pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap masyarakat, sehingga

masyarakat kurang memahami tentang perlunya akte kelahiran, akte

penggantian nama, dan lain- lain.

b. Pembuktian variabel sosialisasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh

terhadap kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh

Barat dilakukan pengujian secara persial dengan ujia t pada jumlah

kepercayaan (level of coffidensi 95 persen) pada taraf nyata (α) = 0,05. Untuk

variabel sosialisasi nilai thitung < ttabel(-.600 < 1.895 ) artinya partial variabel

sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi pelayanan administrasi

kependudukan di Kabupaten Aceh Barat selanjutnya untuk variabel

pertumbuhan ekonomi nilai thitung< ttabel(-.724 < 1.895 ) artinya partial variabel

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi pelayanan

administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.

c. Selanjutnya nilai F hitung < F tabel(0.777 < 6.944 ), dimana signifikannya lebih

kecil dari 𝝰 0,05, yaitu (0,000 > 0,026) berarti Ho diterima dan Ha ditolak,

maka variabel retribusi dan sosialisasi secara simultan (bersama – sama)

55

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi pelayanan

administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat

Selanjutnya hasil Koefisien Determinasi nilai R square (R2) sebesar 0,34

persen yang berarti bahwa kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di

Kabupaten Aceh Barat sebesar 34 persen dipengaruhi oleh variabel, sosialisasi,

dan pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 66 persen dipengaruhi oleh

variabel lainnya diluar model penelitian ini.

5.2. Saran – saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan kepada

Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Barat, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat

terhadap tugas pokok dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

2. Perlu dilakukan intensifikasi terhadap objek penerimaan pendapatan asli

daerah dari pelayanan publik sektor pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil.

56

DAFTAR PUSTAKA

Bratakusumah dan Solihin. 2008. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT. Gramedia

Pustaka Utama. Jakarta.

Budiyuwono, Nugroho. 2000. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. PP-AMP YKPN.

Yogyakarta.

Haris, Noviyanto. 2005. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003. Skripsi.

Universitas Islam Insonesia.

Kotlet, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran : Analisis Perencanaan, Implementasi dan

Pengendalian, Prentice Hall (terjemahan), Jakarta.

Rasyid, Ryass. 2002. Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

RA, Supriyono. 2002. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Satu. BPEE, Yogyakarta.

Ruslan, Rosady.2006.Metodelogi Penelitian Public Relayion dan Komunikasi.PT.Raja Grafindo

Persada,Jakarta.

Sri, Nawatmi. 2006. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 13 No.2.

September. www.jurnalbisnis.com

Suparmoko. 2005. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, ANDI,

Yogyakarta.

Widjaja. HAW. Prof. Drs. 2007. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. www.depdagri.go.id

http://www.jurnalbisnis.com/http://www.depdagri.go.id/

-Unlicensed-COVER dan halaman tujuan-Unlicensed-BAB I-Unlicensed-BAB II-Unlicensed-BAB III-Unlicensed-BAB IV-Unlicensed-BAB V-Unlicensed-DAFTAR PUSTAKA