Upload
lecong
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANK SAMPAH
DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2012-2016
Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang
Ilmu Pemerintahan
NASKAH PUBLIKASI
ANDI RIANSYAH
NIM. 130565201044
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANK SAMPAH DI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2012-2016
ANDI RIANSYAH
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
program Bank Sampah Di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016. Guna
mencapai hasil penelitian diatas penulis menggunakan teknik pengumpulan data
berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara
dan pengamatan pada Badan lingkungan Hidup dan 6 pengelola Bank Sampah
yang berada di Kota Tanjungpinang. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis
secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, diperolah kesimpulan yaitu:
Pelaksanaan program Bank Sampah Di Kota Tanjungpinang berjalan namun
dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa
hambatan yang menjadi pelaksanaan itu belum berjalan dengan baik diantaranya
menyangkut beberapa indikator aspek pelaksanaan program Bank Sampah berupa
strategi penerapan Bank Sampah yang belum maksimal, anggaran dana dalam
operasional, proses pemilahan sampah, persaingan harga sampah antara Bank
Sampah dengan pengempul dan pemasaran hasil produk sampah yang belum
berjalan. Adapun saran yang diberikan peneliti perlunya perhatian dan peran
antara Pemerintah Kota Tanjungpinang, BLH dan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan mengenai pengambilan alih tata kelola sampah anorganik pada lapak
besar, melakukan kerjasama Government to Government dengan pemerintah
daerah lain mengenai penanganan sampah, peran dari Pemerintah Kota
Tanjungpinang mengenai pemasaran hasil produk Bank Sampah dan diperlukan
aturan perundangan daerah sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
pada program Bank Sampah.
Kata Kunci :
Evaluasi, Pelaksanaan, Program Bank Sampah
EVALUATION OF WASTE BANK PROGRAM IMPLEMENTATION IN
TANJUNGPINANG CITY 2012-2016
ANDI RIANSYAH
Government Studies Program Faculty of Social and Political Sciences Maritime
University Raja Ali Haji
ABSTRACT
This study aims to find out how the implementation of the program
Garbage Bank In Tanjungpinang City Year 2012-2016. In order to achieve the
results of the above research authors use data collection techniques in the form of
literature research and field research by conducting interviews and observations
on the Environment Agency and 6 managers of Garbage Bank located in
Tanjungpinang City. The collected data is processed and analyzed by qualitative
descriptive. From the results of research, the conclusion is concluded:
Implementation of Garbage Bank program In Tanjungpinang City runs but in its
implementation is still not maximal because there are some obstacles that become
the implementation that has not run well including some indicators of
implementation aspects of Garbage Bank program in the form of strategy of Bank
Garbage application that has not Maximal, operational budget, waste sorting
process, price of garbage competition between garbage bank with collectors and
marketing of waste products that have not been run. The advice given researchers
the need for attention and roles between the City of Tanjungpinang, BLH and the
Department of Hygiene and the expropriation governance inorganic waste in
shanties great, do Government to Government collaboration with other local
governments regarding the handling of waste, the role of the City of
Tanjungpinang on Marketing of garbage bank products and required local laws
and regulations as a guideline for implementation and technical guidance in the
Garbage Bank program.
Keywords:
Evaluation, Implementation, Waste Bank Program
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sampah selalu menjadi permasalahan rumit dari persoalan kesehatan
hingga isu sosial yang kerap menimbulkan konflik struktural antara pemerintah
dan rakyat, yang disebabkan kurangnya pemahaman atau cara pandang
masyarakat masih memandang sampah dari sisi negatif padahal tidak semua
sampah yang harus dimusnahkan, melainkan cara pandang atau pemahaman yang
harus di rubah, dimana sampah dilihat sebagai bahan baku yang potensial. Dalam
undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai landasan dan pedoman dari
pengelolaan sampah ditekankan bahwa sampah telah menjadi permasalahan
nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan
terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku
masyarakat. Bila masalah ini tidak mendapat perlakuan penanganan yang baik
sebagaimana mestinya jelas akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan
serta berkurangnya nilai estetika.
Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (2012) setiap harinya masyarakat
di Indonesia menghasilkan 490.000 ton perhari atau total 178.850.000 ton sampah
dalam waktu setahun. Seiring dengan berkembangnya kota Tanjungpinang maka
perkembangan kepadatan penduduk kota Tanjungpinang pun semakin meningkat,
hal tersebut tentu saja meningkatkan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan
oleh masyarakat kota Tanjungpinang.
Sistem pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
hadir sebagai solusi permasalahan persampahan. Maka dikeluarkannya Peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 mengenai pedoman
pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recyle melalui Bank Sampah menjelaskan
2
tentang perlunya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir
agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi
masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
Maka dari itu hadirnya Permen LH nomor 13 Tahun 2012 mengenai pedoman
pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recyle melalui Bank Sampah adalah legal
standing atau landasan bagi bank sampah sebagai sebuah kebijakan.
Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah
“evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and
improvement of policy development and implementation” (evaluasi adalah
kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat
pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangan
nya).
Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Tanjungpinang saat ini,
belum dikelola secara maksimal sehingga di sebagian tempat Tanjungpinang
masih terlihat sampah yang berserakan dan masih kotor. Perda nomor 14 tahun
2009 kota Tanjungpinang menjelaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi
tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan
masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah meliputi pemeliharaan
kebersihan lingkungan nya masing-masing, baik secara pribadi maupun gotong
royong, pemilahan sampah menurut jenisnya, penyediaan tempat sampah sesuai
kebutuhan. Perda diatas maka jelas bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang
bersih tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga partisipasi dari
masyarakat pun diharapkan demi terbentuknya pola hubungan yang sinergis.
3
Salah satu agar program agar peduli dan berpartisipasi dalam menciptakan
lingkungan yang bersih adalah Bank Sampah. Bank sampah adalah tempat untuk
mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisahkan sesuai dengan
jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan atau yang lebih
dikenal dengan Bank Sampah, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat
diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip
perbankan, jadi penyetor sampah akan mendapat buku tabungan. Bank sampah
merupakan salah satu alternatif mengajak warga untuk peduli dengan sampah dan
permasalahannya. Bank sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah
berbasis rumah tangga, dengan memberikan imbalan berupa uang tunai ataupun
voucher kepada warga yang memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.
Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan beberapa jenis,
seperti sampah organik seperti sampah potongan sayuran, sisa masakan maupun
non organik seperti plastik, besi, dan lainnya. Dengan begitu sampah yang masih
dapat di daur ulang seperti bahan organik dapat dimanfaatkan untuk kompos
ataupun biogas. Sedangkan bahan non organik didaur ulang menjadi berbagai
perabotan seperti tas, sandal, dan lainnya.
Bank sampah Kota Tanjungpinang berada di beberapa tempat yaitu Bank
Sampah Cermai di Jalan Arif Rahman Hakim (Seijang) yang juga menyediakan
tanaman hias, kompos, tanah hitam dan kompos cair. Bank Sampah Ahmad
Potong Lembu yang terletak di Jalan Potong Lembu, Bank Sampah Dahlia di
Jalan Sultan Mahmud Gudang Hijau yang juga menyediakan tanaman hias,
kompos, tanah hitam dan kompos cair. Kemudian Bank Sampah Gurindam Seraya
4
di Jalan Terminal Sungai Carang Bt 10 yang juga menyediakan kompos, tanah
hitam dan kompos cair. Bank Sampah Kalpataru di Kantor Dinas Lingkungan
Hidup Kota Tanjungpinang yang buka setiap hari Sabtu, serta Bank Sampah
Semesta di Jalan Ganet.
Dalam program Bank Sampah di Kota Tanjungpinang terbukti didukung
oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui wawancara diatas yang berpedoman
melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah.
Kemudian acuan dalam hal peraturan daerah mengacu pada perwako nomor 27
tahun 2016 sebagai pendukung perda pengelolaan sampah. Dalam hal ini para
pelaksana program Bank Sampah di Tanjungpinang mendapat dukungan dari
Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui SK (Surat Keputusan) dari Kepala Badan
Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program Bank Sampah sebagai wadah
pengelolaan dan pemanfaatan sampah melalui peran aktif masyarakat. Sehingga
acuan pelaksana program Bank Sampah mengacu pada Permen LH No. 13 Tahun
2012 serta didukung pemerintah melalui SK (Surat Keputusan) Bank Sampah.
Maka dalam hal ini menjadi legal standing atau landasan bagi pelaksana dalam
menjalankan kebijakan atau program.
Saat ini dalam pelaksanaan program Bank Sampah dilapangan ada beberapa
Bank Sampah yang berhasil dalam menjalankan program tersebut diantaranya
Bank Sampah Amad di Jalan potong lembu dengan jumlah nasabah 420 nasabah
dengan jumlah sampah yang dikelola 96 ton/bulan dimana omset perbulan
mencapai 60jt dan jenis sampah yang dikelola yaitu pemilahan dan pengumpulan
5
produk daur ulang sampah. Namun ada beberapa Bank Sampah di Tanjungpinang
dalam pelaksanaannya terkendala atau macet dalam operasioanal diantaranya
Bank Sampah Gurindam Seraya dan Bank Sampah Dahlia. Dalam hal tersebut
perlu dilakukan evaluasi agar dapat mencari titik permasalahan yang menjadi
hambatan program tersebut.
Melihat pendapat evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009)
menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu
program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi
tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau program dapat
dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.
Dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah terbukti, fakta bahwa
bertambahnya jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang dimana menghasilkan
sampah sekitar 80 sampai 120 ton per hari, maka solusi Bank Sampah harusnya
tepat dalam pengurangan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
baik pengelolaan terpadu sampah dari hulu ke hilir. Maka menurut pemahaman
penulis perlu dilakukan pengkajian dan analisa yang mendalam lagi mengenai
evaluasi pelaksanaan program Bank Sampah. Apakah telah sesuai antara
pemahaman ideal normatif dan kondisi aktual empirisnya. Sehingga penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:
“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANK SAMPAH DIKOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2012-2016”.
6
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat
dirumuskan sebagai berikut :
“Bagaimana pelaksanaan program Bank Sampah di Kota Tanjungpinang?”
C. Tujuan dan Manfaat
Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang diajukan di atas, tujuan dan
manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :
Tujuan :
“Untuk mengevaluasi pelaksanaan dari program Bank Sampah di Kota
Tanjungpinang.”
Manfaat :
1. Memperoleh hasil penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan bagi
pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama dalam hal
pengelolaan sampah. Memberikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi
yang lebih baik terhadap masayarakat.
2. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
penelitian mengenai pelaksanaan program Bank Sampah. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi acuan atau literatur bagi akademisi yang ingin
meneliti lebih jauh dari segi teoritis maupun segi praktis mengenai evaluasi
pelaksanaan program Bank Sampah.
7
D. Kerangka Teori
1. Pengertian Evaluasi Program
Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah
“evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and
improvement of policy development and implementation” (evaluasi adalah
kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat
pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangan
nya).
Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu
aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang
telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya (Mulyono 2009). Sedangkan
menurut Rika Dwi K. (2009) evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan
yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan.
Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasikan fakto-faktor
yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.
2. Dimensi dan Tahapan Evaluasi Program
Setelah kita menentukan objek evaluasi selanjutnya harus menentukan
aspek-aspek dari objek yang akan di evaluasi. Menurut Stake, 1967, Stufflebeam,
1959, Alkin 1969 (dalam Suharsimi, 2007) telah mengemukakan bahwa evaluasi
berfokus pada empat aspek yaitu:
a. Konteks
b. Input (masukan)
c. Proses
8
d. Produk (hasil)
Menurut Beni Setiawan (1999:20) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi
Bapenas, tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti
apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan
program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa
yang akan datang.
Menurut Beni Setiawan, (1999:20) dimensi utama evaluasi diarahkan
kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu
dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu:
a. Indikator masukan (input)
b. Proses (process)
c. Keluaran (output)
d. Indikator dampak (outcome)
3. Bank Sampah
Bank sampah pertama di Indonesia adalah bank sampah yang di dirikan oleh
masyarakat Dusun Bandengan, Bantul di Yogyakarta dengan nama Gemah Ripah
menjadi pelopor bank sampah di Indonesia. Konsep bank sampah mulai banyak
dilakukan di Indonesia, dimana masyarakat dapat membawa sampah tertentu, lalu
bisa diolah menjadi bahan bermanfaat (Tjandra Yoga Aditama). Bank Sampah
merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah, yang
kosepnya mungkin dapat dikembangkan di daerah-daerah lainnya. Sistem
pengelolaan bank sampah sendiri berbasis rumah tangga, dengan memberikan
9
ganjaran berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil
memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.
Seperti halnya juga dalam dunia perbankan, untuk memasukkan data
maupun mengolah data transaksi, nasabah maupun data lainnya yang
menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi kerap sekali terjadi kesalahan.
Apabila terjadi ketidak akuratan data, maka akan mempengaruhi terhadap proses
laporan terutama pada saat perhitungan profit dan pembukuan setiap tahunnya.
Sampah merupakan konsekuensi dari adanya kegiatan manusia yang begitu
beragam. Setiap kegiatan manusia pasti menghasilkan sampah. Jumlah atau
volume sampah berbanding lurus dengan tingkat konsumsi barang yang kita
gunakan sehari-hari, dan jenis sampah juga sangat tergantung dari material yang
kita konsumsi.
Bank Sampah dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka
sampah di masyarakat dan di TPA (tempat pembuangan akhir), karena masyarakat
memilah sampahnya sendiri, menukarkan sampahnya ke Bank Sampah dan
membuang sampah yang tidak termasuk di Bank Sampah. Dengan begitu volume
sampah yang ada di masyarakat dan di TPA (tempat pembuangan akhir) dapat
berkurang atau yang biasa disebut dengan reduce (pengurangan volume atau
jumlahnya). Bank Sampah dalam suatu kota juga mempunyai peranan penting
dalam meraih gelar adipura, karena penilaian tersebut melihat sejauh mana
masyarakat kotanya dalam mengelolah sampah rumah tangganya sendiri, dan
manfaat bank sampah ini mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar
sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.
10
Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu
sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat
agar dapat ‘berkawan’ dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi
langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan
harus diintegrasikan dengan gerakan 3R sehingga manfaat langsung yang
dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih,
hijau dan sehat.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Konteks (Visi, Misi dan Strategi Penerapan Bank Sampah)
Evaluasi konteks (context evaluation), evaluasi ini menggambarkan secara
jelas tentang tujuan program yang akan dicapai. Evaluasi konteks mencakup
analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif
yang akan dilaksanakan. Berdasarkan Visi dan Misi Bank Sampah di
Tanjungpinang terdapat keberagaman visi dan misi antara satu Bank Sampah
dengan yang lainnya dalam hal ini peneliti menganalisis bahwa visi dan misi
disetiap Bank Sampah ini realistis berdasarkan dengan kondisi dan keadaan
permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang yaitu permasalahan sampah
berdasarkan sumbernya/hulu yaitu sampah rumah tangga. Sehingga cakupan visi
dan misi dari setiap Bank Sampah ini bisa dijangkau oleh para pelaksana Bank
Sampah.
Bank sampah merupakan sebuah kreasi inovatif yang dilakukan oleh
masyarakat dalam memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung didalam
sampah, dan secara langsung dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPA dan
11
pada akhirnya akan memperpanjang usia TPA tersebut. Dalam hal ini dalam
pendirian Bank Sampah diperlukan strategi penerapan yang baik agar dalam
pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
Melihat observasi bahwa dalam hal ini Lurah se-Kota Tanjungpinang
belum mampu untuk mengelola sampah melalui pendirian Bank Sampah
dibuktikan dengan 18 Kelurahan hanya 3 kelurahan saja yang memiliki Bank
Sampah sehingga pihak BLH mengambil alih pembentukan Bank Sampah di Kota
Tanjungpinang hingga saat ini.
Peneliti menganalisis bahwa penyebab belum maksimal pelaksanaan
program Bank Sampah karena dari pihak Kelurahan belum melakukan
pembinaan, pengarahan secara terstruktur sehingga dalam pelaksanaanya BLH
sendiri yang turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut. Kemudian dalam
pelaksanaannya hingga saat ini BLH sendiri yang mengambil alih mengenai
pengarahan secara langsung ke masyarakat.
2. Input (Masukan)
Evaluasi Input merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi
untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam
mencapai tujuan program. Evaluasi program input meliputi analisis personal yang
berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia,
alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan
program.
Berdasarkan data dari observasi di lapangan menunjukan bahwa terdapat
perbedaan antara beberapa Bank Sampah dalam menganggarkan pada program
12
Bank Sampah, peneliti menganalisis bahwa terjadinya perbedaan anggaran
tersebut berdasarkan dengan kesanggupan para pendiri/pelaksana masing-masing
dalam mendirikan Bank Sampah. Dalam hal ini Bank Sampah Amad
mengeluarkan modal yang besar dalam mendirikan Bank Sampah sehingga
berpengaruh pada hasil pendapatan dari program Bank Sampah.
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Dengan kata lain sarana lebih ditujukan untuk
benda-benda atau peralatan bergerak. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata
lain prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak contohnya
suatu gedung atau kantor.
Dari observasi dilapangan bahwa Bank Sampah Gurindam Seraya
mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui BLH berupa
sarana dan prasrana. Bantuan sarana berupa alat penunjang operasional Bank
Sampah seperti mesin rumput, timbangan, mesin pencacah sampah organik.
Sedangkan dalam prasarana seperti gedung, Bank Sampah Gurindam
mendapatkan fasilitas bangunan tempat Bank Sampah.
Dalam hal ini bantuan dalam pelaksanaan program Bank sampah melalui
BLH mendapatkan bantuan yang sifatnya seperti alat saja untuk menunjang proses
pelaksanaan program tersebut agar berjalan. Namun bantuan tersebut tidak setiap
tahun diberikan tetapi harus dianggarkan terlebih dahulu. Dan kemudian proses
penerimaan bantuan dinilai dengan aktifitas yang dilaksanakan oleh Bank Sampah
tersebut. Apakah terlihat aktivitasnya atau tidak
13
3. Proses
Evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi
kegiatan disebut dengan evaluasi proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan
program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka
perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi proses termasuk mengidentifikasi
permasalahan prosedur pada pelaksanaan program. Tujuan evalausi proses yaitu
mengidentifikasikan atau memprediksi dalam proses pelaksanaan, seperti cacat
dalam disain prosedur atau implementasinya (Badrujaman, 2009). Selanjutnya
dijelaskan pula bahwa evaluasi proses juga bertujuan untuk menyediakan
informasi sebagai dasar memperbaiki program, serta mencatat, dan menilai
prosedur kegiatan dan peristiwa.
Tujuan dari diadakannya program Bank Sampah selain menabung sampah
dan mendapatkan hasil secara ekonomi masyarakat juga dituntut untuk mandiri
dengan cara wajib melakukan pemilahan sampah melalui sumbernya yaitu sampah
rumah tangga dan memilah sampah berdasarkan dengan jenis sampah. Namun
temuan dilapangan membutktikan bahwa proses pemilahan yang terdapat di Bank
Sampah yang berada di Tanjungpinang masih dominan masyarakat yang belum
memilah sampahnya dari rumah tangga. Peneliti menganalisis bahwa masyarakat
belum peduli dan memahami cara mekanisme manabung Bank Sampah yang
dimulai dari cara pemilahan sampah berdasarkan sumbernya yang telah diatur
dalam Permen LH nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce,
reuse dan recycle melalui Bank Sampah yang mana masyarakat dituntut memiliki
14
kemandirian dalam mengelola sampah secara komprehensif dari hulu yaitu rumah
tangga dengan cara pemilahan sampah berdasarkan dengan jenisnya.
4. Produk
Berdasarkan hasil dari data diatas menunjukan bahwa terdapat berbagai
macam jumlah sampah yang ditabung per bulan serta hasil uang yang ditabung
perbulan oleh nasabah di Kota Tanjungpinang. Hasil tertinggi dengan jumlah
sampah perbulan mencapai 200 ton-300 ton perbulan dengan jumlah uang yang
ditabung perbulannya mencapai Rp. 15.000.000 didapatkan oleh Bank Sampah
Amad. Hasil terendah dengan jumlah sampah perbulan 7-8Kg sampah anorganik
dan kemudian sampah organik sebulan mencapai 50Kg dengan jumlah uang yang
ditabung oleh nasabah perbulan mencapai Rp. 250.000- Rp 300.000 didapatkan
oleh Bank Sampah Gurindam Seraya yang notabene merupakan Bank Sampah
lama sedangkan Bank Sampah Amad merupakan Bank Sampah Baru.
Dari observasi dilapangan peneliti dapat menganalisis bahwa terjadinya
suatu perbedaan antara jumlah sampah yang ditabung perbulan dengan jumlah
uang yang ditabung oleh Nasabah Bank Sampah Amad dan Bank Sampah
Gurindam Seraya karena tingkat partisipasi aktif dari masyarakatnya untuk
menabung sampah hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penabung yang terdata
oleh peneliti.
Berdasarkan dari data perbandingan harga antara pengepul dengan Bank
Sampah serta berdasarkan alur distribusi sampah baik dari pengepul ataupun dari
Bank Sampahnya, peneliti dapat menganalisis bahwa terjadinya hambatan
program Bank Sampah ini dikarenakan oleh persaingan harga antara pengepul dan
15
Bank Sampah yang mana perbandingan harga pengepul jauh lebih besar dalam
memberikan harga sampah dibandingkan dengan Bank Sampah sehingga
masyarakat lebih menjual sampahnya langsung kepengepul dibandingkan dengan
Bank Sampah. Dari hasil observasi menunjukan bahwa harga sampah pada Bank
Sampah kalah saing dengan harga sampah yang ditawarkan oleh pengepul keliling
sehingga ini menjadi sebuah indikasi berkurangnya partisipasi masyarakat dalam
menabung di Bank Sampah.
Masyarakat lebih memilih langsung ke pengepul keliling. Pengepul keliling
selain menawarkan jasa jemput langsung keliling ke setiap rumah masyarakat,
harga sampah pengepul juga lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Sampah.
Kemudian dari observasi lapangan menunjukan bahwa alur distribusi sampah
pada Bank Sampah lebih panjang alurnya dibandingkan dengan alur pengepul
sehingga peneliti dapat menganalisis bahwa semakin panjang alur dari
perpanjangan penjualan sampah maka makin sedikit pula harga jual serta daya
saing jual sampahnya sehingga berpengaruh langsung kepada tawaran harga yang
diberikan langsung oleh Bank Sampah. Dalam hal ini terlihat pada data tabel
perbandingan harga sampah yang mana harga jual sampah oleh pengepul lebih
besar dari Bank Sampah.
Peneliti menganalisis bahwa terdapat suatu kendala yang dihadapi para
pengelola Bank Sampah dalam hasil produk yaitu kendala dalam bidang
pemasaran produk. Dalam hal ini BLH sebagai pembina dan sebagai yang
mengarahkan pengelola untuk membuat hasil produk Bank Sampah belum
16
membantu melakukan pemasaran hasil produk Bank Sampah kepada masyarakat
ataupun instansi terkait.
Sehingga dalam pelaksanaanya pengelola Bank Sampah bergerak secara
mandiri dalam memasarkan produk Bank Sampahnya. Hal ini berdampak pada
rendahnya hasil penjualan produk sampah dimana dalam hal ini belum terdapat
adanya pangsa pasar yang membeli produk.
F. PENUTUP
1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa pelaksanaan
program Bank Sampah di Kota Tanjungpinang berjalan namun dalam
pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan yang
menjadi pelaksanaan itu belum berjalan dengan baik. Diantaranya menyangkut
beberapa indikator aspek pelaksanaan Bank Sampah:
1. Startegi Penerapan Bank Sampah
Dalam hal ini pendirian Bank Sampah yang dididirikan melalui SK Lurah
tergolong belum terlaksana secara maksimal dikarenakan para pelaksana Bank
Sampah ini hanya bergantung pada pemerintah saja. Dan apabila pemerintah tidak
mengawasi maka program tersebut tidak berjalan. Sedangkan dalam program
Bank Sampah ini dituntut untuk mandiri dalam mengelola Bank Sampah tetapi
tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan Bank Sampah dikelola
oleh inisiatif individu dianggap lebih efektif karena mereka lebih bekerja keras
sendiri mengenai pendirian, biaya-biaya operasional lainnya. Dalam hal ini sangat
17
berbeda dengan Bank Sampah yang polanya hanya mendapatkan bantuan dan
arahan dari Top Down (Pemerintah).
2. Anggaran Dana
Dalam input ini yang menjadi kendala adalah Bank Sampah yang dibentuk
oleh Kelurahan dan difasilitasi secara operasional dari sarana dan prasarananya
dalam menjalankan program Bank Sampah dinilai belum mampu melaksanakan
program dengan baik. Kemudian dari SDM pelaksananya apabila tidak adanya
suatu pengawasan yang dilakukan oleh Kelurahan maupun dari pihak BLH tidak
berjalan. Jadi apabila ada dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah baru jalan
Bank Sampah. Padahal Bank Sampah dalam melaksanakan suatu program Bank
dituntut untuk mandiri dalam mengelolanya jadi seharusnya tanpa bantuan tetap
dari pemerintah pun harus berjalan
3. Pemilahan Sampah
Dalam pemilahan sampah ini masyarakat Tanjungpinang dominan belum
mengerti cara memilah sampah dengan baik terlihat dari banyaknya masyarakat
yang menabung sampah ke Bank Sampah dalam keadaan terpisah sehingga
membuat nilai/harga sampah menjadi berkurang. Padahal esensi dalam
pengelolaan sampah melalui sumbernya yaitu sampah rumah tangga dituntut
masyarakat dapat memilah sampah berdasarkan jenisnya. Kemudian dari proses
penyerahan sampah, Bank Sampah kalah saing dengan para pengepul/pemulung
keliling dalam mengambil sampah ke masyarakat. Cara penyerahan sampah yang
dilakukan pengepul/pemulung keliling dianggap praktis dan tidak merepotkan
18
masyarakat. sedangkan Bank Sampah menganjurkan masyarakatnya untuk
menyerahkan sampahnya di Bank Sampah.
4. Persaingan harga antara Bank Sampah dan pengepul/pemulung keliling
Belum maksimalnya pelaksanaan Bank Sampah di Kota Tanjungpinang
terjadi lantaran adanya suatu persaingan harga jual sampah antara Bank Sampah
dan pengepul/pemulung keliling. Terlihat perbedaan yang mencolok antara harga
jual yang diberikan oleh pengepul/pemulung keliling sehingga masyarakat lebih
menjual sampah anorganiknya kepada pengepul/pemulung keliling karena lebih
dianggap harga jualnya pantas. Dalam hal ini harga sampah di Tanjungpinang
masih dimonopoli oleh lapak-lapak besar sehingga harga sampah di Bank Sampah
menjadi rendah.
5. Pemasaran Hasil Produk Bank Sampah
Belum maksimalnya Bank Sampah dalam menjalankan program secara
keseluruhan bahwa dalam hasil olahan Bank Sampah seperti olahan sampah
anorganik berupa kerajinan tangan belum ada pangsa pasar untuk memasarkan
hasil produk tersebut. Terbukti beberapa hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh
beberapa Bank Sampah belum laku dan masih tersimpan digudang. Kemudian
dalam olahan pupuk organik yang dihasilkan oleh Bank Sampah, pemerintah
belum ada memasarkan hasil produk atau membeli produk mereka padahal Kota
Tanjungpinang saat ini sedang gencar-gencarnya membuat taman sehingga
diperlukan pupuk kompos untuk menanami sebuah tanaman di taman. Sehingga
dalam pelaksanaannya Bank Sampah hanya dapat berjalan ditempat saja dan
belum berkembangnya pola-pola inovatif Bank Sampah.
19
2. SARAN
Dengan mengacu pada temuan lapangan, pembahasan dan kesimpulan
mengenai evaluasi pelaksanaan program Bank Sampah di Kota Tanjungpinang
maka dituangkan beberapa saran kepada pihak pelaksana Bank Sampah terkait
dengan pelaksanaan program Bank Sampah sebagai berikut:
1. Perlu adanya perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Tanjungpinang
melalui Badan Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Tanjungpinang mengenai pengambilan alih tata kelola
sampah anorganik yang mana pada saat ini sampah anorganik dalam
penjualannya masih dikuasai oleh lapak-lapak besar sehingga harga-harga
sampah di Bank Sampah masih dibawah harga lapak-lapak besar.
2. Diperlukan peran dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah
anorganik untuk melakukan kerjasama antara Bank Sampah Induk untuk
membuka jalan kerjasama antara para vendor/pabrik pengolahan sampah
dari pihak pertama sehingga harga jual sampah menjadi lebih tinggi.
3. Melakukan kerjasama Government to Government antara pemerintah
dengan pemerintah di daerah lain terkait dengan Bank Sampah yang
sudah sukses dalam mengolah sampah plastik daur ulang sehingga harga
jual sampah lebih tinggi dan dapat membantu penghasilan tambahan
masyarakat.
4. Memfasilitasi dan memberikan bantuan pegelola Bank Sampah dengan
transportasi penunjang angkutan sampah serta memberikan fasilitas mesin
daur ulang sampah plastik yang mana belum ada di Tanjungpinang ini.
20
5. Diperlukannya sebuah sosialiasi kepada masyarakat secara menyeluruh
mengenai cara pemilahan sampah yang baik, sehingga masyarakat dapat
mengerti dan paham cara memilah sampah serta melakukan koordinasi
terkait antara pihak Kelurahan dan BLH mengenai pemecahan sampah
melalui Bank Sampah.
6. Perlu adanya peran dari Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait dengan
produk kerajinan tangan dan pupuk yang dihasilkan oleh beberapa Bank
Sampah untuk memasarkan produk mereka ke daerah luar dan juga di
Kota Tanjungpinang ini.
7. Perlu adanya sebuah inovasi baru untuk menarik nasabah yang ingin
menabung di Bank Sampah seperti dengan cara menabung sampah bisa
ditukarkan dengan beras, pulsa ataupun bisa melakukan koperasi simpan
pinjam sehingga masyarakat dapat lebih tertarik menabung sampah di
Bank Sampah.
8. Sebagai panduan dalam pelaksanaan program Bank Sampah di Kota
Tanjungpinang, diperlukan aturan perundangan daerah sebagai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Tidak hanya serta merta mengacu
pada Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 yang
berlaku secara nasional.