Embed Size (px)
Citation preview
1
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012
(Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW
003 Tanjungpinang)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
FERNANDO MARPAUNG
NIM : 10565201171
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012
(Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW
003 Tanjungpinang)
Fernando Marpaung
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi banyak hal dalam
kehidupan termasuk dalam partisipasi politik. Dengan adanya tingkat pendidikan
masyarakat akan dapat mengembangkan pola pikir dalam menentukan sikap dan
pilihannya khususnya dalam kehidupan politik. Jika pemilih memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi maka dalam hal memilih akan sesuai dengan pilihannya,
tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pendidikan dalam
membangun kehidupan politik yang ideal.
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Pengaruh Pendidikan Terhadap
Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Walikota 2012 (Studi Kelurahan Batu IX
Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang). Pada
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian asosiatif. responden dalam
penelitian ini adalah 85 orang responden. Teknik analisa yang digunakan adalah
teknik analisa Statistik Parametris sebagaimana bentuk penelitian bersifat
asosiatif, dengan menggunakan Analisa Korelasi Product Moment untuk melihat
hubungan variabel X dengan Variabel Y melalui program SPSS IBM versi 21.
Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Berdasarkan nilai
dari koefisien determinasi yang sudah dihitung maka dapat diketahui bahwa
besarnya pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi Politik sebesar 19,71%.
Sedangkan 80,29% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini. dapat diketahui berdasarkan hasil dari nilai koefisien
determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi Politik sebesar 19,71%
dimana hal ini berdasrakan kriteria dari koefisien determinasi bahwa pengaruh
Pendidikan terhadap Partisipasi Politik termasuk dalam kategori pengaruh yang
rendah.
Kata Kunci : Pendidikan, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah
2
The INFLUENCE of EDUCATION TOWARDS POLITICAL PARTICIPATION in
the ELECTION of the MAYOR of 2012
(Study of Wards Stone IX subdistrict of Tanjung Pinang Timur RT/RW 004 003
Tanjungpinang)
Fernando Marpaung
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH
Level of education a person will affect many things in life including
political participation. With the level of public education will be able to develop a
mindset in determining the attitude and choice, especially in political life. If voters
have a high level of education then in terms of choosing to be in accordance with
the choice, without coercion and pressure from any party. Education in
establishing the ideal of political life.
The purpose of this research is to know Effect Against Education Political
Participation In Elections Mayor 2012 (Study IX Stone Village East District of
Tanjungpinang RT 004 / RW 003 Tanjungpinang). In this study, the authors use
this type of associative research. respondents in this study were 85 respondents.
Analysis technique used is parametric statistics analysis techniques as forms of
research is associative, using Product Moment Correlation Analysis to see the
relation variable X with variable Y through IBM SPSS version 21.
From the results it can be concluded that Based on the value of the
coefficient of determination that has been calculated it can be seen that the
influence of the education on Political Participation of 19.71%. 80.29% while the
other is the influence of other variables not examined in this study. can be
determined based on the results of the coefficient of determination that education
affects the Political Participation of 19.71% which it berdasrakan criteria of the
coefficient of determination that the effect of education on Political Participation
included in the category of low leverage.
Keywords: Education, Political Participation, Regional Head Election
3
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012
(Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW
003 Tanjungpinang)
A. Latar Belakang
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih
memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-
jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, dan pemilihan gubernur.
Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat
prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah
untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah berdaulat maka semua
itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dan merupakan suatu
syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
Pemilihan kepala daerah merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleleksian
rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yaitu
pemilihan Walikota, dan wakil Wakil Walikota dalam kehidupan politik di
daerah.
Partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari partisipasi sosial pada
umumnya sangatlah menentukan berhasilnya Pembangunan nasional, khususnya
pembangunan di bidang kehidupan politik. Partisipasi itu nampak dalam kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Partisipasi politik dapat
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan khususnya pendidikan politik dalam suatu
4
masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politiknya. Pendidikan politik
yang baik dapat memberikan pemahaman pada warga masyarakat tentang hak dan
kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi banyak hal dalam
kehidupan termasuk dalam partisipasi politik. Dengan adanya tingkat pendidikan
masyarakat akan dapat mengembangkan pola pikir dalam menentukan sikap dan
pilihannya khususnya dalam kehidupan politik. Jika pemilih memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi maka dalam hal memilih akan sesuai dengan pilihannya,
tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pendidikan dalam
membangun kehidupan politik yang ideal. Tingkat pendidikan dan kecerdasan
yang matang akan membuat seseorang dapat lebih memahami setiap pilihan
politiknya termasuk dalam berpartisipasi.
Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, Partisipasi
politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam
kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua
warga negara ikut serta dalam proses politik.
Pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik untuk
berpartisipasi. Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik.
Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya) akah
lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Berdasarkan generalisasi ini dapat dipahami
mengapa perilaku para pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan
yang baik berbeda dengan perilaku pelaku politik yang berasal dari masyarakat
dengan sistem pendidikan yang kurang memadai.
5
Dalam daftar pemilih tetap (DPT) tentu ada beragam pengetahuan latar
belakang pendidikan yang tidak tertulis secara langsung dalam daftar DPT.
Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk dapat mengukur kepedulian
pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap calon Walikota dan Wakil
Walikota yang sudah masuk daftar calon tetap. Fakta membuktikan secara
konsisten bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung
untuk berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan
rendah.
Pada Kelurahan IX Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk adalah 20.772
jiwa. Berikut uraian tingkat pendidikan yang ada di Kelurahan batu IX :
Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Kelurahan IX
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. Tidak/belum sekolah 4818 jiwa
2. Tidak tamat sd/sederajat 2567 jiwa
3. Tamat sd/sederajat 3173 jiwa
4. SLTP/ sederajat 2995 jiwa
5. SLTA/Sederajat 5757 jiwa
6. Diploma I/II 119 jiwa
7. Akademi/Diploma
III/S.Muda
431 jiwa
8. Diploma IV/Strata I 854 jiwa
9. Strata II 58 jiwa
10. Strata III 0
Jumlah 20772 jiwa
Sumber : Kelurahan Batu IX Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
Jika dilihat menurut tingkat pendidikan jumlah masyarakat adalah 20.772
jiwa, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap yang terdaftar berjumlah 12.210
tercatat hanya 7.422 jiwa yang berpartisipasi, suara yang sah berjumlah 7211
sedangkan yang tidak sah mencapai 211, jika dilihat dari tingkat pendidikan
6
pemilih dari SMA sampai dengan S2 di Kelurahan batu IX berjumlah 7219, jika
dilihat antara jumlah pendidikan di kelurahan batu IX dengan suara sah tidak jauh
berbeda hanya selisih 8 orang, berdasarkan fenomena yang ada maka penulis
tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam, yaitu dalam bentuk skripsi
dengan judul: ”PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012 (Studi Kelurahan Batu
IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang)”.
B. Landasan Teoritis
1. Partisipasi Politik
Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal
ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.
Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga
mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para
pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah
mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala
tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan
penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan
keputusan. Partisipasi politik dapat bersifat indivual maupun kolektif, secara
terorganisasi maupun spontan, sehingga Huntington dan Nelson (2000:42)
menyebutkan bahwa ”Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang
bertindak sebagai pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan
pemerintahan”
7
Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas atau kegiatan
seseorang/sekelompok orang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah lewat partai politik, yang kemudian diagregasikan oleh partai politik.
Akan tetapi tuntutan (ide-ide) dari anggota partai politiklah yang mendapat porsi.
Sedangkan partisipasi politik menurut Budiarjo (2003:12), memakai pengertian
sebagai berikut : ”Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok
orang untuk ikut serta dalam politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin
negara, secara langsung ataupun langsung ikut mempengaruhi kebijakan
pemerintah”.
Berpartisipasi politik dalam kehidupan politik merupakan hak bagi setiap
warga negara, untuk mempengaruhi pembuatan/proses kebijakan politik.
Partisipasi tersebut dapat berupa tuntutan atau dukungan dari pada hasil kebijakan
publik. Bentuk partisipasi politik selain mempengaruhi proses kebijakan adalah
memilih pemimpin (jabatan politis), partisipasi tersebut merupakan partisipasi
aktif. Usaha mempengaruhi proses kebijakan tersebut biasanya dilakukan oleh
masyarakat secara terorganisir, sehinnga menurut Maran (2001;147) menegaskan
bahwa ”Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh warga negara untuk
memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya
kebijakan umum”.
Michael Rush dan Philip althoff (dalam Rafael Raga Maran, 2007 : 147),
partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya
10 perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap
sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat berjalan.
8
Partisipasi juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga
Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk
dan jalannya kebijaksanaan umum. Partisipasi adalah penyetaraan mental dan
emosi dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan
daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama tanggung
jawab terhadap tujuan tersebut. (sumber : dikutip dalam
slideshare.net/kangkumis/teoripartisipasi).
Miriam Budiharjo (dalam Efriza, 2012:156), Partisipasi politik adalah
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara
langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public
policy). Kegiatan ini mencakup kegiatan memberi suara dalam pemilu,
menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying
dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau
salah satu gerakan social dengan direct action-nya,dan sebagainya. Partisipasi dan
pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan yang akan dicapai harus ada dukungan serta keikutsertaan dari setiap
anggotanya baik secara mental maupun secara emosional. Salah satu bentuk
partisipasi adalah partisipasi yang terkait dengan politik salah satunya terkait hak-
hak dan berperan langsung atau ikut terlibat dalam kegiatan politik. Seperti dalam
pemilihan umum atau keikutsertaan dalam keanggotaan partai politik untuk
menyalurkan aspirasi politik. Samuel Hutington (dalam A.Rahman H.I,
2007:285),
9
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut
serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau
upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bolgherini yang dikutip oleh
Seta Basri dalam Blognya (2009:2), partisipasi politik " ... a series of activities
related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less
direct way—legal, conventional, pacific, or contentious.” Bagi Bolgherini,
partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik,
yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun
memaksa.
Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Dedi Irawan (dalam Efriza: 2012:
178) adalah sebagai berikut :
1. Voting (Pemberian Suara)
Voting adalah bentuk partisipasi politik yang dapat diukur dengan alat
ukurnya adalah skala waktu atau periodisasi. Kegiatan voting adalah
bentuk partisipasi politik yang paling minor karena hanya dilakukan
sewaktu waktu saja.
2. Kampanye Politik
Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi
orang atau kelompok lain agar orang atau kelompok lain tersebut
mengikuti kegiatan politik pihak yang berkempanye (dalam kegiatan
khusus, misalnya pemilu). Kegiatan ini juga berjalan sewaktu-waktu saja
(kontemporer).
10
3. Aktivitas Group
Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara sistematis.
Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, perang
gerilya, terror dan intimidasi, diskusi politik, dll.
4. Kontak Politik (Lobby Politik)
Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk
melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol (atau elit politik,
dll).
Dari beberapa pernyatan dan definisi tentang partisipasi politik yang
disampaikan diatas terlihat jelas semua kegiatan yang berkaitan dengan
partisipasi terhadap kegiatan politik yang dilaksanakan terkait dengan
mencapai suatu tujuan untuk memberikan hasil dan keputusan politik dan
dapat menentukan serta mengambil langkah kebijakan selanjutnya.
2. Pendidikan
Menurut Undang – Undang No. 29 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidiakan
adalah usaha sadar dan terenana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan
Nasional Bab IV pasal 14 menjeaskan bahwa jenjang pendidikan formal
11
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa
mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian”.
Panggabean (2002 : 52). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai,
keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya
situasi di tempat kegiatan politik terselenggara.
Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa,
mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem
organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik
perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban
sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam
kehidupan kenegaraan dan pembangunan.
Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa
terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan
tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup
kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai
dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain pendidikan politik
menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang
menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-
hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Arfani (1996: 64) menyatakan
bahwa: “Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang
sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga
12
negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society.
Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang
sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri. Proses tersebut bukan
hanya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah
tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan
keluarga dan juga lingkungan sosial. Lembaga-lembaga pendidian harus
mencerminkan proses untuk mendidik warga negara ke arah suatu masyarakat
sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus
dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan
tumbuhnya hambatan-hambatan demokrasi”.
Namun demikian di samping dibicarakan masalah kesadaran
berpolitik, maka perlu pemahaman pula apa yang dimaksud dengan pengertian
budaya politik, menurut Budiardjo (2003 ; 17) “konsep budaya politik ini
berdasarkan keyakinan, bahwa setiap politik itu didukung oleh suatu
kumpulan kaedah, perasaan dan orientasi terahadap tingkah laku politik”.
C. Hasil Penelitian
1. Variabel Pendidikan (X)
Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat melalui kuesioner yang telah
ditentukan, diperoleh deskripsi data mengenai Pendidikan secara umum :
13
Tabel IV.1
Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Pendidikan
No Pernyataan Alternatif Jawaban
Rata-rata Pendidikan STB TB CB B SB
1. Masyarakat memahami pokok
pikiran UUD 1945 0 0 9 47 29 4,23
2.
Masyarakat mengerti pentingnya
penerapan UUD 1945 dalam
kehidupan
0 0 5 48 32 4,31
3.
Masyarakat mengetahui
pembangunan yang seharusnya
dilakukan menuju kearah yang
lebih baik
0 0 9 39 37 4,32
4.
Masyarakat berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan yang
ada
0 0 6 40 39 4,38
5.
Masyakarat mengetahui
permasalahan yang sedang
dihadapai oleh pemerintah Kota
Tanjungpinang
0 0 12 37 36 4,28
6.
Masyarakat memahami langkah-
langkah penyelesaian
permasalahan yang ada terutama
yang ada dalam visi misi
pasangan kepala daerah Kota
Tanjungpinang
0 0 8 36 41 4,38
Sumber : Olahan Data SPSS, 2015
Berdasarkan tabel pemaparan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat
pada kelurahan batu IX sudah dapat memahami pokok pikiran UUD 1945 dimana
dalam hal ini disimpulkan dari pernyataan 47 orang responden yang mengatakan
baik dan 29 orang responden yang mengatakan sangat baik dari 85 orang
responden. Dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan batu IX sudah dapat
mengerti pentingnya penerapan UUD 1945 dalam kehidupan halini ditunjuka oleh
14
pernyataan dari 48 orang responden yang mengatakan hal tersebut sudah baik
serta 32 orang responden yang mengatakan sangat baik
Pada Kelurahan batu IX dapat diketahui dari indikator masyarakat
mengetahui pembangunan yang seharusnya dilakukan menuju kearah yang lebih
baik sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang
menyatakan baik sebanyak 39 orang dan sangat baik sebanyak 37 orang. Dengan
adanya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan kearah yang lebih baik
dapat diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam memilih
kepala daerah yang dapat mewujudkan pembangunan kearah yang lebih baik lagi
kepada masyarakat.
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan
batu IX sudah dapat berpartisipasi dengan baik terhadap pembangunan yang ada,
berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat dianalisa bahwa dengan adanya
partisapasi terhadap pembangunan masyarakat dapat memiliki pengetahuan
terhadap pelaksanaan pembangunan yang baik di masyarakat khususnya pada
Kelurahan batu IX sehingga nantinya dapat menentukan pimpinan daerah yang
dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Pernyataan tentang masyakarat mengetahui permasalahan yang
sedang dihadapai oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dapat diketahui dari
tanggapan responden bahwa hal tersebut sudah baik.
15
2. Variabel Partisipasi Politik (Y)
Tabel IV.2
Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Partisipasi Politik
No Pernyataan Alternatif Jawaban Rata-
rata Partisipasi Politik STB TB CB B SB
1.
Masyarakat datang ke tempat
pemungutan suara pada saat pemilihan
walikota dilaksanakan
0 1 14 30 40 4,28
2. Masyarakat ikut terlibat dalam
pelaksanaan pemilu 0 1 16 42 26 4,09
3.
Keikutsertaan masyarakat dalam
kampanye politik salah satu pasangan
calon walikota
0 0 18 37 30 4,14
4. Keikutsertaan dalam kegiatan politik 0 3 8 44 30 4,18
5. Masyarakat mengikuti diskusi politik 0 1 12 37 35 4,24
6. ikut serta dalam aksi menuntuk
perubahan politik 0 4 14 23 44 4,25
7. Adanya komunikasi yang dilakukan
pasangan calon terhadap masyarakat 0 0 8 36 41 4,38
8.
Adanya pengaruh kunjungan
kedatangan calon ke tengah
masyarakat.
0 0 11 43 31 4,23
Sumber : Olahan Data SPSS, 2015
Pada variable Partisipasi Politik (Y) yang menunjukkan sangat
menentukan mengenai Partisipasi Politik bahwa sudah adanya komunikasi yang
dilakukan pasangan calon terhadap masyarakat. Komunikasi yang dilakukan
pasangan calon adalah bentuk kedekatan yang dibangun pasangan calon kepada
masyarakat. Lewat komunikasi yang dibangun masyarakat akan mengetahui visi
misi dari pasangan calon. Masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui siapa
16
yang akan mereka pilih, maka dari itu salah satu yang membuat masyarakat
memilih dan berpartisipasi adalah intensitas komunikasi yang dilakukan pasangan
calon terhadap masyarakat.
C. Analisa Korelasi Sederhana (Bivariate Correlation)
Analisa korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui
adanya pengaruh antara dua variabel dan untuk mengetahui arah pengaruh yang
terjadi.
Tabel IV.10
Analisa kolerasi sederhana (Bivariate Correlation)
Correlations
Pendidikan_Poli
tik
Partisipasi_Polit
ik
Pendidikan_Politik
Pearson Correlation 1 .444**
Sig. (2-tailed) .000
N 85 85
Partisipasi_Politik
Pearson Correlation .444** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 85 85
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) dilihat dari tabel Correlation,
didapat korelasi antara Pendidikan dan Partisipasi Politik (r) adalah 0,444. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi adanya pengaruh yang signifikan antara Pendidikan
dan Partisipasi Politik dimana nilai r hitung > dari r tabel yaitu 0,444 > 0,211.
Berdasarkan hasil uji yang dilakukan maka dapat disimpulkan hipotesis
akhir dalam penelitian ini dimana rhitung > rtabel sehingga hal ini menunjukkan
adanya pengaruh antara Pendidikan dan Partisipasi Politik. Dapat diketahui
17
adanya pengaruh yang signifikan antara Pendidikan dan Partisipasi Politik dimana
nilai r hitung > dari r tabel yaitu 0,444 > 0,211.
D. Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh antara Pendidikan terhadap
Partisipasi Politik maka dapat digunakan koefisien determinasi sebagai penentu
besarnya pengaruh antara variabel x dan variabel y, berikut penghitungannya :
Kd = r2 x 100%
Kd = (0,444 x 0,444) x 100%
Kd = 0,1971 x 100%
Kd = 19,71 %
berikut merupakan hasil pencarian koefisien determinasi dengan SPSS :
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .444a .197 .187 2.80574
a. Predictors: (Constant), Pendidikan_Politik
Berdasarkan nilai dari koefisien determinasi yang sudah dihitung maka
dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi
Politik sebesar 19,71%. Sedangkan 80,29% lainnya merupakan pengaruh dari
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. dapat diketahui berdasarkan
hasil dari nilai koefisien determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi
Politik sebesar 19,71% dimana hal ini berdasrakan kriteria dari koefisien
determinasi bahwa pengaruh Pendidikan terhadap Partisipasi Politik termasuk
dalam kategori pengaruh yang rendah.
18
D. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
besarnya pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi Politik sebesar 19,71%.
Sedangkan 80,29% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini. dapat diketahui berdasarkan hasil dari nilai koefisien
determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi Politik sebesar 19,71%
dimana hal ini berdasrakan kriteria dari koefisien determinasi bahwa pengaruh
Pendidikan terhadap Partisipasi Politik termasuk dalam kategori pengaruh yang
rendah.
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tinggi
rendahnya pendidikan seseorang bukan menjadi acuan dalam berpartisipasi
walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan juga merupakan salah satu hal
penting dalam menentukan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang akan semakin tinggi juga pemahaman seseorang.
Pendidikan bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara
termasuk dalam kehidupan berpolitik. Pendidikan yang dilakukan secara sadar
dan berencana pada kahekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran
partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik.
19
2. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu :
1. Dalam hal pendidikan politik sebaiknya masyarakat pada kelurahan batu 9
agar dapat lebih memahami UUD 1945 sebagai dasar untuk dapat
berpartisipasi dalam politik
2. Masyarakat kelurahan batu 9 agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang
diajukan oleh calon kepala daerah untuk pembangunan yang lebih baik
yang memberikan dampak baik bagi Kota Tanjungpinang.
3. Dalam berpartisipasi, disarankan kepada masyarakat agar dapat mengikuti
proses yang dilakukan selama pemilu agar mengetahui alur pemilu yang
benar dan berpartisipasi dengan benar dalam pelaksanaan pemilu.
20
DAFTAR PUSTAKA
A. Rahman H, I. 2007. Sistem politik Indonesia.Yogyakarta : Graha Ilmu.
Arikunto Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed
Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
_______________. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Arfani, Riza Noer. 1996. Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada
Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar Dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama.
______________. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka
Utama
Candra Hermawan, Iyep. 2004. IMplikasi Pendidikan Politik pada Perilaku Politik
Pimpinan Mahasiswa. Tesis pada Program Pascasarjana UPI Bandung
Duverger, Maurice. 2003. Partai Politik dan Kelompok-Kelompok
Penekan,Jakarta: Bina Aksara.
Efriza.2012.Political Exsplore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung, Alfabeta
Eko, Sutoro. 2001. Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan.
Riau: Seminar Internasional Ke Dua.
H.I, A.Rahman. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu
Jakarta, Rineka
Huntington Samuel P. Dan Joan Nelson. 2009. Partisipasi Politik Di Negara
Berkembang. Jakarta. Rineka Cipta.
Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja
Rosdakarya
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2.
Jakarta, Rineka Cipta.
Pangabean, Mutiara S, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Ghalia
Indonesia.
21
Raga Maran, Rafael. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta, RinekaCipta.
Rakhmat, J.2000. Psikologi Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada :
Jakarta
Rush, Michael dan Phillip Althof. 2002. Pengantar SosiologiPolitik. Jakarta, Raja
GrafindoPersada
Sugiyono, 2003. Cetakan Kelima. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Afabeta
_______. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
_______. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV.Alfabeta:
Bandung.
Surbakti, Ramlan, 2006, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Grasindo.
Tasrif, Muhamad. 2005. Analisis Kebijakan Menggunakan Model
SistemDynamics (Jilid). Bandung, Institut Teknologi Bandung
Tjandra, Riawan dkk. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam
Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan
DOKUMEN :
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003. Tentang. Sistem
Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2007. Tentang.
Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2011. Tentang.
Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR,DPD,DPR Provinsi, Kabupten/Kota
