11

SISTEMATIKA SAJIANSISTEMATIKA SAJIANETIKA ORGANISASI PEMERINTAHETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

Bandiklat

II PENDAHULUANPENDAHULUAN

- Latar Belakang- Latar Belakang

- Tujuan Intruksional Umum (TIU)- Tujuan Intruksional Umum (TIU)

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

II POKOK BAHASANII POKOK BAHASAN

A. ETIKA BIROKRASIA. ETIKA BIROKRASI

- Pengertian Etika dan Moralitas - Pengertian Etika dan Moralitas

- Konsepsi Etika dan Moralitas- Konsepsi Etika dan Moralitas

- Prinsip-prinsip Etika- Prinsip-prinsip Etika

22

B. ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA - Latar Belakang - Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa

C. ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH - Dimensi Etika Dalam Organisasi - Etika dalam Pemerintahan - Etika Dalam Jabatan

D. ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Kewajiban dan larangan bagi PNS

- Kode Etik PNS

III. PENUTUP

B. ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA - Latar Belakang - Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa

C. ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH - Dimensi Etika Dalam Organisasi - Etika dalam Pemerintahan - Etika Dalam Jabatan

D. ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Kewajiban dan larangan bagi PNS

- Kode Etik PNS

III. PENUTUP

33

Pemerintah Aparatur Pemerintah

•Kredibelitas•Kewibawaa

n

•Etika•Moralitas

GOODGOVERNANCE

Akuntabilitas

Penghormatan

TUGAS

•Keterbukaan•Partisipasi aktif•Pemberdayaan

Masyarakat

• Tuntutan Aspirasi.

• Kepentingan masy

44

Setelah mengikuti pembe lajaran ini peserta diharap kan mampu memahami tentang konsep moralitas, etika, disiplin, birokrasi dalam kontek organisasi pemerintah

1. Menjelaskan pengertian etika, etiket, etos, moral, birokrasi, dan etika birokrasi;

2. Membedakan pengertian etika, etiket, etos, moral, dan birokrasi;3. Menjelaskan teori-teori etika birokrasi dalam

lingkup etika;4. Menjelaskan Pokok-pokok kode etik PNS4. Menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yg baik (Good Governance)

55

WAWASAN WAWASAN KEBANGSAAAN KEBANGSAAAN

NKRINKRI

SISTEM PEMERINTAHAN

NKRI

BUDAYA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH

KAITAN MATA DIKLAT ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH DG MATA DIKLAT LAIN

ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

ETIKA ORGANISASI

PEMERINTAH

66

Kehidupan Masyarakat cenderung semakin bebas, leluasa dan terbuka

Akan tetapi tidak berarti tidak ada batasan sama sekali

reflksi

77

PENGERTIAN KATA

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ETIKET diartikan sebagai : tata cara (adat, sopan santun). Jadi jelas bahwa etika berhubungan dengan nilai-nilai moral, hal yang ada dalam diri dan pikiran manusia, sedangkan etiket berhubungan dengan sopan santun, kebiasaan, hal yang nampak (Majalah Auditor, Vol. 4, No. 8, Juni-Agustus Tahun 2003).

Kata ETIKA dan ETIKET bahasa Yunani, yaitu ”ethos”, yang berarti ”adat istiadat” atau ”kebiasaan”. Dalam bahasa Perancis kuno kata ETIKA ATAU ETHIC kata ethique Sejumlah prinsip moral. Sedangkan ETIKET berasal dari etiquette yang berarti Aturan Tingkah Laku.

88

Bertens (2004) dalam bukunya ”ETIKA”, memberikan tiga pengertian kata Etika yaitu:

Pertama, kata ”etika” bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, “etika” berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. Dimaksudkan dengan kumpulan asas atau nilai moral disini adalah ”kode etik”, yang disepakati diantara anggota suatu kelompok atau organisasi.Ketiga, ”etika” mempunyai arti : ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral.

Ngamuk

99

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika adalah:

1. Nilai-nilai atau norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya;2. Norma yang disepakati oleh anggota kelompok atau organisasi untuk menjalankan organisasinya;3. Ilmu mempelajari tentang yang baik atau yang menyimpang.

Sedangkan etiket adalah tata cara atau adat (kebiasaan) yang berlaku bagi masyarakat tertentu.

1010

Berdásarkan UUD 1945 dikenal adànya istilah yang erat kaitannya dengan administrasi Negara sebagai sistem yang dipraktekkan. - Penyelenggara Negara - Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Intermezo

(Soeharyo dan Efendi: 2005)

1111

KONSEPSI ETIKA DAN MORALITASKata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”. Moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila.

Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Surajiyo (2005)

Terdapat kesamaan arti antara etika dengan moral, Bertens (2004) bahwa secara etimologis ”moral” sama dengan ”etika”, sekalipun bahasa asalnya berbeda, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang, atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

1212

NILAI E T I K A

3. Nilai-nilai Kepimpinan

•Adil•Berani

6. Nilai-nilai Keagamaan•Bersyukur•Beriman•Bertakwa

5. Nilai-nilai Produktiviti/Kualiti

•Produktif•Kualiti

2. Nilai-nilai yang mengutamakan Pelanggan•Berbudi Mulia•Bersabar•Sopan-santun•Peramah

4. Nilai-nilai Profesionalisme•Berilmu Neutraliti•Kreatif Kejujuran •Inovasi Intelektual•Integriti Akuntabiliti•Berkecuali

1. Nilai-nilai Peribadi•Amanah Berkerjasama•Bertanggungjawab Bersih•Ikhlas Tekun•Berdedikasi Serderhana

1313

PRINSIP-PRINSIP ETIKA

1. Prinsip Keindahan (Beauty)

Supriadi,2001:20

Etika manusia yang memperhatikan keindahan

Seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak dipandang

1414

2. Prinsip Persamaan

Setiap manusia yg lahir memiliki hak dan kewajiban masing-masing yg pada dasarnya adalah sama atau sederajat

Etika ini dpt menghilangan diskriminasi yg membeda-bedakan tingkat pelayanan pd masyarakat

(Equality)

1515

3. Prinsip Kebaikan

Prinsip kebaikan adalah bersifat Universal

Hormat menghormat sesama dan berbuat baik kepada orang lain

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk

menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi masyarakatnya.

(Goodness)

1616

4. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberian kepada setiap orang apa yang semestinya

(Justice)

1717

5. Prinsip Kebebasan

Mengandung arti :

•Kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri

•Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan

•Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya beserta konsekuensinya dari pilihan itu

(Liberty)

1818

6. Prinsip Kebenaran

Perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran dg kebenaran dalam kenyataan atau kebenaran yang terbukti.Betapapun doktrin etika tidak selalu dpt diterima oleh orang awam apabila kebenaran yang terdapat didalamnya belum dapat dibuktikan

(Truth)

19

Konsiderasi TAP MPR Nomor :VI/MPR/2001 sbgmana termaktub dlm Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. terbentuk NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa. = Tujuan Nasional atau cita-cita luhur bangsa, yg harus selalu menjadi acuan seluruh masyarakat bangsa maupun pemerintah.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tsb, diperlukan pencerahan dan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bg seluruh rakyat Indonesia.

20

Etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yg turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. TERJADINYA ANCAMAN YG SERIUS THD PERSATUAN BANGSA & ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

Muncul kekhawatiran para wakil rakyat di MPR diterbitkan TAP MPR Nomor VI/MPR-2001.

diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsaa dlm rangka menyelematkan dan meningatan mutu kehidupan berbangsa itu

Waskeb. "Abdul Hamid" 21

1. MASIH LEMAHNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AGAMA

2. SISTEM SENTRALISASI PEMERINTAHA MASA LAMPAU

3. TIDAK BERKEMBANGNYA PEMAHAMAN DAN PENGHARGAANATAS KEBHINEKAAN DAN KEMAJEMUKAN DLM KEHIDUPAN BERBANGSA

4. TERJADINYA KETIDAK ADILAN EKONOMI DLM LINGKUP LUAS DLM KURUN WAKTU YG PANJANG SERTA MUNCULNYA PRILAKU EKONOMI YG BERTENTANGAN DG MORALITAS DAN ETIKA

5. KURANGNYA KETELADAN DLM SIKAP DAN PRILAKU PEMIMPIN DAN TOKOH BANGSA

6. TIDAK BERJALANNYA PENEGAKAN HUKUM SECARA OPTIMAL

7. ADANYA KETERBATASAN KEMAMPUAN BUDAYA LOKAL, DAERAH DAN NASIONAL DLM MERESPON PENGARUH NEGATIF DARI BUDAYA LUAS

8. MENINGKATNYA PROSTITUSI , MEDIA PORNOGRAFI , PERJUDIAN DAN NARKOBA.

Waskeb. "Abdul Hamid" 22

1. PENGARUH GLOBALISASI KEHIDUPAN YG SEMAKIN MELUAS DG PERSAINGAN ANTAR BANGSA YG SEMAKIN TAJAM

2. MAKIN KUATNYA INTENSITAS INTERVENSI KEKUATAN GLOBAL DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN NASIONAL

23

6. Gengsi

7. Tanggung Jawab

8. Menjaga Kehormatan

9. Martabat diri sbg warga bangsa

1.Kejujuran 2.Amanah 3.Keteladan 4.Sikap toleran 5.Rasa Malu

Rumusan TAP MPR tsb bersumber dari ajaran agaman, khususny yang bersifat Universal,

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sbg acuan dasar dlm berpikir, bersikap dan bertingkah laku

dlm kehidupan berbangsa

24

1. Etika Sosial Budaya

Intropeksi diri

Berakar dan bersumber pada rasa kemanusian yg mendalam, dg menampilkan sikap jujur, saling memahami, saling menghargai, saling menolong diantara sesama manusia dan menumbuhkan budaya malu.

25

2. Etika Politik dan Pemerintahan

Dimaksudkan : untuk mewujudkan pemerintahan yg bersih, efesien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yg demokratis yg bercirikan:

• Keterbukaan ,

• Rasa tanggungjawab

• Tanggap akan aspirasi rakyat

• Menghargai Perbedaan

• Jujur dalam persaingan

• Kesediaan utk menerima pendapat yg lebih benar

• Menjujung tinggi HAM

• Keseimbanan Hak dan Kewajiban

26

Etika ini mengamanatkan :

Agar penyelenggara negara memilii rasa kepedulian tinggi dlm memberikan pelayanan kpd publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem atau dianggap tidak mampu memenuhi amanah masy. Bangsa dan negaraPermusuhan dan pertentangan diselesaikan dg musyawarah dg penuh ke arifan dan kebijaksanaan sesuai nilai-nilai agama dan nilai budaya dg tetap menjujung tinggi perbedaan sesuatu yg manusiawi dan alamiah.

2727

Etika ini mengandung misi sbb:

Setiap pejabat dan elit politik utk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap dan tatakrama dlm prilaku politik yg teleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publi, tidak manipulasi dan berbagai tindakan yg tidak terpuji.

28

3. Etika Ekonomi dan Bisnis

Dimaksudkan : agar prinsip dan prilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, instansi maupun pengambil keputusan dlm bidang ekonomi dpt melahirkan kondisi dan reallitas ekonomi yg bercirikan:

• Persaiangan yg jujur , • Berkeadilan • Mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi

• Terciptanya suasana kondusi utk pemberdayaan ekonomi yg berpihak kpd rakyat kecil

Etika ini mencegah terjadinya praktek-praktekmonopoli, oligopoli, kebjakan ekonomi yg mengarahkan kpd perbuatan KKN, menghalalkan segala cara dlm memperoleh keuntungan.

29

4. Etika Penegakan Hukum yg berkeadilan

Etika dimaksudkan utk menumbuhkan kembangkan

kesadaran bhw tertib sosial, ketenangan dan keteraturan

hidup bersama hanya dpt diwujudkan dg ketaatan thd

hukum dan seluruh peraturan yg berpihak kpd keadilan.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum scr adil,

perlakuan yg sama dan tidak diskriminatif thd setiap

warga dihadapan hukum dan menghindarkan

penggunaan hukum secara salah sbg alat kekuasaan

dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

30

5. Etika Keilmuan

Etika dimaksudkan utk menjujung tinggi IPTEK agar warga

bangsa mampu menjaga harkat dan martabat, berpihak

kpd kebenaran untk mencapai kemajuan sesuai dg nilai-

niali agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi dan kolektif dalam

karsa, cipta dan karya yg tercermin dlm prilaku kreatif,

inovatif, inventif dan komunikatif dalam kegiatan

belajar,meneliti, menulis, berkarya serta menciptakan

iklim kondusif bagi pengembangan IPTEK.

Pentingnya budaya kerja keras, menghargai waktu, disiplin, menepati janji, komitmen diri mencapai hasil terbaik.

31

6. Etika Lingkungan

Etika ini menegaskan pentingnya

kesadaran menghargai dann

melestarikan lingkungan hidup serta

penataan tata ruang secara sustainable

dan bertanggungjawab

3232

Pengertian Birokrasi

Jika kita mendengar kata ”Birokrasi” maka langsung yang ada dalam pikiran kita bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit, dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal (hight cost).

Pendapat yang demikian tidaklah dapat disalahkan seluruhnya, namun demikian apabila orang-orang yang duduk dibelakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, maka birokrasi akan berjalan lancar dan ”biaya tinggi” akan dapat dihindarkan.

Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, Bureaucracy, berasal dari kata Bureau (berarti: meja) dan Cratein (berarti: kekuasaan), dimaksudkan adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja.

3333

Blau dan Page (1956) mengemukakan ”Birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang”. yang bertujuan meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali mengakibatkan adanya ketidakefisienan.

Dengan mengutip pendapat dari Mouzelis, Ismani (2001) Birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi dan setinggi-tingginya. Dari pandangan tsb tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien”.

Pendapat para ahli mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi

Bintoro Tjokroamidjojo (1984) ”Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang”. Dan tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir.

3434

Fritz Morstein Marx Dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan bahwa birokrasi adalah ”Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan”.

Riant Nugroho DwijowijotoDengan mengutip Blau dan Meyer, Dwijowijoto (2004) ”Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar”..Birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil”.

3535

Fritz Morstein Marx Dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan bahwa birokrasi adalah ”Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan”.

Riant Nugroho DwijowijotoDengan mengutip Blau dan Meyer, Dwijowijoto (2004) ”Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar”..Birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil”.

3636

Norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat

pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan

umum atau masyarakat”.

ETIKA BIROKRASI

3737

DIMENSI ETIKA DALAM ORGANISASI

Pola sikap dan prilaku yg diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yg secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yg sejalan dg tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan.

Organisasi sbg sebuah struktur hubungan antar manusia dan antar kelompok yang memilii nilai-nilai tertentu yg menjadi kode etik atau pola prilaku. menjaga nama baik organisasi.

3838

Karakteristik Organisasi yg Ideal

1. Spesialisasi/pembagian pekerjaan

2. Tingkatan berjenjang

3. Berdasarkan aturan dan prosedur kerja

4. Hubungan yg bersifat impersonal

5. Pengangkatan dan promosi anggota berdasarkan kompetensi

Menurut Max Weber (Indrawijaya,1986)

3939

1. Kerja yang ketat pada peraturan (rule)2. Tugas yang khusus (spesialisasi)3. Kaku dan sederhana (zakelijk)4. Penyelenggaraan yang resmi (formal)5. Pengaturan dari atas ke bawah (hirarkhis)6. Berdasarkan logika (rasional)7. Tersentralistik (otoritas)8. Taat dan patuh (obedience)9. Tidak melanggar ketentuan (discipline)10. Terstruktur (sistematis)11. Tanpa pandang bulu (impersonal)

Menurut Syafiie, (2004: 90):

Fungsi staf pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien, sebagai berikut :

4040

1. Bebas dari segala urusan pribadi (Personalitu Free)2. Harus mengerti tugas dan ruang lingkup kedudukannya3. Harus mengerti dan menerapkan kedudukan hukum atau memahami aturan yg menetapkan kewajiban dan

kewenangannya dlm organisasi4. Bekerja berdasarkan kontrak kerja dg kompensasi sesuai

tugas dan tanggung jawabnya5. Dapat diangkat dan dipromosikan berdasarkan prestasi dan kompetensi6. Diberikan kompensasi berdasarkan tarif standar yg sesuai

kedudukan dan tupoksinya7. Wajib mendahulukan tupoksi dari pa tugas2 lain8. Ditempatkan pada struktur karir yg jelas9. Harus berdisiplin dlm prilaku kerjanya dan dilakukan

pengawasan

Setiap anggota Birokrasi diharapkan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

Pandangan Wallis, 1989

4141

Pandangan Max Weber mengenai Model Organisasi IdealMendudukan setiap anggota organisasi dlm hirarkhi strukturalSetiap pekerjaan diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja

Setiap orang terikat dg ketat terhadap aturan dlm organisasi

Model organisasi ini bersifat mekanistis, kaku

dan impersonal (tidak pribadi)

Pandangan tsb mendapatkan Kritik

Karena tidak mengakomodasi hubungan2 yg bersifat personal dan sangat membatasi prilaku yg ketat.

Model organisasi tsb tidak menjamin interaksi dinamis.

Mode organisasi yg ideal menurut Weber, mewakili kondisi-kondisi Berbagai organisasi dlm pemerintahan

4242

Dimensi Prilaku Manusia dlm Organisasi dg nilai-nilai Etikanya mencakup beberapa dimensi sbb:

1. Dimensi hubungan antara anggota dg organisasi yg tertuang dalam perjanjian atau aturan-aturan legal

2. Hubungan antara anggota dg pejabat dlm struktur hirarkhi

3. Hubungan antara anggota organisasi dg anggota organisasi lainnya

4. Hubungan antara anggota dg masyarakat yang dilayaninya.

4343

ETIKA DALAM PEMERINTAHAN

Dalam organisasi administrasi publik, pola-pola sikap dan prilaku serta hubungan manusia dlm organisasi tsb dan hubungannya dg pihak luar diatur dlm Peraturan Perundangan yg berlaku dlm sistem hukum negara.

Adanya Etika ini diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi dalam melayani kepentingan masyarakat. Dimana tujuan yg hakiki adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.Dalam negara yg demokratis, mendahulukan kepentingan rakyat menjadi tujuan dan sekaligus etika bagi setiap penyelenggara negara dan pemerintahan, dg norma “dari, oleh, untuk rakyat”

44

ETIKA DALAM JABATANETIKA DALAM JABATAN

Para Penyelenggara Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) sebelum memangku jabatannya diwajibkan untuk mengangkat sumpah/janji sesuai peraturan dan perundang2an yg berlaku.Sumpah/janji inilah yg menjadi kesepakatan dan komitmen terhadap nilai-nilai dan standar-standar sebagai kode etik jabatan.

45

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ?

Sebagai hubungan dg masyarakat, kewajiban dan hak PNS

Peraturan dan per-undang2an yang berlaku.

Sebagai abdi negara seorang PNS terikat dg segala aturan hukum, dan mengatur jalannya pemerintahan dan hubungan antara Pemerintah dg PNS.

Pada tingkat organisasi, hubungan antara organisasi dg PNS

Sebagai unsur aparatur negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat

46

Dasar Hukum ditetapkannya Etika Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 dalam

Undang-undang Dasar 1945.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

4747

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

(PP No. 30 Tahun 1980 Pasal 2 dan 3)Kewajiban PNS terdapat 26 Butir antara lain :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.

2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dpt mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.

3. Menjujung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan PNS

4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah Jabatan berdasarkan peraturan peundang-undangan yg berlaku.

5. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dg se-baik2nya.

6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yg langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yg berlaku scr umum.

4848

7. Melaksanakan tugas kedinasan dg se-baik2nya dan dg penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab

8. Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korpri.

10.Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yg dapat membahayakan atau merugikan Negara/pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil.

11.Mentaati ketentuan jam kerja

12.Menciptakan dan memelihara suasana kerja yg baik.

13.Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negera dg sebaik-baiknya.

14.Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

15.Berpakaian rapi, sopan serta bersikap dan bertingkah lau sopan santun kepada masyarakat, sesama PNS dan terhadap atasan.

16.Hormat menghormati antara sesama warganegara yg memeluk agama /kepercayaan thd Tuhan Yang Maha Esa, yg berlainan

4949

1. Melaksanakan hal-hal yg dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah.

2. Menyalahgunakan wewenangnya.

3. Tanpa izin pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing.

4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara.

5. Melakukan kegiatan bersama-sama dg atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yg secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

6. Melakukan tindakan yg bersifat negatif dg maksud membalas dendam, thd bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungannnya.

7. Memasukkan tempat-tempat yg dapat mencemarkan kehormatan atau martabat PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan.

Larangan bagi PNS 18 butir antara lain :

5050

• Melakukan suatu tindakan atau sengaja atau tidak melakukan suaatu tindakan yg dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani.

• Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/dinas/instansi.

• Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Norma-norma sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS yg diharapkan dan dipertanggungjawabkan dalam melaksanaan tugas pengabdiannya kepada bangsa,

negara, masyarakat dan tugas-tugas kedinasan organisasinya serta pergaulan hidup sehari-hari sesama

PNS dan individu-individu di dalam masyarakat.

5151

Hubungan PNS dg Tuhan Yang Maha Esa, antara lain :

• Bertaqwa kpd Tuhan Yang Maha Esa

• Harus menghormati antar sesama warga negara pemeluk agama/kepercayaan

• Menghayati sikap kepatuhan, kelayakan, tata nilai yg berlaku dan berkembang sesuai nilai agama yg ada

Hubungan PNS dengan Negara, antara lain :• Taat kepada Pancasila dan UUD 1945, dg selalu mencoba memahami

melaksanakan dan mengamalkannya nilai-nilai moral yg terkandung di dlmnya,

• Menjujung tinggi martabat dan kehormatan bangsa dan negara dg menjaga, memelihara, mempertahanan unsur-unsur dan simbol-simbol negara sesuai kemampuan bidang tugasnya.

• Memegang rahasia negara

• Wajib memiliki dedikasi dan loyalitas kepada Negara yg diwujudkan dg sikap, prilaku dan perbuatan yg mencerminkan jawaban akan kebutuhan kegiatan negara

5252

Hubungan PNS dengan Pemerintah , antara lain :

• Wajib setia & taat pd Pemerintah RI dg wujud melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah sesuai dg bidang tugasnya

• Senantiasa meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas dirinya baik melalui pendidikan formal maupun informal

Hubungan PNS dengan Organisasi , antara lain :

• Wajib memelihara keutuhan, kekompakan, persatuan KORPRI

• Wajib memegang teguh norma kedinasan, patuh kepada pimpinan serta menjujung tinggi sikap dan kehormatan PNS yg diwujudkan dg menjalankan tugas dan kewajibannya dg baik sesuai hirarkhi yg ada

• Wajib memelihara dan menjaga keutuhan asset organisasi yg ada sebagaimana miliki sendiri

• Wajib mengutamakan kepentingan organisasi di dalam melaksanaan tugas serta siap sedia berbakti dalam tupoksi organisasi.

• Wajib memberikan suri tauladan yg baik.

• Harus mempunyai sikap loyal yg timbal balik dari atasan thd bawahan dan sebaliknya.

5353

Hubungan PNS dengan Masyarakat , antara lain :

• Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan dg wujud memberikan pelayanan secara cepat, murah dan benar.

• Menjagi integritas, martabat dan wibawa sbg aparatur negara dg berprilaku yg baik ditengah masyarakat dg memperhatikan budaya, tradisi, kebiasaan adat istiadat yg di jujung tinggi oleh masy. Setempat.

Hubungan PNS dengan diri sendiri , antara lain :

• Wajib menjaga kesehatannya dg sempurna utk menunjang pekerjaan sehari-hari baik sebagai PNS, kehidupan pribadi dan rumah tangganya.

• Wajib membina kehidupan dirinya dan keluarganya dg sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kelancaran tugas sbg PNS

5454

Profesionalisme

Keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang baik yang diperolehnya dari pendidikan formal (dokter, akuntan, pengacara dll), dari bakat (penyanyi, pelukis, pianis dll), serta dari kompetensi mengerjakan sesuatu (direktur, pegawai, pejabat dll)

Akuntabilitas Kesanggupan seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa

pun yang dilakukannya berkaitan dengan profesi serta perannya sehingga ia dapat dipercaya. Misalnya seorang auditor yang memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Ia harus dapat mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan yang dibuatnya sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Pada umumnya, penyusunan kode etik minimal didasari oleh empat aspek pertimbangan sebagai berikut:

5555

Menjaga kerahasiaanSebuah kemampuan memelihara kepercayaan dengan bersikap

hati-hati dalam memberikan informasi. Seorang profesional harus mampu menyeleksi hal-hal yang bisa diinformasikan kepada umum dan informasi yang perlu disimpan sebagai sebuah kerahasiaan.

IndependensiSikap netral, tidak memihak salah satu pihak, menyadari

batasan-batasan dalam mengungkapkan sesuatu juga merupakan salah satu pertimbangan kode etik. Misalnya, untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih dan merugikan organisasi . Seorang atasan yang bisa menjaga sikap independennya akan lebih dipercaya kedua belah pihak sehingga akan sangat membantu dalam penyelesaian kasus perselisihan yang dihadapinya.

Dalam lingkungan pemerintahan, penerapan etika birokrasi dituangkan dalam PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5656

Pelaksanaan Tugas dan Pertanggungjawaban Etik PNS

Setiap PNS harus memahami dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjujung tinggi

ketidakberpihakan terhadap semua golongan, masyarakat, individu serta tidak diskriminatif dalam

memberikan pelayanan

Setiap PNS harus menunjukkan akuntabilitasnya dengan mempertanggungjawaban seluruh

pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya baik kepada bangsa dan negara maupun masyarakat

melalui pimpinan atau atasan langsungnya.

5757

PNS di Luar Kedinasan

1. Berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yg dapat merendahkan martabat PNS

2. Tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki

3. Tidak melakukan perbuatan yg melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yg berlaku

4. Tidak menggunakan sarana dan prasarana kedinasan untuk kepentingan pribadi

5. Tidak menggunakan sarana dan prasarana kedinasan sesuai maksud dan tujuan sarana dan prasarana itu diadakan.

5858

Setiap PNS harus senantiasa membina jiwa korps dg menciptakan dan memelihara kesetiakawanan, kekompakan dan kesatuan korps PNS dalam hubungan kedinasan yg meliputi :

Pembinaan Jiwa Korsa PNS

Setiap PNS tergabung / terdaftar dg sendirinya sebagai Anggota Korps PNS.

•Hubungan PNS selaku bawahan thd atasan

•Hubungan PNS thd sesama PNS

•Hubungan PNS selaku atasan thd bawahan

•Sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS thd organisasi dan masyarakat