Upload
niayuniantiandini
View
233
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
this paper dedicated to all people who wants to know more and discoverable for everyone to get more information about economics engineering
Citation preview
MANAJEMEN PENDIDIKAN
EKONOMI TEKNIK DISUSUN OLEH :
TRIE YUNIANTI ANDINI /1206263723
Aryo Bodroseno /1206314705
Adi Januardi /1206263692
Kenny Prasetyo /1206263704
MANAJEMEN PENDIDIKAN
PENDAHULUAN
1. A. LATAR BELAKANG
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan.
Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman.
Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah
terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan,
dan saling keterkaitan antara pokok tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangannya dan masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya.
Suatu pendidikan dipandang bermutu-diukur dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan
kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional-adalah pendidikan yang berhasil
membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian. Untuk itu
perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses
pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk
mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Memberikan
kesempatan kepada setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan
kemampuannya adalah salah satu prinsip pendidikan demokratis.
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim.
Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas
siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan
aturan uu pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya
makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran
pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi
harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya
memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas sumber
daya manusia dan mutu pendidikan di indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan
wajib belajar sembilan tahun sejatinya masih menjadi pr besar bagi kita. Kenyataan yang
dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana
pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun
mengakibatkan anak-anak indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka
menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada
perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah
pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Manajemen pendidikan adalah keseluruhan (proses) yang membuat sumber-sumber
personil dan materiil sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama.
Manajemen pada pendidikan mengerjakan fungsi-fungsinya dengan jalan mempengaruhi
perbuatan orang-orang. Proses ini meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pengawasan,
penyelenggaraan dan pelayanan dari segala sessuatu mengenai urusan sekolah yang langsung
berhubungan dengan pendidikan sekolah seperti kurikulum, guru, murid, metode-metode,
alat-alat pelajaran, dan bimbingan. Juga soal-soal tentang tanah dan bangunan sekolah,
perlengkapan, pembekalan, dan pembiayaan yang diperlukan penyelenggaraan pendidikan
termasuk didalamnya.
1. B. RUMUSAN MASALAH
1. Pengertian manajemen pendidikan.
2. Tujuan dan manfaat pendidikan.
3. Fungsi manajemen pendidikan.
4. Prinsip manajemen pendidikan.
5. Bagaimana ruang lingkup manajemen pendidikan.
6. Bagaimana proses manajemen kurikulum.
7. Faktor yang memengaruhu manajemen pendidikan.
8. Bagaimana pandangan terhadap manajemen pendidikan.
9. Langkah strategis manajemen pendidikan Indonesia.
1. C. TUJUAN
1. Mengetahui dan memahami Manajemen pendidikan.
2. Mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat manajemen pendidikan.
3. Mengerti fungsi manajemen pendidikan.
4. Mengetahui prinsip dalam manajemen pendidikan.
5. Mengetahui ruang lingkup manajemen pendidikan.
6. Mengetahui proses manajemen pendidikan.
7. Mengetahui faktor yang memengaruhi manajemen pendidikan.
8. Mengetahui pandangan manajemen pendidikan.
9. Mengetahui langkah strategis Manajemen Pendidikan Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2. A. PENGERTIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN
Manajemen Pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang usianya relatif masih
muda sehingga tidaklah aneh apabila banyak yang belum mengenal. Istilah lama yang sering
digunakan adalah administrasi. Untuk memperjelas pengertian manajemen, tampaknya perlu
ada penjelasan lain yang lebih bervariasi mengenai makna manajemen.
Manajemen Pendidikan dalam kamus bahasa Belanda-Indonesia disebutkan bahwa istilah
manajemen berasal dari administratie yang berarti tata-usaha. Dalam pengertian manajemen
tersebut, administrasi menunjuk pada pekerjaan tulis-menulis di kantor. Pengertian inilah
yang menyebabkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah
disinggung, karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerjaan tulis-menulis.
Pengertian lain dari manajemen berasal dari bahasa Inggris administration• sebagai the
management of executive affairs. Dengan batasan pengertian seperti ini maka manajemen
disinonimkan dengan management•suatu pengertian dalam lingkup yang lebih luas
(Encyclopedia Americana, 1978, p. 171). Dalam pengertian Manajemen Pendidikan ini,
manajemen bukan hanya pengaturan yang terkait dengan pekerjaan tulis-menulis, tetapi
pengaturan dalam arti luas
Selain itu, Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Pengelolaan
dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu
sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah
atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan
pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. [ Rohiat. 2010. Manajemen
Sekolah, Teori Dasar dan Praktik. Bandung : PT Refika Aditama ]
Pada waktu ini istilah-istilah yang digunakan dalam menunjuk pekerjaan pelayanan kegiatan
adalah manajemen, pengelolaan, pengaturan dan sebagainya, yang didefinisikan oleh berbagai
ahli secara bermacam-macam. Antara lain :
a. Menurut Hasibuan, manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
[Hasibuan, Malayu S.P. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bina Rupa
Aksara]
b. Stoner, seperti yang dikutip Fachruddin mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses
perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan organisasi dan untuk
menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi
yang dinyatakan dengan jelas.
c. Gordon (1976) dalam Bafadal (2004:39), menyatakan bahwa manajemen merupakan
metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai
tujuan tertentu.
d. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran
(goals) secara efektif dan efisien.
e. Harold Koontz & O’Donnel dalam bukunya yang berjudul “Principles of Management”
mengemukakan, manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang
dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain.
f. Ensiclopedia of The Social Sciences, manajemen diartikan sebagai proses pelaksanaan
suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diarvasi.
g. G.R.Terry menyatakan Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang
melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan
organisasional atau maksudmaksud yang nyata.
h. Menurut Hilman Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan
orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.
i. Ricky W. Griffin berpendapat bahwa Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran
(goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan
perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar,
terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
j. Drs. Oey Liang Lee, Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
k. William H. Newman mengatakan Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan
memperoleh hasil tertentu melalui orang lain.
l. Prof. Eiji Ogawa, Manajemen adalah Perencanaan, Pengimplementasian dan Pengendalian
kegiatan-kegiatan termasuk system pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha
dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat
disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah.
m. Federick Winslow Taylor, Manajemen adalah Suatu percobaan yang sungguh-sungguh
untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan (dan organisasi
lain)atau setiap system kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan
menggunakan alat-alat perumusan.
n. Henry Fayol, Manajemen mengandung gagasan lima fungsi utama yaitu, merancang,
mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan.
o. Dalam kurikulum 1975 yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum
IIID, baik untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah
Atas, manajemen ialah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber-sumber
(personil maupun materiil) secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan
pendidikan.
Dari pengertian, Manajemen Pendidikan yang terakhir tersebut maka secara eksplisit
disebutkan bahwa manajemen sebagaimana yang digunakan secara resmi oleh Departemen
Pendidikan Nasional seperti dimuat dalam kurikulum 1975 dan kurikulum kelanjutannya,
diarahkan kepada tujuan pendidikan. Lebih luas lagi, apabila ditinjau dari definisi-definisi
yang lain, pengertian manajemen tersebut masih dapat diartikan untuk semua jenis kegiatan,
yang dapat diambil suatu kesimpulan definisi yaitu :
“Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama
antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.”
Definisi lain dari manajemen yang lebih lengkap sebagaimana dikemukakan oleh Mulyani A.
Nurhadi adalah sebagai berikut :
“Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses
pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi
pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif
danefisien”.
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam pengertian
manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan unsur penting, yaitu: (a).
usaha kerjasama, (b). oleh dua orang atau lebih, dan (c) untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam pengertian tersebut sudah menunjukkan adanya gerak, yaitu usaha
kerjasama, personil yang melakukan, yaitu dua orang atau lebih, dan untuk apa kegiatan
dilakukan, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tiga unsur tersebut, yaitu
gerak, orang, dan arah dari kegiatan, menunjukkan bahwa manajemen terjadi dalam sebuah
organisasi, bukan pada kerja tunggal yang dilakukan oleh seorang individu.
Jika pengertian Manajemen Pendidikan ini diterapkan pada usaha pendidikan maka sudah
termuat hal-hal yang menjadi objek pengelolaan atau pengaturan. Lebih tepatnya, definisi
Manajemen Pendidikan adalah sebagai berikut :
“Manajemen Pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha
kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.”
Dengan menerapkan definisi tersebut pada usaha pendidikan yang terjadi dalam sebuah
organisasi, maka definisi Manajemen Pendidikan selengkapnya adalah sebagai berikut :
“Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses
pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabug dalam organisasi
pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif
dan efisien.”
Lebih lanjut Mulyani A. Nurhadi menekankan adanya ciri-ciri atau pengertian Manajemen
Pendidikan yang terkandung dalam definisi tersebut sebagai berikut : (Mulyani A. Nurhadi,
1983, pp. 2-5)
1. Manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh
dan bagi manusia.
2. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu rangkaian
kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan
perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ; tujuan kegiatan
pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan secara umum dan tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa.
3. Proses pengelolaan itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung
dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja
yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan
pendidikan itu.
4. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat umum (skala tujuan
umum) dan yang diemban oleh tiap-tiap organisasi pendidikan (skala tujuan khusus).
5. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan
efisien.
Apa yang dikemukakan oleh Mulyani A. Nurhadi ini cukup lengkap. Tetapi apabila akan
dihubungkan dan diintegrasikan dengan definisi manajemen pendidikan yang tertera di
dalam Pedoman Kurikulum tahun 1975 Buku IIID perlu ditambahkan adanya usaha bersama
untuk mendayagunakan semua sumber-sumber (personil dan materiil). Jika unsur tersebut
dimasukkan ke dalam pengertian manajemen pendidikan, maka rumusannya adalah :
“Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses
pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabug dalam organisasi
pendidikan yang dilakukan dengan usaha bersama secara efektif dan efisien., untuk
mendayagunakan semua sumber dan potensi yang ada demi tercapainya tujuan pendidikan
yang telah ditetapkan sebelumnya.”
1. B. TUJUAN DAN MANFAAAT MANAJEMEN PENDIDIKAN
Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain:
1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif,
menyenangkan dan bermakna (Pakemb)
2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan (tertunjangnya
kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer)
4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efesien
5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi
pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan)
6. Teratasinya masalah mutu pendidikan, karena 80% masalah mutu disebabkan oleh
manajemennya
7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel
8. Meningkatkan citra positif pendidikan.
2. C. FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN
Secara umum, manajemen dapat dibagi menjadi 10 bagian, yaitu:
1.Planning
Planning adalah merencanakan atau perencanaan, yang terdiri dari 5 hal, yaitu :
a. Menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya.
b. Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan-pelaksanaan kerja untuk mencapai
efektivitas maksimum melalui proses penentuan target.
c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi
d. Mengembangkan alternatif-alternatif
e. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan.
Jika disimpulkan perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai
suatu hasil yang diinginkan dan planning adalah sebagai penetapan tujuan, policy, prosedur,
budget, dan program dari sesuatu organisasi.
2. Organizing
Organizing adalah pengelompokan kegiatan yang diperlukan yaitu penetapan susunan
organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi.
Organizing dapat pula dikatakan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam
mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung
jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dan berhasil
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian terdiri dari :
a. Menyediakan fasilitas-fasilitas perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan
untuk penyusunan rangka kerja yang efisien.
b. Mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur.
c. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi.
d. Merumuskan dan menentukan metode serta prosedur.
e. Memilih, mengadakan latihan dan pendidikan tenaga kerja dan mencari sumber-
sumber lain yang diperlukan.
3. Staffing
Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia
pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi
daya guna maksimal kepada organisasi.
4. Directing
Merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan,
saran, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
masing-masing bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar
tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Directing merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan hanya agar pegawai
melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi
mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif tertuju kepada realisasi
tujuan yang telah ditetapkan.
5. Leading
Leading adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan
orang-orang lain bertindak. Pekerjaan leading, meliputi 5 macam kegiatan, yaitu :
f. Mengambil keputusan
g. Mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara manajer dan bawahan
h. Memberi semangat inspirasi dan dorongan kepada bawahan supaya mereka
bertindak
i. Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya
j. Memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka trampil dalam
usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Coordinating
Coordinating adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan
agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubung-
hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga
terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi.
Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud, antara lain :
a. Dengan memberi instruksi
b. Dengan memberi perintah
c. Mengadakan pertemuan-pertemuan yang dapat memberi penjelasan-penjelasan
d. Memberi bimbingan atau nasihat
e. Mengadakan coaching
f. Bila perlu memberi teguran.
7. Motivating
Motivating atau pendorongan kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen
berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan
melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan tersebut.
8. Controlling
Controlling atau pengawasan, sering disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi
manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi
sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan
maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan.
9. Reporting
Reporting atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian
perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang
bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi baik secara lisan
maupun secara tulisan.
10. Forecasting
Forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran
terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti
dapat dilakukan. Misalnya, suatu akademi meramalkan jumlah mahasiswa yang akan melamar
belajar di akademi tersebut. Ramalan tersebut menggunakan indikator-indikator, seperti
jumlah lulusan SLTA dan lain sebagainya.
Sedangkan fungsi pokok manajemen pendidikan dibagi 4 macam, yaitu:
1. Perencanaan
Perencanaan program pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu :
a. Perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan
mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau sumber-sumber yang dapat
disediakan.
b. Perencanaan merupakan kegiatan untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber
yang terbatas secara efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan
Pelaksana merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata
dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan akan memiliki nilai jika
dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
3. Pengawasan
Pengawasan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan
berkesinambungan; merekam; memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan
berbagai hal yang kurang tepat; serta memperbaiki kesalahan, dan merupakan kunci
keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen.
4. Pembinaan
Pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur
organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan
dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
D. PRINSIP MANAJEMEN PENDIDIKAN
Douglas (1963:13-17) merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut :
1. Memprioritaskan tujuan diatas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja.
2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab
3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-
sifat dan kemampuannya
4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia
5. Relativitas nilai-nilai
Prinsip-prinsip diatas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus
memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan
tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan
suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan sasaran-sasaran. Ketiga bentuk
tujuan itu harus dirumuskan dalam satu kekuatan tim yang memiliki komitmen terhadap
kemajuan dan masa depan organisasi.
Drucker (1954) melalui MBO (management by objective) memberikan gagasan prinsip
manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Penerapan
pada manajemen pendidikan adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan
unsur pejabat dan fungsional dinas, dan lebih baik terapat stakeholders untuk merumuskan
visi, misi dan objektif dinas pendidikan.
Pada tingkat sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siswa, orang tua siswa,
masyarakat dan stakeholders duduk bersama membahas rencana strategis sekolah dengan
mengembangkan tujuh langkah MBO yaitu:
1. Menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai sekolah
2. Menganalisis apakah hasil akhir itu berkaitan dengan tujuan sekolah
3. Berunding menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan
4. Menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran
5. Menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasaran
6. Menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh
atasan
7. Lakukan monitoring dan buat laporan.
E. RUANG LINGKUP MANAJEMEN PENDIDIKAN
Gambaran menyeluruh tentang ruang lingkup manajemen pendidikan sebagai proses
tampak pada tabel berikut ini:
BidangTugas Peserta
didik
Tenaga
pendidik dan
kependidikan
Keuangan Sarana
dan
prasarana
Humas Layanan
khusus
Kurikulum
dan
pembelajaran
Perencanaan V V V V V V V
Pengorganisasian V V V V V V V
Pengarahan V V V V V V V
Pengendalian V V V V V V V
Secara yuridis, ruang lingkup manajemen pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala
sekolah di sekolah mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Sekolah/Madrasah adalah :
1) Rencana program sekolah
2) Pelaksanaan program sekolah
3) Kepemimpinan
4) Pengawasan/evaluasi
5) Sistem informasi manajemen
F. URGENSI MANAJEMEN PENDIDIKAN
Dalam ranah aktivitas, implementasi manajemen terhadap pengelolaan pendidikan
haruslah berorientasi pada efektivitas (ketepatgunaan) terhadap segala aspek pendidikan baik
dalam pertumbuhan, perkembangan, maupun keberkahan (dalam perspektif syariah). Berikut
ini merupakan urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan:
a) Manajemen Kurikulum
1) Mengupayakan efektifitas perencanaan
2) Mengupayakan efektifitas pengorganisasian dan koordinasi
3) Mengupayakan efektifitas pelaksanaan
4) Mengupayakan efektifitas pengendalian/pengawasan
b) Manajemen Personalia
Manajemen ini berkisar pada staff development (teacher development), meliputi
(Pengembangan Staff dan Guru):
1) Training (Pelatihan)
2) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
3) Inservice Education (Intern Pendidikan/Pendidikan Lanjutan)
c) Manajemen Siswa
1) Penerimaan Siswa (Daya Tampung, Seleksi)
2) Pembinaan Siswa (Pengelompokkan, Kenaikan Kelas, Penentuan
Program, Ekskul)
3) Pemberdayaan OSIS
d) Manajemen Keuangan
Dalam keuangan pengelolaan pendidikan, manajemen harus berlandaskan pada prinsip:
efektivitas(ketepatgunaan), efisiensi (penghematan) dan pemerataan. Dalam kaitannya dengan
uang dan pendidikan, pegawai administrasi sekolah memiliki tugas dan harus bertanggung
jawab dalam hal-hal sebagai berikut :
1) Hubungan dengan masyarakat
2) Penyusunan dan pengembangan rencana anggaran pengeluaran belanja
sekolah (RAPBS)
3) Penataran
4) Pengaturan pemasokan
5) Perencanaan dan peningkatan fasilitas sekolah
6) Pelaksanaan apa yang telah direncanakan
7) Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah/laporan keuangan
e) Manajemen Lingkungan
Urgensi manajemen terhadap lingkungan pendidikan bertujuan dalam merangkul seluruh
pihak terkait yang akan berpengaruh dalam segala kebijakan dan keberlangsungan
pendidikan, dan memberdayakan masyarakat sekitar sekolah.
G. PANDANGAN TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN
Untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan, perlu
disampaikan pandangan tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan:
a. Manajemen sebagai suatu system
Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian
yang saling berhubungan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
b. Manajemen sebagai suatu proses
Manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian
tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu
proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer.
c. Manajemen sebagai proses pemecahan masalah
Proses manajemen dalam prakteknya dapat dikaji dari proses pemecahan masalah
yang dilaksanakan oleh semua bagian/ komponen yang ada dalam organisasi. Secara
konkrit dalam organisasi pelayanan pendidikan, seperti yang dilakukan di Dinas
Pendidikan yaitu, identifikasi masalah à perumusan masalah à dilanjutkan dengan
langkah-langkah pemecahan masalah. Melalui tahapan tersebut diharapkan tercapai
hasil kegiatan secara efektif dan efisien. Dari beberapa pandangan di atas, dapat
disimpulkan ada dua alasan mendasar, mengapa manajemen perencanaan pendidikan
diperlukan, yaitu :
1) Untuk mencapai ketuntasan Wajar 9 tahun, manajemen pendidikan
dibutuhkan sebagai kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yaitu
ketercapaian APK sebesar 95% dan juga tujuan institusi pendidikan itu
sendiri.
2) Untuk menyukseskan ketuntasan Wajar 9 Tahun, manajemen pendidikan
diperlukan sebagai proses pemecahan masalah yang dihadapi dalam upaya
pencapaian tujuan.
H. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang intinya adalah
mempelajari tentang perilaku manusia dalam kegiatannya sebagai subjek dan objek. Secara
filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antarmanusia, iklim organisasi (konteks
organisasi) dan sistem yang dianut. Ketiga interaksi tersebut, baik secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama saling berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Dengan
demikian dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen
pendidikan adalah:
1) interaksi antarmanusia
2) iklim organisasi
3) sistem pendidikan yang dianut (sisdiknas)
4) lingkungan eksternal
I. HAKIKAT STRATEGI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
ORGANISASI PENDIDIKAN
1. Visi
Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk
memandu perumusan visi sekolah. Dengan kata lain, visi adalah pandangan jauh ke depan
kemana sekolah akan dibawa. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh
sekolah, agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan
perkembangannya. Gambaran tersebut tentunya harus didasarkan pada landasan yuridis, yaitu
undang-undang pendidikan dan sejumlah peraturan pemerintahnya, khususnya jumlah
pendidikan nasional sesuai jenjang dan jenis sekolahnya dan juga sesuai dengan profil sekolah
yang bersangkutan. Dengan kata lain, visi sekolah harus tetap dalam koridor kebijakan
pendidikan nasional tetapi sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat yang dilayani.
Tujuan pendidikan nasional sama tetapi profil sekolah khususnya potensi dan kebutuhan
masyarakat yang dilayani sekolah tidak selalu sama. Oleh karena itu dimungkinkan sekolah
memiliki visi yang tidak sma dengan sekolah lain, asalkan tidak keluar dari koridor nasional
yaitu tujuan pendidikan nasional. Visi juga dapat dilihat sebagai pandangan kedepan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
• Berorientasi kemasa depan yang lebih baik , bukan status quo
• Antisipasi tentang kecenderungan perkembangan sejarah , budaya dan nilai-nilai
yang dianut organisasi
• Keunikan (kekhasan) dan kompetensi yang ditonjolkan
• Standart keunggulan, mewujudkan cita-cita yang tinggi dan ambisi yang kuat
• Rangsangan insprisasi, antusiasme, dan komitmen
• Kejalan atau sebagai arah untuk ,mencapai tujuan.
2. Misi
Misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasikan visi tersebut. Karena visi harus
mengakomodasi semua semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah, maka
misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memnuhi kepentingan masing-masing
kelompok yang terkait dengan sekolah. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan
tugas pokok sekolah dan kelompok-kelompok kepenting yang terkait dengaan sekolah.
Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan
dalam visi dengan berbagai indikatornya.
3. Sasaran
Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan. Tujuan merupakan
“apa” yang akan dicapai/dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan “kapan’ tujuan akan
dicapai. Jika misi dan misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, maka tujuan dikaitkan
dengan jangka waktu 3-5 tahun. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan
wujud sekolah menuju visi yang telah dicanangkan.
Jika visi merupakan gambaran sekolah di masa depan secara utuh (ideal), maka tujuan
yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 tahun mungkin belum se ideal visi atau belum
selengkap visi. Dengan kata lain, tujuan merupakan tahapan untuk mencapai visi.
4. Tujuan Situasional
Setelah tujuan sekolah (tujuan jangka menengah) dirumuskan, maka langkah selanjutnya
adalah memetapkan sasaran /target/ tujuan situasional/ tujuan jangka pendek. Sasaran adalah
penjabaran yaitu sesuatu yang akan dihasilkan/dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu lebih
singkat dibandingkan tujuan sekolah. Rumusan sasaran harus selalu mengandung
peningkatan, baik peningkatan kualitas, efektifitas, produktivitas, maupun efisiensi (bisa salah
satu atau kombinasi). Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif, maka sasaran harus dibuat
spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator-indikator yang rinci. Meskipun
sasaran bersumber dari tujuan namun dalam penentuan sasaran yang mana dan berapa besar
kecilnya sasaran, tetap harus didasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah.
b. Mengindentifikasi Tantangan Nyata Sekolah
Pada tahap ini, sekolah melakukan analisis output sekolah yang hasilnya berupa
identifikasi tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Tantangan adalah selisih (ketidak
sesuaian) antara output sekolah saat ini dan output sekolah yang diharapkan di masa yang
akan datang (tujuan sekolah). Output sekolah saat ini dapat dengan mudah diidentifikasi,
karena tersedia datanya. Akan tetapi bagaimanakah caranya mengindetifikasi output sekolah
yang diharapkan, sehingga output yang diharapkan tersebut cukup realistis? Caranya, perlu
dilakukan analisis prakiraan (forecasting) lengkap dengan asumsi-asumsinya untuk
menemukan kecenderungan-kecenderungan yang diharapkan di masa depan.
Pada umumnya, tantangan sekolah bersumber dari output sekolah yang dapat dikategorikan
menjadi empat yaitu kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efesiensi. Kualitas adalah
gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukan
kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau tersirat. Dalam konteks
pendidikan, kualitas yang dimaksud adalah kualitas output sekolah yang bersifat akademik
(misal; NEM dan LKIR) dan non akademik (misal; olah raga dan kesenian). Mutu output
sekolah dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input dan proses persekolahan.
Produktivitas adalah perbandingan antara output sekolah dibanding input sekolah. Baik output
maupun input sekolah adalah dalam bentuk kuantitas. Kuantitas input sekolah, misalnya
jumlah guru, model sekolah, bahan, dan energi. Kuantitas output sekolah, misalnya; jumlah
siswa yang lulus sekolah setiap tahunnya. Contoh produktivitas, misalnya, jika tahun ini
sebuah sekolah lebih banyak meluluskan siswanya dari pada tahun lalu dengan input yang
sama (jumlah guru, fasilitas, dsb.), maka dapat dikatakan bahwa tahun ini sekolah tersebut
lebih produktif dara pada tahun sebelumnya. Efektifitas adalah ukuran yang menyatakan
sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan,
efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Efisiensi dapat
diklarifikasikan menjadi dua yaitu efisiensi internal dan efesiensi eksternal. Efisiensi internal
menunjuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi belajar) dan input
(sumberdaya) yang digunakan untuk memproses/menghasilkan output sekolah. Efesiensi
internal biasanya diukur dengan biaya – efektivitas. Setiap penilaian biaya-efektifitas selalu
memerlukan dua hal, yaitu penilaian ekonomik untuk mengukur biaya masukan (input) dan
penilaian hasil pembelajaran (prestasi belajar, lama belajar, angka putus sekolah).
b. Merumuskan Sasaran (tujuan situasional)
Berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi sekolah, maka dirumuskanlah sasaran/ tujuan
situasional yang akan dicapai oleh sekolah. Meskipun sasaran dirumuskan berdasarkan atas
tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah, namun perumusan sasaran tersebut harus tetap
mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah merupakan sumber pengertian (sumber referensi)
bagi perumusan sasaran sekolah. Karena itu, sebelum merumuskan sasaran sekolah yang akan
dicapai, setiap sekolah harus memiliki visi, misi dan tujuan sekolah.
1. Mengindentifikasi Fungsi-fungsi yang Diperlukan untuk Mencapai sasaran
Setelah sasaran dipilih, maka langkah berikutnya adalah menindentifikasi fungs-fungsi
yang perlu dilibatkan untuk mencapai sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat
kesiapannya. Fungsi-fungsi yang dimaksud, misalnya, fungsi proses belajar mengajar
beserta fungsi-fungsi pendukungnya yaitu fungsi pengembangan kurikulum, fungsi
perencanaan dan evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi pelayanan
kesiswaan, fungsi pengembangan iklim akademik sekolah, fungsi hubungan sekolah
masyarakat, dan fungsi pengembangan fasilitas.
2. Melakukan Analisis SWOT
Setelah fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai sasaran diidentifikasi, maka
langkah berikutnya adalah menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya
melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, opportunity, and Threat) Analisis SWOT
dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan
fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Alternatif Langkah Pemecahan Persoalan
Dari hasil analisis SWOT, maka langkah berikutnya adalah memilih langkah- langkah
pemecahan (peniadaan) persoalan, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi
yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada persoalan, yang sama artinya
dengan ada ketidak siapan fungsi, maka sasaran yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.
Oleh karena itu, agar sasaran tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah
ketidak siapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut langkah-
langkah pemecahan persoalan, yang hakekatnya merupakan tindakan mengatasi makna
kelemahan dan/atau ancaman, agar menjadi kekuatan dan/atau peluang, yakni dengan
memanfaatkan adanya satu/lebih faktor yang bermakna kekuatan dan/atau peluang.
4. Menyusun Rencana dan Program Peningkatan Mutu
Berdasarkan langkah-langkah pemecahan persoalan tersebut, sekolah bersama-sama
dengan semua unsur-unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan jangka
panjang, beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. Sekolah tidak
selalu memiliki sumberdaya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bagi pelaksanaan
MPMBS, sehingga perlu dibuat skala prioritas untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
5. Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu
Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan yang telah disetujui bersama
antara sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat, maka sekolah perlu mengambil langkah
proaktif untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan guru
hendaknya mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang tersedia semaksimal mungkin,
menggunakan pengalaman- pengalaman masa lalu yang dianggap efektif, dan menggunakan
teori-teori yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah dan
guru bebas mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program yang
diproyeksikan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu, sekolah
harus dapat membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan birokrastis yang biasanya banyak
menghambat penyelenggaraan pendidikan.
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sekolah perlu mengadakan evaluasi
pelaksanan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek
dilakukan setiap akhir caturwulan untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap.
Bilamana pada pada satu catur wulan dinilai adanya faktor-faktor yang tidak mendukung,
maka sekolah harus dapat memperbaiki pelaksanaan program peningkatan mutu pada catur
wulan berikutnya. Evaluasi jangka menengah dilakukan pada setiap akhir tahun, untuk
mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu telah mencapai sasaran-sasaran mutu
yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi ini akan diketahui kekuatan dan
kelemahan program untuk diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.
7. Merumuskan Sasaran Mutu Baru
Sebagaimana dikemukakan terdahulu, terdahulu hasil evaluasi berguna untuk dijadikan alat
bagi perbaikan kinerja program yang akan datang. Namun yang tidak kalah pentingnya, hasil
evaluasi merupakan masukan bagi sekolah dan orang tua peserta didik untuk merumuskan
sasaran mutu baru untuk tahun yang akan datang.
J. STRATEGI, TANTANGAN DAN SOLUSI PENDIDIKAN NASIONAL
1. Strategi Pendidikan nasional
Untuk mengantisipasi permasalahan pada pembangunan jangka panjang kedua ini pemerintah
melalui kebijakan pembangunan pendidikan antara lain :
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia
berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan
kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara
optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat
mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum,
berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik,
penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan
setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat
pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga
dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan
prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh
masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif
dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah,
terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh
komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai
dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil,
menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber
daya lokal.
Kemudian kebijakan tersebut dituangkan ke dalam program-program pembagunan antara
lain :
1. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Pendidikan Tinggi
4. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
5. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional
6. Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Kemampuan Sumber
Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek
Sedangkan untuk Manajemen pendidikan nasional sebagaimana diuraikan di atas
Tilaar dalam bukunya membagi ke dalam 4 bagian, yaitu : Pertama, membahas masalah
pokok pengembangan Sistem Pendidikan Nasional, yang mengacu kepada UU No. 2 tahun
1989 tentang Sisdiknas. Menurutnya Sisdiknas perlu dikelola sebagai suatu sub sistem dari
sistem manajemen pembangunan nasional. Dalam hal ini Tilaar mengusulkan gagasan untuk
menyusun suatu sistem pendidikan dan pelatihan nasional terpadu (Sisdiklatnas), alasannya
adalah karena masalah tenaga kerja terampil telah dan akan merupakan masalah serius yang
perlu segera ditanggulangi dalam Raencana Pembangunan Jangka Panjang kedua. Pada bab
ini dimuat secara ekstensif dan analitik mengenai manajemen pendidikan dasar.
Kedua, bagian ini dikemukakan tiga kasus manajemen pendidikan yang manyangkut fungsi
dan peran pendidikan swasta, pendidikan tinggi dan pendidikan didaerah terpencil; Mengenai
pendidikan swasta mengambilk kasus lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh PGRI,
yaitu dibahas mengenai kemitraan pendidikan swasta dalam Sisdiknas dalam usaha mencari
jati diri dari lembaga-lembaga pendidikan itu. Menurut Tilaar kebijakan pengembangan dan
pengelolaan pendidikan swasta dewasa ini cenderung menuju konformisme yang berarti
mematikan jatdiri pendidikan swasta sendiri. Konformisme akan mematikan kreativitas,
inovasi yang justru mrupakan pupuk bagi suatu kehidupan yang dinamis.
Mengenai pendidikan tinggi memerlukan oreientasi kelembagaan dan program secara terus
menerus kepada dinamika masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang
sesuai dengan dan tentunya manajer-manajer pendidikan yang profesional. Dan mengenai
pendidkan daerah terpencil berkisar pada masalah pemerataan pembangunan dan
penanggulangan kemiskinan.
Ketiga, Tilaar menjelaskan pertama tentang hasil manajemen pendidikan, yaitu
kesenjangan mutu pendidikan dan tenaga pendidika yang menjalankan dan mengelola
sisdiknas, khususnya tenaga guru pada jenjang SD. Kedua, tentang pendidikan dalam
globalisasi, dimana Tilaar menghimbau negara-negara berkembang tentang perlunya
terobosan baru dalam strategi pendidikan guru. Diantaranya dikemukakan tetang pendidikan
guru yang profesional untuk menghadapi masyarakat teknologi dan informasi, serta profesi
guru sebagai manajer pendidikan untuk mempersiapkan masyarakat masa depan.
Keempat, bagian ini Tilaar mengembukakan pemikirannya tentang fungsi dan peran Sisdiknas
sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang kedua, untuk
mempersiapkan masyarakat Indonesia memasukai dan menghadapi masyarakat industri
modern. Dalam hal ini Tilaar mengemukakan sepuluh kecendrungan (megatrends) dari
Sisdiknas. Yang salah satunya adalah menenagi manajemen pendidikan yang rasiona, terpadu,
serta dikelola para manajer pendidikan yang profesional.
Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu
pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan
menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain memlalui berbagai pelatihan dan
peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta
peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan
belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagaian sekolah, terutama di kota-kota,
menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun Sebagian lainnya
masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor
yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.
Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan
educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini
melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih
semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini
akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang
diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan
education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang
memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan
output pendidikan.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah
sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-
kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan
demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan
memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan
pendidikan nasional.
Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan
pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih
banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan,
monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akunfabilitas, sekolah tidak
mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada
masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan
dengan pendidikan.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah
satunya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan,
melalui manajemen sekolah (School Based Management).
Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management dapat didefinisikan dan
penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan
semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses
pengembilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan
mutu sekolah dalam pendidikan nasional.
Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai
sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu
kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah
kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan
dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang-
dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil
keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat,
kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan
sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan
mutu sekolah. Dengan demikian, secara bertahap akan terbentuk sekolah yang memiliki
kemandirian tinggi
2. Tantangan dan Solusi Mengatasi Masalah Pendidikan Nasional
Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia mendapat roh baru dalam pelaksanaanya
sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maka Visi pembangunan
pendidikan nasional adalah “ Terwujudnya Manusia Indonesia Yang Cerdas, Produktif dan
Berakhlak Mulia “. Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam
pembangunan pendidikan nasional :
1. Sistem pendidikan yang efektif, efisien.
2. Pendidikan Nasional yang merata dan bermutu.
3. Peran serta masyarakat dalam pendidikan.
Permasalahan klasik di dunia pendidikan dan sampai saat ini belum ada langkah-langkah
strategis dari pemerintah untuk mengatasinya antara lain;
1. Kurangnya Pemerataan kesempatan pendidikan. Sebagian besar masyarakat merasa
hanya memperoleh kesempatan pendidikan masih terbatas di tingkat sekolah dasar.
2. Rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah angka pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia, yang
kenyataanya tidak hanya dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja. Namun adanya
perbedaan yang cukup besar antara hasil pendidikan dan kebutuhan kerja.
3. Rendahnya mutu pendidikan. Untuk indikator rendahnya mutu pendidikan dapat
dilihat dari tingkat prestasi siswa. Semisal kemampuan membaca, pelajaran IPA dan
Matematika. Studi The Third International Mathematic and Science Study Repeat
TIMSS-R pada tahun 1999 menyebutkan bahwa diantara 38 negara prestasi siswa
SMP Indonesia berada pada urutan 32 untuk IPA dan 34 untuk Matematika.
3.Guru Dan Kualitas Pendidikan.
Guru merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Namun
demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi
oleh kemampuan profesional, faktor kesejahteraannya, dll. Dewasa ini persoalan guru masih
ada muncul yaitu dengan jumlah kekurangan guru yang cukup besar khususnya di daerah-
daerah terpencil maka kita juga tidak dapat berharap akan terciptanya kualitas pendidikan.
Disamping itu masalah distribusi guru juga tidak merata, baik dari sisi daerah maupun dari
sisi sekolah. Dalam banyak kasus, ada SD yang hanya memiliki tiga hingga empat orang guru
sehingga mereka harus mengajar secara paralel dan simultan.
Belum lagi hal yang berkaitan dengan prasyarat akademis, baik itu menyangkut
pendidikan minimal maupun kesesuaian latar belakang bidang studi dengan pelajaran yang
harus diberikan. Semisal, masih cukup banyak guru SMA/SMK yang belum berkualifikasi
pendidikan sarjana atau strata satu. Seperti yang bersyaratkan dalam UU Guru dan Dasar.
Sejak awal pembahasan UU Guru dan Dosen, pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat
luas adalah : “ Untuk siapa UU Guru dan Dosen tersebut ? “ hal ini mengemuka karena ada
kekhawatiran UU tersebut tidak dapat memayungi seluruh guru. Dengan kata lain ditakutkan
adanya proses diskriminasi antara guru PNS dan guru swasta. Khusus posisi guru swasta
selama ini memang seolah-olah tidak dipayungi oleh UU yang ada meskipun secara eksplisit
sudah tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas). Dari sudut UU kepegawaian jelas tidak menkhususkan untuk guru, karena yang
diatur adalah pegawai pemerintah (PNS) sedangkan dari sudut UU Ketenagakerjaan juga akan
sangat sulit karena penyelenggara pendidikan adalah yayasan. Sehingga guru tidak dapat
dikatagorikan sebagai tenaga kerja atau buruh. Bisa dikatakan sebelum UU Guru dan Dosen
disahkan, guru-guru tidak mempunyai payung hukum yang jelas. Yang memang mengatur
segala sesuatu secara khusus yang menyangkut guru, seperti halnya dengan UU Tenaga Kerja
dan UU Kepegawaian.
UU Guru dan Dosen mendapatkan sambutan yang hangat, terutama dari kalangan
pendidik. UU ini dianggap bisa menjadi payung hukum unuk guru dan dosen tanpa adanya
perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Meskipun di beberapa bagian masih
sangat hangat diperbincangkan dan menjadi perdebatan yang sangat seru. UU Guru dan
Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum
diatur secara rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru,
kompetensi dll. Yang perlu digaris bawahi dan mendapat sambutan positif dari masyarakat
terhadap UU Guru dan Dosen adalah hal-hal yang menyangkut :
1. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.
2. Hak dan kewajiban.
3. Pembinaan dan pengembangan.
4. Penghargaan,
5. Perlindungan
6. Organisasi profesi dan kode etik.
Ada beberapa hal dalam UU Guru dan Dosen yang sampai saat ini masih hangat dibicarakan,
hal-hal tersebut adalah :
1. Standardisasi.
- Standardisasi penyelenggaraan pendidikan. sampai saat ini cukup banyak penyelenggara
pendidikan (yayasan-yayasan) yang tidak jelas keberadaannya. Dalam pelaksanaanya banyak
lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar mutu pelayanan pendidikan dan standart
mutu pendidikan yang diharapkan. Hal ini disebabkan yayasan-yayasan tersebut terkesan
memaksakan diri untuk mendirikan lembaga pendidikan, sehingga banyak lembaga
pendidikan yang tidak layak, karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari
memadai, guru yang tidak kompeten, organisasi yang tidak dikelola dengan baik dll.
Penyelenggara pendidikan seperti diatas jumlahnya cukup besar di indonesia. Dengan
lahirnya UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas
mutu pelayanan pendidikan di masyarakat baik itu negeri maupun swasta.
- Standardisasi kompetensi guru.
Hal ini akan tercantum pada pasal 8 UU Guru dan Dosen yang menjelaskan tentang
Sertifikat Profesi Pendidik. Pasal 8 menyebutkan : ”Guru wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Banyak pihak mengkhawatirkan
program sertifikasi ini (yang diselenggarakan oleh LPTK) nantinya akan menimbulkan
masalah baru di dunia pendidikan, terutama yang mengarah pada terciptanya lembaga yang
menjadi sarang kolusi dan korupsi baru. Yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi
pendidikan bangsa. Sedang semangat dari pasal ini adalah untuk meningkatkan kompetensi
pendidik itu sendiri, serta berusaha lebih menghargai profesi pendidik. Dengan sertifikasi
diharapkan lebih menghargai profesi guru, dan meningkatkan mutu guru di Indonesia. Hal ini
dilakukan sebagai langkah menjadikan guru sebagai tenaga profesional.
1. Kesejahteraan atau Tunjangan.
11 item Hak Guru yang tercantum pada pasal 14 UU Guru dan Dosen adalah bentuk
penghargaan pemerintah dan masyarakat kepada guru. Untuk indikator penghasilan guru PNS
sudah diatur Pasal 15 ayat 1. Guru berhak untuk mendapatkan tunjangan, yaitu :
1. Tunjangan profesi.
2. Tunjangan Fungsional.
3. Tunjangan Khusus.
Tiga jenis tunjangan diatas diatur dalam pasal 16,17 dan 18 UU Guru dan Dosen.
Tunjangan profesi diberikan kepada guru baik guru PNS ataupun guru swasta yang telah
memiliki sertifikat pendidik.
Disamping tunjangan diatas, guru juga berhak untuk memperoleh ”maslahat tambahan”
yang tercantum dalam pasal 19 UU Guru dan Dosen. Maslahat Tambahan tersebut meliputi :
1. Tunjangan pendidikan.
2. Asuransi pendidikan.
3. Beasiswa.
4. Penghargaan bagi guru.
5. Kemudahan bagi putra-putri guru untuk memperoleh pendidikan.
6. Pelayangan kesehatan.
7. Bentuk kesejahteraan lain.
UU Guru dan Dosen mungkin masih harus di perdebatkan dalam rangka memperbaikinya
di masa yang akan datang. Apalagi ada beberapa hal memang tidak serta merta dapat
dilaksanakan. Pemberian tunjangan kepada seluruh guru, akan sangat terganturng anggaran
pemerintah. Sehingga pada saat anggaran pendidikan belum mencapai 20% dari APBN maka
akan sangat sulit dilaksanakan. Demikian pula dengan program sertifikasi dll, masih
memerlukan proses untuk pelaksanaan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Namun
diharapkan dengan adanya 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen diharapkan akan memperbaiki
mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses
pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabug dalam organisasi
pendidikan yang dilakukan dengan usaha bersama secara efektif dan efisien., untuk
mendayagunakan semua sumber dan potensi yang ada demi tercapainya tujuan pendidikan
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain:
1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif,
menyenangkan dan bermakna (Pakemb)
2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan (tertunjangnya
kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer)
4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efesien
5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi
pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen
pendidikan)
6. Teratasinya masalah mutu pendidikan, karena 80% masalah mutu disebabkan oleh
manajemennya
7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel
8. Meningkatkan citra positif pendidikan