Pertemuan VIIIModul XII Good Governance dan Good Corporate GovernenceRengganis Banitya Rachmat

EKMA4116 Manajemen

KEGIATAN BELAJAR 1

GOOD G0VERNANCE

Good GovernanceGood governance tata kelola yang baik suatu proses yang mengarahkan terciptanya kekuatan dan kewewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan sosial dan ekonomi mereka.

4 Asas good governance: transparansi (transparency), pertanggungjawaban (accountability), kewajaran atau kesetaraan (fairness), dan kesinambungan (sustainibility)

Government GovernanceGovernment: badan yang menjalankan pemerintahan suatu negara atay bagian negara seperti propinsi dan turunannya

Governance: interaksi kelembagaan yang meluas, tidak sekadar terpusat pada pemerintah (negara) tetapi bergeser ke suatu proses interaksi kepemerintahan yang melibatkan unsur diluar struktur pemerintahan yang strategis

Democratic governance good governance, sistem politik dan pemerintahan yang dikelola secara adil, transparan, akuntable, serta melibatkan peran masyarakatAuthoritarian governance bad governance, dengan praktik korupsi dan penyelewengan kekuasan lain

Kriteria untuk membentuk good governanceAdanya legitimasi/dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap institusi publikAdanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan Aspirasi/kepentingan bagi setiap institusi maupun kelompok-kelompok masyarakat yang adaAdanya keadilan serta keangkan legal yang berupa kepastian hukumAdanya akuntabilitas dan transparasi dalam mekanisme birokrasiTersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebasTerciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publikTerbentuknya kerja sama yang baik antara pemerintah dan civil society organization

Element GovernanceAkhmad Syakhorza 3 domain governance yang tidak terpisahkan dalam satu sistem satu negara

Elemen penyelenggara negara Sebagai penggerak ekonomi, pelaksana kewenangan politik, dan pengatur administratif yang berhubungan dengan urusan warga negara, mengelola proses, dsb- Economic governance: proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi aktifitas ekonomi- Political governance: proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan negara secara legitimate & authoritative- Administrative governance sistem implementasi kebijakan yang memungkinkan sektor publik berjalan secara efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka

Element Governance2. Element Masyarakat terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada negara yang mampu menjalankan pemerintahan secara baik dan komunitas bisnis yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan, akan tetapi juga bergantung kepada komunitas masyarakat yang terlibat dalam segala aktifitas

3. Elemen Pelaku bisnis sering disebut sebagai Good Corporate Governance

Ciri-Ciri good Governance (1)Braton & Rothchild (1994) ciri-ciri good governancePenyelenggaraan pemerintahan, harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)Penyelenggaraan pemerintahan diletakan pada mekanisme yang jelas dan diinformasikan pada semua pihak (transparansi)Penyelenggaraan pemerintahan harus bersifat terbuka sehingga dapat menerima kritik dari pihak lain guna memperbaiki kinerjanya (equitable)Pemerintah diselenggarakan dengan menegakan peraturan yang ada (rule of law)Penyelenggaraan pemerintah harus mengakomodasi kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta

Ciri-Ciri good Governance (2)Penyelenggara pemerintahan harus didukung oleh sumber daya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas-tugasnya (capability)Penyelenggaraan pemerintahan harus peka terhadap perubahan yang ada dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu (responsif-adaptif)Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu memilah dan memisahkan kepentingan pribadi dan kelompok dengan kepentingan umum/kenegaraan (profesionalisme)Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dan kapasitas yang ada secara optimal (efektif dan efisien)

Peranan Good GovernancePemberdayaan Masyarakat masyarakat sipil sebagai kontrol politik, memiliki posisi amat strategis secara politik, karena sebagai organ vital demokrasi di luar struktur kelembagaan formal Pelayanan Publik untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah membutuhkan suatu perubahan paradigma/pola pikir untuk mencari kombinasi yang tepat antara pendekatan bottom up dengan top down, partial dengan comperhensive serta keseimbangan antara inward looking dengan outward looking. Salah satu langkah-langkahnya adalah (modul 12 hal. 12.13)

Peranan Good GovernanceKorupsi dan good governance penerapan good governmance di negara kita menghadapi hambatan besar di tengah masyarakat yang korup dan kekuatan civil society yang masih lemah Pemberantasan korupsi merupakan agenda utama proyek governance

Pemerintah daerah dan Good Governance Pemerintah daerah sedang menerapkan dan menegakan good governance (dampak dari pertemuan local governance thn 2002) yang menghasilkan 6 kesepakatan (Modul 12 hal. 12.15)

KEGIATAN BELAJAR 2

GOOD CORPORATE G0VERNANCE

Good Corporate Governance (GCG)suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan/meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka panajang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandasan peraturan perundang-undangan moral dan etika

Definisi lainnya di modul 12 hal 12-23-12-24

Good Corporate Governance (GCG) (1)3 poin penting dari konsep GCG adalah:Keberhasilan staf dan pemimpin mengelola berbagai sumber daya organisasi yang mampu mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan dan risiko secara lebih efektif dan efisien, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya, budaya perusahaan, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi perusahaan, etika, nilai dan sistem

Sejumlah prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahan yang mengelola aktifitas operasional perusahaan secara lebih efisien, efektif, bertanggung jawab dan menguntungkan bisnis perusaan serta mencapai sasaran strategis dengan menggunakan berbagai praktek bisnis yang baik, sesuai dgn peraturan yang berlaku dan sesuai dengan nilai kemasyarakatan

Good Corporate Governance (GCG) (2)Sejumlah peraturan yang mengandalkan perusahaan untuk meraih keuntungan dan pertambahan nilai lainnya bagi pihak pemegang kepentingan seperti pemerintah, pemegang saham, pimpinan perusahan, karyawan, dan bagi perusahaan itu sendiri

Landasan hukum Good Corporate Governance di Indonesia (modul 12 hal 12.27-12.28)

Tujuan Penerapan GCGMemaksimalkan aktivitas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaanMengoptimalkan nilai perusahaan dalam kurun waktu yang panjang dgn meningkatkan penerapan prinsip good governance, dengan harapan mampu bersaing secara national maupun internationalMemaksimalkan pengelolaan perusahaan secara profesional, tertib aturan, transparansi, efisiens, memberdayakan fungsi, dan mandiriMengoptimalkan pengelolaan risiko dan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktifMeningkatkan nilai investasi perusahaanMembudayakan setiap pimpinan membuat dan melaksanakan keputsan berlandasan pada nilai moral yang tinggiMeningkatkan kontribusi dan peranan perusahaan dalam perekonomian national

Struktur Governance & Mekanisme GovernanceStruktur governance: membicarakan struktur hubungan pertanggungjawaban dan peran bagian-bagian perseroan, seperti pemegang saham, komisaris, dan direksi

Mekanisme governace: membahas mekanisme kerja dan interaksi aktual antar bagian perseroan tersebut.

Governance structure sangat mempengaruhi Governance process

Prinsip-Prinsip GCGTransparansi (transparancy)Pengungkapan (disclosure)Kemandirian (independence)Pertanggungjawaban (responsibility)Kewajaran (fairness)

Modul 12 hal. 12.28-12.29

Elemen GCGSyakhorza corporate governance terdiri dari 6 element:Fokus kepada boardHukum dan peraturanPengelolaan Sumber Daya dengan Kaidah E3P (efisien, efektif, ekonomis, dan produktif)Transparansi, Akuntability, Responsibility, Independency, dan fairness (TARIF)Tujuan perusahaanPengendalian strategik

Pendekatan dan Ruang Lingkup GCGPendekatan Moral menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, taat pada peraturan, menjalankan pekerjaan sesuai nilai agama yang dianut, dan selalu bertindak untuk kepentingan bersamaPendekatan Kesisteman (penerapan GCG bagi unsur dalam perusahaan; berdasarkan bidang/fungsi; bagi pimpinan)Pendekatan budaya melalui penerapan pedoman perilaku etis yang berlaku bagi seluruh pelaku didalam perusahaan

Hambatan penerapan GCGHambatan utama penegakan GCG adalah Korupsi, yang dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran.

Faktor permintaan:Regulasi dan otorisasi yang memungkinkan terjadinya korupsiKarakteristik tertentu dari sistem perpajakanAdanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar

Faktor Penawaran:Tradisi birokrasi yang cenderung korupRendahnya gaji dikalangan birokrasiKontrol atas institusi yang tidak memadaiTransparansi dari peraturan dan hukum

Akibat mengabaikan GCGTimbulnya ketidakpercayaan para pemegang sahamSemakin merosotnya ketidak percayaan karyawan, terjadinya demotivasi kerja dan degradasi moral karyawanMeningkatnya ketidakpercayaan publikSemakin mundurnya kepercayaan kreditur dan mitra kerjaMenumbuhkan keraguan pemerintahDijatuhkannya berbagai sanksi administratif, peringatan, dan bahkan delisting perusahaan yang sudah go publicMunculnya sanksi pidanaMunculnya gugatan perdataTidak ada investor yang akan menanamkan modal

Tindak lanjut Implementasi GCGMereview, merevisi, menyempurnakan berbagai peraturan sesuai dengan prinsip GCG dan menyeberluaskan kepada semua anggota organisasiSetiap peraturan dan kebijakan yang dibuat harus mencantumkan ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan setiap anggota

Contoh perusahaan yang menerapkan GCGPerusahaan Indonesia dinilai oleh mata international masih buruk dalam penerapan GCG, GCG Indonesia paling burk dibandingkan negara ASEAN

Bank CIMB Niaga pemenang GCG award 2009PT. ANTAM Pemenang GCG award 2010

Penilaian mandiri (Corporate Governance self assessment checklist)Penilaian dan pemantauan GCG bisa dilakukan mandiri dengan bantuan Kuestioner yang berfungsi sebagai alat penilaian mandiri yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan prinsip dan nilai-nilai GCG di lingkungan perusahaannya

Kelebihan: Sederhana, suatu perusahaan dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana nilai pelaksanaan GCG

Kekurangan: penilaian yang dilakukan tidak dilakukan secara independen, dan dapat menimbulkan pertanyaan apakah penilaian tersebut telah dilakukan secara objektif

Pengukuran dan Penilaian Pelaksanaan GCGUntuk memaksimalkan pelaksanaan GCG, maka diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi memoitor, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance, seperti:Komite Audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan melaporkan pelaksanaaan tugasnya kepada dewan komisarisBadan Pemantauan dan evaluasi penerapan GCG yang dibentuk oleh doreksi dengan surat keputusan tersendiriPengawasan atas kebenaran penilaian ke dalam bentuk laporan korporatAnalisis untuk evaluasi guna penyempurnaan proses, hasil, dan dampaknya

ReferensiModul Manajemen Universitas TerbukaSlide Tutorial Manajemen Widita RarasatiFadia Dewanda