EKMA4116 Manajemen Pertemuan VIII.pdf

7/27/2019 EKMA4116 Manajemen Pertemuan VIII.pdf

1/31

Pertemuan VII

Modul X Pemahaman Dasar-Dasar Etika Manajemen

Rengganis Banitya Rachmat

EKMA4116 Manajemen


2/31

Etika

Etika

studi tentang hal yang benar dan yang salah dan pilihanmoral yang dilakukan seseorang.

Sebagai subjek, etika berkaitan dengan konsep untuk menilaiapakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salahatau benar, buruk atau baik.

Etika memberikan semacam batasan, ketentuan, maupunstandar yang mengatur pergaulan manusia di dalam kelompoksosialnya.

Etika bisnis istilah yang sering digunakan untuk menunjukan

perilaku etika dari seorang manajer dan karyawan suatuorganisasi


3/31

Profesi dan Etika Setiap organisasi atau perusahaan pasti telah merumuskan

aturan main yang tersusun secara sistematik dalam sebuah

kode etik profesi yang sesuai dengan ruang lingkup penerapan

profesinya masing-masing.

Kode etik profesi ini akan dipakai sebagai rujukan normatif

dalam melaksanakan pemberian jasa profesi kepada mereka

yang memerlukannya.

Etika yang dianut seorang manajer hendaknya menjadi

pegangan dan acuan bawahannya di berbagai waktu, tempat,

dan persoalan.


4/31

Etika Bisnis dan Etika ManajemenEtika manajemen mencakup hubungan antara perusahaan dengan

pemilik modal atau investor dari perusahaan tersebut.

Zimmerer (1996) 3 tingkatan norma etika:

1. Hukum yang berlaku bagi masyarakat umum yang mengatur

perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan2. Kebaikan dan Prosedur organisasimemberi pedoman khusus

bagi setiap individu dalam organisasi untuk mengambil keputusan.

3. Sikap moral dan mental individu yang sangat penting ketikaindividu harus mengambil keputusan yang tidak tertera dalam

aturan formal.

Etika bisnis sangat berkaitan erat dengan usaha membangunkepercayaan anggota masyarakat terhadap perusahaan


5/31

Prinsip Etika dan Perilaku Bisnis

1. Kejujuran2. Integritas

3. Memelihara janji

4. Kesetiaan

5. Keadilan

6. Suka membantu orang lain

7. Hormat kepada orang lain

8. Tanggung jawab sebagai warga negara9. Meraih keunggulan

10. Akuntabilitas


6/31

Kiat mempertahankan standar etika

perusahaan

1. Ciptakan kepercayaan perusahaan dengan cara menunjukan

tanggung jawab dan nilai-nilai yang dianut perusahaan

kepada stakeholder

2. Kembangkan dan laksanakan kode etik bisnis secara adil dankonsisten

3. Berikan perlindungan hak individu dengan kekuatan

berbagai prinsip moral dan nilai untuk menghindari

peyimpangan etika4. Berikan pelatihan tentang etika.

5. Dsb (modul 10 hal 10.11-10.120


7/31

Faktor penyebab kecurangan dalam

bisnis

Sonny Kerraf (1997)Alasan penyebab terjadinya kecurangan

dalam praktik bisnis:

1. Praktik bisnis yang tidak etis, tidak fair, dan tidak baik bisa dise

babkan sistem sosial politik kita yang kurang mendukung prakti

k bisnis yang baik, etis, fair. Cth. Monopoli, KKN, tidak adanya

kepastian hukum bisnis

2. Anggapan bahwa bisnis tidak mengenal etika satu-satunya

tanggung jawab manajer adalah mendatangkan keuntungansebesar2nya bagi para shareholders.


8/31

Cara pencegahan kecurangan bisnis

1. Kuasai peraturan dan prosedur perizinan

2. Kembangkan program pengembangan masyarakat dan tang

gung jawab sosial korporat

3. Budayakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance)

4. Lakukan Kolaborasi tentang pemberlakuan kode etik bersa-

ma dengan perusahaan sejenis

5. Secara operasional perusahaan juga perlu membuat jadwalyang memadai di dalam mengajukan aplikasi perizinan


9/31

Pertemuan VIII

Modul XII Good Governance dan Good CorporateGovernence

Rengganis Banitya Rachmat

EKMA4116 Manajemen


10/31

Good Governance

Good governance tata kelola yang baik

suatu proses yangmengarahkan terciptanya kekuatan dan kewewenangan yang

merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat

mempengaaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan

dengan kehidupan publik beserta seluruh upayapembangunan sosial dan ekonomi mereka.

4 Asas good governance: transparansi (transparency),

pertanggungjawaban (accountability), kewajaran ataukesetaraan (fairness), dan kesinambungan (sustainibility)


11/31

Government GovernanceGovernment: badan yang menjalankan pemerintahan suatu negara

atay bagian negara seperti propinsi dan turunannya

Governance: interaksi kelembagaan yang meluas, tidak sekadarterpusat pada pemerintah (negara) tetapi bergeser ke suatu prosesinteraksi kepemerintahan yang melibatkan unsur diluar struktur

pemerintahan yang strategis

Democratic governance good governance, sistem politik danpemerintahan yang dikelola secara adil, transparan, akuntable,serta melibatkan peran masyarakat

Authoritarian governance bad governance, dengan praktikkorupsi dan penyelewengan kekuasan lain


12/31

Kriteria untuk membentuk goodgovernance

1. Adanya legitimasi/dukungan yang kuat dari masyarakat terhadapinstitusi publik

2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikanAspirasi/kepentingan bagi setiap institusi maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada

3. Adanya keadilan serta kerangka legal yang berupa kepastian hukum4. Adanya akuntabilitas dan transparasi dalam mekanisme birokrasi

5. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses olehmasyarakat dengan mudah dan bebas

6. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayananpublik

7. Terbentuknya kerja sama yang baik antara pemerintah dan civilsociety organization


13/31

Element GovernanceAkhmad Syakhorza 3 domain governance yang tidak terpisahkan

dalam satu sistem satu negara

1. Elemen penyelenggara negara

Sebagai penggerak ekonomi, pelaksana kewenangan politik, dan

pengatur administratif yang berhubungan dengan urusan warganegara, mengelola proses, dsb

economic governance, political governance, administrativegovernance


14/31

Element Governance2. Element Masyarakat

terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan tidakhanya bergantung pada negara yang mampu menjalankan

pemerintahan secara baik dan komunitas bisnis yang mampu

menyediakan lapangan pekerjaan, akan tetapi juga bergantung

kepada komunitas masyarakat yang terlibat dalam segala aktifitas

3. Elemen Pelaku bisnis

sering disebut sebagai Good Corporate Governance


15/31

Ciri-Ciri good Governance (1)Braton & Rothchild (1994) ciri2 good governance

1. Penyelenggaraan pemerintahan, harus dapatdipertanggungjawabkan (akuntabilitas)

2. Penyelenggaraan pemerintahan diletakan pada mekanisme yangjelas dan diinformasikan pada semua pihak (transparansi)

3. Penyelenggaraan pemerintahan harus bersifat terbuka sehinggadapat menerima kritik dari pihak lain guna memperbaikikinerjanya (equitable)

4. Pemerintah diselenggarakan dengan menegakan peraturan yang

ada (rule of law)5. Penyelenggaraan pemerintah harus mengakomodasi

kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihakswasta


16/31

Ciri-Ciri good Governance (2)6. Penyelenggara pemerintahan harus didukung oleh sumber daya

yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankantugas-tugasnya (capability)

7. Penyelenggaraan pemerintahan harus peka terhadap perubahanyang ada dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu

(responsif-adaptif)8. Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan

pemerintahan mampu memilah dan memisahkan kepentinganpribadi dan kelompok dengan kepentingan umum/kenegaraan(profesionalisme)

9. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu memenuhikebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dankapasitas yang ada secara optimal (efektif dan efisien)


17/31

Peranan Good Governance

Pemberdayaan Masyarakat

masyarakat sipil sebagai kontrol politik, memiliki posisi amat

strategis secara politik, karena sebagai organ vital demokrasi di

luar struktur kelembagaan formal

Pelayanan Publik

untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas

pemerintah membutuhkan suatu perubahan paradigma/pola

pikir untuk mencari kombinasi yang tepat antara pendekatan

bottom up dengan top down, partial dengan comperhensiveserta keseimbangan antara inward looking dengan outward

looking. Salah satu langkah2nya adalah (modul 12 hal. 12.13)


18/31

Peranan Good Governance

Korupsi dan good governance

penerapan good governmance di negara kita menghadapi

hambatan besar di tengah masyarakat yang korup dan kekuatan

civil society yang masih lemah

Pemberantasan korupsi merupakan agenda utama proyekgovernance

Pemerintah daerah dan Good Governance

Pemerintah daerah sedang menerapkan dan menegakan good

governance (dampak dari pertemuan local governance thn 2002)

yang menghasilkan 6 kesepakatan (Modul 12 hal. 12.15)


19/31

Good Corporate Governance (GCG)

suatu proses dan struktur yang digunakan untukmeningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas

perusahaan guna mewujudkan/meningkatkan nilai

perusahaan (corporate value) dalam jangka panjang dengan

memperhatikan kepentingan stakeholders berlandasan

peraturan perundang-undangan moral dan etika

Definisi lainnya di modul 12 hal 12-23-12-24


20/31

Good Corporate Governance (GCG) (1)3 poin penting dari konsep GCG adalah:

1. Keberhasilan staf dan pemimpin mengelola berbagai sumber dayaorganisasi

2. Sejumlah prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahan.

3. Sejumlah peraturan yang mengandalkan perusahaan untuk meraih

keuntungan dan pertambahan nilai lainnya bagi pihak pemegangkepentingan


21/31

Tujuan Penerapan GCG1. Memaksimalkan aktivitas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan

sasaran perusahaan2. Mengoptimalkan nilai perusahaan dalam kurun waktu yang

panjang dgn meningkatkan penerapan prinsip good governance,dengan harapan mampu bersaing secara national maupuninternational

3. Memaksimalkan pengelolaan perusahaan secara profesional,tertib aturan, transparansi, efisiens, memberdayakan fungsi, danmandiri

4. Mengoptimalkan pengelolaan risiko dan sumber dayaperusahaan ke arah yang lebih produktif

5. Meningkatkan nilai investasi perusahaan6. Membudayakan setiap pimpinan membuat dan melaksanakan

keputsan berlandasan pada nilai moral yang tinggi

7. Meningkatkan kontribusi dan peranan perusahaan dalamperekonomian national


22/31

Prinsip-Prinsip GCG1. Transparansi (transparancy)

2. Pengungkapan (disclosure)

3. Kemandirian (independence)

4. Pertanggungjawaban (responsibility)5. Kewajaran (fairness)

Modul 12 hal. 12.28-12.29


23/31

Elemen GCGSyakhorza corporate governance terdiri dari 6 element:

1. Fokus kepada board

2. Hukum dan peraturan

3. Pengelolaan Sumber Daya dengan Kaidah E3P (efisien,efektif, ekonomis, dan produktif)

4. Transparansi, Akuntability, Responsibility, Independency,

dan fairness (TARIF)

5. Tujuan perusahaan6. Pengendalian strategik


24/31

Pendekatan dan Ruang Lingkup GCG1. Pendekatan Moral menekankan pentingnya kejujuran,

keadilan, taat pada peraturan, menjalankan pekerjaan sesuai

nilai agama yang dianut, dan selalu bertindak untuk

kepentingan bersama

2. Pendekatan Kesisteman (penerapan GCG bagi unsur dalamperusahaan; berdasarkan bidang/fungsi; bagi pimpinan)

3. Pendekatan budaya melalui penerapan pedoman perilaku

etis yang berlaku bagi seluruh pelaku didalam perusahaan


25/31

Hambatan penerapan GCGHambatan utama penegakan GCG adalah Korupsi, yang dipengaruhi

oleh faktor permintaan dan penawaran.

Faktor permintaan:

1. Regulasi dan otorisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi

2. Karakteristik tertentu dari sistem perpajakan

3. Adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar

Faktor Penawaran:

1. Tradisi birokrasi yang cenderung korup

2. Rendahnya gaji dikalangan birokrasi3. Kontrol atas institusi yang tidak memadai

4. Transparansi dari peraturan dan hukum


26/31

Akibat mengabaikan GCG1. Timbulnya ketidakpercayaan para pemegang saham2. Semakin merosotnya ketidak percayaan karyawan, terjadinya

demotivasi kerja dan degradasi moral karyawan

3. Meningkatnya ketidakpercayaan publik

4. Semakin mundurnya kepercayaan kreditur dan mitra kerja5. Menumbuhkan keraguan pemerintah

6. Dijatuhkannya berbagai sanksi administratif, peringatan, danbahkan delisting perusahaan yang sudah go public

7. Munculnya sanksi pidana8. Munculnya gugatan perdata

9. Tidak ada investor yang akan menanamkan modal


27/31

Tindak lanjut Implementasi GCG1. mereview, merevisi, menyempurnakan berbagai peraturan

sesuai dengan prinsip GCG dan menyeberluaskan kepada

semua anggota organisasi

2. Setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat harus

mencantumkan ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang

dilakukan setiap anggota


28/31

Contoh perusahaan yang menerapkan GCGPerusahaan Indonesia dinilai oleh mata international masih

buruk dalam penerapan GCG, GCG Indonesia paling burk

dibandingkan negara ASEAN

1. Bank CIMB Niaga

pemenang GCG award 20092. PT. ANTAM Pemenang GCG award 2010


29/31

Penilaian mandiri (CorporateGovernance self assessment checklist)

Penilaian dan pemantauan GCG bisa dilakukan mandiri denganbantuan Kuestioner yang berfungsi sebagai alat penilaian mandiri

yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan

prinsip dan nilai-nilai GCG di lingkungan perusahaannya

Kelebihan: Sederhana, suatu perusahaan dapat dengan mudah menilai

sendiri bagaimana nilai pelaksanaan GCG

Kekurangan: penilaian yang dilakukan tidak dilakukan secaraindependen, dan dapat menimbulkan pertanyaan apakah penilaian

tersebut telah dilakukan secara objektif


30/31

Pengukuran dan Penilaian PelaksanaanGCG

Untuk memaksimalkan pelaksanaan GCG, maka diperlukan sebuahlembaga yang berfungsi memoitor, menilai dan mengevaluasi

pelaksanaan Good Corporate Governance, seperti:

1. Komite Audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan

melaporkan pelaksanaaan tugasnya kepada dewan komisaris2. Badan Pemantauan dan evaluasi penerapan GCG yang dibentuk

oleh doreksi dengan surat keputusan tersendiri

3. Pengawasan atas kebenaran penilaian ke dalam bentuk laporan

korporat4. Analisis untuk evaluasi guna penyempurnaan proses, hasil, dan

dampaknya


31/31

Referensi

Modul Manajemen Universitas Terbuka Slide Tutorial Manajemen

Widita Rarasati

Fadia Dewanda

Documents

EKMA4116 Manajemen Pertemuan VIII.pdf