Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
NOMOR : PER.01/PEN/IV/2015TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGISDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI
TAHUN 2015 - 2019
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI NOMOR : PER.02/PEN/IV/2015
TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKITAHUN 2015 - 2019
RENCANA KINERJA TAHUNANDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI
TAHUN 2015 - 2019
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI NOMOR : PER.03/PEN/IV/2016
TENTANGPENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKITAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
DENGAN KEPALA BNP2TKI
PERJANJIAN KINERJAESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
DENGAN DEPUTI PENEMPATANTAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJAESELON III, IV DAN STAF
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATANTAHUN 2016
DOKUMENPENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN TAHUN 2016
][
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
NOMOR : PER.01/PEN/IV/2016TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGISDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI
TAHUN 2010-2014
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR : PER. 01/PEN/IV/2015
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGISDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019
DEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan PembanganNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan danPenelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RenstraK/L) tahun 2015-2019;
b. bahwa Renstra Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI merupakandokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJM Nasionaldan Renstra BNP2TKI tahun 2015-2019 serta menjadi salah satudasar bagi Deputi Bidang Penempatan dalam menggunakanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan DeputiPenempatan BNP2TKI tentang Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI.
Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan TKI di luar negeri;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang TataCara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan;
9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional ;
10.Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang BadanNasional Penempatan dan Perlindungan Tanaga Kerja Indonesia;
11.Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Preseiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang ReformasiSistem Penempatan dan Perlindungan TKI;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
15.Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER10/KA//IV/2016 tentangPenetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2016 – 2019.
Memperhatikan : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang TataCara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan PeraturanPresiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional .
M E M U T U S K A NMenetapkan : PERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANGPENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.
PERTAMA : Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI Tahun 2015 – 2019 berdasarkan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RencanaStrategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.
KEDUA : Rencana Strategis Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini,merupakan pedoman/acuan yang digunakan oleh masing-masingEselon II di lingkungan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI untukmenyusun :a. Rencana Strategis 2015 – 2019;b. Rencana Kerja;c. Rencana Kerja Anggaran;d. Penetapan Indikator Kinerja Utama;e. Rencana Kinerja Tahunan;f. Penetapan Kinerja;g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
KETIGA : Melakukan Review Renstra sebagaimana diktum Pertama apabilaterjadi perubahan/Revisi terkait dengan kegiatan Prioritas Nasionaldan Prioritas BNP2TKI, serta Struktur Organisasi;
KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2015
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
KEDUA : Rencana Strategis Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini,merupakan pedoman/acuan yang digunakan oleh masing-masingEselon II di lingkungan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI untukmenyusun :a. Rencana Strategis 2015 – 2019;b. Rencana Kerja;c. Rencana Kerja Anggaran;d. Penetapan Indikator Kinerja Utama;e. Rencana Kinerja Tahunan;f. Penetapan Kinerja;g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
KETIGA : Melakukan Review Renstra sebagaimana diktum Pertama apabilaterjadi perubahan/Revisi terkait dengan kegiatan Prioritas Nasionaldan Prioritas BNP2TKI, serta Struktur Organisasi;
KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2015
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
KEDUA : Rencana Strategis Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini,merupakan pedoman/acuan yang digunakan oleh masing-masingEselon II di lingkungan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI untukmenyusun :a. Rencana Strategis 2015 – 2019;b. Rencana Kerja;c. Rencana Kerja Anggaran;d. Penetapan Indikator Kinerja Utama;e. Rencana Kinerja Tahunan;f. Penetapan Kinerja;g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
KETIGA : Melakukan Review Renstra sebagaimana diktum Pertama apabilaterjadi perubahan/Revisi terkait dengan kegiatan Prioritas Nasionaldan Prioritas BNP2TKI, serta Struktur Organisasi;
KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2015
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS TTAAHHUUNN 22001155 –– 22001199DDEEPPUUTTII BBIIDDAANNGG PPEENNEEMMPPAATTAANN BBNNPP22TTKKII
A VISI PRESIDEN : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
B MISI PRESIDEN : 1. Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera;2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing.
C TUJUAN : 1. Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera;2. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik.
N0 TUJUANSASARAN STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIURAIAN IKU
2 Terwujudnya TKI yangProfesional,Bermartabat danSejahtera;
MeningkatnyaPenempatan TKLNmemenuhi syaratkerja dan prosedurberbasis SistemP2TKI
Persentasepemanfaatan layananSISKOTKLN yangterintegrasi denganpihak terkait dalamproses prapemberangkatan yangmudah, cepat,transparan
Meningkatkan tata kelola rekrutmendan verifikasi dokumen CTKI berbasisSISKOTKLN
1. Penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran CTKI secara online diDinas ketenagakerjaan Kab/kota
2. Mengintegrasikan rekomendasi paspor oleh Dinas ketenagakerjaanKab/Kota dengan sistim penerbitan paspor di Imigrasi secara onlinedalam Siskotkln
3. Roadmap implementasi sertifikasi ESO dalam business model processlayanan TKI di Pusat dan Daerah
Menyediakan Layanan Terpadu SatuPintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKIyang didukung penuh PemerintahDaerah Prop/Kab/Kota
1. Tersedianya roadmap implementasi pengembangan LTSP TKI diseluruh daerah asal TKI
2. Kesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkaitmenyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP Daerah berbasisSISKOTKLN
Menyediakan seluruh standarpelayanan menyangkut pra-keberangkatan secara online dalamwebsite dan atau media lainnya
1. Mempublikasikan standar pelayanan Pra Pemberangkatan dalamwebsite dan atau media lainnya
2. Penyempurnaan website BNP2TKI menyangkut infrastruktur dancontain layanan yang dimuat didalamnya
3. Pemutakhiran teknologi/telekomunikasi dalam rangka peningkatankualitas dan kecepatan penyediaan layanan TKI
Reformasi Bisnis Model Proses lPenempatan dan cost structure dalampelayanan penempatan TKI
1. Menyederhanakan Bisnis Model Proses Penempatan TKI dari 14 Tahapmenjadi 8 Tahap
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan infrastruktur BLKLN, LSP, RSUDsebagai sarana kesehatan dan LSP di Kab/Kota di kantong-kantong TKI
3. Sistem monitoring implementasi cost structure dan pelaksanaanenforcementnya
4. Menekan biaya yang dikeluarkan TKI dengan cara mendapat bantuandari pemerintah
Peningkatan sosialisasi dan diseminasiinformasi bekerja di luar negeri secarabenar dan aman yang menjangkauwilayah dan masyarakat/lembagasecara luas
1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secarabenar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/lembaga secaraluas
2. Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi dan rating lembaga penempatandan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan ke publik secaraperiodik;
3. Sistem monitoring dan evaluasi kualitas infrastruktur dan kinerja PPTKIS4. Tersedianya modul dan layanan sosialisasi pemahaman CTKI menyangkut
dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai CTKI maupun TKI5. Tersedianya infrastruktur pelaksana penyediaan layanan sosialisasi dan
pendampingan hukum menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajibanbaik sebagai CTKI maupun TKI
Pembenahan Sumber Pembiayaan TKI 1. Mendorong kerjasama dengan negara penempatan menyangkut penyediaanlembaga keuangan setempat untuk fungsi colection bagi TKI.
2. Melakukan Kerjasama dan pengembangan lembaga keuangan untukpenyediaan modal/dana awal TKI
3. Menyediakan skema kredit murah untuk membiayai pemberangkatan TKI
Mewujudkan Transaksi Non Tunai100% proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengankepulangan menggunakan transaksisecara non tunai
1. Roadmap implementasi pembayaran transaksi non tunai dalam pelayanan TKI2. Mewujudkan transaksi Non Tunai terintegrasi secara online sistem untuk
semua layanan TKI3. Mendortong BI untuk meminta otoritas Bank Sentral Negara penempatan
implelemntasikan non tunai4. Program terintegrasi antar K/L dan Pemerintah Daerah menyangkut
implementasi pembayaran transaksi secara non tunai dalam pelayanan TKI
100% Negara Penempatanmenyelenggara kan welcomingprogram
Tersedianya infrastruktur untuk kegiatan rutin sosialisasi dan pembelajaran bagiTKI baru datang sebelum diserahkan kepada majikan
Peningkatan pelayanan CTKI diwilayah perbatasan
1. Pembuatan roadmap penyediaan pelayanan CTKI di wilayah perbatasan2. Kesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait menyangkut
pengembangan centra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayahperbatasan.
3. Terbanggunnya Program terintegrasi lintas lembaga menyangkutpengembangan centra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayahperbatasan
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
NOMOR : PER.02/PEN/IV/2015TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR : PER. 02/PEN/IV/2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019
DEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IndikatorKinerja di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkanIndikator Kinerja Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun 2015 -2019;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang BadanNasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 tentang ReformasiSistem Penempatan dan Perlindungan TKI;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA//IV/2016 tentangPenetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor PER.01/PEN/IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis DeputiBidang Penempatan BNP2TKI Tahun 2015– 2019.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANGPENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.
PERTAMA : Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturanini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Penempatan untukmenyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencanakinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusunlaporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaiankinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.
KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadappencapaian kinerja dilakukan oleh Deputi Bidang PenempatanBNP2TKI dan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.
KETIGA : Melakukan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Deputi BidangPenempatan apabila terjadi perubahan/Revisi terkait denganRencana Strategis Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun2015 - 2019.
KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2015
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA//IV/2016 tentangPenetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor PER.01/PEN/IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis DeputiBidang Penempatan BNP2TKI Tahun 2015– 2019.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANGPENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.
PERTAMA : Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturanini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Penempatan untukmenyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencanakinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusunlaporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaiankinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.
KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadappencapaian kinerja dilakukan oleh Deputi Bidang PenempatanBNP2TKI dan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.
KETIGA : Melakukan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Deputi BidangPenempatan apabila terjadi perubahan/Revisi terkait denganRencana Strategis Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun2015 - 2019.
KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2015
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA//IV/2016 tentangPenetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor PER.01/PEN/IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis DeputiBidang Penempatan BNP2TKI Tahun 2015– 2019.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANGPENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.
PERTAMA : Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturanini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Penempatan untukmenyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencanakinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusunlaporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaiankinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.
KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadappencapaian kinerja dilakukan oleh Deputi Bidang PenempatanBNP2TKI dan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.
KETIGA : Melakukan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Deputi BidangPenempatan apabila terjadi perubahan/Revisi terkait denganRencana Strategis Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun2015 - 2019.
KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2015
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
LAMPIRANPERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
NOMOR : PER. 02/PEN/IV/2016TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019
Tanggal : 30 April 2016
INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG PENEMPATANTAHUN 2015 - 2019
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJAMeningkatnya Penempatan TKLN memenuhisyarat kerja dan prosedur berbasis SistemP2TKI
Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaann mmeemmiilliikkii sseerrttiiffiikkaassiiddaann mmeemmeennuuhhii ssttaannddaarr yyaanngg ddiitteettaappkkaann
Prosentase Penempatan TKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan
Prosentase lembaga keuangan yang terlibat dalampembiayaan TKI terintegrasi Sistem SISKOTKLNdengan transaksi Non TunaiPersentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai
Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatanterhadap standar dan ketentuan yang berlaku
Persentase tingkat kepatuhan lembaga penempatandan pendukung penempatan dalam standar danketentuan yang berlaku.
Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )
Persentase penempatan yang menggunakan skemaG to G dan G to P berbasis pendaftaran online
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2016
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
LAMPIRANPERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
NOMOR : PER. 02/PEN/IV/2016TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019
Tanggal : 30 April 2016
INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG PENEMPATANTAHUN 2015 - 2019
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJAMeningkatnya Penempatan TKLN memenuhisyarat kerja dan prosedur berbasis SistemP2TKI
Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaann mmeemmiilliikkii sseerrttiiffiikkaassiiddaann mmeemmeennuuhhii ssttaannddaarr yyaanngg ddiitteettaappkkaann
Prosentase Penempatan TKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan
Prosentase lembaga keuangan yang terlibat dalampembiayaan TKI terintegrasi Sistem SISKOTKLNdengan transaksi Non TunaiPersentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai
Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatanterhadap standar dan ketentuan yang berlaku
Persentase tingkat kepatuhan lembaga penempatandan pendukung penempatan dalam standar danketentuan yang berlaku.
Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )
Persentase penempatan yang menggunakan skemaG to G dan G to P berbasis pendaftaran online
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2016
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
LAMPIRANPERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
NOMOR : PER. 02/PEN/IV/2016TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019
Tanggal : 30 April 2016
INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG PENEMPATANTAHUN 2015 - 2019
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJAMeningkatnya Penempatan TKLN memenuhisyarat kerja dan prosedur berbasis SistemP2TKI
Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaann mmeemmiilliikkii sseerrttiiffiikkaassiiddaann mmeemmeennuuhhii ssttaannddaarr yyaanngg ddiitteettaappkkaann
Prosentase Penempatan TKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan
Prosentase lembaga keuangan yang terlibat dalampembiayaan TKI terintegrasi Sistem SISKOTKLNdengan transaksi Non TunaiPersentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai
Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatanterhadap standar dan ketentuan yang berlaku
Persentase tingkat kepatuhan lembaga penempatandan pendukung penempatan dalam standar danketentuan yang berlaku.
Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )
Persentase penempatan yang menggunakan skemaG to G dan G to P berbasis pendaftaran online
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2016
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
RENCANA KINERJA TAHUNANDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI
TAHUN 2015 - 2019
RENCANA KINERJA TAHUNANDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019
NO SASARANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja danprosedur berbasis Sistem P2TKI
Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaannmmeemmiilliikkii sseerrttiiffiikkaassii ddaann mmeemmeennuuhhii ssttaannddaarryyaanngg ddiitteettaappkkaann
100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase Penempatan TKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem
60% 70% 80% 90% 100%
2 Meningkatnya pelayanan TKIsejak pra-keberangkatansampai dengan kepulangan
Prosentase lembaga keuangan yangterlibat dalam pembiayaan TKIterintegrasi Sistem SISKOTKLN dengantransaksi Non Tunai
10% 30% 70% 100% 100%
Persentase proses pelayanan TKI sejakpra-keberangkatan sampai dengankepulangan menggunakan transaksisecara non tunai
10% 30% 70% 85% 100%
3 Meningkatnya kepatuhanlembaga penempatan danpendukung penempatanterhadap standar dan ketentuanyang berlaku
Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatandalam standar dan ketentuan yang berlaku. 80% 85% 90% 95% 100%
4 Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )
Persentase penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis pendaftaranonline
50% 100% 100% 100% 100%
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
NOMOR : PER.03/PEN/I/2016TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2016
PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA
NOMOR : PER. 03/PEN/IV/2016
TENTANG
TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016
DEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Pasal 2 Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perluPenetapan Kinerja Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun 2014.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentangPenataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor Nomor PER.01/KA/I/2014 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang PenetapanRencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator KinerjaBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaTahun 2015-2019;
8. Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor PER. 01/KLNP/IV/2015tentang Penetapan Rencana Strategis Deputi Bidang PenempatanBNP2TKI 2015-2019;
9. Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor PER. 02/KLNP/IV/2015tentang Penetapan Indikator Kinerja Deputi Bidang PenempatanBNP2TKI 2015-2019.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TENTANGPENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENEMPATANBNP2TKI TAHUN 2016.
Pasal 1Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataanperjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerjatertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
Pasal 2Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI menyusun Penetapan Perjanjian Kinerjasetelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani olehKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia;
Pasal 3Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiranformulir yang mencantumkan sasaran Program/Kegiatan, Indikator KinerjaDeputi Penmepatan, beserta target kinerja dan anggaran;
Pasal 4Melakukan Reviu Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Penempatan apabilaterjadi perubahan/Revisi terkait dengan Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI.;
Pasal 5Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja agarmemperhatikan :a. Kontrak kinerja antara Deputi Penempatan dengan Kepala BNP2TKI;b. Dokumen perencanaan jangka menengah/Rencana Strategis;c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;d. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.
Pasal 6Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Kepala BNP2TKI untuk:a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerjaAparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dansanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerimaamanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Pasal 7Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 25 Februari 2016
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
Pasal 5Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja agarmemperhatikan :a. Kontrak kinerja antara Deputi Penempatan dengan Kepala BNP2TKI;b. Dokumen perencanaan jangka menengah/Rencana Strategis;c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;d. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.
Pasal 6Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Kepala BNP2TKI untuk:a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerjaAparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dansanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerimaamanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Pasal 7Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 25 Februari 2016
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
Pasal 5Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja agarmemperhatikan :a. Kontrak kinerja antara Deputi Penempatan dengan Kepala BNP2TKI;b. Dokumen perencanaan jangka menengah/Rencana Strategis;c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;d. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.
Pasal 6Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Kepala BNP2TKI untuk:a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerjaAparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dansanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerimaamanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Pasal 7Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 25 Februari 2016
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
Lampiran Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI TentangPenetapan Perjanjian Kinerja Deputi BidangPenempatan BNP2TKI Tahun 2016.Nomor : PER.01/PEN/I/2016Tanggal : Januari 2016
Tugas :a. Menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penempatan Tenaga Kerja Indonesia meliputi penyuluhan, perekrutan dan penyiapan penempatan;b. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna
Tenaga Kerja Indonesia dan/atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan atau negara tujuan yangmempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing
Fungsi :a. Pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan,
penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah;b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan
kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah ;c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan
penempatan, penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Meningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI
Persentase TKI yang ditempatkan memilikidokumen dan memenuhi standar yangditetapkan
100%7.399.336.000Prosentase Penempatan TKI Formal yang
Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem
70%
Meningkatnya pelayanan TKI sejakpra-keberangkatan sampai dengankepulangan
Prosentase lembaga keuangan yang terlibatdalam pembiayaan TKI terintegrasi SistemSISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai
30%8.603.664.000Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-
keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai
30%
Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukungpenempatan terhadap standar danketentuan yang berlaku
Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatan dalamstandar dan ketentuan yang berlaku.
85% 5.816.500.000
Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )
Prosentase Penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis online. 100% 4.180.500.000
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Deputi Bidang Penempatan Tahun 2016 Rp. 26.000.000.000,-
Ditetapkan di JakartaPada tanggal Januari 2016
Deputi Penempatan,
Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI
DENGANKEPALA BNP2TKI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, danakuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Agusdin SubiantoroJabatan : Deputi Penempatan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Nusron WahidJabatan : Kepala BNP2TKI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Nusron Wahid
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
Agusdin Subiantoro
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGETMeningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI
Persentase TKI yang ditempatkan memilikidokumen dan memenuhi standar yangditetapkan
100%
Prosentase Penempatan TKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem
70%
Meningkatnya pelayanan TKI sejakpra-keberangkatan sampai dengankepulangan
Prosentase lembaga keuangan yang terlibatdalam pembiayaan TKI terintegrasi SistemSISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai
30%
Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai
30%
Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukungpenempatan terhadap standar danketentuan yang berlaku
Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatandalam standar dan ketentuan yang berlaku. 85%
Meningkatnya pelayananpenempatan pemerintah (G to G danG to P )
Prosentase Penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis online. 100%
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Pagu Anggaran Deputi Bidang Penempatan Tahun 2016 Rp. 26.000.000.000,-
PIHAK KEDUA
Nusron Wahid
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
Agusdin Subiantoro
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIDENGAN DEPUTI PENEMPATAN
TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR KERJASAMA DAN VERIFIKASI PENYIAPAN DOKUMEN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : DR. Ir. Haposan Saragih, M.AgrJabatan : Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Ir. Agusdin Subiantoro, MMAJabatan : Deputi Penempatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Ir. Agusdin Subiantoro, MMA
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
DR. Ir. Haposan Saragih, M.Agr
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI
Persentase TKI yang ditempatkan memilikidokumen dan memenuhi standar yangditetapkan
100%
Prosentase Penempatan TKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem
70%
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Direktorat Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Tahun 2016
Rp. 7.399.336.000,-
PIHAK KEDUA
Ir. Agusdin Subiantoro, MMA
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
DR. Ir. Haposan Saragih, M.Agr
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR KERJASAMA DAN VERIFIKASI PENYIAPAN DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR SOSIALISASI DAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Yana Anusasana D.E, S.SosJabatan : Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Ir. Agusdin Subiantoro, MMAJabatan : Deputi Penempatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Ir. Agusdin Subiantoro, MMA
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
Yana Anusasana D.E, S.Sos
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukungpenempatan terhadap standar danketentuan yang berlaku
Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatandalam standar dan ketentuan yang berlaku.
85%
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Tahun 2016
Rp. 5.816.500.000,-
PIHAK KEDUA
Ir. Agusdin Subiantoro, MMA
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
Yana Anusasana D.E, S.Sos
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PENEMPATAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Ir. R. WisantoroJabatan : Direktur Penyiapan dan Pembekalan Penempatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Ir. Agusdin Subiantoro, MMAJabatan : Deputi Penempatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Ir. Agusdin Subiantoro, MMA
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
Ir. R. Wisantoro
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya pelayanan TKI sejakpra-keberangkatan sampai dengankepulangan
Prosentase lembaga keuangan yang terlibatdalam pembiayaan TKI terintegrasi SistemSISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai
30%
Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai
30%
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Direktur Penyiapan dan Pembekalan Penempatan Tahun 2016
Rp. 8.603.664.000,-
PIHAK KEDUA
Ir. Agusdin Subiantoro, MMA
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
Ir. R. Wisantoro
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PENEMPATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : R. Hariyadi AgahJabatan : Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Ir. Agusdin Subiantoro, MMAJabatan : Deputi Penempatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Ir. Agusdin Subiantoro, MMA
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
R. Hariyadi Agah
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )
Prosentase Penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis online. 100%
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Tahun 2016 Rp. 4.180.500.000,-
PIHAK KEDUA
Ir. Agusdin Subiantoro, MMA
Jakarta, 25 Februari 2016
PIHAK PERTAMA
R. Hariyadi Agah
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH