DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 · Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Pertanian

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PERTANIAN Jl. Raya Soreang Km 17 Bandung Telp. (022) 5891703 Fax (022) 5891703 e-mail [email protected] website www.distan.bandungkab.goid

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan

Kepala Dinas Pertanian tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pertanian Kabupaten Bandung

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

mailto:[email protected]

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016

Nomor 12;

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Bandung Nomor 521.1/2144/Prog/2016 tanggal 25

Oktober 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan

Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Pertanian Kabupaten

Bandung Pada Tahun 2016-2020 ialah sebagai berikut :

a. Produksi Pertanian

b. Populasi Ternak

c. Persentase peningkatan pasca panen produk unggulan pertanian

d. Persentase kelompok tani terbina.

KEDUA : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung

Nomor 521.1/87/prog/2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

KETIGA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian

Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas

Pertanian Kabupaten Bandung untuk menetapkan rencana kinerja

tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas

kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen perencanaan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : Juni 2017


KABUPATEN BANDUNG,

Ir. H. A. TISNA UMARAN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199203 1 005

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..................................................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1

a. Latar Belakang ......................................................................................................................... 1

b. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................. 1

c. Landasan Hukum Penyusunan .............................................................................................. 2

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA ...................................................................................... 3

a. Definisi Indikator Kinerja ......................................................................................................... 3

b. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja ..................................................................................... 4

c. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja ............................................................................................. 4

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG ................................ 5

a. Visi dan Misi .............................................................................................................................. 5

b. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................................................ 5

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ......................................................................... 8

BAB V PENUTUP ...................................................................................................................................... 9

1

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, menyebabkan

banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam skala

Nasional maupun Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya. Hal pokok

dari perubahan tersebut adalah cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang

dahulu cenderung bersifat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dengan

ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah,

selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada

good governance. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah,

sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif

dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. Salah satu langkah mewujudkan hal

tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan

bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. Good Governance

memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan

berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan

pelaksanaan pencapaian good governance ialah dengan melaporkan pelaksanaan

kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar

atau indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu prose pembangunan atau

kinerja yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun suatu indikator

pada Dinas Pertanian yang dapat menggambarkan hasil kinerja dinas serta menunjukan

peran serta eksistensi dinas sesuai dengan tugas dan pungsi yang dibebankan pada

Dinas Pertanian sesuai dengan aturan yang ada. Indikator kinerja yang ditetapkan selain

digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah, ukuran tersebut

merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dinas pada masyarakat.

b. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas

Pertanian ialah sebagi berikut:

1. Mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis

dari Dinas Pertanian.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dalam

melaksanakan tugas dan fungsi yang berdampak pada pembangunan Kabupaten

Bandung serta bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung

3. Sebagai alat evaluasi untuk perbaiikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas/transparansi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

2

c. Landasan Hukum Penyusunan

Peraturan dan dasar hukum dalam penyusunan IKU Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bandung ialah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan

Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2016 Nomor 62);

10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Bandung Nomor 521.1/2144/Prog/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang

Penetapan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021.

3

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

a. Definisi Indikator Kinerja

Dewasa ini sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan suatu

kegiatan pembangunan yang dilakukan olehgg pemerintah haruslah berbasis kinerja

(hasil, manfaat) bukan hanya output saja yang menjadi ukuran. Sehingga dalam rangka

peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias kinerja, setiap Instansi

Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan instansi

masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran/ gambaran keberhasilan dari

suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian tentang indikator kinerja sangat lah banyak diantaranya:

lndikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau rnernberi petunjuk

kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk

mengukur perubahan (Green, 1992)

lndikator adalah variabel yang rnernbantu kita dalarn mengukur perubahan-

perubahan yang terjadi baik secara langsung rnaupun tidak langsung (WHO,

1981),

Sehingga berdasarkan beberapa definis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

indikator ialah suatu uikuran yang memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan

yang terjadi baik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Indikator

juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan yang lebih terarah dan

sesuai dengan kondisi yang ada pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi di atas, rnaka pengertian

'indikator kinerja' dapat dipahami seperti di bawah ini:

lndikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hail yang dicapai.

lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 'rnenggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. lndikator kinerja

memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai

apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

lndikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang

diinginkan.

lndikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui

perkernbangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai .

lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung

dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik

dalam tahap perencanaan (ex-ante),tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan

selesai dan berfungsi (ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan

bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan

4

kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk

menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan

pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansifunit kerja pelaksananya..

b. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Agar suatu proses pembangunan atau kegiatan yang dilakukan kinerjanya dapat

terdefinisikan dengan baik maka diperlukan indicator-indikator yang bersifat exact dan

terukur dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka Indikator yang baik haruslah memiliki

criteria sebagai berikut:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang

berbeda.

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif

3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan

diukur Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur

4. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan

informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen

kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian

target.

c. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

Kualitatif,menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)

Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)

Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan

populasinya (misal: 50%, 100%)

Rasio: rnembandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal:

rasio jurnlah guru dibandingkan jurnlah rnurid)

Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata

biaya pelatihan per peserta dalarn suatu diklat)

Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus

tertentu (misal: indeks harga saharn, indeks pembangunan manusia)

5

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG

a. Visi dan Misi

Proses pembangunan pertanian tidak terlepas dari program pembangunan

pemerintah Kabupaten Bandung. Tahun 2016 merupakan tahun awal pembangunan

pada rencana jangka menengah Kabupaten Bandung yaitu tahun 2016-2021. Sebagai

panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka disusun

Renstra Tahun 2016-2021 sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan maupun

perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan

pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada dinas-dinas yang

menangani Urusan Pertanian.

Berdasarkan peraturan perundangan yang baru maka Visi dan Misi hanya dibuat

pada level kepala daerah (Kabupaten/Kota), sehingga Dinas Pertanian juga

menggunakan Visi Misi Kepala daerah terpilih yaitu:

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan

Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan’.

Misi :

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2. Misi Kedua : Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

3. Misi Ketiga : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang

wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan

4. Misi Keempat : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

5. Misi Kelima : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki

keunggulan kompetitif

6. Misi Keenam : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

7. Misi Ketujuh : Meningkatkan Kemandirian Desa

8. Misi Kedelapan : Meningkatkan reformasi birokrasi

9. Misi Kesembilan : Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah

Adapun Dinas Pertanian termasuk pada misi ke-lima dimana yang menjadi

sasaran utamanya yaitu : ”Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal

dan mampu berdaya saing”.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1

1

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Tupoksi Dinas Pertanian Kabupaten Bandung adalah

sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Tugas Pokok:

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pertanian

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. SEKERTARIS

Tugas Pokok :

Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta

pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Distan;

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan

kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

Sekretariat

3. BIDANG TANAMAN PANGAN

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Tanaman

Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Tanaman Pangan,

meliputi serealia, aneka kacang dan umbi, sarana dan perlindungan tanaman pangan

2

b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan, meliputi serealia, aneka

kacang dan umbi, sarana dan perlindungan tanaman pangan;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya;

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang

Tanaman Pangan, meliputi serealia, aneka kacang dan umbi, sarana dan

perlindungan tanaman pangan.

4. BIDANG HORTIKULTURA

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Hortikultura


a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Hortikultura,

meliputi Sayuran, Buah-buahan, Bunga dan Obat-obatan, Sarana dan Perlindungan

Tanaman Hortikultura;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Hortikultura, meliputi Sayuran, Buah-buahan,

Bunga dan Obat-obatan, Sarana dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;


tugasnya;

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang

Hortikultura, meliputi Sayuran, Buah-buahan, Bunga dan Obat-obatan, Sarana dan

Perlindungan Tanaman Hortikultura.

5. BIDANG PERKEBUNAN

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas – tugas di bidang Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perkebunan


a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perkebunan,

meliputi pengembangan dan pengendalian, produksi, pasca panen usaha perkebunan;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Perkebunan, meliputi pengembangan dan

pengendalian, produksi, pasca panen usaha perkebunan;


tugasnya;


Perkebunan, meliputi pengembangan dan pengendalian, produksi, pasca panen

usaha perkebunan

3

6. BIDANG PRASARANA DAN PENYULUHAN

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Prasarana dan

Penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Prasarana dan

Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Prasarana dan

Penyuluhan, meliputi prasarana, sumber daya penyuluhan dan kelembagaan serta

metoda dan informasi;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Prasarana dan Penyuluhan, meliputi

prasarana, sumber daya penyuluhan dan kelembagaan serta metoda dan informasi;


tugasnya;


Prasarana dan Penyuluhan, meliputi seksi prasarana, seksi sumber daya penyuluhan

dan kelembagaan serta seksi metoda dan informasi;

7. BIDANG PETERNAKAN

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas – tugas di bidang Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peternakan


a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang peternakan, meliputi

Pembibitan Ternak, Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Usaha dan Produksi

Peternakan.

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang peternakan, meliputi Pembibitan Ternak,

Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Usaha dan Produksi Peternakan.


tugasnya;


Peternakan, meliputi Pembibitan Ternak, Pengembangan Peternakan dan Pelayanan

Usaha dan Produksi Peternakan

8. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

4

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kesehatan Hewan

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi pengendalian dan penanggulangan

penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, sarana dan pelayanan kesehatan

hewan

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner, meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan

masyarakat veteriner, sarana dan pelayanan kesehatan hewan.


tugasnya;

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi pengendalian dan

penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, sarana dan

pelayanan kesehatan hewan.

9. UPT PENGEMBANGAN USAHA TANI

Tugas Pokok :

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan

melaporkan pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang

pelayanan dan pengembangan usaha tani

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala UPT Pengembangan

Usaha Tani, menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana operasional pembinaan,

pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pengembangan

usaha tani;

b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan

program pengembangan usaha tani;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi

10. UPTD PERBIBITAN TANAMAN

Tugas Pokok :



pengelolaan perbibitan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala UPT Pembibitan

Tanaman, menyelenggarakan fungsi :


pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan

perbibitan tanaman;

5


program pengelolaan perbibitan tanaman;


fungsi; dan


tugas pokok dan fungsi.

.

11. UPTD PERBIBITAN TERNAK

Tugas Pokok :



pengelolaan perbibitan ternak.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala UPT Perbibitan

Ternak, menyelenggarakan fungsi :


pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan

perbibitan ternak;


program pengelolaan perbibitan ternak;


fungsi; dan



12. UPTD RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN UNGGAS

Tugas Pokok :



pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan ruminansia dan unggas

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala UPT Rumah Potong

Hewan Ruminansia dan Unggas, menyelenggarakan fungsi :


pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pelayanan dan

pengendalian rumah potong hewan ruminansia dan unggas;


program pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan ruminansia dan unggas;


fungsi; dan



13. UPTD PASAR HEWAN

6

Tugas Pokok :



pengelolaan pasar hewan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala UPT Pasar Hewan,



pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan pasar

hewan;


program pengelolaan pasar hewan;


fungsi; dan


tugas pokok dan fungsi

14. UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM

Tugas Pokok :



pengelolaan pusat kesehatan hewan dan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala UPT Puskeswan dan

Laboratorium, menyelenggarakan fungsi :


pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan pusat

kesehatan hewan dan laboratorium;


program pengelolaan pusat kesehatan hewan dan laboratorium;


fungsi; dan



15. UPT PELAKSANA PROGRAM PENYULUHAN

Tugas Pokok :



bidang pengendalian program penyuluhan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala UPT Pelaksana

Program Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

7


pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pengendalian

program penyuluhan;


program pengendalian program penyuluhan


fungsi; dan



8

INDIKATOR KINERJA UTAMA (Hasil FGD indikator Kinerja)

TUJUAN RENSTRA : Tercapainya produksi pangan, promosi dan mutu produk sebagai upaya peningkatan pendapatan petani

No

Sasaran/Outcome /Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan

1 Tercapainya produksi pangan 1. Produksi pertanian (ton) Menjumlahkan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

a) Jumlah Produksi komoditiTanaman Pangan (Ton)

Menjumlahkan produksi padi, Jagung, Ubikayu dari tiap kecamatan

b) Jumlah Produksi Hortikultura Unggulan (Ton) Menjumlahkan produksi bawang merah, cabe, Kubis, Kentang, Tomat, Jeruk, Alpukat, Strawberry, jambu air dan jambu biji bulanan dari tiap kecamatan

c) Jumlah Produksi komoditi perkebunan (Ton) Menjumlahkan produksi kopi, cengkeh dan tembakau dari tiap kecamatan

2. Populasi ternak (ekor) Menjumlahkan populasi ternak ruminansia besar, ruminansia kecil dan unggas tiap kecamatan

a) Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Besar (Ekor)

Menjumlahkan populasi ternak sapi perah dan sapi potong tiap kecamatan

b) Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Kecil (Ekor)

Menjumlahkan populasi ternak domba dan kambing tiap kecamatan

c) Jumlah Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menjumlahkan populasi ternak ayam ras pedaging, Ayam buras, Ayam ras petelur dan itik tiap kecamatan

2 Meningkatnya promosi dan mutu hasil produksi pertanian

Persentase peningkatan pasca panen produk unggulan pertanian (%)

Jumlah Kelompok terbina dlm penerapan teknologi pasca panen x 100% Jumlah total kelompok pertanian

3 Meningkatnya Penyuluhan Pertanian

Persentase kelompok tani terbina (%)

Jumlah kelompok terbina penyuluhan x 100% Total kelompok pertanian kabupaten

Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : Juni 2017


KABUPATEN BANDUNG,

Ir. H. A. TISNA UMARAN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199203 1 005

9

BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di instansi pemerintah khususnya dilingkungan Dinas

Pertanian Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai dasar untuk menilai atau mengukur tingkat

kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola

kinerja agar organisasi dapat mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dengan hasil yang baik

dan kinerja yang tinggi.

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan

dapat diukur mengenai kinerja sehingga dengan IKU tersebut maka penyelenggaraan manajemen

kinerja dilakukan secara baik, dengan hasil yang lebih baik. Selain itu, Informasi yang diperoleh

akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan,

mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

10

Documents

DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 · Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Pertanian