PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PERTANIAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PERTANIAN

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................

DAFTAR ISI ......................................................................................

DAFTAR TABEL ................................................................................

DAFTAR GAMBAR ............................................................................

Halaman

i

ii

iv

v

I.

II

III

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...............................................................................

1.2 Dasar Hukum .................................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................

1.4 Sistematika Penulisan .....................................................................

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi ....................

2.2 Sumber Daya SKPD ........................................................................

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian .............................................

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pertanian Kota Bogor ......................................................................

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Pertanian .........................................................

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi ...................

3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..........

1

2

5

5

7

11

16

18

20

20

22

30

iii

IV

V

VI

VII

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pertanian ......................................................

4.2 Tujuan dan Sasaran ..........................................................................

4.3 Strategi dan Kebijakan .....................................................................

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PENUTUP

31

33

34

36

38

43

44

iv

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

2.1.

2.2.

4.1.

4.2.

5.1.

6.1.

Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bogor

Berdasarkan Renstra Distani 2010 – 2014

Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kota Bogor Tahun

2010 – 2014 Sumber Dana APBD Kota Bogor

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kota Bogor

Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

16

17

35

36

41

43

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1

2

3

4

5

6

7

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bogor

Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja Bidang

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Jumlah Pegawai Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Menurut Usia

11

12

13

13

14

14

15

Revisi Rencana Strategis Distani 2015 - 2019 1

1.1 Latar Belakang

Pertanian memiliki peranan yang cukup penting dan strategis

dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan

ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan

kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional.

Pertanian menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan

pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada

pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan pada

perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional

yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang berdaya saing di

pasar global. Di lain pihak peningkatan jumlah penduduk dan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat menuntut adanya peningkatan

kualitas produk pertanian yang dikonsumsi.

UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban

menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan

daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

1 PENDAHULUAN


Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Bogor Tahun 2015–2019, dan diterbitkannya Peraturan Walikota

Bogor Nomor 050.45-304 tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Kinerja

Pemerintah Kota Bogor maka Dinas Pertanian perlu melakukan revisi

terhadap Rencana Strategis Tahun 2015–2019 sebagai penjabaran RPJMD

Kota Bogor.

Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian 2015–2019 sebagai

dokumen yang memberikan arah bagi Pembangunan Pertanian di Kota

Bogor dalam sisa waktu 2 (dua) tahun kedepan (2018–2019). Revisi

Rencana Strategis akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dalam

menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2018 dan tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Undang–Undang Nomor 28 tahn 1999 tentang Penyelenggaraaan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolsi dan Nepotisme.

3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembagunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tetang Penataan Ruang.

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi

11. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

12. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

13. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–Undangan

14. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan

Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara

Pengenaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evauasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010–2025.

19. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014.

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan


Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

23. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005–2025.

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018.

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Peyusunan Recana Pembangunan Daerah.

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Bogor.

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor 2005-

2025.


Organisasi Perangkat Daerah.


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011–2031.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor

Tahun 2015–2019.

32. Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 tahun 2017 Tentang

Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor.


1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Bogor Tahun 2015-2019

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Dinas

sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bogor Tahun 2015–2019, sesuai

tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Pertanian

Kota Bogor sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta

Perwali Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pertanian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra SKPD

tahun 2015-2019 yang bermutu dan akuntabilitas terdiri dari :

1. Sebagai pedoman dalam membuat perencanaan jangka menengah

Dinas Pertanian yang memuat visi, misi, sasaran, strategi dan

kebijakan pembangunan pertanian Kota Bogor 2015-2019.

2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan

jangka menengah daerah antara Renstra Dinas Pertanian Tahun

2015-2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019.

3. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja SKPD serta

penganggaran mulai tahun 2015-2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanian Kota Bogor disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan

hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Renstra

dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika tulisan

dan maksud serta tujuan pembuatan renstra


BAB II

BAB III

BAB IV BAB V BAB VI BAB VII

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA BOGOR Bab ini memaparkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian,

Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan Dinas

Pertanian serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Dinas Pertanian.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memaparkan identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian,

Telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, telaah renstra Kementerian

Pertanian, telaah Rencana Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup Strategis dan penentuan isu – isu strategis

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini memaparkan visi dan misi dari Dians Pertanian.

Pada bagian ini juga diuraikan tujuan, sasarn dan strategi

serta kebijakan Dinas Pertanian dalam menjawab visi dan

misi yang ada.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini memaparkan tentang rencana program menurut

pembagian urusan kewenangan daerah, indikator kerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menjelaskan indikator yang harus dipenuhi oleh

Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuand an sasarn

RPJMD.

PENUTUP Bab ini menjelaskan secara singkat tentang peran dari

dokumen renstra.



2.1. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang

kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 80

Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan

Struktural Di Lingkungan Dinas Pertanian disebutkan bahwa Dinas

Pertanian Kota Bogor mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang

diberikan kepada pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

3. Pelaksanaan teknis operasional dibidang Perta

4. Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, perlengkapan,

sarana, dan prasarana Dinas;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas

dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut,

Kepala Dinas Pertanian dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4

(empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala UPTD dengan tugas dan

fungsi sebagai berikut :

2 GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERTANIAN KOTA BOGOR


a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan fungsi Dinas di bidang pengelolaan

kesekretariatan. Sekretariat mempunyai fungsi :

Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di

lingkungan Dinas;

Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi

kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan

kerumahtanggaan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di Bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang


Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang


Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan

Holtikultura;

2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan

Holtikultura;

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan

Holtikultura.


c. Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

Penyiapan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di

bidang peternakan;

Pelaksanaan dan pengkoordinasikan kegitan di Bidang

Peternakan;


Peternakan;

Bidang Peternakan membawahkan :

1. Seksi Kesehatan Hewan;

2. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

d. Bidang Perikanan mempunyai fungsi :


Perikanan;


Perikanan;


Perikanan;

Bidang Perikanan membawahkan :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;

2. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan;

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

e. Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :


Penyuluhan;



Penyuluhan;


Penyuluhan;

Bidang Penyuluhan membawahkan :

1. Seksi Kelembagaan ;

2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Pertanian;

3. Seksi Metode dan Informasi Pertanian;

f. UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan

Terpadu;

Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum

di lingkungan UPTD RPH Terpadu;

Pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan

dalam penggunaan sarana dan prasarana RPH Terpadu;

Pelaksanaan pengelolaan RPH Terpadu;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Ka. UPTD membawahkan Sub Bagian Tata Usaha


Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bogor

2.2. Sumber Daya SKPD

Kondisi PNSD Dinas Pertanian Kota Bogor tahun 2017 sebanyak 79 orang.

Pembagian berdasarkan golongan/ pangkat, maka golongan IV berjumlah 16

orang, golongan III berjumlah 41 orang, golongan II berjumlah 19 orang dan

golongan I berjumlah 3 orang.

KEPALA UPTD

RUMAH POTONG

HEWAN (RPH)

KASUB BAGIAN

TATA USAHA

KEPALA BIDANG

TANAMAN

PANGAN DAN

HORTIKULTURA

KASI SARANA DAN

PRASARANA TPH

KASI PRODUKSI DAN

PERLINDUNGAN TPH

KASI PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN

HASIL TPH

KASI SARANA

DAN PRASARANA

PERIKANAN

KASI PRODUKSI DAN KESEHATAN

IKAN

KASI PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN

HASIL PERIKANAN

KEPALA BIDANG

PERIKANAN

KASI METODE

DAN INFORMASI

PERTANIAN

KEPALA BIDANG

PENYULUHAN

KASI

KELEMBAGAAN

KASI

PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA

PERTANIAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUB BAGIAN

PERENCANAAN,

KEUANGAN

DAN PELAPORAN

KASUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASI KESEHATAN

HEWAN

KASI PEMBIBITAN

DAN PRODUKSI

TERNAK

KASI KESEHATAN

MASYARAKAT

VETERINER

KEPALA BIDANG

PETERNAKAN


Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka pegawai

dengan tingkat pendidikan strata – 3 berjumlah 1 orang, strata-2 berjumlah

13 orang, strata-1 berjumlah 37 orang, diploma III berjumlah 11 orang,

tamat SMU/sederajat berjumlah 16 orang, dan tamat SD/sederajat berjumlah

1 orang.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas

Pertanian Kota Bogor sampai akhir tahun 2017 didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai menurut unit kerja bidang : Sekretariat sebanyak

14 orang, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)

sebanyak 9 orang, Bidang Peternakan sebanyak 12 orang, Bidang

Perikanan sebanyak 12 orang, Bidang Penyuluhan 19 orang, dan

UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak 13 orang.

Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja Bidang

2. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 16

orang, Golongan III sebanyak 41 orang, Golongan II sebanyak 19

orang, dan Golongan I sebanyak 3 orang .


Gambar 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

3. Jumlah pegawai menurut jabatan: jabatan Eselon II sebanyak 1

orang, jabatan Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III – b

sebanyak 4 orang, jabatan Eselon IV sebanyak 16 orang, dan Non

Esselon sebanyak 57.

Gambar 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.

4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 1

orang, S-2 sebanyak 13 orang , S-1 sebanyak 37 orang , D-3


sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 16 orang, SLTP sebanyak 0

orang, dan SD sebanyak 1 orang .

Gambar 5. Jumlah Pegawai Jenjang Pendidikan.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 38

orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang.

Gambar 6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.


6. Jumlah pegawai menurut usia: usia 46 - 55 tahun sebanyak 36

orang; usia 36 - 45 tahun sebanyak 28 orang; usia 26 - 35 tahun

sebanyak 15 orang dan usia < 25 tahun sebanyak orang.

Gambar 7 . Jumlah Pegawai Menurut Usia. Selain didukung oleh pegawai PNS , Dinas Pertanian. Kota Bogor

juga dibantu oleh 12 orang pegawai Tenaga Harian Lepas dari

Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

1 orang tenaga kerja kontrak (TKK), serta 23 orang tenaga

sukarelawan.


16

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Bogor

Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kota Bogor yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bogor Berdasarkan Renstra Distani 2010 – 2014

No Indikator Kinerja

Target Renstra Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1

Jumlah produk pertanian yang bernilai tambah tinggi

21 23 25 26 27 21 24 25 26 27 100 104,4 100 100 100

2 Jumlah hewan yang dipotong di RPH

20.360 20.515 23.998 25.909 27.829 32.066 30.308 80.948 174.526 311.600 157,5 147,7 337,3 673,6 1.119

3 Jumlah hewan yang divaksin

151.130 201.800 202.450 203.100 203.750 301.177 101.075 217.700 202.700 203.750 199,3 50,1 107,5 99,8 100

4

Jumlah produk pertanian yang dikemas sesuai standar

9 9 9 9 9 9 9 9 11 13 100 100 100 122,2 144,4


Dari tabel 2.1. diatas terlihat bahwa secara keseluruhan Dinas

Pertanian Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan dengan baik.

Setiap target indikator kinerja dari tahun ke tahun mampu dipenuhi

oleh Dinas Pertanian. Hanya indikator jumlah hewan yang divaksin

pada tahun 2013 yang tidak memenuhi target disebabkan adanya

penurunan populasi ayam. Keberhasilan ini tidak terlepas dari

kerjasama yang baik antara dinas dengan para stakeholder dalam

memajukan kegiatan pertanian kota Bogor.

Tabel. 2. 2 Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kota Bogor Tahun

2010 – 2014 Sumber Dana APBD Kota Bogor

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa Anggaran kegiatan Dinas

Pertanian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus

mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan adanya transfer dana

alokasi khusus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam

rangka pembangunan sarana di bidang pertanian.

Untuk realisasi penyerapan anggaran rata – rata diatas 90 %

dimana selisih ini disebabkan oleh selisih harga pada proses

pengadaan barang dan jasa. Khusus untuk tahun 2012, penyerapan

anggaran hanya sebesar 80 % disebabkan tidak adanya pencairan

Dana Alokasi Khusus untuk triwulan IV sehubungan dengan tidak

tercapainya target realisasi penyerapan pada triwulan III.

2010 2011 2012 2013 2014

Rata-rata Pertumbuhan

Pagu Anggaran

1.977.648.000 6.810.172.000 12.073.351.025 12.975.278.000 10.326.098.000 109,6 %

Realisasi Anggaran

1.939.805.838 6.404.224.972 8.812489.327 12.199.157.362 9.395.055.262 102 %

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

98 % 94% 80% 94% 90,98 % 91,5%


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kota Bogor 1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.

b. Infrastruktur pertanian belum optimal

c. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.

d. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai

anjuran.

e. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya

pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam

pengembangan pertanian

f. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang

mau bekerja di sektor pertanian

g. Kurangnya jumlah SDM Dinas Pertanian

h. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk

petani.

i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat

sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman

dikonsumsi.

j. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin

mengkhawatirkan.

k. Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai

akibat mobilitas hewan.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

a. Peningkatan intensifikasi pertanian, penerapan GAP dan SOP.

b. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN

untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurangi beban

SKPD di daerah.


c. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi

komitmen pemerintah, dan sudah adanya integrasi kegiatan

untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

d. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati

serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah

lapang.

e. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan

petani melalui bimtek, kursus, magang dan sekolah lapang.

f. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk

mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja

produktif pada sektor pertanian.

g. Optimalisasi SDM pertanian yang sudah ada dan peningkatan

kapasitas SDM Dinas.

h. Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi

produk petani Kota Bogor.

i. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah

lingkungan.

j. Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan

sapta usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan

tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan.

k. Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal

pada produk peternakan.

l. Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan

hewan (animal welfare).


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian

dalam pembangunan pertanian di Kota Bogor selama tahun 2015

sampai dengan 2019 sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya produksi dan produktivitas pertanian,

peternakan dan perikanan sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

2. Rendahnya kesejahteraan/pendapatan petani di sektor pertanian,

peternakan dan perikanan.

3. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian

4. Rendahnya daya saing beberapa produk pertanian, peternakan

dan perikanan.

5. Terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi.

6. Terbatasnya asset dan infrastruktur pertanian, peternakan dan

perikanan.

7. Kurang optimalnya kelembagaan pertanian, peternakan dan

perikanan.

8. Kurangnya kualitas SDM pertanian, peternakan dan perikanan

9. Terbatasnya kompetensi aparatur.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi

pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat

dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung

3 ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI


dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah

ke depan, maka visi pembangunan Kota Bogor untuk jangka waktu

2015-2019 adalah sebagai berikut:

“Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bogor 2015-2019

tersebut, dapat ditempuh melalui enam misi pembangunan sebagai

berikut:

1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi

informasi dan komunikasi

2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorentasi pada

kepariwisataan dan ekonomi kreatif

5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan

6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk

mewujudkan masyarakat madani.

Dari hasil telaah visi misi tersebut, maka Dinas Pertanian

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjadi amat berperan

pada misi kedua yang salah satu tujuan dari misi tersebut

meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor

dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Salah satu wujud meningkatnya ketahanan pangan

masyarakat adalah pemanfaatan setiap lahan pertanian secara optimal

dengan penggunaan bibit unggul dan teknologi yang tepat guna

melalui proses produksi yang memenuhi standar jaminan mutu dan

berwawasan lingkungan sehingga diperoleh hasil yang memiliki daya

saing tinggi di pasar.


3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementrian Pertanian Tahun 2010-2014

Visi dari kementerian Pertanian yakni :

Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul

Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk

Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya

Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

Untuk menggapai visi tersebut Kementerian Pertanian

memiliki 10 Misi yaitu :

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien,

berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan

lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.

2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang

mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan

produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.

3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan

pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan

ketahanan pangan.

4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta

mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk

menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.

5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang

aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.

6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian

sebagai bahan baku industri.

7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara

vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha

ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di

pedesaan.


8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi

dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan

pasar domestik, regional dan internasional.

9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan

perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan

berkeadilan

10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur

pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional

Untuk mencapai Visi-Misi tersebut kementerian

memiliki Tujuan yaitu :

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul

berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.

2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada

berkelanjutan.

3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi

termasuk diversifikasi pangan.

4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk

pertanian.

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam Rencana Strategi kementeria Kelautan dan

Perikanan Tahun 2010 – 2014 disebutkan bahwa Visi

pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia

:“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Melalui visi tersebut, diharapkan dapat terwujudnya

pengelolaansumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat


memberikan nilai tambah terhadap produk kelautan dan

perikanan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, dengan

tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya kelautan dan

perikanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan

perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk

Kelautan dan

Perikanan.

3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber

Daya

Kelautan dan Perikanan

Sedangkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan

adalah:

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha

Kelautan dan Perikanan.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

a. Meningkatnya pera sektor kelautan dan perikanan

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;

b. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi

kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas

unggulan;

c. Meningkatnya pendapatan masyarakat.


2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk

Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini

ditandai dengan:

a. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan per-

ikanan;

b. Meningkatnya branding produk perikanan dan market

share di pasar luar negeri.

c. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan

sesuai standar.

3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini

ditandai dengan:

a. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara

berkelanjutan;

b. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;

c. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang

diawasi oleh aparatur pengawas Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

3.3.3. Telaah Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa Barat

Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, sumber daya buatan, dan ketersediaan teknologi maju

di Jawa Barat yang sangat menunjang dalam pembangunan

pertanian tanaman pangan, serta mengacu pada Visi Jawa Barat

yaitu “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi

Termaju di Indonesia Tahun 2025”, serta Visi Pemerintah

Provinsi Jawa Barat “Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera

untuk Semua”, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yaitu :


“Terwujudnya Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Jawa Barat yang Maju dan Tangguh”.

Untuk dapat mewujudkan visi dengan cara mendorong

efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki, maka ditetapkan misi Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung

tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa

Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk

tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan

2. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia

pertanian

3. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan

sarana prasarana pertanian

4. Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi

pertanian berwawasan lingkungan

5. Meningkatkan akses pasar dan permodalan

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi – misi

diatas sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

2. Menurunkan tingkat kehilangan hasil

3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sumberdaya

pertanian

4. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan organisme

pengganggu tanaman (OPT)

5. Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu

6. Meningkatkan margin usahatani tanaman pangan dan

hortikultura


3.3.4. Telaah Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dalam Rencana Strategis dinas Peternakan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2014 - 2018 dicantumkan bahwa Visi Dinas

Peternakan Propinsi Jawa Barat “Menjadi Akselerator

Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Hewani Jawa

Barat Tahun 2018”.

Sedangkan tiga misi utama yang diemban oleh Dinas

Peternakan Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan hewani hasil budi daya peternakan Jawa Barat.

2. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penataan dan pembinaan pembangunan peternakan di Jawa Barat.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya Dinas Peternakan.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil

peternakan melalui penguatan faktor-faktor produksi

peternakan.

2. Meningkatkan teknik budidaya dan penganggulangan

penyakit ternak.

3. Meningkatkan sistem promosi dan pemasaran produk

ternak.

4. Meningkatkan penataan kelembagaan dan efektivitas

usaha peternakan.

5. Meningkatkan sumber daya aparatur, daya dukung,

sarana prasarana dan pendaan dalam rangka memberikan

layanan yang lebih baik kepada masyarakat.


3.3.5. Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Barat

Adapun perumusan Renstra Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Barat periode 2013 – 2018 sebagai

berikut :

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Jawa

Barat yang maju dan sejahtera “

Sedangkan misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumberdaya

perikanan dan kelautan.

2. Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk perikanan

dan kelautan.

3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelestarian

sumberdaya perikanan dan kelautan.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Barat :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku perikanan dan

kelautan yang berdaya saing dan berbasis IPTEK.

2. Mendorong percepatan peningkatan kualitas SDM dan

kelembagaan perikanan dan kelautan Jawa Barat

3. Meningkatkan mutu hasil perikanan

4. Mewujudkan wilayah pesisir dan pulau kecil yang lestari

dan produktif.

5. Meningkatkan kualitas dan daya tamping sumberdaya

kelautan dan perikanan.

3.3.6. Ringkasan Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap dokumen perencanaan strategis K/L dan

Provinsi ini diharapkan akan mengarahkan pada sinkronisasi

antara pusat dengan daerah. Identifikasi Tujuan dalam Renstra

K/L dan Provinsi dengan Renstra Dinas sebagai berikut :


Renstra Kementerian Pertanian

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.

2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.

3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.

4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Renstra Dinas Pertanian Kota Bogor

1. Mempertahankan tingkat produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan melalui optimalisasi pemanfatan sumber daya dan penerapan teknologi tepat guna.

2. Meningkatkan penyediaan pangan hewani sesuai kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

3. Diversivikasi produk

pertanian, peternakan, dan perikanan

4. Menciptakan birokrasi Dinas Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Usaha Kelautan dan Perikanan. 2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa

Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

1. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

2. Menurunkan tingkat kehilangan hasil 3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan

sumberdaya pertanian 4. Meningkatkan pencegahan dan

penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

5. Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu

6. Meningkatkan margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura

Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan melalui penguatan faktor-faktor produksi peternakan.

2. Meningkatkan teknik budidaya dan penganggulangan penyakit ternak.

3. Meningkatkan sistem promosi dan pemasaran produk ternak.

4. Meningkatkan penataan kelembagaan dan efektivitas usaha peternakan.

5. Meningkatkan sumber daya aparatur, daya dukung, sarana prasarana dan pendaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat

Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berbasis IPTEK.


2. Mendorong percepatan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan Jawa Barat

3. Meningkatkan mutu hasil perikanan 4. Mewujudkan wilayah pesisir dan pulau kecil

yang lestari dan produktif. 5. Meningkatkan kualitas dan daya tamping

sumberdaya kelautan dan perikanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.4.1. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang

Berdasarkan telaah terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 –

2031, dapat diketahui bahwa keberhasilan pembangunan

pertanian sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan

untuk pemukiman sehingga beresiko terhadap alih fungsi

lahan pertanian. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum

terhadap pelanggaran RTRW dengan didukung regulasi yang

dapat melindungi kelestarian lahan pertanian di Kota Bogor.

Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 pasal 60, disebutkan bahwa

luas lahan pertanian lahan basah yang harus dilindungi

sebesar 600 Ha, yang diarahkan di semua kecamatan di Kota

Bogor. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola

untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang di Kota Bogor sebagaimana

diamanatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2009.


3.4.2. Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Startegis

Hasil telaah terhadap kajian Lingkungan Hidup Strategis

adalah munculnya pengaruh lingkungan pada program

Peningkatan Produksi Pertanian sebagai berikut :

a. Pengelolaan lahan yang Berlebihan

Agar pengelolaan lahan pertanian lebih banyak

menggunakan sarana produksi yang ramah lingkungan.

b. Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat

meningkatkan pencemaran

Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan

pestisida kimia sesuai anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan

memperbanyak penggunaan pupuk organik, agensia hayati

dan pestisida nabati. Selain itu juga perlu digalakkan

standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik

secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi

organik oleh lembaga yang berkompeten.

c. Pencemaran akibat hasil pengolahan produk pertanian

Perlu adanya fasilitasi pengolahan hasil limbah

pertanian untuk dijadikan pupuk kompos, pupuk kandang

atau biogas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan

terhadap visi misi Walikota Bogor, visi misi Dinas Pertanian, hasil

telaah terhadap rencana Startegis kementerian Pertanian dan Dinas

Pertanian Provinsi, telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis maka diperoleh gambaran isu strategis sebagi berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (Tanaman

pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan)


2. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian

dalam menghadapi persaingan global

3. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pertanian

4. Peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan

5. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)


4.1 Visi dan Misi SKPD

1. Visi Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Kota

Bogor serta mempertimbangkan masukan-masukan dari stake

holder, maka Dinas Pertanian Kota Bogor menetapkan visi

“Mewujudkan Agribisnis Perkotaan yang Berwawasan

Lingkungan dan Berdaya Saing”

2. Misi

Pernyataan Misi Dinas Pertanian Kota Bogor sebagai berikut : Misi 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan produktivitas

pertanian, peternakan dan perikanan perlu didukung oleh adanya

sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai. Selain itu

diperlukan juga upaya peningkatan kemampuan sumberdaya

manusia pertanian terutama petani dan pelaku usaha sebagai stake

holders (pelaku utama) usaha agribisnis yang mencakup on farm

dan off farm.

Misi 2. Mendorong ketersediaan dan keamanan pangan secara berkelanjutan

VISI, MISI, TUJUAN, DAN

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4


Misi ini mengandung makna setiap gangguan terhadap

penyediaan dan keamanan pangan semaksimal mungkin

dikendalikan sehingga dapat mempertahankan tingkat produksi.

Misi 3. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis

Misi ini mengandung makna bahwa usaha-usaha di bidang

pertanian/perikanan tidak terbatas pada budidaya (on farm) tetapi

harus dikembangkan melalui sektor pengolahan hasil, pemasaran

dan jasa-jasa pertanian. Peningkatan nilai tambah produk pertanian

akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas

produk sehingga lebih mampu untuk bersaing dengan produk dari

daerah lain.

Misi 4. Mewujudkan birokrasi Dinas Pertanian yang bersih dan transparan

Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Pertanian berusaha

agar tidak terjadi praktek-praktek korupsi, kolusi dan

nepotisme. Dinas Pertanian membuka diri bagi masyarakat dan

juga membuka peluang-peluang kerjasama dengan berbagai

pihak.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bogor

2015 – 2019 disajikan dalam Tabel 4.1 di bawan ini.


35

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

1 Mempertahankan tingkat produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan melalui optimalisasi pemanfatan sumber daya dan penerapan teknologi tepat guna

Persentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan (15 %)

Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan

Persentase rata-rata

peningkatan produksi

pertanian, peternakan dan

perikanan pertahun

3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2 Meningkatkan penyediaan pangan hewani sesuai kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

Jumlah maksimal

kasus penyakit

zoonosis (3 Kasus)

Terkendalinya penyakit hewan zoonosis

Jumlah maksimal kasus

penyakit zoonosis

pertahun

7 6 5 4 3

3 Diversivikasi produk pertanian, peternakan, dan perikanan

Meningkatnya produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan (89 Produk)

Meningkatnya produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan

Jumlah produk binaan

pertanian

13

13

13

13

13

4 Menciptakan birokrasi Dinas Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel

Nilai AKIP Dinas Pertanian (61)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Nilai AKIP Dinas

Pertanian

58 59 60 60,5 61

Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditinjaklanjuti (100%)

Prosentase temuan BPK

dan Inspektorat yang

ditinjaklanjuti

100 100 100 100 100


4.3 Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dalam 5

(lima) tahun mendatang sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Agribisnis Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing

MISI I : Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mempertahankan tingkat produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan melalui optimalisasi pemanfatan sumber daya dan penerapan teknologi tepat guna


Intensifikasi usaha tani dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (TPH, Peternakan dan Perikanan) dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bidang Perikanan, Peternakan dan Tanaman Pangan/Hortikultura

Penerapan inovasi teknologi pertanian, pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta pembinaan Kelembagaan/SDM dll.

MISI II : Mendorong ketersediaan dan keamanan pangan secara berkelanjutan


Meningkatkan penyediaan pangan hewani sesuai kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal


Peningkatan pelayanan pengendalian penyakit hewan zoonosis

Pelayanan pengendalian penyakit hewan zoonosis

MISI III : Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis


Diversivikasi produk pertanian, peternakan, dan perikanan


Meningkatkan pengolahan dan pemasaran produk dan hasil olahan produk pertanian melalui peningkatan kemampuan teknis dan wirausaha keluarga tani dengan pelatihan keterampilan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha.

Mengembangkan diversifikasi produk hasil pertanian melalui sistem dan usaha agribisnis.


MISI IV : Mewujudkan birokrasi Dinas Pertanian yang bersih dan transparan


Menciptakan birokrasi Dinas Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel


Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas, kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal

Penguatan kelembagaan dan birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Revisi Rencana Strategis Distani 2015 – 2019 38

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bogor

2015 – 2019 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Bogor serta sesuai dengan misi ke-2 yaitu

Menjadikan Kota Bogor Kota Yang Sehat dan Makmur, dimana salah satu

sasarannya adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Sasaran dimaksud akan dicapai melalui tiga program yaitu : (1)

Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan, (2)

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan

Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, (3)

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan

Perikanan, (4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian

Kinerja Keuangan, (5) Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan (6)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program – program diatas akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai

berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

a. Kegiatan Intensifikasi Pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura

b. Kegiatan Optimalisasi Potensi sumberdaya Perikanan

c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan rumah Potong hewan (RPH)

d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan

e. Kegiatan Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan

dan Hortikultura)

5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


f. Penyuluhan dan Pendampingan Petani

g. Metode Penyuluhan Pertanian / Fasilitas THL -BPPT

2. Program Pencegahan , dan Penanggulangan Penyakit Tanaman,

Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman Sehat

Utuh dan Halal

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengendaliaan Penyakit Menular

Zoonosis

b. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan

Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan dan

Perikanan

a. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman

Pangan dan Hortikultura

b. Optimalisasi Produk Olahan dan Mutu Hasil Perikanan

c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

d. Jaringan Pemasaran Produk Perikanan dan Penguatan

Kelembagaan Kelompok Perikanan

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja

Keuangan

a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

b. Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)

5. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pengelolaan Rumah Tangga OPD


6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Inventaris Kantor

b. Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

Indikator Kinerja Utama pembangunan pertanian Kota Bogor

tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015

– 2019. Untuk lebih jelas, uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas

Pertanian Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 5.1.


41

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pertanian Kota Bogor

Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator

Kinerja Sasaran Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Mempertahankan tingkat produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan melalui optimalisasi pemanfatan sumber daya dan penerapan teknologi tepat guna

Persentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan (15 %)


Persentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan pertahun

Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Prosentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, Peternakan, dan Perikanan per tahun (%)

- Produksi Padi 3.364 Ton / Ha

- Produksi Buah-Buahan 122.000 Kw

- Produksi Sayuran 369.000

Kw - Produksi Daging

5.643.147 Kg - Produksi susu

1.280.000 Liter - Produksi Ikan

Konsumsi 4.238 Ton

- Produksi Ikan Hias 14.768.300 Ekor

3% 3.870 3% 4.250 3% 4.680 3% 5.150 3% 5.660 15 %

Jumlah Kelompok tani yang dinaikkan statusnya (Kel)

192 10 10 10 10 10 242

Meningkatkan penyediaan pangan hewani sesuai kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

Jumlah maksimal kasus penyakit zoonosis (3 Kasus)


Jumlah maksimal kasus penyakit zoonosis pertahun

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Jumlah maksimal kasus penyakit zoonosis per tahun

- 7 900 6 990 5 1.080 4 1.190 3 1.320 3

Prosentase penurunan cemaran pada sampel pangan hewani (%)

- 45 40 35 30 25 25


42

Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator

Kinerja Sasaran Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Diversivikasi produk pertanian, peternakan, perikanan

Meningkatnya produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan (89 Produk)


Jumlah produk binaan pertahun

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Jumlah produk olahan yang dibina Dinas

24 13 1.980 13 2.180 13 2.390 13 2.640 13 2.900 13

Menciptakan birokrasi Dinas Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel

Nilai AKIP Dinas Pertanian (61)


Nilai AKIP Dinas Pertanian

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan

Nilai AKIP Dinas Pertanian

50 70 55 70 60 70 60,5 70 61 70 61

Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditinjaklanjuti

100 100 100 100 100 100

Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditinjaklanjuti (100%)

Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditinjaklanjuti

Pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah

70% 800 75% 800 80% 800 85% 800 90% 800 90%

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase pemenuihan sarana prasarana aparatur

70% 1.000 75% 1.100 80% 1.200 85% 1.300 90% 1.400 90%


Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD 2015-

2019 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan

pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang

diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukan perkembangan,

capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota

Bogor merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian Visi

dan Misi Dinas serta pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam

melaksanakan program-program pembangunan di Kota Bogor pada

kurun waktu 2015-2019.

Penetapan indikator kinerja program Dinas Pertanian Kota Bogor

yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Program

Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan per tahun.

Tabel. 6.1 Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Prosentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, Peternakan, dan Perikanan per tahun (%)

3% 3% 3% 3% 3% 15%

6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



A. Kesimpulan.

1. Renstra Dinas Pertanian Kota Bogor Tahun 2015 - 2019 berpedoman

pada Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 - 2019,

bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, dimaksudkan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan

urusan pemerintah daerah bidang pertanian yang berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian Kota

Bogor.

2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pertanian Kota Bogor guna mendukung Visi dan Misi

yang telah ditetapkan dengan implementasi sesuai tupoksi yaitu :

(1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian; (2)

Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertanian; (3)

Pelaksanaan teknis operasional dibidang Perta; (4) Pengelolaan

sumberdaya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana, dan

prasarana Dinas; (5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

pertanian; dan (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3. Program yang direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan

meliputi : (1) Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan

7 PENUTUP


dan Perikanan; (2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Hewan zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan

kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (3) Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

(4) Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan dan capaian

kinerja keuangan, (5) Pelayanan administrasi perkantoran; dan (6)

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dijabarkan ke

dalam kegiatan yang diampu oleh Sekretariat dan Bidang-bidang

yang ada di Dinas Pertanian Kota Bogor.

4. Perincian lebih lanjut tentang program, kegiatan, indikator out put

kegiatan, kondisi awal dan target yang memuat pagu indikatif

Renstra Dinas Pertanian Kota Bogor Tahun 2015-2019 sesuai

dengan matrik pada Tabel 5.1.

B. Penutup.

1. Renstra Dinas Pertanian Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebagai arah

dan pedoman tata kelola aparatur pada Dinas Pertanian Kota Bogor

selama 5 (lima) tahun kedepan.

2. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat

program dan Rencana Kerja dan seluruh tugas Dinas Pertanian

Kota Bogor.

3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan

dokumen Renstra maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh

masing-masing bidang di Dinas Pertanian Kota Bogor. Hal ini

terkait dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan

prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Documents

PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PERTANIAN