DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI RUU TENTANG PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Tahun Sidang : 2018-2019

Masa Persidangan : I

Jenis Rapat/ke- : RDPU Komisi VIII DPR RI / ke - 5

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai

1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Ketua Rapat : H. Marwan Dasopang, M.Si.

Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Acara : Mendengarkan Masukan terhadap RUU tentang Pesantren

dan Pendidikan Keagamaan

Hadir : 1. 17 orang dari 26 orang Anggota Panja Komisi VIII DPR RI

2. Forum Pesantren dan Perwakilan Pesantren wilayah

Indonesia

- 2 -

KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./F-PKB): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para Anggota Panja Komisi VIII DPR RI tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Saudara Forum Pesantren dan Perwakilan Pesantren se-Indonesia, Hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat pada hari ini, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini bisa mengadakan RDPU Panja Komisi VIII DPR RI bersama perwakilan forum pesantren dan perwakilan pesantren se-Indonesia dengan agenda mendengarkan masukan terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa dan memohon ridho-Nya maka marilah kita terlebih dahulu sebelum memulai rapat kita pada hari ini mari kita berdoa dengan membacakan Ummul Kitab. Berdoa kita mulai.

(BERDOA MULAI)

(BERDOA SELESAI)

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawara DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI, tanggal 23 Juli 2019, dan sesuai hasil keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Agustus 2019, maka pada hari ini Senin, 26 Agustus 2019 Panja Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Forum Pesantren dan Perwakilan Pesantren se-Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Rapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan Perwakilan Forum Pesantren dan Perwakilan Pesantren se-Indonesia yang ini tidak memerlukan kuorum karena bersifat mencari masukan dan mendengarkan pendapat dari para Pimpinan Pesantren. Oleh karena itu rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan rapat pada hari ini diacarakan sebagai berikut:

1. Pengantar, 2. Pemaparan dari forum perwakilan pesantren, 3. Tanya-jawab.

- 3 -

Apakah acara ini bisa kita setujui?

(RAPAT : SETUJU) Selanjutnya kita berupaya rapat ini berakhir pada pukul. Sekarang sudah pukul 10.45. Kalau bisa jam 12.30 dulu ya. Nanti kita tambah. Bapak-Bapak, para undangan yang kami hormati, Komisi VIII khususnya Panja RUU tentang Pendidikan Pesantren sudah menyepakati RUU ini hanya sebatas RUU Pesantren dari usul inisiatif DPR yang memasukan pendidikan keagamaan. Setelah diputuskan menjadi RUU Pesantren maka seluruh DIM yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan tidak dibahas lagi. Kita hanya membahas RUU pendidikan pesantren. Oleh karena itu kita telah membuat klasifikasi dan cluster-cluster yang kita anggap krusial atau penting dan yang kita butuhkan. Satu, yang kita sepakati termasuk mengenai kelembagaan-kelembagaan tentang Pesantren, definisi pesantren, kemudian kedudukan Kyai, kemudian muadalah. Kita berharap bahwa posisi Kyai sebagai sub kultur keagamaan tidak menjadi terganggu karena masuk menjadi Undang-Undang formal. Jadi posisi Kyai ada 1 Bab yang. Apa pun yang terjadi Kyai menjadi kultur keagamaan. Dari sini menjadi kultur. Andaikan disetujui Bab Keuangan masuk ke Pesantren maka akan ada pengawas dan bahkan akan ada penyelidikan. Maka posisi Kyai itu di Bab tersendiri yang tidak masuk menjadi wilayah pengawasan dan penyidikan. Itu yang kita buatkan di DIM. Yang kedua mengenai muadalah. Dalam sejarah yang kita berdialog disampaikan bahwa sebetulnya pesantren jauh sebelum ada Indonesia masih bahkan bertarif Rp1500 lembaga pesantren sudah ada. Dan pesantren ini telah menghasilkan SDM yang mumpuni juga bahkan merumuskan ideology negara, merumuskan kelembagaan negara. Maka tidak dipungkiri SDM-nya tidak perlu dipertanyakan mampu atau tidak mampu. Itu sejarah membuktikan mampu. Tetapi didalam kenyataannya alumni pesantren diperlakukan harus muadalah. Maka karena itu pesantren sebagian besar sebagian besar membuat 2 lembaga. Ada lembaga formal, ada lembaga non formal. Kenapa membuat lembaga formal? Karena tidak kunjung diakui lulusannya. Karena itu didalam Pasal ini di muadalah kalau di pesantren nanti akan kita buat klasifikasi atau sertifikasi, atau semacam peringkat namanya. Peringkat satu ya tidak perlu lagi muadalah. Lulusannya otomatis diakui. Sama dengan apa yang menjadi hasil di Sisdiknas. Kemudian mengenai Bab keuangan. Kita menyebut Bab-nya itu menjadi Bab keterbukaan keuangan. Maka keterbukaan keuangan ini pun akan menjadi ada beberapa pasal-pasal, kalau keuangannya itu Bu Nyai yaitu dikelola sendiri. Tetapi kalau bersifat bantuan. Bantuan itu harus melalui Pemerintah. Andaikan ada bantuan dari Luar Negeri itu pun harus lewat Pemerintah. Tidak boleh langsung dari Luar Negeri ke Pesantren. Sementara negara tidak tahu seperti apa itu bantuan. Kira-kira itu yang kita buatkan. Tapi paling tidak DIM ini sudah kita sampaikan hasil terakhir dari pembahasan kita bersama mitra Pemerintah. Baik dari Tim Ahli di Komisi VIII, Tim Ahli di Fraksi masing-masing dan Tim Ahli dari Kementerian Agama,

- 4 -

dan Kementerian Keuangan yang terkait. Itulah yang dikirimkan ke Bapak-Bapak hasil terakhir yang setelah kita mendengarkan masukan dari para Pimpinan Pesantren dan Perwakilan Pesantren nanti akan kita finalkan menjadi keputusan Komisi VIII yang menurut teman-teman ini kita sahkan sebelum berakhir periode 2019. Artinya itu tinggal 1 bulan lagi, September. September itu kemungkinan ada 2 kali Paripurna di September. Jadi Oktober kita sudah dilantik Pak. Jadi ada 2 kali Paripurna di September karena itu perlu bagi kita masukan dari Bapak-Bapak, apakah masih ada pasal-pasal yang kita perlukan untuk masuk atau adakah pasal disini yang memperangkap kita. Memperangkap pesantren sehingga kemandirian pesantren menjadi hilang. Karena itulah kita sebagai Anggota Komisi VIII yang membahas ini berbeda cara memandangnya bagi Bapak-Bapak yang menggeluti Pesantren. Oh Pasal ini mau memerangkap ini atau masih ada Pasal. Ini ada perlu pasal yang kita cantumkan. Karena itulah makanya kita mengirimkan beberapa kesepakatan-kesepakatan ini. Memang belum menjadi keputusan. Itu baru draft terakhir yang kita diskusikan bersama beberapa Tim dan beberapa mitra kita yang berkaitan dengan, termasuk mengenai status dan mengenai keuangan bersama Kementerian Keuangan. Itulah pengantar dari Pimpinan, dan kita memulai rapat kita ini. Dan nanti akan kita … dari perwakilan. Di catatan kami sudah hadir dari FKPP Jabar Pak M. Tata Taufik, kemudian FKPP Jateng Bapak Fadlullah, kemudian ada dari Ketua Forum Ponpes Jawa Barat Dr. HR. Edi Komarudin M.Ag. Kemudian dari Ponpes Mustopawiyah Mandailing Natal (ini Dapil saya) Munawir Cholil. Kemudian ada dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Pak Agus Budiman, dan Mudir Ponpes Mubutadin Lirboyo M Dahlan Ridwan, kemudian dari Mudir Ponpes Tebu Ireng Kyai Haji Noor Hanan. Inilah tamu-tamu kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan masukan yang menyempurnakan pasal-pasal yang kita butuhkan tentang RUU Pesantren sehingga bisa merangkum kebutuhan kita dan bisa mencegah yang tidak kita harapkan masuk di pasal-pasal ini. Kami kira ini pengantar dari kami. Kami persilakan kepada Pak M. Tata Taufik. Silakan. FKPP (M. TATA TAUFIK): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak-Bapak dan Pimpinan Sidang yang kami hormati, Ada beberapa yang memang ingin kita jaga dari pesantren dengan perundangan ini. Setidaknya ada yang harus tercermin dalam perwujudan Undang-Undang nanti merupakan pertama, wujud dari kehadiran Pemerintah dalam penyelenggaraan Pesantren yang sementara ini sebelum 2003 mungkin kata pesantren pun tidak pernah ada didalam Undang-Undang.

- 5 -

Kemudian yang kedua, pengukuhan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Ini sangat penting terutama tadi seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang bahwa kita secara kualitas kita sudah bekerja, kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin berperan aktif dalam pendidikan anak bangsa tapi kita belum juga mendapat pengakuan. Sehingga berakibat pada double penyelenggaraan itu. Maka diharapkan dengan Undang-Undang ini menjadi pengukuhan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sebagai upaya pendidikan yang terdiri dari variannya itu Pak. Jadi dengan Undang-Undang ini mengakui varian pesantren yang ada di Indonesia. Itu yang pokok-pokok yang harus kita pelihara. Kemudian yang keempat, perlindungan terhadap pesantren. Sebagaimana misalkan Undang-Undang wakaf merupakan perlindungan terhadap wakaf. Undang-Undang Pesantren kira-kira upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Pesantren, minimal dari kepunahan. Sehingga pesantren punya semangat untuk, dengan Undang-Undang ini untuk lebih mengembangkan dirinya secara nasional maupun secara internasional sehingga Indonesia nantinya kedepan memiliki sistem pendidikan yang bisa ditawarkan secara internasional. Yang itu sudah teruji dalam kancah nasional. Kemudian yang kelima, pengakuan atas pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, saya kira hampir mirip. Dan yang keenam, otonomi pesantren. Tadi mungkin sejalan dengan misalkan apakah Undang-Undang ini kemudian memberikan intervensi yang terlalu dalam kedalam Pesantren sehingga aturan main pesantren dan tradisinya menjadi hilang karena diundangkan. Ini yang menurut saya beberapa pokok. Nanti juga akan disampaikan oleh teman dari Jawa Tengah dan teman-teman lainnya. Tapi paling tidak semangat yang 5 ini yang jauh-jauh dari Kuningan kesini ingin memperjuangkan itu Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Lanjut ke Pak Abdullah. FKPP JATENG (FADLULLAH): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bismillah Hamidan Lillah Wasolatu Wasalatu Wasalam Mu’ala Rosulillah Hama Ba’id. Yang kami muliakan Pimpinan Sidang, Anggota Komisi VIII DPR RI, teman-teman dari forum komunikasi Pondok Pesantren. Dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, juga utusan beberapa Pesantren.

- 6 -

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertama, dari tindak lanjut hasil Rapat Panja RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tanggal 10 Juli 2019 yang kemudian disepakati menjadi RUU Pesantren. Kami menerima pemetaan isu krusial dari RUU tentang Pesantren ini. Pertama tentang definisi pesantren. Dirumusan usulan alternative Pondok Pesantren Dayah, Surau, Nasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis dan didirikan oleh masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata’ala menunaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidkan dakwah Islam, keteladanaan dan pemberian masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menurut kami sudah sangat cukup dan sudah mengakomodiir apa yang menjadi harapan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai pesantren yang merupakan pendidikan asli Indonesia. Berikutnya didefinisi Kyai. Kyai, Tuan Guru, Bu Rika, Nyak, Syeh, Ajengan. Disitu ada Ustad, Nyai, Ustadzah atau sebutan lain. Jadi kami mengusulkan untuk meniadakan redaksi Ustad atau Ustadzah. Sehingga menjadi Kyai, Tuan Guru, ..., Nyak, Syeh, Ajengan, Buya ditambah Buya, Nyai, Buya, atau sebutan lain. Yang selanjutnya disebut Kyai adalah seorang penyidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Yang berperan sebagai figur teladan dan/atau pengasuh. Sehingga lebih spesifik dimunculkan ilmu agama Islam. Disitu belum muncul kata Islamnya. Berikutnya untuk pengaturan Kyai. Pada DIM Nomor 75 diusulkan untuk dibagi 2 Ayat menjadi yang pertama, Kyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a disitu yang tertera wajib berpendidikan. Kami mengusulkan untuk diganti harus terkait dengan implikasi atau akibat dari kata wajib itu sendiri. Diganti menjadi harus. Kemudian pesantren dan/atau pendidikan tinggi keagamaan Islam dan/atau. Memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Ini sudah muncul ilmu agama Islam. Berikutnya pada Ayat (4) manajemen pengelolaan pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat. KETUA RAPAT: Pak Lullah, sebelum dilanjut seperti tadi kenapa hilangkan ustad, ustadzah? Alasannya apa? Kemudian wajib menjadi “harus” itu kenapa? Sekalian saja sekaligus. FKPP JATENG (FADLULLAH): Baik. Untuk yang pertama, usulan meniadakan Ustad atau Ustadzah supaya lebih spesifik menentukan status seorang Kyai. Karena pesantren lebih mashur di Indonesia ini. ketokohan pengasuh itu disebut dengan Kyai.

- 7 -

Kemudian penambahan kata “Islam” yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Ini lebih kepada penjelasan sehingga lebih jelas dari apa yang dimiliki oleh seorang Kyai kapasitasnya. Selanjutnya untuk penggantian kata “wajib”. Tadi saya sampaikan menurut kami untuk redaksi wajib dalam Ayat (1), Kyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a wajib berpendidikan pesantren. Diganti dengan harus berpendidikan pesantren dengan mempertimbangkan implikasi dari kata “wajib” itu sendiri. Mungkin nanti monggo ada pertimbangan implikasi dari kosakata ini atau tidak. kalau memang tidak ada implikasinya berarti tidak diganti dengan kata “harus”. Berikutnya, untuk Ayat (4) manajemen pengelolaan pesantren. Sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b bertujuan untuk membagi peran Kyai dalam fungsi administrasi. Kami mengusulkan redaksi membagi itu diganti dengan membantu. Di pesantren memang seorang tokoh sentral Kyai dalam menjalankan aktivitasnya baik dalam aktivitasnya sebagai muallim, sebagai murabbi juga sebagai pengelola. Jadi pesantrennya ini dibantu oleh santri-santri senior yang memang mereka diberi amanah oleh Kyai Pesantren itu sendiri. Sehingga menurut kami tidak menggunakan kata “membagi” tetapi “membantu”, karena mereka bahkan Kyai sendiri sering menyampaikan bahwa kami adalah khodimul ma’had. Dan santri-santri sering menyampaikan kepada santri-santri yunior bahwa kami adalah khodim dari Kyai, sebagai pembantu daripada Kyai. Berikutnya pada penyetaraan. Penyetaraan pendidikan pesantren non formal halaman 6. Sebelumnya di halaman 5, saya bacakan. DIM 144 sampai 148 mengatur tentang penyetaraan bagi santri yang mengikuti pendidikan pesantren non formal. Jika norma ini disetujui maka santri yang mengikuti pendidikan pesantren non formal diakui sama dengan pendidikan formal. Dan dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa ujian penyetaraan. Berikutnya terkait dengan lulusan ujian. Lulusan pendidikan pesantren jalur pendidikan non formal yang lulus ujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Saya mengusulkan ada penambahan. Pesantren-pesantren yang tidak mengajukan ijin operasional, baik muadalah ataupun pendidikan Diniyah formal itu dapat diikutkan ujian dengan pesantren. Itu dapat diikutkan ujiannya dengan pesantren yang sudah mendapatkan ijin operasional, baik penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah ataupun pendidikan diniyah formal. Sehingga tidak serta merta Pesantren (mohon maaf non formal) yang memang tidak menyelenggarakan pendidikan formal disini baik muadalah ataupun diniyah formal. Anak-anaknya itu dapat diikutkan ujiannya ke pesantren yang sudah mendapatkan ijin operasional muadalah atau pendidikan diniyah formal. Tentunya pesantren yang memang direkomendasi sudah mendapatkan ijin atau ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama. Sehingga pesantren sekali lagi memang ketepatan tidak mendirikan pendidikan muadalah atau satuan pendidikan diniyah formal atau bahkan tidak ikut program (sekarang tidak program ya, mohon maaf) Wajar Dikdas atau pun paket ini bisa dicarikan solusinya untuk diikutkan ujian bersama dengan pesantren muadalah atau pendidikan diniyah formal. Sehingga ada penambahan. Saya kira itu yang terkait dengan pemetaan isu krusial.

- 8 -

Berikutnya dikesempatan ini kami juga ingin menyampaikan pokok-pokok masukan, pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren ini. KETUA RAPAT: Tentang keuangan ada tidak Pak? Ada catatan tidak? FKPP JATENG (FADLULLAH): Sebentar. Untuk keuangan. Kalau memang ini belum termuat didalam draft. Pesantren dapat mengakses program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari Kementerian dan Lembaga terkait. Kemudian dalam mengakses program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau difasilitasi oleh Menteri. Di Pasal 31, terkait dengan pemberdayaan. Untuk yang lain tidak ada Bapak. Selanjutnya dikesempatan ini kami ingin menyampaikan juga pokok-pokok masukan terkait dengan pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren. Pertama, harapan kami RUU ini yang kemudian nanti berproses menjadi Undang-Undang Pesantren tetap dapat menjaga dan memperkuat independensi dan otonomi pesantren termasuk didalam adalah tentang otonomi pengelolaan keuangan. Sehingga dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren ini tidak sampai melemahkan watak independesi pesantren itu sendiri. Jangan sampai nilai-nilai kekhasan, nilai-nilai tradisi yang ada di pesantren ini redup, bahkan sampai akhirnya menjadi persoalan di kemudian hari. Yang kedua, diharapkan Undang-Undang Pesantren ini lebih mengedepankan nilai-nilai kultur daripada formalisasi pesantren. Artinya RUU Pesantren ini tetap menjaga dan melindungi serta diharapkan mengembangkan apa yang sudah ada di pesantren. Sudah kita ketahui bersama. Tadi sudah disinggung oleh Pimpinan bahwa pesantren ini ada sebelum negara ada. Kontribusinya sudah sangat besar sekali tanpa harus disebut. Pesantren menjadi model pendidikan masyarakat … Indonesia. Pesantren memiliki kekhasan, pesantren menjadi basis bagi kebudayaan, peradaban besar bangsa Indonesia. Sehingga harapan besarnya kehadiran Undang-Undang Pesantren ini diharapkan melindungi, menjaga dan tentunya diharap dapat mengembangkan kekhasan tradisi yang sudah ada di pesantren yang satu sama lain itu tidak sama. Yang ketiga adanya rekognisi utuh. Rekognisi terhadap lulusan pesantren, rekognisi terhadap tradisi akademik pesantren, rekognisi terhadap metode pembelajaran pesantren, rekognisi terhadap otonomi, tata kelola yang ada di pesantren dan rekognisi keragaman model pesantren yang ada di nusantara ini yang satu sama lain berbeda. Yang ada dan Jawa ragamnya banyak, di luar Jawa, di Aceh juga mungkin ragamnya banyak. Ini diharapkan rekognisi ini benar-benar utuh terhadap apa yang ada di pesantren. Sehingga ketika kita bicara tentang penjaminan mutu pesantren maka apa yang menjadi ketentuan terkait dengan penilaian-penilaian penjaminan mutu itu sendiri harus mengedepankan nilai-nilai yang ada di pesantren. Karena pesantren bukan sekolah, juga bukan madrasah.

- 9 -

Yang terakhir yang keempat, sumber pembiayaan pesantren berasal dari APBN, APBD, masyarakat dan sumber lain yang tentunya sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan para Kyai yang ada di pesantren masing-masing. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’allaikumsalam. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Pak Edi Komarudin, M.Ag. Ketua Forum Ponpes Jawa Barat. KETUA FORUM PONDOK PESANTREN JAWA BARAT (Dr. HR. EDI KOMARUDIN, M.Ag): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan dan seluruh yang hadir di Majelis ini. Terima kasih waktu yang disampaikan. Forum Pondok Pesantren Jawa Barat. Ini nama dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren Jawa Barat sebetulnya. Tentu menyambut baik dengan kehadiran Undang-Undang Pesantren ini. Saya menambahkan beberapa hal yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Yang pertama, tentu Undang-Undang Pesantren yang akan lahir mudah-mudahan Inshaa Allah lancar. Ini bisa menciptakan perluasan akses Pak dalam pengertian Pemerintah bersama elemen masyarakat bisa mendorong sebanyak mungkin warga masyarakat untuk dapat mengakses dan menikmati pendidikan di pesantren. Karena tentu semua …. Kalau belajar pendidikan agama ini hanya percayakan dengan pendidikan formal itu hanya tersedia lokasinya dalam 1 minggu hanya 2 jam pelajaran saja. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya Undang-Undang ini bisa mendorong masyarakat banyak hadir dan mengakses menikmati pendidikan pesantren ini. Kemudian berikutnya, kahadiran Undang-Undang Pesantren ini diharapkan dapat menguatkan tata kelola pesantren. Tentu masing-masing Kyai ini punya kemampuan masing-masing dalam hal memanage pesantrennya. Tapi mungkin ada standar-standar yang minimum yang harus dimiliki oleh para Kyai ini. Kita tahu di … Jawa Barat saja yang namanya Pesantren itu kurang lebih 12.000 pesantren. Itu yang baru terdaftar di Kementerian Agama di Kanwil Jabar itu hanya sekitar 8400. Selebihnya itu tidak terdaftar di Kementerian Agama. Dan dari sisi kelembagaan banyak yang masih belum memiliki Badan Hukum apalagi Kemenkumham. Tentu terkait salah satunya dengan anggaran mungkin ya. Karena tidak semua pesantren

- 10 -

yang ada itu mandiri. Dalam pengertian sudah mapan dari sisi ekonominya. Nah ini menjadi perhatian juga. Karena itu kedepan mungkin dengan kahadiran Undang-Undang Pesantren ini banyak dihadirkan pelatihan-pelatihan yang bisa mengantarkan penguatan-penguatan bagi para Kyai, para Pimpinan Pesantren untuk mengelola pesantren dengan standar minimum yang baik. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Walaupun tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan, jadi untuk urusan misalnya ada penelitian atau ada pengawasan itu tidak termasuk didalamnya pada Kyainya tapi pengelola diluar Kyai. Kemudian hal lain terkait dengan peningkatan mutu. Ini sebagai yang terakhir saja dari saya. Terutama yang terkait dengan mutu santri. Kalau untuk Al-quran kita sudah punya lembaga pengembangan tilawatil quran. Dari pusat sampai ke desa. Lembaga pengembangan tilawatil quran. Nah apakah memungkinkan dalam rangk muatan santri-santri dalam menguasai Kitab Kuning terutama yang menjadi pokok icon di pesantren ini di Undang-Undang ini di inisasi atau dikasih ruang untuk pembentukan Lembaga Pengembagan Qira’atul Kutub (LPQK). Ini tentu untuk mendorong para santri paling tidak menguasai standar minimum kitab-kitab yang harus dimiliki oleh seorang Kyai. Nanti bentuknya bisa dalam musabaqah qira’atul kutub dan lain sebagainya. Nah ini tentunya bermanfaat sekali untuk penguatan para santri dalam memahami kitab-kitab standar (kitab-kitab kuning) yang mengacu pada pengetahuan agama yang harus dimiliki oleh setiap santri atau Kyai. Itu saja tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’allaikumsalam. Terima kasih. Lanjut ke Pak Munawir Cholil dari Mustopawiyah Mandailing Natal. PONDOK PESANTREN MUSTOPAWIYAH MANDAILING NATAL (MUNAWIR CHOLIL): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, serta rekan-rekan dari forum komunikasi dan dari forum pesantren. Sebenarnya kita dari Pondok Pesantren Mustopawiyah menyetujui. Sebenarnya tadi malam kita lama berdiskusi antara pesantren yang hadir pada hari ini dan juga dari forum apa yang disampaikan oleh Kyai Tata dan juga Kyai Fadlullah itu merupakan inti permasalahan yang sama-sama kita sepakati untuk diajukan. Untuk itu kami tidak menambahkan lagi pada forum ini. Cuma kami berharap apa yang telah disampaikan ini betul-betul menjadi sebuah kenyataan untuk mendorong terwujudnya pesantren di bumi nusantara ini dengan memiliki kredibilitas yang tinggi

- 11 -

di mata Pemerintah dan dimata masyarakat. Disamping itu juga, ini sebagai masukan bahwa dewasa ini Pemerintah Indonesia sering menggembar-gemborkan tentang ekonomi syariah. Mohonlah kiranya agar dimasukan dalam Undang-Undang Pesantren ini melibatkan pesantren secara nyata di seluruh Indonesia untuk mendukung tumbuh kembangnya ekonomi syariah di Republik ini. Karena bagaimana pun kajian-kajian yang berhubungan dengan ekonomi syariah ini sangat memerlukan pemikiran-pemikiran dari Pondok Pesantren. Walaupun sebenarnya sudah ada terobosan pada belakangan ini oleh Pemerintah tapi belum begitu jauh. Untuk kedepan saya rasa di pulau Jawa sudah hampir mengetahu bagaimana sepak terjang … syariah. Mungkin di luar Jawa termasuk di Sumatera ini belum begitu tersentuh. Untuk kesamarataan pesantren seluruh Indonesia nanti mohon supaya melibatkan pesantren-pesantren seluruh Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Intinya apa yang disampaikan oleh Kyai Tata dan Kyai Fadlullah itu merupakan kesepakatan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah keputusan yang mendukung keberadaan Pesantren di Republik ini. Demikian saja. Waullahumafiq Ila Aqwamtih Thoriq, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’allaikumsalam. Lanjut Pak Agus Budiman. PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM GONTOR (AGUS BUDIMAN): Bismillahirahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan serta kawan-kawan Pimpinan Pesantren, Kyai. Alhamdulillah kami diberi kesempatan. Saya Agus Budiman mewakili pesantren modern Gontor. Yang pertama ingin menyampaikan apresiasi dari kawan-kawan Anggota Dewan yang menginisasi lahirnya RUU ini dan mudah-mudahan nanti seperti harapan kita semua menjadi Undang-Undang. Berikutnya bahwa terkait dengan indenpendesi pesantren atau kemandirian pesantren. Kami berharap agar semua produk aturan untuk pesantren ini kalau bisa sesuatu yang mengatur pesantren dalam aturan yang tidak mengatur Pak. Tidak

- 12 -

terlalu mengaturlah. Jadi aturan yang tidak terlalu mengatur. Mulai dari Undang-Undang sampai nanti turunannya PP, Perment dan seterusnya. Yang berikutnya harapan kami yang dari Gontor. Pesantren kami mengharap agar Undang-Undang nanti yang sekarang masih dalam bentuk RUU dan turunannya. Ini merekognisi apa yang telah ada di pesantren, contoh umpamanya tahun ajaran. Itu dipaksa bahwa pesantren yang menerapkan tahun ajaran syawal itu lantas kemudian dalam aturan dan turunannya nanti (dalam Undang-Undang turunannya) itu nanti dipaksa untuk ikut ke Juni-Julilah begitu ya. Itu sudahlah. Seperti itu biarkan itu kekhasan pesantren. Itu contoh konkrit Pak. Kemudian seperti penjenjangan yang ada di pesantren. Sebenarnya di Gontor itu ada penjenjangan yang unik. Jadi jenjang wusto dan uliya, atau sanawiyah, Aliyah itu dilaksanakan secara berkesinambungan selama ……… Kaset 3 (kaset rusak) NURUL HANAN: …….disampaikan oleh kawan-kawan tadi bahwa untuk jenis pendidikan pesantren yang non formal ini kalau dalam DIM tadi ini ijazahnya bisa diakui, sama dengan ijazah formal. Itu kemudian kawan-kawan sepakat menambahkan setelah lulus ujian itu ditambahkan kata-kata “yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pesantren formal”. Jadi nanti gambarannya begini, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan non formal itu ijazah yang dikeluarkan itu menjadi diakui setara dengan ijazah formal jika pesantren ini mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh pesantren-pesantren yang sudah memiliki satuan pendidikan formal, baik muadalah maupun pendidikan diniyah formal tadi. Sehingga nanti jaminan mutu pendidikan pesantren yang tidak menyelenggarakan satuan pendidikan formal itu nanti akan bisa terukur. Kalau non formal dan tidak ada standar jaminan mutu, kemudian ijazahnya ini diakui sama dengan ijazah formal itu nanti tentu akan. Menurut saya tidak ada standarisasi pendidikan. Apalagi disini tadi disebutkan klausul bahwa pesantren yang menyelenggarakan pendidikan non formal itu bisa menyelenggarakan model pendidikan non formal, baik secara berjenjang maupun tidak berjenjang. Lah yang tidak berjenjang ini juga nanti bagaimana bisa memberikan ijazah yang setara pendidikan formal padahal di pendidikan formal ada penjenjangan. Mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah sampai tingkat atas. Maka kami dengan kawan-kawan tadi sepakat bahwa untuk jenis pendidikan pesantren yang non formal tadi, ini ijazahnya diakui sama setara dengan ijazah pendidikan formal jika pesantren tersebut mengikutkan. Jadi santri-santrinya untuk ujian yang diselenggarakan oleh pesantren yang memiliki model pendidikan formal tadi. Jadi dalam hal ini pendidikan formal diniyah tadi dan pendidikan muadalah. Ini yang nanti dapat menjamin. Jadi mutu atau kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren itu. Saya kira itu mungkin dari saya. Untuk yang lain saya kira sudah disampaikan oleh kawan-kawan diawal tadi. Terima kasih.

- 13 -

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Alhamdulillah narasumber kita, para undangan kita sudah menyampaikan beberapa catatan-catatan yang menurut kami sebetulnya masih sejalan dengan apa yang menjadi perbincangan di Panja Komisi VIII. Hakikatnya Undang-Undang ini hadir untuk memberikan hak. Haknya para Kyai, para pendidik itu diberikan. Bukan malah memerangkap tapi tentu harus ada aturan-aturan. Kenapa memberikan hak. Menurut para pengusul Undang-Undang ini hak pesantren sebagai lembaga pendidikan negara belum memberikan selayaknya. Padahal sebagian besar tanggungjawab negara yang dibebankan kepada Pemerintah sudah diambil oleh masyarakat. Mencerdaskan anak bangsa itu diambil oleh pesantren. Pesantren sudah menyiapkan semuanya. Infrastruktur, SDM dan lain-lain yang itu sesungguhnya kewajiban negara tetapi diambil alih oleh pesantren. Ketika itu kita baca-baca dalam sejarah, negara belum memberikan haknya lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Karena itulah Undang-Undang ini menjadi payung untuk kita. Tetapi jangan sampai kehadiran Undang-Undang ini memerangkap pesantren, karena dalam sejarah pesantren itu memang banyak kemandirian. Kemandirian keuangan, kemandirian legal formal, kemandirian kitab apa yang diajarkan. Antara satu pesantren dengan pesantren lain itu tidak sama. Jadi konsentrasinya ada yang konsentrasi di tafsir, ada yang hadist, ada yang fiqih, bahkan ada yang ilmu falaq. Itu semua menjadi ciri khas dari pesantren. Tentu ini harus kita lindungi. Tidak bisa malah menjadi membelenggu pesantren, harus sama semua itu kehadiran Undang-Undang. Kita membuatkan Undang-Undang ini. Pertama dari segi kelembagaan pendidikan ini mulai dari Diniyah sampai A’la. Itu disebut pesantren. Jadi pesantren itu menyelenggarakan pendidikan Diniyah. Yang Bapak sampaikan tadi itu ada yang formal, ada yang non formal. Tentu yang kita sebutkan itu tanpa muadalah itu diakui lulusannya itu ada juga syaratnya. Nanti syaratnya itu kita sepakati seperti apa diatur oleh Pemerintah. Seperti akreditasi yang Bapak sampaikan itu menjamin mutu itu. Tidak semua tiba-tiba pesantren bisa disebutkan lulusannya diakui. Sekalipun dalam sejarah saya ini Pak. Kalau tidak ada pesantren yang seperti itu tempat saya sekolah dulu saya tidak sekolah. Jadi setelah tamat SD, nganggur 2 tahun, tidak sekolah-sekolah tiba-tiba ada orang tua mendirikan pesantren. Kami menyebutnya pesantren. Tapi sebetulnya tidak layak pesantren. Saya sekolah disitu. Berangan-angan sekolah ke Mustapawiyah di Purba Baru itu terlalu jauh dan terlalu berat, dari kampung tidak bisa berdirilah madrasah itu. Lah ini kan ada niatan dari orang alim, orang arif. Melihat anak-anak tamat SD tidak kemana-mana tidak bisa sekolah, dia dirikan sekolah. Nah lantas kita bunuh dengan Undang-Undang ini, nah harus diberi jalan. Andaikan tidak bisa memberi jaminan mutu yang seperti itu tapi paling tidak kalau dia diikutkan ujian lulus ya harus kita akui lembaga itu. Kira-kira begitu kehadiran Undang-Undang ini.

- 14 -

Kemudian dalam sejarah bahwa pesantren turut serta membidangi lahirnya Indonesia. Oleh karena itu seluruh pesantren harus menanamkan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Itulah yang disebut didefinisi dengan NKRI itu. Maka kalau tidak menanamkan nilai-nilai ke-Indonesiaan itu bukan pesantren menurut definisi ini. Saya pikir masih sejalan tadi dengan Bapak-Bapak. Tentang keuangan, kita juga mendefinisikan keuangan itu paling tidak ada 3 sumber. Sumber pertama keuangan Ibu Nyai itu dikelola di pesantren, kemudian ada bantuan Pemerintah. Menurut Undang-Undang ini nanti akan ada bantuan APBN, ada bantuan APBD. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri inilah yang kita sebutkan aspek keterbukaan itu lewat Pemerintah. Jadi harus lewat Pemerintah dulu uangnya dan dicatatkan baru masuk ke pesantren. Itu sumber keuangan dan sumber keuangan yang tidak mengikat dari bantuan masyarakat. Dan didefinisi tadi itu tercermin, ya harus ada Kitab Kuningnya. Khazanah Keislaman kita harus Kitab Kuning. Kalau tidak mengajarkan Kitab Kuning mungkin sudah masuk kategori madrasah, bukan pesantren. Kitab kuningnya apa yang tergantung Kyainya. Tidak boleh sama antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Fiqihnya saja kan macam-macam kitabnya, yang terserah saja. Yang penting mengajarkan Kitab Kuning karena khazanah Keislaman di Kitab Kuning. Pesantren kita mendefinisikan menjadi 3 status. Satu, pendidikan sebagai lembaga dakwah, sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi sebagai lembaga pendidikan itu tadi dia berjenjang mulai dari Diniyah sampai A’la Perguruan Tinggi. Sebagai lembaga dakwah dia tidak bisa lepas juga sebagai lembaga dakwah. Lembaga dakwah yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dari segi kesejarahpun pemberdayaan masyarakat juga tidak bisa lepas dari tugas pesantren. Biasanya pesantren mengampu masyarakat sekitar memperbaiki ekonomi, memperbaiki akhlak dan lain-lain. Ini ketiga fungsi pesantren ini kita masukan didalam Undang-Undang ini. Sehingga nanti ketika lembaga pendidikan akan masuk dalam Sisdiknas sementara di fungsi dakwah dia akan berfungsi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya mungkin saja ada jaringan. Jaringan regional, nasional, bahkan internasional, mungkin lewat dakwah dan lain-lain. Kemudian akses terhadap pemberdayaan masyarakat. Sekarang ini di Komisi VIII juga ini. 10.000 keluarga ditangani oleh Pemerintah lewat Kementerian Sosial disalurkan bantuan PKH. Bantuan PKH ini sudah bertahun-tahun. Tapi tak kunjung turun juga dari 10.000. Coba dikasih dulu sama pesantren menyelesaikan ini beberapa keluarga. Jangan-jangan pesantren lebih canggih mengentaskan kemiskinan. Nanti akan sampai tidak fungsinya pemberdayaan ini seperti itu, nanti kita lihat dengan Undang-Undang ini. Inilah yang kita perbincangkan didalam pembahasan Undang-Undang pesantren. Kami bertekad bahwa ini mengatur, mengambil hak pesantren. Tidak dalam kaitan memerangkap pesantren. Tapi karena kita punya aspek formal dalam bernegara tentu ada pasal-pasal yang mengikuti formal. Umpamanya yang tadi itu ada akreditasi atau apa pun namanya nanti. Jadi yang belum bisa mengikuti akreditasi, katakanlah A dia masih di peringat C dia harus ikut ujian yang tadi itu Pak. Ujian bersama teman-temannya atau ke pesantren lain. Tapi kalau dia sudah

- 15 -

bisa akreditasi A, menyelenggarakan kualifikasinya sudah terjamin mutunya, sekalipun dia tidak formal tapi sudah diakui berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan umpamanya nanti. Ya sudah kita akui saja tanpa muadalah dengan sertifikat formal yang disebutkan tadi itu. Pendidikan formal dengan muatan yang ditentukan oleh negara tentang itu. Kami kira itu yang menjadi catatan-catatan didalam pembahasan RUU Pesantren. Kami masih mendengarkan pendapat besok hari dari Pimpinan Ormas-Ormas Keagamaan. Kita sudah undang. Besok akan bertemu, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Alwaysliyah, Al-irsyad. Besok kita barharap karena sebagian besar pemilik pesantren bergabung didalam Ormas-Ormas itu. Kita berharap tidak ada catatan yang dikhawatirkan dari Undang-Undang ini. Masih punya waktu kita. Kalau tidak ada lagi yang menjadi catatan, menjadi perdebatan tentu mudah bagi kita untuk mensahkan Undang-Undang ini karena tinggal seminggu lagi waktu sudah masuk September. Kami kira itu catatan. Ini ada teman-teman. Ada Pak Sodik Mudjahid dari Jawa Barat Wakil Ketua Komisi VIII, ada Pak Fauzan dari DKI Jakarta. Pak Sodik tadi Gerindra, ada PPP, kemudian ada Pak Bambang dari Jawa Timur dari Fraksi PAN, kemudian ada Bang Adi Taher dari Golkar NTB, kemudian ada Pak Prof. Hamka dari PDIP Jawa Timur, kemudian ada Bu Wenny dari Jakarta dari Golkar (Depok, Bekasi), kemudian ada Ibu Pendeta Tetty dari Sulawesi Tengah. Saya sendiri Marwan Dasopang dari Sumatera Utara Fraksi PKB. Kalau Ibu Pendeta Tetty tadi dari Hanura. Inilah para Anggota Panja. Kalau ada catatan yang perlu disampaikan kami persilakan. Kalau sudah cukup kita akhiri ini catatan-catatan kita. Masih ada dari Anggota? Persilakan Ibu Wenny. F-PG (Dra. WENNY HARYANTO, S.H.): Terima kasih Pimpinan beserta rekan-rekan Anggota dan seluruh peserta audiensi pada siang hari ini dari masing-masing pondok pesantren. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan walaupun tadi masih terasa kurang materi-materi yang ingin kami gali lagi. Namun saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin mengomentari pendapat dari Pak Kyai Haji Nurul Hanan dari Tebu Ireng Jombang Jatim. Tadi kan Bapak mengatakan, untuk menstandarkan mutu pendidikan Ponpes non formal dapat mengikuti ujian di Ponpes yang mempunyai model pendidikan formal. Nah pertanyaannya, kira-kira itu santri-satriwatinya bisa tidak mengikuti ujian ketika materi pendidikannya tidak seragam seperti itu. Jadi apakah bisa mengikuti ujian di Ponpes yang mempunyai model pendidikan formal ketika materinya yang sehari-hari tidak sama dengan yang diujikan di Ponpes yang mengikuti pendidikan formal. Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk semua yaitu materi muatan apa saja nih yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini tentang pesantren ini untuk melengkapi pengaturan yang ada tanpa meninggalkan ciri khas masing-masing. Tadi yang saya tangkap terutama dari masing-masing Pondok Pesantren

- 16 -

ingin bawa ciri khasnya masing-masing itu jangan diseragamkan. Intinya kan itu. Nah sekarang materi muatan seperti apa nih yang bisa dibuat supaya tidak meninggalkan ciri khas masing-masing namun juga bisa mempersatukan semuanya, seperti itu kira-kira. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. … (suara tidak jelas). Silakan. FORUM PESANTREN: Terima kasih. Semangat berpikir kami begini, dulu atau sebelum ada Undang-Undang Pesantren ini dan sampai saat ini santri-santri yang murni belajar di pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Formal disini kita pahami ada formal pendidikan umum, ada formal pendidikan Diniyah Pesantren. Jadi bagi santri-santri yang murni belajar di Pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal baik umum maupun Diniyah ini. Itu kalau ingin mendapatkan pengakuan ijazah untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu mereka biasanya mengikuti ujian paket B atau paket C, paket A. Nah ketika mereka mendapatkan ijazah paket A, paket B, dan paket C ini. Ini secara psikologis ini nilai pesantren dengan memegang ijazah paket B, paket C ini menjadi hilang. Karena ijazah paket B, paket C ini dipahami sebagai ijazah yang tidak ada kaitannya dengan pesantren. Oleh karena itu kemudian kami mengusulkan disini, di pesantren itu ada pendidikan Diniyah formal dan ini ijazahnya diakui. Nah untuk memberikan solusi kepada pesantren-pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal ini bisa mengikuti ujian di pesantren-pesantren yang menyelenggarakan ujian formal agar ijazah yang mereka terima ini memiliki nilai pesantren yang tidak hilang dibanding dengan nilai ijazah paket C, paket B tadi itu. Tentu materi-materi di pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Diniyah formal dan yang tidak menyelenggarakan diniyah formal murni pesantren ini tidak jauh berbeda. Linear, masih ada linearisasi, masih linear. Jadi hanya untuk menghindari tadi alternative bagi santri-santri yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal kemudian solusinya harus mengikuti ujian paket B, paket C itu jelas menghilangkan kekhasan pesantrennya. Terima kasih Bu. KETUA RAPAT: Sebetulnya itu sudah terjawab. Kita tidak berharap itu. Langsung begitu akreditasinya boleh menyelenggarakan pendidikan dari Diniyah sampai A’la itu ya

- 17 -

sudah otomatis. Itu keinginan kita. Jadi sudah tidak mesti paket A, paket B, paket C Pak dari Rancangan Undang-Undang ini. FORUM PESANTREN: Untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan materi yang menyatukan pesantren-pesantren yang beragam itu adalah satu, buku ajar atau kitab ajar, atau Kitab Kuning. Semua pesantren pasti mengenal yang namanya Kutub …, tidak di Jawa, tidak diluar Jawa. Yang kedua adalah dirosa Islamiah. Ini menjadi pilihan. Ketika pasangan itu akan lebih mengedepankan kepada salafiyahnya, kepada kajian kutub …, kepada Kitab Kuningnya maka ragamnya hampir sama. Umpamanya dari kajian fiqih. Fathul qorib semuanya sama fathul qorib. Fathul mu’in semua sama fathul mu’in. Ketika bicara nahu. Yang namanya jurumnya Jawa, luar Jawa sama jurumnya. Kitabnya sama. Yang kedua Dirosa Islamiah. Semuanya pasti akan mengikuti kiblat ke Gontor. Afiasinya akan mengikuti apa yang ada di kurikulum Pondok Pesantren Gontor. Kemudian mungkin pesantren-pesantren masing-masing ini tadi berbicara kekhasan, keunikan. Mereka akan mengedepankan takhosusnya. Kalau pesantren tersebut lebih menonjol kepada kajian nahusorofnya. Mereka akan lebih mengedepankan pembelajaran banyak kesana. Kalau kepada fiqih maka muatannya akan lebih banyak ke fiqihnya. Saya kira untuk materi yang menyatukan pesan-pesan itu Bu. Jadi 2 inilah yang kemudian pesantren dengan ragamnya tidak lepas dari 2 kajian pokoknya. Kalau tidak Kitab Kuning maka pilihannya adalah Dirosa Islamiah. Saya kira itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Justru Undang-Undang ini tidak mengatur muatan. Jadi dibebaskan. Yang penting seluruh pesantren menanamkan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Itu bagaimana caranya, bukunya terserah saja. Kemudian mengenai Kitab Kuning khasanah keislaman terserah juga. Kalau disatu pesantren konsentrasinya hadist, ya tidak boleh diubah. Tetapi dia tetap mengajarkan yang lain. Tapi keutamaannya disitu Kyainya hadist. Ada yang keutamannya tafsir. Malah ada yang disusupkan tadi ada ilmu falaq Pak buat konsentrasi disitu. Jadi Undang-Undang ini tidak mengatur muatan detail di pesantren. Itulah kemandirian dan kekhasan pesantren. Kami kira itu di Undang-Undang ini. Masih ada yang lain? Pak Fauzan, silakan.

- 18 -

F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH, M.Kom, I): Terima kasih. Pimpinan dan kawan-kawan Anggota dan para pengasuh Pondok Pesantren, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa mendapatkan rasa syukur RUU ini bisa cepat diselesaikan. Mudah-mudahan dengan Panja Pondok Pesantren ini kita semua mendapatkan keberkahan. Karena kita tahu bahwa Pondok Pesantren itu adalah banyak memberikan kontribusi ke Indonesia telah memerdekakan bangsa Indonesia menjadi merdeka seperti ini. Mudah-mudahan Undang-Undang ini akan memberikan semangat spirit kepada Pondok Pesantren dan hadir negara untuk mengopeni kepada Pondok Pesantren, baik dari anggaran APBN-nya maupun APBD-nya. Sebab selama ini banyak dari Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa bantuan kepada Pondok Pesantren atau ke Madrasah seolah-olah Pemda tidak mempunyai kewajiban. Yang ditanyakan mana Undang-Undangnya? Kami disalahkan BPK, kami disalahkan KPK. Untuk karena pesantren atau urusan agama itu tidak diserahkan kepada daerah, termasuk Pemerintah Pusat. Nah dengan adanya RUU ini maka tidak ada kesulitan Bapak-Bapak untuk komunikasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan anggaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, memang tidak diatur. Kyai harus begini, harus begitu. Tetap saja berkiprah Kyai. Kyai kan sebagai. Tadi disebut murobbi, tapi memang Kyai banyak tugasnya ya Pak. Nah maksud tadi diatur supaya Kyai tidak terlalu sibuk karena pesantren itu selain pendidikan juga dakwah, kemasyarakatan. Kan Kyai itu sering menghadiri tahlilan, marhabanan dan lain sebagainya. Nah saya ingin menyampaikan ini Pak. Jadi memang Alhamdulillah ini bahwa dari Tahun 2011 PPP dengan PKB menggagas supaya Undang-Undang Pesantren ini cepat lahir. Mudah-mudahan pada Tahun 2019 ini selesai. Inshaa Allah. Nah tadi disampaikan oleh Pak siapa yang dari Pondok Pesantren bahwa yang disebut Kyai itu disini kan ada. Nah inginnya Ustad dan Ustadzah dihapus. Biasanya kan setelah Kyai tingkatannya kan Ustad. Kalau Ustad kan Bahasa kitanya guru ya. Itu terserah nanti. Usul dari Pak Kyai tadi. Tidak terlalu prinsip sebetulnya Pak. Itu hanya menjelasan Kyai itu ajengan. Cuma tidak ada yang menyebutkan bahwa Kyai itu punya Nyai. Kan begitu. Dan Kyai itu boleh Nyainya 4, kan gitu. Tidak ada disini. Kalau Ustad belum. Karena belum punya Pesantren. Demikian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’allaikumsalam. Langsung Pak Adi Taher.

- 19 -

F-PG (ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR): Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Kawan-kawan Komisi VIII dan kawan-kawan dari Pesantren. Saya melihatnya justru seperti meneruskan Pak Ketua tadi. Kita melihat Undang-Undang ini sebagai benteng kita menghadapi serangan budaya luar. Karena kan budaya Indonesia itu sebagian besar keluar dari pesantren-pesantren ini. Saya bukan dari dunia pesantren Pak. Jadi saya kagum melihat tadi Bapak-Bapak presentasinya bahasanya halus tapi mendalam ilmunya. Jadi saya terkesan. Jadi bagaimana budaya ini bisa kita pertahankan ya. Dari serangan Medsos sekarang yang luar biasa yang membuat orang kita menjadi kasar, menjadi bicaranya terlalu terus terang yang bukan budaya kita. Budaya kita kan tidak pernah terus terang selalu ada bunga-bunganya. Saya lebih lihat dari sisi budaya. Mempertahankan budaya Indonesia yang seperti kita percayai. Bagaimana kita bersama-sama dengan Undang-Undang ini menghadapi serangan yang luar biasa melalui Medsos, melalui macam-macam terhadap perubahan budaya yang luar biasa ini. Jadi misalnya akses yang kemarin di Papua itu kan karena keterbukaan Medsos budaya yang luar biasa. Kalau di pesantren kan tidak mungkin seperti itu. Karena saya lihat Bapak-Bapak ini begitu halus dan mendalam ilmunya. Tidak mungkin melukai perasaan orang. Jadi budaya itu yang mau kita pelihara. Nah makanya dibikinlah Undang-Undang ini supaya budaya Indonesia itu terpelihara. Yang sekarang ini goyang luar biasa oleh serangan, tidak tahu darimana ya. Serangan dunia. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Ketua. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Silakan Pendeta dulu. F-P HANURA (Pdt. TETTY PINANGKAAN, S.Th): Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Forum Komunikasi Ponpes (FKPP) dan semua yang hadir mewakili lembaga pesantren yang ada di Indonesia.

- 20 -

Saya turut bersyukur karena Undang-Undang ini segera diputuskan menjadi payung hukum yang akan melindungi serta tentu memberi jaminan hak-hak bagi pelaksanaan pendidikan secara khusus di pesantren yang kita percayai adalah lembaga pendidikan yang memberdayakan masyarakat dan hendak meningkatkan mutu pendidikan keagamaan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang kiranya jauh lebih baik dari pendidikan-pendidikan yang lain karena ini menyangkut akhlak moral yang dibangun, dibentuk, ditanamkan didalam upaya pendidikan pesantren. Dengan tentunya terus dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Walaupun sebetulnya ada harapan-harapan yang tadinya judul itu bukan hanya tentang pesantren tetapi juga pendidikan keagamaan. Tetapi saya percaya bahwa kedepan tentu ada pembahasan-pembahasan tentang semua yang merupakan komponen masyarakat, bangsa dan negara kita yang memerlukan perlindungan yang sama dalam hal pendidikan keagamaan. Tetapi saya turut bersyukur menjadi bagian dari sejarah perjuangan untuk Undang-Undang pesantren ini di Komisi VIII. Karena itu kiranya boleh kalau masih bisa. Ya saya rasa masih bisa karena ini belum diputuskan dalam draft DPR dibagian Pasal 32 di draft DPR dan DIM Pemerintah. Karena Pancasila adalah ideologi berbangsa dan bernegara, dan seharusnya menjadi way of life bagi kita semua menjadi dasar untuk kita melaksanakan segara kegiatan hidup berbangsa dan bernegara. Dan karena itu juga didalam upaya-upaya pendidikan didalam upaya pendidikan dalam pesantren juga yang di bagian Pasal 32 DIM Pemerintah dan Pasal 158 point 3 dari draft DPR (Hal.13). Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pembinaan pesantren dan pendidikan keagamaan dilakukan dalam rangka mengamalkan ajaran agama, pembentukan akhlak mulia serta meneguhkan kehidupan kebangsaan yang toleran dan damai dalam kesatuan negara Republik Indonesia dan DIM Pemerintah itu. Kalau disetujui, bisakah ditambahkan berdasarkan Pancasila. Karena Pancasilah yang merupakan dasar dari apa yang kita hendak perjuangkan dalam berbagai lini jenjang pendidikan. Karena sekarang ini kita semua harus jujur bahwa Pancasila yang seharusnya menjadi way of life bagi bangsa Indonesia itu berulang kali terancam. Dan karena itu yang menjadi tujuan yang mulia melalui sistem pendidikan dalam pesantren ini juga ditanamkan. Jadi kalau disetujui ditambahkan menjadi rumusan usulan yang alternative berdasarkan Pancasila karena Pancasila yang menyatukan kita semua dalam perbedaan. Jika disetujui terima kasih. Ini saja Pimpinan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih. Kami lanjutkan Pak Prof. Dr. Hamka. F-PDIP (PROF. Dr. H. HAMKA HAQ, MA): Bismilahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

- 21 -

Alhamdullillahirabil’alamin Wasalatu Wasalamu Warasulillah Lil Karim Sayyidina Maulana Muhammad Wa’ala Ali Wasahbihi Aj Ma’in Ama Ba’du. Bapak Pimpinan, segenap rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi VIII, Para Ustad, Kyai dari Pesantren yang saya hormati. Saya ini hidup dari kecil dari Pesantren. Ayah saya juga pendiri pesantren. Jadi kalau soal-soal seluk beluk pesantren dibandingkan dengan sekolah lain saya paham. Ada 2 persoalan yang mendasar yang harus diberikan oleh Pemerintah ke Pesantren yaitu yang selama ini hanya diberikan kepada sekolah-sekolah formal lain, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta yang telah diaku. Yaitu hak anggaran dan hak status social. Mungkin yang paling umum itu sebenarnya status social. Karena kalau hak anggaran itu bervariasi pesantren. Ada pesantren-pesantren yang tidak memerlukan bantuan, seperti saya beri contoh di Jawa Timur Dalwa. Dalwa pesantren itu setiap saya mau menawarkan bantuan menolak. Kenapa ya? Menolak. … Karena pesantren itus sudah mampu membangun hotel besar yang mewah sekali. Kebetulan Pimpinannya itu Habis Zain. Habis Zain ini punya putra-putri dikawini oleh Habib Abdullah dari Sulawesi Tengah. Kebetulan Habis Abdullah ini temanlah. Jadi kalau anggaran itu antara lain bervariasi. Juga pesantren di Jawa Timur juga disitu tidak jauh dari Dalwa itu ada pesantren Sidogiri. Yang sekarang asetnya sudah Triliunan. Bahkan Pimpinannya pernah ke rumah saya, dia menolak karena alasannya menolak bantuan. Bantuan ini dicampur dengan anggaran kita. Selalu dia mengorek-ngorek seluruh sistem kita. Sistem anggaran kita kan … juga. Jadi kalau … ini. Gontor pasti besar. Jadi mungkin dari sisi anggaran. Tapi tidak berarti kalau ada anggaran-anggaran besar juga nanti proyeknya raksasa mungkin juga mungkin mereka terima. Ya maksud saya ini anggaran-anggaran mungkin 100 Juta, 200 Juta mungkin mereka nolak. Tapi kalau yang 100 Juta, 200 Juta ini bagi pesantren lain sangat berharga. Jadi itu bervariasi Pak. Yang umum dialami oleh pesantren itu adalah hak status social itu. Karena seperti tadi diterangkan, ada yang sudah tamat, setingkat dengan Aliyah, setingkat dengan apa maka mungkin sudah Mahad Ali sudah Sarjana tapi ijazahnya tidak diakui dalam dunia Pemerintahan. Nah ini yang saya maksud. Jadi 2 hal ini harus kita berikan oleh negara melalui APBN, melalui katakanlah DPR RI kita ini di Komisi VIII. Sebenarnya saya ingin menginformasikan dulu bahwa pada Tahun 2016 Komisi VIII masih dipimpin oleh Pak Saleh Daulay. Pak Marwan Dasopang mungkin belum masuk waktu itu ya Tahun 2016. Gagasan perlunya Undang-Undang Pesantren itu sebenarnya ya sedikit keliru Beliau ini. Karena enggak dari PPP dan PKB, salah itu. Gagasan itu awalnya dari PDIP dan PKB. Karena saya dan bersama Pak Maman Imanulhaq disini. Dari PPP belakangan ikut. Cuma karena PDIP jarang punya pesantren maka kita serahkan kepada Maman Imanulhaq dari PKB disini menggulirkan ini di teman-teman PKB. Ternyata Beliau ini karena sibuk mau Caleg Kepala Daerah di Jawa Barat maka Beliau lepaskan gagasan ini ke teman-temannya PKB di Komisi lain. Makanya itu Pak, gagasan ini kan tiba-tiba kita bahas saja DIM-nya, draft-draftnya ini. Karena Pak Maman ini menyerahkan ke teman-temannya di Komisi lain di PKB supaya ya mungkin di Komisi lain itulah baru kerjasama ada

- 22 -

PPP-nya, apanya. Kemudian bergulirlah ini. Tapi intinya itu tadi Pak 2 persoalan pokok, anggaran dan status social. Nah ini yang harus kita berikan. Karena itu kita boleh mencampuri lagi kekhususannya, kekhasannya pesantren. Soal status sosialnya tidak perlu. Kalau saya sih tidak perlu pesantren ikut kesetaraan. Karena kalau pesantren ikut penyetaraan berarti kekhasannya hilang. Tidak usah. Akui saja apa yang ada disitu. Jadi Undang-Undang ini sebenarnya harus mengakui apa adanya pesantren itu. Beri status social meskipun dia tidak sama dengan yang lain. Kalau dia ikut penyetaraan lagi berarti seolah-olah kita tidak mengakui dia harus disetarakan dengan Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah atau … itu menolak eksistensi pesantren lagi kekhasannya. Jadi seluruh apa yang ada di pesantren itu biarkanlah dia. Kita hanya memberikan pengakuan status. Tujuannya apa? Tujuannya agar memperoleh juga anggaran dari Pemerintah dan juga lulusan-lulusannya itu dapat diterima. Kalau mau berkiprah, mengabdi di Pemerintah sama dengan sekolah-sekolah lain, tak usah penyetaraan-penyetaraan. Kalau disetarakan lagi Pak itu mengurangi kekhasannya pesantren. Cuma memang prinsipnya itu tadi, sama dengan Ibu Pendeta. Prinsipnya adalah bahwa tentu ada nanti bahwa ini semua pesantren ini karena bagian dari perjuangan dari rakyat semesta Indonesia sebelum merdeka. Pesantren berjasa untuk memerdekakan Indonesia. Karena itu negara yang sudah merdeka ini harus juga kita sama-sama mempertanggungjawabkan keberlangsungannya. Karena itu pesantren itu harus dianggap sebagai pembela Pancasila, pembela NKRI, pembela konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Supaya nanti tidak ada lagi pesantren yang dicurigai oleh Badan Nasional Anti Teroris. Kita tahu karena pesantren berjasa besar mengantar ke Indonesia merdeka maka kita harus juga mohon ke pesantren ini disamping tanggungjawab kita memberikan apa yang diperlukannya dalam anggaran dan status social tapi juga kita minta mohon kita bersama-sama mengawal ini Negara Republik Indonesia. Saya kira itu. Simple saja sebenarnya ini Undang-Undang ini. Nah jadi itu Pak. Jadi soal kelembagaannya terserahlah. Karena pesantren kan bermacam-macam juga. Ada pesantren langsung diatur oleh yayasan tanpa Ormas, ada juga melalui Ormas. Silakan, tidak masalah itu. Tidak perlu kita atur-atur itu. Soal mau pakai Kyai, Ustad istilahnya atau apalah disitu, mungkin ada syeh disitu istilahnya strukturnya terserah, kita tidak atur-atur itu kan, atau mursyid atau apa terserah. Jadi yang kita atur bagaimana sistem penganggarannya dan juga pemberian hak status sosialnya. Saya kira itu Pak Marwan, Pak Sodik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan disini bersama-sama dengan teman-teman, saudara-saudara kita dari pesantren-pesantren bermanfaat adanya. Terima kasih. Wabillauhitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

- 23 -

KETUA RAPAT: Wa’allaikusalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Rasanya semakin klop ya pendapat dari Anggota Panja, Pimpinan pesantren. Waktu kita tadi 12.30. Ini sudah 12.31. Kita tambah 1 menit untuk Pak Sodik. Tetap 1 menit ya untuk Pak Sodik. Kita tambah 5 menit menjadi 35. Silakan Pak Sodik. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. Ir. H.D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-P.GERINDRA): Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Prof. Hamka. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bismillah Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah Wa 'ala alihi washohbihi waman tha’biyah. Ijinkan memperkenalkan diri. Saya Doktor Sodik Mudjahid. Saya sekolah di sekolah umum sampai S-3 termasuk di Eropa. Tapi sejak usia 6 tahun saya mesantren di pesantren yang didirikan oleh ayah saya di Bandung. Jadi sempat menikmati jurumiyah, jalalain, dan lain-lainnya. Singkat saja karena 1 menit. Saya mendukung tadi apay yang disampaikan oleh Wakil dari Bapak. Pertama bahwa peraturan tapi tidak terlalu banyak intervensi mengatur. Kita melindungi keberadaan pesantren. Siapa yang menjamin ada Islam di Indonesia Pak kalau bukan umat. Iya kan Pak. Dan siapa yang menjamin adanya pesantren Pak, kalau tidak ada Undang-Undang. Yang selama ini baru dijamin adanya TK sampai Perguruan Tinggi Umum Pak. Pesantren belum ada jaminannya. Tapi dengan Undang-Undang ini maka akan dijamin keberdaan pesantren, akan dilindungi keberadaannya, dan kemudian kita juga menjamin tentang keberadaan, perlindungan, dan dukungan-dukungannya tanpa intervensi yang lebih dalam tentang apa-apa yang menjadi kemandirian dan hak otonomi pesantren. Jadi kalau tadi disebutkan seperti … Inshaa Allah kita akan intervensi tapi memberikan air, memberikan pupuk, menjaga dari hama penyakit yang akan mengganggu dari pesantren itu. Cukup Pak 1 menit Pak. Saya kira kita bisa menangkap semangat yang sama ya. Menangkap semangat yang sama, melindungi, menjamin dan memupuk. Inshaa Allah untuk keberadaan pesantren di Indonesia. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

- 24 -

KETUA RAPAT: Wa’allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Kita sudah selesai. Terima kasih kepada para Bapak-Bapak, tamu kami yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Mudah-mudahan masukan yang disampaikan memperkaya kita untuk membahas Undang-Undang ini menjadi peraturan yang memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada para Anggota yang sudah memberikan tanggapan dan sesungguhnya teman-teman inilah nanti yang akan membuat keputusan pasal per pasal. Yang kita sebutkan tadi itu memupuk, menjaga sehingga pesantren ini menjadi lestari, menjadi khasanah kita di Indonesia untuk memperkokoh NKRI dan keberadaan kita masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada kita semua. Kami tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirobil’alamin.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.33 WIB)