PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK … REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutanmemerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidangpertanahan;

b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya olehUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakansarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yangdimaksudkan;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukungtercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional,sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 190;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 3318);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Nomor 3632);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang PerwakafanTanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, TambahanLembaran Negara Nomor 3107);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan LembaranNegara nomor 3372);

MEMUTUSKAN:…


- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan OlehPemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajianserta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk petadan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumahsusun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagibidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atassatuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakansatuan bidang yang berbatas.

3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negaraadalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yangkewenangan pelaksanannya sebagian dilimpahkan kepadapemegangnya.

5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidangtanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keteranganmengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidangtanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya danhak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

8. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka prosespendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan danpenetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu ataubeberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

9. Pendaftaran…


- 3 -

9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftarantanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftarberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftarantanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yangmeliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalamwilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

11. pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftarantanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyekpendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatudesa/kelurahan secara individual atau massal.

12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftarantanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam petapendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dansertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yangdiperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatusistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikatuntuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

14. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik bidangdasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan,bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang ataubidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.

16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuatidentitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.

17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidangtanah dalam bentuk peta dan uraian.

18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuatketerangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atastanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atassatuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukumtertentu.

19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat datayuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.

20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalampasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,

tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yagmasing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

21. Menteri…


- 4 -

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidangagraria/pertanahan.

22. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.

23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional diwilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaranhak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

24. pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalahPejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-aktatanah tertentu.

BAB IIAZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman,terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Pasal 3

Pendaftaran tanah bertujuan:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun danhak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikandirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yangberkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapatmemperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatanhukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumahsusun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 4

(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hakyang bersangkutan diberikan hak atas tanah.

(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 haruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanahdan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

(3) Untuk...


- 5 -

(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuanrumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hakatas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajibdidaftar.

BAB IIIPOKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

Bagian KesatuPenyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanahdilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecualikegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atauperundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabatlain.

(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahandibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PeraturanPemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yangbersangkutan.

Pasal 7

(1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dandiberhentikan oleh Menteri.

(2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapatmenunjuk PPAT Sementara.

(3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 8…


- 6 -

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, KepalaKantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentukoleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan Panitian Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:

a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat olehseorang pegawai Badan Pertanahan Nasional;

b. beberapa orang anggota yang terdiri dari:

1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yangmempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftarantanah;

2) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yangmempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atastanah;

3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorangPamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.

(3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seoranganggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian datayuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahanyang bersangkutan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu olehsatuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpulandata yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dankegiatannya diatur oleh Menteri.

(5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diaturoleh Menteri.

Bagian KeduaObyek Pendaftaran Tanah

Pasal 9

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak gunausaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

c. tanah...


- 7 -

c. tanah wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun;

e. hak tanggungan;

f. tanah Negara;

(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannyadilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakantanah Negara dalam daftar tanah.

Bagian KetigaSatuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah

Pasal 10

(1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa ataukelurahan.

(2) Khusus untuk pendaftara tanah hak guna usaha, hak pengelolaan,hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usahapendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.

Bagian KeempatPelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pasal 11

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untukpertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b. pembuktian hak dan pembukuannya;

c. penerbitan sertifikat;

d. penyajian data fisik dan data yuridis;

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;

BAB IV…


- 8 -

BAB IVPENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI

Bagian KesatuPelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

Pasal 13

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melaluipendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik.

(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencanakerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan olehMenteri.

(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayahpendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud padaayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanahsecara sporadik.

(4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaanpihak yang berkepentingan.

Bagian KeduaPengumpulan Dan Pengolahan Data Fisik

Paragraf 1Pengukuran Dan Pemetaan

Pasal 14

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisikdilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

(2) Kegaiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

a. pembuatan peta dasar pendaftaran;

b. penetapan batas bidang-bidang tanah;

c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;

d. pembuatan daftar tanah;

e. pembuatan surat ukur.

Paragraf 2…


- 9 -

Paragraf 2Pmbuatan Peta Dasar Pendaftaran

Pasal 15

(1) Kegiatan pendataran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasarpendaftaran.

(2) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayahpendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan Pertanahan nasionaldiusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluanpendaftaran tanah secara sporadik.

Pasal 16

(1) Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah BadanPertanahan Nasional menyelenggarakan pemasaran, pengukuran,pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiapKabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diikatkan dengan titik-titik dasar tekniknasional sebagai kerangka dasarnya.

(3) Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar tekniknasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakanpengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapatdigunakan titik dasar teknik yang bersifat sementara, yangkemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional.

(4) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan titikdasar teknik nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaranditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3…


- 10 -

Paragraf 3Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftarantanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelahditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannyaditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yangbersangkutan.

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakanpenataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yangberkepengingan.

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajibdilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan olehMenteri.

Pasal 18

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatuhak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada suratukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang adatidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan olehPanitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematik atau olehKepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yangbersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemeganghak atas tanah yang berbatasan.

(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak barudilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atau atas penunjukan instansi yang berwenang.

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atauKepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang ataubidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambarsituasi yang bersangkutan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani olehmereka yang memberikan persetujuan.

(5) Bentuk...


- 11 -

(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkanoleh Menteri.

Pasal 19

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antarapemegang hak atas tanah yang bersanggkutan dengan pemeganghak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnyadiupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batasyang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanahyang bersangkutan.

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanahyang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yangberbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuranbidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematikatau Kepala Kantor Peertanahan dalam pendaftaran tanah secarasporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuransementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2),termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atauketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementarasebagaimana dimaksud pada ayat(3) dibubuhkan catatan atau tandayang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut barumerupakan batas-batas sementara.

(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarahmengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperolehkepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadapdata yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Paragraf 4Pengkuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan

Pembuatan Peta Pendataran

Pasal 20

(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.

(2) Jika...


- 12 -

(2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum adapeta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang petatersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran.

(3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaranmaupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan denganpengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaanbidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ditetapkanoleh Menteri.

Paragraf 5Pembuatan Daftar Tanah

Pasal 21

(1) Bidang atau bidang-bidang yang sudah dipetakan atau dibubuhkannomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalamdaftar tanah.

(2) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftartanah diatur oleh Menteri.

Paragraf 6Pembuatan Surat Ukur

Pasal 22

(1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat(1) huruf a, b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam petapendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaranhaknya.

(2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yangbelum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasilpengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan suratukur ditetapkan oleh Menteri.

Pembuktian…


- 13 -

Pembuktian Hak Dan Pembukuannya

Paragraf 1Pembuktian Hak Baru

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak:

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenangmemberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yangberlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negaraatau tanah hak pengelolaan;

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pajabat yang berwenang;

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan;

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.

Paragraf 2Pembuktian Hak Lama

Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal darikonversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yangkadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanahsecara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalampendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarhak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam...


- 14 -

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alatpembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hakdapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidangtanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebihsecara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran danpendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secaraterbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkanoleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yangbersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 25

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana imaksuddalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridismengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) besertapeta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagaihasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanahsecara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftarantanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihakyang berkepentingan mengajukan keberatan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diKantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letaktanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara spordikserta di tempat lain yang dianggap perlu.

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual,pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

(4) Ketentuan...


- 15 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan olehMenteri.

Pasal 27

(1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenaidata fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua PanitiaAjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau KepalaKantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadikmengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukandiselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi hasil dibuatkanberita acara penyelesaian dan jika penylesaian yang dimaksudmengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurutketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1),perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah danatau daftar isian yang bersangkutan.

(3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atautidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalampendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tetuliskepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatanmengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan kePengadilan.

Pasal 28

(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yangdiumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sistematik atu oleh Kepala Kantor Pertanahan dalampendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu beritaacara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangkelengkapandata fiik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih adakeberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-halyang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

(3) Berita...


- 16 -

(3) Berita acara pengesahan ebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk :

a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;

b. pengakuan hak atas tanah;

c. pemberian hak atas tanah.

Paragraf 3Pembukuan Hak

Pasal 29

(1) hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atassatuan rumah susun didaftar dengan embukukanya dalam bukutanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yangbersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula padasurat ukur tersebut.

(2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukursebagaimana dimaksud pada ayat(1) meupakan bukti bahwa hakyang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnyayang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftarmenurut Peraturan Pemerintah ini.

(3) pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan beritaacara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat(3) hak atas bidang tanah:

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak adayang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanahmenurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukanpembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenaihal-hal yang belum lengkap;

c. yang...


- 17 -

c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapitidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannyadalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketatersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan olehKepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secarasistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftarantanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengaidlanmengenai data yang diselengketakan dalam waktu 60 (enampuluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90(sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadikdihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dandiajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dariPengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dariPengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengancatatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yangdisengketakan;

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukanke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusanpenyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah denganmengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yangdisengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atauperintah status quo tersebut.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dihapusapabila:

a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau

b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukangugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapusapabila:

a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihakyang bersengketa; atau

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yangbersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftarantanah secara sitematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalampendaftaran tanah secara sporadik sejak disampaikanpemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufc tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut kePengadilan.

(4) Catatan...


- 18 -

(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapusapabila:

a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yangbersengketa; atau

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yangbersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanyasita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf c dilakukan apabila:

a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihakyang bersengketa; atau

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yangbersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap danpencabutan sita atau status quo Pengadilan.

Bagian KeempatPenerbitan Sertifikat

Pasal 31

(1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yangbersangkutan sesuai dengan data fiik dan data yuridis yang telahdidaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1).

(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, ataucatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf c, ddan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitansertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

(3) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanyatercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemeganghak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

(4) mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susukepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkansatu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hakbersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yanglain.

(5) Mengenai...


- 19 -

(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susunkepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatditerbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untukdiberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan,yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hakbersama tersebut.

(6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertfikatditetapkan oleh Menteri.

Pasal 32

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukutanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperolehtanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan KepalaKantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitansertifikat tersebut.

Bagian KelimaPenyajian Data Fisik Dan Data Yuridis

Pasal 33

(1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantorpertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalamdaftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, suratukur, buku tanah dan daftar nama.

(2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, danpenggatian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanahdan daftar nama ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34…


- 20 -

Pasal 34

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dandata yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah,surat ukur dan buku tanah.

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanyaterbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluanpelaksanaan tugasnya.

(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenaidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkanoleh Menteri.

Bagian KeenamPenyimpanan Daftar Umum Dan Dokumen

Pasal 35

(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telahdigunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dandisimpan di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempatlain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari daftar umum.

(2) peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar namadan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harustetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempatlain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dengan izin tetulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknyadapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumensebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instani lain yangmemerlukan untuk pelaksaan tugasnya.

(4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, aslidokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibawa oleh KepalaKantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk kesidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada MajelisHakim dan para pihak yang bersangkutan.

(5) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikandengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm.

(6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilmsebagaimana dimaksud pada ayat(5) mempunyai kekuatanpembuktian sesudah ditandatangani dan dibuhui cap dinas olehKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

(7) Bentuk,...


- 21 -

(7) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusandokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), demikian juga cara penyimpanan dan penyajian datapendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilmsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Mentei.

BAB VPEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 36

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadiperubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanahyang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarakan perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Bagian KeduaPendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak

Paragraf 1Pemindahan Hak

Pasal 37

(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalampeusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri,Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atasbidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warganegara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuatoleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebutkadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahanhak yang bersangkutan.

Pasal 38…


- 22 -

Pasal 38

(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yangbersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksidalam perbuatan hukum itu.

(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur olehMenteri.

Pasal 39

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atassatuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat aslihak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidaksesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidakdisampaikan:

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yangmenyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidangtanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2);dan

2)surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yangbersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atauuntuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukanKantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutandengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatanhukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syaratuntuk bertindak demikian; atau

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu suratkuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukumpemindahan hak; atau

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperolehizin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebutdiperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;atau

f. obyek...


- 23 -

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalamsengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yangditentukan dalam peraturan perundang-undangan yangbersanggkutan.

(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secaratertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggalditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajibmenyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumenyang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telahdisampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepadapara pihak yang bersangkutan.

Paragraf 2Pemindahan Hak Dengan Lelang

Pasal 41

(1) Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuathanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelangyang dibuat oleh Pejabat Lelang.

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanahatau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusimaupun lelang non-eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib memintaketerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada KantorPertanahan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yangakan dilelang.

(3) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimanadimaksud pada ayat(2) selambat-lambatnya 5(lima) hari kerjasetelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang.

(4) Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang, apabila:

a. mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuanrumah susun:

1) kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang bersangkutan,kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakanwalaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh PejabatLelang dari pemegang haknya;atau

2)sertifikat...


- 24 -

2)sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yangada di Kantor Pertanahan;atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidakdisampaikan:

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakanbahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2); dan

2)surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yangbersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atauuntuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukanKantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutandengan dikuatkan oleh Kepala Desa/kelurahan;atau

c. ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelangberhubung dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan.

(5) Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelangdisampaikan kepada Kepala Kanttor Pertanahan:

a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;

b. 1) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atastanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutansudah terdaftar;atau

2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembelilelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelangmengenai alasan tidak diserahkannya sertifikat tersebut; atau

3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar,surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasalini;

c. bukti identitas pembeli lelang;

d. bukti pelunasan harga pembelian.

Paragraf 3…


- 25 -

Paragraf 3Peralihan Hak karena Pewarisan

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenaibidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuanrumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yangmenerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susunyang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan,sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yangnamanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda buktisebagai ahli waris.

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan didaftar, wajibdiserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 ayat (1) huruf b.

(3) Jika penerima warisan dari satu orang, pendaftaran peralihan haktersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tandabukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihanhak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yangmemuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisantertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atassatuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yangbersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan aktapembagian waris tersebut.

(5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumahsusun yang menurut akta pembagian waris harus dibagibersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkanbelum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknyakepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersamamereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atauakta pembagian waris tersebut.

Paragraf 4…


- 26 -

Paragraf 4

Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan Perseroan atauKoperasi

Pasal 43

(1) Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atassatuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroanatau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan ataukoperasi yang bergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkanakta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburantersebut disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susunkarena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yangdidahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabungatau melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangkalikuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1).

Parafgraf 5Pembebanan Hak

Pasal 44

(1) Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milikatas rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai danhak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain padahak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yangditentukan dengan peraturan perundang-undangan, dapat didaftarjika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 danPasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksudpada ayat(1).

Paragraf 6…


- 27 -

Paragraf 6Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak

Pasal 45

(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaranperalihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah initidak dipenuhi:

a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanahtidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada KantorPertanahan.

b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaantertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan ataupembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;

d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan yang bersangkutan;

e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa diPengadilan;

f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal ataudibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; atau

g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1)dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh KantorPertanahan.

(2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis,dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu.

(3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertaipengambalan berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPATatau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.

Paragraf 7Lain-lain

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pendaftaranperalihan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun ditetapkan oleh Menteri.

Bagian…


- 28 -

Bagian KetigaPendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya

Paragraf 1Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah

Pasal 47

Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan denganmencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutanberdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang memberikanperpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan.

Paragraf 2Pemecahan, Pemisahan, Dan Penggabungan Bidang Tanah

Pasal 48

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidangtanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadibeberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidangbaru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), untuk tiap bidangdibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikansurat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.

(3) Jika hak atas tanah yang bersankutan dibebani hak tanggungan, danatau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan sebagaimanadimaksud pada ayat(1) baru boleh dilaksanakan setelah diperolehpersetujuan tertulis dari pemeang hak tanggungan atau pihak lainyang berwenang menyetujui penghapusan beban yangbersangkutan.

(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikanketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Atas permintaan hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanahyang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapabagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru denganstatus hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

(2) dalam...


- 29 -

(2) dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk satuan bidangbaru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dansertifikat sebagai satuan bidang tanah baru dan peta pendaftaran,daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanahsemula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahantersebut.

(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat(4).

Pasal 50

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidangtanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yangsemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadisatu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yangsama dan bersisa jangka waktu yang sama.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuanbidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dansertifikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan sertifikatmasing-masing.

(3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(3).

Paragraf 3Pembagian Hak Bersama

Pasal 51(1) Pembagian hak bersama atas tanah atau milik atas satuan rumah

susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftarberdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurutperaturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara parapemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, danPasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksudpada ayat(1).

Paragraf 4…


- 30 -

Paragraf 4Hapusnya Hak Atas Tanah Dan

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Pasal 52

(1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan danhak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala KantorPertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dansurat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan,berdasarkan:

a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, jikamengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya;

b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hakyang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut;

c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telahdilepaskan oleh pemegang haknya.

(2) Dalam hal sertifikat atas tanah yang hapus tidak diserahkan kepadaKepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dansurat ukur yang bersangkutan.

Paragraf 5Peralihan Dan Hapusnya Hak Tanggungan

Pasal 53

Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnyapada buku tanah serta sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan danpada buku tanah serta sertifikat yang dibebani berdasarkan surat tandabukti beralihnya piutang yang dijamin karena cessie, subrogasi,pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan.

Pasal 54

(1) Pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai ketentuandalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitandengan Tanah.

(2) Dalam...


- 31 -

(2) Dalam hal hak yang dibebani hak tanggungan telah dilelang dalamrangka pelunasan utang, maka surat pernyataan dari kreditor bahwapihaknya melepaskan hak tanggungan atas hak yang dilelangtersebut untuk jumlah yang melebihi hasil beserta kutipan risalahlelang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran hapusnya haktanggungan yang bersangkutan.

Paragraf 6

Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan atauPenetapan Pengadilan

Pasal 55

(1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala KantorPertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan KetuaPengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada datamengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumahsusun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapatmungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukanjuga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkansalinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yangbersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala KantorPertanahan.

(3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milikatas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukansetelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yangbersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(1).

Paragraf 7Perubahan nama

Pasal 56

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemeganghak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanahdan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yangbersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang haktersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI…


- 32 -

BAB VIPENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI

Pasal 57

(1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagaipengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blankosertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkankepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.

(2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud padaayat(1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanyatercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yangbersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hakberdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimanadimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal53, atau kuasanya.

(3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksudpada ayat(2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikatpengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkansurat tanda bukti sebagai ahli waris.

(4) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatpada buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 58

Dalam hal penggantian sertifikat karena rusak atau pembaharuan blankosertifikat, sertifikat yang lama ditahan dan dimusanahkan.

Pasal 59

(1) Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertaipernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapanKepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenaihilangnya sertifikat hak yang bersangkutan.

(2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1)didahului dengan pengumuman 1(satu) kali dalam salah satu suratkabar harian setempat atas biaya pemohon.

(3) Jika...


- 33 -

(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak haripengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak ada yangmengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikatpengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapimenurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatantersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru.

(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh KepalaKantor Pertanahan, maka ia menolak penerbitkan sertifikatpengganti.

(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan sertapenolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud padaayat(2), ayat(3) dan ayat(4) dibuatkan berita acara oleh KepalaKantor Pertanahan.

(6) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohonditerbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasauntuk menerimanya.

(7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dantempat pengumuman yang lain daripada ditentukan pada ayat(2).

Pasal 60

(1) Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalamlelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapatdiserahkannya sertifikat tersebut kepada pemenang lelang.

(2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannyasertifikat pengganti untuk hak milik atas tanah atau hak milik atassatuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidakberlakunya lagi sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabarharian setempat atas biaya pemohon.

BAB VIIBIAYA PENDAFTARAN TANAH

Pasal 61

(1) Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangkapelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan PeraturanPemerintah tersendiri.

(2) Atas...


- 34 -

(2) Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau pejabat yangditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruhbiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapatmembuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut.

(3) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukandalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris,tidak dipungut biaya pendaftaran.

(4) Tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya pendaftarantanah diatur oleh Menteri.

BAB VIIISANKSI

Pasal 62

PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikanketenttuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteriatau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupateguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT,dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntutt ganti kerugian olehpihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannyaketentuan-ketentuan tersebut.

Pasal 63

Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnyamengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuandalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalampelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksiadministratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX…


- 35 -

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturanperundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 61 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjangtidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

(2) Hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalamkegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasilpendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran NegaraTahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171)dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggaldiundangkan.

Agar…


- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Juli 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 8 Juli 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1997


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH

UMUM

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagaikeperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha.Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminankepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidangpertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis,lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isiketentuan-ketentuannya.

Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranyapendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk denganmudah membuktikan haknya atas tanah dikuasainya, dan bagi para pihak yangberkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keteranganyang diperlukan mengenai tanah yanh menjadi obyek perbuatan hukum yang akandilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftarantanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanahtersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanahdi seluruh Indonesia.

Dalam…


- 2 -

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukupmemberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yangmemenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar.Dalam pada itu, melalui pewarisan, pemisahan dan pemberian-pemberian hak baru,jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama Pembangunan JangkaPanjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekirat 75 juta. Hal-hal yangmerupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping kekurangananggaran, alat dan tenaga, adalah kedaaan obyektif tanah-tanahnya sendiri yang selainjumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidakdidukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercayakebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belumcukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yangsingkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam rangkameningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional denganmemberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakanpenyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah, yang padakenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan.Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang padahakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA), yaitubahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastianhukum di bidang pertanahan dan dalam sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapiyang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat(2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftarantanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematik yangmeliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atasprakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidangtanah atas permintaan pemegang atau penerima hak bersangkutan secara individual ataumassal.

Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hal yang belum jelas dalamperaturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, azas-azas dantujuan penyelenggaraannya, yang disamping untuk memberi kepastian hukumsebagaimana disebut di atas juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikaninformasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yangbersangkutan. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah juga dipertegas dandipersingkat serta disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum di bidangpenguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan luas setiap bidang tanah tidakdapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbulsebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalahpengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan

Penyelenggaraan…


- 3 -

penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan danmerupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama,bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalampenyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut,perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan, seperti cara penentuan titik melaluiGlobal Positioning System (GPS) dan komputerisasi pengolahan, penyajian danpenyimpanan data, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dapat dipakai di dalampendaftaran tanah. Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang tanah yangharus didaftar penggunaan teknologi modern, seperti Global Positioning System (GPS)dan komputerisasi pengolahan dan penyimpanan data perlu dimungkinkan yangpengaturannya diserahkan kepada Menteri.

Disamping pendaftara tanah secara sistematik pendaftaran tanah secara sporadik jugaakan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya bertambah banyakpermintaan untuk mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalampelaksanaan pembangunan, yang akan semakin meningkat kegiatannya. Pendaftaran tanahsecara sistematik diutamakan karena melalui cara ini akan mempercepat perolehan datamengenai bidang-bidangg tanah yang akan didaftar dari pada melelui pendaftaran tanahsecara sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang dari Pemerintah, diperlukan waktuuntuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harusdidasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak panjang danrencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalanlancar.

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkapmengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya menurut PeraturanPemerintah ini pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnyabelum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikianbelum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalamPeraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatanpembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh PPAT.Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisikdan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yangbenar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan,sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan bukutanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orangtidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukumlain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukangugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukumlain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh oranglain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah ini).

Dengan…


- 4 -

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alatpembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalahdalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, menjaditampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang digunakanadalah sistem negatif.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baikkepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinyamaupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dandikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya.

Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama-tamadiusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Barusetelah usaha penyelesaian secara tidak membawa hasil, dipersilahkan yang bersangkutanmenyelesaikan melalui Pengadilan.

Akta Pejabat Pembuat Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangkapemeliharaan data pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) serta cara melaksanakannya mendapat pengaturan juga dalam PeraturanPemerintah ini.

Tidak adanya sanksi bagi pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkanperbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT,diatasi dengan diadakannya ketentuan, bahwa PPAT dalam waktu tertentu diwajibkanmenyampaikan akta tanah yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutankepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukanmengingat dalam praktek tidak selalu berkas yang bersangkutan sampai kepada KantorPertanahan.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah yang barumengenai pendaftaran tanah ini disamping tetap melaksanakan pokok-pokok yangdigariskan oleh UUPA, memuat penyempurnaan dan penegasan yang diharapkan akanmampu untuk menjadi landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pendaftarantanah yang lebih cepat.

PASAL…


- 5 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuanpokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihakyang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan azasaman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perludiselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikanjaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomilemah. pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanahharus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannyadan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harusmenujukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftardan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terusmenerus dan berkesinambunga, sehingga data yangg tersimpan di KantorPertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapatmemperoleh keternagan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulahdiberlakukan pula azas terbuka.

Pasal 3

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupakan tujuanutama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA.

Disamping…


- 6 -

Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkanterciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihakyang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh datayang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidangtanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. Terselenggaranyapendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasidi bidang pertanahan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang pelaksanaannyaditugaskan kepada pejabat lain, adalah kegiatan yang pemanfaatannyabersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan,misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan lainsebagainya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu adalah misalnyapembuatan akta PPAT oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembuatan risalahlelang oleh Pejabat Lelang, ajudikasi dalam pendaftaran tanah secarasistematik oleh Panitia Ajudikasi dan lain sebagainya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)…


- 7 -

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencilyang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenaitanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintahyang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Mengingat pendaftaran tanah secara sistematik pada umumnya bersifatPertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk itu,sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya TetuaAdat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanahsetempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnyamasih kuat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus tanah Negaradilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkansertifikat.

Pasal 10…


- 8 -

Pasal 10

Ayat (1)

Desa dan kelurahan adalah satuan wilayah pemerintahan yang diatur dalamUndang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Areal hak guna usaha, hak pengelolaan dan tanah Negara umumnyameliputi beberapa desa/kelurahan. Demikian juga obyek hak tanggungandapat meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di beberapadesa/kelurahan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsaPemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerjayang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yangberhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 14…


- 9 -

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Didalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanahsecara sistematik mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar.Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk pelaksanaan pendaftaran tanahsecara sistematik yang dimaksud pada ayat ini selain digunakan untukpembuatan peta pendaftaran pelaksanaan pendaftaran tanah secarasistematik, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yangsudah terdaftar di atas.

Ayat (2)

Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalampendaftaran tanah secara sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitandengan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah, sehingga dapatdihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas satu bidang tanah.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yangdidaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi dilapangan setiap saat. Untuk maksus tersebut diperlukan titik-titik dasarteknik nasional

Ayat (2)

Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yangdiperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistemtertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol ataupun titik ikat untukkeperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat(2)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)…


- 10 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam kenyataannya banyak bidang tanah yang bentuknya kurang baik,dengan dilakukannya penataan batas dimaksudkan agar bentukbidang-bidang tanah tersebut tertera dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Gambar situasi yang dimaksud Pasal ini adalah dokumen penunjuk obyekhak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku sebelum berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, yaitu yang diatur dalam Peraturan MenteriAgraria nomor 6 Tahun 1965 tentang pedoman Pokok PenyelenggaraanPendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961.

Ayat (2)

Yang dimaksud hak baru adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanahNegara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19…


- 11 -

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakanbatas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembokatau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orangatau yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam itu makapersetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlakdiperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini berlaku juga, jika pemegang hak atas tanah yangbersangkutan atau mereka mempunyai tanah yang berbatasan, biarpunsudah disampaikan pemberitahuan sebelumnya, tidak hadir pada waktudiadakan pengukuran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan gambar ukur adalah hasil pengukuran danpemetaan di lapangan berupa peta batas bidang tanah atau bidang-bidangtanah secara kasar.

Catatan pada gambar ukur didasarkan pada berita acara pengukuransementara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pemetaan bidang-bidang tanah bisa dilakukan langsungg pada peta dasarpendaftaran, tetapi untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukandengan cara membuat peta tersendiri dengan menggunakan data yangdiambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukuran batas bidang tanahyang akan dipetakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peta lain adalah misalnya peta dari instansiPekerjaan Umum atau instansi Pajak, sepanjang peta tersebut memenuhipersyaratan teknis untuk pembuatan peta pendaftaran.

Ayat (3)…


- 12 -

Ayat (3)

Dalam keadaan terpaksa pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukanbersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yangbersangkutan dan bidang-bidang sekelilingnya yang berbatasan, sehinggaletak relatif bidang tanah itu dapat ditentukan.

Ayat (4)

Pengaturan oleh Menteri menurut ayat ini meliputi pula pengaturanmengenai licensed surveyor.

Pasal 21

Ayat (1)

Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkapmengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukurbidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasilpendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya kemudian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam peraturan pendaftaran tanah yang lama surat ukur yang dimaksudayat ini disebut gambar situasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanahNegara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secaraumum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c…


- 13 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf adalah Akta Ikrar Wakafsebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977tentang Perwakilan Tanah Milik.

Ketentuan mengenai pembukuan wakaf ditinjau dari sudut obyeknyapembukuan tersebut merupakan pendaftaran untuk pertama kali meskipunbidang tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah didaftar sebagai tanahhak milik.

Huruf d

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak pemilikan individual atassuatu satuan rumah susun tertentu, yang meliputi dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan hak bersama atas apa yang disebutbagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, tempat bangunan rumahsusun itu didirikan. Pembukuan hak milik atas rumah susun dilakukanberdasarkan Akta Pemisahan, yang menunjukkan satuan rumah susun yangmana yang dimiliki dan berapa bagian proporsional pemiliknya atasbenda-benda yang dihaki bersama tersebut.

Yang dimaksud dengan Akta Pemisahan adalah Akta Pemisahansebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985tentang Rumah Susun.

Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertama kali, biarpun hakatas tanah tempat bangunan gedung yang bersangkutan berdiri sudahdidaftar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah AktaPemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah besertaBenda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 24

Ayat (1)

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atasnama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila haktersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa.

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkanOverschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27), yang telahdibubuhui catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversimenjadi hak milik atau

b. grosse…


- 14 -

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkanOverschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunyaUUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurutPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yangbersangkutan; atau

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan PeraturanSwapraja yang bersangkutan; atau

d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan MenteriAgraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang,baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertaikewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telahdipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuatsebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atau

h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan; atau

j. surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

k. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961; atau

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VIIKetentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi,pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi ataupernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurutpendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematik atauKepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksiandan mengetahui kepemilikan tersebut.

Ayat (2)…


- 15 -

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapatmenyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yangberupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam haldemikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan buktikepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telahdilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai beikut:

a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutandilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh)tahun atau lebih secara berturut-turut;

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selamaitu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dandibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yangbersangkutan;

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yangdapat dipercaya;

d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untukmengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksudPasal 26;

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-halyang disebutkan di atas;

f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemeganghaknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yangbersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secarasistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftarantanah secara sporadik.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud pada dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang akandijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan.

Untuk…


- 16 -

Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secarasistematik pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semuabidang tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan, tetapi dapatdilaksanakan secara bertahap.

Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 (tiga puluh)hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 (enam puluh)hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematik merupakanpendaftaran secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehinggapengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanahsecara sporadik sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnyaKantor Rukun Warga, atau lokasi tanah yang bersanggkutan. Untukpenentuan ini Menteri akan mengaturnya lebih lanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yangtidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), bukan merupakan alasan untuk menundadilakukannya pembuatan berita acara hasil pengumuman data fisik dan datayuridis.

Ayat (3)…


- 17 -

Ayat (3)

Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pengesahan datafisik dan data yuridis bidang tanah sebagaimana adanya. Oleh karena itudata tersebut tidak selalu cukup untuk dasar pembukuan hak.Kadang-kadang data yang diperoleh hanya tepat untuk pembukuan hakmelalui pengakuan hak berdasarkan pembuktian menurut Pasal 24 ayat (2).Kadang-kadang dari penelitian riwayat tanah ternyata bahwa tanah tersebutadalah tanah Negara, yang apabila sesuai dengan ketentuan yang berlakudapat diberikan kepada pemohon dengan sesuatu hak atas tanah.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan danmenyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karenaitu data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang sudahdinilai cukup untuk dibukukan tetap dibukukan walaupun ada datayang masih harus dilengkapi atau ada keberatan dari pihak lainmengenai data itu. Dengan demikian setiap data fisik dan datayuridis mengenai bidang tanah itu, termasuk adanya sengketamengenai data itu, semuanya tercatat.

Huruf b

Ketidaklengkapan data yang dimaksud pada huruf b dapat mengenaidata fisik, misalnya karena surat ukurnya masih didasarkan atas batassementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dan dapatpula mengenai data yuridis, misalnya belum lengkapnya tanda tanganahli waris.

Huruf c, d dan e

Sengketa yang dimaksud pada huruf c, d dan e juga dapat mengenaidata fisik maupun data yuridis.

Dalam…


- 18 -

Dalam hal sengketa dimaksud sudah diajukan ke Pengadilan dan adaperintah untuk status quo atau ada putusan mengenai sita atas tanahitu, maka pencantuman nama pemegang hak dalam buku tanahditangguhkan sampai jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut,baik melalui putusan Pengadilan maupun berdasarkan cara damai.

Perintah status quo yang dimaksud disini haruslah resmi dan tertulisdan sesudah sidang pemeriksaan mengenai gugatan yangbersangkutan berjalan diperkuat dengan putusan peletakan sita atastanah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup untuk menganggap bahwa data fisikmaupun data yuridis yang kurang lengkap pembuktiannya itu sudah benaradanya.

Ayat (3)

Penyelesaian secara damai dapat terjadi di luar maupun di dalamPengadilan.

Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak yang keberatan atas data fisikmaupun data yuridis yang akan dibukukan tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai hal yang disengketakan itu, keberatannya dianggaptidak beralasan dan catatan mengenai adanya keberatan itu dihapus.

Apabila dalam waktu yang ditentukan keberatan tersebut diajukan kePengadilan, catatan itu dihapus setelah ada penyelesaian secara damai atauputusan Pengadilan mengenai sengketa tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)…


- 19 -

Ayat (2)

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudahmembuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktianyang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan ituapabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yangbersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalampembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), padaprinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan, namun apabila catatan itumengenai ketidakpastian data fisik yang tidak disengketakan, sertifikatdapat diterbitkan.

Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah apabila data fisik bidangtanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Ayat (3)

Sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada Nadzirnya. Dalam hal pemeganghak sudah meninggal dunia, sertfikat diterimakan kepada ahli warisnya atausalah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain.

Ayat (4)

Dalam hal hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun kepunyaanseorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang bersuami, suratpenunjukan tertulis dimaksud tidak diperlukan.

Ayat (5)

Dengan adanya ketenttuan ini tiap pemegang hak bersama memegangsertifikat yang menyebutkan besarnya bagian masing-masing dari hakbersama tersebut.

Dengan demikian masing-masing akan dengan mudah dapat melakukanperbuatan hukum mengenai bagian haknya yang bersangkutan tanpa perlumengadakan perubahan pada surat tanda bukti hak para pemegang hakbersama yang bersangkutan, kecuali kalau secara tegas ada larangan untukberbuat demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersamayang lain.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32…


- 20 -

Pasal 32

Ayat (1)

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selamatidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantumdi dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentudata fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuaidengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yangbersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukurtersebut.

Ayat (2)

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPAtidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yangdisajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasinegatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjaminkebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklahdimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni.Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPAbahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat prosedurpengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan datayuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampakjelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yangbenar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum.Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistempublikasi negatif dan pada sisi lain pihak untuk secara seimbangmemberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baikmenguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam bukutanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPAberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanyatercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalumenghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyaitanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakanlembaga acquisitive verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kitayang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembagatersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adatterdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistempublikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.

Dalam…


- 21 -

Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkantanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yangmemperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntutkembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakanhapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA)adalah sesuai dengan lembaga ini.

Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat inibukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakanpenerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalamtata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah NasionalIndonesia dan sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapanketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah.

Pasal 33

Ayat (1)

Karena pada dasarnya terbuka bagi umum dokumen yang dimaksudayat ini disebut daftar umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu parapihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanahtersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yangtersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur,siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yangdiperlukan. Tidak digunakan hak tersebut menjadi tanggungjawab yangbersangkutan.

Ayat (2)

Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah,melainkan memuat keterangan mengenai orang perseorangan atau badanhukum dalam hubungan dengan tanah yang dimilikinya. Keterangan inidiperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaantugasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35…


- 22 -

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting untukkepentingan masyarakat ini maka apabila ada instansi yang menganggapperlu untuk memeriksanya, pemeriksaan dokumen itu wajib dilakukan diKantor Pertanahan. Pengecualian ketentuan ini adalah sebagaimana diaturdalam ayat (4).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Setelah diperlihatkan dan jika diperlukan dibuatkan petikan, salinan ataurekaman seperti dimaksud pada ayat (3), dokumen yang bersangkutandibawa dan disimpan kembali di tempat yang dimaksud pada ayat (1) danayat (2).

Ayat (5)

Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dan dalam bentukfilm akan menghemat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan.Tetapi penyelenggaraannya memerlukan persiapan peralatan dan tenagaserta dana yang besar. maka pelaksanaanya akan dilakukan secara bertahap.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, ataupenggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan datayuridis terjadi misalnya kalau diadakan pembebanan atau pemindahan hakatas bidang tanah yang sudah didaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37…


- 23 -

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggungjawab PPAT sebagaipelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupasehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahanhak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPATbertanggungjawab untuk memeriksa syarat-syarat perbuatan hukum yangbersangkutan, dengan antara lain mencocokkan daya yang terdapat dalamsertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

Yang dimaksudkan dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak adalahpemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberikuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum pemindahanhak.

Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah misalnya laranganyang diadakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentangPembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak AtasTanah Dan Bangunan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari PengalihanHak atas Tanah Dan Bangunan untuk membuat akta, jika kepadanya tidakdiserahkan fotocopy surat setoran pajak penghasilan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40…


- 24 -

Pasal 40

Ayat (1)

Selaku pelaksana pendaftaran tanah PPAT wajib segeramenyampaikan akata yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, agar dapatdilaksanakan proses pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Ayat (2)

Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta denganberkas-berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran kegiatanselanjutnya serta penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yangberkepentingan sendiri.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran umum yang tidak jelasobyeknya perlu diminta keterangan yang paling mutakhir mengenai tanahatau satuan rumah susun yang akan dilelang dari Kantor Pertanahan.

Ayat (3)

Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber informasi yang mutakhirmengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang, keterangan inisangat penting bagi Pejabat Lelang untuk memperoleh keyakinan tentangobyek lelang. Oleh karena itu surat keterangan tersebut harus tetapditerbitkan, walaupun tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutansedang dalam sengketa atau dalam status sitaan.

Ayat (4)

Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka pelaksanaan putusanpengadilan, hak tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan sitaPanitia Urusan Piutang Negara. Dalam pelelangan eksekusi kadang-kadangtereksekusi menolak untuk menyerahkan sertifikat asli hak yang akandilelang. Hal ini tidak boleh menghalangi dilaksanakannya lelang. Olehkarena itu lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat aslitanah tersebut tidak dapat diperoleh Pejabat lelang dari tereksekusi.

Ayat (5)

Dokumen ini akan dijadikan dasar pendaftaran peralihan haknya.

Pasal 42…


- 25 -

Pasal 42

Ayat (1)

Peralihan hak karena perwarisan terjadi karena hukum pada saat pemeganghak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu paraahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yangmenjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangkamemberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demiketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dandisajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan HakMewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan AhliWaris.

Ayat (2)

Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskandiperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukansetelah pendaftaran untuk pertama kali hak yang bersangkutan atas namayang mewariskan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yangberlaku bagi ahli waris sudah ternyata suatu hak yang merupakan hartawaris jatuh pada seorang penerima warisan tertenttu, pendaftaran peralihanhaknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihan hak lain,misalnya akta PPAT.

Ayat (5)

Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, pendaftaranpembagian hak tersebut selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuanPasal 51.

Pasal 43…


- 26 -

Pasal 43

Ayat (1)

Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan ataukoperasi yang tidak didahului dengan likuidasi terjadi karena hukum (Pasal107 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian). Karena itu cukup dibuktikan dengan akta yangmembuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan tersebut. Ketentuanini secara mutatis mutandis berlaku untuk penggabungan atau peleburanbadan hukum lain.

Ayat (2)

Dalam rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak, yang kalau mengenaitanah dibuktikan dengan akta PPAT.

Pasal 44

Ayat (1)

Dipandang dari sudut hak tanggungan, pendaftaran pemberian haktanggungan merupakan pendaftaran pertama. dipandang dari sudut hak yangdibebani, pencatatannya dalam buku tanah dan sertifikat tanah yangdibebani merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatuperbuatan hukum. Oleh karena itu apabila perbuatan hukum itu batal ataudibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagaiperbuatan hukum tersebut. Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukumdibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatanhukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran tidakdapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut pembatalanperbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusanpengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)…


- 27 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut harus atauterputus. Oleh karena itu untuk pendaftarannya tidak perlu dibuatkan buku tanahdan sertifikat baru.

Pasal 48

Ayat (1)

Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yangberlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuanlandreform (lihat ayat (4)).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yangmempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena ituhanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari kreditoratau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban lain yangbersangkutan.

Beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal haktersebut dibebani hak tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetapmembebani bidang-bidang hasil pemecahan itu.

Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat PeraturanPemerintah ini diundangkan adalah Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pasal 49…


- 28 -

Pasal 49

Ayat (1)

Dalam hal pemisahan bidang tanah menurut ayat ini bidang tanah yang luasdiambil sebagian yang menjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidangtanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenailuas dan batasnya. Istilah yang digunakan adalah pemisahan, untukmembedakannya dengan apa yang dilakukan menurut Pasal 48.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pada saatnya suatu hak bersamaan, baik yang diperoleh sebagai warisanmaupun sebab lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itukesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalamakta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalampembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperolehbagian. Dalam pembagian harta warisan seringkali yang menjadi pemeganghak individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkanhal tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemeganghak bersama.

Pasal 52…


- 29 -

Pasal 52

Ayat (1)

Untuk mencatat hapusnya hak atas tanah yang dibatasi masa berlakunyatidak diperlukan penegasan dari Pejabat yang bersenang.

Dalam acara melepaskan hak, maka selain harus ada bukti bahwa yangmelepaskan adalah pemegang haknya, juga perlu diteliti apakah pemeganghak tersebut berwenang untuk melepaskan hak yang bersangkutan.

Dalam hal hak yang dilepaskan dibebani hak tanggungan diperlukanpersetujuan dari kreditor yang bersangkutan. Demikian juga ia tidakberwenang untuk melepaskan haknya, jika tanah yang bersangkutan beradadalam sita oleh Pengadilan atau ada beban-beban lain.

Ayat (2)

Dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Pertanahan dapatmengumumkan hapusnya hak yang sertifikatnya tidak diserahkankepadanya untuk mencegah dilakukannya perbuatan hukum mengenai tanahyang suddah tidak ada haknya tersebut.

Pasal 53

Hak tanggungan merupakan accessoir pada suatu piutang tertentu, karenanyamenurut hukum mengikuti peralihan piutang yang bersangkutan. Maka untukperalihannya tidak diperlukan perbuatan hukum tersendiri dan pendaftarannyacukup dilakukan bukti cessie, subrogasi ataupun pewarisan piutangnya yangdijamin.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kedua dokumen yang dimaksud ayat ini merupakan pernyataan tertulis daripemegang hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

Pasal 55…


- 30 -

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan Pengadilan adalah baik badan-badan PeradilanUmum, Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Peradilan Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakanlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh kepalaKantor Pertanahan.

Pasal 56

Yang dimaksud pemegang hak yang diganti nama adalah pemegang hak yang samatetapi namanya berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baikmengenai orang perseorangan maupun badan hukum.

Pasal 57

Ayat (1)

Untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan, di waktu yang lampau terlahbeberapa kali dilakukan penggantian blanko sertifikat, sehubungan denganitu apabila dikehendaki oleh pemegang hak, sertifikatnya boleh digantidengan sertifikat yang menggunakan blanko baru.

Diterbitkannya sertifikat pengganti dilakukan apabila dan sesudah semuaketentuan dalam Bab VI Peraturan Pemerintah ini dipenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59…


- 31 -

Pasal 59

Ayat (1)

Dalam hal hak atas tanah berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT sudahberpindah kepada pihak lain, tetapi sebelum peralihan tersebut didaftarsertifikatnya hilang, permintaan penggantian sertifikat hilang dilakukanoleh pemegang haknya yang baru dengan pernyataan dari PPAT bahwapada waktu dibuat akta PPAT sertifikat tersebut masih ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Keberatan dianggap beralasan apabila misalnya, ada pihak yangmenyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak hilang melainkan dipegangolehnya berdasarkan persetujuan pemegang hak dalam rangka seuatuperbuatan hukum tertenttu.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Di daerah-daerah tertenttu pengumuman yang dimaksud pada ayat(2)memerlukan biaya yang besar yang tidak sebanding dengan harga tanahyang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, Menteri dapat menentukan carapengumuman lain yang lebih murah biayanya.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatanhukum mengenai tanah atau rumah susun yang bersangkutan berdasarkansertifikat yang telah tidak berlaku.

Sertifikat…


- 32 -

Sertifikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena sesuaidengan ketentuan yang bersangkutan telah berpindah kepada pembeli lelangdengan telah dimenangkannya lelang serta telah dibayarkan hargapembelian lelang.

Pasal 61

Ayat (1)

Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah pelaksanaanUndang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara BukanPajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Ketentuan peralihan ini memungkinkan Peraturan Pemerintah ini segeradapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK … REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :