1

Pengantar Ilmu Politik

A. Pengertian Politik, Ilmu Politik dan Konsep Ilmu Politik

Politik berasal dari bahasa yunani polites berarti warga negara kemudian

berkembang menjadi Politikos yang berarti kewarganegaraan, dan

Politike yang berarti kemahiran politik. Adapun konsep-konsep dalam

ilmu politik senantiasa berkutat dalam masalah:

a. Kekuasaan – sumber kekuasaan – pengaruh – pembuat dan

pelaksanan kebijakan

b. Kewenangan – kekuasaan berdasarkan legitimasi

c. Konflik dan konsensus

d. Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan

B. Lingkup dan pengertian Politik

Sebagai ilmu, politik mempunyai lingkup yang meliputi berbagai aspek.

Berikut pendapat para ahli tentang ruang lingkup dan pengertian ilmu

politik:

- Gambte:

politik merupakan kumpulan dari satu wilayah kehidupan sosial

seperti jender, ras, dan kelas sosial, sehingga politik diartikan sebagai

aspek dari keseluruhan kehidupan sosial, dan tidak hanya terpusat

pada lembaga-lembaga pemerintah.

2

- Lefwich

Politik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas publik. Politik

menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan konflik di dalam

atau antar masyarakat.

- Deliar Noer

Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan

kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan

mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

C. Sejarah Perkembangan politik

Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan

yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit. Secara luas berarti

ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam

buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau, sedangkan secara

sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai

ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis. Sejarah secara luas. Ilmu

politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya

berikut;

a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan

Aristoteles.

b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.

c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu

d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam

as-Sulthaniyyah

3

e. Indonesia abad 13 M terdapat kitab Negarakertagama dan Babad

Tanah Jawi.

Sejarah secara sempit

- Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul

pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi

hukum dan negara.

- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah

- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies

- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of

Economic and Political Science

- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar

Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.

- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science

Assosiation (APSA)

- Unesco lembaga dibasah PBB tahun 1948 melahirkan buku

Contemporary Political Science

Dalam Buku Contemporary Political Science ini terdapat 4 bidang ilmu

politik, yaitu:

1. Teori Politik

2. Lembaga Politik (Undang-Undang, pemerintah)

3. Partai

4. Hubungan Internasional (politik internasional, organisasi, hukum)

4

Pada zaman Yunani Kuno para pemikir yang terkenal antara lain:

- Socrates (469-399 SM)

Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas masalah

Public good (kebaikan bersama) yakni struktur ideal serta tentang

keadilan.

- Plato (429-347 SM)

Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang

siapa yang memerintah dan kedudukan individu dalam lingkup

kekuasaan yang dipegang.

- Aristoteles (384 - 322 SM)

Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang

asal dan tujuan terbentuknya negara.

Perkembangan sebagai ilmu pada akhir abad 19 mulai berkembang

sebagai cabang ilmu social memiliki : rangka, dasar, fokus, dan ruang

lingkup mengembangkan hukum-hukum ilmiah, obyektif, sistematis,

dan empiris, Muncul pendekatan-pendekatan yg berkembang. David E

Apter Menyatakan beberapa pendekatan yang berkembang:

1. Pendekatan Kelembagan / institusional

2. Pendekatan tingkah laku (behaviouralism)

3. Pendekatan kenajemukan (pluralism)

4. Pendekatan stuktural

5. Pendekatan Developmentalis.

Perkembangan ilmu politik diberbagai Negara berbeda-beda tahapnya,

berikut adalah contoh perkembangan ilmu politik diberbagai Negara

termasuk Indonesia.

5

Eropa Daratan Anglo Saxon Indonesia

1. Negara-negara

eropa selain Inggris

2. Aspek Kajian

- Kelembagaan

- Filosofis

- Historis

- Yuridis Formal

- Sempit

3. Kecenderunga

n

- Klasik

- Tradisional

4. Sifat

- Ilmu Terapan

- Bernilai

1. Negara-negara

amerika dan

pengaruhnya

2. Aspek Kajian

- Tingkah laku

- Empiris

- Sosiopsikologis

- Luas

3. Kecenderungan

- Aktual

- Fenomenal

- Kotemporer

4. Sifat

- Ilmu Murni

- Bebas nilai

1. Belanda

1596

2. 1960

3. 1970

4. Anglo Saxon

D. Fokus obyek kajian Ilmu Politik

- Roger F Soltau:

Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-

lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut,

hubungan antar negara dengan warga negara dengan negara lain.

6

- Harold Laswll dan Abraham Kaplan:

Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasan

- Joyce Mitchell ;

Ilmu Politik mempelajari pengambilan keputusan kolektef dan atau

pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat.

- Hoggerwerf :

Ilmu Politik menelaah tentang kebijakan pemerintah, proses

terbentuknya maupun akibat-akibatnya.

- Harolod Laswell:

Ilmu Politik memepelajari masalah siapa mendapat apa, kapan dan

Bagaimana

E. Bidang Kajian Ilmu Politik

Politik sebagai ilmu politik memiliki bidang kajian antara lain:

1. Teori-teori Politik

Teori Politik berdasarkan moral dan menetukan norma-norma politik

(mengandung nilai). Teori politik adalah generalisasi dari

phenomena-phenomena politik. Teori politik ini terdiri dari :

- Tujuan politik

- Cara mencapai tujuan politik tersebut

- Kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut

- Kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut

7

Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :

1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.

2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.

Menurut Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ;

1. Kekuasaan2. Pendidikan3. Kekayaan4. Kesehatan5. Keterampilan6. Kasih sayang7. Kejujuran/keadilan8. Keseganan

2. Filsafat Politik.

Mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana

sifat dan hekekat kehidupan manusia. Contoh: etika politik, keadilan,

dsb.

3. Teori Politik sistematis

Bagaimana menerapkan norma-norma dlm kehidupan politik,

sehingga teori politik membahas fenomena dan fakta politik.(bisa

tidak mengandung nilai = bebas nilai)

4. Lembaga-lembaga politik konstitusi,

pemerintah, perbandingan lembaga politik dsb

5. Partai Politik ,

golongan dan pendapat umum

8

6. Hubungan International

Politik International, orang, administrasi, dan hak international

F. Hubungan Ilmu Politik dgn Ilmu Lainnya.

Prinsip-prinsip ilmiah dalam ilmu alam adalah berarti prinsip “resonable

conduct” yaitu ‘the manner in which a typical contemporary scientist

deal with his problems of research”, atau prinsip-prinsip yang sudah

diterima secara umum dalam ilmu ilmu alam, seperti ketika ilmuwan

ilmu alam dihadapkan pada gejala yang harus dijelaskannya

1. Hubungan Ilmu Politik & Sosiologi

Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik sebagai ilmu yang berusaha

mengupas fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi

banyak memberi kontribusi terhadap ilmu politik dalam penajaman

analisis Membantu ilmu politik dalam memahami latar belakang

struktur dan pola kehidupan sosial terutama kaitannya dengan

pengambilan keputusan, pengendalian sosial serta pola

pengorganisasian secara politis. Sama-sama menelaah negara.

Sosiologi melihat Negara sebagai organisasi pengendali sosial. Ilmu

politik melihatnya sebagai asosiasi tertinggi. Membantu memahami

ilmu politik dalam rangka mengetahui sumber-sumber kewenangan

politik, sumber-sumber keabsahan politik

2. Ilmu Politik & Ilmu Sejarah

Mempelajari peristiwa masa lampau baik menyangkut sebab-

sebabnya serta hubungan antar peristiwa. Membantu ilmu politik

dalam memprediksi masa depan yakni mengapa suatu peristiwa

terjadi, bagaimana suatu peristiwa terjadi serta akibat-akibat yang

ditimbulkannya.

9

3. Ilmu Politik & Antropologi Budaya

Fokus analisisnya menyelidiki aspek kultural dari setiap hidup

bersama. Membantu Ilmu politik : Untuk memahami kondisi

masyarakat terutama di negara-negara berkembang yang sedang

mengalami perubahan terkait dengan konsep modernisasi,

demokratisasi, kolonialisme, hubungan elite dengan massa,

nasionalisme, dll Pengembangan metode penelitian partizipant

observer

4. Ilmu Politik dengan Filsafat

Mengkaji secara sistematis dan rasional dalam mencari jawaban atas

persoalan yang menyangkut alam dan kehidupan manusia. Membant

ilmu politik menyangkut hakekat manusia, nilai-nilai ideal bagi

kehidupan negara/pemerintah. Membantu ilmu politik menyangkut

moral dan etika

5. Ilmu Politik & Psikologi Sosial

Cabang psikologi yang meneliti perilaku manusia sebagai individu

dalam kaitannya dengan situasi sosial (mengamati tingkah laku

seseorang yang dipengaruhi situasi sosial). Membantu ilmu politik :

Menjelaskan gejala-gejala politik dan motif-motif politik yang

menjadi dasar setiap proses politik Dalam menganalisis tentang siapa

yang paling berkuasa dalam proses politik Pengaruh pemimpin

informal dalam pembuatan keputusan politik Mengetahui sikap

masyarakat terhadap hal-hal yang baru dan bagaimana situasi yang

ada.

6. Ilmu Politik dan Ilmu Hukum

Sama-sama menganalisis negara dan komponenanya. Ilmu Politik

dapat dibantu dalam memahaminya secara normatif.

10

7. Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi

Menelaah sesuatu yang berkaitan dengan faktor kelangkaan sehingga

berorientasi pada kebijakan rasional. Membantu ilmu politik:

Pengambilan keputusan terutama menyangkut pembangunan

ekonomi nasional Penggunaan pendekatan tingkah laku dalam

menganalisis masalah-masalah politik

G. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau

legitimasi Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan

melaksanakan keputusan politik Prinsip moral menentukan siapa yang

berhak memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan

wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan. Kegiatan

untuk mencapai tujuan disebut tugas. Hak moral untuk melakukan

kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan Tugas dan kewenangan

untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi Sumber

kewenangan

1. Tradisi – keluarga atau darah biru

2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan

3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis

4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan

syarat menjadi pemimpin

5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek

Adapun Tipe kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan

11

2. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral,

kualitas pribadi dan instrumental

Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang

satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap

Peralihan kewenangan

a. Turun temurun – keturunan atau keluarga

b. Pemilihan – langsung atau perwakilan

c. Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan.

Sikap terhadap kewenangan

1) Menerima

2) Mempertanyakan (skeptis)

3) Menolak

4) Kombinasi

H. Legitimasi

Adalah Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk

memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Persamaan

antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya

berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau

masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-

sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana

kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk

membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down),

adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin

(bersifat bottom up). Objek legitimasi adalah:

12

1. Masyarakat politik - krisis identitas

2. Hukum - krisis konstitusi

3. lembaga politik - krisis kelembagaan

4. pemimpin politik - krisis kepemimpinan

5. kebijakan - krisis kebijakan

krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan

maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis

kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah

mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi. Kadar legitimasi:

a. pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang

meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok

masyarakat belum mengakuinya

b. berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat

dan masyarakat menerima dan mengakuinya.

c. Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal

mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut

menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak

berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya

digunakan cara-cara kekerasan.

d. Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah.

Adapun Cara mendapat legitimasi

1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional,

tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualistik seperti upacara

kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan.

13

2. materiil/instumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan

dasar masyarakat (basic needs) seperti sembako, pendidikan,

kesehatan dll.

3. pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan

kebijakan umum.

Tipe legitimasi

1. Tradisional – tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh

kerajaan

2. ideologi – penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan

mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga

menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap

kewenangannya.

3. kualitas pribadi – kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi

4. prosedural – peraturan perundang-undangan

5. instrumental – menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil.

Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional,

ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan

pemimpin hasil dari prinsip prosedural dan instrumental menggunakan

metode prosedural dan metode intrumental. Manfaat legitimasi

1. menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial

2. mengatasi masalah lebih cepat

3. mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik

4. memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita

kesejahteraan

Krisis legitimasi terdi karena:

14

1. peralihan prinsip kewenangan

2. persaingan yang tajam dan tidak sehat

3. pemerintah tidak memenuhi janjinya

4. sosialisasi kewenangan berubah

I. Kekuasaan Dan Pengaruh Politik

Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik Politik

tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu

berkaitannya antara keduanya. Konsep-konsep yang berkaitan dengan

kekuasaan

Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu

mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.

Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan

argumentasi

Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain

namun yang dipengaurhi tidak menyadari

Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai

dengan kehendak yang punya kekuasaan.

Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini

biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain

mengalami ketakutan.

Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik

sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara

umum. Unsur kekuasaan terdiri dari ;

Tujuan

Cara

Hasil

15

Oleh karena agar kekuasaan tidak disalahartikan maka perlu difahami

makna kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan adalah hubungan antara manusia

2. Pemegang kekuasaan punya kemampuan mempengaruhi orang lain

3. Pemegang kekuasaaan bisa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah

4. Sasaran kekuasaan dapat individu, kelompok, organisasi atau pemerintah

5. Pihak yang mempunyai sumber kekuasaan belum tentu punya

kekuasaan, bergantung pada kemampuannya untuk menggunakan

sumber kekuasaan itu.

6. Penggunaan sumber kekuasaan dapat dengan paksaan, konsensus

atau kombinasi dari keduanaya.

7. Kekuasaan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga buruk

8. Berkaitan pula dengan distribusi kekuasaan

9. Kekuasaan digunakan untuk masyarakat umum

10. Sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses politik

Jadi kekuasaan bukan hanya paksaan atau kekerasan atau manipulasi

tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan Kekuasaan harus dilihat dari

dimensi yang saling melengkapinya, yaitu :

a. Potensial – aktual artinya sumber kekuasaan bila belum digunakan

maka masih bersifat potensial bila sudah digunakan berarti sudah

aktual.

16

b. Positif – negatif maksudnya kekuasaan apakah untuk mencapai

tujuan tertentu (positif) atau untuk mencegah pihak lain (negatif)

c. Konsensus – paksaan kekuasaan bisa berupa kesadaran dan

persetujuan (konsensus) bisa juga dengan ketakutan (paksaan)

seperti ketakuatan secara fisik, ekonomi dan psikologis.

d. Jabatan – pribadi, kekuasaan di masyarakat modern adalah

kekuasaan karena jabatan sedangkan, bila kekuasaan pribadi itu

karena kualitas pribadi seseorang.

e. Implisit – eksplisit kekuasaan bisa secara kasat mata dirasakan atau tidak dirasakan

f. Langsung – tidak langsung, maksudnya seberapa besar efektivitas kekuasaan.

Adapun Sumber kekuasaan terdiri dari ;

1. Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll

2. Kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll

3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah

yang diakui.

4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.

5. Jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.

6. Massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru dll.

7.Informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini

publik.

Sumber kekuasaan juga harus dilengkapi dengan

waktu dan keterampilan

minat dan perhatian

17

Empat hal ini menjadi penunjang seseorang yang punya sumber

kekuasaan menjadi penguasa. Karena kekuasaan cenderung berkembang

biak. Sumber kekuasaan dapat digunakan untuk dua hal :

a. Non politik seperti untuk usaha, berbelanja, memberi bantuan dll.

b. Mempegaruhi proses politik dengan syarat :

- Kuat motivasi untuk mencapai tujuan

- Mempunyai harapan untuk berhasil

- Punya persepsi mengenai biaya dan resiko

- Punya pengetahuan tentang cara mencapainya.

Hasil penggunaan sumber kekuasaan bisa dilihat dari :

1- Jumlah individu yang dikendalikan

2- Bidang kehidupan yang dikendalikan

3- Kedalaman pengaruh kekuasaan

Kekuasaan harus didistribusikan dengan cara ;

a- Model elit memerintah

b- Model pluralis

c- Model populis

J. Pandangan Politik

1. Klasik

Politik dalam pandangan klasik dikemukakan oleh Arsitoteles, adalah

usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau

kepentingan umum Kebaikan bersama ini bisa berupa. Nilai ideal yang

bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, dll.

18

Keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas. Pandangan

politik klasik ini terlalu bersifat filosofis sehingga tidak membumi, tidak

melihat realitas.

2. Kelembagaan

Pandangan politik kelembagaan menurut Weber berarti politik berkaitan

dengan penyelenggaraan negara. Negara adalah komuntas manusia yang

sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah

tertentu.

3. Kekuasaan

Pandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya politik adalah

usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam

masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain

untuk berperilaku sesuiai dengan kehendak yang mempengaruhi.

Kelemahan pandangan ini tidak membedakan aspek politik dengan

aspek lain, seperti tokoh agama yang punya pengaruh tidak berarti dia

sedang berpolitik. Selain itu dalam politik terdapat konsep lain selain

kekuasaan seperti kewenangan, legitimasi, konflik, dll.

4. Fungsionalisme

Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan

kebijakan umum. David Easton “The Authoritative allocation of values

for a society” Artinya alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan

mengikat suatu masyarakat. Harold Lasswell “Who gets what, when,

how” Siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana, Siapa bisa orang,

lembaga, kelompok, atau bangsa Apa berati nilai, bisa abstrak seperti

keadilan dll, bisa juga konkrit seperti kedudukan, kekayaan dll. When

ukuran orang yang mendapatkan kekuasaan pada waktu tertentu. How

19

cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti persuasif atau koersif.

Kelemahan pandangan ini menganggap pemerintah sebagai wasit

kepentingan masyarakat, padahal pemerintah sendiri memiliki

kepentingan tersendiri.

5. Konflik

Dalam mendapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat,

perdebatan, persaingan bahkan pertentangan maka lahirlah konflik.

Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik padahal dalam politik

ada juga konsensus, kerjasama maupun integrasi. Jadi politik adalah

interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan

dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama

masyarakat yagn tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Ilmu politik

muncul sejak zaman Yunani dengan adanya polis (negara kota) Menjadi

ilmu yang mapan sejak abad ke-18 Di indonesia juga ada buku tentang

ilmu politik seperti kitab negara kertagama dan babad tanah jawi.

Pendekatan dalam ilmu politik

1. Pendekatan tingkah laku berhubungan dengan fakta, empiris dll.

2. pendekatan tradisional berhubungan dengan nilai, filsafat.

Ilmu politik selalu berkaitan dengan

a. Negara

b. Kekuatan

c. Pengambilan keputusan (membuat pilihan diantara alternatif)

d. Kebijakan (keputusan yang memiliki tujuan dan cara mencapainya)

e. Pembagian atau alokasi sumber

20

Referensi :

1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 19923. Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 20024. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung,

19885. Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing,

Yogyakarta, 19976. Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 19807. Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya,

bandung, 1998