Pengantar Ilmu Politik Kuliah 8

8/7/2019 Pengantar Ilmu Politik Kuliah 8

1/28

Pengantar Ilmu PolitikKuliah 8

Universitas Terbuka Korea

Badan Legislatif dan Pemilihan Umum

Oleh:Ardhyana Rokhmah Pratiwi

17/04/2011


2/28

Badan Legislatif

lembaga yang mempunyai kekuasaan

membuat undang-undang(Budiardjo, 2011).

Anggota lembaga ini terdiri atas wakil-wakil

rakyat.


3/28

Konsep Perwakilan

KedaulatanRakyat

DewanPerwakilan

Rakyat

Kebijakanumum

Digagas oleh pemikir

Prancis Jean Jacques

Rousseau (1712-1778).

Rousseau mencita-citakan

suatu bentuk demokrasi

langsung. Lembaga

parlemen tertua adalah

Parlemen Inggris.

Dalam suatu negara

demokratis, DPR

mewakili mayoritas

rakyat dan pemerintah

bertanggung jawab

padanya.


4/28

Perwakilan

Konsep bahwa seseorang atau suatu kelompokmempunyai kemampuan atau kewajiban untukbicara dan bertindak atas nama suatu kelompokyang lebih besar(Budiardjo, 2011).

Perwakilan politik (political representation),perwakilan yang didasarkan pada sistemkepartaian. Anggota DPR dipilih dalam pemilumelalui parpol.

Perwakilan fungsional (functional or occupationalrepresentation), perwakilan yang didasarkanpada golongan fungsional.


5/28

Negara-negara penganut perwakilan

politik:

Amerika serikat (Partai Demokrat dan Partai

Republik)

Inggris (Partai Buruh dan Partai Konservatif)

Indonesia (multi-partai)

Korea Selatan

dll


6/28

Sistem satu majelis

(unikameralisme)

Biasanya dipakai olehnegara-negara komunisatau negara yanghomogen, misalnya Cina,Vatikan City,

Kelemahannya adalahkurangnya penentanganterhadap keputusanmayoritas.

Biasanya dipakai olehnegara dengan sistemfederal (AS dan RIS).

Tujuan:

mengimbangi/membatasikekuasaan dari satumajelis atas majelis yanglain.

Terdiri dari majelis rendah

(Lower House) danmajelis tinggi (UpperHouse).

Sistem dua majelis

(bikameralisme)


7/28

Majelis Tinggi Majelis Rendah

Ditentukan atas dasar turun-temurun

atau penunjukan berdasarkan jsanya

pada masyarakat atau partai yang

sedang berkuasa, atau bisa juga dipilih.

Masa jabatannya biasanya lebih lama

dibandingkan anggota majelis rendah.

keanggotaannya dipilih melalui pemlu.

wewenangnya biasanya lebih besar

dibanding majelis tinggi, kecuali di AS.

Misalnya dapat menjatuhkan presiden

(di negara bersistem parlementer).

masa jabatannya lebih singkat

dibanding majelis tinggi.


8/28

Peta Sistem Majelis


9/28

Fungsi Legislatif

Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Rancangan UU bisa datang dari badaneksekutif atau atas inisiatif sendiri. Badan

legislatif dapat membentuk panitia-panitiaatau komisi-komisi dalam membahasrancangan UU. Selain itu punya wewenangmengubahn atau menentukan anggaran

belanja program pemerintahan (US congresssering mengurangi bantuan ekonomi kenegara-negara berkembang).


10/28

Mengontrol badan eksekutif seabgai pelaksanapemerintahan. Mengoreksi kegiatan lembagakenegaraan lainnya.

- Hak bertanya: hak anggota badan legislatif untukmengajukan pertanyaan mengenai suatu hal (baiksecara lisan maupun tertulis).

- Hak interpelasi: hak untuk meminta keterangan kepada

pemerintah mengenai kebiajakan di suatu bidang, jikajawaban pemerintah tidak memuaskan bisa diakhiridengan melempar mosi tidak percaya.

- Hak angket: hak untuk mengadakan penyelidikansendiri.

- Hak mosi: apabila badan memberikan mosi tidakpercaya maka kabinet haru mengundurkan diri. DiIndonesia hak ini ditiadakan sejak tahun 1959.


11/28

US Congress

Article I, Section 8

Budget (fund-cutting, foreign-diplomacy

spending)

Komite-komite (standing committees, ad hoc).


12/28

Wewenang presiden dan Congress

Presiden Kongres

Commander-in-chief Deklarasi perang; budget militer

Executive Privilege

-documents of executive agreement

(antar-eksekutif/kepala negara). Tidak

perlu persetujuan kongres.

Hearings

Menerima duta dan utusan negara lain.

Mana yang mau diterima, mana yang

ditolak.

-Treaties/perjanjian

-Executive privilege----

Advise & Consent

----Amandemen


13/28

Badan Legislatif di Indonesia

1945-49

Komite NasionalIndonesia Pusat

(KNIP)sebelumnya adaVolksraad yanghanya menjadi

alat pemerintahkolonial.

1949-10

Badan LegislatifIndonesia

Serikat

1950-56

DPRS (DPRSementara)

1956-59

DPR (hasilpemilu 1955)

1959-66

Badan Legislatifpada masa

DemokrasiTerpimpin

1966-97

DPR masaDemokrasiPancasila

1997-sekarangDPR masa Reformasi


14/28

KNIP

1945-49

KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden,yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan

dan daerah-daerah termasuk mantan AnggotaPanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia danBadan Pekerja;

Jumlah anggota pertama 103 orang dan padasidang terakhir 536 orang;

Cikal bakal DPR.


15/28

Badan Legislatif RIS 1949-10

Terdiri dari dua majelis, Senat (32 orang) dan

DPR(146).

Punya hak budget, hak inisiatif, hak bertanya,

hak interpelasi, dan hak angket.


16/28

DPRS 1950-56

Terdiri atas anggota bekas senat RIS, anggota

bekas DPR, anggota Badan Pekerja KNI,

anggota DPA.

Memiliki semua hak yang disebutkan

sebelumnya.


17/28

DPR (hasil pemilu 1955)

1956-59

Beranggotakan 272 orang, terdiri atas 18 fraksi

dan 2 orang wakil tidak berfraksi.

Wewenangnya sama dengan DPRS.


18/28

Badan Legislatif Orde Lama

1959-66

Kembali ke UUD 1945

badan legislatif tidak bisamejatuhkan presiden.

Anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR(lembaga tertinggi negara).

Jumlah anggota 263 orang (DPR Peralihan). Haknyasesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945.

DPR-GR (1960) tidak mempunyai hak interpelasi, hakbertanya, dsb.

DPR-GR beranggotakan 283 orang (130 orang partaidan 152 golongan karya).

Pimpinan DPR-GR diberi status menteri.


19/28

DPR Orde Baru

1966-97 DPR-GR Orba beranggorakan 242 orang (102 anggota dari parpol

dan 140 orang dari golkar termasuk ABRI).

Cara pengambilan keputusan dengan sistem musyawarah mufakatbaru kemudian voting.

Tahun 1969 melalui UU ditentukan susunan dan kedudukan anggota

MPR (DPR dan DPRD sejumlah 460 orang), di mana 100 anggotadiangkat dan 360 orang dipilih.

DPR dibagi ke dalam 2 penggolongan: 1) didasarkan pada parpolyang ada (empat fraksi: ABRI, Karya Pembangunan, PersatuanPembangunan, Demokrasi Pembangunan). 2) DPR dibagi ke dalamsebelas komisi, berdasarkan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

Lebih merupakan lembaga pembentuk legitimasi eksekutif daripadapenyalur aspirasi rakyat.

Masalah pengambilan keputusan lewat musyawarah untukmencapai mufakat.


20/28

DPR Reformasi (1997-sekarang)

DPR hasil pemilu 1997 DPR hasil pemilu 1999

Keanggotaan -500 orang (425 orang sebagian

besar mewakili Golkar dan 75

melalui jalur ABRI).

- 500 orang lainnya ditunjuk oleh

presiden untuk membentuk

MPR.

-Pemilu 1999 digunakan untuk memilih

anggota DPR, DPRD Provinsi (dulu DPRD I),

dan DPRD Kota/Kabupaten (DPRD II).

- Anggota berjumlah 500 orang (462 orang

dipilih, 38 orang diangkat dari unsur TNI dan

Polri). MPR bejumlah 700 orang (500 orang

anggota DPR, 66 orang utusan golongan

(ditentukan oleh KPU), 130 orang utusan

daerah (ditentukan suara mayoritas parpol),

4 orang utusan eks Timor-Timur).

TanggungJawab dan

Wewenang

-Sama seperti DPR pada masaOrba. Anggota DPR yang hendak

menggunakan haknya harus

mengumpulkan jumlah minimal

10 anggota dari dua fraksi.

- Executive heavy.

-Disyaratkan bersidang minimal sekali dalamsetahun (Sidang Tahunan MPR), sidang

untuk memilih presiden dan wapres (Sidang

Umum MPR), sidang karena ada masalah

khusus yang sifatnya mendesak (Sidang

Istimewa MPR).

- Legislative heavy .


21/28

DPR hasil pemilu 2004 DPR hasil pemilu 2009

Keanggotaan - Anggota MPR terdiri atas 550 orang

anggota DPR dan 128 orang anggota DPD).

- Anggota DPR memiliki masa jabatan 5

tahun.

-Penghapusan anggota urusan golongan

dari keanggotaan MPR.

- Jumlah anggota DPR

menjadi 560 kursi

karena peningkatan

jumlah penduduk di

wilayah Sumatera

Barat. Beserta 132

orang anggota DPD.

Tanggung Jawab

dan Wewenang

- fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan. Pengawasan terhadap

eksekutif cukup dominan (Paket UU

Politik-ttg parpol, susunan dan kedudukan

MPR, DPR, DPD, dan DPRD; UU ttg MK, UUSistem Pendidikan Nasional; UU Peyiaran;

UU Pemekaran Wilayah di Daerah; dll).

- Sama dengan DPR

hasil pemilu 2004


22/28

MPR DPD

-Mengubah dan menetapkan UUD

-Melantik presiden dan wapres

yang dipilih dalam pemilu dalam

sidang paripurna

-Memutuskan usul DPR

berdasarkan putusan MK untuk

memberhentikan presiden

dan/atau wapres dalam masa

jabatan setelah diberi kesempatan

untuk menyampaikan penjelasan

dalam sidan paripurna.-Melantik wapres menjadi

presiden.

-Memilih wapres dari dua calon

yang diajukan presiden.

Mengajukan RUU (tentang otonomi

daerah, hubungan pusat-daerah,

pembentukan dan pemekaran,

penggabungan daerah, pengelolaan SDA,

dsb) kepada DPR

Mengusulkan RUU sebagaimana dimaksud

di atas kepada DPR dan DPR mengundang

DPD untuk membahas sesuai tata tertib

DPR

Pembahasan RUU di ayat b dilakukan

sebelum DPR membahas RUU yangdimaksud pada ayat a dengan pemerintah.

Tugas dan Wewenang MPR dan DPD


23/28

Tugas dan Wewenang DPR

Bidang legislasi Bidang

pengawasan

Tugas dan Wewenang lainnya Hak-Hak

membentuk UU

Membahas Perpu

lalu memberi

persetujuan atau

penolakan

Menerima dan

membahas usulanRUU yang diajukan

oleh DPD

Memperhatikan

perimbangan DPD

atas RUU mengenai

APBN

Memperhatikanpertimbangan DPD

atas RUU yang

berkaitan dengan

pajak, pendidikan,

agama.

Mengawasi

pelaksanaan:

UU

APBN

Kebijakan

pemerintah

Membahasan&

menindaklanjut

i hasil

pengawasan

yang diajukan

DPD

Memilih anggota BPK dengan

mempertimbangkan pertimbangan DPD

Membahas& menindaklanjuti hasil

pemeriksaan atas keuangan negara oleh

BPK

Memilih 3 orang calon anggota hakim

konstitusimemberi pertimbangan pemberian

amnesti & abolisi

Memberi persetujuan:

pengangkatan/pemberhentian anggota KY

calon hakim agung yang diusulakn KY

Menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian dengan negaralain

membuat perjanjian internasional lainnya

Menyerap, menghimpun, menampung,

menindaklanjuti aspirasi masyarakat

Melaksanakan tugas dan wewenang

lainnya yang ditentukan UU

-Hak interpelasi

-Hak angket

-Hak menyatakan

pendapat

-Hak memanggil

seseorang/badan

hukum untukmeminta pejabat

negara, pejabat

pemerintah, badan

hukum, warga

masyarakat untuk

memberi

keterangan tetnangsesuatu hal yang

perlu ditanganai

demi kepentingan

bangsa dan negara.


24/28

Fungsi Pemilihan Umum (Pemilu)

Legitimas sistem politik dan pemeritahan

Pelimpahan kepercaaan kepada seseorang/partai

Rekruitisasi elit politik

Representasi pendapat dan kepentingan pemilih

Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan danprogram politik, kepentingan parpol

Pengontrolan kesadaran politik masyarakat

Pengarahan konflik politik ke arah penyelesaian secara damai

Integrasi pluralisme masyarakat

Pembentukan suatu kekuatan politik bersama

Menciptakan kekuatan oposisi yang mampu melakukanpengawasan

Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.


25/28

Sistem Pemilu

Single-member constituency (Sistem

Distrik)

Multi-member constituency (Sistem

Proporsional)

-Didasarkan atas kesatuan geografis.

Setiap kesatuan geografis yang biasanya

disebut distrik mempunyai satu wakil di

DPR.-Prosedurnya, negara dibagi ke dalam

distrik-distrik. Jika salah satu calon dalam

suatu distrik memperoleh suara

terbanyak, suara-suara yang ditujukan

kepada calon-calon dianggap hilang.

-Biasanya dipakai di negara-negaradengan sistem dwipartai seperti di AS,

Inggris, Malaysia, India.

-Suatu daerah pemilihan memilih wakil

sesuai dengan jumlah penduduknya.

-Jumlah kursi yang diperoleh sesuai

dengan jumlah suara yang diperolehnya.Setiap suara dihitung.

-Sering dikombikasikan dengan Sistem

Daftar (List System).


26/28

Sistem Distrik

+ -

Dianggap kurang efektifdalam masyarakat heterogen

Wakil dapat lebihmementingkan kepentingan

distik

Kurang representatif (suarahilang)

Kurang memperhatikanpartai kecil/minoritas

Lebih sederhana dan mudahdiselenggarakan

Lebih mudah mencapaimayoritas di parlemen

stabilitas nasional

Mendorong integrasi parpol

Fragmentasi partai dapat

dibendung

Hubungan pemilih-calon dekat(pengaruh parpol kecil)

Si P i l


27/28

Sistem Proporsional

+ -


28/28

Pemilu di Indonesia

Pemilu tahun 1955

Pemilu masa Orde Baru (1971-1997)

Pemilu masa Reformasi (1999-2004)

Documents

Pengantar Ilmu Politik Kuliah 8