Pengantar Ilmu Politik Kuliah 3

8/7/2019 Pengantar Ilmu Politik Kuliah 3

1/60

Pengantar Ilmu PolitikKuliah 3Universitas Terbuka Korea

DEMOKRASI

Oleh:

Ardhyana Rokhmah Pratiwi

13/03/2011


2/60

Daftar Isi

Demokrasi: Definisi, Sejarah Awal, dan

Perkembangan

Demokrasi di Negara-Negara Non-Demokrasi

Demokrasi di Indonesia


3/60

Perang Dingin (1946-1991)

The Union of Soviet

Socialist Republic (USSR)

The United States of

America (US)

CommunistBloc

Liberal Bloc


4/60

Perang Dingin (1946-1991)

http://www.csa.com/discoveryguides/russia/review.php , ProQuest, 2008.
http://www.csa.com/discoveryguides/russia/review.phphttp://www.csa.com/discoveryguides/russia/review.php


5/60

Ronald Wilson Reagan (19811989) Mikhail Sergeyevich Gorbachev (1988-1991)


6/60

Governors Island, New York, 12 Juli 1988


7/60


8/60

Berakhirnya Sejarah

What we may be witnessing

is not just the end of theCold War,..., but the end of

history as such: that is, the

end point of mandkindsideological evolution and

the universalization ofWestern liberal democracyas the final form of human

government(FrancisFukuyama, The End ofHistory?, 1989).


9/60

Sumber: Francis Fukuyama, The End of History?, 1989


10/60

2 Kelompok Demokrasi

(Budiardjo, dkk, 2011)

DemokrasiKonstitusional

DemokrasiKomunisme


11/60

Demokrasi: Perkembangan

Abad ke 6sampai ke-3S.M.

DirectDemocracy

-Yunani kuno

600-1400 M

The Middle Age

(The Dark Age)

- PenyebaranKristen di Eropa.

- Sistem state-church.

Renaissance (1350-1600) dan Reformasi(1500-1650)

- Ditandaimodernisme.

(1650-1800)

Aufklarung danRasionalisme TheSocial Contract Theory

- Muncul kecamanterhadap rajaberkekuasaan absolut.

Abad ke-19

Gagasan demokrasimulai mendapatwujud yang lebihkonkret sebagai

program dan sistempolitik

- Montesquieu: triaspolitika. memishkankekuasaan eksekutif,legislatif, danyudikatif.

- Rousseau: triaspolitika sebagai checkand balances(mencegah dominasisatu pihak).


12/60

Perkembangan Demokrasi di Abad ke-

19 dan 20

Konstitusionalisme:

Pembatasan kekuasaan

negara melalui

konstitusi. Negara yang

menganut prinsip ini

disebut constitionalstate.


13/60

Unsur-Unsur Rule of Law (Awal abad

ke-19)Stahl A.V. Dicey

1. Hak-hak manusia

2. Pemisahan atau pembagian

kekuasaan untuk menjamin hak

tersebut

3. Pemerintahan berdasarkan hukum

4. Peradilan administratif

1. Keududkan yang sama di hadapan

hukum baik untuk orang biasa

maupun pejabat

2. Terjaminnya hak-hak manusia oleh

undang-undang serta keputusan-

keputusan pengadilan.


14/60

Liberalism

The least government

is the best government

Negara penjagamalam: ruang

geraknya sempit

Di bidang ekonomiberlaku prinsip: laissez

faire, laissez aller

Liberalisme


15/60

Setelah Perang Dunia II

Marshall PlanThe Marshall Plan

(EuropeanRecovery

Program, ERP)(19471951) U.S.memberikanbantuan ekonomi

kepada negara-negara Eropasejumlah sekitar

USD $13 trilyunKennan (Inisiator) Clayton (Inisiator)Marshall


16/60

Resipien Marshall Plan


17/60

The Great Depression (1929-1930an)

Depresi ekonomi yangberasal dari U.S., berawaldari jatuhnya harga stockyang mulai pada 4

September 1929 danmenjadi berita duniatentang stock marketcrash tanggal 29 Oktober1929 (dikenal dengansebutan Black Tuesday).Depresi ini lalu menyebarke seluruh dunia.


18/60


19/60


20/60

Ekonomi Keynesian (1936)

John Maynard Keynes

(1883-1946). Seorang

ekonomis Inggris.

Sektor private terkadangmenghasilkan inefisiensi

dalam ekonomi.

Karenanya perlu campur

tangan pemerintah lewatkebijakan fiskal dan bank

sentral.


21/60

Welfare State (Negara Kesejahteraan)

Negara bukan lagi hanya bertugassebagai penjaga malam tapiharus berusaha memperkecilperbedaan-perbedaan sosialekonomi, terutama perbedaanyang timbul dari distribusi

kekayaan yang tidak merata.

Contohnya dengan menerapkanSocial Safety Nets, atau"socioeconomic safety nets.Yaitu suatu program transfer

untuk mencegah orang miskinatau pihak-pihak yang rawan syokekonomi agar tidak jatuh dibawah garis kemiskinan.

Safety net dapat berkontribusidalam membentuk:

Redistribusi pendapatan kepadayang miskin,

Investasi produktif untuk masadepan, pendidikan, kesehatan,income generating opportunity.

Menyediakan asuransi risiko.

Memungkinkan pemerintahuntuk membuat kebijakan-

kebijakan yang mendukungefisiensi dan perumbuhan.


22/60

Persentase Social Expenditure di

Negara-Negara OECD (2001)


23/60

Syarat-syarat minimal pemerintahan

yang demokratis

Perlindungan konsitusional, yaitu bahwa

konstitusi menjamin hak-hak individu dan

menentukan prosedur untuk memperoleh

perlindungan atas hak-hak tersebut;

Pemilu yang bebas;

Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

Kebebasan berserikat/berorganisasi;

Pendidikan kewarganegaraan (????)


24/60

Demokrasi di Negara-Negara Non-

DemokrasiTotaliterianisme Otoritarianisme

- Memiliki ideologi yang kuat untuk

diperjuangkan. Misalnya facisme di Italia

dan Jerman.

- Tidak dapat bereformasi menjadi

pemerintahan demokratis.

-Tidak memiliki ideologi yang kuat untuk

diperjuangkan. Misalnya Indonesia pada

masa pemerintahan Presiden Sukarno dan

Suharto.- Dapat bereformasi menjadi

pemerintahan demokratis.

- Walaupun struktur pemerintahannya demokratis, tapi tidak berfungsi sebagaimana

mestinya.

- Kehidupan pers dan kepartaian dibatasi.


25/60

Totalitarianisme Otoritarianisme

Charisma High Low

Role conception Leader as function Leader as individual

Ends of power Public private

Corruption Low High

Official ideology Yes No

Limited pluralism No Yes

Legitimacy Yes No

Sumber: Sondrol, 1991.


26/60

6 Karakter Pemerintahan Totaliter

(Friedrich & Brzezinski: 1956):

Ada sebuah ideologitotaliter;

Sebuah partai tunggal;

Kesatuan polisi teroristik;

Monopoli komunikasisebagai saranaindoktrinasi;

Monopoli senjata oleh

rezim yang berkuasa;

Pengaturan ekonomisentralistik.

Zbigniew

Brzezinzki

Karl Joachim

Friedrich


27/60

Fasisme Italia dan Nazi Jerman

f


28/60

The Union of Soviet Socialist Republic

(USSR) (1922-1991)


29/60

Revolusi Bolshevik (1917)

Oleh: Kustodiev


30/60


31/60

Vladimir Lenin

(1870 1924), kreatorSoviet Socialist Party,pemimpin revolusiBolshevik, dan inisiator

USSR. Marxism-Leninism.

Kediktatoran kaumproletar hanya mungkin

terwujud melaluikediktatoran PartaiKomunis.


32/60

... Dressed in shabby clothes, histrousers much too long for him.Unimpressive, to be the idol of amob, loved and revered as perhapsfew leaders in history have been. Astrange popular leadera leaderpurely by virtue of intellect;colourless, humourless,uncompromising and detachedbutwith the power of explainingprofound ideas in simple terms, ofanalysing a concrete situation. And

combined with shrewdness, thegreatest intellectual audacity. (JohnReed, an American jounalist).


33/60

Joseph Stalin

(1878 1953).

Mencanangkan rencana

Pembangunan Lima

Tahun, mengubah USSRdari ekonomi berbasis

agraris menuju industri

berat.


34/60


35/60

Nikita Kruchev

1894 - 1971

De-stalinization. Hidup

berdampingan dengan

damai.


36/60

Mikhail Gorbachev (1931-)

Perestorika. Mengadakanrekonstruksi ekonomimenjadi sistem ekonomiyang mampu mempercepatpertumbuhan ekonomi.

Glasnost. Kebijakanpublisitas maksimal,keterbukaan, dantransparansi seluruhaktivitas institusi

pemerintahan di USSRtermasuk freedom ofinformation dan freedom ofspeech.


37/60


UUD 1945:

1. Indonesia adalah negara yang

berdasarkan hukum (Rechsstaat) tidakberdasarkan atas kekuasaan belaka.

2. Pemerintah berdasarkan atas sistem

konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat

absolut (kekuasaan yang tidak terbatas)

Demokrasi

Konstitusional


38/60


Masademokrasiparlementer(1945-1959)

Masademokrasiterpimpin

(1959-1965)

MasaDemokrasiPancasila(1965-1998)

Masa

reformasi(1998-sekarang)


39/60

Masa demokrasi parlementer

(1945-1959)

Kabinet Pertama


40/60

Konferensi Meja Bundar (1949)


41/60

Masa Republik Indonesia Serikat

27 Desember 1949, pemerintahan sementara

negara dilantik. Indonesia Serikat telah

dibentuk seperti republik federasi berdaulat

yang terdiri dari 16 negara yang memilikipersamaan persekutuan dengan Kerajaan

Belanda.


42/60

Peta RIS

Pergantian Perdana Menteri/Kabinet terjadi


43/60

Pergantian Perdana Menteri/Kabinet terjadi

sebanyak 7 kali

Kabinet Natsir (1950-1951)


44/60

Kabinet Sukiman-Suwirdjo (1951-1952)


45/60

Kabinet Wilopo (1952-1953)

b l d (


46/60

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-

1955)

Kabinet Burhanuddin Harahap (1955


47/60

Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-

1956)


48/60

Pemilu 1955

K bi Ali S idj j II (1956


49/60

Kabinet Ali Saastroamidjojo II (1956-

1957)


50/60

Kabinet Djuanda (1957-1959)


51/60

Konstitusi yang digunakan:

UUD 1945 (1945-1949)

UUD RIS (Republik Indonesia Serikat) (1949-

1950)

UUDS 1950 (1950-1959). Konstitusi ini

dinamakan "sementara", karena hanya

bersifat sementara, menunggu terpilihnya

Konsituante hasil pemilihan umum yang akanmenyusun konstitusi baru.


52/60

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Isinya dekrit:

1. Kembali

berlakunya UUD

1945 dan tidakberlakunya lagi

UUDS 1950

2. Pembubaran

Konstituante

3. Pembentukan

MPRS dan DPAS

M d k i t i i (1959


53/60

Masa demokrasi terpimpin (1959-

1965)

Masa tiga kekuasaan, Presiden Sukarno, Partai

Komunis Indonesia (PKI), dan militer.

Pembubaran DPR menyimpang dari UUD

1945.

Pengangkatan Sukarno sebagai presiden

seumur hidup lewat TAP MPRS No.III /1963

menyimpang dari perundang-undangan.

Politik Mercusuar.

M D k i P il


54/60

Masa Demokrasi Pancasila

(1965-1998)

Ingin kembali pada demokrasi Pancasila.Demokrasi berlandaskan musyawarah untukmencapai mufakat. Pelaksanannya? Berbeda.

Besarnya peranan militer.

Kebebasan pers dan mengajukan pendapat seringditekan.

Lembaga peradilan sering diintervensi olehpresiden.

Penyederhanaan partai politik menjadi 3 setelahPemilihan Umum tahun 1971.

K i i Ek i A i 1997


55/60

Krisis Ekonomi Asia 1997

BangkokMeltdown Stock

market fell

Speculative selling

membuat nilaitukar Rupiah (IDR)

jatuh

Utang pada IMF,

World Bank, danAsian

Development Bank

E i th i E t A i


56/60

Economic growth in East Asian

economies (1996-2000)

Sumber: http://www.budget.gov.au/2000-01/minst/html/ausaid-09.htm
http://www.budget.gov.au/2000-01/minst/html/ausaid-09.htmhttp://www.budget.gov.au/2000-01/minst/html/ausaid-09.htmhttp://www.budget.gov.au/2000-01/minst/html/ausaid-09.htmhttp://www.budget.gov.au/2000-01/minst/html/ausaid-09.htmhttp://www.budget.gov.au/2000-01/minst/html/ausaid-09.htmhttp://www.budget.gov.au/2000-01/minst/html/ausaid-09.htm


57/60


58/60

Masa reformasi (1998-sekarang)

Presiden Indonesia setelah Suhartomengundurkan diri:

Bacharuddin Jusuf Habibie

Abdurrahman Wahid

Megawati

Susilo Bambang Yudhoyono


59/60

Pemilu presiden dan wakil presiden langsung

pertama tahun 2004.

Selain presiden dan wapres rakyat Indonesia

juga memilih para anggota DPR, DPRD, danDPD.


60/60

Bibliografi

Budiardjo, Miriam, dkk. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta:

Penerbit Universitas Terbuka.

Fukuyama, Francis. 1989. The End of History?

Jacobsohn, John A. 1998. An Introduction to Political Science.

California: Wadsworth Publishing Company.

ProQuest.

Documents

Pengantar Ilmu Politik Kuliah 3