Calk 04 Semester 1 2012

BAGIAN ANGGARAN 005 – 04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI

PERIODE SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2012

Jl. Krt. Judoningrat Siraman Wonosari www.pa-wonosari.net

Email : [email protected]

http://www.pa-wonosari.net/

LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER- /PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

i

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam

penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan

sebagai berikut:

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan

Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan

kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang

disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut

memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik

Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut

memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut

memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan

keuangan.


ii

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap

penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan

Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode

penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat

pernyataan sebagai berikut :

pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan

keuangan yang disampaikan;

pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;

pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian

intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang

dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja

b. Ringkasan Neraca

c. Ringkasan CaLK

11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja

berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah dikurangi

pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing

dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan

dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah

laporan Semester I.

b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah

laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan

anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca Satuan Kerja

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.


iii

a. Untuk periode semesteran, laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan

Keuangan Satuan Kerja adalah Laporan neraca per 30 Juni 2012.

b. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif

dengan membandingkan antara neraca tahun anggaran yang berjalan dengan

neraca tahun anggaran yang lalu. Laporan neraca yang dicantumkan dalam

Laporan Keuangan Satuan Kerja adalah Laporan neraca per 31 Desember 2012.

13. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang

mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. Laporan realisasi anggaran yang

dihasilkan dari aplikasi SAI yang laporan yang harus disampaikan dalam laporan

keuangan, dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

ini.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan

dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan realisasi pendapatan dan

belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2012.

b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan realisasi pendapatan dan

belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31 Desember

2012.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terkait dengan satuan kerja yang bersangkutan, yang terdiri

dari:

Dasar Hukum

Kebijakan Teknis

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran

Belanja.

Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja semester I dalam CaLK

yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan


iv

belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2012 dengan laporan realisasi

pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2011.

Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu

dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja

untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2012 dengan laporan realisasi

pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011.

c. Penjelasan pos-pos neraca.

Untuk penjelasan neraca semester I dalam CaLK yaitu dengan

membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni 2012 dengan laporan

neraca per 31 Desember 2011.

Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan

antara laporan neraca per 31 Desember 2012 dengan laporan neraca per 31

Desember 2011.

d. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian

pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Penjelaskan atas Rekening Pemerintah.

Penjelaskan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a. Laporan-Laporan pendukung sebagai lampiran

i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.

ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.

iii) Neraca Percobaan.

(Daftar laporan lihat Lampiran III)

b. Laporan Barang

Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan (laporan hanya sampai

kelompok barang).

c. Laporan Keuangan BLU (jika satuan kerja tersebut selain mendapat dana APBN

juga merupakan satker BLU).

d. Daftar Laporan Rekening Pemerintah.

e. Tindak Lanjut atas Temuan BPK.

f. Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.


v

16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Laporan Keuangan

Lampiran-lampiran yang dianggap perlu sebagai pendukung dari laporan keuangan

dapat dijadikan lampiran sebagai lampiran lainnya dalam laporan keuangan, seperti :

a. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk penyetoran Uang Persediaan tahun

berjalan yang disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya,

b. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk pendapatan yang diterima pada berjalan

dan baru disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya.

c. Daftar Berita Acara Rekonsiliasi.

d. Daftar lainnya.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari Semester I TA 2012

vi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Wonosari adalah entitas akuntansi dari MAHKAMAH AGUNG yang

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Agama Wonosari mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 65 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya

telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2012 ini, perlu kami

kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah semester I

Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 60.000.969,00 atau 47,38 persen dari yang

ditetapkan dalam DIPA TA 2012. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp

4.336.000,00 atau 28,91 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2012;

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian

Negara/Lembaga per 30 Juni 2012. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai

Aset adalah sebesar Rp 1.250.000,00 dan Kewajiban sebesar Rp 1.250.000,00 sehingga

Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012 adalah

sebesar Rp 1.250.000,00;

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat

memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan

keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal,

kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas

nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.


vii

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester I Tahun Anggaran 2012 ini masih

belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun

dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat

meningkatkan akuntabilitas publik.

Wonosari, 09 Juli 2012

Ketua Pengadilan Agama Wonosari

Ttd & cap dinas

Drs. H. Abdul Ghofur SH, MH

NIP. 19630301 198903 1 007


viii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

Daftar Tabel x

Daftar Grafik xi

Daftar Lampiran xii

Daftar Singkatan xiii

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan xiv

Pernyataan Tanggung Jawab xv

I. Ringkasan 1

II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA perbandingan 2012 dan 2011) 1

III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2012 dan 2011) 1

IV. Catatan atas Laporan Keuangan 3

A. Penjelasan Umum 3

A.1. Dasar Hukum 3

A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja 3

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 5

A.4. Kebijakan Akuntansi 6

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 13

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 13

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 13

B.3. Catatan Penting Lainnya 17

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 18

C.1. Posisi Keuangan Secara Umum 18

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 18

C.3. Catatan Penting Lainnya 18

D. Pengungkapan Penting Lainnya 18

D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 18

D.2. Rekening Pemerintah 18

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 18

D.4. Pengungkapan Lain-Lain 18

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER-65 /PB/2010

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan


ix

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

Laporan Barang Pengguna Semesteran

Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU

Lampiran Laporan Rekening Pemerintah

Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK


x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 1

Tabel Ringkasan Neraca per 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 2

Tabel Rincian Anggaran Satker 5

Tabel Laporan Realisasi Anggaran 13

Tabel Realisasi PNBP Lainnya 14

Tabel Realisasi Belanja Barang 17


xi

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 14

Grafik Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP TA 2012 15

Grafik Komposisi Alokasi Belanja TA 2012 16

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2012 16


xii

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA Perbandingan 2012 dan 2011)

Neraca (Neraca Perbandingan 2012 dan 2011)

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.

Neraca Percobaan Semester I

Berita Acara Rekonsiliasi Per-30 Juni 2012

Laporan Barang Pengguna Semester I

Daftar Laporan Rekening Pemerintah

Rencana Tindakan Satuan Kerja Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK tahun 2011

Monitoring Penyelesaian Tindak Satuan Kerja Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK

Monitoring Penutupan Rekening Bank

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran Yang Dipertahankan Satuan Kerja

Daftar Rekening Bendahara Penerimaan Yang Dipertahankan Satuan Kerja

Daftar Rekening Kasir Keuangan Perkara Yang Dipertahankan Satuan Kerja

Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Per-30 Juni 2012

Rekening Koran Keuangan Perkara Per-30 Juni 2012

Foto Copy Buku Induk PerkaraPer-30 Juni 2012

Data Keuangan Perkara Per-30 Juni 2012

Rekapitulasi Data Keuangan Perkara Semester I

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Semester I

Laporan Kondisi Barang Semester I


xiii

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BLU : Badan Layanan Umum

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BUN : Bendahara Umum Negara

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI : Sistem Akuntansi Instansi

SAK : Sistem Akuntansi Keuangan

SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP : Uang Persediaan

TA : Tahun Anggaran

TAB : Tahun Anggaran Berjalan

TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR : Tuntutan Ganti Rugi

TPA : Tagihan Penjualan Angsuran

UP : Uang Persediaan


xiv

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 13

Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 14

Catatan B.2.1.2 Penerimaan Hibah 15

Belanja Negara

Catatan B.2.2 Belanja Negara 15

Catatan B.2.2.1

Belanja Pemerintah Pusat

15

Catatan B.2.2.1.1 Belanja Pegawai 16

Catatan B.2.2.1.2 Belanja Barang 17

Catatan B.2.2.1.3 Belanja Modal 17

NERACA

ASET

Catatan C NERACA 18


xv

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KETUA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan

isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonosari, 09 Juli 2012

Ketua Pengadilan Agama Wonosari

Ttd & cap dinas

Drs. H. Abdul Ghofur SH, MH

NIP. 19630301 198903 1 007


1

I.RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007,

menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan

menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri

Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan,

belanja, selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2012.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp

0,00 atau mencapai 0,00 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 60.000.969,00

atau mencapai 47,38 persen dari anggaran serta Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau

mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp 4.336.000,00 atau mencapai 28,91

persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah

Murni sebesar Rp 4.336.000,00 atau 28,91 persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman Luar

Negeri sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari anggarannya, dan Belanja Hibah sebesar Rp 0,00

atau 0,00 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

TA 2012 TA 2011

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Pendapatan Negara dan Hibah

126.641.000 60.000.969 90.358.000 56.110.505

Belanja Rupiah Murni 15.000.000 4.336.000 6.000.000 0

Belanja Pinjaman Luar Negeri 0 0 0 0

Belanja Hibah 0 0 0 0


2

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana

pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 1.250.000,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp

1.250.000,00, Aset Tetap sebesar Rp 0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 0,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 1.250.000,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana

Lancar sebesar Rp 0,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 0,00.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

30 Juni 2012 30 Juni 2011Nilai Kenaikan/

(penurunan)

Aset 1.250.000 - 1.250.000 Aset Lancar 1.250.000 - 1.250.000 Aset Tetap - - -

Aset Lainnya - - - Kewajiban 1.250.000 - 1.250.000

Kewajiban Jangka Pendek 1.250.000 - 1.250.000 Ekuitas Dana - - - Ekuitas Dana Lancar - - -

Ekuitas Dana Investasi - - -

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan

Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK

dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang

memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis

kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan

basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta

informasi tambahan yang diperlukan.


3

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/ Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 62/PB/ Tahun

2019 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja

Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Rencana

Strategis

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WONOSARI

No. Tujuan Sasaran Cara mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kebijakan Program 1 2 3 4 5 6 1. Mewujudkan

manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi

Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi

Prosentase peningkatan prosedur dan kwalitas kerja

Terlaksananya manajemen peradilan yang baik

- Penataan kelembagaan

- Pengendalian manajemen

- Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara

2. Meningkatkan

pelayanan penerimaan perkara

Terlaksananya perkara yang diajukan oleh pencari keadilan secara tertib

Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara

Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka menerima pendataan perkara

- Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan penerimaan perkara


4

3. Meningkatkan SDM Hakim dan Panitera yang profesional

Terwujudnya peningkatan jumlah Hakim dan Panitera sesuai dengan kebutuhan organisasi

Prosentase peningkatan jumlah Hakim dan Panitera disesuaikan dengan jumlah perkara

Untuk memenuhi jabaran hakim dan panitera dalam mendukung tugas pokok

Peningkatan mutu hakim dan panitera

4. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan

Prosentase peningkatan persidangan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Menyidangkan perkara selambat-lambatnya satu bulan

Peningkatan mutu pelayanan dalam sidang

5. Meningkatkan pelaksanaan putusan/penetapan dan penyelesaiannya yang memberikan pengayoman kepada masyarakat

Terbitnya putusan/ penetapan yang cepat tepat dan memenuhi rasa keadilan

Prosentase peningkatan kwalitas putusan/ penetapan

Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan

Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/ memutus perkara

Visi Pengadilan Agama Wonosari:

Menciptakan Pengadilan Agama Wonosari yang SIMPATIK.

Misi Pengadilan Agama Wonosari:

1. Senyum, Salam, Sapa dan Sopan dalam melayani masyarakat

2. Informatif dalam penanganan perkara

3. Menggalakkan penggunaan Teknologi Informasi

4. Profesional dan Proporsional dalam bekerja

5. Akuntable dan akurat dalam penyusunan program kerja

6. Transparansi dalam penggunaan keuangan

7. Ikhlas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan

8. Kreatif dalam bekerja

Pendapatan

PENDAPATAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Realisasi pendapatan negara dan hibah Semester I Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp 60.000.969,00 yang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp

60.000.969,00, dan Pendapatan Hibah sebesar nihil. Sedangkan realisasi

pendapatan negara dan hibah Semester I Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp


5

56.110.505,00 yang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp

56.110.505,00 dan Pendapatan Hibah sebesar nihil

Pendapatan Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan dikarenakan jumlah

perkara yang masuk dan perkara putus di tahun 2012 jumlahnya lebih besar dari

pada tahun 2011.

Belanja BELANJA PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 4.336.000,00 yang terdiri dari

belanja pegawai sebesar Rp 0,00 ,belanja barang sebesar Rp 4.336.000,00 dan

belanja modal sebesar Rp 0,00.

Sedangkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 sebesar nihil.

Belanja Tahun Anggaran 2011 tidak ada realisasi. Realisasi tahun 2012

merupakan Belanja Barang yang terdiri dari Belanja Perjalanan Lainnya untuk 1

perkara prodeo dan 3 kali sidang keliling.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2012 merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi

Pengadilan Agama Wonosari.

Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2012 ini memperoleh anggaran yang berasal

dari APBN sebesar Rp 15.000.000,00.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran Satker BLU adalah sebagai berikut :

APBN BLU

2012 15.000.000 0

2011 6.000.000 0

Tahun

Anggaran

JENIS SUMBER DANA

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang

terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen

dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca

3. Catatan atas Laporan Keuangan


6

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah/belum seluruhnya diproses

melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan

Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau

setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan

basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari

KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2012 telah mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan

yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Pengadilan

Agama Wonosari adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat

kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan

sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi

pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).


7

Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja

disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam

seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui

pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan

persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak

yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai

bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara


8

lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi *1*)

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat

segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun

atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan

untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu

non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak

termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki

secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan

penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang

yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/

daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar

negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement

(SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi

(RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan

kepada BUMN/BUMD dan Pemda.

Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana

Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan

**)

jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan


9

(LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam

(USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen

dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh

yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi

seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara,

lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan

atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha

atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas)

disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan

terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam

bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode

ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau

terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai

bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang

kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk

partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga

keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada

tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang

asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap


10

Aset Lainnya

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari

satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2012

berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002

didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus

ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka

panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan

Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh

tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang

Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar

nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan

setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas

negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.


11

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/

pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung

ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak

atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang

dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang

alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu

seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan

dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi

dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil

kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke

dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang

Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah

yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya

kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk

dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban


12

Ekuitas

Dana

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan

pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai

yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum

sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga

(accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian

karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan

nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan

utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana

Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka

pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan

kewajiban jangka panjang.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari Semester I Tahun Anggaran 2012

13

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETO)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 terdiri dari

Penerimaan Pajak sebesar nihil, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 60.000.969,00

atau mencapai 47,38 persen dari anggaran, dan Pendapatan Hibah sebesar nihil.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.500.000,00 atau

mencapai 30 persen dari anggarannya. Jumlah Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja

Rupiah Murni sebesar Rp 4.500.000,00, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar nihil, Belanja

Rupiah Pendamping sebesar nihil dan Belanja Hibah sebesar nihil.

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

c. Penerimaan Hibah

2. Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni

b. Belanja Pinjaman Luar Negeri

c. Belanja Rupiah Pendamping

d. Belanja Hibah

%

Real.

Angg.

1 Realisasi Pendapatan Negara dan

Hibah 126.641.000Rp 60.000.969Rp 47,38%

-Penerimaan Pajak -Rp -Rp 0,00%

- Penerimaan Negara Bukan Pajak 126.641.000Rp 60.000.969Rp 47,38%

-Penrimaan hibah -Rp -Rp 0,00%

2 Realisasi Belanja Negara 15.000.000Rp 4.500.000Rp 30,00%

- Belanja Rupiah Murni 15.000.000Rp 4.500.000Rp 30,00%

- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp 0,00%

- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp 0,00%

- Belanja Hibah -Rp -Rp 0,00%

Uraian Anggaran RealisasiNo

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BRUTO)

Realisasi

Pendapatan

Negara dan

Hibah Rp

60.000.96900

I. B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 terdiri dari Penerimaan

Pajak sebesar nihil, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 60.000.969,00 atau

mencapai 47,38 persen dari anggaran, dan Pendapatan Hibah sebesar nihil.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2012 dapat dilihat


14

pada Grafik dibawah ini:

Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan

20

12

20

11

0

60.000

Pen

dap

atan

Pajak

Pen

dap

atan

PN

BP

Pen

dap

atan

Hib

ah

Juta

R

up

iah

2012

2011

Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012

Realisasi PNBP

Rp 60.000.969,00

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anngaran 2012 sebesar 60.000.969,00

atau mencapai 47,38 persen dari anggarannya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan

dibandingkan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011 yang

sebesar Rp 56.110.505,00. Hal tersebut dikarenakan jumlah perkara masuk dan perkara

putus pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan tahun 2011.

Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel dibawah ini:

Uraian 30 Juni 2012 30 juni 2011

%

Naik/

turun

Pendapatan Jasa (4232) Rp 940.969 Rp 838.505 12,22

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan

lainnya dan hasil Tipikor (4234)

Rp 59.060.000 Rp 55.272.000 6,85

Jumlah Rp 60.000.969 Rp 56.110.505 6,93


15

2012

20110

70.000

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan4232Pend. Kejaksaan dan Peradilan dan hasil tipikor 4234Pend. Lain-lain 4239

Pend. sewa gedung 4231

94

1

59

.06

0

0

0

839

55

.27

2

0

0

2012

2011

Grafik: Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP TA 2012

Realisasi

Penerimaan

Hibah Rp0,00

B.2.1.2. Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar nihil, begitu juga Realisasi

Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2011 sebesar nihil.

Realisasi Belanja

Negara Rp 0,00

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 4.336.000,00 atau mencapai

28,91 persen dari anggarannya.

Tahun Anggaran 2011 tidak ada realisasi dan pada tahun 2012 terdapat realisasi untuk satu

perkara prodeo yang di putus dan tiga kali sidang keliling.

Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii)

Belanja Hibah.

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:


16

2012 2011

0

5.000.000

Bela

nja

Rupia

h M

urn

i

Bela

nja

Pin

jam

an L

N

Bela

nja

Rupia

h

Pe

ndam

pin

g

Bela

nja

Hib

ah

2012 2011

Grafik : Komposisi Alokasi Belanja TA 2012

Realisasi Belanja

Rp 4.336.000, 00

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 4.336.000,00 atau mencapai 28,91

persen dari anggarannya. Mengalami kenaikan karena terdapat realisasi untuk satu perkara

prodeo yang putus dan tiga kali sidang keliling, sedangkan Tahun Anggaran 2011 tidak ada

Realisasi Belanja .

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti

Grafik di bawah ini:

Belanja

Pemerintah Pusat

menurut Jenis

Belanja

Belanja Pegawai0,00%

Belanja Barang100,00%

Bantuan Sosial0,00%

Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2012

Belanja Pegawai

Rp 00,00

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Tidak ada anggaran untuk Belanja Pegawai.


17

Belanja Barang

Rp 4.336.000,00

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 4.336.000,00 atau mencapai

28,91 persen dari anggarannya. Terdapat realisasi belanja barang berupa satu perkara

prodeo dengan mengembalikan sisa biaya panjar sebesar Rp 164.000,00 dan melakukan

perjalanan lainnya untuk tiga kali sidang keliling.

Uraian 30-Jun-12 30-Jun-11 % Naik/(Turun)

Belanja Barang Operasional 4.500.000Rp -Rp 0,00%

Belanja Barang Non Operasional -Rp -Rp 0,00%

Belanja Jasa -Rp -Rp 0,00%

Belanja Pemeliharaan -Rp -Rp 0,00%

Belanja Perjalanan -Rp -Rp 0,00%

Jumlah Belanja Bruto 4.500.000Rp -Rp 0,00%

Pengembalian Belanja 164.000Rp -Rp

Jumlah Belanja Neto 4.336.000Rp -Rp -

Belanja Modal Rp

0,00

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Tidak ada anggaran Belanja Modal.

Catatan Penting

Lainnya

II. B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Tidak ada catatan penting lainnya.


18

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Tidak ada penjelasan atas pos-pos Neraca, karena tidak ada Belanja Modal.

Catatan Penting Lainnya C.1 CATATAN PENTING LAINNYA

Tidak ada catatan penting lainnya.

Pengungkapan Penting

Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Selama periode semester I Tahun Anggaran 2012 tidak ada temuan BPK dan

tindak lanjut temuan BPK.

D.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang dimilik:

1. No. Rekening :0153-01-000302-30-6

Atas nama :Bendahara Pengeluaran Kantor Pengadilan

Agama wonosari

Bank :BRI Cabang Wonosari

Saldo per 30 Juni 2012 :Rp 0,00

2. No. Rekening :0153-01-000642-30-8

Atas nama :Bendahara Pengeluaran Kantor Pengadilan

Agama wonosari (04)

Bank :BRI Cabang Wonosari

Saldo per 30 Juni 2012 :Rp 0,00

(Rekening Koran per 30 Juni 2012 terlampir)

D.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo keuangan perkara per 30 Juni 2012 sebesar Rp 142.468.000,00. Dengan

rincian uang tunai sebesar Rp 2.194.706,00 dan Saldo di Bank sebesar Rp

140.273.294,00

(Rekening koran dan foto copy buku induk perkara per 30 Juni 2012 terlampir)

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang, Semester I - Tahun 2012

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara – Halaman VI. 19

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

SATKER PENGADILAN AGAMA WONOSARI

005.04.0400.401232.000.KD

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemenfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

LAMPIRAN VI




II. LAPORAN BARANG

1. TANAH (131111)

a. Tanah (2.1.01)

Saldo Tanah pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 m2 / Rp. 0,- Rp. 0,- mutasi

tambah 0 m2 / Rp. 0,- mutasi kurang 0 m2 / Rp. 0,-.

Mutasi tambah tanah tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-

- Transfer masuk Rp. 0,-

- Hibah (masuk) Rp. 0,-

- Rampasan/sitaan Rp. 0,-

- Penyelesaian Pembangunan Rp. 0,-

- Pembatalan Penghapusan Rp. 0,-

- Reklasifikasi Masuk Rp. 0,-

- Bangun Serah Guna Rp. 0,-

- Bangun Guna Serah Rp. 0,-

- Pertukaran Rp. 0,-

- Perolehan Lainnya Rp. 0,-

- Pengembangan Nilai Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp. 0,-

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp. 0,-

- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp. 0,-

Mutasi kurang tanah tersebut meliputi:

- Penghapusan Rp. 0,-

- Transfer keluar Rp. 0,-

- Hibah (keluar) Rp. 0,-

- Pengurangan Rp. 0,-

- Reklasifikasi keluar Rp. 0,-


- Koreksi pencatatan Rp. 0,-


- Penghentian BMN dari Penggunaan Rp. 0,-

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa - m2/Rp. -

dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi

belum dihapuskan adalah - m2/Rp. - .

LAMPIRAN VI




2. PERALATAN DAN MESIN (131311)

a. Alat Besar (2.01)

Saldo BMN berupa Alat Besar pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per

30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 buah/unit/ Rp.

0,- mutasi tambah 0 buah/unit/Rp. 0,- mutasi kurang 0 buah/unit/Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Intrakomtabel Ekstrakomptabel

- Pembelian Rp. 0,- Rp. 0,-

- Transfer masuk Rp. 0,- Rp. 0,-

- Hibah (masuk) Rp. 0,- Rp. 0,-

- Rampasan/sitaan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Penyelesaian Pembangunan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Pembatalan Penghapusan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Reklasifikasi Masuk Rp. 0,- Rp. 0,-

- Bangun Serah Guna Rp. 0,- Rp. 0,-

- Bangun Guna Serah Rp. 0,- Rp. 0,-

- Pertukaran Rp. 0,- Rp. 0,-

- Perolehan Lainnya Rp. 0,- Rp. 0,-

- Pengembangan Nilai Rp. 0,- Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Koalitas Rp. 0,- Rp. 0,-

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp. 0,- Rp. 0,-

- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp. 0,- Rp. 0,-

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi :


- Penghapusan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Transfer keluar Rp. 0,- Rp. 0,-

- Hibah (keluar) Rp. 0,- Rp. 0,-

- Pengurangan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Reklasifikasi keluar Rp. 0,- Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp. 0,- Rp. 0,-

- Koreksi pencatatan Rp. 0,- Rp. 0,-


- Penghentian BMN dari Penggunaan Rp. 0,- Rp. 0,-

LAMPIRAN VI




b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari.

per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,-

mutasi tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Angkut tersebut meliputi:

















- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra Rp. 0,- Rp. 0,-

Mutasi kurang Alat Angkut tersebut meliputi:











- Penghapusan semu karena rekla dari intra ke ekstra Rp. 0,- Rp. 0,-

LAMPIRAN VI




c. Alat Bengkel (2.03)

Saldo Alat Bengkel pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0.

unit / Rp. 0.- mutasi kurang 0 unit / Rp.0.,-.

Mutasi tambah Alat Bengkel tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Bengkel tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




d. Alat Pengolahan (2.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 0-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi

tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




e. Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0

unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:


- Pembelian Rp 0,- Rp. 0,-

- Transfer masuk Rp 0,- Rp. 0,-

- Hibah (masuk) Rp 0,- Rp. 0,-

- Rampasan/sitaan Rp 0,- Rp. 0,-

- Penyelesaian Pembangunan Rp 0,- Rp. 0,-

- Pembatalan Penghapusan Rp 0,- Rp. 0,-

- Reklasifikasi Masuk Rp 0,- Rp. 0,-

- Bangun Serah Guna Rp 0,- Rp. 0,-

- Bangun Guna Serah Rp 0,- Rp. 0,-

- Pertukaran Rp 0,- Rp. 0,-

- Perolehan Lainnya Rp 0,- Rp. 0,-

- Pengembangan Nilai Rp 0,- Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp 0,- Rp. 0,-

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp 0,- Rp. 0,-

- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp 0,- Rp. 0,-

- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra Rp 0,- Rp. 0,-

Mutasi kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:












LAMPIRAN VI




f. Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per

30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,-


Mutasi tambah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:


- Pembelian Rp 0,- Rp. 0,-

- Transfer masuk Rp 0,- Rp. 0,-

- Hibah (masuk) Rp 0,- Rp. 0,-

- Rampasan/sitaan Rp 0,- Rp. 0,-

- Penyelesaian Pembangunan Rp 0,- Rp. 0,-

- Pembatalan Penghapusan Rp 0,- Rp. 0,-

- Reklasifikasi Masuk Rp 0,- Rp. 0,-

- Bangun Serah Guna Rp 0,- Rp. 0,-

- Bangun Guna Serah Rp 0,- Rp. 0,-

- Pertukaran Rp 0,- Rp. 0,-

- Perolehan Lainnya Rp 0,- Rp. 0,-

- Pengembangan Nilai Rp 0,- Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp 0,- Rp. 0,-

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp 0,- Rp. 0,-


- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra Rp 0,- Rp. 0,-

Mutasi kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:












LAMPIRAN VI




g. Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0

unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Studio tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Studio tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




h. Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 0,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi

tambah 0 unit / Rp. 0,-. Mutasi kurang 0 unit/ Rp. 0,-

Mutasi tambah Alat Studio tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Studio tersebut meliputi:









- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp 0.,- Rp. 0,-


LAMPIRAN VI




i. Alat Kedokteran (2.07)

Saldo Alat Kedokteran pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar 0-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0.,- mutasi tambah

0 unit / Rp. .0,- mutasi kurang .0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




j. Unit Alat Laboratorium (3.08.01)

Saldo Unit Alat Laboratorium pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per

30 Juni 2012 sebesar Rp 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp 0,-

mutasi tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0.,-.

Mutasi tambah Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




k. Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika (3.08.03)

Saldo Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika pada Satuan Kerja

Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp 0,-, jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal 0 unit / Rp 0,- mutasi tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit /

Rp. 0.,-.

Mutasi tambah Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




l. Senjata (2.11)

Saldo Senjata pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012


unit / Rp. 0,- mutasi kurang .0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Senjata tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Senjata tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




m. Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi

tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. ,-.

Mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Komputer tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




n. Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Komputer Unit pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi

tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Komputer tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




o. Topografi (2.13.01) dan Geofisika (2.13.02)

Saldo Topografi dan Geofisika pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari

per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,-


Mutasi tambah Topografi dan Geofisika tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Topografi dan Geofisika tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




p. Sumur (2.15.01) serta Pengolahan dan Pemurnian (2.15.03)

Saldo Sumur serta Pengolahan dan Pemurnian Satuan Kerja Pengadilan Agama

Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0

unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Sumur serta Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Sumur serta Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




q. Alat Diteksi (2.17.01) dan Alat Pelindung (2.17.02)

Saldo Alat Diteksi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012


unit / Rp. 0- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Diteksi dan Alat Pelindung tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Diteksi dan Alat Pelindung tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




r. Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan (2.18.01)

Saldo Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama


unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0 unit / Rp. 0- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




s. Unit Peralatan dan Percontohan (2.19.01)

Saldo Unit Peralatan dan Percontohan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama


unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Unit Peralatan dan Percontohan tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Unit Peralatan dan Percontohan tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




3. GEDUNG DAN BANGUNAN (131511)

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama


buah / Rp. 0,- mutasi tambah 0 buah / Rp. 0,- mutasi kurang 0 buah/ Rp. 0,-.

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Satuan Kerja Pengadilan Agama


buah / Rp. 0,- mutasi tambah 0 buah / Rp. 0,- mutasi kurang 0 buah/ Rp. 0,-.





























LAMPIRAN VI




c. Tugu Titik Kontrol/Pasti(3.1.10)

Saldo pada Tugu Titik Kontrol/Pasti Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per

30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 buah / Rp. 0,-

mutasi tambah 0 buah / Rp. 0,- mutasi kurang 0 m2/ Rp. 0,-.





























LAMPIRAN VI




4. JALAN DAN JEMBATAN (131711)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30

Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 m2 / Rp. 0,- mutasi

tambah 0 m2 / Rp 0,- mutasi kurang 0 m2 / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-















Mutasi kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:










5. IRIGASI (131712)

Saldo Irigasi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 m2 / Rp. 0,- mutasi tambah 0

unit/Rp. 0,- mutasi kurang 0 m2/Rp. 0,-.

LAMPIRAN VI




Mutasi tambah Irigasi tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-















Mutasi kurang Irigasi tersebut meliputi:










5. JARINGAN (131713)

Saldo Jaringan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp 0,- mutasi tambah 0

unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 m2/Rp. 0,-.

LAMPIRAN VI




Mutasi tambah Jaringan tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-















Mutasi kurang Jaringan tersebut meliputi:










7. ASET TETAP LAINNYA (131911)

a. Bahan Perpustakaan/Buku Tercetak (7.2.09)

Saldo Bahan Perpustakaan/Buku Tercetak pada Satuan Kerja Pengadilan Agama

Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0

unit / Rp 0,- mutasi tambah 0 unit / Rp. 0 mutasi kurang 0 unit/Rp. 0,-.

LAMPIRAN VI




Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:











b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga(7.2.10)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Satuan Kerja

Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp.0-, jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal 0 buah / Rp. 0,- mutasi tambah 0 buah / Rp. 0,- mutasi kurang 0

buah/Rp. 0,-.

LAMPIRAN VI




Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:











Didalam Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja menguasai aset renovasi sebanyak --0--

unit dengan rincian sebagai berikut: (disampaikan informasi mengenai jenis aset

renovasi yang dikelola)

8. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (132111)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari

per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0 mutasi

LAMPIRAN VI




tambah 0 buah / Rp. 0,- mutasi kurang 0 buah/Rp. 0,-. dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah Rp. 0,-

- Peralatan dan Mesin Rp. 0,-

- Gedung dan Bangunan Rp. 0,-

- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,-

- Aset Tetap Lainnya Rp. 0,-

9. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah Rp. 0 ,- yang terdiri dari: Barang

konsumsi Rp. 0,-, Bahan untuk Pemeliharaan Rp. 0,-, Pita Cukai, Materai dan Leges Rp. 0,-

, Bahan Baku Rp. 0,-, Persediaan lainnya Rp. 0,- (disampaikan jenis persediaan yang

masih tersisa dan kondisi dari persediaan tersebut) Jumlah persediaan yang rusak/usang

adalah Rp. 0,-.

Mutasi tambah Persediaan tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-


- Hibah masuk Rp. 0,-

- Rampasan Rp. 0,-


- Koreksi Rp. 0,-

- Hasil Opname Fisik Rp. 0,-

Mutasi kurang Persediaan tersebut meliputi:

- Habis Pakai Rp. 0,-


- Hibah keluar Rp. 0,-

- Usang Rp. 0,-

- Rusak Rp. 0,-

- Penghapusan Lainnya Rp. 0,-

- Koreksi -Hasil Opname Fisik Rp. 0,-

LAMPIRAN VI




10. ASET TAK BERWUJUD (153)

Saldo Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Perolehan 0 m2 /Rp

0,- mutasi tambah 0 m2 / Rp. 0 mutasi kurang 0 m2/Rp. 0

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-















Mutasi kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:









LAMPIRAN VI





11. ASET BERSEJARAH

Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari menguasai aset bersejarah sebanyak -0-

unit dengan rincian sebagai berikut:

(disampaikan informasi mengenai jenis aset bersejarah yang dikelola)

III. INFORMASI TAMBAHAN

1. BMN BADAN LAYANAN UMUM

Total BMN yang yang dikelola BLU senilai Rp. -0- dengan rincian sebagai

berikut:

Saldo awal mutasi tambah mutasi kurang saldo

Tanah --0-- --0-- --0-- --0--

Peralatan dan Mesin --0-- --0-- --0-- --0--

Gedung dan Bangunan --0-- --0-- --0-- --0--

Jalan dan Jembatan --0-- --0-- --0-- --0--

Irigasi --0-- --0-- --0-- --0--

Jaringan --0-- --0-- --0-- --0--

Aset Tetap Lainnya --0-- --0-- --0-- --0--

Aset Tak Berwujud --0-- --0-- --0-- --0--

2. INFORMASI LAINNYA

a. BMN yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang

belum diserahkan dengan rincian sebagai berikut:


Tanah --0-- --0-- --0-- --0--




Irigasi --0-- --0-- --0-- --0--

Jaringan --0-- --0-- --0-- --0--



LAMPIRAN VI




Mutasi kurang dari BMN tersebut di atas antara lain disebabkan oleh penyerahan kepada

Pemerintah Daerah.

Dari total BMN tersebut di atas termasuk BMN yang diperoleh dari Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan yang belum diserahkan dengan rincian sebagai berikut:


Tanah --0-- --0-- --0-- --0--




Irigasi --0-- --0-- --0-- --0--

Jaringan --0-- --0-- --0-- --0--



Mutasi kurang dari BMN tersebut di atas antara lain disebabkan oleh penyerahan

kepada Kementerian Negara/Lembaga --0-- sebagai pelaksana BA

b. BMN yang dihentikan penggunaan aktifnya dan belum dihapuskan dengan rincian

sebagai berikut:

Tanah Rp. 0,-

Peralatan dan Mesin Rp. 0,-

Gedung dan Bangunan Rp. 0,-

Jalan dan Jembatan Rp. 0,-

Irigasi Rp. 0,-

Jaringan Rp. 0,-

Aset Tetap Lainnya Rp. 0,-

Aset Tak Berwujud Rp. 0,-

c. Informasi lainnya terkait dengan BMN yang perlu diungkapkan

LAMPIRAN VI




Disamping itu dilampirkan Cetakan Laporan Barang Semester 1 Tahun 2012 yang

berasal dari proses penginputan data BMN melalui Aplikasi SIMAK-BMN

Yogyakarta, 02 Juli 2012

Penanggung Jawab UAPB

Panitera/Sekretaris Ttd & cap dinas A H M A D I, SH NIP. 19590403.198101.1.002

Documents

Calk 04 Semester 1 2012