BUKU PROFIL KESEHATAN - dinkes.jatimprov.go.id PROFIL KESEHATAN... · Lampiran 25 Pemeriksaan Obesitas Menurut jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Lampiran 26 Cakupan Deteksi dini Kanker

PROFILKESEHATANPROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMURJl. Ahmad Yani 118 Surabaya 60231

2018

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMURJl. Ahmad Yani 118 Surabaya 60231

2018

KEMENTERIANKESEHATANREPUBLIKINDONESIA

i

SAMBUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, bahwa buku Profil

Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini dapat diterbitkan setelah beberapa lama

berproses dalam penyusunannya. Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku Profil

Kesehatan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena beberapa kendala dalam

pengelolaan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota dan juga di tingkat Provinsi serta

dikarenakan proses penyusunan atau pengumpulannya belum sepenuhnya memanfaatkan

sarana elektronik/teknologi informasi.

Atas terbitnya Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, kami

memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan jajarannya, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan

jajarannya, Tim Penyusun Profil Kesehatan di lingkunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur yang telah berupaya memberikan kontribusinya, serta kepada semua pihak yang telah

membantu memberikan data dan informasi guna penyusunan buku Profil Kesehatan ini.

Di tahun mendatang, kiranya Buku Profil Kesehatan dapat diterbitkan lebih awal dengan

memuat data dan informasi berkualitas, serta tetap memperhatikan kedalaman analisis dan

konsistensi datanya, sehingga buku Profil Kesehatan ini dapat dijadikan rujukan penting dan

utama dalam proses manajemen pembangunan kesehatan khususnya di Jawa Timur.

Semoga Profil Kesehatan Jawa Timur Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak, baik di lingkungan pemerintahan, akademisi, organisasi profesi, swasta serta

masyarakat umum yang membutuhkan informasi di bidang kesehatan. Kami tetap

mengharapkan kritik, saran atau masukan dari para pembaca guna penyempurnaan Profil

Kesehatan di masa datang.

50

PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

Halaman ini sengaja dikosongkan

ii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR i DAFTAR ISI ii DAFTAR LAMPIRAN iv DAFTAR GAMBAR viii DAFTAR TABEL xi BAB 1 DEMOGRAFI

A. Kondisi Geografis dan Administrasi 1 B. Kependudukan 2

BAB 2 SARANA KESEHATAN A. Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) 5 B. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 7 C. Rumah Sakit 10 D. Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan 13

1. Ketersediaan Obat 13 2. Cakupan Sarana Produksi Bidang Kefarmasian 18 3. Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian 20

BAB 3 TENAGA KESEHATAN A. Jumlah Tenaga Kesehatan 23

BAB 4 PEMBIAYAAN KESEHATAN A. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesehatan Tahun Anggaran 2017 25 B. Jaminan Kesehatan Nasional 26

BAB 5 KESEHATAN KELUARGA A. Kesehatan Ibu 29

1. Angka Kematian Ibu 29 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 33 4. Pelayanan Komplikasi Kebidanan 35 5. Pelayanan Kontrasepsi 36

B. Kesehatan Anak 39 1. Angka Kematian Bayi 39 2. Pelayanan Kesehatan Neonatal 39 3. Pelayanan Kesehatan Bayi 42 4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita 44

C. Imunisasi 44 1. Cakupan Imunisasi Dpt-Hb3/ Dpt-Hb-Hib, Polio, Campak Dan

Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi 44

2. Cakupan Imunisasi Bcg Pada Bayi Provinsi Jawa Timur 2017 45 3. Cakupan Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Pada Ibu Hamil 45 4. Cakupan Desa/kelurahan UCI 45

D. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1. Pencapaian Penimbangan Balita (D/S) 46 2. Pencegahan dan Penanggulangan GAKY 47 3. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi Besi 47 4. Pemberian ASI Eksklusif 48

iii

BAB 6 PENGENDALIAN PENYAKIT A. Penyakit Menular Langsung 51

1. Tuberkolosis (TB) 51 2. Kusta 52 3. Human Immunodeficiency Virus (HIV) Dan Acquired

Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 53

4. Pneumonia 55 5. Diare 56

B. Penyakit Menular Bersumber Binatang 57 1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 57 2. Malaria 58 3. Filariasis 59

C. Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) 60 1. Polio dan AFP 61 2. Difteri 62 3. Tetanus Neonatorum 62 4. Campak 63 5. Hepatitis B 63

D. Penyakit Tidak Menular 64 1. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) 64 2. Obesitas 64 3. Kanker Leher Rahim 65 4. Kanker Payudara 65

E. Kejadian Luar Biasa 65 BAB 7 KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar 67 B. Rumah Sehat 67 C. Penyelenggaraan Air Minum 68 D. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 68 E. Keamanan Pangan 70 F. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 70

LAMPIRAN

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Luas Wilayah, Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah

Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur,

Lampiran 3 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut

Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Lampiran 4 Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Lampiran 5 Jumlah Kematian Neonatal,Bayi dan Balita Menurut Jenis Kelamin

dan Kabupaten /Kota

Lampiran 6 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota

Lampiran 7 Jumlah Kasus Baru TB BTA+ seluruh Kasus TB,TB pada anak dan

CNR dan Kabupaten/Kota

Lampiran 8 Jumlah Kasus dan Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA+ Menurut


Lampiran 9 Jumlah Angka Kesembuhan dan Pengobatan lengkap TB Paru BTA+

serta Keberhasilan Pengobatan Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten / Kota

Lampiran 10 Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 11 Jumlah Kasus Baru HIV, AIDS dan Syphilis Menurut Jenis Kelamin

dan Kabupaten/Kota

Lampiran 12 Persentase Donor Darah Diskrining Terhadap HIV Menurut Jenis

Kelamin dan Kabupaten/Kota

Lampiran 13 Kasus Diare yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 14 Jumlah Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 15 Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun dan Cacat Tingkat 2 Menurut Jenis


Lampiran 16 Jumlah Kasus dan Angka Pre5alensi Penyakit Kusta Menurut Jenis


Lampiran 17 Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat RFT Menurut Jenis


Lampiran 18 Jumlah Kasus AFP ( Non Polio ) Menurut Kabupaten / Kota

Lampiran 19 Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Luas Wilayah, Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah

Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur,

Lampiran 3 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut


Lampiran 4 Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Lampiran 5 Jumlah Kematian Neonatal,Bayi dan Balita Menurut Jenis Kelamin

dan Kabupaten /Kota

Lampiran 6 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota

Lampiran 7 Jumlah Kasus Baru TB BTA+ seluruh Kasus TB,TB pada anak dan

CNR dan Kabupaten/Kota

Lampiran 8 Jumlah Kasus dan Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA+ Menurut


Lampiran 9 Jumlah Angka Kesembuhan dan Pengobatan lengkap TB Paru BTA+

serta Keberhasilan Pengobatan Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten / Kota

Lampiran 10 Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 11 Jumlah Kasus Baru HIV, AIDS dan Syphilis Menurut Jenis Kelamin

dan Kabupaten/Kota

Lampiran 12 Persentase Donor Darah Diskrining Terhadap HIV Menurut Jenis


Lampiran 13 Kasus Diare yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 14 Jumlah Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 15 Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun dan Cacat Tingkat 2 Menurut Jenis


Lampiran 16 Jumlah Kasus dan Angka Pre5alensi Penyakit Kusta Menurut Jenis


Lampiran 17 Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat RFT Menurut Jenis


Lampiran 18 Jumlah Kasus AFP ( Non Polio ) Menurut Kabupaten / Kota


v

Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota



Lampiran 21 Jumlah Kasus DBD Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Lampiran 22 Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 23 Penderita Filariasis Ditangani Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 24 Pengukuran Tekanan Darah Penduduk ≥ 18 Tahun Menurut Jenis

Kelamin dan Kabupaten / Kota

Lampiran 25 Pemeriksaan Obesitas Menurut jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Lampiran 26 Cakupan Deteksi dini Kanker leher Rahim dengan Metode 4A dan

Kanker Payudara dengan Pemeriksaan Klinik ( CBE ) dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 27 Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut jenis Kejadian

Luar Biasa ( KLB) dan Kabupaten/Kota

Lampiran 28 Kejadian Luar Biasa ( KLB ) di Desa Kelurahan yg ditangani ≤ 24 jam

Lampiran 29 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil,Persalinan di Tolong Tenaga

Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Menurut Kabupaten /

Kota

Lampiran 30 Persentase Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Menurut

Kabupaten/Kota

Lampiran 31 Persentase Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur Menurut

Kabupaten/Kota

Lampiran 32 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet FE 1 dan FE 3 Menurut

Kabupaten/Kota

Lampiran 33 Jumlah dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan dan

Komplikasi Neonatal Menurut Kabupaten / Kota

Lampiran 34 Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Menurut

Kabupaten/Kota

Lampiran 35 Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi Menurut

Kabupaten/Kota

Lampiran 36 Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 37 Bayi Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR ) Menurut Kabupaten / Kota

Lampiran 38 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 39 Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif Menurut Jenis Kelamin dan

vi

Kabupaten/Kota

Lampiran 40 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 41 Cakupan Desa / Kelurahan Un4ersal Child Immunization ( UCI )

Menurut Kabupaten / Kota

Lampiran 42 Cakupan Imunisasi Hepatitis B ≤ 7 Hari dan BCG Pada Bayi Menurut

Kabupaten / Kota

Lampiran 43 Cakupan Imunisasi DPT- HB / DPT –HB-Hib, Polio,Campak dan

Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 44 Cakupan Pemberian 5itamin A Pada Bayi dan Anak Balita Menurut

Kabupaten/Kota

Lampiran 45 Jumlah Anak 0 - 23 Bulan ditimbang Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 46 Cakupan Pelayanan Anak Balita Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 47 Jumlah Balita Di Timbang Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 48 Cakupan Kasus Balita gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan


Lampiran 49 Cakupan Pelayanan Kesehatan ( Penjaringan ) Siswa SD & Setingkat

Menurut Kabupaten / Kota

Lampiran 50 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 51 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak SD dan Setingkat


Lampiran 52 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin

dan Kabupaten/Kota

Lampiran 53 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota

Lampiran 54 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Kunjungan

Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan

Lampiran 55 Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit

Lampiran 56 Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit

Lampiran 57 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat ( Ber

PHBS ) Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 58 Persentase Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota

vii

Lampiran 59 Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum

Berkualitas ( Layak ) Menurut Kabupaten / Kota

Lampiran 60 Persentase Kualitas Air Minum di Pelayanan Air Minum yang

Memenuhi Syarat Kesehatan

Lampiran 61 Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas yang Layak ( Jamban

Sehat ) Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 62 Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Lampiran 63 Persentase Tempat Tempat Umum Memenuhi Syarat Kesehatan

Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 64 Tempat Pengelolaan Makanan ( TPM ) Menurut Status Higiene

Sanitasi

Lampiran 65 Tempat Pengelolaan Makanan Di Bina dan Uji Petik

Lampiran 66 Persentase Ketersedian Obat dan Vaksin

Lampiran 67 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan

Lampiran 68 Persentase Sarana Kesehatan ( Rumah Sakit) Dengan Kemampuan

Pelayanan Gawat Darurat ( GADAR ) Le5el 1 Menurut

Kabupaten/Kota

Lampiran 69 Jumlah Posyandu Menurut Strata per Kabupaten/Kota

Lampiran 70 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Menurut Kabupaten/Kota

Lampiran 71 Jumlah Desa Siaga Menurut Kabupaten / Kota

Lampiran 72 Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan

Lampiran 72 Jumlah Posyandu Menurut Strata per Kabupaten/Kota

Lampiran 73 Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan

Lampiran 74 Jumlah Tenaga Kefarmasian di Sarana Kesehatan

Lampiran 75 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan di

Fasilitas Kesehatan

Lampiran 76 Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan

Lampiran 77 Jumlah Tenaga Keterapian Fisik di Fasilitas Kesehatan

Lampiran 78 Jumlah Tenaga Keteknisian Medis di Fasilitas Kesehatan

Lampiran 79 Jumlah Tenaga Kesehatan Lain di Fasilitas Kesehatan

Lampiran 80 Jumlah Tenaga Penunjang / Pendukung Kesehatan Di Fasilitas

Kesehatan

Lampiran 81 Anggaran Kesehatan Kabupaten / Kota

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Timur 1

Gambar 1.2 Piramida Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kelompok

Umur Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

2

Gambar 2.1 Persentase Strata Posyandu Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 5

Gambar 2.2 Perkembangan Strata Posyandu Provinsi Jawa Timur Tahun

2017

6

Gambar 2.3 Peta Penyebaran Jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

7

Gambar 2.4 Persentase Akreditasi Puskesmas di Provinsi Jawa Timur Tahun

2017

8

Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap

di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2017

9

Gambar 2.6 Sebaran Pondok Kesehatan Desa per Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

10

Gambar 2.7 Persentase Rumah Sakit Menurut Kelas di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

12

Gambar 2.8 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

16

Gambar 2.9 Cakupan Sarana Distribusi di Bidang Kefarmasian Provinsi

Jawa Timur Tahun 2017

22

Gambar 3.1 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

24

Gambar 3.2 Jumlah Tenaga Medis di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 24

Gambar 4.1 Cakupan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk di Provinsi


26

Gambar 5.1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi

Jawa Timur Tahun 2010 - 2017

29

Gambar 5.2 Angka Kematian Ibu (AKI) per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa

Timur Tahun 2017

30

Gambar 5.3 Penyebab Kematian Ibu Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 -

2017

30

Gambar 5.4 Perkembangan Capaian Cakupan K1 Provinsi Jawa Timur

Tahun 2013 - 2017

31

Gambar 5.5 Cakupan K1 per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 32

ix

2017

Gambar 5.6 Perkembangan Capaian Cakupan K4 Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011 - 2017

32

Gambar 5.7 Cakupan K4 per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun

2017

33

Gambar 5.8 Perkembangan Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan

dan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2017

34

Gambar 5.9 Cakupan Pertolongan Linakes per Kabupaten/Kota Provinsi


34

Gambar 5.10 Perbandingan Jumlah Desa dan Jumlah Bidan Desa Tinggal per


35

Gambar 5.11 Perkembangan Capaian Penanganan Komplikasi Kebidanan


35

Gambar 5.12 Cakupan Komplikasi Kebidanan per Kabupaten/Kota Provinsi


36

Gambar 5.13 Cakupan KB Aktif per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

37

Gambar 5.14 Cakupan Kepesertaan KB Aktif MJKP dan Non MJKP Provinsi


37

Gambar 5.15 Cakupan KB Baru Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

38

Gambar 5.16 Cakupan KB Baru Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

38

Gambar 5.17 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi


39

Gambar 5.18 Cakupan KN1 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 40

Gambar 5.19 Perkembangan Capaian KN Lengkap Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

40

Gambar 5.20 Capaian KN Lengkap Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

41

Gambar 5.21 Cakupan Neonatal Risiko Tinggi/Komplikasi Ditangani per


42

Gambar 5.22 Cakupan Neonatal Risiko Tinggi Ditangani Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

42

Gambar 5.23 Cakupan Kunjungan Bayi Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 43

x

Timur Tahun 2017

Gambar 5.24 Perkembangan Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Jawa Timur

Tahun 2013 - 2017

43

Gambar 5.25 Cakupan Pelayanan Anak Balita Per Kabupaten/Kota Provinsi


44

Gambar 5.26 Perkembangan Cakupan Rumah Tangga yang Menggunakan

Garam Yodium Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 –2017

47

Gambar 5.27 Perkembangan Cakupan Pemberian Fe1 dan Fe3 pada Ibu

Hamil Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2017

48

Gambar 5.28 Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 bulan Provinsi Jawa

Timur Tahun 2013 - 2017

49

Gambar 6.1 Cnr Semua Penderita Tuberkolosis Provinsi Jawa Timur Tahun

2015 – 2017

51

Gambar 6.2 Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Penderita di


54

Gambar 6.3 Proporsi Cakupan Penemuan Kasus Pneumonia Provinsi Jawa


55

Gambar 6.4 Cakupan Pneumonia Ditemukan dan Ditangani Provinsi Jawa

Timur Tahun 2017

56

Gambar 6.5 Cakupan Program Diare Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 -

2017

56

Gambar 6.6 Jumlah Kasus DBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2017 58

Gambar 6.7 Sebaran Kasus Filariasis Kronis Provinsi Jawa Timur Tahun

2017

59

Gambar 6.8 Jumlah Kasus Campak Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2017 63

Gambar 7.1 Cakupan Penduduk Dengan Sanitasi Layak (Jamban Sehat)


69

50



xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan di Provinsi Jawa

Timur Tahun 2017

11

Tabel 2.2 Nilai Indikator Pemakaian Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi


13

Tabel 2.3 Tabel Item Obat dan Vaksin 14

Tabel 2.4 Cakupan Sarana Produksi di Bidang Kefarmasian Provinsi Jawa


19

Tabel 2.5 Cakupan Sarana Distribusi di Bidang Kefarmasian Provinsi Jawa


20

Tabel 6.1 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Baru BTA+ (Succes Rate)


52

Tabel 6.2 Pencapaian Program Pemberantasan Penyakti Kusta Provinsi


53

Tabel 6.3 Pencapaian Hasil Kinerja Program DBD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

57

Tabel 6.4 Pencapaian Hasil Kinerja Program Malaria Provinsi Jawa Timur

Tahun 2012 - 2017

59

Tabel 6.5 Capaian Hasil Kegiatan Penemuan Kasus Filariasis Provinsi Jawa


60

Tabel 6.6 KLB Menurut Jumlah Desa/Kelurahan yang Terserang Provinsi


66

50



BAB 1DEMOGRAFI

1


A. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI Provinsi Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa yang memiliki luas

wilayah daratan 47.959 km2 (sumber Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur).

Jawa Timur berada pada 111º0’ hingga 114º4’ Bujur Timur (BT) dan 7º12’ hingga 8º48’

Lintang Selatan (LS) dengan batas wilayah sebagai berikut :

sebelah utara : Laut Jawa

sebelah selatan : Samudera Hindia

sebelah barat : Selat Bali

sebelah timur : Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memiliki 229 pulau, yang terdiri dari 162 pulau bernama dan

67 pulau tidak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 km. Pulau Madura

merupakan pulau terbesar yang saat ini sudah terhubung dengan wilayah daratan Jawa

Timur melalui jembatan ‘Suramadu’. Di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan

pulau-pulau, yang paling timur adalah Kepulauan Kangean dan yang paling utara

adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, terdapat 2 (dua)

pulau kecil, yakni Nusa Barung dan Pulau Sempu. Sedangkan di bagian utara terdapat

Pulau Bawean yang berada 150 km sebelah utara Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi

memiliki wilayah paling luas di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur.

BAB 1 PENDAHULUAN

2


Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten, 9 kota, 664

kecamatan dan 8.501 desa/kelurahan (dapat dilihat di Lampiran Data Profil Kesehatan

Tabel 1).

B. KEPENDUDUKAN Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar 39.292.972 jiwa

dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 19.397.878 jiwa dan penduduk perempuan

19.895.094 jiwa. Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya

(2.874.699 jiwa), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Mojokerto

(127.279 jiwa). Kepadatan penduduk di kota relatif lebih tinggi dibandingkan dengan

kabupaten. Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 8.808,10

km2/jiwa yang artinya 1km2 dihuni oleh 8.809 jiwa.

Gambar 1.2 Piramida Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dari grafik piramida di atas, komposisi penduduk terbesar adalah kelompok umur

15-19 tahun dengan jumlah penduduk laki-laki 1.571.368 jiwa dan jumlah penduduk

perempuan 1.506.603 jiwa. Sedangkan komposisi penduduk paling sedikit adalah

kelompok umur 70-64 tahun dengan jumlah penduduk laki-laki 381.349 jiwa dan jumlah

penduduk perempuan 474.537 jiwa.

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan

untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Tanggungan atau

Dependency Ratio. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan

perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di

bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur

3


produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara

kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase

dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk

yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak

produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif

untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Tanggungan penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016

sebesar 44. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Provinsi Jawa Timur yang produktif, di

samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 44 orang yang tidak produktif.

4



4


Halaman ini sengaja dikosongkan BAB 2SARANAKESEHATAN

5


BAB 2 SARANA KESEHATAN A. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah suatu upaya

kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan bersama masyarakat, guna

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Timur

ditujukan dalam rangka mencapai visi Departemen Kesehatan yaitu mewujudkan

masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan serta mencapai misi meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta

dan masyarakat madani serta untuk mencapai visi Dinas Kesehatan Provinsi Jatim yaitu

mewujudkan masyarakat Jawa Timur mandiri untuk hidup sehat serta misi mendorong

terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat .

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya

masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan, oleh, untuk dan bersama masyarakat

dalam pembangunan bidang kesehatan. Terutama kegiatan peningkatan tumbuh

kembang bayi dan balita, kesehatan dasar bagi para ibu hamil, ibu menyusui dan wanita

usia subur. Upaya Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah melalui

pembentukan berbagai UKBM seperti Posyandu balita, Posyandu Lansia, Pos

Kesehatan Desa (Poskesdes), dan lain-lain. Gambar 2.1 Persentase Strata Posyandu


Sumber : Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Jatim

Jawa Timur mempunyai jumlah Posyandu sampai dengan akhir tahun 2017 total

Posyandu berjumlah 46.710. Strata Posyandu di Jawa Timur pada tahun 2017

2%

21%

69%

8%

PRATAMA MADYA

PURNAMA MANDIRI

6


terbanyak adalah Tingkat Purnama sebanyak 32.275 (69%). Sedangkan posyandu

Purnama Mandiri kini mencapai 77 % atau 35.858 Posyandu.

Gambar 2.2 Perkembangan Strata Posyandu Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2017

Sumber : Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Grafik di atas menggambarkan bahwa seiring dengan berkurangnya strata

Pratama dan Madya maka strata Purnama dan Mandiri dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Dalam mewujudkan kepedulian kesiapsiagaan masyarakat dalam

menghadapi masalah terkait masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan,

sejak tahun 2006 telah dicanangkan Desa Siaga. Sesuai Kepmenkes RI Nomor 1529 /

Menkes / SK / X / 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa

dan Kelurahan Siaga Aktif bahwa Desa Siaga yang terbentuk ditingkatkan menjadi

Desa Siaga Aktif. Sampai tahun 2017 telah terbentuk 8.495 Desa Siaga dari 8.501

Desa yang ada, dimana 6 desa terendam lumpur Lapindo dan 2 desa pemekaran di

wilayah Sumenep . Sampai dengan tahun 2017 Desa Siaga Aktif telah mencapai 98%

(8.304 Desa), jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 75 desa (0,8%) dari tahun

2016 yang sudah mencapai 8.409 Desa. Penurunan ini banyak terdapat di Kabupaten

Probolinggo dimana tahun 2016 yang belum aktif hanya 16 dan meningkat menjadi 83

pada tahun 2017, ditambah lagi dari Kabupaten Mojokerto sebanyak 10 desa. Pada

tahun 2017 ini masih didominasi aktif pratama sebanyak 3554 Desa ( 41, 8 %) .

Meskipun demikian Desa Siaga Aktif Pratama sudah mengalami penurunan dari tahun

2016 sebanyak 168 Desa (1,9%) dari tahun 2017 dimana tahun 2016 Aktif pratamanya

sebanyak 3.722, sehingga meningkat ke tahap aktif madya. Desa Siaga Aktif Purnama

5%

33%

57%

5% 4%

30%

61%

6% 3%

25%

65%

7% 3%

24%

66%

7% 2%

21%

69%

8%

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

2013 2014 2015 2016 2017

7


meningkat 1 % (87 desa) disbanding tahun 2016, demikian juga Desa Siaga Aktif

Mandiri meningkat 0,2% ( 20 desa) dari 167 desa tahun 2016 menjadi 187 desa tahun

2017. Desa Siaga Aktif PURI jadinya meningkat juga sebanyak 1,2 %( 107 desa) dari

15,9%(1.345 desa ) pada tahun 2016 menjadi 17,1 %( 1.452 desa ) pada tahun 2017.

Wadah pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan desa siaga aktif adalah

Pos Kesehatan Desa yaitu sebanyak 8.355 Pos, dengan strata terbanyak adalah

Madya 3.003 (35,9 %).

B. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai ditingkat

Kecamatan. Sampai dengan tahun 2017, jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Timur

sebanyak 964 puskesmas yang terdiri dari 623 puskesmas rawat inap dan 341

puskesmas non rawat inap. Puskesmas yang sudah teregistrasi di Kementerian

Kesehatan sebanyak 964 unit (1 Puskesmas Jeli Kabupaten Tulungagung teregistrasi

Maret 2018).

Gambar 2.3 Peta Penyebaran Jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Jatim

Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan

dasar. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Puskesmas juga semakin memberikan pelayanan yang berkualitas dan untuk menjamin

perbaikan mutu tersebut dilakukan melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi

Puskesmas menilai tiga kelompok pelayanan di Puskesmas yaitu Administrasi

Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.Jika

8


standar-standar tersebut terpenuhi, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat untuk berkunjung ke Puskesmas.

Puskesmas di Provinsi Jawa Timur yang sudah terakreditasi tahun 2017

sebanyak 41,7 %. Namun hingga Maret 2018 Puskesmas yang terakreditasi sebesar

68% (652 puskesmas).

Gambar 2.4 Persentase Akreditasi Puskesmas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer


Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (42%) puskesmas

di Jawa Timur terakreditasi madya. Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang

terakreditasi paripurna yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan,

dan Kota Surabaya.

Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam beberapa

bentuk diantaranya rawat jalan dan rawat inap. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan

pasien baru sebanyak 26.730.460 orang untuk rawat jalan dan 395.389 orang untuk

rawat inap. Trend pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat dalam mencari

pertolongan kesehatan pada tahun 2012 sampai dengan 2017 terlihat pada gambar

dibawah ini.

13%

42%

12%

1%

32%

DASAR MADYA UTAMA PARIPURNA BELUM TERAKREDITASI

9


Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2017

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa trend jumlah kunjungan rawat

jalan mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2012, kunjungan

rawat jalan di Puskesmas hingga tahun 2017 meningkat sebesar 20%. Sebagian besar

(56,87%) adalah pengunjung perempuan, sedangkan pasien Rawat Inap sebanyak

401.950 pasien dan sebagian besar (54%) berjenis kelamin perempuan. Dari 38

kabupaten/Kota di Jawa Timur , kunjungan rawat jalan tertinggi terdapat di Kabupaten

Sidoarjo yaitu sebesar 1.591.073 dengan jumlah Puskesmas sebanyak 26

puskesmas.Hal tersebut berbeda dengan kunjungan rawat Jalan di Kota Surabaya yang

memiliki 63 Puskesmas yaitu sebesar 562.758 pasien. Hal tersebut menunjukkan

bahwa masyarakat di Kota Besar seperti Surabaya cenderung masih belum memilih

Puskesmas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan bagi ODGJ berat melalui

pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan dilengkapi tempat tidur (Puskesmas

perawatan). Sementara rumah sakit dilengkapi berbagai fasilitas merupakan sarana

rujukan bagi Puskesmas terhadap kasus ODGJ yang membutuhkan penanganan lebih

lanjut melalui perawatan rawat inap, disamping tetap menyediakan pelayanan rawat

jalan bagi masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit.

Sebagaimana Riskesdas tahun 2013 estimasi Orang Dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) berat adalah 0,22% dari jumlah penduduk Jawa Timur atau 86.445 orang

jumlah penduduk tahun 2015 (39.292.972), pada tahun 2017 jumlah ODGJ yang telah

memanfaatkan pelayanan Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan sebanyak

22.140.143

24.605.285

20.579.633 20.261.932

23.953.813

26.773.765

422.510 512.386 528.595 442.059 444.665 401.950

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rawat Jalan Rawat Inap

10


889.482 orang untuk kunjungan perawat di rumah sakit 435.342 orang, Sedangkan

kunjungan di sarana pelayanan kesehatan lainnya 49.030 orang sehingga jumlah

kunjungan ODGJ yang telah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan sebanyak

1.373.855 orang sehingga lebih tinggi dari estimasi yang berarti masyarakat sudah

peduli terhadap kesehatan jiwanya dan sebagai indikator bahwa petugas puskesmas

yang telah mendapatkan pelatihan tentang kesehatan jiwa masyarakat telah melakukan

tugasnya secara optimal.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas dan pendekatan akses

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintahan Provinsi Jawa Timur

melakukan terobosan (program ICON) yaitu melalui Pengembangan Fungsi Polindes

menjadi Ponkesdes. Yang merupakan perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin

Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang memberikan

pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga perawat. Ponkesdes di Jawa

Timur sebanyak 3213 Ponkesdes. Berikut Jumlah Ponkesdes di kabupaten/Kota pada

tahun 2017.

Gambar 2.6 Sebaran Pondok Kesehatan Desa per Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer


C. RUMAH SAKIT Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan setiap tahun.

Data 3 tahun terakhir, jumlah rumah sakit mengalami perubahan. Tahun 2015 ada 365

rumah sakit ,tahun 2016 menjadi 369 rumah sakit dan tahun 2017 menjadi 373 RS.

45

184

81

159

51

0

390

127

72 26

157

86 125

85 125

211

34 0

40

107

0

197

20

161

225

93 90 69

231

22 0 0 0 0 0 0 0 0

KAB.

PAC

ITAN

KAB.

PO

NO

ROG

OKA

B. T

REN

GG

ALEK

KAB.

TU

LUN

GAG

UN

GKA

B. B

LITA

RKA

B. K

EDIR

IKA

B. M

ALAN

GKA

B. L

UM

AJAN

GKA

B. JE

MBE

RKA

B. B

ANYU

WAN

GI

KAB.

BO

NDO

WO

SOKA

B. S

ITU

BON

DOKA

B. P

ROBO

LIN

GG

OKA

B. P

ASU

RUAN

KAB.

SID

OAR

JOKA

B. M

OJO

KERT

OKA

B. JO

MBA

NG

KAB.

NG

ANJU

KKA

B. M

ADIU

NKA

B. M

AGET

ANKA

B. N

GAW

IKA

B. B

OJO

NEG

ORO

KAB.

TU

BAN

KAB.

LAM

ON

GAN

KAB.

GRE

SIK

KAB.

BAN

GKA

LAN

KAB.

SAM

PAN

GKA

B. P

AMEK

ASAN

KAB.

SU

MEN

EPKO

TA K

EDIR

IKO

TA B

LITA

RKO

TA M

ALAN

GKO

TA P

ROBO

LIN

GG

OKO

TA P

ASU

RUAN

KOTA

MO

JOKE

RTO

KOTA

MAD

IUN

KOTA

SU

RABA

YAKO

TA B

ATU

11


Bertambahnya rumah sakit ini juga diikuti dengan bertambahnya jumlah Tempat Tidur

(TT). Hal ini diharapkan dapat memenuhi akses pelayanan rujukan masyarakat Provinsi

Jawa Timur. Dari hasil pelaporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur,

jumlah rumah sakit di Jawa Timur berdasarkan kepemilikan tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

No. Kepemilikan Jenis 2017

1. Pemerintah

Rumah Sakit kementrian Umum 1

Rumah Sakit Kementerian Pendidikan

Umum 2

Khusus 2

Rumah Sakit Pem Prov

Umum 7

Khusus 7

Rumah Sakit PemKabupat

en/Kota Umum 55

2. TNI POLRI Umum 23

Khusus 2

3. BUMN Umum 15

4. Swasta Umum 173

Khusus 86

Total 373 Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Pelayanan rumah sakit terdiri pelayanan dasar medik, pelayanan spesialis, dan

pelayanan penunjang. Salah satu pelayanan dasar medik adalah pelayanan rawat jalan

dan rawat inap. Dari 373 rumah sakit hanya 339 rumah sakit (90,8%) yang melaporkan

data kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Jumlah kunjungan rumah sakit pasien

rawat Jalan tahun 2017 di Jawa Timur 7.132.896, Jumlah kunjungan Rumah sakit

pasien rawat inap tahun 2017 di Jawa Timur adalah 683.833.

Rata-rata jumlah kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit

(GDR) jawa timur tahun 2017 adalah 33,65 dan rata-rata jumlah kematian 48 jam

setelah di rawat untuk 1000 penderita keluar (NDR) tahun 2017 adalah 16,89. Jumlah

hari perawatan di jawa timur tahun 2017 adalah 7.777.442 .

12


Jumlah pelayanan gawat darurat gadar level 1 rumah sakit Umum di Jawa

Timur sebanyak 239 rumah sakit dari 275 rumah sakit Umum di Jawa Timur (86,91 %),

dan pelayanan gawat darurat gadar level 1 di Rumah sakit khusus 84 dari 98 rumah

sakit khusus di Jawa Timur (85,71%).

Selain berdasarkan kepemilikannya, rumah sakit juga dikelompokkan berdasarkan

fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D.

Pada tahun 2017, terdapat 5 RS Kelas A, 56 RS Kelas B, 175 RS Kelas C, dan 137 RS

Kelas D .

Kapasitas tempat tidur yang mencukupi akan menunjang mutu pelayanan

yang ada di rumah sakit. Jumlah tempat tidur (TT) dari 339 rumah sakit yang

melapor tahun 2017 adalah 38.525.

Gambar 2.7 Persentase Rumah Sakit Menurut Kelas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan,

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Indikator BOR (Bed Occupancy Rate) pada tahun 2016 sebesar 59,4 %,

sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 40,74 %. Angka tersebut

tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu antara 60-

85%.

Untuk rata-rata lama hari perawatan/Average Length of Stay (ALOS) Jawa Timur

pada tahun 2016 selama 3,78 hari, dan untuk tahun 2017 mengalami penurunan

menjadi 3 hari.

A 1%

B 15%

C 47%

D 37%

13


TOI (Turn Over Interval) yaitu nilai rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari

saat terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat

efisiensi dari penggunaan tempat tidur. Pada tahun 2016 selama 2,6 hari dan pada

tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 4,76 hari.

BTO (Bed Turn Over) yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah kapasitas tempat

tidur. Pada tahun 2017 didapatkan nilai BTO sebesar 45,46. Angka ini masih sesuai

dengan standar nasional 40-50.

Berdasarkan data diatas khususnya untuk BOR dan TOI dapat diambil

kesimpulan bahwa BOR dan TOI berbanding lurus yang artinya pemanfaatan rumah

sakit belum optimal.

Tabel 2.2 Nilai Indikator Pemakaian Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2017

Indikator 2016 2017 Standar KEMENKES RI BOR 59.4% 40,74% 60-85% BTO 56.25

kali 45,46 kali 40-50 kali

TOI 2,6 hari 4,76 hari 1-3 hari ALOS 3,78

hari 3 hari 6-9 hari

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

D. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Ketersediaan Obat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat

adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi

termasuk produk biologi. Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan

dalam pelayanan kesehatan. Sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Obat

Nasional Tahun 2006, dalam rangka upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat

dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan

bermutu, dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus

dicapai. Maka dari itu, dalam hal ini, Pemerintah memiliki kewajiban untuk turut serta

menjamin ketersediaan obat yang ada di wilayah kerjanya masing-masing, salah

14


satunya adalah ketersediaan obat yang ada di pelayanan kesehatan tingkat dasar milik

pemerintah yaitu Puskesmas.

Dalam rangka mengevaluasi tingkat ketersediaan obat dan vaksin dalam satu

wilayah, maka disusunlah suatu alat / tools yang dapat digunakan untuk mengukur nilai

ketersediaan obat dan vaksin yang ada. Adapun alat ukur ketersediaan obat dan vaksin

ini mengalami perubahan dari alat ukur sebelumnya. Perubahan yang ada yaitu dalam

hal cara perhitungan nilai ketersediaan obat dan vaksin serta jumlah item obat dan

vaksin yang diukur. Adapun semula evaluasi dilakukan dengan cara menghitung

persentase dari perbandingan jumlah obat dan vaksin yang dibutuhkan di sarana IFK

(Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota) dengan jumlah obat dan vaksin yang tersedia di

sarana IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota) dalam satu tahun untuk 144 item obat,

sedangkan saat ini evaluasi dilakukan dengan cara menghitung persentase dari

penilaian terhadap obat dan vaksin yang tersedia di sarana FKTP (Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama, dalam hal ini melalui Puskesmas) dibanding obat dan vaksin yang

diharapkan tersedia di sarana FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dalam hal ini

melalui Puskesmas) dalam satu bulan untuk 20 item obat. Adapun ketentuan terkait

sasaran perhitungan dan jenis item obat yang diukur nilai ketersediaannya disesuaikan

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yaitu sebagai berikut :

a. Sasaran : Puskesmas yang melaporkan data ketersediaan obat dan vaksin

adalah seluruh Puskesmas di Indonesia, dalam hal ini adalah seluruh

Puskesmas yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur;

b. Dasar pemilihan item obat dan vaksin : obat-obat yang dipilih sebagai obat

indikator merupakan obat pendukung program kesehatan ibu, kesehatan

anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit, serta obat pelayanan

kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional, yang

terdiri dari : Tabel 2.3 Tabel Item Obat Dan Vaksin

NO NAMA OBAT BENTUK SEDIAAN

1 Albendazol Tablet

2 Amoxicillin 500 mg Tablet

3 Amoxicillin Sirup 125 mg Syrup

4 Deksametason Tablet

5 Diazepam 5 mg/mL Injeksi

15


NO NAMA OBAT BENTUK SEDIAAN

6 Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL) Injeksi

7 Fitomenadion (Vitamin K) Injeksi

8 Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid Tablet

9 Garam Oralit Serbuk

10 Glibenklamid/Metformin Tablet

11 Kaptopril Tablet

12 Magnesium Sulfat 20 % Injeksi

13 Metilergometrin Maleat 0,200 mg-1 ml Injeksi

14 Obat Anti Tuberculosis dewasa Tablet

15 Oksitosin Injeksi

16 Parasetamol 500 mg Tablet

17 Tablet Tambah Darah Tablet

18 Vaksin BCG Injeksi

19 Vaksin TT Injeksi

20 Vaksin DPT/ DPT-HB/ DPT-HB-Hib Injeksi

Sumber : Seksi Kefarmasian

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

c. Mekanisme pengumpulan data : periode pencatatan data di Puskesmas

dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya; jika tanggal 25 jatuh pada hari

libur, maka pencatatan dilakukan pada hari kerja berikutnya; Puskesmas

melaporkan data ketersediaan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya, kemudian Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat

tanggal 5 bulan berjalan.

d. Cara perhitungan : jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n)

Puskesmas dibagi dengan hasil perkalian dari jumlah Puskesmas yang

melapor dikali jumlah total item obat indikator, yang kemudian dikali dengan

100 %.

e. Target : standar nilai ketersediaan obat dan vaksin dengan 20 indikator obat

dan vaksin yang telah ditetapkan adalah sebesar 80% atau sama dengan

minimal 16 item obat dan vaksin tersedia untuk pelayanan.

Dari hasil perhitungan nilai ketersediaan obat dan vaksin periode bulan Januari

sampai Desember tahun 2017 dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur

16


menunjukkan nilai rata-rata ketersediaan obat dan vaksin sebesar 90,50 % dengan

variasi di setiap Kabupaten/Kota.

Gambar 2.8 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber :

Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dari data di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2017, secara rata-rata nilai

ketersediaan obat dan vaksin di wilayah Provinsi Jawa Timur telah memenuhi standar

yang ada terhadap 20 item obat dan vaksin indikator yang telah ditetapkan. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah baik Provinsi maupun

Kabupaten/Kota dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan vaksin di wilayah Jawa

Timur dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih diperlukan adanya peningkatan

terhadap upaya yang telah dilakukan, disebabkan karena nilai rata-rata ketersediaannya

yang belum mencapai 100 %.

Adapun dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, terdapat 2

Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata ketersediaan obat dan vaksin yang dapat

mencapai 100 %, yaitu Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bondowoso, yang dapat

diartikan bahwa di 2 Kabupaten/Kota tersebut, seluruh 20 item obat dan vaksin indikator

selalu dalam kondisi tersedia selama tahun 2017 untuk digunakan dalam pelayanan

kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan pada setiap Puskesmas di masing-masing

wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa 2

98,33

74,6

89,22 93,88

85,98 87,5

98,92 97,27 90,53

81,91

100

83,41

97,21 90,56

95,87

85,51 86,16

93,98 91,96

82,78

97,76 94,27

86,48 89,15 94,79 93,54

97,66

86,98

100

87,59

95,97

84,89

92,22

81,04

96,17

88,61 82,33 84

Paci

tan

Pono

rogo

Tren

ggal

ekTu

lung

agun

gKa

b. B

litar

Kab.

Ked

iriKa

b. M

alan

gLu

maj

ang

Jem

ber

Bany

uwan

giBo

ndow

oso

Situ

bond

oKa

b. P

robo

lingg

oKa

b. P

asur

uan

Sido

arjo

Kab.

Moj

oker

toJo

mba

ngN

ganj

ukKa

b. M

adiu

nM

aget

anN

gaw

iBo

jone

goro

Tuba

nLa

mon

gan

Gre

sikBa

ngka

lan

Sam

pang

Pam

ekas

anSu

men

epKo

ta K

ediri

Kota

Blit

arKo

ta M

alan

gKo

ta P

robo

lingg

oKo

ta P

asur

uan

Kota

Moj

oker

toKo

ta M

adiu

nKo

ta S

urab

aya

Kota

Bat

u

16


menunjukkan nilai rata-rata ketersediaan obat dan vaksin sebesar 90,50 % dengan

variasi di setiap Kabupaten/Kota.

Gambar 2.8 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber :

Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dari data di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2017, secara rata-rata nilai

ketersediaan obat dan vaksin di wilayah Provinsi Jawa Timur telah memenuhi standar

yang ada terhadap 20 item obat dan vaksin indikator yang telah ditetapkan. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah baik Provinsi maupun

Kabupaten/Kota dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan vaksin di wilayah Jawa

Timur dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih diperlukan adanya peningkatan

terhadap upaya yang telah dilakukan, disebabkan karena nilai rata-rata ketersediaannya

yang belum mencapai 100 %.

Adapun dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, terdapat 2

Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata ketersediaan obat dan vaksin yang dapat

mencapai 100 %, yaitu Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bondowoso, yang dapat

diartikan bahwa di 2 Kabupaten/Kota tersebut, seluruh 20 item obat dan vaksin indikator

selalu dalam kondisi tersedia selama tahun 2017 untuk digunakan dalam pelayanan

kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan pada setiap Puskesmas di masing-masing

wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa 2

98,33

74,6

89,22 93,88

85,98 87,5

98,92 97,27 90,53

81,91

100

83,41

97,21 90,56

95,87

85,51 86,16

93,98 91,96

82,78

97,76 94,27

86,48 89,15 94,79 93,54

97,66

86,98

100

87,59

95,97

84,89

92,22

81,04

96,17

88,61 82,33 84

Paci

tan

Pono

rogo

Tren

ggal

ekTu

lung

agun

gKa

b. B

litar

Kab.

Ked

iriKa

b. M

alan

gLu

maj

ang

Jem

ber

Bany

uwan

giBo

ndow

oso

Situ

bond

oKa

b. P

robo

lingg

oKa

b. P

asur

uan

Sido

arjo

Kab.

Moj

oker

toJo

mba

ngN

ganj

ukKa

b. M

adiu

nM

aget

anN

gaw

iBo

jone

goro

Tuba

nLa

mon

gan

Gre

sikBa

ngka

lan

Sam

pang

Pam

ekas

anSu

men

epKo

ta K

ediri

Kota

Blit

arKo

ta M

alan

gKo

ta P

robo

lingg

oKo

ta P

asur

uan

Kota

Moj

oker

toKo

ta M

adiu

nKo

ta S

urab

aya

Kota

Bat

u

17


Kabupaten/Kota tersebut telah mampu melakukan rangkaian pengelolaan obat dengan

baik, termasuk dalam hal menangani masalah atau kendala yang mungkin ditemui dalam

tahun berjalan terkait pengelolaan obat dan vaksin, sehingga kebutuhan Puskesmas

terhadap 20 item obat dan vaksin indikator telah mampu dipenuhi ketersediaannya untuk

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.

Di lain pihak, dapat diketahui pula bahwa masih terdapat 1 Kabupaten/Kota yang

nilai rata-rata ketersediaan obat dan vaksin-nya masih di bawah standar, yang hanya

mencapai 74,60 %, yaitu Kabupaten Ponorogo. Hal ini dapat diartikan bahwa diantara 20

item obat dan vaksin indikator yang ada di Kabupaten Ponorogo tidak selalu dalam

kondisi tersedia selama tahun 2017 untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan sesuai

dengan yang dibutuhkan pada setiap Puskesmas di wilayahnya. Bahkan dapat pula

dinyatakan bahwa ketersediaannya tidak sampai dapat menjamin minimal 16 item obat

dan vaksin tersedia di Puskesmas dalam setiap bulannya. Maka, diperlukan adanya

analisa lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya permasalahan dan kendala yang

dialami oleh Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan nilai ketersediaan obat dan

vaksinnya masih rendah.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi ketersediaan obat dan

vaksin di Puskesmas adalah perlu adanya peran aktif baik dari pihak Puskesmas maupun

IFK masing-masing dalam mengendalikan ketersediaan obat dan vaksin yang dibutuhkan

di Puskesmas sebelum tenggat waktu pelaporan ketersediaan obat dan vaksin berakhir.

Adapun peranan yang perlu dilakukan oleh Puskesmas pada saat dilakukan review

terhadap hasil penilaian ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, apabila terdapat

nilai obat atau vaksin yang masuk dalam kategori tidak tersedia, maka Puskesmas

sebaiknya secara aktif dapat menginformasikan pada IFK dan melakukan permintaan

obat dan vaksin yang tidak tersedia tersebut di IFK masing-masing. Demikian pula untuk

IFK, ketika mengetahui adanya item obat dan vaksin yang tidak tersedia di Puskesmas

maka sebaiknya IFK dengan aktif dapat melakukan pendistribusian obat dan vaksin

tersebut ke Puskesmas selama persediaan di IFK masih ada. Dengan demikian

diharapkan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dapat senantiasa terjaga.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai ketersediaan obat dan

vaksin dalam satu wilayah, diantaranya :

a. Faktor pengadaan : tersedia atau tidak-nya suatu item obat dan vaksin dapat

dipengaruhi dari ketepatan dalam pelaksanaan proses pengadaan, baik yang

dilaksanakan di masing-masing daerah maupun yang dilaksanakan di Pusat

dalam hal ini melalui Ditjen Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan

18


RI utamanya untuk obat dan vaksin yang masuk dalam kategori obat

program; ketepatan proses pengadaan sendiri dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya ketersediaan obat dan vaksin di penyedia,

kecepatan petugas dalam melakukan proses pengadaan, waktu tayang obat

dan vaksin di sistem e-katalog yang dikeluarkan oleh LKPP dan ketersediaan

anggaran yang ada; ketika proses pengadaan terhambat maka dapat

menyebabkan terjadinya kekosongan obat dan vaksin yang dibutuhkan di

Puskesmas sehingga nilai ketersediaan obat dan vaksin-nya juga akan

menjadi rendah.

b. Faktor distribusi : apabila proses distribusi obat dan vaksin, baik mulai dari

Pusat sampai dengan Puskesmas, dapat dilakukan secara tepat tanpa

hambatan maka dapat mencegah terjadinya kekosongan obat dan vaksin

yang dibutuhkan di tingkat Puskesmas, sehingga nilai ketersediaan obat dan

vaksin di Puskesmas dapat selalu terjaga. Salah satu kendala dalam proses

distribusi obat yang mungkin terjadi adalah kadang kala dari pihak penyedia

melalui distributor masing-masing, lebih mengutamakan melakukan

pengiriman obat dan vaksin pada wilayah-wilayah yang masuk dalam

jangkauan masing-masing penyedia atau distributor, sehingga sering kali

daerah-daerah yang jauh, lebih lambat dalam menerima obat dan vaksin yang

dibutuhkan.

c. Faktor pencatatan dan pelaporan : proses pencatatan dan pelaporan obat

dan vaksin sebaiknya senantiasa dilakukan sesuai dengan mekanisme yang

telah ditentukan, petugas harus mematuhi kriteria waktu pencatatan dan

pelaporan yang telah ditetapkan dalam melakukan evaluasi nilai ketersediaan

obat dan vaksin; selain itu dengan adanya peran aktif dan koordinasi yang

baik antara petugas yang ada di Puskesmas dan IFK juga dapat memberikan

dampak terhadap hasil penilaian ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

2. Cakupan Sarana Produksi Bidang Kefarmasian

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana

pelayanan kesehatan yag dimiliki suatu wilayah adalah jumlah sarana produksi dan

distribusi sediaan farmasi.

Cakupan sarana produksi di bidang kefarmasian menggambarkan tingkat

ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang

kefarmasian, Yang termasuk sarana produksi di bidang kefarmasian antara lain Industri

Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri

18


RI utamanya untuk obat dan vaksin yang masuk dalam kategori obat

program; ketepatan proses pengadaan sendiri dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya ketersediaan obat dan vaksin di penyedia,

kecepatan petugas dalam melakukan proses pengadaan, waktu tayang obat

dan vaksin di sistem e-katalog yang dikeluarkan oleh LKPP dan ketersediaan

anggaran yang ada; ketika proses pengadaan terhambat maka dapat

menyebabkan terjadinya kekosongan obat dan vaksin yang dibutuhkan di

Puskesmas sehingga nilai ketersediaan obat dan vaksin-nya juga akan

menjadi rendah.

b. Faktor distribusi : apabila proses distribusi obat dan vaksin, baik mulai dari

Pusat sampai dengan Puskesmas, dapat dilakukan secara tepat tanpa

hambatan maka dapat mencegah terjadinya kekosongan obat dan vaksin

yang dibutuhkan di tingkat Puskesmas, sehingga nilai ketersediaan obat dan

vaksin di Puskesmas dapat selalu terjaga. Salah satu kendala dalam proses

distribusi obat yang mungkin terjadi adalah kadang kala dari pihak penyedia

melalui distributor masing-masing, lebih mengutamakan melakukan

pengiriman obat dan vaksin pada wilayah-wilayah yang masuk dalam

jangkauan masing-masing penyedia atau distributor, sehingga sering kali

daerah-daerah yang jauh, lebih lambat dalam menerima obat dan vaksin yang

dibutuhkan.

c. Faktor pencatatan dan pelaporan : proses pencatatan dan pelaporan obat

dan vaksin sebaiknya senantiasa dilakukan sesuai dengan mekani

Documents

BUKU PROFIL KESEHATAN - dinkes.jatimprov.go.id PROFIL KESEHATAN... · Lampiran 25 Pemeriksaan Obesitas Menurut jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Lampiran 26 Cakupan Deteksi dini Kanker