PROVINSI KEPULAUAN RIAUKEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN BANTUAN

OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA

TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan

masyarakat yang bersifat promotif dan preventif

maka secara administrasi keuangan perlu

menunjuk kepala Dinas Kesehatan Kota

Tanjungpinang sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Kota tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

Kota Tanjungpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas

Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan

pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Tahun Anggaran 2015 dalam suatu Keputusan

Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4406);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008

tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2009 tentang Tata Naskah Dinas;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 32);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun

2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Operasional Kesehatan;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.02/MENKES/495/2015 tentang Pelimpahan

Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi

Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas

nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di

tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;

21. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kota

Tanjungpinang sebagaiKuasa Pengguna Anggaran

Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan

pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun

Anggaran 2015.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud

dalamdiktum KESATU, mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA);

b. menetapkan Pejabat Pembuat Keuangan;

c. menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar untuk melakukan pengujian

tagihan dan perintah pembayaran atas beban

anggaran belanja Negara;

d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan dan pengelola

anggaran/keuangan;

e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan

penarikan dana;

f. memberikan supervisi dalam pelaksanaan

kegiatan dan penarikan dana;

g. mengawasi penatausahaan dokumen dan

transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan dan anggaran; dan menyusun laporan

keuangan dan kinerja pelaksanaan anggaran

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. menyusun laporan keuangan dan kinerja

pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU, diberikan honorarium perbulan

terhitung mulai bulan April sampai dengan Desember

2015 sesuai yang telah dianggarkan melalui DIPA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun

Anggaran 2015.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015,

dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan

dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinangpada tanggal WALIKOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.