Juknis BOK

  • View
    345

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kesehatan

Text of Juknis BOK

  • PETUNJUK TEKNIS

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013

    PETUNJUK TEKNIS

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013

    PETUNJUKTEKNIS

    362.11Indp

    Kementerian Kesehatan Republik IndonesiaTahun 2013

  • PETUNJUK TEKNIS

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013

    PETUNJUK TEKNIS

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013

    PETUNJUKTEKNIS

    362.11Indp

    Kementerian Kesehatan Republik IndonesiaTahun 2013

  • 362.11

    Ind

    p

    Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

    Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat

    Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak

    Petunjuk teknis bantuan operasional kesehatantahun 2013, -- Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2012

    ISBN 978-602-235-244-0

    1. Judul I. COMMUNITY HEALTH SERVICES

    II. HEALTH PLANNING

  • Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    i

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Juknis BOK) tahun 2013. Buku ini disusun sebagai acuan bagi pengelola BOK di Puskesmas, Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan dana BOK tahun 2013.

    Buku Juknis BOK tahun 2013 merupakan penyempurnaan dari Juknis BOK tahun 2012 dan di dalamnya terdapat perubahan kebijakan yang sangat penting. Bila tahun sebelumnya BOK difokuskan pada 6 upaya kesehatan promotif preventif meliputi KIA-KB, Imunisasi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit; maka pada tahun 2013 BOK difokuskan untuk pencapaian MDGs Bidang Kesehatan melalui berbagai kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif yang berdaya ungkit tinggi pada tujuan nomor 1, 4, 5, 6 dan 7, sehingga diharapkan akan tercapai pada tahun 2015.

    Penyempurnaan lain adalah penyederhanaan dan penjelasan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan kondisi daerah yang sangat beragam dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Pada tahun 2013, dana BOK disalurkan untuk 9.419 Puskesmas yang tercatat di Kementerian Kesehatan pada tanggal 1 Juli 2012, sehingga belum dapat mengakomodasi pertumbuhan jumlah Puskesmas yang semakin meningkat. Khusus tahun 2013, alokasi BOK untuk Puskesmas khususnya 101 Puskesmas yang berada di perbatasan dengan negara tetangga dan pulau-pulau terluar mendapat tambahan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/Puskesmas/tahun, sehingga Puskesmas sebagai beranda terdepan pelayanan kepada masyarakat dapat setara atau lebih baik.

    Beberapa perubahan lain dalam penyelenggaraan BOK tahun

  • ii

    Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    2013, yaitu: 1) Penetapan porsi minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas untuk upaya kesehatan prioritas dalam rangka pencapaian MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7; 2) Maksimal sebesar 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas; 3) Dana BOK tahun 2013 tidak dapat dimanfaatkan untuk Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Puskesmas dan Jaringannya.

    Penyusunan Juknis ini telah melibatkan lintas program, lintas sektor terkait dan unsur Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai perwakilan 7 (tujuh) regional, sehingga diharapkan Juknis BOK 2013 betul-betul dapat dilaksanakan di Puskesmas seluruh Indonesia. Kami berterima kasih atas dukungan dan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari semua pihak dalam penyusunan dan penerbitan buku Juknis ini. Namun kami menyadari, sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan. Kami juga berharap apabila diperlukan kelengkapan Juknis BOK agar lebih operasional, daerah dapat mengembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan Juknis dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sekiranya ada masukan untuk perbaikan, kami terima untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

    Jakarta, 27 Desember 2012

    DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KIA

    Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS

  • Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    iii

    MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    SAMBUTANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK diluncurkan Kementerian Kesehatan tahun 2010 untuk mendukung kegiatan operasional Puskesmas, termasuk upaya kesehatan promotif-preventif, dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

    Upaya kesehatan promotif-preventif adalah pilar utama masyarakat sehat. Ada ungkapan mencegah lebih baik dari pada mengobati yang mengandung makna bahwa upaya meningkatkan dan memelihara kesehatan serta mencegah timbulnya masalah kesehatan atau penyakit jauh lebih mudah, lebih murah dan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, deteksi dini dan pengobatan segera harus diutamakan. Peran Puskesmas dan jaringannya didukung Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat sangat penting dalam menggerakkan masyarakat agar melakukan berbagai upaya pencegahan.

    Pada tahun 2013, BOK akan tetap didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Indonesia yang berjumlah 9.419, dengan beberapa penyempurnaan atau perubahan pada petunjuk teknisnya. Fokus kegiatan BOK tahun 2013 adalah mendukung pencapaian Millennium

  • iv

    Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    Development Goals atau MDGs bidang kesehatan, yaitu MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.

    Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung penyiapan dan penerbitan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2013 ini. Dengan harapan, agar pelaksanaan dan pemanfaatan BOK di lapangan akan lebih mudah dan lebih lancar, sehingga penyerapan meningkat dan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu juga meningkat.

    Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat dan semoga upaya kita mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan selalu diberkati dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.

    Jakarta, 28 Desember 2012MENTERI KESEHATAN RI

    dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH

  • Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    v

    MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 59 TAHUN 2012

    TENTANG

    PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif untuk mendukung tercapainya target MDGs perlu menetapkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya;

    b. bahwa Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan mekanisme penyaluran bantuan;

  • vi

    Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

  • Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    vii

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

    6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

    7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

    8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

    11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

  • viii

    Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan