Blud Bejo Mulyono

5/20/2018 Blud Bejo Mulyono

1/5

S E L A S A , 1 5 S E P T E M B E R 2 0 0 9

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,Ir. Bejo Mulyono. MMLPemerhati Keuangan Daerah

[email protected]

Tulisan ini dibuat karena penulis tergelitik adanya berita pada harian Seputar Indonesia (SINDO) tanggal31 Januari 2009, dengan judul Tarif RSUD Denpasar naik 200%. RSUD Denpasar menaikkan tarifsampai sebesar itu karena konsekuensi dari kebijakan Departemen Kesehatan yang menerapkan statusBadan Layanan Umum Daerah bagi RSUD Wangaya. Mencermati dari berita tersebut mungkin perludipahami apa itu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)?I. Latar Belakang.Pertama-tama mungkin perlu diketahui latar belakang pemerintah mengeluarkan peraturan tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Daerah) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hal inidisebabkan kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara Negara dewasa ini dirasa belummemuaskan masyarakat, contohnya, (1) dalam memberikan pelayanan tidak cepat namun terjadi

prosedur yang berbelit-belit (kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?, bukannya kalau bisadipermudah mengapa dipersulit?); (2) adanya diskriminasi pelayanan, kalau masyarakat yang

bersangkutan mempunyai jabatan atau uang, akan cepat dilayani, akan tetapi kalau masyarakat biasa(miskin) entar dulu; (3) biaya tidak transparan, katanya gratis tetapi kenyataan di lapangan masih harus

bayar, membayarnyapun tidak ada standarnya; (4) adanya budaya kerja aparatur yang belum baik, hal inidisebabkan adanya anggapan bahwa kalau sudah jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kerja tidak kerjagajinya sama; (5) waktu penyelesaian pemberian pelayanan yang tidak jelas, katanya kalau mengurusKTP dapat selesai dua hari, kenyatan di lapangan bisa sampai dua minggu; (6) banyaknya praktekpungutan liar, ini yang sampai saat ini masih susah di tanggulangi, alasannya klasik gaji kurang, yangmenjadi pertanyyan apa iya gaji kurang? Apakah bisa dijamin remunerasinya tinggi pungli tidak ada?Kondisi tersebut memberikan citra negative terhadap penyelenggara pelayanan di mata masyarakat.Sehingga akan berdampak pada rendahnya daya saing bangsa dan juga pertumbuhan ekonomi nasional,kenapa? Karena investor tidak mau lagi menanamkan modalnya di Indonesia, belum-belum sudah

dipalak sehingga mengakibatkan biaya tinggi. Akibatnya banyak yang lari ke Negara lain seperti Vietnam,Singapura dan lain-lainnya.Seperti kita ketahui, ada tiga jenis lembaga di pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepadamasyarakat. (1) Public goods, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang operasionalnya seluruhnya dengan APBD, sifatnya tidak mencari keuntungan (non profit);(2) Quasi Public Goods, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dansebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (notfor profit); dan (3) Private Goods, yaitu lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnyaseluruhnya berasal dari hasil jasa layanan (seperti BUMD, Perusahaan daerah) dan bersifat mencarikeuntungan (profit oriented). Konsep pendanaan ke depan bagi perangkat daerah yang bersifat quasipublic goods, adalah lembaga tersebut diberi kemudahan dalam pengelolaan keuangannya, khususnya

yang berasal dari jasa layanan, dengan konsekuensi lambat laun pendanaan yang bersumber dari APBDpresentasenya semakin dikurangi. Sehingga diharapkan dikemudian hari bisa mandiri. Alokasi anggaran

berasal dari APBD yang selama ini dipergunakan untuk membiayai perangkat daerah tersebut dialihkanuntuk membiayai perangkat daerah yang bersifat public goods, misal untuk pembangunan sekolahan,menambah kesejahteraan guru (kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa), membangun jalan,irigasi (kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat). Sehingga ke depan APBD hanyafokus untuk digunakan pada pelayanan masyarakat yang bersifat public goods.Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menerapkanPola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada perangkat daerah yangsecara operasional memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Sekarang yang menjadipertanyaan, kenapa dengan BLUD?Esensi dari BLUD adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam
http://blud-mulyono.blogspot.com/2009/09/badan-layanan-umum-daerah.htmlhttp://blud-mulyono.blogspot.com/2009/09/badan-layanan-umum-daerah.html


2/5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas. Makna dari pengertian ini adalah: (1) BLUD merupakan perangkat daerah, mempunyaipengertian bahwa BLUD asetnya merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan; (2) Perangkat daerah

yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah SKPD (sebagai Pengguna Anggaran)atau Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran); (3) Memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan, mempunyai pengertian bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberi pelayanan langsungkepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan (4) Kegiatannya didasarkan padaprinsip efisiensi dan produktivitas, mempunyai arti bahwa BLUD dterapkan dalam rangka efisiensianggaran dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa BLUD masuk dalam perangkat pemerintah daerah yang bersifat quasi public goods.Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan bahwa BLUD merupakanPola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas,

yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dari pengertian tersebut, SKPD atau Unit Kerja dapat disebut BLUD kalau SKPD atau Unit Kerja sudahmenerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Hal ini untuk menepis adanya pemahaman

bahwa BLUD merupakan suatu kelembagaan, padahal hanya merupakan Pola Pengelolaan Keuangansaja. Untuk itu, kalau mau menerapkan PPK-BLUD lembaganya harus ada terlebih dahulu. Pengaturankelembagaan di daerah dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan mempedomaniPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.II. Persyaratan Menerapkan PPK-BLUD.Dalam Permendagri tersebut juga disebutkan bahwa untuk menerapkan PPK-BLUD harus memenuhi

beberapa persyaratan. Pemerintah Daerah harus selektif dan obyektif dalam menetapkan SKPD atau UnitKerja untuk menerapkan PPK-BLUD. Sehingga tidak semua SKPD atau Unit Kerja yang memberikanpelayanan pada masyarakat dapat menerapkan PPK-BLUD. Persyaratan untuk menerapkan PPK-BLUD,meliputi: (1) substantif; (2) teknis; dan (3) administratif.

Persyaratan substantif dipenuhi kalau SKPD atau Unit Kerja tersebut menurut tugas dan fungsinyamemberi pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bentuk (a) penyediaan barang dan jasa, sepertipenyediaan layanan dalam bidang kesehatan (Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, dan Laboratorium),pendidikan (sekolahan, pendidikan dan pelatihan), transportasi (terminal, jasa penyeberangan, jasatransportasi), pariwisata (pengelolaan wisata daerah), perdagangan (pasar tradisional), kebersihan(pengelolaan sampah, limbah), penyediaan bibit/pupuk, dan lain-lainnya; (b) pengelolaan

wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum,seperti pengelolaan kawasan ekonomi di suatu wilayah; (c) pengelolaan dana khusus dalam rangkameningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelolaan dana bergulir,pengelolaan dana perumahan.Persyaratan teknis terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja tersebut kinerja pelayanan di bidang tugasdan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD, serta kinerja keuangannyasehat.Persyaratan administratif, apabila SKPD atau Unit kerja menyampaikan dokumen persyaratan, yang

meliputi (1) surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, danmanfaat bagi masyarakat; (2) pola tata kelola; (3) rencana strategis bisnis; (4) standar pelayananminimal; (5) laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan (6) laporan auditterakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.Dari ketiga persyaratan tersebut, persyaratan administratif yang sangat menentukan dapat tidaknyaSKPD atau Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD. Hal ini disebabkan dari dokumen administratif tersebutakan dinilai oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang anggotanya paling sedikit terdiridari: (1) Sekretaris Daerah, sebagai ketua merangkap anggota; (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD), sebagai sekretaris merangkap anggota; (3) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,sebagai anggota; (4) Inspektorat Daerah, sebagai anggota; (5) Tenaga ahli (kalau diperlukan) sebagai


3/5

anggota. Dari tim penilai ini dikeluarkan rekomendasi kepada Kepala Daerah, layak tidaknya usulanSKPD atau Unit Kerja tersebut untuk menerapkan PPK-BLUD. Untuk itu, tim penilai harus betul-betulmemahami konsepsi BLUD. Kalau tidak paham, penerapan BLUD hanya sekedar ganti nama belaka dantidak akan tercapai tujuan BLUD. Untuk itu, dalam memudahkan tim penilai dalam menilai dokumenadministratif, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 900/2759/SJ tanggal 10September 2008 perihal Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD. Setelah Kepala Daerah menerimahasil penilaian dari tim penilai, Kepala Daerah memutuskan menerima atau menolak usulan SKPD atauUnit Kerja untuk menerapkan PPK-BLUD. Kalau usulan diterima, penetapan penerapkan PPK-BLUD dengan Keputusan Kepala Daerah (tidak dengan Peraturan Kepala Daerah atauPeraturan Daerah). Penetapannya dengan Status BLUD Penuh atau BLUD Bertahap, yangmembedakan dari status BLUD tersebut adalah dalam pemberian fleksibilitasnya. Untuk BLUD denganstatus penuh, diberikan seluruh fleksibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeritersebut. Sedangkan BLUD Bertahap, diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan

jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusanstandar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan serta tidak diberikan fleksibilitas dalamhal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.III. Fleksibilitas BLUDSKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam Pola PengelolaanKeuangannya, antara lain:1. Pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan dapat digunakan langsung untuk membiayai

kegiatannya, sehingga tidak masuk kas daerah terlebih dahulu. Hal ini sangat terasa pada Rumah SakitDaerah, kalau Rumah Sakit Daerah tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, pendapatanharus disetor ke Kas Daerah (tidak boleh digunakan langsung). Kita mungkin perlu merenung, apa yangakan terjadi kalau sebuah RSD memerlukan obat bagi pasiennya dengan sangat segera, sementara obat diRSD tersebut sudah tidak mencukupi atau mungkin sudah tidak ada. Kalau RSD tersebut belummenerapkan PPK-BLUD maka pencairan dananya harus melalui mekanisme dalam APBD sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah. Berapa waktu yang harus diperlukan sampai tersedianya obat-obatan tersebut? Bisa jadipasiennya tidak tertolong jiwanya. Selain itu, penerimaan yang bersumber dari APBD atau APBN dapatdiberlakukan sebagai pendapatan BLUD, hal ini mempunyai makna bahwa BLUD yang telah memberi

jasa layanan pada masyarakat, namun pemerintah (melalui APBN) atau pemerintah daerah (melaluiAPBD) yang membayar untuk jasa layanan tersebut. Dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah

membeli jasa layanan yang telah diberikan oleh BLUD. Sehingga APBN atau APBD tersebut dapatdiberlakukan sebagai pendapatan BLUD.2. Dalam pelaksanaan belanja (biaya), BLUD boleh melampaui pagu yang telah ditetapkan (flexsible

budget) sepanjang pendapatan atau belanjanya bertambah atau berkurang. Sementara kalau SKPD biasatidak boleh melampaui anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).3. BLUD boleh melakukan utang/piutang, investasi, dan kerjasama. Utang atau pinjaman dan investasi

jangka panjang harus dengan persetujuan Kepala Daerah. Sementara kalau SKPD biasa tidak bolehmelakukan utang/piutang, investasi dan kerjasama, yang diperbolehkan adalah Pemerintah Daerah.4. Pengadaan barang dan jasa untuk pendapatan yang berasal selain dari APBD atau APBN boleh tidakdengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah atau perubahannya. Makna dari pemberian fleksibilitas dalam pengadaan

barang dan jasa dimaksud, adalah untuk mempercepat pelayanan yang diberikan. Namun tetap denganprinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yangsehat.

5. Pengelolaan barang, BLUD boleh menghapus aset tidak tetap. Sebagai contoh, RSD yang telahmenerapkan BLUD, boleh menghapus aset-aset yang sudah tidak produktif atau sudah tidak efisien lagi.Seperti tempat tidur pasien yang sudah reyot, dari pada memenuhi ruangan/gudang lebih baik dijual.Hasil dari penjualan aset tersebut merupakan pendapatan BLUD.6. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD, boleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS. Pegawai NonPNS diperlukan sepanjang BLUD yang bersangkutan sangat membutuhkan dan dalam rangkapeningkatan pelayan. Kriteria pengelola dan pegawai BLUD baik PNS maupun Non PNS harus yang

betul-betul profesional, jangan sampai pegawai yang ada di BLUD karena titipan dari para pejabat yangberpengaruh di daerah tersebut. Pemimpin BLUD harus mempunyai komitmen dan berani menolakkalau memang tidak masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan. Perlu disadari, bahwa setiap tahun


4/5

antara pemimpin BLUD dengan kepala daerah menandatangani perjanjian kinerja (contractualperformance agreement). Apa makna dari perjanjian kinerja dimaksud? Kepala daerah menugaskanpemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai

yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD. Apa sanksi kalau kinerjanya tidaktercapai? Pemimpin BLUD bisa dicopot dari jabatannya. Untuk itu, pengelola dan pegawai BLUD harus

yang benar-benar profesional, karena jabatan taruhannya. Sehingga jadi pemimpin BLUD, seperti dudukdi kursi panas, setiap tahun bisa dilengserkan.7. BLUD boleh mengangkat Dewan Pengawas, sepanjang asset maupun omsetnya memenuhi persyaratansebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk saat ini diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. Dalam PeraturanMenteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa Dewan Pengawas dapat berjumlah 3(tiga) orang kalaunilai asetnya sebesar 75 (tujuh puluh lima) miliar rupiah sampai dengan 200 (dua ratus) miliar rupiah,atau nilai omsetnya antara 15 (lima belas) miliar sampai dengan 30 (tiga puluh) miliar rupiah setahun.Sementara itu, Dewan Pengawas dapat berjumlah antara 3 (tiga) atau 5 (lima) orang kalau nilai asetnyadiatas 200 (dua ratus) miliar rupiah atau nilai omsetnya di atas 30 milai rupiah setahun. Lalu siapa yang

berhak jadi Dewan Pengawas? Untuk BLUD-SKPD adalah Sekretaris Daerah, Pejabat PengelolaKeuangan Daerah dan Tenaga Ahli. Sedangkan BLUD Unit Kerja, terdiri dari Kepala SKPD induk, PejabatPengelola Keuangan Daerah, dan Tenaga Ahli. Bolehkah Kepala Daerah menjadi Dewan Pengawas?

jawabannya tidak. Karena dilihat dari tugas Dewan Pengawas salah satunya adalah melaporkan kepadaKepala Daerah tentang kinerja BLUD. Kalau Kepala Daerah menjadi Dewan Pengawas, maka Kepala

Daerah tersebut melaporkan kepada dirinya sendiri, bisa diistilahkan jeruk makan jeruk.8. Remunerasi pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUDdapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yangdiperlukan. Sehingga tidak lagi pengaturannya seperti PNS, kalau golongan dan masa kerja sama, gaji

yang diterima setiap bulan akan sama. Namun kalau sudah jadi BLUD besaran remunerasi dapat dihitungberdasarkan indikator penilaian antara lain: (1) pengalaman dan masa kerja (basic index); (2)ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index); (3) resiko kerja (risk index); (4) tingkatkegawatdaruratan (emergency index); (5) jabatan yang disandang (position index); dan (6) hasil/capaiankinerja (performance index).9. Penetapan tarif BLUD, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (bukan dengan Peraturan KepalaDaerah). Kenapa? Karena untuk mempercepat proses penetapan dan efisiensi biaya. Namun demikian,penetapan tarif harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat,serta kompetisi yang sehat. Selain itu, dalam penetapan tarif, Kepala Daerah dapat membentuk tim untuk

mengkaji kelayakan besaran tarif yang akan ditetapkan, yaitu dengan melibatkan pembina teknis,pembina keuangan, unsur perguruan tinggi dan lembaga profesi. Penetapan tarif pada BLUD mestinyaberdasarkan unit cost. Untuk kasus RSUD Wangaya Denpasar yang besaran tarif untuk kelas III sebesarRp.33.000, yang sebelumnya Rp.11.000,- supaya tidak memberatkan masyarakat mestinya masih adasubsidi dari APBD. Untuk itu, kalau besaran tarif sebesar Rp.33.000,- tersebut sudah berdasarkanperhitungan unit cost, namun kalau pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai komitmen untukmembantu masyarakat golongan bawah, maka yang dibebankan kepada masyarakat tidak harus sebesarangka tersebut, misalnya Rp.20.000, maka sisanya sebesar Rp. 13.000,- dibayar oleh pemerintah daerahkepada RSUD Wangaya sebagai pendapat RSUD tersebut. Namun juga perlu diingat bahwa nilai uangsebesar Rp.11.000,- saat ini sampai di mana? Namun demikian, masyarakat hendaknya juga berfikirrealistik, kalau pasien dirawat inap harus makan tiga kali sehari? Apakah cukup Rp.11.000,- tersebut?Bisa-bisa pasien sudah sehat tidak mau pulang karena makannya lebih terjamin. Demikian juga yangharus disadari oleh masyarakat yang mampu (golongan menengah-atas), jangan sampai kalau sakit jadimiskin (sadikin). Untuk itu, perlu dipahami oleh jajaran pemerintah daerah, bahwa SKPD atau Unit Kerja

yang sudah menerapkan PPK-BLUD, kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini APBD masih tetapdiperlukan dalam meningkatkan pelayanannya. Karena pendapatan BLUD itu minimal sama dengan

belanja/biayanya.10. Dalam menyusun Laporan Keuangan, BLUD merupakan perangkat daerah yang tidak dipisahkan.Untuk itu laporan keuangan BLUD merupakan bagian dari laporan keuangan SKPD atau PemerintahDaerah. BLUD akuntansinya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan olehIkatan Akuntan Indonesia (IAI), sementara laporan Keuangan Pemerintah menggunakan Standar

Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka di sini perlu adanya konsolidasian dalam menyusunlaporan keuangan BLUD.


5/5

Dengan adanya kemudahan/fleksibilitas yang diberikan sebagaimana tersebut di atas, hendaknyamenerapkan PPK-BLUD jangan hanya mengejar fleksibilitas dimaksud. Namun harus disadari,menerapkan PPK-BLUD karena mempunyai kemauan untuk meningkatkan kinerja keuangan, kinerjamanfaat dan kinerja pelayanan. Dilain pihak, dalam implementasinya sampai saat ini masih ada keragu-raguan dari para pejabat di daerah tentang keberadaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2007 dimaksud, karena di dalam hirarki perundang-undangan Peraturan Menteri tidak termasukdi dalamnya. Sehingga sering muncul pertanyaan, masa Permendagri menabrak Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk itu,dapat kami jelaskan bahwa keberadaan Peraturan Menetri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tersebut adakarena amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,khususnya Pasal 150, dimana disebutkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan MenteriKeuangan. Untuk itu, keberadaan Peraturan Menetri Dalam Negeri tersebut sangat kuat. Oleh karenaitu, dalam membaca Peraturan Menetri Dalam Negeri tersebut hendaknya bersamaan dengan PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005, karena antara keduanya merupakan satu kesatuan.IV. Keberhasilan Implentasi Penerapan BLUD

Apa yang harus dipersiapkan daerah dalam menunjang keberhasilan implementasi BLUD?1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM, perubahan pola pikir (maindset), semangat kewirausahaan(enterpreneurship) bagi stakeholder terkait mulai dari kepala daerah, sekretaris daerah, PPKD, KepalaBAPPEDA, Inspektur Daerah dan pejabat pengelola BLUD.

2. Perlunya penyiapan regulasi dan instrumen pendukung sebagai penjabaran dari ketentuan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 untuk digunakan sebagai pedoman operasionalimplementasi PPK-BLUD, antara lain penetapan Tim Penilai, Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terkait dengan fleksibilitas yang diberikan.3. Perlu adanya pemahaman tentang konsepsi mengenai Rencana Strategis (RENSTRA) Bisnis, RencanaBisnis dan Anggaran (RBA), Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Standar Akuntansi Keuangan(SAK), konsolidasian RBA dan laporan keuangan dengan APBD.

V. Kesimpulan1. Menerapkan PPK-BLUD harus selektif dan obyektif oleh Pemerintah Daerah, tidak semua SKPD atauUnit Kerja yang memberi pelayanan pada masyarakat dapat menerapkan PPK-BLUD, harus dilihatkesiapan SDM-nya dan perangkat pendukungnya;2. Penerapan PPK-BLUD jangan hanya mengejar fleksibilitas yang diberikan, tetapi dalam rangkapeningkatan kinerja pelayanan, kinerja manfaat, dan kinerja keuangan;

3. BLUD merupakan quasi public goods, sehingga peran APBD masih tetap diperlukan dalampeningkatan pelayanan; dan4. Untuk keberhasilan implementasi BLUD, perlunya peningkatan kapasitas SDM, perubahan pola pikir(maindset), semangat kewirausahaan (enterpreneurship) bagi stakeholder terkait, penyiapan peraturanpendukung, serta pemahaman tentang konsepsi BLUD.

Documents

Blud Bejo Mulyono