1

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

BIODATA

1. Nama : Drs. Indra Baskoro, M.Si

2. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 September 1960

3. Nip : 19600925 198503 1 001

4. Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

5. Jabatan : Sekretaris Ditjen Kesbangpol selaku Plt. Dirjen Kesbangpol

Kemendagri

6. Agama : Islam

7. RIWAYAT JABATAN

a) Plt. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri;

b) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri;

c) Direktur Pendapatan Daerah & Investasi pada Ditjen Keuda;

d) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan pada Ditjen Keuda;

e) Direktur Administrasi Pendapatan & Investasi Daerah pada Ditjen Bina Administrasi

Keuda;

f) Asisten Deputi, Menteri Negara Kawasan Timur Indonesia (KTI).

8. RIWAYAT PENDIDKAN

a) Pendidikan Umum

Magister / Master (S2) Ilmu Administrasi Negara

Sarjana (S1) Keuangan Negara

b) Diklat Penjenjangan/Struktural

PPRA LEMHANNAS XLVII Tahun 2012

Diklatpim Tk. II Angkatan XXII Tahun 2008

2

NEGARA INDONESIA NEGARA

KEPULAUAN membentang dari Sabang

(Aceh, Pulau Sumatera)

sampai Merauke (Papua),

terdiri lebih dari 17.000

pulau.

Letak geografisnya di antara

dua benua (Asia dan

Australia) dan dua Samudera

(Hindia/Indonesia dan

Pasifik). Negeri yang dilalui

garis Kathulistiwa

berpenduduk sekitar 230 juta

jiwa lebih. Indonesia

merupakan Negara yang

Multi Kultural dan Multi

religius.

Keanekaragaman

PENDAHULUAN

PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN

Keanekaragaman Suku, Agama, Budaya, Ras

Ketahanan Nasional yang

Tangguh

Dikelola dengan baik Tidak dikelola

Sumber Konflik

3

KONDISI EKSISTING SAAT INI

Antara lain:

Masih lemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan

Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara yang berimplikasi pada

merosotnya nilai-nilai karakter kebangsaan;

Melebarnya kesenjangan sosial ekonomi;

Ketimpangan antarwilayah, dan perebutan sumber daya alam,

Menguatnya sentimen primordial (adat, kesukuan, kedaerahan)

Berkembangnya politik identitas;

Masih lemahnya penghayatan, pengamalan, dan pemahaman

ajaran agama;

Munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan

moralitas dan etika;

Kurangnya keteladanan dalam berprilaku;

Belum optimalnya penegakan hukum;

Keterbatasan kemampuan budaya lokal merespon pengaruh

negatif budaya luar.

PERBANDINGAN PERISTIWA KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN PENGELOMPOKAN ISU/POLA KONFLIK DI TAHUN 2013, 2014, DAN 2015 (s.d APRIL)

Berdasarkan pengelompokan isu/pola konflik sosial di tahun 2013, 2014 dan 2015 (medio kuartal Januari s/d April) diantaranya sbb: Tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik ORMAS 6 kasus, sengketa lahan 11 kasus, serta ekses politik 9 kasus. Sedangkan di tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, kesenjangan sosial nol (tidak ada), konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik ORMAS 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, ekses konflik politik 4 kasus. Terakhir ditahun 2015 (Medio Kuartal/ Jan s/d April) total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, isu SARA, kesenjangan sosial dan konflik pada institusi pendidikan nol (tidak ada), konflik ORMAS 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena ekses politik berjumlah 2 kasus.

4

TUGAS PEMDA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS

PASAL 65 AYAT (1) HURUF b, DAN PASAL 67 HURUF a MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

PASAL 225 AYAT (1) HURUF c, BAHWA CAMAT MEMPUNYAI TUGAS SALAH SATUNYA MENGOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

PEMELIHARAAN TIBUM DAN TRAMMAS (UU NO. 23/2014 TTG PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9/2015)

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (UU NO. 23/2014 TTG PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9/2015)

PASAL 25 (1) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN

PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

b. PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA; c. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA

MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL;

d. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. e. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTARINSTANSI PEMERINTAHAN YANG ADA DI WILAYAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN, POTENSI SERTA KEANEKARAGAMAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

f. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA; DAN g. PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK

DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL.

UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

FORKOPIMDA PROVINSI

FORKOPIMDA KAB/KOTA

FORKOPIM DI KECAMATAN

PASAL 26

5

UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KEBIJAKAN

YANG

DILAKUKAN

PP 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PERMENDAGRI 42 TAHUN 2015

TENTANG PELAKS KOORDINASI PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

KEBIJAKAN PEMERINTAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

INSTRUKSI PRESIDEN NO . 2 THN 2013

INSTRUKSI PRESIDEN NO . 1 THN 2014

Berakhir Pada Tahun 2014

Pengganti

INPRES NO . 1 THN 2014

Pedoman Penanganan

Konflik Sosial Tahun 2015.. Dst.

(Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)

RUANG LINGKUP PENANGANAN

KONFLIK

PENCEGAHAN KONFLIK

PENGHENTIAN KONFLIK

PEMULIHAN PASCA KONFLIK

Konflik Bersumber Dari :

Permasalahan yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya;

Perseteruan antar umat Beragama dan/atau inter umat Beragama, antar suku,

dan antar etnis;

Sengketa Batas Wilayah Desa, Kabupaten/Kota, Dan/Atau Provinsi;

Sengketa Sumber Daya Alam Antar Masyarakat Dan/Atau Antarmasyarakat

Dengan Pelaku Usaha; Atau

Distribusi Sumber Daya Alam Yang Tidak Seimbang Dalam Masyarakat.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012, PP NOMOR 2 TAHUN 2015 DAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

6

PERMENDAGRI TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PSL 97 PP NO 2/2015 TTG PERATURAN

PELAKS UU NO 7/2012 TTG PKS

PERMENDAGRI NO.

42/2015 TTG PELAKS

KOORDINASI PKS

TINGKATKAN EFEKTIFITAS,

KETERPADUAN, DAN SINERGI

DLM PENCEGAHAN,

PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN

PASCAKONFLIK MELALUI SISTEM

KOORDINASI YANG TERPADU DI

TINGKAT NASIONAL, PROVINSI,

KAB/KOTA

KOORDINASI PENCEGAHAN

KONFLIK

KOORDINASI PENGHENTIAN

KONFLIK

KOORDINASI PEMULIHAN

PASCAKONFLIK

UU NO 7/2012 TTG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

RUANG LINGKUP

TDK TERMASUK PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DAN PENANGANAN STATUS KEADAAN NASIONAL

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

KEWENANGAN

MENTERI

GUB

BUP/

WALKOT

NASIONAL

PROV

KAB/

KOTA

PELAKS PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN

KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK

TINGKAT NASIONAL

TINGKAT PROV

TINGKAT KAB/KOTA

TERKOORDINASI

SINKRONISASI

HARMONISASI

INTEGRASI KEBIJAKAN

RENCANA AKSI TERPADU

TINGKAT

NASIONAL

TINGKAT

PROV

TINGKAT

KAB/KOTA

PASAL 3 1. Menteri berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik secara nasional.

2. Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Provinsi.

3. Bupati/Walikota berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten/Kota.

PASAL 10 1. Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas;

1.Tim terpadu tingkat nasional; 2.Tim terpadu tingkat provinsi;dan 3.Tim terpadu tingkat kabupaten/kota.

OPERASIONALISASI PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015

TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGAN KONFLIK SOSIAL

7

ANGGOTA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015

TIM TERPADU

PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

TINGKAT NASIONAL

A. MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TINGKAT NAS/PROV/KAB/KOTA B. MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, DAN MENGAWASI PENANGANAN

KONFLIK SCR NASIONAL, SKALA PROV, DAN SKALA KAB/KOTA

C. MEMBERIKAN INFO KEPADA PUBLIK TTG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA

PENANGANANNYA

D. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI;

E. MERESPON DGN CEPAT DAN MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI

DLM MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK;

F. MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG MELIPUTI,

REKONSILIASI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.

TINGKAT PROV TINGKAT KAB/KOTA

PENGARAH : 1. MENKO POLHUKAM

2. MENKO PMK

3. MENKO PEREKONOMIAN

4. MENKO KEMARITIMAN

KETUA : MENTERI DALAM NEGERI

WAKIL KETUA I : KAPOLRI

WAKIL KETUA II : PANGLIMA TNI

WAKIL KETUA III : JAKSA AGUNG

WAKIL KETUA IV : MENTERI SOSIAL

WAKIL KETUA V : MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

WAKIL KETUA VI : MENTERI KESEHATAN

WAKIL KETUA VII : MENTERI KEUANGAN

WAKIL KETUA VIII : MENTERI PPN/BAPPENAS

WAKIL KETUA IX : KEPALA BIN

SEKRETARIS : DIRJEN POLITIK DAN

PEMERINTAHAN UMUM

WKL SEKRE I : KABAHARKAM POLRI

WAKIL SEKRE II : KASUM TNI

WAKIL SEKRE III : JAM INTEL KEJAKSAAN RI

WAKIL SEKRE IV : DIRJEN PERLINDUNGAN

DAN JAMINAN SOSIAL,KEMSOS

WAKIL SEKRE V : DIRJEN PD KEMENDIKBUD

WAKIL SEKRE VI : DIRJEN PD KEMENKES

WAKIL SEKRE VII : DEPUTI BAPPENAS

WAKIL SEKRE VIII : DEPUTI II BIN

ANGGOTA : UNSUR PEJABAT K/L

TERKAIT SESUAI

KEBUTUHAN.

KETUA ; GUBERNUR

WAKIL KETUA I : SEKDA PROVINSI

WAKIL KETUA II : KAPOLDA

WAKIL KETUA III : PANGDAM/DANREM/KEPALA

SATUAN TNI WIL SETEMPAT.

WAKIL KETUA IV : KAJATI

WAKIL KETUA V : KABINDA

SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL PROV

WKL SEKRE I : KA BIRO OPS POLDA

WKL SEKRE II : ASOPS KODAM/KASREM

WAKIL SEKRE III : ASINTEL KEJATI

ANGGOTA : PEJABAT SKPD PROV

DAN/ATAU INSTANSI

VERTIKAL LAIN SESUAI

KEBUTUHAN

KETUA : BUP/WALKOT

WAKIL KETUA I : SEKDA KAB/KOTA

WAKIL KETUA II : KAPOLRES/TA/BES

WAKIL KETUA III : DANDIM/KEPALA SATUAN TNI

WIL SETEMPAT

WAKIL KETUA IV : KAJARI

SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL

KAB/KOTA

WKL SEKRE I : KABAG OPS

POLRES/TA/TABES

WKL SEKRE II : KASI OPS KODIM

WKL SEKRE III : KASI INTEL KEJARI

ANGGOTA : PEJABAT SKPD KAB/KOTA

DAN/ATAU INSTANSI

VERTIKAL TERKAIT SESUAI

KEBUTUHAN

SEKRETARIAT

TIM TERPADU

SEKRETARIAT

TIM TERPADU SEKRETARIAT

TIM TERPADU

TUGAS

RENCANA AKSI TERPADU

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DILAKUKAN SETIAP TAHUN

KEGIATAN

PENCEGAHAN KONFLIK

PENGHENTIAN KONFLIK

PEMULIHAN PASCA

KONFLIK

RENCANA AKSI PENANGGUNG

JAWAB

INSTANSI

TERKAIT

KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILAN

(B04, B08, B12)

CAPAIAN (%) KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

A. PENCEGAHAN KONFLIK

B. PENGHENTIAN KONFLIK

C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK

D. RENCANA AKSI LAINNYA

FORMAT RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

8

BENTUK KEGIATAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KONFLIK

PASAL 3, PP NO.2/2015 TTG PERATURAN PELAKS UU 7/2012

PENGUATAN KERUKUNAN

UMAT BERAGAMA

PENINGKATAN FORUM

KERUKUNAN MASY

PENINGKATAN KESADARAN

HUKUM

PENDDKAN BELA NEGARA DAN WASBANG

SOSIALIASI PERUUAN

DIKLAT PERDAMAIAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGA

RAAN

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

PENELITIAN DAN PEMETAAN WIL

POTENSI KONFLIK

PENGAUATAN KELEMBAGAAN

DLM RGK SISTEM PERINGATAN

DINI

PEMBINAAN KEWILAYAHAN

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENANAMAN

NILAI2 INTEGRASI KEBANGSAAN

PENGUATAN/ PENGEMBANGAN

KAPASITAS

PENGENTASAN KEMISKINAN

DESA BERKETAHANAN

SOSIAL

PENGUATAN AKSES

KEARIFAN LOKAL

PENGUATAN KESERASIAN

SOSIAL

BENTUK KEGIATAN LAIN

SESUAI DGN KETENTUAN

PERUUAN

PELAPORAN PELAKS GIAT

RENCANA AKSI TERPADU

MENTERI

GUBERNUR

BUP/WALKOT

PRESIDEN

MENTERI

MENTERI

MELALUI GUB

PUSAT

PROVINSI

KAB/KOTA

MONITORING DAN EVALUASI PELAKS GIAT

RENCANA AKSI TERPADU

MENTERI

GUBERNUR

NASIONAL

KAB/KOTA

HASIL EVALUASI DIJADIKAN BAHAN MASUKAN

PENYUSUNAN RA TERPADU BERIKUTNYA

PELAPORAN , MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA AKSI TERPADU

UTK MENGEFEKTIFKAN

PELAKS LAPOR DAN MONEV

GIAT RENCANA AKSI

TERPADU MENTERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

GUBERNUR

BUP/WALKOT

MEMBENTUK

DIKOORDINASIKAN DAN DIINTEGRASIKAN

MENYAMPAIKAN SELURUH KEGIATAN RENCANA

AKSI TERPADU DI DAERAH

9

TIMDU DPT MELIBATKAN

PERAN SERTA MASY

PERAN SERTA MASYARAKAT

MASYARAKAT

SEKRETARIS TIMDU

PKS

KPRMPKS

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KADER ATAU BENTUK

PENINGKATAN KOMPETENSI

LAINNYA

MEMBANTU TIMDU

PELAKS TUGAS

PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL TINGKAT NAS,

PROV, DAN KAB/KOTA.

DIKOORDINASIKAN

INDIVIDU POK MASY ORGANISASI/LEMBAGA

KEMASYARAKATAN BADAN USAHA

TOGA

TODAT

TOMAS

KADER PELOPOR

REVOLUSI MENTAL

PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

(KPRMPKS)

PRANATA ADAT

PRANATA SOSIAL

ORMAS

POKMASY TERKAIT PKS

FORUM LMBGA KEMASY TERKAIT

PKS

BDN HUKUM

TIDAK BDAN

HUKUM

NASIONAL

PROV

KAB/KOTA

KEC, DESA DAN KEL

MENINGKATKAN

KOMPETENSI

MENTERI, GUB,

BUP/WALKOT

SESUAI

TGKATANNYA

DLM HAL TELAH DITETAPKAN SKK,

PENDAYAGUNAAN ATAU PELIBATAN

PERAN SERTA MASY HARUS

MENDAPATKAN PERSETUJUAN/

PERTIMBANGAN KETUA TIMDU PKS

SESUAI TINGKATANNYA.

TUGAS :

DIKOORDINASIKAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENINGKATKAN PERAN SERTA

MASYARAKAT

FASILITASI

KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN

PENINGKATAN

KUALITAS SDM

NASIONAL

PROV

KAB/KOTA

DIBENTUK

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENDANAAN

PENDANAAN UTK PELAKS KOORDINASI PKS DI BEBANKAN

APBN APBD PROV/KAB/KOTA

PEMBINAAN PENGAWASAN

A. PEMBERIAN BIMBINGAN, SUPERVISI DAN

KONSULTASI PELAKS PKS;

B. DIKLAT BAGI APARAT DAN MASY TERKAIT PKS;

C. PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKS PKS; DAN

D. PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI

DAN/ATAU INOVASI DLM PKS.

MENTERI THDP PELAKS KOORDINASI PKS SECARA NASIONAL

GUB THDP PELAKS KOORDINASI PKS TGKT PROV

BUP/WALKOT THDP PELAKS KOORDINASI PKS TGKT KAB/KOTA

A. PENGAWASAN PELAKS TUGAS TIMDU;

B. PENGENDALIAN KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA

TIMDU DGN RENCANA AKSI TERPADU.

PEMBIAYAAN PELAKS GIAT

RENCANA AKSI TERPADU

YG MERUPAKAN TUGAS, FUNGSI

DAN WEWENANG INSTANSI

VERTIKAL PADA TINGKAT

PROV/KAB/KOTA

DIBEBANKAN

PD MASING2

INSTANSI

VERTIKAL

SUMBER LAINNYA YG

SAH DAN TDK

MENGIKAT

10

19

Cita2 &Tujuan

Nasional

Tercapai

(Alinea Ke

Empat

Pembukaan

UUD 1945

KETERTIBAN DAN

KETENTRAMAN

MASYARAKAT

KONDUSIF

Satu

Kesatuan

Sikap/

langkah

dan cara

pandang

Strategi

Geopolitik

7

Global

Regional

Peluang Ancaman

Suprastruktur

Pol,

Infrastruktur

Pol,

Substruktur

Pol. (Incl.

Ormas)

TANNAS

TANGGUH

GOTONG

ROYONG/

SINERGITAS /

PAGUYUBAN

1. Menghadirkan kembali Negara

untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga Negara.

2. Membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara

dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup

manusia dan masyarakat

Indonesia

6. Meningkatkan produktifitas rakyat

dan daya saing di pasar

internasional

7. Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi

domestik

8. Melakukan reformasi karakter

bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

Indonesia

9 Program Strategis

(NAWACITA)

KONSEPSI GEOPOLITIK GUNA PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL DAN KETAHANAN NASIONAL

1. Dimensi pembangunan manusia

dan masyarakat;

• Pembangunan Pendidikan

(KIP)

• Pembangunan Kesehatan (KIS)

• Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat (KKS)

• Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

• Pembangunan Mental Karakter

bangsa

2. Dimensi pembangunan sektor

unggulan dengan prioritas:

• Kedaulatan pangan.

• Kedaulatan energi dan

ketenagalistrikan.

• Kemaritiman dan kelautan.

• Pariwisata dan industri.

3. Dimensi pemerataan dan

kewilayahan prioritas

pembangunan di:

• Wilayah desa,

• Wilayah perbatasan

• Luar Jawa;

• Kawasan Timur.

Peng

ungkit

-UU

-PP

-Perpres

-Perda

-Perkada

3 Dimensi Pembangunan Nasional

REKOMENDASI

o PERLU ADANYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN

NASIONAL/DAERAH BAIK DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR

POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. YANG BERKORELASI LANGSUNG PADA

KONDUSIFITAS KETERTIBAN MASYARAKAT.

o PERLUNYA MELESTARIKAN PENERAPAN POLA PIKIR, POLA SIKAP, POLA

TINDAK BERLANDASKAN EMPAT KONSENSUS DASAR KEHIDUPAN

BERBANGSA DAN BERNEGARA (PANCASILA, UUD 1945, NKRI, BHINEKA

TUNGGAL IKA) DAN MENGAPLIKASIKAN FILOSOFI KEPEMIMPINAN ING

NGARSO SUNG TULODO (TELADAN), ING MADYO MANGUN KARSO (PEKERJA

KERAS/ULET), DAN TUT WURI HANDAYANI (MENDORONG SEMANGAT

MENGABDI) DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL (DPR/DPRD), INFRASTRUKTUR

POL (PEMERINTAH/PEMDA), DAN SUBSTRUKTUR POL. (MIS: TOGA, TODA,

TOMAS, MUI, Muhammadiyah, NU, FKUB, FPK, FKDM, PPWK , KELOMPOK

NELAYAN, PETANI, KADIN, HIPMI ,dll).

o DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL, KEPADA TIMDU PKS

TINGKAT PROV/KAB/KOTA UTK TERUS LAKSANAKAN RENCANA AKSI

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN LAPORKAN PELAKS RENCANA TSB SCR

PERIODIK KEPADA MENDAGRI MELALUI SISTEM INFORMASI PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL.

11

21

21 21

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA