9/22/2017

1

1. Permendagri 12/2006 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

2. Permendagri 11/2006 Jo Permendagri 16/2011 Tentang Kominda

Undanfg-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Permendagri No. 39 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Forum Persaudaraan Melanesia Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

2. PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tindak Lanjut UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

3. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

1. Permendagri No. 49 Tahun 2010 Tentang Pemantauan

Orang Asing Dan Ormas Asing

2. Permendgari No 50 Th 2010 Tentang Pemantauan Tenaga

Kerja Asing

3. Permendagri No 38 Tahun 2008 Tentang Penerimaan dan

Pemberian Bantuan Ormas dari dan kepada Pihak Asing

REGULASI

STRUKTUR

SUBDIT A

KEWASPAD

AAN DINI

DAN

KERJASAMA

INTELIJEN

SUBDIT C

FASILITASI

HUB ANTAR

LEMBAGA

PEMERINTA

H

SUBDIT E

PENGAWAS

AN ORANG

ASING DAN

LEMBAGA

ASING

SUBDIT D

PENANG

ANAN

KONFLIK

SUBDIT B

KEWASPAD

AAN

PERBATASA

N ANTAR

NEGARA

9/22/2017

2

PENGUATAN REGULASI BIDANG

KEWASPADAAN NASIONAL

PENGUATAN FORUM DAN TIM

TERPADU PKS

PENINGKATAN PEMANTAUAN OA – LA

& TKA SERTA PELAYANAN KEPADA

MASYARAKAT BIDANG KEWASPADAAN

NASIONAL

PENINGKATAN KAPASITAS CEGAH DINI

DAN DETEKSI DINI APARATUR PEMDA

ANTISIPASI DAN PEMETAAAN

KERAWANAN BIDANG KEWASPADAAN

NASIONAL

SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO

11/2006 Jo 16/2011

SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO

49 DAN 50/2010

SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO

64/2011

REVISI PERMENDAGRI NO.42/2015

• PENGUATAN FKDM

• PENGUATAN FORUM MELANESIA

• PENGUATAN TIMDU PKS KAB/KOTA

PENINGKATAN KAPASITAS KEMAMPUAN

INTELIJEN APARATUR KESBANGPOL MELALUI

PELATIHAN INTELIJEN

• PELAYANAN REKOMENDASI PENELITIAN

• PELAYANAN ADM ORANGASING

• PETA RAWAN KONFLIK

• ISU-ISU AKTUAL

• EVALUASI REN AKSI TIMDU PKS

• PEMETAAN PERMASALAHAN DI WIL

PERBATASAN

KEWASPADAAN

NASIONAL

NO SKALA PRIORITAS 2017 AMANAT RENCANA TINDAK

1. Penguatan forum-forum

bidang kewaspadaan yaitu

FKDM, dan Kominda.

o Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014

o Permendagri 12/2006 Tentang

Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat.

o Permendagri 11/2006 Jo

Permendagri 16/2011 Tentang

Kominda.

o Sinkronisasi pengaturan

antara FKDM dengan

Kominda melalui revisi

Permendagri 11/2006

dan Permendagri

12/2006 dengan

penguatan kemampuan

deteksi dini aparatur

pemerintah daerah

o Fasilitasi Kemendagri

dalam Pedoman

Penyusunan APBD

Tahun 2018 untuk dasar

percepatan

implementasi

penguatan forum-forum

bidang politik dan

pemerintahan umum.

9/22/2017

3

NO SKALA PRIORITAS 2017 AMANAT RENCANA TINDAK

2.

3.

4.

Percepatan pembentukan Tim

Terpadu Penanganan Konflik

Sosial serta sistem pelaporan

Rencana Aksi Penanganan

Konfik Sosial Provinsi dan

Kabupaten/Kota se Indonesia

Penguatan kemampuan

deteksi dini bagi aparat

kesbangpol pusat dan daerah

Pembentukan Forum

Persaudaraan Melanesia

Indonesia

o Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2012 Tentang Penanganan Konflik

Sosial.

o PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Tindak Lanjut UU No. 7 Tahun 2012

Tentang Penanganan Konflik Sosial.

o Permendagri Nomor 42 Tahun 2015

Tentang Pelaksanaan Koordinasi

Penanganan Konflik Sosial.

o Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 2006 Jo.

Permendagri 16 Tahun 2011

o Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Forum

Persaudaraan Masyarakat

Melanesia Indonesia

o Penerapan sistem aplikasi

dalam pelaporan

penanganan konflik sosial

melalui SI PKS Ditjen

Polpum.

o Evaluasi Rencana Aksi dari

daerah. (B.04, B.08, dan

B.12)

o Melaksanakan kegiatan

pengembangan kemampuan

deteksi dini bagi aparat

kesbangpol bekerjasama

dengan Intelijen Negara.

(BIN dan BAIS TNI)

o Forum Dialog

Persaudaranaan

Masyarakat Melanesia

Indonesia. ( di 5 Prov:

Papua, Papua Barat,

Maluku, Malukau Utara, dan

NTT)

Lanjutan...

PENGUATAN REGULASI

(PERMENDAGRI 16 THN 2011 TTG KOMINDA)

PENGUATAN PERAN KESBANGPOL DALAM MEWASPADAI ATHG

MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI INTELIJEN

MENINGKATKAN SDM APARAT KESBANGPOL DALAM KEMAMPUAN INTELIJEN

9/22/2017

4

NO TAHUN JENIS DIKLAT JUMLAH KET

1 2007

Dasar 42 BIN

Lanjutan 28

2 2008

Dasar 33 BIN

Lanjutan 61

3 2009

Dasar 201 BIN

Lanjutan 92

4 2010

Dasar 131 BIN

Lanjutan 41

5 2011 Dasar 87 BIN

6 2012

Dasar 94 BIN

Lanjutan 51

7 2013 Dasar 117 BIN

8 2014

Dasar 103 INTELSTRAT BAIS TNI

Dasar 72

9 2015

Dasar 112 INTELSTRAT BAIS TNI

Lanjutan 49 BIN

10 2016

Dasar 109 INTELSTRAT BAIS TNI

Pemantapan 116

J U M L A H 1539

REKAPITULASI PESERTA

DIKLAT INTELIJEN BAGI APARAT PUSAT DAN DAERAH

PENGUATAN REGULASI

(PERMENDAGRI 64 THN 2011

TTG REKOMENDASI PENELITIAN)

MEMEPERMUDAH PELAYNAN DGN MEMANGKAS PROSES TAHAPAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

MENERAPKAN SISTEM ONLINE DALAM PELAYANAN

MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM AKTIVITAS PENELITIAN DI LAPANGAN

9/22/2017

5

JUMLAH DATA PENELITIAN ORANG ASING DI DAERAH PER TANGGAL 18 SEPTEMBER TAHUN 2017

NO BULAN/TAHUN JUMLAH SPP

01 Januari 17 Peneliti

02 Februari 20 Peneliti

03 Maret 21 Peneliti

04 April 9 Peneliti

05 Mei 53 Peneliti

06 Juni 18 Peneliti

07 Juli 38 Peneliti

08 Agustus 46 Peneliti

09 September 30 Peneliti

J U M L A H 252 Peneliti

DALAM MENINGKATKAN

PELAKSANAAN KOORDINASI

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PERMENDAGRI NO.42 THN 2015 TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI TINGKAT KAB/KOTA

TERCIPTA KETERPADUAN DAN SINERGISITAS DALAM MELAKUKAN LANGKAH PENCEGAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK

9/22/2017

6

PD TGL 19 DESEMBER 2014, SESKAB MELALUI SURAT NO: B.591/SESKAB/XII/2014 TGL 19 DESEMBER 2014,

PERIHAL PEMBERITAHUAN TDK DIPERLUKANNYA LAGI INPRES TTG PGKDN PD THN 2015, KRN TELAH DIAJUKANNYA RPP TTG

PERATURAN PELAKS UU NO. 7 THN 2012 TTG PKS

LATAR BELAKANG TERBITNYA PERMENDAGRI TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

MENKO POLHUKAM PD TGL 28 NOV 2014 MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN INPRES TTG PGKDN THN 2015 KPD BPK PRESIDEN RI & MENYUSUN RANCANGAN INPRES TTG PGKDN THN 2015

& MENGAJUKAN DRAFT INPRES THN 2015 KPD SESKAB

INPRES 1/2014 BERAKHIR THN 2014

BERDASARKAN HSL RAPAT EVALUASI K/L TTG TINJUT INPRES 1/2014 DI KEMENKO POLHUKAM TGL 15, 23, 27 JANUARI 2015,

SERTA RAPAT EVALUASI PELAKS RENCANA AKSI PGKDN THN 2014 TINGKAT NASIONAL & TINGKAT PROV PERIODE B.12 TGL 29 JAN

2015 DI PROV. BALI, BHW DIBUTUHKAN REGULASI BARU YG MENGATUR TTG KEBERLANJUTAN TIMDU & RENCANA AKSI THN 2015

UU NO.7/2012 TTG PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL (PKS)

PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DLM PKS

PP TTG PELAKS PKS

THN 2013 – 2014 PP BLM TERBIT

LAHIR INPRES 2/2013 DAN INPRES 1/2014

TTG PGKDN

TERBIT PP NO.2 THN 2015 TTG PERATURAN

PELAKS UU NO. 7 / 2012 TTG PKS

PERLU KOORDINATOR

PELAKS PKS

PERMENDAGRI NO.42/2015 TTG PELAKS KOORD

PKS

DIBENTUK TIM TERPADU

PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

TINGKAT NASIONAL

A. MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT

NAS/PROV/KAB/KOTA

B. MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, DAN MENGAWASI PENANGANAN

KONFLIK SCR NASIONAL, SKALA PROV, DAN SKALA KAB/KOTA

C. MEMBERIKAN INFO KEPADA PUBLIK TTG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA

PENANGANANNYA

D. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI;

E. MERESPON DGN CEPAT DAN MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI

DLM MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK;

F. MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG

MELIPUTI, REKONSILIASI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.

TINGKAT PROV TINGKAT

KAB/KOTA

PENGARAH : 1. MENKO POLHUKAM

2. MENKO PMK

3. MENKO PEREKONOMIAN

4. MENKO KEMARITIMAN

KETUA : MENTERI DALAM NEGERI

WK KETUA I : KAPOLRI

WK KETUA II : PANGLIMA TNI

WK KETUA III : JAKSA AGUNG

WK KETUA IV : MENTERI SOSIAL

WK KETUA V : MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

WK KETUA VI : MENTERI KESEHATAN

WK KETUA VII : MENTERI KEUANGAN

WK KETUA VIII : MENTERI PPN/BAPPENAS

WK KETUA IX : KEPALA BIN

SEKRETARIS : DIRJEN POLITIK DAN

PEMERINTAHAN UMUM

WKL SEKRE I : KABAHARKAM POLRI

WK SEKRE II : KASUM TNI

WK SEKRE III : JAM INTEL KEJAKSAAN RI

WK SEKRE IV : DIRJEN PERLINDUNGAN

DAN JAMSOS

WK SEKRE V : DIRJEN PD KEMENDIKBUD

WK SEKRE VI : DIRJEN PD KEMENKES

WK SEKRE VII : DEPUTI BAPPENAS

WK SEKRE VIII : DEPUTI II BIN

ANGGOTA : UNSUR PEJABAT K/L

TERKAIT SESUAI

KEBUTUHAN.

KETUA ; GUBERNUR

WK KETUA I :SEKDA

PROVINSI

WK KETUA II : KAPOLDA

WK KETUA III : PANGDAM/

DANREM/KEPALA

SATUAN TNI WIL SETEMPAT.

WK KETUA IV : KAJATI

WK KETUA V : KABINDA

SEKRETARIS : KABAN

KESBANGPOL PROV

WKL SEKRE I : KARO OPS

POLDA

WKL SEKRE II : ASOPS

KODAM/ KASREM

WK SEKRE III : ASINTEL

KEJATI

ANGGOTA : PEJABAT

LAIN SESUAI

KEBUTUHAN

KETUA : BUP/WAL

WK KETUA I : SEKDA

WK KETUA II : KAPOLRES

WK KETUA III: DANDIM

WK KETUA IV: KAJARI

SEKRETARIS: KABAN

KESBANGPOL

WKL SEKRE I : KABAG

OPS POLRES

WKL SEKRE II : KASI OPS

KODIM

WKL SEKRE III : KASI

INTEL KEJARI

ANGGOTA : PJBT

TKAIT

TINGKAT

KEC

KETUA :

CAMAT

WK KETUA I :

KAPOLSEK

WK KETUA II :

DANRAMIL

SEKRETARIS :

SEKCAM

ANGGOTA :

BABINSA

BABINKANTIBMAS

KASI TRANTIB KEC

DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKS KOORD PENANGANAN KONFLIK

(PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015)

9/22/2017

7

MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

MERESPON, MENYELESAIKAN PERMASALAHAN, DAN TINDAKAN

PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL SECARA CEPAT, TEPAT DAN TERPADU

MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PEMULIHAN PASCAKONFLIK SECARA TUNTAS, KOMPRENSIF DAN PERMANEN

MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT

MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA DAMAI

MEREDAM POTENSI KONFLIK

MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI

PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK

PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK

TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PELINDUNGAN KORBAN

BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI

REKONSILIASI

REHABILITASI

REKONSTRUKSI

1. MENCIPTAKAN KEHIDUPAN

MASYARAKAT YANG AMAN,

TENTERAM, DAMAI, DAN

SEJAHTERA;

2. MEMELIHARA KONDISI DAMAI

DAN HARMONIS DALAM

HUBUNGAN SOSIAL

KEMASYARAKATAN;

3. MENINGKATKAN TENGGANG

RASA DAN TOLERANSI DALAM

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DAN BERNEGARA;

4. MEMELIHARA

KEBERLANGSUNGAN FUNGSI

PEMERINTAHAN;

5. MELINDUNGI JIWA, HARTA

BENDA, SERTA SARANA DAN

PRASARANA UMUM;

6. MEMBERIKAN PELINDUNGAN

DAN PEMENUHAN HAK KORBAN;

DAN

7. MEMULIHKAN KONDISI FISIK

DAN MENTAL MASYARAKAT

SERTA SARANA DAN

PRASARANA UMUM.

YG SDH BENTUK TIMDU PKS

SEBANYAK 34 PROV

DAN 360 KAB/KOTA, DR JMLH

514 KAB/KOTA SE-INDONESIA

SISANYA SEBANYAK 154

KAB/KOTA BELUM MEMBENTUK

(MELAPORKAN) TIM TERPADU

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KHUSUS TIM TERPADU TINGKAT PROVINSI AGAR TERUS

MENDORONG KABUPATEN/KOTA UNTUK SEGERA MEMBENTUK

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPALA DAERAH

BERDASARKAN DATA YG MSK KE SEKRETARIAT NASIONAL

TIMDU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PD BULAN JULI 2017

AGENDA/PROGRAM

PRIORITAS NASIONAL

PEMERINTAHAN

LANGKAHS

KEMENDAGRI TA 2018 MENYIAPKAN PROGRAM:

“DISEMINASI PEMBENTUKAN TIMDU PKS

KAB/KOTA DI SELURUH INDONESIA”

9/22/2017

8

REKAP PEMBENTUKAN TIM TERPADU

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2017

No Provinsi Jumlah

Kab/Kota SK Pembentukan Prov Kab Kota

1 Aceh 23 √ 15 1 2 Sumatera Utara 33 √ 20 3 3 Sumatera Barat 19 √ 9 5 4 Riau 12 √ 6 2 5 Kepulauan Riau 7 √ 2 1 6 Jambi 11 √ 9 2 7 Bengkulu 10 √ 9 1 8 Sumatera Selatan 17 √ 9 4 9 Kep. Bangka Belitung 7 √ 6 1

10 Lampung 15 √ 12 2 11 Banten 8 √ - 1 12 DKI Jakarta 6 √ 1 5 13 Jawa Barat 27 √ 7 3 14 Jawa Tengah 35 √ 14 2 15 Jawa Timur 38 √ 26 6 16 D.I Yogyakarta 5 √ 4 - 17 Bali 9 √ 7 1 18 NTT 22 √ 21 1 19 NTB 10 √ 5 2 20 Kalimantan Barat 14 √ 9 1 21 Kalimantan Selatan 13 √ 9 1 22 Kalimantan Tengah 14 √ 13 1 23 Kalimantan Timur 10 √ 5 3 24 Kalimantan Utara 5 √ 2 1

25 Sulawesi Tengah 13 √ 4 1 26 Sulawesi Utara 15 √ 4 2 27 Sulawesi Selatan 24 √ 4 1 28 Sulawesi Barat 6 √ 1 - 29 Gorontalo 6 √ 5 1 30 Sulawesi Tenggara 17 √ 15 2 31 Maluku 10 √ 6 1 32 Maluku Utara 10 √ 6 2 33 Papua 29 √ 4 - 34 Papua Barat 13 √ 3 -

TOTAL 514 34 274 61

CATATAN:

Jumlah Daerah yg sdh bentuk

Timdu PKS tahun 2016 sebanyak :

34 Provinsi

274 Kabupaten; dan

61 Kota

Sisanya sebanyak 154 daerah

belum bentuk Timdu PKS

: Provinsi yg wilayah

kab/kotanya blm bentuk

Timdu PKS

ATENSI :

KHUSUS TIM TERPADU TINGKAT PROVINSI

AGAR TERUS MENDORONG KABUPATEN

/KOTA UNTUK SEGERA MEMBENTUK TIM

TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK)

KEPALA DAERAH

SUMBER : SEKRETARIAT TIMDU NASIONAL

• 2010 : 93 Peristiwa

• 2011 : 77 Peristiwa

• 2012 : 128 Peristiwa

• 2013 : 92 Peristiwa

• 2014 : 83 Peristiwa

• 2015 : 58 Peristiwa

• 2016 : 68 Peristiwa

• 2017 : 49 Peristiwa

(Jan – Juli)

•Konflik Bernuansa Sara.

•Bentrokan Warga,

Ormas, dll

•Kekerasan dalam Unras

(Anarkis)

•Bentrokan dlm

Pemilukada

•Sengketa Lahan

Pertanahan/SDA

BENTUK PERISTIWA DATA PERISTIWA KONFLIK (PUSKOMIN KEMENDAGRI)

9/22/2017

9

PENGUATAN FORUM CLEARING HOUSE (CH) INTER K/L

DAN FASILITASI PENERIMA HIBAH DARI LUAR NEGERI

NO GIAT JUMLAH GIAT KET

1 Rapat fasilitasi clearing

house (ch) Inter K/L

6x • Anggota rapat terdiri dari 17

K/L terkait

• Membahas rencana kunjungan

dan peliputan berita oleh

jurnalis asing, penempatan

jurnalis asing

• Membahas rencana syuting film

asing

• Membahas rencana kunjungan

diplomat asing ke daerah –

daerah hot-spot

2 Rapat fasilitasi calon

penerima hibah dari luar

negeri

6x • Anggota rapat dari 17 K/L

terkait

• Membahas permohonan

penerimaan hibah dari luar

negeri oleh LSM/LNL/Ormas

lokal

PROGRAM PRIORITAS DAN

ARAH KEBIJAKAN

1. PENINGKATAN KINERJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

2. IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN POTENSI KONFLIK DI DAERAH

3. PENYELENGGARAAN PUSKOMIN

4. PENGEMBANGAN KAPASITAS INTELIJEN BAGI APARAT PUSAT DAN DAERAH

5. FORUM DIALOG PERSAUDARANAAN MASYARAKAT MELANESIA

6. DIALOG KEBANGSAAN DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT MASUKNYA ORANG ASING/SINDIKAT INTERNASIONAL KE WILIYAH INDONESIA

7. FORUM DIALOG DALAM RNAGKA PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN AKTIFITAS ORANG ASING DI DAERAH

8. PENYUSUNAN PEMETAAN PERMASALAHAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN MONITORING EVALUASI DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA

9. PENYELENGGARAAN KOMSOS DAN PEMBAHASAN ISU-ISU STRATEGIS BIDANG KEASPADAAN NASIONAL

9/22/2017

10

PROGRAM PRIORITAS DAN

ARAH KEBIJAKAN

PENGGABUNGAN PERMENDAGRI 12/2006 TENTANG FORUM

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PERMENDAGRI 11/2006 JO

PERMENDAGRI 16/2011 TENTANG KOMINDA

PENGGABUNGAN PERMENDGARI NO 49 TH 2010 TENTANG

PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORMAS ASING DAN PERMENDGARI

NO 50 TH 2010 TENTANG PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING

PERUBAHAN PERMENDGARI NO 64 TH 2011 TENTANG REKOMENDASI PENELITIAN

PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN

KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL