Upload
truongkhuong
View
239
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
OLEH
A. TANRIBALI LDIRJEN KESBANGPOL
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
KESBANGPOL GUNA MEMANTAPKAN
STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK DALAM
NEGERI DALAM RANGKA MENSUKSESKAN
PENYELENGGARAAN PEMILU 2014
1. Nama : Drs. Achmad Tanribali Lamo, SH
2. Tempat/Tgl Lahir : Watampone/15 Nopember 1952
3. Agama/ Suku Bangsa : Islam, Bugis
4. TMT ABRI : AKABRI 1974Pangkat terakhir : Mayor Jenderal / TNI-ADJabatan terakhir : ASPERS KASAD
5. ALIH STATUS DARI TNI KE PNS (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) : TMT : 18 Januari 2008NIP : 19521115 200801 1 001Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e)Jabatan : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikTMT Jabatan : 31 Desember 2008 s/d Sekarang
6. Lain-lain
a. SAHLI MENDAGRI : 2008 a. Ketua Tim RUU PARPOL : 2011
b. Pj. GUB. SULSEL : 2008 b. Ketua Tim RUU Penyelenggara Pemilu : 2011
c. Pjs. GUB. MALUT : 2008 c. Ses Timsel Calon Angg. KPU & BAWASLU : 2011
d. Pj. GUB. SULTENG : 2011 d. Ketua Tim RUU PKS : 2012
e. Pj. GUB. PAPUA BARAT : 2011 e. Ketua Tim RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD : 2012
f. Pj, GUB, MALUT : 2013 f. Ketua Tim RUU ORMAS : 2012
g. Angg. Tim RUU KAMNAS : 2012
BIODATA
13 POKOK AJAKAN DAN ARAHAN PRESIDEN PADA
RAKORNAS JHCC UNTUK PERSIAPAN
PELAKSANAAN PEMILU
LEGISLATIF 2014
1. Mari secara bersungguh-sungguh mensukseskan
pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014;
2. Ambil pelajaran dari pelaksanaan pemilu 2004 dan
2009 yang telah berlangsung baik mari kita
pertahankan dan yang kurang baik kita perbaiki;
3. Pedomani dan laksanakan peraturan tentang
Pemilu;
4. Pahami kewenangan, kewajiban, dan tanggung
jawab masing-masing terkait penyelenggaraan
Pemilu. Sosialisasikan peran, tanggung jawab, dan
tugas sehingga tidak terjadi saling menyalahkan
dan lempar tanggung jawab;
5. Cegah dan tiadakan penyimpangan serta pelanggaran
Pemilu, termasuk tindakan intimidasi oleh siapapun.
Berikan sanksi terhadap penyimpangan dan
pelanggaran Pemilu secara tegas dan adil;
6. Cegah kekerasan dan benturan antar kontestan
Pemilu;
7. Jaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
Pemilu, oleh peserta Pemilu, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah serta Penegak Keamanan. Cegah
hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan terkait
penyelenggaraan Pemilu;
8. Jika terdapat protes dan aduan, lakukanlah secara
tertib dan damai sesuai aturan dan mekanisme.
Hindari kekerasan dalam penyampaiannya;
9. Pers dan Media supaya menyampaikan siaran dan
pemberitaan yang akurat dan konstruktif secara fair
dan berimbang;
10. Kepada jajaran Pemerintah supaya tetap
mengutamakan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, cegah terjadinya conflik of interest;
11. Jaga netralitas TNI POLRI dalam Pemilu;
12. Kepada jajaran pemerintah diinstruksikan untuk
membantu penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan
DKPP) sesuai permintaan penyelenggara Pemilu dan
perundang-undangan;
13. Gunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, pastikan
tidak ada penyimpangan dan jaga akuntabilitasnya.
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN
DAN POLITIK DALAM NEGERI
MENGAKTIFKAN DAN MENGEFEKTIFKAN DENGAN SEGARA
KELEMBAGAAN YANG DIAMANATKAN MELALUI
PERMENDAGRI YANG TERKAIT DENGAN: PPWK, FPK, FKDM,
FKUB DAN FORKOMPIMDA;
MENINDAKLANJUTI SECARA EFEKTIF PELAKSANAAN
INPRES 2/2013; DAN
MENGEFEKTIFKAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PEMILU
(PERMENDAGRI 61/2011):
MELAKUKAN MONITORING UNTUK SEMUA TAHAPAN PEMILU;
KOORDINASI ANTARLEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK
MENGANTISIPASI BERBAGAI PERKEMBANGAN DALAM SEMUA
TAHAPAN PEMILU;
KONSOLIDASI KETERTIBAN & KEAMANAN ANTAR BERBAGAI
INSTANSI
KEWAJIBAN PEMDA TERKAIT BANTUAN DAN FASILITAS
(Pasal 126 UU 15 Tahun 2011)
1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PANWASLUKABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS;
2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PANWASLUKABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS;
3. PELAKSANAAN SOSIALISASI;4. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK;5. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU;6. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
PELAKSANAAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN SETELAH ADAPERMINTAAN DARI PENYELENGGARA PEMILU.
12
(Peraturan KPU No.21 Tahun 2013)
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR,
DPD, DAN DPRD 2014
NO KEGIATAN TANGGAL
1 Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu 2014 9 – 11 Jan 2013
2 Pengumuman DCT Anggota DPR dan DPRD 23 – 25 Agust 2013
3 Pengumuman DCT Anggota DPD 29 – 31 Agust 2013
4 Rekapitulasi DPT 4 Nov 2013
5 Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran
bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga
11 Jan 2013 – 5 Apr
2014
6 Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik 16 Mar – 5 Apr 2014
7 Masa Tenang 6 – 8 Apr 2014
8 Distribusi logistik ke TPS 8 Apr 2014
9 Pemungutan suara 9 Apr 2014
10 Penetapan hasil Pemilu secara nasional 7 – 9 Mei 2014
11 Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD 11- 17 Mei 2014
12 Pengajuan perselisihan hasil Pemilu ke MK 12 – 14 Mei 2014
13 Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kab/Kota Juli – Okt 2014
14 Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Agust – Okt 2014
15 Pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD Okt 2014
13
NO KEGIATAN TANGGAL
1 Penetapan DPT nasional 6 – 13 Mei 2014
2 Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 10 – 16 Mei 2014
3 Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 5 – 9 Juni 2014
4 Kampanye 14 Juni – 5 Juli 2014
7 Masa Tenang 6 – 8 Juli 2014
8 Pemungutan suara 9 Juli 2014
9 Penetapan hasil Pemilu 26 – 28 Juli 2014
10 Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu 29 – 31 Juli 2014
11 Penetapan hasil Pemilu pasca Putusan MK 2 – 13 Agust 2014
12 Kampanye Putaran II 15 – 24 Agust 2014
13 Pemungutan suara Putaran II 9 Sept 2014
14 Penetapan hasil Pemilu Putaran II 26 – 27 Sept 2014
15 Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu Putaran II 27 – 29 Sept 2014
16 Penetapan hasil Pemilu pasca Putusan MK 9 Okt 2014
17 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Okt 2014
RANCANGAN JADWAL DAN TAHAPAN
PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES 2014
PEJABAT NEGARA
(GUB, BUP/WALKOT)
KAMPANYE
HARUS MENJALANKAN CUTI
DAN TIDAK MENGGUNAKAN
FASILITAS NEGARA
WAJIB MENJAMIN
TERWUJUDNYA MISI DAN
KELANCARAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA,
SERTA ASAS-ASAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK
ANTISIPASI POTENSI KERAWANAN
PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF 2014
(Berdasarkan Kajian Bawaslu)
Tahapan Pendaftaran Dan Pemutakhiran
Daftar Pemilih: 169 kab/kota kategori sangat
rawan, 51 rawan dan 290 aman.
Tahapan Kampanye: 34 kab/kota kategori
sangat rawan, 268 rawan dan 208 aman.
Tahapan logistik: 155 kab/kota kategori sangat
rawan, 304 rawan dan 97 aman.
Tahapan pemungutan dan penghitungan
suara: 92 kabupaten/kota kategori sangat
rawan, 30 rawan dan 388 aman