Upload
vuongcong
View
242
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
ARAH KEBIJAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
(Dalam Koridor UU 23/2014)
Oleh :
DR.MADE SUWANDI Msoc.sc
Ketua Tim Penyusun UU 23/2014 dan Komisioner ASN
HP 0816914482
EMAIL: [email protected]
1
STRATEGI MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)
FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL
INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH
PEMERINTAH PUSAT
POWER SHARING
1. OTONOMI MATERIIL (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL
COMPETENCE)
DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)
2
3
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
KY
UUD 1945
Kementerian
Negara
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan Peradilan
KAB/KOTA
DPRD PEMDA
KPU
BANK
SENTRAL
DPR DPD MPR
PERWAKILAN
BPK PROV
PRESIDEN/
WAPRES BPK MA MK
DPRD PEMDA
PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT (Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- Pertahanan
- Keamanan
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb
4
5
SEKTOR2 TERKAIT OTDA Akses Website kami di:
ditjen-otda.go.id
1. SOSIAL
2. LINGKUNGAN HIDUP
3. PERDAGANGAN
4. KELAUTAN DAN PERIKANAN
5. KEHUTANAN
6. PENDIDIKAN
7. KESEHATAN
8. UKM
9. NAKERTRANS
10. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
11. PERTAMBANGAN
12. PERHUBUNGAN
13. PENANAMAN MODAL
14. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
15. KEPENDUDUKAN
16. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
6
SEKTOR2 TERKAIT OTDA …… 17 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
18 PERINDUSTRIAN
19 PU
20 PENATAAN RUANG
21 PEMUDA DAN OLAH RAGA
22 KOMINFO
23 PERUMAHAN
24 ARSIP
25 PERTANAHAN
26 KESBANG POL
27 STATISTIK
28 PUM (PEMERINTAHAN UMUM)
29 PMD
30 KEPEGAWAIAN
31 PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
DALAM KONTEKS OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) RELEVAN; DALAM KONTEKS OTONOMI LUAS TIDAK RELEVAN
DALAM UU 5/1974 MERUPAKAN URUSAN KEPALA WILAYAH SEBAGAI WAKIL PUSAT DI DAERAH; PEMBINAAN POLDAGRI, TRAMTIB, KORDINASI, PENGAWASAN DAN VRIJ BESTUUR (RESIDU)
DALAM UU 22/1999 DAN UU 32/2004 HANYA GUBERNUR SELAKU KEPALA WILAYAH; WAKIL PUSAT DI DAERAH MELAKUKAN SUPERVISI, MONEV DAN FASILITASI KAB/KOTA DALAM MELAKSANAKAN OTONOMINYA.
URUSAN TRAMTIB URUSAN OTDA; TIDAK LAGI MERUPAKAN URUSAN DEKONSENTRASI
7
1. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 2 HRF c MELIPUTI:
DALAM PASAL 6 PP 3/2007
TENTANG LPPD
• KERJASAMA ANTAR DAERAH;
• KERJASAMA DAERAH DG PIHAK KE TIGA;
• KOORDINASI DG INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH;
• PEMBINAAN BATAS2 WILAYAH;
• PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA;
• PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;
• PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
8
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEWENANGAN PEMERINTAH)
1. menjaga kesatuan dan persatuan
bangsa;menjaga ideologi negara;
2. memelihara harmonisasi kehidupan
masyarakat berkaitan dengan
hubungan antar suku, agama, ras, dan
antar golongan;mengkoordinasikan
hubungan antar instansi pemerintahan
yang ada di wilayahnya;
3. memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai
demokrasi untuk mempercepat
terbentuknya masyarakat madani; dll
KONKUREN ABSOLUT
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA
WILAYAH KERJA ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
dilimpahkan kepada
9
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan
pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan
tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
10
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di
wilayah kerja masing-masing.
2. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota
dibantu oleh Instansi Vertikal (KESBANGPOL).
3. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab
kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
dibiayai dari APBN.
5. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat
Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur
dalam peraturan pemerintah
11
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk
Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di
Kecamatan.
2. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di
Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk
Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
3. Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan
DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara
Nasional Indonesia di Daerah.
4. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian dan
pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
5. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di
Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang
dibahas.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di
Kecamatan diatur dalam peraturan pemerintah.
12
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan
1. Pengamalan Pancasila, terlaksananya UUD 1945, menjunjung tinggi Bhinneka
Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. Persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Kerukunan antar umat beragama, antar etnis dan kelompok lainnya;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah terkait 4
pilar bernegara;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi
kegiatan politik di daerah
sbg kepala wilayah adm. (dibantu perangkat pusat: kesbangpol)
Dilimpahkan oleh Presiden kepada:
dibiayai APBN BUPATI/WALIKOTA
CAMAT
Pelaksanaan di kecamatan
GUBERNUR
13
PEMERINTAH PUSAT
TERGANTUNG & SUBORDINASI
DAERAH OTONOM
PROVINSI
DAERAH OTONOM KAB /
KOTA
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI
DAERAH OTONOM HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
14
GUBERNUR
(WAKIL PEMERINTAH)
Pembinaan,
Pengawasan,
Supervisi,
Monev
Fasilitasi
Kab/Kota melaksanakan
Otda
PELAYANAN
OPTIMAL
PERANGKAT GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH
15
I SU KRUSIAL PERAN GUBERNUR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. DALAM PEMERINTAHAN UMUM
1. DIBANTU OLEH KESBANGPOL DI DAERAH
2. PERAN KESBANGPOL SEBAGAI INSTANSI VERTIKAL
3. DIBENTUK FORKOMPIMDA
4. DIBIAYAI APBN
2. DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI OTONOMI KAB/KOTA
1. DIBANTU OLEH PERANGKAT GUBERNUR SBG WAKIL PUSAT
2. DIBENTUK SEKRETARIAT GUBERNUR SBG WAKIL PUSAT
3. SEKRETARIAT DIPIMPIN SEKDA SECARA EX OFFICIO
4. DIBIAYAI APBN
5. MELAKUKAN BINWAS PELAKSANAAN OTDA KAB/KOTA
16
I SU- ISU KRUSIAL REPOSIS I KESBANGPOL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. BAGAIMANA KEWENANGAN KESBANGPOL DI DAERAH
2. BAGAIMANA KELEMBAGAANNYA DI DAERAH DAN
HUBUNGANNYA DGN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH
3. BAGAIMANA PERSONILNYA DAN HUBUNGANNYA DGN PERSONIL
PUSAT DAN DAERAH
4. BAGAIMANA PEMBIAYAANNYA; APA DAERAH BOLEH MEMBANTU
5. BAGAIMANA OUTPUT YG DIHASILKANNYA
6. BAGAIMANA BINWASNYA; ANTARA BINWAS PUSAT DAN DAERAH
7. BAGAIMANA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN
17
POSIS I DAN KEWENANGAN KESBANGPOL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. KESBANGPOL MERUPAKAN INSTANSI VERTIKAL DIBAWAH KEMDAGRI YG
MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
2. KESBANGPOL MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM KORDINASI DENGAN
INSTANSI VERTIKAL (FORKOPIMDA) DALAM PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
3. REKRUTMEN PEGAWAI KESBANGPOL DARI PUSAT ATAU STAF DAERAH YG
ALIH STATUS
4. PEMBIAYAAN KESBANGPOL DAERAH DARI APBN DAN DISALURKAN
OLEH KEMDAGRI
5. STRUKTUR ORGANISASI KESBANGPOL BERSIFAT HIRARKHIS DARI PUSAT
KE DAERAH
6. BINWAS KESBANGPOL DILAKUKAN OLEH KEMDAGRI KE KESBANGPOL
PROVINSI
7. KEMDAGRI MENDELEGASIKAN KE KEPALA KESBANGPOL PROVINSI
UNTUK BINWAS KESBANGPOL KAB/KOTA
18
POSIS I DAN KEWENANGAN KESBANGPOL DAN
ANTIS IPAS INYA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. KESBANGPOL DAERAH FASILITASI PEMBENTUKAN FORKOMPIMDA
UNTUK FORUM KORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM DI DAERAH PROV ATAU KAB/KOTA
2. BEDAKAN DENGAN PERAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN BINWAS KE
KAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI OLEH KAB/KOTA
3. SIAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI KESBANGPOL DAERAH
SESUAI DGN NATURE URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
4. SIAPKAN PERSONIL DAN PEMBIAYAANNYA (MASA TRANSISI)
5. SIAPKAN PP NYA
6. PERHATIKAN DALAM PENGATURAN URUSAN SISA (VRIJ BESTUUR)
7. SUSUN SOP HUBUNGAN KESBANGPOL PUSAT DENGAN KESBANGPOL
PROVINSI DAN KESBANGPOL KAB/KOTA
8. HINDARI KERANCUAN TUPOKSI DENGAN SATPOL PP
9. ANTISIPASI KEANGGOTAAN FORKOPIMDA
10. PERHATIKAN HUBUNGAN KERJA DENGAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA
19
ANTIS IPASI PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN/DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. SUSUN TUPOKSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
2. ATUR MEKANISME PELIMPAHAN URUSAN PEM UMUM DARI
BUPATI/WALIKOTA KE CAMAT
3. ATUR MEKANISME PENUGASAN URUSAN PEM UMUM DARI
BUPATI/WALIKOTA KE DESA
4. ATUR MEKANISME PELIMPAHAN URUSAN PEM UMUM DARI CAMAT KE
LURAH SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN
5. ATUR MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN URUSAN
PEM UMUM DI KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN
6. ATUR SISTEM PELAPORAN DARI DESA/KELURAHAN KE CAMAT DAN DARI
CAMAT KE BUPATI/WALIKOTA DAN KE GUBERNUR SERTA KE PUSAT
7. PROGRAM PUSAT DAN PROGRAM DAERAH ( NATIONAL VV LOCAL
CONTENTS)
8. TIPELOGI KELEMBAGAAN KESBANGPOL DI DAERAH
20
OUTPUT DALAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Adanya output dalam bentuk terciptanya suasana yg harmonis
dan berkembangnya kehidupan berdasarkan Pancasila dan
terjaganya 4 pilar bernegara secara optimal; adanya mekanisme
kordinasi yg jelas dengan semua stakeholders terkait 4 pilar
2. Adanya kegiatan2 terstruktur dan sistematis memperkuat
ideologi negara dan terjaganya NKRI serta mendorong kehidupan
pluralistik yg harmonis
3. Terwujudnya pendidikan politik yang sehat dalam menuju
masyarakat madani
4. Adanya kegiatan pembinaan pada kelompok2 ekstrim melalui
program deradikalisasi yg efektip
5. Tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan ditengah kehidupan
masyarakat dalam dinamika politik yg sehat
6. Tumbuhnya kerukunan hidup beragama dan saling harga
menghargai antar keyakinan yg berbeda di kalangan masyarakat
21
PENATAAN PERSONIL
1. TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN
KESBANGPOL DI DAERAH
2. LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS
STANDARD KOMPETENSI
3. PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED
ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI
YANG DITETAPKAN
4. TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI
PEGAWAI
5. DIBUAT KONTRAK KINERJA UNTUK DASAR TINDAKAN
PROMOSI, MUTASI DEMOSI DLL
22
• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS
• Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN;
• Proses Pengisian jabatan:
• Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional,
• Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
23
TATA CARA PENGISIAN JPT
Jabatan yang akan diisi
Standar kompetensi dan
persyaratan jabatan
Susunan Pansel dan
biodata anggota (45-55)
Metoda/proses seleksi
Jadwal pelaksanaan
seleksi
24
PEMBENTUKAN PANSEL
25
PENGISIAN JPT PRATAMA
Pembentukan
Pansel
Pelaksanaan
Seleksi
Rekomendasi
3 nama calon
Penetapan pejabat
oleh PPK 26
PRINSIP-PRINSIP DALAM
SISTEM MERIT 1. Rekrutmen, promosi berdasarkan ability, knowledge,
and skills serta kualifikasi pada pengangkatan awal.
2. Kompensasi harus layak dan adil.
3. Diklat untuk menjamin kualitas yang tinggi.
4. Pegawai dipertahankan karena kinerja mereka yang memuaskan, bagi yang tidak memadai harus dikoreksi, yang tidak dapat dikoreksi harus dipisahkan dari
5. Pegawai harus diperlakukan secara adil dalam semua aspek.
6. Pegawai harus dilindungi dari tindakan coersion dan dilarang untuk menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik , kelompok dan pribadi.
27
KONSEKUENSI DARI
SISTEM MERIT
Semua jabatan harus memiliki standar kompetensi, uraian tugas, target kinerja, indikator penilaian kinerja, serta mekanisme penilaian kinerja.
Setiap pegawai harus memahami tugasnya, target kinerja, bagaimana kinerjanya dinilai, hasil penilaian, serta kaitan antara kinerja dengan remunerasi dan karier.
28
IMPLIKASI BAGI INSTANSI
1. Penataan jabatan ( restructuring dan rightsizing) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi.
2. Penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja untuk setiap jabatan
3. Penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan
4. Penyempurnaan sistem remunerasi
5. Penempatankembali pegawai
6. Penyusunan rencana pengembangan karier, termasuk program Diklat
29
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI KA
KESBANGPOL DI DAERAH
1. PERSYARATAN ADMINISTRASI
2. KOMPETENSI MANAJERIAL
3. KOMPETENSI TEHNIS PEMERINTAHAN UMUM
DAN POLITIK
4. KOMPETENSI SOSIO KULTURAL
30
PERSYARATAN ADMINISTRASI
1. KUALIFIKASI PENDIDIKAN
2. PANGKAT/GOLONGAN MINIMAL
3. UMUR MAKSIMAL
4. DIKLAT YG DIIKUTI
31
PENETAPAN DIMENSI KOMPETENSI MANAGERIAL
No. DIMENSI TARGET
A. Problem Solving
1. Conceptual Thinking 4
2. Innovative Thinking 3
3. Strategic Orientation 4
B. Leadership
1. Change Leadership 3
2. Sharing Responsibility 3
3. Holding People Accountable 4
C. Interpersonal Influence
1. Impact & Influence 3
2. Listening, Understanding, &
Responding
4
3. Networking 4
4. Teamwork 4
D. Personal & Encorporate
Effectiveness1. Result Orientation 3
2. Commitment to Learning 4
3. Client Service Orientation 4
4. Planning & Initiative 3 32
KOMPETENSI PEMERINTAHAN UMUM
DAN POLITIK
1. PEMAHAMAN TENTANG 4 PILAR BANGSA
2. PEMAHAMAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
3. PEMAHAMAN TENTANG PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI
4. PEMAHAMAN TENTANG HAM DAN KESETARAAN
5. PEMAHAMAN TENTANG SOSIOLOGI DAN ANTHROPOLOGI
6. KEMAMPUAN MELAKUKAN ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS
7. KEMAMPUAN KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL
8. KEMAMPUAN INTELEGEN
9. KEMAMPUAN NEGOSIASI DAN HUMAN RELATIONS
33
KOMPETENSI SOSIO KULTURAL
1. KEMAMPUAN MEMAHAMI SOSIAL BUDAYA
LOKAL
2. KEMAMPUAN MEMAHAMI ADAT ISTIADAT
LOKAL
3. KEMAMPUAN BERADAPTASI DENGAN KONDISI
LOKAL
34
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Designed by Anshori ‘10
35