Upload
hoangthu
View
258
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
OLEH
Drs. A.TANRIBALI LAMO, SH
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN DIRJEN KESBANGPOL DISAMPAIKAN PADA
”FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENANGANAN
FAHAM RADIKAL WILAYAH BARAT TAHUN 2014”
FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
PENANGANAN FAHAM RADIKAL
WILAYAH BARAT TAHUN 2014
TEMA
MEMANTAPKAN SINERGI PENANGANAN
FAHAM RADIKAL DI DAERAH DALAM
RANGKA MENSUKSESKAN
PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014
TUJUAN BERNEGARA & BERPEMERINTAHAN Pembukaan UUD alinea IV
3
KEMERDEKAAN PERDAMAIAN
ABADI
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA &
TUMPAH DARAH INDONESIA
1
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
2
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
3
IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
4
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NEGARA INDONESIA
DARI TUJUAN PEMBENTUKAN TERSEBUT DAPAT DI PAHAMI BAHWA UPAYA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA MELALUI PENCIPTAAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MERUPAKAN SYARAT POKOK PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA BERIKUTNYA.
PERWUJUDAN TUJUAN PEMBENTUKAN TERSEBUT, DILAKSANAKAN MELALUI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH TERMASUK UNTUK MEWUJUDKAN KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM, TERTIB DAN TERATUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NEGARA INDONESIA
UPAYA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
PENCIPTAAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
MELALUI
SYARAT POKOK PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA BERIKUTNYA
PERWUJUDAN
KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
DAERAH
MEWUJUDKAN KONDISI
KEHIDUPAN MASAYARAKAT YANG
TENTERAM TERTIB DAN TERATUR
SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM
UU NO 32 TAHUN 2004
JADWAL PILPRES
“TINGGAL 28 HARI”
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014
SUKSES
SINERGITAS YANG BAIK
DAN EFEKTITIF
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
MASYARAKAT
MELALUI
UPAYA PENCIPTAAN
STABILITAS POLITIK DAN
KEAMANAN, KETERTIBAN
MASYARAKAT DI DAERAH
TUGAS PEM SECARA UMUM SESUAI DNG TUJUAN PEMDA (Pasal 2 Ayat 3), ADALAH: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH
MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TUGAS PEM TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS
PASAL 13 AYAT 1 HURUF (C) URUSAN WAJIB YG MENJADI KEWENANGAN PEMPROV.
MERUPAKAN URUSAN DALAM SKALA PROVINSI YG MELIPUTI
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT.
PASAL 14 AYAT 1 HURUF (C) URUSAN WAJIB YG MENJADI KEWENANGAN
PEMKAB./KOTA MERUPAKAN URUSAN YG BERSKALA KAB./KOTA, MELIPUTI
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT.
PASAL 22 HURUF (A) DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI, DAERAH MEMPUNYAI
KEWAJIBAN UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN,
KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
PASAL 27 AYAT 1 HURUF (C) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN
MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT;
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN SUASANA YANG AMAN,
TENTERAM, TERTIB, DAMAI, DAN SEJAHTERA, SEKALIGUS
MENJADI JAWABAN KOMPREHENSIF DAN TERINTEGRASI
ATAS KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM HAL
PENANGANAN KONFLIK, KHUSUSNYA
KONFLIK SOSIAL (HORIZONTAL)
DILANJUTKAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN
KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014;
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN
KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013;
DALAM RANGKA MENJAMIN TERCIPTANYA KONDISI
SOSIAL, HUKUM, DAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG
KONDUSIF DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
INSTRUMEN OPERASIONAL DALAM UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS
KETERPADUAN PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI,
KHUSUSNYA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME
DIKELUARKAN
MAKNA PENTING KEGIATAN
MENYAMAKAN VISI, MISI, PERSEPSI DAN LANGKAH KITA
BERSAMA DALAM MEMANTAPKAN KESATUAN BANGSA
SERTA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA MELALUI UPAYA PEMBANGUNAN SINERGI
DALAM MENANGANI BERKEMBANGNYA GERAKAN
FAHAM RADIKAL DI INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AMAN, TENTRAM DAN
DAMAI, KHUSUSNYA MENJELANG PELAKSANAAAN
PEMILU PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
BANGSA
INDONESIA
TERBIASA DENGAN
PERBEDAAN
HIDUP BERDAMPINGAN
SECARA DAMAI
-SUKU
-ASAL USUL
-RAS
-BUDAYA
-AGAMA
BHINNEKA TUNGGAL IKA
SEMANGAT KESATUAN
PLURALITAS BANGSA INDONESIA
SAYANGNYA, DALAM MENGARUNGI ARUS
MODERNISASI DAN DERAP PERUBAHAN SOSIAL
YANG CEPAT, KEDAMAIAN YANG SUDAH
BERLANGSUNG LAMA ITU TERGANGGU DENGAN
MUNCULNYA BERBAGAI FAHAM RADIKAL DI TENGAH MASYARAKAT.
PENGERTIAN FAHAM RADIKAL
RADIKALISME YANG DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI FAHAM ATAU ALIRAN YANG MENGINGINKAN PERUBAHAN ATAU PEMBAHARUAN SOSIAL DAN POLITIK DENGAN CARA KEKERASAN ATAU DRASTIS MEMBERIKAN DAMPAK LANGSUNG TERHADAP SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG MENYEBABKAN SEKAT ANTAR ELEMEN MASYARAKAT SEMAKIN MENGUAT DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH SEMAKIN MELEMAH
RADIKALISME DI INDONESIA
INDONESIA YANG SECARA GEO-POLITIK TERLETAK DIANTARA TARIKAN IDEOLOGI DAN FAHAM-FAHAM
BESAR DI DUNIA, DITAMBAH DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI YANG LUAR BIASA
JELAS MEMILIKI KERENTANAN TERSENDIRI
MASUKNYA FAHAM RADIKAL KE INDONESIA YANG BERASAL DARI LUAR MAUPUN YANG
BERKEMBANG DARI DALAM SANGAT DIWASPADAI KARENA KETERKAITAN RADIKALISME DENGAN KONFLIK TERBUKA YANG DIIRINGI TINDAKAN
KEKERASAN DAN TEROR
ANCAMAN RADIKALISME DI INDONESIA
ANCAMAN RADIKALISME MARAK TERJADI DI BERBAGAI DAERAH, YANG
DIIRINGI DENGAN AKSI TEROR BOM/BAHAN PELEDAK MAUPUN AKSI-
AKSI PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK TERTENTU KEPADA
MASYARAKAT SIPIL MAUPUN APARAT KEAMANAN.
2012
65 PERISTIWA
KONFLIK
2013
30 PERISTIWA
KONFLIK
2014
13
PERISTIWA KONFLIK (PER BLN
MEI)
TOTAL
108 PERISTIWA
KONFLIK
SUMBER DATA : PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI DITJEN
KESBANGPOL,KEMENDAGRI
JUMLAH PERISTIWA KONFLIK (BERLATAR
BELAKANG RADIKALISME DAN TERORISME)
KEKERASAN POLITIK DAN TEROR
KEKERASAN POLITIK DAN
TEROR TERHADAP
JALANNYA DEMOKRASI
ANCAMAN
SERIUS
ANCAMAN TEROR, RADIKALISME MASSA,
KEKERASAN POLITIK PADA PILEG
DI BEBERAPA DAERAH DIKHAWATIRKAN AKAN
KEMBALI TERJADI MENJELANG PILPRES
MENINGKATNYA KONSTELASI PERSAINGAN POLITIK
ANATARA CAPRES DAN CAWAPRES YANG TELAH
MEMASUKI MASA KAMPANYE
LANJUTAN………
BERDASARKAN REALITAS TERSEBUT, MUNCUL PEMAHAMAN
BAHWA ANCAMAN FAHAM RADIKAL YANG BERSIFAT KOMPLEKS
DAN MULTIDIMENSIONAL TERSEBUT, DALAM PENANGANANNYA
MEMERLUKAN KERJA SAMA MULTISEKTOR, KARENA ITULAH
DIPERLUKAN PENGELOLAAN SECARA KOMPREHENSIF DAN
TERINTEGRASI.
DALAM HAL PENANGGULANGAN RADIKALISME YANG BERKAITAN
DENGAN TIDAKAN KEKERASAN DAN TEROR, PROGRAM
DERADIKALISASI NASIONAL DIHARAPKAN MENJADI MEDIA
TERDEPAN.
PROGRAM DERADIKALISASI SEBAGAI PROGRAM LINTAS
KEMENTERIAN TERKAIT DIHARAPKAN MAMPU SECARA
KOMPREHENSIF MENJANGKAU BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
MASYARAKAT, TERMASUK ASPEK PENDIDIKAN.
PROGRAM DERADIKALISASI DAPAT MENDORONG TIMBULNYA
KESADARAN BAHWA RADIKALISME YANG BERKAITAN DENGAN
TIDAKAN KEKERASAN DAN TEROR MEMERLUKAN KEBERSAMAAN
SELURUH ELEMEN DALAM PENANGGULANGANNYA.
EKSISTENSI GERAKAN RADIKAL
• EKSISTENSI GERAKAN RADIKAL, BUKANLAH
MONOPOLI DARI KELOMPOK AGAMA ATAU SUKU
TERTENTU. GERAKAN RADIKALISME DAPAT SAJA
MUNCUL KAPAN SAJA DARI SEMUA KELOMPOK
AGAMA, SUKU, RAS DAN IDEOLOGI SERTA
KELOMPOK POLITIK MANAPUN.
• GERAKAN YANG BERSIFAT RADIKAL, KERAS DAN
EKSTRIM SUDAH MENJADI SALAH SATU
INSTRUMEN ATAU METODE KELOMPOK GERAKAN
SOSIAL MAUPUN POLITIK UNTUK MENCAPAI
TUJUAN ATAU KEPENTINGAN TERTENTU, BAIK
KEPENTINGAN YANG BERSIFAT INDIVIDU ATAU
KEPENTINGAN KELOMPOK.
SARAN DAN HARAPAN
1. MANFAATKANLAH FORUM INI UNTUK MEMBAHAS LANGKAH
PENSINERGIAN DALAM MENANGGULANGI BERBAGAI
PERMASALAHAN DI MASYARAKAT KHUSUSNYA DALAM HAL
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN FAHAM RADIKAL SEHINGGA
TERWUJUD KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM, TERTIB,
AMAN DAN TERATUR, SERTA DAPAT MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
2. KEGIATAN INI HENDAKNYA DAPAT MENJADI SARANA
PEMANTAPAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTARA
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN FAHAM RADIKAL DI DAERAH GUNA MENJAGA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KHUSUSNYA
DALAM MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN
WAPRES 2014.
3. KITA HARUS TETAP WASPADA TERHADAP KELOMPOK -
KELOMPOK YANG SELALU BERUPAYA UNTUK MEMBANGUN DAN
MENYEBARKAN KEMBALI FAHAM RADIKAL TERSEBUT.
1. MENDISKUSIKAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN LANGKAH-LANGKAH
PENANGANAN FAHAM RADIKAL GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT, KHUSUSNYA MENJELANG PELAKSANAAN PEMILU
2014, DENGAN MENGEDEPANKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN
PENINGKATAN KOORDINASI;
2. MENSINERGIKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING SEBAGAI
LANGKAH ANTISIPASI GANGGUAN YANG DISEBABKAN BERKEMBANGNYA
FAHAM RADIKAL TERHADAP KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT, DAN LEBIH MEMANTAPKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
MELALUI BERBAGAI FORUM YANG ADA SEPERTI: FORKORPIMDA / MUSPIDA,
FKUB, FKDM, FPK, PPWK DAN LAIN SEBAGAINYA.
3. PEMERINTAH DAERAH AGAR MELAKSANAKAN PERMENDAGRI
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMDA DALAM RANGKA
REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA.
4. GALANG KEMBALI DAN TANAMKAN PENGUATAN PERAN TOKOH MASYARAKAT
UNTUK SELALU CINTA TANAH AIR DAN WAWASAN KEBANGSAAN SEJAK DINI,
ATAU BILA PERLU MASUKKAN KURIKULUM PENDIDIKAN MULAI DARI
TINGKAT DASAR SAMPAI TINGKAT LANJUTAN, MELALUI PENINGKATAN
PERAN TENAGA PENDIDIK DI TINGKAT DASAR SAMPAI LANJUTAN.
5. TINGKATKAN KEWASPADAAN DINI DARI SEGALA BENTUK GERAKAN DAN
AKTIVITAS YANG DILAKUKAN OLEH WARGA BAIK KELOMPOK MAUPUN
PRIBADI YANG BERPERILAKU TIDAK LAZIM DISEKITAR LINGKUNGANNYA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA