12
1 KESIAPAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PEMANTAPAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 Sentul International Convention Center Bogor, 4 Juni 2014 Institusi Penyelenggaraan Pemilu KPU Bawaslu DKPP BAWASLU (TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN) TUGAS: mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; WEWENANG: menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; mengkaji laporan , temuan, dan merekomendasikan; Menyelesaikan sengketa Pemilu. KEWAJIBAN: a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. [Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu] Lanjutan: Tugas, wewenang dan kewajiban

Institusi Penyelenggaraan Pemilukesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Ketua_Bawaslu1.pdf · institusi penyelenggaraan pemilu kpu bawaslu dkpp bawaslu (tugas, wewenang

Embed Size (px)

Citation preview

1

KESIAPAN BAWASLU

DALAM PENGAWASAN

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DISAMPAIKAN PADA

RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PEMANTAPAN PELAKSANAAN

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Sentul International Convention Center Bogor,

4 Juni 2014

Institusi Penyelenggaraan Pemilu

KPU

Bawaslu

DKPP

BAWASLU (TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN)

TUGAS:

• mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu

• mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu

• memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan

pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;

• mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;

WEWENANG:

• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

• mengkaji laporan , temuan, dan merekomendasikan;

• Menyelesaikan sengketa Pemilu.

KEWAJIBAN:

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

[Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu]

Lanjutan:

Tugas, wewenang dan kewajiban

2

BAGAIMANA BAWASLU

MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN?

1. Bawaslu memberdayakan

Pengawas Pemilu di setiap jenjang

Bawaslu (tingkat pusat);

Bawaslu Provinsi;

Panwaslu Kabupaten/Kota;

Panwaslu Kecamatan;

Pengawas Pemilu Lapangan; dan

Pengawas Pemilu Luar Negeri.

2. Bawaslu Melakukan pengawasan

secara Aktif

Definisi Pengawasan Pemilu:

“kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.”(Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu)

Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan strategi:

a. Pencegahan; dan

b. Penindakan. [Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2012]

Lanjutan :

Melakukan pengawasan secara Aktif

Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.

2.a. Pencegahan

3

Mekanisme Pencegahan:

Identifikasi Potensi Rawan Pelanggaran

• setiap tahapan Pemilu; dan

• Non-tahapan Pemilu.

Tindakan Pencegahan

• penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran;

• peningkatan kerjasama antar lembaga;

• peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu;

• pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu;

• Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (Kurang lebih 6 ribu relawan) dan

• kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan :

Melakukan pengawasan secara Aktif

2.b. Penindakan

Memproses hasil pengawasan yang

berupa temuan pelanggaran

melalui tindakan yang sesuai

dengan Peraturan Bawaslu tentang

Tata Cara Pelaporan dan

Penanganan Pelanggaran.

Lanjutan :

Melakukan pengawasan secara Aktif

3. Bawaslu Menjalankan Tugas

Penanganan Pelanggaran

Penanganan Pelanggaran digambarkan sebagai: “serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.”

PELAPOR

PENGAWAS PEMILU

ANGGOTA PANWASLU

KAJIAN

•Pemberkasan

•Pengumpulan alat bukti,

melalui permintaan

keterangan (klarifikasi),

permintaan data, dsb.

PLENO

Pengumuman

di Form A-7

KWK:

• Bukan

Pelanggaran

• Pelanggaran

Administrasi

• Pelanggaran

Pidana

Laporan Pelanggaran

Temuan Pelanggaran

(Hasil Pengawasan)

4

Keterangan : Berdasarkan laporan hasil penanganan pelanggaran sd 20 Mei 2014

Penerimaan Bukan

Pelanggaran

Tindaklanjut (Rekomendasi)

Temuan Laporan Pelanggaran

Administrasi

Pelanggaran

Pidana

Pelanggaran

Kode Etik

7.478 2.075 2.033 7.292 186 38

Total = 9.553

Rekap Data Pelanggaran Pemilu Anggota

DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014

Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei

Jumlah Pelanggaran Administrasi Per tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD Tahun 2014

Tahapan

Pelanggaran Administrasi

Jumlah Pelanggaran

Administrasi

%

(dari Total

Pelanggaran

Administrasi =

7.296)

Kampanye 4.581 62,26%

Pemungutan dan

Penghitungan Suara 992 13,59%

Pemutakhiran Data Pemilih 935 12,81%

Pencalonan (Pendaftaran) 426 5,83%

Rekapitulasi Perolehan Hasil 250 3,43%

Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei 2014

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014

TAHAPAN PEMILU

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

DITERUSKAN

KE KPU

DITINDAKLANJUTI KPU

(DARI T/L YANG DITERUSKAN)

TIDAK DITINDAKLANJUTI KPU

(DARI T/L YANG

DITERUSKAN)

Non Tahapan 9 9

100%

0

0%

Pemutakhiran Data Pemilih

935

881 924,22%

54 5,77%

Pencalonan

426

390

91,54%

36

8,45%

Masa Kampanye 4.581 4.076

88,97%

505 11,02%

Masa Tenang 103 96

93,20%

7

6,79%

Pemungutan Suara 992 932

93,95%

60

6,05% Rekapitulasi Perolehan

Suara 250

235

94%

15

6%

TOTAL

7.296

(79,24% dari T/L yang diterima oleh Pengawas

Pemilu sebesar 9.207)

6.619

(90,72% dari laporan yang diteruskan ke KPU)

677

9,28% (dari laporan yang

diteruskan)

Jumlah Pelanggaran Pidana Per Tahapan

Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014

Tahapan Pemilu

PELANGGARAN PIDANA

Jumlah Pelanggaran

Pidana

%

(dari Total Pelanggaran

Pidana = 186)

Kampanye 71 38,17%

Pemungutan dan

Penghitungan Suara 54 29,03%

Rekapitulasi Perolehan

Hasil Suara 24 12,90%

Masa Tenang 21 11,29%

5

TREND PELANGGARAN KODE ETIK (38 KASUS)

PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

a. Permasalahan Pemutakhiran DPT oleh KPU/jajaran;

b. Dalam tahapan Pencalonan, KPU/jajaran tidak cermat dalam melakukan

verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Bakal Calon Anggota DPRD;

c. KPU/jajaran tidak memproses Dokumen Pencalonan Bakal Calon

Anggota DPRD terkait dengan Model BB-5;

d. KPU/jajaran tidak melaksanakan rekomendasi Pengawas Pemilu terkait

dengan Calon Anggota DPRD;

e. Penyelenggara Pemilu masuk dalam Daftar Calon Tetap;

f. Penyelenggara Pemilu turut serta dalam Kampanye Pemilu;

g. Perubahan Perolehan Suara oleh Penyelenggara Pemilu;

h. Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan Pemungutan dan

Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

POLA PENANGANAN PELANGGARAN

PEMILU PRESIDEN /WAKIL PRESIDEN

Pelapor Adalah Warga Negara Indonesia

atau Pemantau Pemilu atau Pasangan

Calon Presiden/Wakil Presiden dan atau

Tim Kampanye

Pelapor wajib mengisi dan

menandatanggani Formulir Penerimaan

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan

menyertakan KTP atau kartu identitas lain

Lanjutan:

Pola Penanganan Dugaan

Pelanggaran

Syarat Laporan:

Syarat formal:

a.Pihak yang berhak

melaporkan;

b.Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas

waktu;

c.Keabsahan laporan

pelanggaran yang mencakup:

• Kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan

pelanggaran dengan kartu

identitas; dan

• Tanggal dan waktu

Syarat material:

a.identitas Pelapor;

b.nama dan alamat terlapor;

c.peristiwa dan uraian kejadian;

d.waktu dan tempat kejadian;

e.saksi-saksi yang mengetahui

peristiwa tersebut;

f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan

g.cara mendapatkan barang

bukti yang diserahkan

Laporan disampaikan kepada Pengawas

Pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejak

terjadinya peristiwa

Lanjutan:

Pola Penanganan Dugaan

Pelanggaran

Pengawas Pemilu menangani laporan paling

lambat 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang 5

(lima) hari setelah menerima laporan.

6

Tindaklanjut penangganan dugaan pelanggaran

Pemilu dapat diteruskan kepada:

• KPU jika pelanggaran administrasi.

• Kepolisian jika pelanggaran pidana.

• DKPP jika pelanggaran kode etik.

• Bawaslu akan menanggani jika Sengketa

Pemilu.

Lanjutan:

Pola Penanganan Dugaan

Pelanggaran

POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU

Pemilu Legislatif

Pemilu Presiden

Pemilu Kada

PELAPOR

-Warga Masyarakat

-Pemantau; dan

-Calon Ang

Legislatif/ Tim Kampanye

-Warga Masyarakat

-Pemantau; dan

-Paslon Pres dan

Wapres/ Tim Kampanye

-Warga Masyarakat

-Pemantau; dan

-Paslon Kada/ Tim

Kampanye

Pemilu Legislatif

Pemilu Presiden

Pemilu Kada

Batasan Waktu

Pelaporan Dugaan

Pelanggaran

7 Hari

Sejak diketahui

dan/atau

ditemukannya

pelanggaran

3 Hari

Sejak terjadinya

peristiwa

7 Hari

Sejak terjadinya

pelanggaran

7

KETERANGAN PEMILU

LEGISLATIF

PEMILU PRES

DAN WAPRES

PEMILU KADA

Batas Waktu

Penanganan

Pengawas

Pemilu

3 + 2 Hari 3 + 2 Hari 7 + 7 Hari

Batas Waktu di

Kepolisian

14 Hari 14 Hari KUHAP

Batas Waktu di

Kejaksaan

5 Hari 5 Hari KUHAP

Batas Waktu di

Pengadilan

7 Hari 7 Hari KUHAP

PROSES PELAPORAN PELANGGARAN

PEMILU LEGISLATIF

PELAPOR

BA/

PANWASLU

POLRI

ADMIN KPU

PIDANA

-WNI (HAK PILIH)

-PEMANTAU -PESERTA PEMILU

GAR PEMILU

SIDIK

JPU PN

TUNTUT

SANKSI

ADMIN

Ps. 266

-BA/PANWASLU -JAKSA -PENYIDIK

SENTRA GAKKUMDU

7 Hari

5 hr

14 hr 5 hr 7 hr

P-19 = 3 hr

Perbaikan 3 hr

SIDANG

PROSES PELAPORAN PELANGGARAN

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PELAPOR

BA/

PANWASLU

POLRI

ADMIN KPU

PIDANA

-WNI (HAK PILIH)

-PEMANTAU -PESERTA PEMILU

GAR PEMILU

SIDIK

JPU PN

TUNTUT

SANKSI

ADMIN

Ps. 266

-BA/PANWASLU -JAKSA -PENYIDIK

SENTRA GAKKUMDU

3 Hari

5 hr

14 hr 5 hr 7 hr

P-19 = 3 hr

Perbaikan 3 hr

SIDANG

PELAPOR

PANWASLU

ANGGOTA PANWASLU

LAPORAN

TEMUAN

KAJIAN

•Pemberkasan

•Klarifikasi

•Pengumpulan alat bukti

PLENO

Pengumuman

di Form A-7

KWK:

•Bukan

Pelanggaran

•Pelanggaran

Administrasi

•Pelanggaran

Pidana

PP No.6 Thn 2005 & Perbawaslu No.2 Thn 2012

7 Hr

7 Hr

7 Hr

8

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran

PEMILU KADA

PANWASLU

POLRI

ADMIN KPU

PIDANA

PELANGGARAN PEMILU

SIDIK

JPU PN

TUNTUT

SANKSI

ADMIN

Berlaku

KUHAP SIDANG

Tindak Pidana Pemilu

yang sering terjadi

Memberi/menjanjikan uang (money politics)

Pemalsuan tanda tangan dukungan calon atau keterangan

palsu

Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye;

Penyalahgunaan Jabatan;

Kampanye terselubung (di luar jadwal yang ditetapkan);

Black campaign;

Ketidaknetralan Pejabat/PNS;

Mencoblos lebih dari satu kali;

Penggelembungan maupun pengurangan suara;

Perusakan alat peraga/atribut kampanye.

Data Tindak Pidana Pemilu 2010

TAHAPAN

PEMILU

LAPORAN/ TEMUAN

TINDAK PIDANA

PEMILU

DITERUSKAN KE

KEPOLISIAN

DIHENTIKAN

KEPOLISIAN

Pemutakhiran

Data Pemilih

4 4

( 100 % dari

laporan/temuan)

4

( 100 % dari

laporan/temuan)

Pencalonan 71 60

(84,51 % dari

laporan/temuan)

20

(28.17 % dari

laporan/temuan)

Masa

Kampanye/Mas

a Tenang

377 344

(91,25 % dari

laporan/temuan)

113

(29,97 % dari

laporan/temuan)

Pemungutan

dan

Penghitungan

Suara

128 124

( 96,88 % dari

laporan/temuan)

31

(24,22 % dari

laporan/temuan)

TOTAL 580 532 168

Data Tindak Pidana Pemilu 2011

Tahapan Pemilu Diteruskan Ke

Kepolisian

Dihentikan

Kepolisian

Kepolisian

meneruskan ke

Kejaksaan

Non-Tahapan dan

Pemutakhiran Data

Pemilih

12 9

(75%)

1

(8,33%)

Pencalonan 23 7

(30,4%)

1

(4,34%)

Kampanye 118 48

(40,67%)

8

(6,77%)

Masa Tenang 123 69

(56,09%)

2

(1,62%)

Pemungutan dan

Penghitungan

68 44

(64,70%)

4

(5,88%)

Rekapitulasi 28 1

(3,57%)

0

TOTAL 372 178

(47,85%)

16

(4,30%)

9

Pelanggaran Pidana Pemilu Kada Tahun

2012

NO KETERANGAN DITERIMA

PANWASLU

DITERUSKAN

KE KEPOL

DIHENTIKAN

KEPOL

DITERUSKA

N KE

KEJAKSAA

N

DIHENTIK

AN KE

KEJAKSAA

N

DILIMPAHK

AN KE PN

PUTUSAN

PN

1 Pemutakhiran

DPT

2 0 0

(0%)

0 0 0 0

2 Pencalonan 35 8

(22,86%)

8

(100%)

0 0 0 0

3 Kampanye 58 20

(34,48%)

12

(60%)

8

(40%)

7

(87,5%)

1

(12,5)

1

(100%)

4 Masa Tenang 37 6

(16,22)

6

(100%)

0 0 0 0

5 Pemungutan

dan

Penghitungan

Suara

65 11

(16,92%)

1

(9,09%)

4

(36,36%)

0 4

(100%)

4

(100%)

6 Rekapitulasi

Hasil Perolehan

Suara

27 4

(14,81%)

3

(75,00%)

0 0 0 0

TOTAL 224 49

(21,88)

30

(61,22%)

12

(24,49%)

7

(58,33%)

5

(41,67%)

5

(100%) * Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei 2014

Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014

TAHAPAN

PEMILU

PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

DITERUSKAN

KE

KEPOLISIAN

DIHENTIKAN

KEPOLISIAN

DITINDAKLANJUTI

DARI KEPOLISIAN

KE KEJAKSAAN

DIHENTIKAN

KEJAKSAAN

DILIMPAHKAN

KE PN

PUTUSAN

PN

(Dari T/lditeruskan ke

kepolisian)

(Dari t/lditeruskan ke

kepolisian)

(Dari t/l diteruskan

ke kejaksaan)

(Dari t/l diterima

kejaksaan)

(Dari t/l

dilimpahkan

Ke pn)

Non Tahapan 1

1

Pemutakhiran

Data Pemilih 7

5

2

2

0

0

Pencalonan

8 6

2

1

1

1

Masa Kampanye 71 60 11

0

7

6

Masa Tenang 21 19 2 2 2

Pungut dan

Hitung 54 46

8 8 3

Rekapitulasi Hasil 24 24

TOTAL

186

86,55%

dari T/L yang

diterima oleh

Pengawas

Pemilu sebesar

302

161

86,55%

dari T/L yang

diteruskan ke

Kepolisian)

25

13,44%

dari T/L yang

diteruskan ke

Kepolisian)

3

12%

dari T/L yang

diteruskan ke

Kejaksaan)

18

72%

dari T/L yang

diterima di

Kejaksaan)

12

66,67%

Dari T/L

dilimpahkan ke PN)

Mengapa?...:

1. Tingkat Tindak Pidana yang diteruskan ke kepolisian cukup rendah/tidak maksimal?

2. Tingkat Tindak Pidana yang dihentikan kepolisian begitu tinggi?

Pemilu Kada Pemilu Legislatif Pemilu Presiden

dan Wakil

Presiden

Undang-

Undang yang

mengatur

UU No. 32 Tahun 2004

ttg Pemerintahan

Daerah

[PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah

diubah tiga kali

terakhir dengan PP

Nomor 49 Tahun 2008

]

UU No. 8 Tahun

2012 ttg Pemilu

Anggota DPR,

DPD, dan DPRD

UU No. 42 Tahun

2008 ttg Pemilu

Presiden [sedang

proses usulan revisi]

Daluwarsa

Pelaporan

7 hari sejak

terjadinya peristiwa

3 hari sejak

terjadinya

peristiwa

3 hari sejak

terjadinya

peristiwa

Proses di

Pengawas

Pemilu

7 hari + 7 hari 3 hari + 2 hari 3 hari + 2 hari

Proses di

Penyidik

mengikuti KUHAP (UU

No.8 Thn 1981)

14 hari 14 hari

Proses di

Penuntut

Umum

mengikuti KUHAP (UU

No.8 Thn 1981)

5 hari 5 hari

10

“Banyak Laporan dan Temuan yang tidak dapat

diproses karena alat bukti tidak lengkap, serta karena

keterbatasan wewenang Pengawas Pemilu”

Pasal183 KUHAP:

“Bukti awal yang cukup sekurang kurangnya 2 alat

bukti”

Pasal184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

Keterangan Saksi ;

Keterangan Ahli ;

Surat ;

Petunjuk ;

Keterangan terdakwa/tersangka/terlapor; dan

Unus Testis Nullus Testis

(satu saksi bukan saksi, minimal 2 saksi dengan

nilai 1 alat bukti).

Pengawas Pemilu tidak berwenang untuk melakukan

paksaan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi untuk

dimintai keterangan

Pengawas Pemilu hanya berwenang mengundang

pelapor, terlapor, atau saksi dalam rangka untuk

diminta klarifikasinya tanpa adanya “daya paksa”.

Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan

untuk menyita alat bukti yang ada di tangan

pelapor, terlapor, ataupun saksi

Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan

untuk menggeledah tempat dan/atau badan.

11

Pengawas Pemilu bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu

untuk menangani laporan/temuan tindak pidana Pemilu secara terpadu, dalam rangkaian proses:

a. Temuan/Penerimaan laporan tindak pidana

Pemilu;

b. Pengumpulan alat bukti: dibantu unsur penyidik POLRI;

c. Pengkajian;

d. Penerusan laporan hingga proses penuntutan

dan peradilan.

Pengalaman Sentra Gakkumdu

Pemilu Legislatif 2009

Pengalaman Sentra Gakkumdu

Pemilukada pada beberapa daerah

upaya koordinasi pembentukan

MoU Sentra Gakkumdu Nasional

untuk Pemilukada, Pemilu

Legislatif, Pemilu Presiden

(berlangsung sejak 2010)

Amanat Pasal 267 UU No. 8 Tahun 2012:

“Untuk menyamakan pemahaman dan

pola penanganan tindak pidana Pemilu,

Bawaslu, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Kejaksaan Agung

Republik Indonesia membentuk sentra

penegakan hukum terpadu.”

Pembahasan Rancangan Kesepakatan

Bersama antara Bawaslu, Kepolisian

dan Kejaksaan

Nota Kesepakatan Bersama No.

01/NKB/BAWASLU/I/2013, No. B/02/I/2013,

No. KEP-005/A/JA/01/2013

tentang Sentra Gakkumdu

tertanggal 16 Januari 2013

SOP Sentra

Gakkumdu

8 Mei 2013

I. Tingkat Pusat

Pembina:

a. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

c. Jaksa Agung Republik Indonesia.

Ketua:

a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;

b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

II. Tingkat Provinsi

Pembina :

a. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;

b. Kepala Kepolisian Daerah; dan

c. Kepala Kejaksaan Tinggi.

Ketua:

a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;

b. Direktur Reserse dan Kriminal Umum; dan

c. Asisten Tindak Pidana Umum.

[Pasal 5 Nota Kesepakatan Sentra Gakkumdu]

III. Tingkat Kabupaten/Kota

Pembina:

a. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;

b. Kepala Kepolisian Resort; dan

c. Kepala Kejaksaan Negeri.

Ketua:

a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;

b. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal; dan

c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

[Pasal 5 ayat (3) Nota Kesepakatan Sentra Gakkumdu]

12

Penerimaan dan Pengkajian oleh Pengawas

Pemilu

Pembahasan dalam Forum

Sentra Gakkumdu

Tindak Lanjut Rekomendasi

Pengawas Pemilu menerima

laporan/temuan dugaan

pelanggaran yang diduga

mengandung unsur Tindak

Pidana Pemilu (dituangkan dalam

Formulir).

Pengawas Pemilu segera

berkoordinasi dan menyampaikan

laporan/temuan tersebut kepada

Sentra Gakkumdu paling lama 24

jam terhitung sejak diterimanya

laporan/temuan.

Pelaksanaan pembahasan

Sentra Gakkumdu dengan

dipimpin oleh Anggota

Sentra Gakkumdu yang

berasal dari unsur Pengawas

Pemilu.

Peserta rapat memberikan

saran dan pendapat

terhadap syarat formil dan

materiil, pasal yang

diterapkan, dan pemenuhan

unsur tindak pidana.

Disusun rekomendasi yang

berdasarkan pada kesimpulan

pembahasan rapat Sentra

Gakkumdu, yang menentukan:

a. apakah suatu laporan

/temuan merupakan tindak

pidana Pemilu atau bukan?

atau

b. apakah laporan/temuan

tersebut masih perlu

dilengkapi dengan syarat

formil/syarat materiil?

• menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi

• Meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam Sentra Gakkumdu

• Tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.

• Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu.

• Kuatnya Integritas dan Legitimasi Pemilu.

[email protected]