PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOLPAPARAN SESDITJEN KESBANGPOLPAPARAN SESDITJEN KESBANGPOLPAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL
RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOLRAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOLRAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOLRAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOL
STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL
KONDUSIF DALAM RANGKA TANNASKONDUSIF DALAM RANGKA TANNASKONDUSIF DALAM RANGKA TANNASKONDUSIF DALAM RANGKA TANNAS
Jakarta , 6 Desember 2013Jakarta , 6 Desember 2013Jakarta , 6 Desember 2013Jakarta , 6 Desember 2013
KEBIJAKAN KESBANGPOL,KEBIJAKAN KESBANGPOL,KEBIJAKAN KESBANGPOL,KEBIJAKAN KESBANGPOL,Antara Lain:Antara Lain:Antara Lain:Antara Lain:
1.1.1.1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanUndang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanUndang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanUndang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan2.2.2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;3.3.3.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRDDPR,DPD dan DPRDDPR,DPD dan DPRDDPR,DPD dan DPRD4.4.4.4. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;5.5.5.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;6.6.6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan
Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye PemiluPelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye PemiluPelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye PemiluPelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
7.7.7.7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NarkotikaPermendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NarkotikaPermendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NarkotikaPermendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika8.8.8.8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
9.9.9.9. Permendagri Nomor Permendagri Nomor Permendagri Nomor Permendagri Nomor 12121212 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 2006060606 tentang Pedoman tentang Pedoman tentang Pedoman tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat di DaerahKewaspadaan Dini Masyarakat di DaerahKewaspadaan Dini Masyarakat di DaerahKewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ;;;;10.10.10.10. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
11.11.11.11. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;12.12.12.12. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen
Daerah;Daerah;Daerah;Daerah;
Mendukung Cita2/Tujuan NasionalMendukung Cita2/Tujuan NasionalMendukung Cita2/Tujuan NasionalMendukung Cita2/Tujuan Nasional(Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)(Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)(Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)(Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)
AMANATPEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945194519451945ALINEA ALINEA ALINEA ALINEA
KEEMPATKEEMPATKEEMPATKEEMPAT
BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK DAN UNTUK DAN UNTUK DAN UNTUK MEMAJUKAN MEMAJUKAN MEMAJUKAN MEMAJUKAN
KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN DAN DAN DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
KETAHANANKETAHANANKETAHANANKETAHANAN NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah)
KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)
IIII
PPPPOOOO
LLLLEEEE
KKKK
SSSSOOOO
SSSS
BBBBUUUU
DDDDHHHH
AAAA
NNNNKKKK
AAAA
MMMM
TRIGATRATRIGATRATRIGATRATRIGATRA
Posisi yang Posisi yang Posisi yang Posisi yang strategis (antara strategis (antara strategis (antara strategis (antara 2 benua dan 2 2 benua dan 2 2 benua dan 2 2 benua dan 2 samudra)samudra)samudra)samudra) Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan terbesar di dunia
