Bank dan Lembaga keuangan lainnya

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Timotius Teddy, SE,MM

Bank dan Lembaga keuangan lainnya

BankMenghinpun dana secara langsung dari masyarakat maupun menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat (Kertas berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)Penyaluran dana untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi kepada badan usaha dan individu untuk jangka pendek, menengah dan panjangUang dalam arti sempit adalah narrow money yaitu uang yang memiliki likuiditas paling tinggi yaitu uang kartal dan uang giral, disebut m1Uang dalam arti luas adalah broad money, bisa berarti m1 ditambah dgn tabungan dan deposito menjadi m2 atau m2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank.

Bukan BankMenghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan dan pinjaman dari lembaga lain)Penyaluran dana terutama untuk tujuan investasi, kepada badan usaha dan untuk jangka menengah dan panjang.Uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sbg alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran utang, pajak dan lainnya. Sehingga syarat uang adalah diterima secara umum,memiliki nilai yang stabil, jumlah yang beredar mencukupi kebutuhan, mudah dibawa dan nilai fisik bertahan atau tidak mudah rusak karena sering berpindah tangan.Peranan uang: alat tukar menukar, alat pengukur nilai,standar pembayaran masa depan atau pencicilan utang dan alat penimbun kekayaan atau daya beli.

DEFINISI PERBANKAN• UU RI NO 7 thn 1992tentang Perbankan yang diubah dgn UU NO 10 th 1998

menyatakan:• Perbankan : segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

• Bank : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

• Bank Umum : bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

• BPR : bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengukuran Kinerja Bank• Bank menghimpun dana mengeluarkan interest expense (beban bunga) lalu

menyalurkan kepada masyarakat mendapatkan interest income , selisih antara interest income dgn interest expense disebut interest margin.

• Likuiditas : Curren Asset (kas, giro BI, SBI,GIRO Bank lain,)dibagi Current Liabilities (Giro, Tabungan, deposito,Call money)

• GWM : Giro BI dibagi DPK 3, dimana Rupiah = min 5%, Valas = min 3 %• Aktiva terdiri dari kas/NEA, Giro BI/NEA, Giro bank lain( bisa NEA,EA, dapat berupa

call money, SBI, PLACEMENT)• Passiva terdiri dari Giro/LC, tabungan/LC, Deposito/HC, Call money , SBPU)HC,

bORROWING)pinjaman bank lain/DPK 2, Modal/DPK 1 dan Laba (merupakan hutang yang harus dibayar kepemilik saham.

• CAR: Modal (Modal inti dan modal tambahan) dibagi ATMR (Aktiva tertimbang menurut resiko atau disebut RWA/ Right Weighted Asset)

4 USAHA POKOK BANK, perantara antara SSU (Surplus Spending Unit) dengan DSU (Defisit Spending Unit)

• Denomination Divisibility, bank menghimpun dana dari SSU yang masing masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar, sehingga dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

• Maturity Flexibility, Bank menghimpun dana menyelenggarakan bentuk bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU juga bervariasi, sehingga ada dana yang mengendap yang dipinjam oleh DSU dari bank yang bersangkutan.

• Liquidity transformation, dana yang disimpan oleh SSU kepada bank umumnya bersifat Liquid,untuk itu bank wajib menjaga posisi likuiditas/ gwm. GWM Ditetapkan BI dengan memperhitungkan jumlah uang beredar agar seimbang dengan volume perdagangan, sehingga nilai tukar relatif stabil.

• Risk diversification, bank menyalurkan kredit kepada pihak debitor dan sektor sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga resiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

Fungsi Bank• 3 Fungsi bank secara spesifik, selain sebagai intermediary yaitu

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu:• Agent of trust: kegiatan utama bank berdasarkan kepercayaan, baik dalam

menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat berdasarkan kepercayaan.

• Agent of development: kegiatan ekonomi berada pada sektor riil dan moneter yang saling mempengaruhi kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang tidak lepas dari penggunaan uang,

• Agent of services, bank menawarkan jasa perbankan kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS adalah badan hukum independen dibentuk berdasarkan UU NO 24/2004 tentang LPS, tanggal 22 september 2004, pendirian dan

operasional LPS dimulai sejak UU LPS berlaku efektif tgl 22 september 2005)

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan yang dijamin yang berbentuk deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, juga menjamin simpanan yang ada di bank syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.Sejak 13 oktober 2008 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum 2 milyar per nasabah per bank, yang mencangkup pokok dan bunga/bagi hasilyang telah menjadi hak nasabah. Jika nasabah memiliki simpanan pada suatu bank lebih dari 2 milyar, maka LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai dengan jumlah 2 milyar, sedangkan sisanya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank. Jika nasabah memiliki rekening gabungan, maka untuk keperluan penghitungan simpanan yang dijamin, saldo pada rekening gabungan tersebut dibagi secara prorata dengan pemilik rekening lain. Jika nasabah penyimpan memiliki kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah tersebut akan terlebih dahuludiperhitungkan dengan kewajiabnnya.Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjdai bank peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran dan bank asing serta bank konvensional dan bank syariah.Cara pembayaran klaim adalah dengan LPS menetapkan simpanan yang layak bayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verivikasi atas data simpanan nasabah bank yang dicabut ijin usahanya. Proses penetapan simpanan layak bayar yang harus diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak ijin usaha bank dicabut. LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambatnya 5 hari kerja terhitung sejak proses verifikasi dimulai. Jangka waktu pengajuan klaim oleh nasbah adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut.Simpanan yang tidak dibayar adalah data simpanan nasbah yang tidak tercatat pada bank, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, atau nasabah itu yang merupakan penyebab keadaan bank menjadi tidak sehat.Kriteria simpanan yang akan dinyatakan layak dibayar adalah; data simpanan yang tercatat dalam pembukuan bank, bunga simpanan tidak melebihi tingkat suku bunga penjaminan dan nasabah penyimpan bukan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Arsitektur Perbankan Indonesia, sebagai penerapan praktik-praktik perbankan internasional dalam 25 Prinsip Pokok Basel untuk pengawasan perbankan yang efektif (Basel Core Principles for

Effective Banking Supervision)

• The basel Committee on banking Supervision adalah sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara G-10 pada tahaun 1975. Lembaga ini terdiri ari wakil-wakil senior daro otoritas pengawas perbankan dan bank sentral dari Belgia,Kanada, Prancis,Jerman,Italia,Jepang, Luksemburg, Belanda,Swedia,Swiss,Inggris,dan Amerika. Lembaga ini biasanya bertemu diLokasi sekretariat tetap yaitu The Bank for International Settlement dikota Basel-Swiss.

• Komite pengawas Perbankan yang didirikan Gubernur bank sentral negara G-10 telah menyusun 2 jenis dokumen yaitu: Paket lengkap core principles for effective banking supervision (the basel core principles) dan compendium (akan diperbaharui secara periodik) terhadap semua rekomendasi,pedoman dan standar yang telah dikeluarkan oleh basel committe yang sebagian besar saling tekait dengan core principles.

• The basel core principles terdiri dari 25 prinsip dasar yang perlu ada bagi terwujudnya sistem pengawasan yang efektif, yaitu terdiri dari:

a.prasyarat bagi pengawasan perbankan yang efektif (prinsip ke 1)b.perizinan dan struktur (prinsip ke 2 hingga ke 5)c.peraturaan prinsip kehati-hatian (prinsip ke 6 hingga ke 15)d.metode pengawasan perbankan terus menerus (prinsip ke 6 hingga ke 20)e.informasi (prinsip ke 21)f.wewenang formal pengawasan (prinsip ke 22)g.perbankan lintas negara (prinsip ke 23 hingga ke 25)

API diterapkan oleh BI tahun 2004 sebagai kerangka dasar pengembangan perbankan 5-10 tahun kedepan. Visi API adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan

efesien,;menciptakan kestabilan sistem ekonomi;dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

• Adanya krisis ekonomi pertengahan tahun 97 sebagai puncak dari serangkaian liberisasi sektor perbankan sejak tahun 80 (deregulasi perbankan) telah menimbulkan kesadaran bahwa API adalah kebutuhan mendesak bagi perbankan indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan.

• Program API berkaitan dengan usaha peningkatan kinerja perbankan melalui penerapan standar good corporate governance yang didukung oleh kemampuan operasional yang tinggi; kemampuan tinggi dalam pengelolaan resiko; ketersediaan infrastruktur pendukung perbankan yang memadai; keberadaan lembaga pemeringkat kredit domestik;adanya skim penjaminan kredit yang mencukupi; dan peningkatan kepercayaan nasabah.

• Tantangan dunia perbankan dalam API :a. pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah.b. struktur perbankan yang belum optimalc. pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurangd. pengawasan perbankan yang masih perlu ditingkatkan.e. kapabilitas perbankan yang masih lemah.f. profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan.g. perlindungan nasabah yang masih perlu ditingkatkan.h. perkembangan teknologi informasi.

Enam pilar API

• Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

• Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.

• Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko.

• Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi intenal perbankan nasional.

• Mewujudkan infrastuktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.

• Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.• Program kegiatan API yaitu program penguatan struktur perbankan nasional, program

peningkatan kualitas pengaturan perbankan,program peningkatan fungsi pengawasan, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, program pengembangan infrastruktur perbankan, dan program peningkatan perlindungan nasabah.

Bank Indonesia, merupakan bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya , bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain,

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

• BI berkedudukan diibukota negara RI, dan dapat mempunyai kantor –kantor didalam dan diluar wilayah negara RI. Modal BI ditetapkan sejumlah sekurang-kurangya 2 triliun rupiah dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10 % dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum yaitu dana yang berasal dari sebagian surplus BI yang digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang BI atau dari hasil revaluasi aset, penambahan modal ini ditetapkan dengan peraturaan dewan gubernur.

• Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan untuk mencapainya, BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

• Tugas BI lainnya yaitu mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional,akuntabilitas dan anggaran.

• BI wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas. Barangsiapa melakukan campur tangan thd pelaksanaan tugas BI, diancam pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda sekurang-kurangnya 2 miliar dan paling banyak 5 miliar.

Tugas BI Yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Pengendalian moneter dengan cara: operasi pasar terbuka dipasar IDR dan VALAS, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan

Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu

paling lama 90 hari untuk likuiditas. Dalam hal bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematik dan

berpotensi mengakibatkan krisis, BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.

Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sisitem nilai tukar yang telah ditetapkan.

Mengelola cadangan devisa, BI melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri.

Meyelenggarakan survei secara berkala bersifat makro/mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas

TUGAS BI : MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Menetapkan peraturaan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.

Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung dengan cara: mewajibkan bank menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara BI; melaksanakan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu bila diperlukan; menugasi pihak lain atas nama BI dalam melaksanakan pemeriksaan; memerintahkan bank untuk menghentikan sementara atau sebagian kegiatan transaksi, jika menurut penilaian BI diduga tindak pidana bidang perbankan.

Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank, dapat dilakukan oleh BI sendiri atau pihak lain dgn persetujuan BI.

Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangan.

Tugas BI Yaitu:mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.

Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan valas,

penyelenggaraan kliring ini dilakukan oleh BI atau pihak lain dengan persetujuan BI.

Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah atau valas, penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh BI atau pihak lain yang dengan persetujuan BI.

Menetapkan macam, harga dan ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaraan.

Hubungan BI dengan Pemerintah dan Internasional

Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan.Untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI.BI wajib memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemnerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI.Dalam hal pemerintah menerbitkan surat utang negara, wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI, BI membantu penerbitan surat utang negara tersebut.BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah, dalam hal BI melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian kredit kepada pemerintah batal demi hukum.Dalam kaitannya hubungan internasional, BI dapat melaksanakan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional.Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga mulitlateral adlah negara, BI dapat bertindak dan atas nama negara RI.

Akuntabilitas dan Anggaran BI, transparansi dari kegiatan-kegiatan BI, berdasar UU no 23 thn 1999

tentang BIBI wajib menyamapaikan laporan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang memuat pelaksanaan tugas dan wewenang serta rencana kebijakan, penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang untuk tahun yang akan datang.BI wajib menyampaikan laporan secara tertulis triwulan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR dan Pemerintah.Laporan tahunan dan triwulan dievaluasi DPR dan diguanakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja dewan Gubernur dan BI.Laporan tahunan dan triwulan juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui masyarakat, dan awal tahun anggaran BI wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa.Apabila DPR memerlukan penjelasan, BI wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan atau tertulis.Untuk membantu DPR melakukan pengawasan bidang tertentu terhadap BI, dibentuk badan supervisi dijakartadalam upaya meningkatkan akuntabilitas, interdependensi, transparansi dan kredibilitas BI.BPK dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI atas permintaan DPR bila diperlukan.Tahuna anggaran BI adalah tahun kalendar, selambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, dewan gubernur menetapkan anggaran tahunan BI, yang meliputi anggaran kegiatan operasional, kebijakan moneter, sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan perbankan.Selambatnya 30 hari berakhir tahun anggaran, BI menyelesaikan laporan keuangan tahunan BI selambatnya 7 hari, BI melaporkan kepada BPK dan BPK menyampaikan l;aporan hasil pemeriksaan kepada DPR.Surplus kegiatan BI dibagi 30 % untuk cadangan, sisanya dipupuk sebagai cadangan umum dan apabila terjadi resiko pelaksanaan dan wewenang BI.BI menyusun neraca singkat mingguan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.BI dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BI dan persetujuan DPR.

DEWAN GUBERNUR BI (SEORANG GUBERNUR, SEORANG DEPUTI GUBERNUR SENIOR, SEKURANG-KURANGNYA 4 ORANG ATAU SEBANYAKNYA 7 ORANG DEPUTI GUBERNUR. (jumlah anggota dewan gubernur akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank

dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi)

Persyaratan dewan gubernur: WNI;memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi; memiliki keahlian dan pengalaman bidang ekonomi,keuangan,perbankan atau hukum;antara sesama anggota dewan gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan; dan anggota dewan gubernur baik sendiri maupun bersama dilarang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga dan merangkap jabatan pada lembaga lain, kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.Gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Calon deputi gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari gubernur. Anggota dewan gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.Tugas dan wewenang dewan gubernura. mengangkat dan memberhentikan pegawai BI b. menetapkan peraturaan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lain.c. dewan gubernur dan atau pejabat BI tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dengan UU sepanjang dilakukan dengan itikad baik.d. gaji, penghasilan lain dan fasilitas bagi dewan gubernur ditetapkan oleh dewan gubernur, besarnya 2 x dari gaji dan penghasilan lain bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di BI.e. dewan gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai BI serta pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban, berupa denda, teguran tertulis, pencabutan atau pembatalan ijin usaha,, pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.

Aturan Kesehatan Bank

CAPITAL (Permodalan)kecukupan pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan

Modal Minimim)Komposisi permodalanTren ke depan, proyeksi KPMMAktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bankKemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usahaAkses kepada sumber permodalanKinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan


ASSET QUALITY (Kualitas aset )Aktiva produktif yang diklasifikasikandibandingkan total aktiva produktifDebitor inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kreditPerkembangan aktiva produktif bermasalah(non performing asset) dibandingkan aktiva produktifKecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktifSistem kaji ulang/review internal terhadap aktiva produktifKinerja penanganan aktiva produktif bermasalah


MANAGEMENT (manajemen)Manajemen umumPenerapan sistem manajemen resikoKepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada BI dan atau pihak lainnyaTerdapat 250 pertanyaan tentang penilaian manajemen, misal apakah terdapat manual operasional dalam pekerjaan, apakah terdapat bank didalam bank, apakah terdapat penyimpanan uang yang cukup aman, dan lainnya )


EARNINGS (rentabilitas)Pengembalian atas aktiva (ROA/RETURN ON ASSET)Pengembalian atas ekuitas (ROE/RETURN ON EQUITY)Margin bunga bersih (NIM/NET INTEREST MARGIN)Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)Pertumbuhan laba operasionalKomposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatanPenerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biayaProspek laba operasional


LIQUIDITY (likuiditas)Aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan passiva liquid kurang dari 1 bulan (1 month maturity mismatch ratio).Rasio pinjaman terhadap dana pihak ke tiga (loan to deposit ratio/LDR)Proyeksi arus kas 3 bulan mendatangKetergantungan pada dana antar bank dan deposan intiKebijakan dan pengelolaan likuiditas (Asset and Liability Management/ALMA)Kemampuan bank untuk memperoleh akses ke pasar uang, pasar modal atau sumber pendapatan lainnya.Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)


Sensitivity to market risk (sensitivitas terhadap resiko pasar)Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat fluktuasi (advorse movement) suku bunga.Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (advorse movement) nilai tukarKecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar

Aturan Kesehatan BankKYC/KNOW YOUR CUSTOMER (prinsip mengenal nasabah/tindak pidana pencucian uang/anti money laundering)Pencucian uang adalah satu istilah yang digunakan dalam suatu proses untuk mengubah uang ilegal (yang didapat dari cara yang tidak sah, melanggar hukum) menjadi uang yang seolah-olah tampak legal (tampak sah), kepedulian pemerintah dengan disahkan UU no 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana direvisi UU no 25/2003, dibentuk PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).Prinsip mengenal nasabah merupakan upaya bank mengenal nasabahnya dengan baik sehingga bank tidak digunakan sebagai sarana atau sasaran pencucian uang. Prinsip ini merupakan bagian dari manajemen resiko bank yang dijalankan untuk meminimalkan resiko yang dihadapi bank. Sesuai PBI no 3/10/PBI/2001, tanggal 18 juni 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diubah dengan PBI no 3/23/PBI/2001 tanggal 13 desember 2001 dan PBI no 5/21/PBI/2003 tanggal 17 oktober.Pencucian uang adalah perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (sumber UU TPPU)

ATURAN KESEHATAN BANKKNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

PLACEMENT, upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan, termasuk sistem perbankan. Contoh: menempatkan dana ilegal pada bank dalam bentuk deposito, giro, tabungan, termasuk pembelian banknotes dan traveler cheques.Structuring, memecah setoran tunai kedalam jumlah dibawah batas transaksi yang harus dilaporkan, misal: bank memiliki ketentuan setiap transaski setor tunai walk in customer bernilai 100 juta atau lebih harus mengisi form khusus dan copy identitas, maka walk in customer akan memecah setoran tunainya dibawah 100 jutaSmurfing, menggunakan banyak orang untuk menyetor dana ke lembaga keuangan.LAYERING, upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana tersebut. Contoh: dana ilegal yang telah ditempatkan(placement) pada suatu bank, ditransfer lagi ke bank lain dalam suatu negara atau kenegara lain.INTEGRATION, upaya menggunakan dana yang telah masuk kedalam sistem keuangan dan telah melalui tahap placement dan layering. Sehingga seolah-olah tampak menjadi harta yang halal (tampak sah). Contoh:dana (ilegal) yang telah tampak sah, diinvestasikan kedalam bentuk kekayaan material maupun keuangan, digunakan membiayai kegiatan bisnis yang sah atau digunakan membiayai kembali kegiatan tindak pidana

ATURAN KESEHATAN BANKKNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Hasil tindak pidana menurut UU no 25/2003, pasal 2, yaitu korupsi,penyuapan,narkotika,psikotropika,penculikan,penipuan,penggelapan,perjudian,prostitusi,pemalsuan uang,penyelundupan imigran,penyelundupan tenaga kerja,penyelundupan barang,perdagangan manusia,perdagangan senjata gelap,bidang perbankan,bidang pasar modal,bidang asuransi,bidang perpajakan,bidang kehutanan,bidang lingkungan hidup,bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih., yang dilakukan diwilayah RI ATAU DILUAR wilayah RI dan tindak pidana tersebut juga tindak pidana menurut hukum Indonesia., atau harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.Sanksi pelaku tindak pidana pencucian uang, penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 15 milyar.Transaksi yang harus dilaporkan: transaksi keuangan mencurigakan, membuat laporan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction report/STR) DAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI yang memenuhi kriteria dilaporkan dengan membuat laporan transaksi keuangan tunai (cash transaction report)Transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan: transaksi antar bank,transaksi dgn pemerintah, pembayaran gaji/pensiun, dan transaksi lain seperti pengelola jalan tol, hypermarket/supermarket,pengelola jasa perparkiran,SPBU, INTERNATIONAL AIR TRANSPOR ASSOCIATION, Perwakilan negara asing, m,askapai penerbangan, lembaga pendidikan formal,operator telekomunikasi,pengelola rumah sakit, penyedia tenaga listrik dan organisasi international.

Rahasia Bank (tercantum dalam UU no 7 th 1992, bab 1 pasal 1 butir 16 dan bab VII pasal 40-45, dan pasal 47, diubah UU no 10 th 1998 perubahan atas UU NO 7/1992,

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pihak terafiliasi.Pihak terafiliasi adalah

1. Anggota dewan komisaris, pengawas,direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.

2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain: akuntan publik, penilai,konsultan hukum, dan konsultan lainnya.

4. Pihak yang menurut penilaian BI turut mempengaruhi pengelolaan bank antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

PENGECUALIAN TERHADAP RAHASIA BANK

1. Kepentingan perpajakan2. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN/PUPN

( Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara)

3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana4. Perkara pidata antara bank dengan nasabahnya5. Tukar menukar informasi antar bank6. Atas permintaan, persetujuan,atau kuasa dari nasabah

penyimpan yang dibuat secara tertulis.7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (ahli waris

yang sah dapat memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut).

KLASIFIKASI BANKMenurut kegiatan usaha, sebelum berlaku UU no 7/1992 terdapat bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor, setelah UU berlaku hanya terdapat 2 jenis bank yaitu bank umum dan BPR.Menurut bentuk badan usaha, bank umum dapat berupa PT, KOPERASI,dan PD(PERUSAHAAN DAERAH), BPR dapat berupa PD, KOPERASI, PT dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturaan pemerintah.Lembaga-lembaga keuangan lain yang ditetapkan sebagai BPR, antara lain: bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih nagari, lembaga perkreditan desa, badan kredit desa, badan kredit kecamatan,kredit usaha rakyat kecil, lembaga perkreditan kecamatan, dan bank karya produksi desa.Untuk memperoleh izin usaha, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai susunan organisasi dan permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perbankan, kelayakan rencana kerja.

KLASIFIKASI BANKMenurut pendirian dan kepemilikan (UU NO 10/1998 dan SK DIR BI NO 32/33/KEP/DIR tgl 12 mei 99), bank umum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin BI,SYARATNYA wni dan atau badan hukum Indonesia, atau WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan WNA atau badan hukum Asing secara kemitraan, modal disetor sekurangnya 3 triliun, pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap yaitu: persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank dan izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.Berdasar SK DIREKSI BI NO 32/35/KEP/DIR tgl 12 mei 1999, BPR hatus didirikan oleh WNI dan badan hukum indonesia, modal disetor BPR yang didirikan di DKI jakarta dan kabupaten/kotamadya tangerang, bogor, bekasi, dan karawang sekurangnya sebesar 2 miliar, untuk wilayah ibukota provinsi diluar wilayah jabotabeka adalah 1 miliar dan yang ada diluar wilayah itu adalah 500 juta.Menurut target pasar, dibedakan menjadi retail banking (nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain dgn skala kecil, tidak lebih besar dari 20 miliar), corporate banking (nasabah dengan skala besar berbentuk suatu korporasi, konsekuensinya layanan yang diberikan juga kepada direksi dan komisaris perusahaan secara individual), retail corporate bank ( fokus kepada 2 segmen tersebut, dengan mengoptimalkan potensi untuk memperoleh keuntungan)

PENGHIMPUNAN DANASumber penghimpunan dana terdiri dari dana sendiri, dana dari deposan berupa GIRO(demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit), dana pinjaman terdiri dari call money (pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market, biasanya bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran/rush atau kesulitan likuiditas jangka waktunya overnight atau sampai dengan 180 hari), pinjaman antar bank beda dengan call money, pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha) dan kredit likuiditas BI/KLBI,( KLBI untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan)sumber dana lain berupa setoran jaminan yang diserahkan nasabah karena memperoleh fasilitas dari bank seperti L/C, BANK GARANSI, juga dana transfer berupa pemindahan dana antar rekening yang dilakukan nasabah dan sumber surat berharga pasar uang/SBPU, dan diskonto BI( penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank atas dasar diskonto, merupakan upaya terakhir bank dan merupakan bantuan bank sentral sebagai lender of the last resort.

PENYALURAN DANAPenggunaan dana dengan memperhatikan pertimbangan resiko dan hasil, jangka waktu dan likuiditasAlternatif penggunaan dana berupa:

1. cadangan likuiditas terdiri dari cadangan primer , beruipa kas, saldo pada BI, saldo pada bank lain dan warkat dalam proses penagihan, cadangan sekunder, terdiri dari aktiva SBPU, SBI, SUN, dan sertifikat deposito.

2. Penyaluran kredit, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atay kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.

3. Alokasi investasi, melalui aktiva rate of return yang tinggi, penyertaan modal melalui lembaga keuangan atau debitor yang kreditnya macet dan sifat penyertaan sementara.

4. Aktiva tetap dan inventaris, tergolong aktiva yang tidak produktif dan resiko cukup tinggi karena kemungkinan rusak, terbakar atau hilang. Contoh : mobil, komputer, kantor dan lainnya.

Kredit Bank (kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pertimbangan penyaluran dana :Perizinan dan legalitas: contoh IMB, angka pengenal ekspor terbatas, surat izin tempat usaha, surat ijin usaha jasa konstruksi, sertifikat tanah, dan tanda daftar perusahaan.Karakter: contoh profesi, penampilan, lingkungan sosial,pengalaman dan tindakan atau perilaku dimasa lalu.Pengalaman dan manajemen, dimana jika pengalaman dan manajemen tidak sesuai dengan usaha nasabah maka akan mengurangi kinerja.Kemampuan teknis,menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah, seperti bahan baku, tenaga ahli,ketersediaan mesin, tempat usaha dan kemampuan teknis lainnya.Pemasaran, analisi perlu didukung dengan rencana pemasaran yang matang dan wajar, ada kalanya diperlukan konsultan untuk perencanaan yang komprehensif.Sosial, berupa dampak kegiatan nasabah terhadap masyarakat bisa sesuatu yang disukai atau tidak disukai masyarakat. Contoh: usaha peternakan ayam dapat menimbulkan bau tidak sedap dilingkungan masyarakat, harus dapat diantisipasi, karena jikatidak dapat mengganggu kemampuan nasabah memenuhi kewajiban finansial.Keuangan, dilihat dari laporan keuangan, walau tidak seringkali tidak mencerminkan kondisi keuangan riil., jika tidak sesuai maka harus mencari tambahan informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah yang sebenarnya.Agunan,meliputi agunan utama (barang yang dibiayai oleh dana dari bank, misal untuk pembelian truk ,maka truk dapat dijadikan agunan utama) dan agunan tambahan (barang yang tidak dibiayai bank oleh dana bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.

JENIS KREDITBERDASARKAN tujuan penggunaannya:Kredit Modal Kerja (KMK), untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah, terdiri dari KMK revolving (KMK yang dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru, dalam hal kegiatan usaha debitur diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup mempercayai kemampuan nasabah) dan KMK Einmaleg (KMK yang diberikan sebatas satu kali perputaran usaha nasabah, bila periode selanjutnya membutuhkan KMK lagi maka harus mengajukan baru, disebabkan karena usaha debitor berfluktuasi dari waktu kew aktu dan pihak bank kurang mempercayai atau karena usaha nasbah yang tergantung proyek yang diperoleh.Kredit investasi, kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah.Kredit konsumsi, kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Sering disebut juga kredit multiguna yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan nasabah.

KREDIT KEPADA USAHA KECIL DAN MIKRO (KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH USAHA KECIL DENGAN PLAFOND KREDIT MAKSIMUM 250 JUTA UNTUK MEMBIAYAI USAHA YANG PRODUKTIF, YAITU USAHA YANG MEMBERIKAN NILAI TAMBAH DALAM MENGHASILKAN BARANG DAN JASA, KREDIT DAPAT BERUPA KREDIT INVESTASI ATAU KMK, USAHA KECIL ADALAH USAHA DENGAN TOTAL ASSET MAKSIMUM 600 JUTA TIDAK

TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN, KREDIT KEPADA USAHA MIKRO ADALAH KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH USAHA KECIL DENGAN PLAFON SAMPAI 25 JUTA)

Karakteristik kredit kepada usaha kecil dan mikro :Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak, biasanya hanya agunan utama atau objek yang dibiayai oleh kredit. Agunan ini bukan agunan yang secure bagi bank, contoh KMK untuk usaha rumah makan,maka agunan utamanya adlah makanan siap saji, persediaan beras, bumbu dan bisa juga piutang kepada pelanggan. Keadaan ini menuntut kreativitas pihak bank merancang kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian tanpa menyulitkan nasabah.Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus, misal laporan keuangan dalam usaha mikro sangat jarang digunakan, maka digunakan informasi tentang kondisi usaha debitor dan fasilitas kredit lainnya.Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang realtif tinggi.Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana.Kerjasama pemberian kredit kepada usaha kecil dan mikro melalui : pinjaman langsung dari bank umum kepada BPR (Kredit diberikan bank umum kepada BPR, lalu BPR menyalurkan pinjaman kepada usaha kecil dan mikro);pembiayaan bersama/joint financing (pembiayaan bersama berupa pemberian kredit kepada sejumlah nasabah oleh lebih dari 1 bank, salah satu bank bertindak sebagai bank induk, atau antara bank umum dengan BPR, atau Bank umum dengan lembaga pembiayaan); penyaluran kredit (chanelling, yaitu bank umum, BPR atau lembaga pembiayaan bertindak sebagai penyalur kredit dari bank umum atau BPR lain), anjak piutang/factoring (bank umum atau BPR melakukan pengambil-alihan tagihan nasabah bank umum atau BPR lainnya) .

NON CASH LOANBANK GARANSI, salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji.Letter of credit (surat kredit berdokumen) adalah salah satu jasa yang diberikan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejakl l/c dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tipe perjanjian yang difasilitasi adalah perjanjian jual beli, fasilitas yang diberikan adalah penangguhan pembayaran. Dengan fasilitas ini pembeli dapat melakukan pembayaran setelah yakin barang atau jasa akan diterima dengan spesifikasi sesuai perjanjian dengan penjual, dengan kata lain pembeli tidak harus membayar dahulu sebelum barang dan jasa dikirim atau disampaikan oleh penjual.Manfaat bank untuk pemberian bank garansi dan letter of credit bagi bank adalah penerimaan berupa biaya administrasi(provisi dan komisi) yang merupakan fee based income bank, pengendapan dana setoran jaminan yang merupakan dana murah bagi bank, dan memberikan pelayanan kepada nasabah sehingga nasabah menjadi loyal kepada bank.

Pengendalian Kredit, Internal Control of Credit, sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank yang bersangkutan, cakupan meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet. Audit control of Credit, sistem pengendalian dan penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit., External Control of

Credit, sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh BI maupun Akuntan Publik.

Asas 5 C, yaitu: Character, watak calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi.Capacity, kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Jika calon debitor mampu memimpin perusahaan, ia akan membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri.Capital, modal dari calon debitor, dianalisis mengenai besar dan struktur modal yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor. Analisis neraca lajur akan memberikan gambaran sehat atau tidaknya perusahaan.Condition of Economic, kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit pada khususnya.Colateral, agunan yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan bank.

Konsep Analisa KreditAsas 7P, yaitu: Personality, kepribadian yaitu sifat dan perilaku calon debitor (sama dengan character) party, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi-klasifikasi ayau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter dan loyalitas, dimana nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.Purpose, tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitor, apaka untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja.Prospect, prospek perusahaan diamasa mendatang, apakah baik atau jelek.Payment, pembayaran untuk mengetahui bagaimana pembayaran kemb ali kredit yang diberikan.Profitability, menganalisis kemampuan nasabah mendapatkan laba. Profitability diukur per periode apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.Protection, bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, dapat berupa jaminan barang, jaminan orang dan jaminan asuransi.

Konsep Analisa Kredit

Asas 3 R, yaitu: Return, penilaian atas hasil yang akan diacapai oleh perusahaan calon debitor setelah memperoleh kredit. Dalam hal ini hasil yang dicapai perusahaan cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitor.Repayment, memperhitungkan kemampuan ,jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit Risk bearing ability, memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitor untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitor resikonya besar atau kecil.

Penyelesaian Kredit macet, yaitu kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitor.

Reschedulling, penjadwalan ulang yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitor yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (wilingnes to pay) serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.Reconditioning, persyaratan ulang, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya.Restructuring, penataan ulang yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi sebagian /seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.Liquidation, likuidasi yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelaksanaan hutang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Sistem kurs : kurs merupakan perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar negara

Kurs Bank Indonesia (Kurs Standar=kurs pajak) adalah kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Bursa Valas dijakarta.Kurs jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan menjualnya atau masyarakat yang akan membelinya.Kurs beli adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan membelinya atau masyarakat yang akan menjualnya.Sistem kurs mengambang (floating exchange rate), kurs/harga valas dibiarkan bebas dan dibentuk atas dasar kekuatan pasar (supply & demand). Sistem ini terbentuk pada tahun 1971 setelah penemuan konsep Smith Sonian. Dalam sistem ini walaupun terjadi gejolak moneter, bank sentral secara relatip tidak melakukan intervensi, berapapun nilai kurs diserahkan pada kekuatan pasar.Sistem kur s mengambang terkendali (managed floating exchange rate), sistem kurs yang ditentukan terlebih dahulu nilai tukar tetapnya terhadap mata uang asing, dan kemudian dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing lainnya. Dalam sistem ini bank sentral menetapkan nilai kurs terendah & tertinggi dalam suatu rentang (spread), selama nilai kurs berada diantara nilai terendah dan tertinggi maka nilai kurs diserahkan pada kekuatan pasar saja Sistem kurs tetap

Sistem kurs tetap (fixed exchange rate system), suatu sistem kurs dimana nilai kurs yang berlaku adalah tetap antara suatu negara terhadap mata uang negara asing. Sistem ini diciptakan di bretten woods conference tahun 1851 yang mempunyai kesamaan dengan gold exchange standard yaitu:

Amerika menetapkan nilai USD terhadap emas dan bukan mata uang lain.

Amerika akan menjual emas dengan harga tetap kepada pemilik/pemegang resmi dari mata uang USD.

Tiap negara anggota menetapkan nilai tukarnya terhadap emas atau USD

Perubahan harga mata uang negara anggota terhadap USD tidak boleh melebihi spread(rentang) 1 % dari harga party yang ditetapkan , namun sepanjang masih dibawah 10% masih dapat dibenarkan, bila diatas 10 % harus seizin IMF.

Negara-negara anggota menetapkan sendiri suatu nilai tukar terhadap USD,setelah ditetapkan maka exchange rate harus dipertahankan tetap kerena bukan emas maka tidak ada mekanisme seperti standar emas.

Devisa adalah pembayaran yang diterima dalam dalam lalu lintas pembayaran internasional (foreign exchange) yang merupakan suatu mata uang international (USD), menurut UU NO 24 TH 1999 devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi nasional, lalau lintas devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.

Devisa negara,devisa yang dimiliki pemerintah yang ditata-usahakan dalam dana devisa.Devisa pelengkap, devisa yang dimiliki pihak swasta, tetapi penggunaannya diawasi dan diatur oleh pemerintah, yaitu sebagian tertentu dari devisa hasil penjualan jasa (dalam valas), dari transfer dan lain-lain yang berlaku saat itu dapat dimiliki oleh yang menghasilkan.Devisa ekspor, devisa yang dimiliki swasta tetapi penggunaannya diawasi dan diatur pemerintah, yaitu sebagian tertentu dari devisa hasil ekspor barang(Visible goods) yang menurut peraturan devisa yang berlaku saat itu dapat dimiliki eksportir yang bersangkutan sebagai perangsang ekspor.Devisa umum, devisa yang diperoleh dari hasil ekspor atau penjualan jasa atau dari transfer. Devisa umum berasal dari hasil ekspor barang harus dijual oleh eksportir bersangkutan kepada BI melalui bank devisa dan akan ditukar dengan rupiah dengan kurs yang berlaku.Devisa kredit, valas kredit luar negeri yang dijual oleh BI kepada importir dalam bentuk bonus ekspor. Dengan kata lain merupakan valas bantuan pinjaman luar negeri (dari negara-negara donor) yang oleh BI ditempatkan dalam call devisa pada bursa valas. Call devisa umum dan call devisa kredit disingkat call devisa diselenggarakan menurut ketetapan BI (BI sebagai pemimpin buras valas) pada bursa valas dijakarta. Yang ikut serta dalam call devisa adalah BI, Bank devisa dan pedagang valas yang telah mendapat izin BI untuk menjadi anggota bursa valasCadangan devisa resmi, aktiva luar negeri yang dimiliki pemerintah dan dikelola oleh BI. Sedangkan cadangan devisa nasional adalah penjumlahan cadangan resmi dengan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank devisa.komponen yang diperhitungkan dalam cadangan devisa resmi dalah cadangan devisa yang tidak menghasilkan (non interest bearing) dan menghasilkan (interest bearing). Non interset bearing terdiri dari emas moneter, special drawing right(SDR), reserve position in the fund (RPF), uang kertas asing dan wesel ekspor. Sedangkan interest bearing terdiri atas giro, call account dan surat-surat berharga.Special Drawing Right, aktiva cadangan untuk digunakan dalam transaksi pertukaran valuta international sebagai tambahan atau pengganti cadangan emas dan USD.

Devisa adalah pembayaran yang diterima dalam dalam lalu lintas pembayaran internasional (foreign exchange) yang merupakan suatu mata uang international (USD), menurut UU NO 24 TH 1999 devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi nasional, lalau lintas devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.

Devisa kredit, valas kredit luar negeri yang dijual oleh BI kepada importir dalam bentuk bonus ekspor. Dengan kata lain merupakan valas bantuan pinjaman luar negeri (dari negara-negara donor) yang oleh BI ditempatkan dalam call devisa pada bursa valas. Call devisa umum dan call devisa kredit disingkat call devisa diselenggarakan menurut ketetapan BI (BI sebagai pemimpin buras valas) pada bursa valas dijakarta. Yang ikut serta dalam call devisa adalah BI, Bank devisa dan pedagang valas yang telah mendapat izin BI untuk menjadi anggota bursa valasCadangan devisa resmi, aktiva luar negeri yang dimiliki pemerintah dan dikelola oleh BI. Sedangkan cadangan devisa nasional adalah penjumlahan cadangan resmi dengan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank devisa.komponen yang diperhitungkan dalam cadangan devisa resmi dalah cadangan devisa yang tidak menghasilkan (non interest bearing) dan menghasilkan (interest bearing). Non interset bearing terdiri dari emas moneter, special drawing right(SDR), reserve position in the fund (RPF), uang kertas asing dan wesel ekspor. Sedangkan interest bearing terdiri atas giro, call account dan surat-surat berharga.Special Drawing Right, aktiva cadangan untuk digunakan dalam transaksi pertukaran valuta international sebagai tambahan atau pengganti cadangan emas dan USD.

Bank Devisa• Bank Devisa, bank umum baik bersifat konvensional maupun

berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Bank devisa harus memperoleh izin dari bank sentral untuk melakukan usaha perbankan dalam valas, baik transaksi ekspor-impor maupun jasa jasa valas lainnya.

• Tugas dan usaha dari bank devisa antara lain:• Melayani lalu lintas pembayaran dalan dan luar negeri.• Melayani pembukaan dan pembayaran L/C • Melakukan jual beli valas• Mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas• Membuka atau membayar Traveler Cheque• Menerima tabungan valas.

Bank KorespondenTugas dan usaha bank devisa dapat dilakukan juka memiliki bank koresponden dinegara yang bersangkutan.Bank koresponden adalah bank devisa yang ditunjuk oleh bank responden untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugasnya dinegara yang bersangkutan . Bank koresponden dibedakan menjadi:Depository correspondent bank, jika bank responden (remitting bank) membuka rekening giro pada bank koresponden bersangkutan. Bank pengirim (remitting) dapat menyalurkan transaksi lalu lintas pembayaran (LLD) melalui depository correspondent bank atas beban rekening bank pengirim (rekening nostro), rekening nostro adalah rekening giro suatu responden (remitting) bank pada bank koresponden, bisanya dibank sentral ibukota negara yang bersangkutan. Sedangkan rekening vostro adalah rekening giro bank devisa luar negeri yang ada dibank devisa dalam dalam negeri, biasanya dibank sentral non depository correspondence adalah jika responden bank tidak membuka rekening giro pada bank koresponden itu.

ORGANISASI BANKOrganisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja (Drs H Malayu S P Hasibuan, 1996:24). Pengorganisasian dalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. (Drs H Malayu S P Hasibuan, 1996:23) Organisasi lini dan staf, organisasi yang paling luwes, sumber perintah dan tanggung-jawab jelas, serta garis perintah dan tanggung jawab melalui jalur vertikal terpendek.Pendepartemenan hendaknya didasarkan atas proses produksi (aktivitas) agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal secara terintegrasi, serta kontrol internal (chek & recheck) antar bagian berlangsung baik.Struktur organisasi (organization chart) hendaknya berbentuk segitiga vertikal supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan/posisi karyawan jelas.Job description setiap karyawan harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih pekerjaan.

ORGANISASI BANKAdanya desentralisasi authority (pelimpahan wewenang) kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang.Penempatan karyawan didasarkan pada the right man on the right place, sehingga ada keefektifan organisasi.Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan kemampuan pimpinan dan volume pekerjaan yang akan dikerjakan. (biasa berkisar 3-9 orang)Organisasi bank terbagi atas Front Office (bagian organisasi dimana para karyawan secara langsung melayani nasabah, setiap karyawan diberikan desentralisasi otoritas terhadap deskripsi pekerjaan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, contoh dalam sistem teller) dan Back Offiece (bagian oragnisasi yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah, seperti pembukuan, audit,urusan SDM, Account Ofiecer .

Merger, konsolidasi, dan Akusisi bank. Dilakukan atas dasar inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan BI, inisiatif badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan (BPPN).

Merger bank, penggabungan 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

• Merger horizontal, penggabungan 2 bank atau lebih dengan status yang sama menjadi 1 bank. Contoh: bank umum A merger dengan bank umum B, menjadai bank umum A dan membubarkan bank umum B.

• Merger vertikal, penggabungan 2 bank atau lebih dengan status yang tidak sama menjadi 1 bank. Contoh: bank umum x merger dengan BPR Y, menjadi bank umum X dan membubarkan BPR Y.

• Merger konglomerat, penggabungan 2 bank atau lebih yang satu sama lainnya tidak memiliki hubungans secara lini. Contoh: bank yang merger bukan bank yang berada dalam grup yang sama (secara lini tidak ada hubungannya).Konsolidasi bank, penggabungan 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Misal: bank A konsolidasi dengan bank B dengan menjadi bank C tanpa melikuidasi bank A dan bank B.Akuisisi bank, pengambil-alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Pengambil-alihan saham bank bisa secara langsung maupun melalui bursa efek.akibat pengambil-alihan saham, maka kepemilikan saham oleh pemegang saham menjadi lebih dari 25%dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank.

• Akuisisi horizontal, terjadi pada bank yang statusnya sama. Misal bank umum A membeli lebih dari 50% saham bank umum B , maka manajemen dan kebijakan bank umum B ditentukan oleh bank umum A.

• Akuisisi vertikal, terjadi pada bank yang statusnya berbeda. Misalnya bank umum x membeli lebih dari 50% saham BPR Y, maka manajemen dan kebijakan BPR Y ditentukan oleh bank umum X.

KODE ETIK BANKIR INDONESIA & ETIKA TELLER

Kode Etik Bankir Indonesia, dalam rangka menciptakan praktek-praktek perbankan yang sehat (Good Corporate Governance), BI berkepentingan menyaring bankir dalam manajemen puncak untuk melakukan fit and proper test, untuk mencapai sasaran agar industri perbankan dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang memiliki integritas tinggi untuk pengembangan bank yang sehat, dan meyakinkan perbankan dikelola pengurus dan pejabat eksekutif yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi memadai sehingga tercipta perbankan yang handal dan terpercaya.

ETIKA TELLER, Menyangkut pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.Penampilan, penampilan menarik, seragam yang mencirikan adanya kesatuan dan ciri khas bank.Kepribadian, sikap yang ramah, bersahabat, dan hormat terhadap nasabah.Kecepatan pelayanan, menyangkut juga ketelitian sehingga dapat memuaskan nasabah.Menjaga kerahasian, yaitu kerahasian nasabah maupun kerahasian bank.

KODE ETIK BANKIR INDONESIASeorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturaan yang berlaku.Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan.Seorang bankirmenjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

UangSebelum dikenal uang, sistem barter terlebih dahulu dikenal, yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sistem barter terjadi karena ada perbedaan nilai barang sehingga terjadi selisih harga. Dahulu sebelum dikenal uang, digunakan hewan dan tanaman sebagai alat tukar, tetapi hewan dan tanaman memiliki kelemahan karena cepat rusak dan merupakan mahluk hidup. Kemudian emas dan perak digunakan sebagai alat tukar karena mudah dicetak/dibentuk, dikumpulkan/dipecah dan memiliki rupa yang indah dan tahan lama.Dalam pandangan agama Islam, uang merupakan sebagai alat tukar (medium of exchange), karena itu harus bersikularsi, dan bukan lambang kekayaan yang tersimpan dalam bentuk perhiasaan yang berlebihan.Pandangan lain dalam Islam adalah Uang bukan sebagai komoditas, motif permintaan uang adalah money demand for transaction not for speculation. Menahan dana menggangur (idle money) tidak dianjurkan, sehingga money is flow concept, harus mengalir atau bersikularsi.Time value of money diperbolehkan dalam jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, barang yang dibayar tunai harganya lebih murah daripada barang yang ditangguhkan pembayarannya. Time value of money dilarang dalam hal utang piutang.

BungaBunga, hal penting bagi bank dimana penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunga. Bunga bagi bank bisa menjadikan biaya (cost of fund) yang harus dibayarkan kepada penabung, dan bunga dapat juga menjadi pendapatan bank yang diterima dari debitor karena kredit yang diberikannya.Teori nilai, didasarkan pada anggapan nilai sekarang (present value) lebih besar daripada nilai yang akan datang (future value, perbedaan nilai ini harus mendapat penggantian dari peminjam atau debitor, dimana penggantian nilai ini yang dimaksud dengan bunga. Sehingga bunga adalah besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang.Teori pengorbanan, didasarkan pada pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapatkan balas jasa berupa pembayaran. Maksudnya jika pemilik uang meminjamkan uangnya kepada debitor, selama uangnya b elum dikembalikan debitor, kreditor tidak dapat mempergunakan uang tersebut. Pengorbanan kreditor inilah yang harus dibayar debitor. Pembayaran ini disebut bunga.Teori laba, didasarkan bahwa bunga ada karena adanya motif laba (spread profit) yang ingin dicapai. Bank dan pelaku ekonomi mau dan bersedia mambayar bunga didasarkan atas laba yang akan diperolehnya. Misal: bank menerima deposito dan jenis tabungan lainnya, dan akan membayar bunga karena bank itu akan memperoleh laba dari pemberian kredit.Teori paritas tingkat bunga , menurut teori ini tingkat bunga penting dalam sistem devisa bebas. Dalam hal ini paritas tingkat yang sama besarnya dalam negara yang menganut devisa bebas.

BungaBunga menurut Bohn-Bawerk : “ nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang dengan jumlah yang sama pada masa mendatang”. (capital interest, 1851-1914).Bunga menurut Fisher: “ imbalan atas pinjaman untuk suatu jumlah dan jangka waktu tertentu” (The Theory of Interest, 1954).Bunga menurut Keynes: “ hadiah bagi seseorang yang sanggup untuk berpisah dari uangnya” (The general theory of employment, interest and money, 1939).Teori klasik, dikemukakan John Maynard Keynes dalam teori Liquidity Preference, menjelaskan bahwa semakin lama jangka waktu kredit, suku bunga semakin besar. Hal ini disebabkan semakin singkat pinjaman maka orang akan merasa semakin liquid. Teori ini pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam kondisi moneter dan perbankan yang normal.Teori kelompok pasar (the prefefred market habitat theory) mengemukakan bahwa jika permintaan pasar kelompok dana besar untuk jangka waktu 1 bulan , tingkat bunga 1bulan akan lebih besar daripada tingkat bunga 3 bulan. Alasannya adalah peranan harapan masuk sulit dan hubungan kelompok sangat menentukan.Rumus umum perhitungan suku bunga: bunga = (pinjaman x hari / 360) x ( tingkat suku bunga/100)Indikator tingkat bunga : penawaran dan permintaan kredit, kondisi perekonomian , tingkat resiko kredit, kebijakan moneter pemerintah, tingkat inflasi, cost of money, tingkat persaingan antar bank, gejolak moneter internasional dan situasi pasar modal nasional dan internasional.

LATIHAN SOAL “MENGHITUNG BUNGA”1) Mahasiswa BSI, hendak mendirikan koperasi mahasiswa, dan untuk menambah modal kerja dilakukan

pengajuan kredit di BRI cabang kemayoran. Adapun data-data yang diajukan sebagai berikut: jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp: 30.000.000, jangka waktu 2 tahun dan suku bunga 12% per tahun. Diminta: hitung besarnya cicilan pokok, besarnya bunga dan angsuran perbulan serta tabel perhitungan.

2) Mahasiswa AP-YUKI, Lia mempunyai rekening tabungan BNI cabang senen, menggunakan kartu ATM biasa (potongan Rp. 5.000/bulan), bunga yang berlaku 9% pa dengan pajak 10 %. Adapun transaksi yang terjadi adalah:- Tgl 10 maret setor Rp 2.000.000- Tgl 15 maret setor Rp 1.000.000- Tgl 20 maret bayar telepon Rp 200.000- Tgl 5 april penarikan ATM Rp 1.000.000- Tgl 18 april mendapatkan hadiah Taplus BNI Rp 2.000.000- Tgl 25 april beli pulsa Rp 150.000- Tgl 10 juni belanja di indomaret Rp 200.000- Tgl 20 juni menerima transfer dari ucok Rp 1.000.000- Tgl 10 Juli bayar listrik Rp 300.000Berdasarkan transaksi yang terjadi, buat buku laporan tabungan, dan hitung bunga jika sistem bunga yang dipakai adalah: sistem bunga harian, sistem bunga rata-rata, sistem bunga terendah, dan sistem bunga yang mana yang paling menguntungkan.

LATIHAN SOAL “MENGHITUNG BUNGA”3) Tangga 6 November Arini menyimpan dana di bank mandiri jakarta dalam bentu deposito

berjangka dengan nilai Rp 100.000.000. jangka waktu 3 bulan, tingkat suku bunga 6 % pa dan pajaknya 10 % per tahun. Hitung berapa bunga yang diterima setiap bulan?

4) Lena menyimpoan deposito harian (deposito on call) di bank mandiri pada tgl 2 november. Sebesar Rp 300.000.000. bunga yang berlaku 8 %, jangka waktu 15 hari dan pajak 10 %. Berapa bunga yang akan diterima?

5) PT Susah Bangkrut memiliki saldo giro pada bank BNI kramat sebesar Rp 75.000.000. tingkat bunga giro yang berlaku di BNI adalah : - saldo 0-Rp 5.000.000; tingkat bunga 0 %- saldo Rp 5.000.000 – Rp 20.000.000; tingkat bunga 4 %- saldo Rp 20.000.000 – Rp 50.000.000; tingkat bunga 4,5 %- saldo Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000; tingkat bunga 5 %- saldo > Rp 100.000.000; tingkat bunga 5,5 %hitung berapa jasa giro yang diterima dengan bunga tunggal dan bunga majemuk?

RibaRiba, secara bahasa berarti tambahan, kelebihan atau pertumbuhan. Maksud dari tambahan artinya dihitung dari pokok (yang telah ditentukan), yang diambil dari kreditur atas debitur selaras dengan tempo waktu. Pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil bertentangan dengan prinsip muamalat.Komponen riba adalah dipersyaratkan diawal ketika akad biasanya oleh kreditur, atau dijanjikan dalam akad oleh debitur dan dikaitkan dengan tempo pembayaran kembali.Riba diharamkan pada 7 jenis barang yang merupakan barang ribawi yaitu barang yang dapat ditakar atau ditimbang. 7 jenis barang ini adalah: emas, perak, beras, gandum, kurma, anggur, garam.Dampak riba dalam bidang ekonomi adalah berakibat ketergantungan atas bunga, yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin serta menurunkan minat investasi., dan Dampak riba dalam bidang sosial adalah permusuhan antar pribadi, menimbulkan mental pemboros/pemalas dan merupakan bentuk penjajahan/keserakahan.

Jenis-Jenis RibaRiba terbagi dua yaitu: 1). riba dalam utang-piutang (terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah) dan 2). riba dalam jual beli (terdiri dari riba fadhl dan riba nas’iah).

Riba Qardh adalah kelebihan atas pinjaman,merupakan manfaat atas tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.Riba jahiliyah adalah denda telat bayar, merupakan utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu bayar utang pada waktu yang ditetapkan.Riba fadhl adalah kelebihan barter atas barang ribawi, merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedang barang yang dipertukarkan termasuk barang ribawi. (barang ribawi adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang).Riba nasiah adalah tambahan penangguhan pembayaran, merupakan penambahan pembayaran karena adanya penangguhan pembayaran kembali.

Alasan yang menjustifikasi bolehnya bunga

Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. hanya bunga berlipat ganda saja yang dilarang, suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan. bunga sebagai ganti rugi (oppurtunity cost) atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana. hanya kredit konsumtif saja yang bunganya dilarang,yang produktif tidak dilarang. uang dianggap sebagai komoditas sebagaimana barang lain. bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang. bunga diterima atas dasar abstinence (menahan keinginan). jumlah uang pada masa kini nilainya lebih tinggi dari jumlah yang sama pada pada masa nanti, oleh karena itu bunga diberikan untuk mengimbangi penurunan nilai ini.

PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA Bunga terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit).Dana pembayaran bunga bisa diambil dari penghasilan manapun.Besar persentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjam.Bunga harus tetap dibayar walaupun merugi.Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan proyek yang dibiayai berlipat.Eksistensi bunga diragukan kehalalan oleh semua agama.

BAGI HASILBagi hasil hanya terjadi pada transaksi mudharobah (bagi hasil) dan musyarakah (penyertaan) dan bukan akad qardh (pinjaman).Dana bagi hasil hanya bisa diambil dari hasil pengelolaan dana.Besar rasio bagi hasil berdasar pada jumlah keuntungan yang diperolah.Bagi hasil adalah bagi untung dan bagi rugi. Untung dibagi menurut nisbah, dan rugi ditanggung penyandang dana.Jumlah bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan jumlah keuntungan.Tidak ada yang meragukan keabssahan bagi hasil.

BANK SYARIAH (bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam, melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, beroperasi berdasarkan

kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan)

BANK SYARIAH1. BERINVESTASI pada usaha

yang halal2. Atas dasar bagi hasil, margin

keuntungan dan fee3. Besaran bagi hasil berubah-

ubah tergantung kinerja usaha

4. Profit dan falah oriented5. Pola hubungan kemitraan6. Ada dewan pengawas syariah

BANK KONVENSIONAL1. Bebas nilai2. Sistem bunga3. Besarannya tetap4. Profit oriented5. Hubungan debitur-kreditur6. Tidak ada lembaga sejenis

Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah

Sistem bunga 1. Penentuan suku bunga dibuat pada

waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

3. Tidak tergantung kepada kinerja usaha, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.

4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam

5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi

Sistem bagi hasil1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil

dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.

2. Besarnya resiko (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

3. Tergantung pada kinerja usaha, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

4. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil

5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Kegiatan usaha bank syariahWadiah (titipan)Mudharabah (bagi hasil)Musyarakah (penyertaan)Ijazarah (sewa beli)Salam (pembiayaan dimuka)Istishna (pembiayaan bertahap)Hiwalah (anjak piutang)Kafalah (garansi bank)Rahn (gadai)Sharf (transaksi valuta asing)Wardh (pinjaman talangan)Wardhul hasan (pinjaman sosial)Ujrah (fee)Prinsip diatas dimanifestasikan dalam dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yaitu: Menghimpun dana dalam bentuk giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah, deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah dan simpanan bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.Menyalurkan dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya.Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya.Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn,dan qardh.

KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (BERDASARKAN SK DIREKSI BI NO 32/34/KEP/DIR 12 MEI 1999)

1. HIWALAH, akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal’alaih)dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal’alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dar jual-beli. Pada saat piutang jatu tempo, muhal akan membayar kepada muha’alaih, dimana muhal’alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

2. IJARAH, akad sewa menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (mustajir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir.

3. IJARAH WA IQTINA, akad sewa menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.


4. ISTISHNA, akad jual beli barang (Mashnu’) antara pemesan (mustashni’) dengan penerima pesanan (shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai shani dan penunjukkan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (Mashnu’) maka hal ini disebut Istishna Pararel.

5. KAFALAH, akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan.

6. MUDHARABAH, akad antara pemilik modal (Shahibul maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, yang dibagi berdasarkan resiko yang telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mudharib, Mudharabah dibagi menjadi:a. Mudharabah Mutlaqah, Mudharib diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal, tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.b. Mudharabah Muqayyaadah, Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi Mudharib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal lain atau dana lain. Pembiayaan ini digunakan untuk investasi khusu dan reksa dana.


7. MURABAHAH, akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

8. MUSYARAKAH, akad kerja-sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati.

9. QARDH, akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

10. AL QARD UL HASAN, akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sesuai dengan pinjaman.

11. AL RAHN, akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.


12. SALAM, akad jual beli barang pesanan (Muslam Fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslamilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslamdan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiih) maka hal ini disebut pararel.

13. SHARF, akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.14. UJR, imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.15. WADI’AH, akad penitipan barang/uang, antara pihak yang mempunyai barang/uang

dengan pihak yang diber kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang. WADIAH terdiri dari Wadiah yad amanah (penitipan barang/uang dimana pihak penerimatidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan), dan wadiah yad dhamanah ( akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan.

16. WAKALAH, akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (Muakkil) kepad a penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (Taukil) atas nama pemberi kuasa.

KLIRINGKLIRING MANUAL, kegiatan perhitungan utang piutang diantara beberapa lembaga keuangan peserta kliring secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring (cek, bilget giro,surat bukti penerimaan transfer, dan wesel bank untuk transfer kredit) untuk memperluas lalau lintas pembayaran dengan cara giral. Penyelenggaraan kliring dibagi dalam wilayah-wilayah kliring, berdasarkan pertimbangan geografis (setiap bank dapat mengirimkan wakilnya mengikuti kliring) dan pertimbangan ekonomis ( bank-bank secara ekonomis mempunyai keterkaitan dalam transaksi perbankan dimasukkan dalam 1 wilayah kliring). Apabila pada suatu wilayah tidak terdapat kantor BI, maka ditunjuk bank umum lain yang memenuhi syarat kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, menyampaikan laporan kliring ke BI, dan peralatan komunikasi.2 macam penyertaan kliring:

1. penyertaan langsung, perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring dan yang dapat ikut adalah kantor BI, dan kantor pusat bank umum beserta kantor-kantor cabangnya.

2. Penyertaan tidak langsung, perhitungan warkat dalam pertemuan kliring oleh suatu kantor bank melalui kantor pusat dari bank tersebut atau melalui salah satu kantor cabang lain. Biasa terjadi karena berkaitan dengan masalah keuangan, jarak antara bank yang bersangkutan dengan penyelenggaraan kliring dan lainnya.

Mekanisme KliringKliring penyerahan:

1. Warkat dicap stempel kliring dan dicantumkan no kode kelompok peserta2. Warkat dikelompokkan, warkat kliring diserahkan oleh masing-masing peserta, yaitu nota

debit keluar (warkat yg disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah) & nota kredit keluar (warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain)

3. Warkat dikelompokkan, warkat kliring yang diterima dari peserta lain yaitu nota debet masuk (warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat) & nota kredit masuk (warkat yang diserahkan oleh peserta lainuntuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat).

4. Warkat debet & kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar yang dijumlahkan.5. Wakil peserta kliring kembali kebank masing-masing untuk memeriksa warkat untuk layak-

tidaknya warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan. (warkat debet dapat diselesaikan oleh setiap peserta jika dana cukup & tidak ada kesalahan, warkat ditolak karena ada kesalahan & dikembalikan kepada peserta saat kliring retur disertai surat keterangan penolakan /SKP atauwarkat yang diduga ada kaitan dengan kejahatan ditahan dan dikonfirmasikan dengan polisi.

KLIRING RETURKliring retur:

1. Setelah warkat dikembalikan, dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya.

2. Penyelenggara selan jutnya menyusun neraca gabungan peserta, berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca klirng retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring (penghitungan kalah-menang kliring, jika hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar daripada penjumlahan kewajiban membayar tagihan maka bank tersebut menang kliring dan sebaliknya jika hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih kecil daripada penjumlahan kewajiban membayar tagihan maka bank tersebut kalah kliring).

3. Jika suatu bank tidak mempunyai dana likuid, maka bank bersangkutan dapat menyelesaikan kalah kliring dengan mencari pinjaman dari bank lain/ call money (pinjaman jangka pendek paling lama 7 hari dgn tingkat bunga yang tinggi.

Sistem kliring Elektronik Nasional (perubahan dari sistem kliring elektronik untuk lokal jakarta pada tanggal 18 sept 1998 menjadi SKEN pada tanggal 18 juni 2001)

Kliring elektronik adalah kliring lokal dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring yang didasarkan pada data keuangan elektronik disertai penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara kliring untuk diteruskan kepada penerima.Kliring meliputi warkat (cek, BG, Wesel bank, surat bukti penerimaan transfer, nota debet, dan nota kredit) dan dokumen (bukti penyerahan warkat debet/kredit kliring penyerahan, kartu batch warkat debet/kredit dan lembar subtitusi); warkat dan dokumen wajib memiliki MICR (Magnetic Ink Code Recognition) BI mengembangkan sistem pembayaran melalui BI RTGS, pada november 2000 untuk penyelesaian transaksi nilai besar dan urgent, menggunakan metode gross settlement dimana seluruh bank yang beroperasi dijakarta wajib menjadi peserta BI RTGS dan tahap selanjutnya akan diimplementasikan disemua wilayah kantor BIBI RTGS, menggunakan metode Gross Settlement, dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual, dimana apabila saldo rekening giro bank pengirim di BI tidak mencukupi, maka transaksi akan ditempatkan dalam antrean sistem BI RTGS, transaksi baru akan diproses (settlement) apabila bank telah mendapatkan transfer dana masuk dari bank atau pihak lain. Dalam sistem ini intraday gap yang terjadi antara outgoing transaction dengan incoming transaction, sehingga BI RTGS memerlukan fasilitas likuiditas intrahari yang bersifat fully secured dimana bank peserta harus menjaminkan sertifikat bank indonesia dan atau obligasi pemerintah.

Manajemen ResikoManajemen resiko, menyangkut kegiatan perbankan untuk mengelola resiko untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan atas terjadinya resiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul.Resiko liquiditas, resiko yang dihadapi bank dalam menyediakan alat-alat liquid untuk dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya dan kewajiban lain serta mampu memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadinya penangguhan.Resiko pasar, resiko yang dihadapi bank yang mungkin timbul akibat berubahnya kondisi pasar (tingkat suku bunga, pergerakan harga saham, dan persaingan). Resiko yang muncul yaitu fluktuasi suku bunga simpanan dan kredit, evaluasi berkala terhadap aktiva produktif, monitoring perkembangan surat-surat berharga dan evaluasi pengembangan produk.Resiko kredit, yaitu dalam hal resiko sebagai akibat ketidak-pastian dalam pengembalian kredit. Resiko yang mungkin timbul, yaitu analisi kredit yang tidak sempurna, monitoring proyek-proyek yang dibiayai, penilaian dan peninjauan agunan, penyelesaian kredit bermasalah, penilaian pembelian surat berharga.

Manajemen ResikoResiko operasional, dapat timbul jika bank tidak konsisten mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Resiko ini meliputi : organisasi perkreditan, proses persetujuan dan alokasi pemberian kredit, penerapan PPAP / Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, wewenang memutus kredit.Resiko hukum, timbul akibat bank kurang memperhatikan persyaratan-persyaratan hukum yang memadai dalam rang ka melindungi bank, resiko berupa: ketaatan hukum pengurus bank, pembuatan akad dan pengikatan kredit, keabsahan dokumen berharga dan konfirmasi untuk transaksi besar.Resiko pemilik/pengurus bank, timbul karena sikap, karakter atau pandangan pemilik/pengurus bank yang selalu berupaya mencari peluang untuk memanfaatkan bank guna kepentingan pribadi. Resiko dapat berupa: one man show dalam kepengurusan, pemanfaatan bank untuk kepentingan pribadi /grup, pemahaman manajemen terhadap resiko yang melekat pada usaha bank dan pemberdayaan dewan komisaris/dewan pengawas.

DEFINISI ASURANSI (MENURUT UU NO 2 TH 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN, ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN ADALAH PERJANJIAN ANTARA KEDUA PIHAK ATAU LEBIH DENGAN MANA PIHAK PENANGGUNG MENGIKATKAN DIRI KEPADA TERTANGGUNG DENGAN MENERIMA PREMI ASURANSI UNTUK MEMBERIKAN PENGGANTIAN KEPADA TERTANGGUNG KARENA KERUGIAN, KERUSAKAN, ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN ATAU TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA YANG MUNGKIN AKAN DIDERITA TERTANGGUNG YANG TIMBUL DARI SUATU PERISTIWA YANG TIDAK PASTI ATAU UNTUK MEMBERIKAN SUATU PEMBAYARAN YANG DIDASARKAN ATAS MENINGGAL ATAU HIDUPNYA SESEORANG YANG DIPERTANGGUNGKAN)

MANFAAT ASURANSI :1. Rasa aman & perlindungan, dgn polis asuransi yang dimiliki memberi rasa aman

dari resiko & kerugian yang timbul dimana pihak tertanggung berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis.

2. Pendistribusian biaya & manfaat yang lebih adil, prinsip keadilan diperhitungkan dgn matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan, pihak penanggung

memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan nonus sesuai perjanjian kedua belah pihak.

5. Alat penyebaran resiko, resiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha, investasi dilakukan oleh investor dibebani dengan resiko kerugian

Resiko dan cara menghindari Resiko

RESIKOResiko murni, resiko yang bila benar-benar terjadi akan memberikan kerugiandan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga keuntunganResiko spekulatif, berkaitan dengan terjadinya 2 kemungkinan yaitu kemungkinan mendapatkan keuntungan dan kemungkinan mendapatkan kerugian.Resiko individu, yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yaitu

1. Resiko pribadi, mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi (mati muda,uzur,cacat fisik, kehilangan pekerjaan)

2. Resiko harta, bahwa harta yang dimiliki bisa rusak, hilang atau dicuri.

3. Resiko tanggung gugat4. Resiko yang mungkin dialami sebagai tanggung

jawab akibat dari kerugian atau lukanya pihak lain.

MENGHINDARI RESIKOMenghindari resiko (risk avoidance), dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin muncul dari aktivitasn yang akan dilakukan.Mengurangi resiko (risk reductio), dengan mengambil tindakan yang bersifat meminimalkan kemungkinan terjadinya resiko kerugianMenahan resiko,(risk retention) dengan kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap resiko tersebut.Membagi resiko,(risk sharing) dengan melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi resikoMentranfer resiko(risk transfering), dengan memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban resiko

PRINSIP ASURANSIINSURABLE INTEREST, Merupakan Hak Berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan , yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Syarat yang harus dipenuhi yaitu :

Kerugian tidak dapat diperkirakan, dimana kerugian dapat diukur tetapi kemungkinan terjadinya kerugian tidak dapat diperkirakan, misal kebakaran rumah.

Kewajaran, resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material bagi penanggung maupun tertanggung.

Catastrophic, yaitu resiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, maksudnya jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan.

Homogen, yaitu barang atau harta yang akan dipertanggungkan harus homogen, berarti banyak barang serupa atau sejenis.ITIKAD BAIK (UTMOST GOOD FAITH), Dalam Melakukan Kontrak Asuransi kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik . Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi, selain itu perlu diperhatikan perlakuan dari penanggung pada saat benar-benar ada resiko yang menimpa tertanggung.

PRINSIP ASURANSIDUTY OF DISCLOSURE, merupakan Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta , faktor yang melanggar prinsip duty of disclosure adalah :

Nondisclosure, adanya data –data penting yang tidak diungkapkan sehingga menyalahi utmost good faith. Concealment, secara sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan fakta penting. Frauudulent misrepresentation, secara sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan kondisi riil. Innocent mispresentation, secara tidak sengaja memberikan gambaran yang salah yang memiliki pengaruh

besar dalam suatu proses asuransi.INDEMNITY, merupakan mekanisme penanggung untuk mengkompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip ini tidak dapat dilaksanak dalam asuransi kecelakaan dan kematian.PROXIMATE CAUSE, suatu sebab aktif, efesien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.SUBOGATION, prinsip merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntu pihak lain yang mengakibatkan kepentingan suransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.KONTRIBUSI, merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama memnayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.

POLIS DAN PREMI ASURANSIPolis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Merupakan kekuatan secara hukum, dimana pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Polis asuransi memuat: nomor polis, nama dan alamat tertanggung, uraian resiko, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, besar premi bea materai, bahaya-bahaya yang dijaminkan dan khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan no polisi dan no rangka dan no mesin kendaraan.Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi tergantung tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan.PENGGOLONGAN ASURANSI menurut sifat pelaksanaannya:

Asuransi sukarela, pada prinsipnya dilakukan dengan cara sukarela dan dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan misal asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor.

Asuransi wajib, sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang ditetapkan pemerintah, misal asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan.

Usaha Penunjang Asuransi

Pialang asuransi, usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesain ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

Pialang reasuransi usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam menempatkan reasuaransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuaransi dewan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

Penilai kerugian ausransi, usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

Konsultan akturia, usaha yang memberikan jasa konsultan akturia. Agen asuransi, pihghak yang memberikan jasa keperantaraan dalam

rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Jenis asuransi menurut usaha perasuransian (uu no 2 th 1992)

Asuransi kerugian(non life insurance/general insurance), usaha yang memberikan jasa –jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi kerugian dibagi menjadi:

Asuransi kebakaran, asuransi yang menutup resiko kebakaran, yaitu sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar yang diakibatkan kejadian yang tiba-tiba dan terlepas dariunsur kesengajaan seperti petir , ledakan dan kejatuhan pesawat.

Asuransi pengangkutan(marine insurance), menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.

Asuransi aneka, jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan kedalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan, jenisnya antara lain: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan dan penyimpanan.Asuransi jiwa (life insurance), jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuaransi jiwa memberikan dukungan bagi puhak yang selamat dari suatu kecelakaan, santunan bagi tertanggung yang meninggal, bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci, dan penghimpunan dana untuk persiapan pensiun.Reasuransi, pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Merupakan sistem penyebaran resiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak tertanggung disebut creding company dan yang menjadi penanggung adalah reasuradur.

ASURANSI KREDIT

Asuransi yang dikaitkan dengan dunia perbankan dan dititik-beratkan pada asuransi jaminan kredit (bidang asuransi kerugian meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan laut dan asuransi kendaraan bermotor)Dalam asuransi kredit, pemerintah mempercayakan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia berkantor pusat dijakarta, dimana tertanggung adalah pemberi kredit (bank pemerintah dan bank swasta dan lembaga keuangan) dan yang ditanggung oleh penanggung adalah resiko kredit dimana tidak diperolehnya kembali kredit kepada para nasabahnya. Sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh PT ASKRINDO, bank membayar premi atas kredit yang ditanggung, premi ini menjadi beban bank tetapi dalam praktek ada bank yang membebankan premi kepada nasabah yang memperoleh kredit.Asuransi kredit dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

Asuransi Syariah, definisi menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko/bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah . Peserta asuransi syariah disebut muamman, sedangkan perusahaan asuransi syariah disebut muammin.

• Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para partisipan/anggota/peserta mendonasikan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan/anggota/peserta. Peranan perusahaan hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

• Asuransi syariah disebut juga asuransi ta’awun yang artinya tolong-menolong atau saling membantu, sehingga prinsip dasarnya adalah syariat yang saling toleran thd sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. (prinsip ini sesuai dengan surat Al Maidah ayat 2 yang artinya “ dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

• Asuransi syariah dengan perjanjian yang jelas dan transparan dengan akad yang sesuai syariah dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut dana tabarru) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar’I dengan berlandaskan prinsip syariah, dimana semua dana yang dikelola nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi syariah.

Menurut ketua BPH DSN, Ma’ruf Amin, perbedaan asuransi konvensional dengan syariah adalah pada asuransi konvensional menerapkan kontrak jual beli atau disebut tabaduli (terjadi jual beli atas resiko yang

dipertanggungkan antara nasabah dengan perusahaan asuransi, atau terjadi transfer resiko/ risk transfering dari nasabah ke perusahaan asuransi ) , sedangkan asuransi syariah menggunakan kontrak takafuli atau tolong-

menolong antara naasabah satu dengan nasabah yang lain (ada risk sharing).

• Perbedaan pendapat tentang asuransi syariah disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad, dimana alasannya antara lain karena transaksi asuransi yang ada sekarang ini belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh islam, yaitu :

1. Pada transaksi asuransi terdapat jahalah (ketidak-tahuan) dan ghoror (ketidak-pastian) dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.

2. Didalamnya terdapat riba atau syubhat riba. Hal ini lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang memberi polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa juga tidak mendapatkannya. Jada pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan. Maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba fadl dan riba nasi’ah.

3. Transaski asuransi bisa mengantarkan kedua-belah pihak pada permusuhan dan perselisihan ketika terjadinya musibah, dimana masing-masing pihak akan berusaha melimpahkan kerugian kepada pihak lain yang bisa berujung ke pengadilan.

4. Asuransi termasuk jenis perjudian, karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan, ia b erhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka tidak akan mendapatkan apapun.

Pengelolaan dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu riba, gharar (ketidakjelasan dana) dan maisir (judi). Untuk itu perusahaan asuransi syariah memegang amanah dalam menginvestasikan dana nasabah sesuai prinsip syariah, yaitu sesuai akadnya, mudharabah yaitu akad kerja-sama dimana peserta menyediakan 100% modal dan dikelola oleh perusahaan asuransi dengan menetukan kontrak bagi hasil.jika nasabah asuransi syariah mengajukan klaim, dana klaim berasal dari rekening tabarru (kebajikan) seluruh peserta, berbeda dengan klaim asuransi konvensional yang berasal dari perusahaan asuransinya, dan dalam syariah tidak mengenal istilah dana hangus seperti dalam asuransi konvensional, dimana peserta asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo, karena konsepnya adalah titipan(wadiah).

Asuransi syariah• Memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang mengawasi

produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya.

• Akad berdasarkan tolong menolong• Investasi dana berdasarkan bagi hasil (mudharabah)• Kepemilikan dana merupakan hak peserta, perusahaan

hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.• Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal

dana hangus (jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian dana kecil yang diniatkan untuk tabarru(kebajikan)

• Pembayaran klaim diambil dari dana tabarru (dana kebajkan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan ada penyisihan yang dipakai sebagai dana tolong menolong diantara peserta jika terjadi musibah.

• Pembagian keuntungan dari perusahaan kepada peserta berdasarkan prinsip bagi hasildengan proposi yang telah ditentukan.

Asuransi konvensional• Tidak terdapat DPS• Akad berdasarkan jual beli• Investasi berdasarkan bunga (riba) sebagai

landasan perhitungan investasinya.• Dana yang terkumpul dari nasabah (premi)

menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menetukan alokasi investasinya

• Dalam mekanisme, terdapat ketentuan dana hangus jika tidak dapat melanjutkan pembayaran premi atau mengundurkan diri sebelum akhir kontrak.

• Pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.

• Seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan .

Perkembangan asuransi syariah diindonesia sampai 2008

• Perkembangan asuransi syariah diindonesia pada tahun 2003 hanya 11 perusahaan, jumlah itu meningkat menjadi 38 hingga januari 2008, dengan rincian 2 perusahaan asuransi syariah, 1 asuransi umum, 12 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah dan 3 asuransi syariah sistem transparan. menurut ketua umum asosiasi syariah indonesia, Muhaimin Iqbal, sudah ada 3 perusahaan full asuransi syariah , 32 cabang asuransi syariah dan 3 cabang reasuaransi syariah. Asuransi syariah yang terbesar adalah PT Asuransi takaful keluarga (ATK) menargetkan pendapatan 20-30 miliar diakhir 2007. Selain itu terdapat juga divisi syariah pada perusahaan asuransi seperti Allianz life membukukan gross written premium (gwp) sebesar 31 miliar dengan jumlah polis 3.702 unit hingga agustus 2007. hal sama dibukukan divisi syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (AJ CAR), yang dimulai dibentuk mei 2007, berhasil meraih premi 20 miliar, kemudian meningkat menjadi 50 miliar( naik 150%). Divisi syariah AJB Bumi Putera menargetkan premi 137% menjadi 237% pada 2008.

• Perolehan premi industri asuransi syariah tumbuh sebesar 60-70%. Pada 2006, pertumbuhan premi sebesar 73% dgn nilai total 475 miliiar, hingga akhir 2007 bisa mencapai 700 miliar. Jika tahun 2008 tumbuh 50% dapat melebihi 1 triliun. Meskipun pertumbuhannya pesat, kontribusi terhadap total industri asuransi baru mencapai 1,11% per 2006 dan meningkat ke 1,33 % pada tahun 2007.

LEASING (SEWA GUNA USAHA) (diperkenalkan pada 1974 dengan SK bersama menteri keuangan, menteri perindustrian dan menteri perdagangan No Kep

122/MK/IV12/1974 dan No 301 KPB/II74 tgl 7 januari 1974 tentang perizinan usaha leasing)

LEASING, suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.(financial accounting standar board/FASB 13)LEASING, suatu perjanjian dimana pemilik aset atau perusahaan sewa guna usaha (lessor) menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha (lessee) dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.(the international accounting standard/IAS 17)LEASING, suatu kontrak antara lessor dengan lesseeuntuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu secara langsung , dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Hak kepemilikan barang tersebut tetap berada pada lessor. Lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan. (the equipment leasing association/ELA-UK)Dari segi pandangan hukum, kegiata leasing memiliki ciri:

Perjanjian antara pihak lessor dengan pihak lessee Berdasarkan perjanjian leasing,dimana lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Lessee mengembalikan barang atau aset tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan

lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing adalah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebesar Rp 3 miliar untuk perusahaan swasta nasional, Rp 10 miliar untuk perusahaan patungan indonesia-asing dan Rp 3 miliar untuk koperasi.

Mekanisme LeasingLessor, perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Dalam financial lease, lessor bertujuan mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan, sedang dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal.Lesssee, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam financial lease, lessee bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran, sedangkan dalam operating lease, lessee bertujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatan didamping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lessee terhadap kerusakan.Pemasok, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam financial lease, pemasok langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan, sedangkan dalam operating lease, pemasok menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik secara tunai maupun berkala.Bank atau kreditor, dalam perjanjian leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranana dalam hal penyediaan dana kepada lessor.Terdapat asuransi dalam proses leasing ,dalam perjanjian kontrak ditegaskan adanya asuransi yang biasanya ditanggung oleh lessee, karena lessee merupakan pihak yang mengerti seluk beluk barang modal yang digunakan dan pihak lessor hanya mendapatkan keuntungan dari selisih antara biaya dana (cost of fund) dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada lessee.

MANFAAT LEASINGMenghemat modal, terutama dalam menyediakan dana besar untuk barang –barang modal, dana dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih urgent.Diversifikasi pembiayaan, merupakan alternatif membiayai usaha selain dari bank.Persyaratan yang lebih mudah dan fleksibel, dalam hal ini jika dibandingkan dengan kredit bank.Biaya lebih murah, dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan perhitungan nilai sekarang (present value)Diluar neraca (off balance sheet), tidak perlu mencantumkan transaksi leasing dalam neraca perusahaan, jumlah yang dibayar perusahaan dibebankan sebagai beban sewa, sehingga hanya berpengaruh terhadap kinerja laba-rugi, jika dilakukan review kinerja aktiva tetap, maka tampak operasional perusahaan baik.Menguntungkan arus kas, karena persyaratan pembayaran dimuka yang relatif kecil sangat berpengaruh pada arus dana,Proteksi inflasi, berdasarkan tarif suku bunga tetap saat kontrak leasing.Perlindungan akibat kemajuan teknologi, dalam hal mengalami ketinggalan model atau sistem yang disebabkan kemajuan teknologi.Sumber pelunasan kewajiban, dimana pembayaran sewa bersumber dari aktiva yang disewa.Kapitalisasi biaya, dimana biaya tambahan dari aktiva yang disewa dijadiakan satu dengan biaya modal berdasarkan lamanya masa leasing.Resiko keusangan, dalam hal resiko terhadap keusangan terhadap aktiva yang disewa.Kemudahan penyusunan anggaran, dalam pembayaran sewa berkala yang jumlahnya relatif tetap, akan memudahkan penyusunan anggaran tahunan lessee.Pembiayaan proyek skala besar, dalam hal memikul resiko investasi dalam pembiayaan modal, dapat diatasi melalui leasing dengan jaminan dan kemudahan menguasai aktiva bila terjadi suatu kelalaian.

PEMBAYARAN SEWA GUNA USAHAPembayaran dimuka (payment in advance), pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi, angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena belum dikenakan bunga.misal kontrak leasing tgl 1 januari 2008, untuk jangka waktu 12 bulan, pembayaran sewa pertama dilakukan juga pada tgl 1 januari 2008.Pembayaran sewa dibelakang (payment in arrears), pembayaran angsuran dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Misal kontrak leasing pada tgl 1 januari 2008 untuk jangka waktu 12 bulan, pembayaran sewa pertama dilakukan pada tgl 1 februari 2008.Besarnya pembayaran sewa ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:Nilai barang modal, yaitu total nilai harga barang modal dengan nilai sisa pada akhir masa kontrak.Simpanan jaminan, dilakukan atas permintaan lessor sebagai security deposit yang besarnya tergantung kesepakatan antara ke dua belah pihak, semakin besar simpanan jaminan maka semakin sedikit besarnya uang sewa periodik.Nilai sisa, yaitu perkiraan yang wajar atas nilai suatu barang modal yang ditransaksikan dalam kontrak lease pada akhir masa kontrak. Nilai sisa adalah faktor penting untuk dipertimbangkan dalam menetapkan harga dari setiap jenis sewa guna usaha, dimana nilai sisa dan pembayaran sewa adalah sumber utama pendapatan lessor.Jangka waktu, dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang modal tersebut.Tingkat bunga, yang digunakan adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan oleh lessor yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dana ditambah dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.

Pembiayan konsumen , merupakan suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.

Berdasarkan kepemilikan, perusahaan pembiayaan konsumen dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok, dibentuk oleh perusahaan induk yaitu pemasok untuk memperlancar penjualan barang atau jasanya. Contoh perusahaan kendaraan bermotor suzuki,honda, dan yamaha karena daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan lemah, maka untuk memperlancar penjualan kendaraannya dibentuk perusahaan pembiayaan konsumen, suzuki indomobil finance atau federal international finance atau bussan auto finance. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok, pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok, yaitu melayani pembeliaan barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut, perbedaannya terletak pada hubungan antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Contoh Bank BCA Bank BNI, membentuk perusahaan multi fianance untuk kredit kendaraan bermotor bagi nasabah Bank tersebut, yaitu BCA Finance dan BNI Mult finance.Perusahaan pembiayan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok, biasanya tidak hanya melayani pembelian atas pembelian barang pada satu pemasok saja, bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok yang lain, sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya. Misalnya ada yang spesialisasi pada pembiayaan pembelian barang elektronik, barang furniture, kendaraan mobil, motor atau alat rumah tangga lainnya. Contoh: PT Columbia, PT Adira dinamika multi finance, Adira Quantum, Otto Sumitomo Multi Finance.

Dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen

Dokumen kelayakan konsumen, merupakan dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menetukan apakah suatu konsumen layak dibiayai atau tidak. Dokumen ini terdiri dari : identitas konsumen, Anggaran dasar dan surat izin usaha, bukti penghasilan atau laporan keuangan konsumen (slip gaji, neraca, laba/rugi), laporan survei oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha, dan dokumen pendukung seperti persetujuan istri/suami, rekomendasi pihak lain yang dapat dipercaya.Dokumen perjanjian, yaitu dokumen yang menunjukkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen, dokumen ini antara lain: perjanjian kerja-sama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen, perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok, perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen, perjanjian pengikatan bentuk jaminan (fiducia, akta pembebanan hak tanggungan, notaril)Dokumen kepemilikan objek pembiayaan, dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Dokumen berupa BPKB, faktur, sertifikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan dan lainnya.Dokumen kepemilikan jaminan, dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon debitor. Dokumen antara lain BPKB, sertifikat tanah, faktur dan lainnya.Manfaat bagi pemasok adalah meningkatkan penjualan dari daya beli yang lemah dan menguarangi resiko pembayaran kredit kepada perusahaan pembiayaan konsumen.Manfaat bagi konsumen adalah pembelian barang secara angsuran, prosedur lebih sedehana, tidak adanya agunan.Manfaat bagi perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan bunga (bunga lebih tinggi dari bank) dan biaya admninistrasi yang dibayarkan konsumen, analisis terhadap kelayakan konsumen lebih sederhana dan singkat.

Pegadaian, menurut KUHPerdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang

memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam KUHPerdata pasal 1150.Tugas pokok adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal (lintah darat dengan sewa dana atau bunga yang sangat tinggi) yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.Perumpegadaian dipimpin oleh dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur pembantu, dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Selain itu memiliki dewan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri keuangan (menteri keuangan dalam melaksanakan tugas terkait pegadaian dibantu sebuah direktorat jenderal) yang berfungsi mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha perum pegadaiaan agar sesuai ketentuan yang berlaku dan merealisasi misi membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai.Barang yang dapat digadaikan berdasarkan pertimbangan tempat penyimpanan, keterbatasan SDM, perlunya meminimalkan resiko serta peraturaan yang berlaku adalah perhiasan (emas, perak, platina, intan mutiara, dan batu mulia), kendaraan, mobil dan sepeda motor, elektronik, barang rumah tangga mesin-mesin, tekstil dan barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian. barang yang tidak dapat digadaikan yaitu binatang ternak (memerlukan tempat penyimpanan khusus), hasil bumi (mudah busuk dan rusak), barang dagangan dalam jumlah besar, barang cepat rusak dan busuk atau susut, kendaraan besar, barang seni sulit ditaksir, senjata api, barang milik pemerintah, barang ilegal, barang yang disewa-belikan.

Pegadaian Syariah, prinsipnya adalah tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan

melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Pegadaian syariah dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee based income atau mudharobah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhum bih mempunyai tujuan yang berbeda, misal konsumsi, membayar sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan bagi hasil/mudharobah belum tepat pemakaiannya, sehingga digunakan fee based income.Sebagai pernerima gadai atau disebut mutahim, penggadai akan mendapatkan surat bukti rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akat tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (ijaroh) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenai jasa simpan.Inovasi produk yang diluncurkan adalah program kredit tunda jual komoditas pertanian, yang disebut gadai gabah. Landasan pemikiran produk ini adalah dalam rangka mengurangi kerugian petani akibat perbedaan harga jual gabah pada saat panen raya, sehingga membantu petani menjual gabah sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Dalam produk ini petani dapat menggadaikan gabah pada saat panen karena jika dijual semua gabah pada musim panen harganya murah, sehingga gabah akan disimpan digudang milik agen mitra pegadaian, dan pada saat harga gabah normal, petani dapat menebusnya dengan harga yang sama ketika menggadaikan gabahnya ditambah sewa modal sebesar 3,5 % per bulan. Jika selama batas waktu 4 bulan (masa jatuh tempo kredit) petani tidak menebusnya, gabah akan dilelang oleh perum pegadaian. Kelebihan harga gabah akan diberikan kepada petani. Gabah yang diterima sebagai jaminan adalah gabah kering giling.

Anjak Piutang (factoring), badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaki perdagangan dalam atau luar negeri. (berdasarkan kep men keu no 1251/kmk.013/1988, tgl 20 des 1988)

Pihak yang terkait : Perusahaan anjak piutang (factor), yaitu pihak yang memberikan jasa anjak piutangKlien (client), pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang dan jasa secara kredit kepada nasabah.Nasabah (customer), pihak yang membeli barang dan atau jasa dari klien dan mempunyai kewajiban berupa utang jangka pendek kepada klien.Anjak piutang merupakan perjanjian antara factor dengan klien yang mewajibkan pihak factor untuk memberikan jasa berupa pembiayaan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien, dan non pembiayaan berupa penagihan piutang dan administrasi penjualan; sedangkan pihak klien berkewajiban menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak factor dan memberikan balas jasa finansial kepada factor.

Sejarah Anjak Piutang (Factoring)• Anjak Piutang dikenal ketika perusahaan-perusahaan manufaktur di Inggris berusaha menjual

produknya ke Amerika, sekitar tahun 1880-an. Pada saat itu amerika merupakan benua baru yang banyak didatangi oleh orang-orang dari eropa, dimana kedatangan mereka membawa konsekuensi mereka melakukan kegiatan produksi dan konsumsi didaerah baru, dimana terdapat kendala terbatasnya SDM, Peralatan dan kapital, sehingga mereka mendatangkan kebutuhan mereka dari daerah asal yaitu Inggris.

• Ketika perusahaan –perusahaan di Imggris akan memasarkan dan menjual produk mereka kepada orang Amerika, timbul masalah karena mereka tidak saling mengenal, dan resiko tidak terbayar penjualan secara kredit karena tidak saling kenal dan masalah jarak yang jauh. Kondisi ini mendorong perusahaan di Inggris untuk menemukan solusi mengenai sistem penjualan yang sesuai, dimana mereka menjembatani atau sebagai perantara antara pihak penjual di Inggris dengan pihak pembeli di Amerika. Perusahaan sebagai perantara ini dikenal sebagai agen / factor . Jasa yang ditawarkan oleh factor waktu itu masih berkisar terutama pada pengurusan dan penagihan piutang saja.

• Usaha factor berkembang ketika perusahaan tekstil Inggris memerlukan jasa penilaian atas kelayakan kredit dagang kepada pembeli di Amerika. Tugas factor dalam hal ini menentukan kelayakan suatu pembeli untuk memperoleh fasilitas pembelian dengan cara kredit , juga menentukan tingkat atau kemungkinan terbayarnya suatu piutang dari penjualan secara kredit. Tugas factor terus berkembang tidak hanya memberika jasa investigasi kredit tetapi sekaligus membeli faktur-faktur penjualan tekstil dari perusahaan tekstil, kemudian factor menguangkan atau menagihkan faktur dari pembeli pada saat jatuh tempo.

Jenis dan mekanisme, pada pelaksanaannya jenis anjak piutang yang diberikan oleh factor dan yang akan diterima oleh klien sangat bergantung pada formulasi dari perjanjian yang dibuat kedua pihak.

Full service factoring, anjak piutang ini memberikan jasa secara menyeluruh , baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan.Bulk factoring, anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi resiko piutang, administrasi penjualan dan penagihan.Maturity factoring, anjak piutang yang memberikan jasa proteksi resiko piutang , administrasi penjualan secara menyeluruh dan penagihan. Proteksi resiko atass piutang diberikan oleh factor tanpa melakukan pembiayaan atau pemberian uang muka atas pelunasan piutang. Pembelian piutang oleh faktor dilakukan pada tanggan tertentu yang biasanya ditentukan atas dasar rata-rata jangka waktu jatuh tempo dari piutang yang diberikan kepada klien. Contoh: apabila rata-rata jangka waktu jatuh tempo dari piutang adalah 30 hari, maka factor pada hari ke 30 atau setiap 30 hari membeli 100% dari faktur-faktur penjulan yang ada. Cara ini tidak menyebabkan munculnya kewajiban bunga bagi klien, kewajiban klien kepada factor hanya fee atas jasa proteksi resiko piutang, administrasi penjulan secara menyeluruh dan penagihan yang diberikan oleh factor.Invoice discounting, anjak piutang yang hanya memberikan jasa pembiayaan saja sedangkan jasa non pembiayaan sama sekali tidak diberikan.

Distribusi resiko; pada mekanisme penjualan tanpa adanya perusahaan anjak piutang, resiko tidak terbayarnya piutang milik klien sepenuhnya ditanggung oleh klien sendiri. Dengan adanya anjak piutang, resiko tidak harus selalu secara penuh ditanggung oleh klien. Atas dasar distribusi resiko dibedakan menjadi:

With recourse factoring, proses dimana pada tahap awal factor memberikan uang muka proporsi kepada klien atas piutang/faktur yang diserahkan. Pada saat piutang jatuh tempo, apabila nasabah tidak melunasi utang, maka klien berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima dari factor. Dengan demikian resiko tidak terbayar piutang seluruhnya ditanggung oleh klien dan factor sama sekali tidak menanggung resiko tidak terbayarnya piutang tersebut.contoh: PT Maju berproduksi furniture bekerja-sama dengan perusahaan anjak piutang PT BNI multi finance. Pada tgl 1 mei 2009, PT maju menjula secara kredit pada Bp Budi senilai Rp 10 juta dgn jatuh tempo 1 juli 2009. PT Maju menyerahkan piutang kepada BNI Multi Finance dan menerima uang muka atau pembiayaan sebesar 80 % dari nilai faktur yaitu Rp 8 juta.maka kemungkinan I: pada saat jatuh tempo 1 juli 2009, Bp Budi melunasi hutang (Rp 10 juta ditambah bunga). Pelunasan menjadi hak factor (Rp 8 juta) dan sebagian lagi menjadi hak klien (Rp 2 juta)

atau kemungkinan II: pada tanggal 1 juli 2009 Bp Budi menghilang, dan sama sekali tidak membayar utangnya , akan berdampak PT Maju berkewajiban mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 8 juta kepada factor. Sehingga kerugian ditanggung PT maju (Klien) sebesar Rp 10 juta karena piutang tidak sepenuhnya terbayar, dipihak lain PT BNI Multi finance (factor) tidak menanggung resiko atau rugi, dalam hal ini resiko ditanggung oleh klien adalah 100%.

Distribusi resiko; pada mekanisme penjualan tanpa adanya perusahaan anjak piutang, resiko tidak terbayarnya piutang milik klien sepenuhnya ditanggung oleh klien sendiri. Dengan adanya anjak piutang, resiko tidak harus selalu secara penuh ditanggung oleh klien. Atas dasar distribusi resiko dibedakan menjadi:

Without recourse factoring, proses dimana pada tahap awal factor memberikan uang muka sejumlah proporsi tertentu kepada klien atas piutang/faktur yang diserahkan. Pada saat piutang jatuh tempo, apabila nasabah sama sekali tidak melunasi hutangnya, maka klien tidak berkewajiban mengembalikan sejumlah uang muka yang telah diterimanya dari factor. Dengan demikian resiko tidak terbayarnya piutang tidak seluruhnya ditanggung oleh klien. Klien hanya menanggung resiko sebesar piutang yang tidak dibiayai atau tidak diberi uang muka oleh factor , sedangkan factor sendiri menanggung resiko sebesar uang muka atau pembiayaan yang telah diberikan kepada kliennya.Contoh: dengan kasus yang sama pada PT Maju, maka jika terjadi pelunasan pada saat jatuh tempo, diselesaikan dengan kemungkinan pertama.

ataukemungkinan II: jika Bp Budi pada saat jatuh tempo tidak menghilang dan tidak melunasi hutangnya maka PT Maju tidak berkewajiban mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 8 juta kepada factor. Dengan demikian kerugian yang ditanggung PT Maju (klien) adalah sebesar Rp 10 juta- Rp 8 juta = Rp 2 juta, karena pihak factor telah membiayai sebesar Rp 8 juta dan kemudian tidak memperoleh pelunasan piutang dari nasabah, maka kerugian yang ditanggung oleh factor adalah sebesar Rp 8 juta . Secara proporsional factor menanggung resiko tidak terbayarnya piutang sebesar 80% dan pihak klien menanggung sebesar 20%

Keterlibatan nasabah dalam perjanjian: perjanjian utama dibuat untuk pelaksanaan kegiatan anjak piutang adalah antara pihak klien dengan pihak factor. Perjanjian dapat

dibuat dengan atau tanpa persetujuan pihak nasabah. Atas dasar ada tidaknya persetujuan pihak nasabah dalam perjanjian anjak piutang dapat dibedakan:

Disclosed factoring, penyerahan atau penjualan piutang oleh klien kepada factor dalam disclosed factoring adalah dengan sepengetahuan (notifikasi atau pemberitahuan) pihak nasabah. Mengingat pihak nasabah telah mengetahui adanya pengalihan piutang kepada factor, maka hak penagihan piutang dapat dialihkan kepada factor, sehingga pada saat jatuh tempo nasabah dapat melunasi hutangnya melalui factor. Secara praktis memungkinkan pemberian jasa penagihan piutang kepada klien oleh factor.Undisclosed factoring, penyerahan atau penjualan oleh klien kepada factor dalam undisclosed factoring adalah tanpa sepengetahuan (notifikasi atau pemberitahuan) pihak nasabah. Mengingat pihak nasabah tidak mengetahui adanya pengalihan piutang kepada factor, maka hak penagihan piutang tidak dapat dialihkan kepada factor, sehingga pada saat jatuh tempo nasabah tetap harus melunasi hutangnya langsung kepada klien. Secara praktis tipe ini tidak memungkinkan pemberian jasa penagihan piutang kepada klien oleh factor, kecuali terjadi pelanggaran atau cidera janji yang dilakukan oleh nasabah.

Proses dasar kegiatan anjak piutang (proses dasarnya adalah jenis pembiayaan) dan Struktur organisasi

Proses dasar kegiatan pembiayaan adalah: 1. analisis terhadap bonafiditas calon klien,2. analisis terhadap kolektibilitas piutang, 3. pembayaran pembiayaan kepada klien, 4. administrasi faktur dan bukti piutang, 5. administrasi hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, 6. penagihan piutang dan 7. pembayaran kepada klien.

Struktur organisasi perusahaan anjak piutang, disesuaikan dengan jenis jasa yang ditawarkan, diantaranya: Departemen kredit (bertugas pada point 1) Departemen faktur (bertugas pada point 2, melakukan administrasi dokumen piutang yang digunakan

untuk penghitungan biaya diskonto dan bunga dan jatuh tempo) Departemen penyesuain (bertugas melakukan administrasi dan pengelolaan perubahan-perubahan

terhadap persyaratan perjanjian, jumlah piutang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak terkait dalam anjak piutang)

Departemen penagihan (melakukan penagihan piutang yang jatuh tempo) Departemen rekening klien (melakukan seluruh pencatatan terhadap semua transaksi atau kegiatan yang

mempengaruhi kewajiban dan hak klien) Departemen legal (memberikan pertimbangan dan saran yuridis mengenai kegiatan perusahaan)

MANFAAT ANJAK PIUTANG, manfaat bagi nasabah adalah memperoleh manfaat berupa kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit dan mendapatkan layanan penjualan dengan lebih cepat dan tepat.

Bagi klienManfaat melalui jasa pembiayaan yaitu:

1. Peningkatan penjualan, dengan penjualan kredit, klien yang mengalami kesulitan modal dapat menjual secara kredit dan meningkatkan kemampuan pembeli dengan dana terbatas.

2. Kelancaran modal kerja, dapat mengkonversikan piutang yang belum jatuh tempo menjdai dana tunai untuk digunakan dalam kegiatan operasional.

3. Pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang, dengan mekanisme without recourse dapat mengalihkan resiko tidak tertagih piutang.Manfaat melalui jasa non pembiayaan yaitu:

1. Memudahkan penagihan piutang, klien tidak perlu secara langsung melakukan penagihan piutang, sehingga menghemat waktu dan tenaga karyawan.

2. Efesiensi usaha, karena jasa administrasi factor dikelola secara efesien dan berpengalaman.

3. Peningkatan kualitas piutang, jasa administrasi penjualan memberikan fasilitas kredit secara selektif.

4. Memudahkan perencanaan arus kas (cash flow), dengan jasa investigasi kredit/piutang memungkinkan klien memperkirakan waktu dan jumlah piutang yang dapat ditagih.

Bagi factorDiscount fee/charge, dibayarkan oleh klien karena factor memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh factor. Discount fee diperhitungkan sebesar persentase tertentu terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan atas dasar: resiko tertagihnya, jangka waktu dan rata-rata tingkat bunga perbankan, selain itu memperoleh service charge, yaitu fee yang dibayarkan oleh klien kepada factor karena memberikan jasa non pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh factor. Semakin besar volume penjualan, maka fee semakin besar dan semakin sulit penagihan piutang maka fee juga semakin besar.

Modal ventura, pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut perusahaan pasangan usaha atau investee company dan perusahaan yang melakukan penyertaan modal disebut perusahaan modal ventura.

Prinsip pembiayaan dalam modal ventura adalah penyertaan, hal ini tidak berarti bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan, tapi bisa berupa obligasi atau pinjaman yang memiliki sifat khusus yaitu mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak, syarat itu dapat berupa bagi hasil, pembayaran pinjaman jika perusahaan pasangan usaha mampu atau memperoleh tingkat keuntungan tertentu, dan juga pinjaman yang dapat dikonversikan menjadi saham atau penyertaan.Konsep modal ventura muncul diawal tahun 1920-1930, di Amerika saat keluarga-keluarga kaya (Ford, Rockefeller, payson) membentuk suatu pendanaan untuk menolong usaha individu yang mengalami kesulitan modal dalam kegiatan investasi yang potensial. diIndonesia usaha modal ventura muncul pada saat berlakunya paket 20 desember 1988 (pakdes 20,88) yang menempatkan usaha modal ventura sabagai salah satu kegiatan pembiayaan.Modal ventura kurang berkembang di Indonesia disebabkan karena1. modal ventura belum dikenal oleh masyarakat baik perusahaan pasangan usaha maupun pihak yang memiliki kapasitas u/ mengembangkan atau menjadi perusahaan modal ventura.2. memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap tidak terbayarnya kembali pembiayaan atau penyertaan serta balas jasa modal, walaupun terdapat rate of return yang lebih tinggi.3. kesulitan memiliki kesesuaian mengenai karakteristik dan selera antara perusahaan pasangan usaha dan calon perusahaan modal ventura.4. kurangnya tenaga profesional dibidang modal ventura dikarenakan kurang berkembangnya usaha jenis ini di Indonesia.5. alternatif divestasi modal ventura melalui pasar modal kurang dapat diandalkan, karena penyertaan modal dengan skema modal ventura hanya untuk jangka waktu tertentu, sehingga divestasi untuk menawarkan kepemilikan saham dari perusahaan pasangan usaha melaui pasar modal.6. peraturaan perundang-undangan saat ini belum secara lengkap mendukung perkembangan usaha modal ventura di Indonesia. (saat ini hanya diatur oleh keppres no 61 th 88)

Manfaat bagi perusahaan pasangan usaha, yang utama adalah terpenuhinya kebutuhan dana untuk modal usaha, karena dalam kenyataan perusahaan pasangan usaha yang mengajukan permohonan modal ventura biasanyan adalah perusahaan kecil yang masih pada awal perkembangan kegiatan usaha. (tidak selalu harus perusahaan kecil, tetapi perusahaan dalam kondisi ini mengajukan modal v entura karena kesulitan memperoleh dana pinjaman dari bank.)

Kelancaran pendanaan yang berasal dari modal ventura menyebabkan kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha menjadi lancar, sehingga kebutuhan dana investasi, dana operasional dan non operasional dapat terpenuhi dengan baik.Peningkatan efesiensi kegiatan usaha, dimana bantuan yang diberikan perusahaan modal ventura tidak hanya dalam hal pembiayaan saja tetapi memberikan bantuan dalam mengelola kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha baik dari segi keuangan, produksi, distribusi dan pemasaran. Secara umum dapat juga memberikan bantuan dari segi manajemen agar tercipta efesiensi kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan keuntungan.Peningkatan bankability, yaitu perusahaan yang telah dalam kondisi lebih baik menjadi realatif mampu untuk berinteraksi dengan bank terutama dalam hal memperoleh bantuan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan yang lain. (karena perusahaan yang mengajukan modal ventura adalah perusahaan kecil yang masih pada awal perkembangan kegiatan usaha, sehingga dalam kondisi ini tidak cukup mempunyai kemampuan memperoleh pinjaman dari bank)Peningkatan kemampuan pengembangan usaha, dimana persyaratan pengembalian pembiayaan dan balas jasa yang relatif lebih ringan meningkatkan likuiditas perusahaan, sehingga likuiditas yang baik ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi usaha seperti peningkatan kapasitas produksi, perluasan daerah pemasaran dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

Manfaat bagi perusahaan modal ventura, manfaat utama terkait 2 dimensi yaitu dimensi bisnis dan sosial yaitu perusahaan modal ventura memperoleh balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukankepada perusahaan pasangan usaha, dan membantu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan usaha yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan.

Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf perusahaan modal ventura , dimana mereka dalam mengelola barbagai macam perusahaan seiring dengan semakin banyaknya perusahaan pasangan usaha yang dibantu dalam melakukan kegiatan usaha. Peningkatan kamampuan dan pengalaman ini selain bermanfaat bagi karyawan yang bersangkutan juga bermanfaat bagi perusahaan modal ventura tempat karyawan bekerja.Peningkatan informasi tentang modal ventura, dimana dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan modal ventura di Indonesia, yaitu melalui kesuksesan dalam mengadakan penyertaan modal dan membantu manajemen suatu perusahaan pasangan usaha. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan modal ventura dalam jangka panjang.

Jenis modal ventura berdasarkan cara pemberian bantuan, dimana meliputi 2 hal yaitu bantuan finansial dan bantuan manajemen, berdasarkan atas dasar cara pemberian kedua jenis bantuan, mekanisme modal ventura dapat dibedakan menjadi:

Single tier approach, pendekatan ini menempatkan perusahaan modal ventura dalam 2 fungsi sekaligus yaitu pemberi bantuan pembiayaan (fund company) dan juga sekaligus pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana (managament company). Berdasarkan mekanisme ini pihak-pihak utama yang terkait dalam kegiatan modal ventura hanya terdiri dari perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.Two tier approach, pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Berdasarkan mekanisme ini pihak-pihak yang terkait meliputi 3 pihak yaitu perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan pembiayaan, perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan manajemen dan perusahaan pasangan usaha.

Jenis modal ventura berdasarkan cara penghimpunan dana , dimana secara umum penghimpunan dana diperoleh melalui dana pinjaman dan modal sendiri dalam berbagai bentuk. Sumber modal sendiri bisa berasal dari investor perorangan, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, suatu perusahaan besar, pemerintah dan lainnya.

Leverage venture capital, modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dana dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak. Hal ini bukan berarti perusahaan modal ventura ini sama sekali tidak mempunyai modal sendiri, modal sendiri tetap ada tetapi dalam proporsiyang relatif lebih kecil dibandingkan dana pinjaman. Dana yang dihimpun ini yang digunakan oleh perusahaan pasangan usaha untuk melakukan kegiatan usaha.Equity venture capital, modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk. Hal ini tidak berarti modal ventura tidak memiliki pinjaman sama sekali dari pihak lain, pinajaman mungkin saja tetap ada tetapi dalam proporsi yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri. Dana yang dihimpun ini yang nanti digunakan oleh perusahaan pasangan usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.

Jenis modal ventura berdasarkan kepemilikannya

Private “venture capital”company, perusahaan modal ventura yang belum go public atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek.Public”venture capital”company, perusahaan modal ventura yang telag go public atau menjual sahamnya melalui bursa efek.Bank affiliate “venture capital”company, perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dan atau memang memiliki misi khusus dalam bidang modal ventura. Perusahaan modal ventura ini biasanya adalah anak perusahaan dari suatu bank yang mendirikan dan memiliki manajemen yang terpisah dari perusahaan induknya. Alasan pendirian tidak selalu karena ingin menambah keuntungan melalui diversifikasi usaha yang didukung oleh surplus dana, tapi alasan lain karena misi sosial dari bank untuk membantu usaha kecil yang mengalami kesulitan dana dan manajemen.Conglomerate”venture capital” company, perusahaan modal ventura yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar. Perusahaan modal ventura jenis ini banyak terdapat dinegara industri dan kepemilikan suatu perusahaan modal ventura bisa terdiri dari dua atau lebih perusahaan besar.

Prinsip bantuan dalam modal ventura, yaitu prinsip penyertaan modal secara langsung (ekuitas) atau pinjaman subordinasi (obligasi konversi pada perusahaan yang disertai ekuitas kuasi), prinsip penyertaan modal bersifat jangka panjang, dan prinsip batas waktu bantuan (diindonesia batas waktu sampai 10 tahun, pada akhir masa penyertaan perusahaan modal ventura harus memilih berbagai macam cara untuk melakukan divestasi)

Kunci keberhasilan bagi bantuan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha :Bantuan diarahkan agar perusahaan pasangan usaha dapat berdiri sendiri, baik dari sisi pengelolaan maupun pendanaan usaha.Kegiatan usaha dilakukan dengan dukungan modal yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang.Kegiatan usaha dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia yang tepat dari segi kuantitas, kualitas, dan proporsi untuk kebutuhan jangka panjang perusahaan.Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat harus tegas namun fleksibelterhadap perkembangan perekonomian dan teknologi.Dukungan dana dan sumber daya manusia dari pihak perusahaan modal ventura yang memadai sesuai dengan karakteristik dari masing-masing perusahaan pasangan usaha.

Bentuk kesepakatan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dituangkan dalam perjanjian formal secara tertulis yang meliputi mekanisme pemberian bantuan dana dan manajemen sejak awal sampai dengan dilakukannya tahap divestasi. Isi perjanjian meliputi jumlah pembiayaan, cara penarikan dana,jadwal penggunaan bantuan dana,jangka waktu bantuan dana, bentuk balas jasa finansial, cara/jumlah/waktu pembayaran balas jasa,cara penarikan kembali investasi(divestasi), syarat divestasi yang dipercepat,dan perubahan atau perpindahan kepemilikan.

Bentuk pembiayaan• Penyertaan modal dalam saham• Obligasi yang dikonversikan menjadi saham.• Pinjaman yang dikonversikan menjadi saham.• Pinjaman yang memberikan hak opsi bagi

perusahaan modal ventura untuk membeli saham.

• Pinjaman dengan tingkat bunga relatif rendah.• Pinjaman yang tidak perlu dibayar bila

perusahaan belum mampu menutupi semua biaya operasinya.

• Pinjaman yang bila terjadi likuidasi maka pengembaliannya berada pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainnya.

• Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip modal ventura.

Bentuk dan cara divestasi• Pembelian kembali saham modal ventura

oleh perusahaan pasangan usaha• Penawaran saham melalui pasar modal

(go public)• Pemberian kredit atau pinjaman dari bank

(sebagai pengganti dari penyertaan yang ditarik karena habis masa batas waktunya)

• Perusahaan pasangan usaha dijual kepada perusahaan atau pihak lain.

• Perusahaan pasangan usaha dilikuidasi (biasanya ditempuh karena cara lain tidak dapat ditempuh dan karena usahanya tidak dapat berkembang dan cenderung rugi atau memiliki prospek yang tidak menenti dimasa mendatang)

Dana pensiun, adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. (sesuai uu no 11/1992), memberi pengertian bahwa dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahan terutam ayang telah pensiun.

Tujuan dana pensiun bagi pemberi kerja

• Kewajiban moral, dimana perusahaan harus memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai pensiun.

• Loyalitas, dimana jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positip pada perusahaan, yaitu kan bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi tinggi.

• Kompetisi pasar tenaga kerja, dengan adanya program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkulitas dan profesional dipasaran tenaga kerja.

Tujuan dana pensiun bagi karyawan• Rasa aman terhadap masa yang

akan datang, dimana karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan mempengaruhi kinerja saat ini pada saat ia masih produktif.

• Kompensasi yang lebih baik, karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

Azas pokok dana pensiun yang dianut oleh pemerintah:

Penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan, yaitu dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana berasal dari dari iuran dan hasil pengembangannya, sehingga pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan (uu no 11/1992).Pemisahan kekeayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri, yaitu tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan pensiun dalam pembukuan pendiri perusahaan. Pengelolaan kekayaan dana pensiun dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan dalam undang-undang dana pensiun dan peraturaan pelaksanaannya.Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun, yaitu setiap pemberi kerja (orang atau badan yang memperkerjakan karyawan) memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya . Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya.Penundaan manfaat, yaitu pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penghimpunan dana dalam rangka penyelenggaraan programpensiun dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta yang telah pensiun.Pembinaan dan pengawasan, yaitu pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Pengawasan dilakukan oleh direktorat dana pensiun departemen keuangan dan pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan pula melalui kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada pesertanya.

Fungsi program dana pensiun, harus dapat diidentifikasi dengan jelas supaya program tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Norma program dana pensiun, merupakan perhitungan manfaat pensiun, uang pertanggungan, nilai tunai serta tata cara pembayaran

Fungsi program pensiunAsuransi, dimana peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai masa pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Masa kerja karyawan bukan harga mati, meski demikian jumlah yang diterima tidak penuh atau lebih sedikit dibandingkan karyawa n yang sudah memenuhi masa kerja.Tabungan, himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat sebagai tabungan, dan konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan dimasa mendatang.Pensiun,seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta.

Norma atau aturan-aturan program pensiun

Manfaat pensiun untuk peserta dan keluarganya didasarkan atas himpunan iuran dalam cadangan wajib dari masa kepesertaan, ditambah bonus dari cadangan bonus untuk dan atas nama peserta.Uang pertanggungan diberikan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia atau cacat sebalum mencapai usia pensiun, didasarkan atas jumlah iuran yang seharusnya terkumpul pada saat peserta tersebut mencapai usia pensiun. Bersamaan saatnya diberikan lagi sejumlah nonus untuk dan atas nama peserta.Nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun, hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus dari cadangan bonus.Bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun, perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus.Pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan dan nilai tunai ditujukan kepada peserta/ahli waris peserta ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun.

Peserta dana pensiun, merupakan orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun, yaitu setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah menikah dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Usia pensiun dibedakan menjadi:

Pensiun normal (normal retriment), adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan dalam peraturaan dana pensiun.Pensiun dipercepat (early retriment), adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Ketentuan diatur dalam peraturaan dana pensiun dengan persyaratan khusus yang harus dipenuhi peserta dan memenuhi persetujuan dari pemberi kerja dan ada halangan yang bersifat tetap seperti karyawan yang mengalami cacat tetap.Pensiun ditunda (deferred retriment), ketentuan ini memperkenankan karyawan yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal, dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan bersangkutan.Pensiun cacat, apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun. Biasanya manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dengan masa kerjanya diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat yang bersangkutan dinyatakan cacat.

Peran dana pensiun berdasar UU NO 11 TH 92, 1. Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, 2. sebagai sarana meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional, dan 3. menambah motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Kelemahan program pensiun sebelum UU no

11/92, layanan kesejahteraan pensiun dilakukan Yayasan Dana Pensiun (YDP), disamping itu ada lembaga lain seperti Tabungan dan Asuransi Sosial Pegawai Negeri (TASPEN) dan JAMSOSTEK

Kelemahan program pensiunBelum ada ketentuan mengatur hal-hal mendasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak penyelenggara program pensiun.Arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap tujuan program pensiun.Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan (investasi gedung kantor yang berlebih/mewah).Arahan administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Manajemen yang stastis dan kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun.Keuntungan lembaga/yayasan dana pensiun yang beasr tidak diimbangi perbaikan manfaat pensiun yang sepadan.Beberao program pensiun masih membedakan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda/duda dan anak yatim piatu dari para pensiunan.

Keunggulan dana pensiunDana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan, peserta dapat menikmati manfaat pensiun sekurangnya 15% lebih tinggi dari manfaat program lain.Seluruh dana yang terhimpun dan hasil pengelolaannya dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya secara prorata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya.Biaya-biaya tetap (Overhead) relatip rendah, karena umumnya peserta secara bersama melalui mitra pendiri, pemberi kerja memikulnya sehingga memberi dampak efesiensi yang tinggi.Memiliki prospek menjadi lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan posisi tawar menawar (bargaining position) yang kuat dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya.Manfaat dana pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta , bagi janda/duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun.Dana pensiun memiliki 3 fungsi, tabungan asuransi dan pensiun, dapat dilakukan kerjasama dengan bank, asuransi jiwa dan dana pensiun)

KARTU PLASTIK, sebagai lembaga keungan bukan bank yang dimaksud adalah perusahaan yang menerbitkan kartu plastik , walaupun bisa juga lembaga keuangan bank menjadi penerbit kartu plastik.

Perusahaan digolongkan lembaga keuangan karena kartu plastik yang diterbitkan pada dasarnya digunakan sebagai alt pembayaran untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

Kartu plastik, memiliki pengertian sebagai alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Lingkup geografis penggunaan kartu ada yang domestik dan ada juga yang internasional. Kartu dalam lingkup international berarti kartu tersebut tidak hanya dapat digunakan dalam batas wilayah satu negara saja melainkan dapat juga dipergunakan diberbagai negara. Atas dasar fungsi dan penggunaan, kartu plastik dibedakan:Kartu kredit (credit card), alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasan nya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.Charge card, alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasan nya harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.Kartu debit (debit card), alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan (issuer) dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu (card holder)serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual(merchant) sebesar nilai transaksi barang dan jasa. Cash card, alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat penarikan uang tunai secara manual melalui teller bank atau melalui ATM. Pihak bank dan pengelola menetapkan batas jumlah penarikan maksimum perhari atau perminggu, untuk mengantisipasi keterbatasan penyediaan uang tunai dalam ATM, karena kemudahan penarikan tunai dengan ATM tanpa harus konfirmasi atau berhubungan dengan petugas bank.

Dalam praktek, pihak penerbit atau pengelola kartu plastik cenderung memberikan lebih dari satu fungsi pada sebuah kartu plastik yang diterbitkan. Contoh: kartu Dinners Club, berfungsi sebagai charge card dan cash card; kartu plus BNI, digunakan sebagai cash card dan debit card; BCA card

berfungsi sebagai credit card, cash card dan payment card u/ membayar tagihan, serta fungsi terbaru flash card sebagai pengganti uang tunai atau kartu paspor BCA berfungsi sebagai cash

card, payment card, debit dan tunai BCA.

Pihak-pihak yang terkait penggunaan kartu kredit:Penerbit (issuer), pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Lembaga ini bisa berupa bank atau bukan bank yang bergerak dalam bidang kartu kredit atau perusahaan non lembaga keuangan.Pengelola (acquirer), pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemilik kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Hal ini dilakukan karena jangkauan dari penggunaan kartu kredit ini sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin memiliki kantor cabang disemua tempat, sehingga memerlukan jasa Acquirer.Pemilik kartu (card holder), pihak yang menggunakan kartu kredit untuk kegiatan pembayarannya.persyaratan bagi card holder adalah dengan melihat dari jumlah penghasilan (melihat dari slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening dan lainnya), kontinuitas penghasilan ( penghasilan yang tinggi belum tentu menggambarkan kemampuan memenuhi kewajiban), dan niat baik u/ selalu memenuhi kewajibannya (melihat black list milik bank, atau BI Checking, pada bank atau BI lembaga lain).Penjual (merchant), adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum merchant menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, merchant terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan issuer dan acquirer.

PRODUK PRODUK PASAR MODALReksa dana (mutual fund), adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Prinsip investasi “don’t putt your egg in one basket” sangat diperhatikan sehingga melakukan portofolio investasi yaitu investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan dipasar modal dan pasar uang.Saham, secara sederhana didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut.Saham preferen, yaitu gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa, yaitu disamping memiliki karakteristik sebagai obligasi (memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi) juga memiliki karakteristik saham biasa (jika saham mengalami kerugian, maka tidak menerima pembayaran deviden).Obligasi, surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya memiliki obligasi sama dengan memiliki deposito berjangka.Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya misalnya obligasi atau saham.Right issue, merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten, karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Right issue dapat diperdagangkan, pilihan investasi sama dengan saham tetapi dengan modal yang lebih rendah.

Documents

Bank dan Lembaga keuangan lainnya