BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/... · 2021. 2. 2. · Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2020

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

ii


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Gunungkidul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019. BAPPEDA yang dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang di

bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA menyusun LKjIP yang

dimaksudkan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan anggaran

dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP juga

ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja

dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan target

kinerja BAPPEDA.

LKjIP merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai rencana

kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana

Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021. LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan

mengumpulkan bukti yang menunjukkan ukuran keberhasilan pencapaian

target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2019 yang ditetapkan.

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2018 yang kemudian telah diubah dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2019 yang memuat 12 program,

yang terdiri dari 29 kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung

pencapaian sasaran strategis selanjutnya ditetapkan dalam sebuah Rencana

Kinerja Tahunan 2019. Pada tahun 2019 terdapat 6 program yang mendukung


iv

sasaran strategis BAPPEDA dan dijabarkan kedalam 18 kegiatan. Sedangkan 6

program yang lain dengan 11 kegiatan merupakan program kegiatan yang

mendukung tugas dan fungsi Bappeda. Dengan melihat kemampuan sumber

daya dan sumber dana yang tersedia, berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019

tersebut selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2019

terdapat 2 sasaran strategis yang diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran.

Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat dicapai dengan

hasil yang baik. Capaian kinerja BAPPEDA Tahun Anggaran 2019 sangat baik

atau masuk dalam kategori sangat tinggi, dengan hasil rata-rata capaian

indikator sasaran sebesar 99,68%. Capaian kinerja yang menyasar pada

kesesuaian program pembangunan daerah adalah sebesar 99,36%, artinya

konsistensi program pembangunan daerah belum sesuai dengan target yang

diharapkan atau masih terdapat kesenjangan capaian sebesar 0,64%. Apabila

dilihat dari komponen penghitung indeks kesesuaian program, konsistensi

dokumen perencanaan antarwaktu dan antarlembaga tidak dapat mencapai

angka 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Pemerintah DIY menetapkan

kebijakan penyaluran Dana Keistimewaan melalui mekanisme BKK (Bantuan

Keuangan Khusus) sehingga program kegiatan yang dibiayai dari Dana

Keistimewaan dimasukkan dalam RKPD, Renja PD pengampu dan APBD. Dengan

demikian jumlah program dalam dokumen RKPD Tahun 2019 dan Renstra PD

pengampu Dana Keistimewaan berbeda dengan jumlah program dalam RPJMD

Tahun 2016-2021. Ada tiga Perangkat Daerah pengampu Dana Keistimewaan,

yaitu Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Sekretariat

Daerah.

Kesenjangan juga terjadi pada capaian target kinerja dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah yang dihitung berdasarkan

rata-rata capaian kinerja per sasaran daerah (14 sasaran) yaitu sebesar 5,98%.

Capaian kinerja per sasaran sebesar 94,02% ini karena dipengaruhi oleh kinerja

kegiatan beberapa Perangkat Daerah yang capaiannya masih rendah. Capaian

kinerja kegiatan yang menyasar sasaran “Angka Pengangguran Menurun” hanya

mencapai angka 67,19% dan sasaran “Kesiapsiagaan dalam Menghadapi

Bencana Meningkat” mencapai 65,77%.

Sedangkan capaian indikator kinerja utama yang kedua yaitu hasil

kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan sebesar 100%,

artinya bahwa delapan kerjasama penelitian yang ditargetkan pada tahun 2019


v

telah ditindaklanjuti menjadi kebijakan dalam bentuk surat edaran kepala

daerah.

Adapun realisasi belanja langsung BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019 adalah Rp4.472.681.677,00 atau 97,47% dari total anggaran belanja

langsung. Untuk program yang mendukung langsung pencapaian sasaran

strategis, tingkat realisasi anggaran sebesar Rp3.421.766.276,00 atau dengan

capaian sebesar 97,70%. Sedangkan belanja langsung yang mendukung tugas

dan fungsi BAPPEDA terealisasi sebesar 96,72% dari anggaran sebesar

Rp1.050.915.401,00. Dengan hasil pengukuran rata-rata pencapaian kinerja

keuangan sebesar 97,47%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran

di BAPPEDA telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.


vi

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………….. iii

DAFTAR ISI..…………………………………………………………………………….. vi

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………… vii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………. ix

BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang ………………………………………………………. 1

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ………………………….

B.1. Tugas Pokok................................................................

B.2 Struktur Ogranisasi......................................................

2

2

4

C. Permasalahan Utama (Strategic Issues) ………………………... 9

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …………………………………………….. 13

A. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2016-2021 …………………………………………

A.1. Tujuan dan Sasaran …………………………………………..

A.2. Program-Program ………………………………………………

13

14

16

B. Rencana Kinerja Tahun 2019 ……………………………………. 20

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ………………………………….. 21

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………… 23

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………. 23

A.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 …………………………. 23

A.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019…………. 25

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………………………. 32

C. Realisasi Anggaran ………………………………………………….. 53

BAB IV: PENUTUP …………………………………………………………………. 54


vii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

8

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

15

Tabel 2.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

16

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

17

Tabel 2.4 Sasaran dan Program Prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

17

Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7

Sasaran PD dan Program Pendukung Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program Target Sasaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

18

18

21

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

22

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal 24

Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Data Jumlah Program dalam Renja PD, Renstra PD, RKPD, RPJMD, dan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Data Capaian Rata-rata Kinerja Per Sasaran Daerah Tahun 2019 Persentase Rata-rata Capaian Program Per Bidang Hasil Kerjasama Penelitian yang Ditindaklanjuti menjadi Kebijakan

26

27

27

28

30

Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1: Kesesuaian Program Pembangunan Daerah

Evaluasi Pencapaian Program Pendukung Sasaran 1: Kesesuaian Program Pembangunan Daerah

31

34

41


viii

Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13

Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17

Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 1: Kesesuaian Program Pembangunan Daerah Hasil Kerjasama Penelitian yang Ditindaklanjuti menjadi Kebijakan Tahun 2018 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2: Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah Meningkat Evaluasi Pencapaian Program Pendukung Sasaran 2: Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah Meningkat

Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 2: Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah Meningkat Capaian Program Pendukung Tugas dan Fungsi PD Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Tugas dan Fungsi PD Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun BAPPEDA 2019

42

45

46

50

51

51

52

53


ix

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016

7

Gambar 1.2. Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2019

8

Gambar 1.3.

Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Tahun 2019

9

Gambar 3.1.

Gambar 3.2.

Gambar 3.3

Gambar 3.4.

Gambar 3.5.

Gambar 3.6.

Gambar 3.7.

Gambar 3.8.

Gambar 3.9.

Gambar 3.10.

Gambar 3.11.

Gambar 3.12.

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Musrenbang RKPD Tahun 2020 Kecamatan Saptosari

Bimbingan Teknis e-Musren di Kecamatan Panggang

Bimbingan Teknis Penyusunan Renja PD Tahun 2020

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2019

Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Gunungkidul

Konsinyering Reviu Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Konsinyering Penyusunan Masterplan Pengelolaan Kawasan Wisata Kecamatan Panggang dan Saptosari

Seminar Hasil Penelitian Tahun 2019

FGD “Pengembangan Desa Iptek Berbasis Kearifan Lokal”

Rapat Koordinasi DRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Penganugerahaan Hadiah Krenovamaskat Tahun 2019

35

36

37

37

38

38

39

40

46

47

49

50

.


1

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan

bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyampaikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu

Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap

akhir tahun anggaran. LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga

berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong

terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Gunungkidul disampaikan kepada Bupati Gunungkidul sebagai

wujud pertanggungjawaban kinerja BAPPEDA dalam mencapai sasaran strategis

BAPPEDA. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga periode RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis)

Tahun 2016-2021. Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk

memberikan arah pembangunan tahun 2019 yaitu “Mengoptimalkan

pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia untuk mewujudkan kemandirian daerah”. Tema ini selaras dengan

Visi pembangunan daerah yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah

tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang

BAB I

PENDAHULUAN


2

berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Tema ini kemudian

dijabarkan kedalam enam prioritas pembangunan, yaitu:

1) Pendidikan dan Kesehatan

2) Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3) Ekonomi dan Pariwisata

4) Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang

5) Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

6) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai penjamin mutu perencanaan pembangunan

daerah dan mendukung tema pembangunan tahun 2019, telah dilaksanakan

berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk tercapainya

perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Untuk memenuhi

kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan

kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang

telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

B.1 Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan

daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan,

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi


3

penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan

pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian, dan pengembangan;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian, dan pengembangan;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

4. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;


pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;


pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. pengoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan daerah;

8. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah;

9. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah;

10. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah,

kecamatan, dan desa;

11. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam

negeri, dan luar negeri;

12. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

13. penyusunan rencana pembangunan daerah;

14. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan;

15. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan wilayah

perkotaan dan perdesaan;

16. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan;

17. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;


4

18. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan

perwilayahan;

19. penyusunan perencanaan kawasan strategis;

20. penyusunan perencanaan kawasan permukiman;

21. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan

perwilayahan;

22. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;

23. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

24. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan

dan lingkungan perkotaan;

25. perencanaan pembangunan daerah;

26. pengendalian rencana pembangunan daerah;

27. evaluasi rencana pembangunan daerah;

28. pembinaan rencana pembangunan perangkat daerah;

29. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah,

kecamatan, dan desa;

30. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;

31. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

32. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan

pengembangan;

33. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

34. pengelolaan UPT.

B.2. Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari Subbagian-Subbagian;

c. Unsur Pelaksana : 1.Bidang-bidang, yang terdiri dari Subbidang-

Subbidang;

2.Unit Pelaksana Teknis;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.


5

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum;

c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;

3. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Bidang Perekonomian terdiri dari:

1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;

2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;

3. Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;

e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

1. Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;

2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;

3. Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian terdiri dari:

1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;

3. Subbidang Pelaporan;

g. Bidang Perencanaan terdiri dari:

1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;

2. Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;

3. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;

h. Unit Pelaksana Teknis; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan masing-masing Bidang dan Sekretariat memiliki tugas sebagai

berikut:

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan,


6

administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan

pelayanan administratif dan fungsional.

2) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial,

dan kebudayaan.

3) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

pembangunan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kelautan, industri,

pariwisata, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha

kecil dan menengah, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha.

4) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

pembangunan di bidang sumberdaya alam, lingkungan hidup, perumahan

rakyat, kawasan permukiman, pekerjaan umum, bina marga, pengairan,

sanitasi, air bersih, perhubungan, penataan ruang, dan pertanahan.

5) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan,

pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan.

6) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data

dan informasi pembangunan dan penyelenggaraan perencanaan

pembangunan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 disajikan dalam Gambar

1.1.


7

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


8

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah didukung sumberdaya manusia yang berjumlah 51

pegawai. Adapun dari jumlah tersebut yang menduduki jabatan struktural

sebanyak 25 orang dari 25 jabatan struktural yang tersedia. Jabatan struktural

yang terisi di BAPPEDA terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III

sejumlah 6 orang, dan eselon IV sejumlah 18 orang. Sedangkan jumlah Aparatur

Sipil Negara non eselon sebanyak 26 orang. Persentase pegawai BAPPEDA

berdasarkan jenjang eselon sampai akhir tahun 2019 disajikan pada gambar

1.2.

Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per Desember 2019

Gambar 1.2

Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2019

Sedangkan komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan Golongan Ruang adalah

sebagai berikut.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No. Golongan/Ruang Bezzeting 31-12-2019

1 I/a – I/d 2

2 II/a – II/d 4

3 III/a – III/d 35

4 IV/a – IV/e 10

Jumlah 51

Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per 31 Desember 2019


9

Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai golongan yang cukup bervariatif

dari golongan I sampai golongan IV. Pegawai dengan jumlah terbanyak terdapat

pada golongan III/d yaitu 11 orang (21,57%) yang diikuti jumlah pegawai pada

golongan III/a, III/b, III/c dan IV/a masing-masing 8 orang (15,69%). Persentase

komposisi pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan dan golongan ruang pada

akhir tahun 2019 seperti dalam gambar 1.3.

4% 8%

69%

19%

I/a- I/d II/a- II/d III/a- III/d IV/a- IV/d Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per 31 Desember 2019

Gambar 1.3

Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Tahun 2019

C. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan

pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan

pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan

mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (1)

politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah

atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah

proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya


10

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing

calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah

penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah

pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan

kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan

pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan. Pelibatan mereka adalah

untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan

pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan

menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-

atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada potensi lokal dan

bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan

daerah. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah

akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga secara efisien

dan efektif dapat mewujudkan visi daerah. Perencanaan pembangunan daerah

juga harus tetap mengacu pada kerangka dan arah pembangunan nasional dan

regional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merumuskan

tema pembangunan yaitu “Mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”. Tema ini selaras dengan

tema pembangunan nasional “Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan

berkualitas” serta tema pembangunan Pemerintah DIY yaitu “Pemerataan

pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”.

Hal ini didasari pada perkembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul yang

semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan

wisata yang secara riil telah memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam merumuskan program dan

kegiatan diharapkan mampu menangkap peluang kepariwisataan dan


11

pertumbuhan ekonomi dengan adanya penyelasian JJLS (Jalan Jalur Lintas

Selatan), pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (YIA),

pengembangan kawasan geopark dan pantai selatan serta rencana investasi. Hal

ini selaras dengan pendekatan tematik pembangunan yang dilakukan oleh

Pemerintah DIY dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

tahun 2019 yaitu (1) Pembangunan Yogyakarta International Airport, (2)

Ketimpangan Wilayah, serta (3) Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.

Sebagai insitusi perencana, Bappeda berperan dalam pelaksanaan fungsi

penunjang di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil

perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen

pembangunan. Bappeda harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan

pembangunan secara intensif dan menyeluruh dengan berpedoman pada tema

dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini Bappeda

tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan program/kegiatan

dari setiap Perangkat Daerah, namun harus mampu bertindak sebagai “motor

penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis dan menjabarkan

permasalahan pembangunan.

Selain itu dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran

monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses

perencanaan pembangunan. Dengan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat

mengendalikan pelaksanaan pembangunan dengan memastikan berjalannya

program/kegiatan serta mengetahui dampak dari suatu program/kegiatan bagi

masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat yang ditekankan Presiden

Republik Indonesia bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Pemerintah

bukan hanya menjamin program-programnya tersampaikan kepada masyarakat

atau “sent” saja namun juga harus menjamin program-program diterima dan

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau “delivered”.

Adapun tantangan yang dihadapi BAPPEDA dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya antara lain:

1. tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai

motivasi dan kepentingan,

2. pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders,

maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin

meningkat,


12

3. adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran

yang terkadang belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif,

4. proses perencanaan pembangunan partisipatif belum dipahami secara

merata oleh aparat pemerintah daerah dan kelompok masyarakat,

5. pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih

kurang,

6. peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan pembangunan daerah masih terus mengalami penyempurnaan,

7. tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan dan

integratif di setiap jenjang dan tahapan perencanaan pembangunan, dan

8. kualitas aparat perencana belum merata di setiap perangkat daerah.

Sedangkan secara internal, BAPPEDA menghadapi kendala karena

adanya permasalahan antara lain:

1. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

perencana,

2. terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik bagi

proses dan lembaga perencanaan pembangunan daerah,

3. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara reliabel dan akurat,

4. belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan

pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan, dan

5. belum adanya jabatan fungsional perencana.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta berdasarkan

pencapaian selama ini, maka yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan pelayanan BAPPEDA kedepan adalah:

1. Potensi pendanaan dapat dikelola dengan lebih baik untuk membiayai

kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit bagi kemajuan daerah.

2. Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan sistem

perencanaan pembangunan daerah.

3. Dukungan stakeholder yang baik.

4. Regulasi yang kondusif.

5. Perkembangan teknologi informasi dan kelitbangan yang semakin maju.

6. Komunikasi yang terbangun harmonis dan intensif dalam proses

perencanaan dan penganggaran.


13

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah,

serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Menurut pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana

Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD).

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai

dengan lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau

roadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai

tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih. Renstra Perangkat

Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Rencana Strategis tersebut harus

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

A. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada tanggal 29

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


14

Desember 2017. Dokumen Rencana Strategis Bappeda tersebut memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan

pengembangan.

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, maka produk

perencanaan pembangunan yang dihasilkan BAPPEDA mempunyai peran

strategis sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan pembangunan di

daerah. Produk perencanaan harus disusun integral baik secara horizontal

maupun vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral, serta dapat

diimplementasikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain,

produk perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keselarasan baik

antarlembaga maupun antarwaktu.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran monitoring,

evaluasi serta pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses

perencanaan pembangunan. Melalui proses ini akan dapat diketahui apakah

proses implementasi pembangunan telah sesuai dengan yang direncanakan baik

keluaran, target maupun sasarannya. Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat

berguna menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan

periode berikutnya.

Selain itu, untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas, lembaga perencana pembangunan harus dapat meningkatkan

kemampuan pengelolaan data pembangunan daerah secara up to date, tepat dan

akurat. Ketersediaan data/informasi pembangunan yang valid menentukan

kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Keberadaan institusi penelitian

dan pengembangan merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-

baiknya. Kerjasama dan iklim kelitbangan yang terbentuk harus dapat

diarahkan guna menghasilkan produk-produk penelitian yang seharusnya

ditindaklanjuti menjadi kebijakan untuk mendukung proses perencanaan

pambangunan yang berlangsung.

A.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam kerangka pencapaian Visi RPJMD 2016-2021, pada Misi pertama

telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah: Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik, dengan 3

sasaran daerah yaitu:


15

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

3. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka BAPPEDA mendukung

pencapaian dan pelaksanaan sasaran kedua, yaitu Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah meningkat dengan indikator sasaran daerah Nilai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Senyampang dengan hal itu, BAPPEDA menetapkan Tujuan Perangkat

Daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan sasaran strategis

yang akan dicapai pada jangka waktu 5 tahun, yaitu: Mewujudkan

keselarasan antarwaktu dan antarlembaga dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah, dengan indikator tujuan: Kesesuaian dokumen

perencanaan pembangunan daerah antarwaktu dan antarlembaga. Tujuan

Perangkat Daerah ini selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang

ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Dari tujuan tersebut dirumuskan dua

sasaran strategis yaitu kesesuaian program pembangunan daerah dan

kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat. Adapun sasaran

strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 seperti

tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Kesesuaian program

pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program

2 Kerjasama penelitian dalam

Pembangunan Daerah

meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi kebijakan

INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGISNo.

Selain dua sasaran strategis perangkat daerah yang mendukung secara

langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat tiga sasaran perangkat daerah

lainnya yang mendukung tugas dan fungsi PD, yaitu Kepuasan Masyarakat

terhadap Penyelenggaraan Pelayanan PD Meningkat, Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan PD Meningkat dan Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan

PD. Adapun Sasaran pendukung tugas dan fungsi BAPPEDA disajikan dalam

tabel 2.2.


16

Tabel 2.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO SASARAN PERANGKAT DAERAHINDIKATOR SASARAN

PERANGKAT DAERAH

2. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu (bulanan,

semesteran, tahunan)

3. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program

dalam:

a. Renja PD terhadapRKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

1. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD

Dalam perumusan sasaran perangkat daerah, selain mempertimbangkan

rumusan tujuan dan sasaran daerah maupun tujuan perangkat daerah, juga

mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja

Utama didasari adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja

Utama adalah alasan hakiki yang melatarbelakangi eksistensi perangkat daerah

dalam jajaran kelembagaan di daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda,

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda telah ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 268/KPTS/2017 pada tanggal 13 November 2017

seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Kesesuaian program

pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program Rumus:

Hasil rata- rata capaian Persentase

kesesuaian program di masing- masing

bidang

Tipologi data: Non komulatif

2 Kerjasama penelitian

dalam Pembangunan

Daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitan yang

ditindaklanjuti menjadi

kebijakan

Rumus:

Menunjukkan hasil kerjasama penelitian

yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan

Tipologi: Non komulatif

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALASAN/PENJELASAN/FORMULASI

A.2. Program-Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan dukungan

perangkat daerah lainnya serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan

tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian

dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.


17

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:

1) pencapaian visi dan misi kepala daerah;

2) pencapaian prioritas dan sasaran daerah;

3) pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama);

4) pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan

5) sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas

dan sasaran daerah, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama, selanjutnya

dirumuskan program prioritas PD. Pengaliran dari prioritas daerah, sasaran

daerah sampai dengan program prioritas pembangunan Bappeda sebagaimana

terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Sasaran dan Program Prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Daerah

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

1 Kesesuaian

program

pembangunan

daerah

1 Perencanaan

Pembangunan

Daerah

2 Pengendalian dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan

Daerah

3 Perencanaan

Pembangunan Fisik

dan Prasarana

4 Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya

5 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

2 Kerjasama

Penelitian

dalam

Pembangunan

Daerah

meningkat

Hasil kerjasama

penelitian yang

ditindaklanjuti

menjadi

kebijakan

Penelitian dan

Pengembangan

Indikator

Sasaran Daerah

Sasaran

Strategis PD

Indikator

Sasaran PDProgram

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(AKIP)

Indeks

kesesuaian

program


18

Sedangkan program prioritas, terdapat program pendukung tugas dan

fungsi perangkat daerah yang menyasar pada tiga sasaran PD yaitu (1)

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat, (2)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat, dan (3) Kesesuaian program

dalam dokumen perencanaan PD. Pengaliran sasaran PD kedalam program

pendukung tugas dan fungsi ditunjukkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Sasaran PD dan Program Pendukung Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO SASARAN PD

1

2 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan PD meningkat

3 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

PROGRAM

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

AparaturProgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan sasaran daerah dan sasaran PD kemudian dijabarkan

kedalam program PD yang masing-masing program mempunyai indikator

kinerja. Indikator kinerja program di BAPPEDA ditetapkan dengan Keputusan

Kepala BAPPEDA Nomor 190/KPTS/2017 yang kemudian diubah dengan

Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 061/KPTS/2018. Adapun Indikator kinerja

program BAPPEDA baik yang mendukung sasaran strategis maupun sasaran PD

adalah seperti dalam tabel 2.6.

Tabel. 2.6 Indikator Kinerja Program

SASARAN STRATEGIS/

SASARAN PD

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

Kesesuaian program pembangunan

daerah

Persentase kesesuaian Program dalam RKPD terhadap RPJMD

Rumus:

∑ Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


Persentase kesenjangan

capaian target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan

daerah

Rumus:

Realisasi kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah

Target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah

x 100%



19

SASARAN STRATEGIS/

SASARAN PD

INDIKATOR KINERJA


Persentase kesesuaian program dalam Renja

PD Bidang Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta Program dalam Renstra

PD terhadap RPJMD

Rumus: ∑ program dalam Renja PD Bidang Fisik dan Prasarana

yang sesuai dengan RKPD dan APBD

∑ program dalam RKPD dan APBD

x 100%

∑ program dalam Renstra PD Bidang Fisik dan Prasarana

yang sesuai dengan RPJMD

∑ program dalam RPJMD

x 100%


Persentase kesesuaian program dalam Renja

PD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan APBD, serta

Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

Rumus:

∑ program dalam Renja PD Bidang Pemerintahan, Sosial

dan Budaya yang sesuai dengan RKPD dan APBD

∑ program dalam RKPD dan APBD

x 100%

∑ program dalam Renstra PD Bidang Pemerintahan,

Sosial dan Budaya yang sesuai dengan RPJMD


x 100%


Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang Perekonomian terhadap

RKPD dan APBD, serta Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

∑ program dalam Renja PD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan RKPD dan APBD

∑ program RKPD dan APBD

x 100%

∑ program dalam Renstra PD Bidang Perekonomian

yang sesuai dengan RPJMD


x 100%


Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan

Daerah meningkat

Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian

Rumus:

Menunjukkan jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian dalam satu

tahun


Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat

daerah meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat

Daerah

Rumus IKM:

Total dari nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi

x Nilai penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 9 = 0,11

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25



20

SASARAN STRATEGIS/

SASARAN PD

INDIKATOR KINERJA


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan

prasarana

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan

x 100%


Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

∑ ASN PD yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

∑ ASN PD

x 100%


Akuntabilitas pengelolaan

keuangan perangkat daerah meningkat

Persentase laporan keuangan disusun

tepat waktu:

1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan

∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan yang disusun


x 100%

Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan perangkat daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

x 100%

Persentase kesesuaian

Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang

sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


B. Rencana Kinerja Tahun 2019 Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan

di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan

datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative

objectivness) apa yang harus dicapai, dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen

pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja

tahunan organisasi. Untuk operasionalisasi perencanaan tersebut Bappeda


21

menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana

Kerja (Renja) Bappeda. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka PD perlu menyusun

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diambil dari perencanaan jangka

menengah Rencana Strategis (RENSTRA) PD.

Rencana Kinerja Tahunan 2019 mencerminkan rencana kegiatan, program,

dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016–2021. Pada dasarnya RKT 2019

menguraikan target kinerja yang akan dicapai PD selama tahun 2019. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun

2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur

dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran RKT tahun 2019 merupakan target tahun ketiga periode Renstra

Bappeda Tahun 2016- 2021 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

dan target yang akan dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Target Sasaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Kesesuaian program pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program persen 100

2 Kerjasama penelitian dalam Pembangunan

Daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitan yang

ditindaklanjuti menjadi kebijakanbuah 8

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan suatu dokumen kontrak

kinerja antara Kepala BAPPEDA dengan Bupati Gunungkidul untuk

mewujudkan target kinerja tahun kedua periode Renstra Bappeda Tahun 2016-

2021 dengan mendasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan.

Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang

hendak dicapai BAPPEDA selama Tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan

nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2019 dari semua indikator

kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target

kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya.


22

Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2019 disusun setelah

ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 5/DPA/2019

tanggal 9 Januari 2019. Senyampang ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2019, dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2019, dokumen ini kemudian disesuaikan dengan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD Tahun Anggaran 2019 Bappeda yang

berdasarkan pada Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor

71/DPPA/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

Didalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, termuat hanya pagu

anggaran yang digunakan secara langsung untuk mendukung pencapaian

sasaran strategis Tahun 2019. Anggaran yang sifatnya mendukung tidak secara

langsung tidak secara eksplisit disampaikan di dalam dokumen ini. Dokumen

Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SATUAN JUMLAH

1 Kesesuaian Program

Pembangunan Daerah

persen 100

2 Kerjasama Penelitian

Dalam Pembangunan

Daerah Meningkat

Buah 8

ANGGARAN

)RUPIAH(

1. 1.110.785.000

2. 492.640.000

3. 515.260.000

4. 898.730.000

5. 152.355.000

6. 332.550.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah APBD

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

APBD

Program Penelitian dan Pengembangan APBD

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan

Prasarana

APBD

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya

APBD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi APBD

Indeks kesesuaian Program

Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti

menjadi kebijakan daerah

PROGRAM KETERANGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET


23

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus

dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan. Program/kegiatan dan sumber

daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan,

baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan

prinsip good governance, dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan

menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas

dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan

hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam regulasi ini juga diatur tentang kriteria yang dipergunakan

dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Manajemen kinerja yang dibangun secara baik, memerlukan tolok ukur

atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,

realistis dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan

dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu pada tahun 2019

Bappeda menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Adapun pengukuran kinerja

tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinngginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus:

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA


24

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus:

atau

Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan

metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya

dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagaimana pada tabel

3.1.

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91% ≤ 100% Sangat Tinggi

76% ≤ 90% Tinggi

66% ≤ 75% Sedang

51% ≤ 65% Rendah

≤ 50% Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan pada tingkat

sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori

(sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap

kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Secara ringkas capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus berikut:


25

Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaaan

program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali

muncul dalam proses tersebut. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah

memperhitungkan segala kemungkinan yang akan muncul dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas BAPPEDA untuk mencapai sasaran atau

target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat

pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (performance

measure) atau indikator kinerja (performance indicator). Untuk dapat

mengidentifikasikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka

terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan

yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan

dalam perencanaan operasional jangka pendek, mengingat rencana stratejik

organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat stratejik jangka menengah dan

jangka panjang dan tidak sampai terinci secara detail dalam kegiatan

operasional. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah

terinci kegiatan, dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan

proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan

rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan

pelayanan sistem secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui

pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi)

yang objektif dalam pengambilan keputusan.

A.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang

selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja BAPPEDA tahun 2019.

BAPPEDA telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, dengan

pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 4 (empat) indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana dalam

Tabel 3.2.


26

Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Formulasi Perhitungan

Kesesuaian program pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program

Hasil Rata-rata capaian kesesuaian program di masing-masing bidang:

Bidang Perencanaan: Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian:

Persentase kesesuaian capaian rata-rata kinerja per sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Bidang Fisik dan Prasarana serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan: Persentase kesesuaian program dalam: 1. Renja terhadap RKPD 2. Renja terhadap APBD 3. Renstra terhadap RPJMD

Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan

Ditunjukkan dengan hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan

Dengan mendasarkan pada perhitungan terhadap komponen dan variabel

penentu masing-masing selanjutnya dilakukan penghitungan terhadap

pencapaian indikator kinerja utama tahun bersangkutan. Untuk tahun 2019,

penilaian terhadap indikator kinerja didasarkan pada data sebagai berikut:

1. Data jumlah program dalam Renja PD, Renstra PD, RKPD, RPJMD, dan

APBD berdasarkan lingkup bidang pengampu, sebagaimana ditampilkan

pada tabel 3.3.

2. Data capaian rata-rata kinerja sasaran, sebagaimana ditampilkan dalam

tabel 3.4.


27

Tabel 3.3 Data Jumlah Program dalam Renja PD, Renstra PD, RKPD, RPJMD, dan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Renja PD Renstra PD RKPD RPJMD APBD

Fisik dan Prasarana 66 66 66 62 66

Perekonomian 56 56 56 56 56

Pemerintahan, Sosial,

dan Kebudayaan

296 296 296 292 296

Jumlah Program 418 418 418 410 418

LINGKUP BIDANGJUMLAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Tabel 3.4 Data Capaian Rata-rata Kinerja per Sasaran Daerah Tahun 2019

KINERJA (%) ANGGARAN (%)

1 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

meningkat

99,46 81,92

2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

meningkat

89,67 92,64

3 Ketaatan masyarakat terhadap hukum

meningkat

98,51 91,97

4 Kapasitas sumberdaya manusia meningkat 106,44 92,45

5 Jumlah penduduk miskin turun 102,95 94,6

6 Angka pengangguran turun 67,19 51,28

7 Daya saing pariwisata meningkat 91,43 85,53

8 Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan

masyarakat meningkat

100,00 98,88

9 Infrastruktur publik wilayah meningkat 105,68 89,18

10 Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat 97,46 94,83

11 Pendapatan masyarakat meningkat 92,38 97,33

12 Ketahanan pangan meningkat 98,91 97,95

13 Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan

hidup meningkat

100,44 96,39

14 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

meningkat

65,77 40,82

CAPAIAN RATA RATA 94,02 86,13

NO. SASARANCAPAIAN

Dengan demikian maka perhitungan indikator kinerja BAPPEDA untuk tahun

2019 adalah sebagai berikut:

1. Indeks kesesuaian program, dihitung dengan rata-rata capaian di masing-

masing bidang seperti berikut:


28

Tabel 3.5 Persentase Rata-rata Capaian Program Per Bidang

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


Program dalam RKPD

terhadap RPJMD


Program dalam RKPD

terhadap RPJMD

RKPD/RPJMD= 101,95%

Program Pengendalian

dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah


capaian dengan target

kinerja dalam

perencanaan

pembangunan jangka

menengah dan

tahunan daerah


capaian rata-rata kinerja per

sasaran dalam perencanaan

pembangunan daerah

94,02%

Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan

Prasarana


Program dalam Renja

Bidang Fisik dan

Prasarana terhadap

RKPD dan APBD, serta

program dalam Renstra

PD terhadap RPJMD


Program dalam:

1. Renja terhadap RKPD

2. Renja terhadap APBD

3. Renstra terhadap RPJMD

Bidang Fisik dan Prasarana

Renja PD/RKPD= 100%

Renja PD/APBD=100%

Renstra PD/RPJMD=

101,06%

Rata-rata= 100,35%

Program Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan, Sosial,

dan Budaya


Program dalam Renja

Bidang Pemerintahan,

Sosial, dan

Kebudayaan terhadap

RKPD dan APBD, serta

program dalam Renstra

PD terhadap RPJMD


Program dalam:




Bidang Pemerintahan, Sosial,

dan Budaya

Renja PD/RKPD= 100%

Renja PD/APBD=100%

Renstra PD/RPJMD=

101,37%

Rata-rata= 100,46%

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi


Program dalam Renja

Bidang Perekonomian

terhadap RKPD dan

APBD, serta program

dalam Renstra PD

terhadap RPJMD


Program dalam:




Bidang Perekonomian

Renja PD/RKPD= 100%

Renja PD/APBD=100%

Renstra PD/RPJMD=

100%

Rata-rata= 100%

PROGRAM DI MASING-

MASING BIDANGINDIKATOR PROGRAM RUMUS DAN PERHITUNGAN HASIL PERHITUNGAN

Dari tabel 3.5 tersebut diperoleh Indeks kesesuaian program sebesar:

= (101,95%+94,02%+100,35%+100,46%+100%)/5

= 99,36%

Jumlah program dalam dokumen RKPD Tahun 2019 berbeda dengan

jumlah program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 karena pada tahun 2019

terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mengampu program yang didanai

dengan Dana Keistimewaan melalui mekanisme BKK (Bantuan Keuangan

Khusus) dari Pemerintah DIY yang dimasukkan dalam penganggaran

APBD. Pada Tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul bersama Kabupaten

Kulon Progo ditunjuk oleh Pemerintah DIY menerima BKK Dana


29

Keistimewaan terutama untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan

wilayah. Ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah:

a. Dinas Kebudayaan, terdapat 5 program yang didanai dengan Dana

Keistimewaan, yaitu:

1) Program Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman

2) Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni

4) Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya

5) Program Pengelolaan Taman Budaya

b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, terdapat 4 program yang didanai

dengan Dana Keistimewaan, yaitu:

1) Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

2) Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

3) Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis

Kasultanan dan Kadipaten

4) Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan

dan Kadipaten

c. Sekretariat Daerah, terdapat 4 program yang didanai dengan Dana

Keistimewaan, yaitu:

1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

2) Program Peningkatan Budaya Pemerintahan

Ketiga Perangkat Daerah tersebut juga telah menindaklanjutinya dengan

menyusun perubahan dokumen Renstra PD. Sehingga jumlah dan

beberapa nama program dalam Renstra dari ketiga Perangkat Daerah

tersebut berbeda dengan jumlah dan nama program dalam RPJMD.

2. Hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan, yang pada tahun

2019 ditargetkan sebanyak 8 buah hasil penelitian. Adapun hasil penelitian

yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan adalah sebagaimana dalam tabel

3.6. Pada tahun 2019 ini terdapat 8 (delapan) kerjasama penelitian dan

telah ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Edaran Bupati Gunungkidul. Dua

penelitian yaitu “Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Kacang Tanah

(Arachis Hypgaea L) di Perkumpulan Bimaram Dusun Banombo B, Desa

Pucanganom Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul” dan “Optimasi

Pengolahan Limbah Tempurung Kelapa di Kecamatan Rongkop


30

Gunungkidul sebagai Bahan Baku Briket Arang” merupakan hasil

kerjasama penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018, karena masih

perlunya kajian yang lebih lanjut sehingga pada tahun 2019 baru

ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

Tabel 3.6 Hasil Kerjasama Penelitian yang Ditindaklanjuti menjadi Kebijakan Tahun 2019

No. Hasil Penelitian Bentuk Kebijakan

1. Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Kacang Tanah (Arachis Hypogaea L.)

di Perkumpulan Bimaram Dusun

Banombo B, Desa Pucanganom,

Kecamatan Rongkop, Kabupaten

Gunungkidul

Surat Edaran Bupati No.520/6981

tentang Diversifikasi Produk

Olahan Kavang Tanah, tanggal 26

Desember 2019

2. Pemanfaatan Hasil Samping Biogas

Untuk Tanaman


tentang Integrasi Biogas dan

Pupuk Organik untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan, tanggal

26 Desember 2019

3. Pemetaan Potensi Bahan Pakan dan

Aplikasi Teknologi Pengawetan

Hijauan Dalam Rangka Mendukung

Ketahanan Pakan di Desa Botodayan

Kecamatan Rongkop Kabupaten

Gunungkidul


tentang Stasiun Pakan Isi Ulang

Silase Mendukung Ketahanan

Pakan Ternak di Kabupaten

Gunungkidul, tanggal 26

Desember 2019

4. Pengembangan Usaha Budidaya

Jamur Tiram di Desa Bleberan

Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul


tentang Optimasi Budidaya Jamur

Tiram Sebagai Upaya Pembibitan yang Mendukung Ketersediaan

Alternatif Pangan, tanggal 26

Desember 2019

5. Metode 512 Dalam Upaya Budidaya

Tanaman Potensi Lokal, Melestarikan

Keanekaragaman Konsumsi Pangan

Ekonomi Keluarga Dengan

Memaksimalkan Pemanfaatan Pekarangan


tentang Gerakan Pemanfaatan Air

Berkelanjutan, tanggal 26

Desember 2019

6. Optimasi Pengolahan Limbah

Tempurung Kelapa Di Kecamatan Rongkop Gunungkidul Sebagai Bahn

Baku Briket Arang


tentang Optimasi Pemanfaatan Limbah Tempurung Kelapa,

tanggal 27 Desember 2019

7. Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Paska Pembangunan Pasar

Ekologis Argowijil Desa Gari

Surat Edaran Bupati No.500/6995 tentang Optimasi Pasar Tradisional

Mendukung Ketahanan Ekonomi

Masyarakat, tanggal 27 Desember

2019

8.

Analisis Kontribusi Sumber Daya

Manusia Dalam Meningkatkan

Industri Kreatif Unggulan Sebagai

Pendukung Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul

Surat Edaran Bupati No.

556/6993 tentang Industri Kecil

Kreatif Penunjang Pariwisata

Berkelanjutan, tanggal 27 Desember 2019


31

Dengan demikian pencapaian IKU tahun 2019 selengkapnya dapat ditunjukkan

pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019

Target RealisasiCapaian

Kinerja

1 Kesesuaian

program

pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian

program

99,99 100 99,36 99,36 100 99,36

2 Kerjasama

penelitian dalam

pembangunan

daerah

meningkat

Hasil kerjasama

penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi

kebijakan

6 8 8 100 40 45,00

99,68

Capaian

s/d 2019

terhadap

2021 (%)

Tahun 2019

Sasaran

Strategis

Rata-rata

No Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2018

Target

Akhir

Renstra

(2021)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2019 capaian kinerja

yang menyasar pada kesesuaian program pembangunan daerah sebesar 99,68%,

artinya konsistensi program pembangunan daerah belum sesuai dengan target

yang diharapkan atau masih terdapat kesenjangan capaian sebesar 0,32%.

Apabila dilihat dari komponen penghitung indeks kesesuaian program, jumlah

program terdapat pada program RKPD Tahun 2019 dan RPJMD Tahun 2016-

2021 berbeda dengan tingkat capaian 101,95%. Hal ini terjadi karena pada

tahun 2019 program kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan

dimasukkan dalam RKPD Tahun 2019.

Dalam hal penilaian konsistensi antarlembaga, yang ditunjukkan dengan

perbandingan antara jumlah program dalam Renstra PD dengan RPJMD, Renja

PD dengan APBD, dan Renja PD terhadap RKPD menunjukkan hasil yang

berbeda pula. Komponen yang berbeda adalah jumlah program dalam Renstra

PD, terutama PD pengampu Dana Keistimewaan dengan jumlah program dalam

RPJMD. Hal ini karena tiga Perangkat Daerah pengampu Dana Keistimewaan

telah menyusun perubahan Renstra yang disesuaikan dengan kelembagaan

baru. Sedangkan jumlah program dalam RKPD, Renja PD dan APBD

menunjukkan angka yang sama. Artinya pengaliran program dari RKPD ke

dalam Rencana Kerja PD dan APBD benar-benar dikendalikan.

Kesenjangan terjadi pada capaian target kinerja dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah yang dihitung

berdasarkan rata-rata capaian kinerja per sasaran daerah (14 sasaran) yaitu


32

sebesar 5,98%. Capaian kinerja sasaran yang terendah terdapat pada kegiatan-

kegiatan yang menyasar pada sasaran daerah angka pengangguran turun yaitu

sebesar 67,19% dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sebesar 65,77%.

Sedangkan capaian indikator kinerja utama yang kedua yaitu hasil

kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan sebesar 100%,

artinya bahwa delapan kerjasama penelitian yang ditargetkan pada tahun 2019

telah ditindaklanjuti menjadi kebijakan dalam bentuk surat edaran kepala

daerah. Pada akhir periode Renstra ditargetkan ada 40 kerjasama penelitian

yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan, sehingga capaian sampai dengan tahun

ini sebesar 45%. Adapun tingkat capaian indikator kinerja utama yang menyasar

pada dua sasaran strategis tersebut rata-rata sebesar 99,68%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang

menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“ Kesesuaian Program Pembangunan Daerah”

Kesesuaian program pembangunan daerah mengakomodir dua sasaran

strategis dalam Indikator Kinerja Utama sebelumnya, yaitu keselarasan

dokumen perencanaan antarwaktu dan keselarasan dokumen perencanaan

antarlembaga. Keselarasan antarwaktu dimaksudkan untuk melihat konsistensi

antara dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dengan

dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan). Keselarasan dokumen

antarwaktu sangat penting untuk dijaga dan selalu dipertahankan untuk

menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan jangka menengah

diterjemahkan dalam program kegiatan yang lebih operasional dalam

perencanaan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yang memberikan arah

pembangunan daerah sebagimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, yang memberikan gambaran kepada seluruh


33

stakeholder mengenai perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan pada lima

tahun ke depan. RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan

RPJMN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya.

Keselarasan dokumen perencanaan antarlembaga memastikan bahwa

dokumen perencanaan yang sudah disusun di tingkat kabupaten akan

diterjemahkan dengan sebagaimana mestinya secara lebih operasional pada

perangkat daerah. Selain itu juga memastikan bahwa proses perencanaan akan

diikuti dengan proses penganggaran untuk menjamin pendanaan dalam

pelaksanannya.

Indikasi program dan kegiatan yang ada dalam RPJMD harus

diterjemahkan secara lebih operasional di dalam Rencana Strategis PD. Renstra

PD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari institusi bersangkutan.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Konsistensi program dalam RPJMD terhadap program dalam Renstra harus

dijaga untuk memastikan agar kondisi yang ingin dicapai pada lima tahun

mendatang diterjemahkan oleh PD sebagaimana mestinya, agar target-target

yang hendak dicapai diupayakan sesuai sumber daya yang tersedia di PD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari

RPJMD yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (annual

planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan,

khususnya dana. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga merupakan

rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari

Renstra yang dibuat oleh masing-masing PD sesuai dengan tupoksinya.

Konsistensi program dalam RKPD terhadap program dalam Renja PD sangat

penting untuk memastikan bahwa target-target kinerja tahun bersangkutan

diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat

pelaksana teknis (PD).

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 25 maupun

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 17 ayat 2, Rencana Kerja


34

Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Reformasi penganggaran yang dilakukan

melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)

menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada capaian

hasil. Dengan demikian, pada prinsipnya, apa yang dianggarkan adalah apa

yang direncanakan dan apa yang direncanakan adalah apa yang dibutuhkan

untuk pencapaian target kinerja.

Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang

telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

268/KPTS/2017 tanggal 13 November 2017 diukur dengan satu indikator

kinerja yaitu indeks kesesuaian program. Pada tahun 2019 pencapaian sasaran

pertama ini telah menunjukkan angka 99,36%. Dibandingkan dengan target

pencapaian yang telah ditentukan, yaitu 100%, masih terdapat sedikit deviasi,

namun secara umum dapat dikatakan bahwa angka yang telah dicapai tersebut

cukup bagus. Pencapaian sasaran ini digambarkan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1: Kesesuaian Program Pembangunan Daerah

Target RealisasiCapaian

KinerjaKategori

1 Indeks Kesesuaian

Program

99,99 100 99,36 99,36 Sangat

Tinggi

100 99,36

99,36

Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2019

terhadap

2021 (%)

No

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Tahun 2019Realisasi

Tahun

2018

Indikator Kinerja

Pada tahun 2018, deviasi menunjukkan angka 0,01%, sedangkan pada

tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,63% atau menjadi 0,64%

dengan capaian kinerja sebesar 99,36% yang dikategorikan sangat tinggi.

Pengaliran program dalam dokumen perencanaan antarlembaga dan antarwaktu

diupayakan dapat selalu terjaga dalam mewujudkan sistem perencanaan yang

semakin lebih baik.

Pencapaian sasaran pertama ini terutama didukung oleh program prioritas

yang mendukung sasaran strategis Bappeda, yaitu Program Perencanaan

Pembangunan Daerah, Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan


35

Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan

Budaya, dan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program

Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup lima kegiatan, yaitu Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Kewilayahan, Penyusunan

Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah, dan Pendataan Potensi dan

Permasalahan Daerah. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah terdiri dari dua kegiatan, yaitu Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana terdiri dari tiga

kegiatan, yaitu Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum, Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan

Permukiman, dan Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan.

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terdiri

dari tiga kegiatan, yaitu Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan, dan Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari tiga

Documents

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/... · 2021. 2. 2. · Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah