KERJASAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

1

LAPORAN AKHIR

EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH (RPJMD) KOTA BANJARBARU

TAHUN 2016-2021

KERJASAMA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2020

i

ii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .................. Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ............................................................................ ii

DAFTAR TABEL ..................................................................... iii

BAGIAN I PENDAHULUAN ........................................................1

1.1. Pengantar ........................................................................ 1

1.2. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025........ 5

1.3. Tujuan dan Sasaran ........................................................ 7

1.4. Dasar Hukum Evaluasi RPJMD ..................................... 12

1.5. Metode Pelaksanaan Evaluasi RPJMD ........................... 18

BAGIAN II CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA BANJARBARU ................................................. 22

2.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO ....................................... 22

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........................... 28

2.3. Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik,

sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia ..................... 40

2.4. MISI 2 : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur

Perkotaan yang Merata, Cerdas dan Berwawasan

Lingkungan ................................................................... 64

2.5. Misi 3 : Memperkuat Kemandirian, Peningkatan

Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana dan Sarana

Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan dan Peluang

Kewirausahaan .............................................................. 79

2.6. Misi 4 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang

Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi .. 97

2.7. Misi 5 : Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat yang

Aman, Nyaman dan Tertib ........................................... 121

BAGIAN III PENUTUP .......................................................... 132

3.1. Kesimpulan .................................................................. 132

3.2. Rekomendasi ................................................................ 146

REFERENSI ..... …………………………………………………………..148

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 ................................... 11

Tabel 2. Kategori Capaian Kinerja RPJMD Kota Banjarbaru ...... 21 Tabel 3. Indikator Kinerja Makro Ekonomi Kota Banjarbaru ..... 22 Tabel 4. Pencapaian Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia

yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia ........................................................................... 44

Tabel 5. Indikator Program pada Misi 1 : Mewujudkan Sumber

Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia .......................................................... 50

Tabel 6. Pencapaian Misi 2: Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan ............................................. 69

Tabel 7. Indikator Program Pada Misi 2: Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan ...................................... 74

Tabel 8. Pencapaian MISI 3 Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana

dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan dan Peluang Kewirausahaan ....................................... 83

Tabel 9. Indikator Program pada Misi 3: Memperkuat

Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana dan Sarana Perekonomian,

Peningkatan Kelembagaan dan Peluang Kewirausahaan ................................................................................... 88

Tabel 10. Pencapaian Misi 4 Melaksanakan Reformasi Birokrasi

yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi ................................................................... 102

Tabel 11. Indikator Program pada Misi 4 Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi ................................................................... 108

Tabel 12. Pencapaian Misi 5: Memperkuat Cipta Kondisi

Masyarakat Yang Aman, Nyaman Dan Tertib ............. 123 Tabel 13. Indikator Program pada misi 5: Memperkuat Cipta

Kondisi Masyarakat yang Aman, Nyaman dan Tertib . 127 Tabel 14. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Misi Pertama

“Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik,

sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia” Menurut Program Tahun 2019 ................................................. 133

iv

Tabel 15. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja RPJMD Misi Pertama Menurut Kategori Capaian Tahun 2019 134

Tabel 16. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Misi 2 “Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang

merata, cerdas dan berwawasan lingkungan” Menurut Program Tahun 2019 ................................................. 135

Tabel 17. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja RPJMD

Misi Kedua Menurut Kategori Capaian Tahun 2019 ... 136 Tabel 18. Rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD Misi 3

“Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama

investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang

kewirausahaan” menurut program Tahun 2019 ........ 137 Tabel 19. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja RPJMD

Misi Ketiga Menurut Kategori Capaian Tahun 2019 ... 139

Tabel 20. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Misi 4 “Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi

kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi” menurut program Tahun 2019 ................................................. 140

Tabel 21. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja RPJMD Misi Keempat Menurut Kategori Capaian Tahun 2019 142

Tabel 22. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Misi 5

“memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib” menurut program Tahun 2019 ... 143

Tabel 23. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja RPJMD Misi Kelima Menurut Kategori Capaian Tahun 2019 .. 145

Tabel 24. Capaian Indikator Evaluasi RPJMD Kota Banjarbaru

Tahun 2016-2021 ..................................................... 145

1

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut

mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah Kepala Daerah

terpilih dilantik. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, merupakan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 300 Ayat (3)

menyebutkan bahwa: “Hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota

digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD

2

kabupaten/kota untuk periode berikutnya. Selanjutnya dalam

Pasal 301 disebutkan bahwa: “Evaluasi terhadap hasil rencana

pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 mencakup hasil rencana

Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan hasil RKPD

kabupaten/kota.

Bappeda Kota Banjarbaru melakukan evaluasi untuk

keseluruhan perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru.

Evaluasi oleh Bappeda Kota Banjarbaru meliputi hal-hal sebagai

berikut, antara lain: a) penilaian terhadap pelaksanaan proses

perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan b)

menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala

SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

Selanjutnya, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diarahkan

pula perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya, adalah untuk

mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJM

dengan RPJP dan RTRW, dan RKPD dengan RPJM), dan

kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan

indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan

pembangunan daerah, meliputi: a) pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b)

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan daerah; dan c) evaluasi terhadap hasil rencana

pembangunan daerah. Sementara itu, evaluasi dilaksanakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan

menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pembangunan Kota Banjarbaru pada RPJM Daerah Kota

Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan tahapan kedua dari

pelaksanaan RPJP Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025

berdasarkan PERDA Nomor 11 tahun 2011 tentang Peraturan

Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 – 2025. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Banjarbaru Tahun 2016-2021, selain memperhatikan isu lokal,

juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global

seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan,

pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-

2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021,

4

Sebagaimana diketahui Visi, Misi, dan Program pembangunan

pemerintah daerah 2016-2021 yang telah dijabarkan dalam

RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dan diuraikan dengan

format Visi, Misi, Program, dan prioritas pembangunan daerah

yang secara keseluruhan tidak terlepas dari koridor atau sistem

perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru yang telah

ditetapkan dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) 2005-2025.

Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan daerah

Kota Banjarbaru yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-

2021 perlu dilakukan. Evaluasi ini akan berguna sebagai bahan

pertimbangan dan masukan dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerahakan datang, baik yang merupakan prioritas

pembangunan daerah. Evaluasi RPJM secara komprehensif

sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemajuan yang

dicapai, juga sebagai feedback untuk perbaikan di tahun

mendatang. Lebih lanjut, evaluasi tersebut bermanfaat sebagai

pertanggung jawaban dan transparansi kepada publik

(masyarakat) dari upaya-upaya pembangunan yang telah

dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru selama periode 2016-

2021.

5

1.2. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025

1.2.1. Visi

TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI

YANG MANDIRI DAN TERDEPAN

Empat dimensi Kota Banjarbaru tersebut terdiri dari:

A) Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan;

B) Banjarbaru sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan;

C) Banjarbaru sebagai Kota Permukiman; dan

D) Banjarbaru sebagai Kota Pemerintahan.

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota

Banjarbaru maka untuk menjamin sustainabilitas pembangunan

daerah maka visi dan misi RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-

2021 adalah sebagai berikut:

1.1.2. Visi dan Misi RPJMD 2016-2021

1.1.2.1. Visi

Dengan mempertimbangkan sustainabilitas pembangunan

daerah berdasarkan RPJPD Kota Banjarbaru serta berdasarkan

potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kota Banjarbaru,

maka Visi Kota Banjarbaru yang hendak dicapai pada tahun 2016-

2021 adalah:

6

“TERWUJUDNYA BANJARBARU

SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”

KOTA PELAYANAN adalah Kota yang memberikan pelayanan

secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung

di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER Terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya

sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja

tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilaireligius.

2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai

ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban

design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman

dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

1.1.2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota

Banjarbaru Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan

Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat,

berdaya saing dan berakhlak mulia;

2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang

merata, cerdas dan berwawasan lingkungan;

7

3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi,

penyediaan prasarana dan sarana perekonomian,

peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan;

4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada

pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik

berbasis teknologi informasi; dan

5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman

dan tertib.

Mengacu pada prioritas nasional dan prioritas pembangunan

Kota Banjarbaru, maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan

daerah Pembangunan Kota Banjarbaru agar dapat lebih terarah

dan lebih fokus yaitu :

1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;

2. Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas;

3. Banjarbaru daerah tujuan investasi;

4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter;

5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, tujuan pembangunan

Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang ditetapkan berdasarkan

visi, misi, dan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

8

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan

berakhlak mulia;

2. Meningkatnya kualitas, kapasitas lingkungan dan

infrastruktur perkotaan;

3. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan;

4. Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah;

5. Terwujudnya pemerintahan Kota Banjarbaru yang efektif,

efesien, akuntabel dan bebas KKN;

6. Meningkatnya keamanan, kenyaman dan ketertiban

masyarakat; dan

7. Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam

rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran

disertakan pula indikator kinerja sasaran, yakni ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran

yang akan dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya SDM yang berkualitas, berdaya saing,

dan berakhlak mulia, dengan sasaran :

1.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat; dan

1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

9

2. Tujuan Meningkatnya kapasitas infrastruktur perkotaan,

dengan sasaran:

2.1. Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas untuk

Mendukung Konektivitas Antar Wilayah;

2.2. Meningkatnya penanganan kawasan rawan banjir; dan

2.3. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar

permukiman.

3. Tujuan Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan, dengan

sasaran :

3.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; dan

3.2. Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Publik.

4. Tujuan Meningkatnya perekonomian dan kemandirian

daerah, dengan sasaran:

4.1. Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB);

4.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4.3. Meningkatnya Investasi;

4.4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian;

dan

4.5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.

10

5. Tujuan Terwujudnya pemerintahan Kota Banjarbaru yang

efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN, dengan sasaran :

5.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah;

5.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan

5.3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, akses dan

kualitas layanan informasi publik dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Tujuan Meningkatnya keamanan, kenyaman dan ketertiban

masyarakat, dengan sasaran :

6.1. Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum, dan

Ketertiban Masyarakat; dan

6.2. Meningkatnya Pelaksanaan Penaggulangan Bencana;

7. Tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial dan

Kesejahteraan Masyarakat

7.1. Meningkatnya Penanganan PMKS dan penanganan

masyarakat miskin berdasarkan data terpadu.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

11

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah

Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021

MISI TUJUAN SASARAN

VISI : TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA

PELAYANAN YANG BERKARAKTER

1. Mewujudkan

Sumber Daya Manusia Yang

Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak

Mulia

Terwujudnya SDM

yang berkualitas, berdaya saing, dan

berakhlak mulia

Meningkatnya Kualitas

Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur

perkotaan yang merata, cerdas, dan berwawasan

lingkungan

Meningkatnya kualitas, kapasitas lingkungan dan

infrastruktur perkotaan

Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk

Mendukung Konektivitas Antar Wilayah

Meningkatnya

penanganan kawasan rawan banjir

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar

Permukiman

Meningkatnya

Indeks Kualitas Lingkungan

Meningkatnya Kualitas

Lingkungan Hidup

Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

3. Memperkuat Kemandirian,

Peningkatan Kerjasama

Investasi, Penyediaan Prasarana Dan

Sarana Perekonomian,

Peningkatan Kelembagaan Dan Peluang

Kewirausahaan

Meningkatnya perekonomian dan

kemandirian daerah

Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah

(PDRB)

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatnya Investasi

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Perekonomian

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

12

MISI TUJUAN SASARAN

4. Melaksanakan

Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi

Kepada Pelayanan Publik

Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Berbasis Teknologi

Informasi

Terwujudnya

pemerintahan kota banjarbaru yang efektif, efesien,

akuntabel dan bebas KKN

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan,

akses dan kualitas layanan informasi

publik dengan menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi

5. Memperkuat Cipta Kondisi

Masyarakat Yang Aman, Nyaman Dan Tertib

Meningkatkan keamanan,

kenyamanan dan ketertiban masyarakat

Meningkatnya Keamanan, Kesadaran

Hukum, dan Ketertiban Masyarakat

Meningkatnya Pelaksanaan

Penanggulangan Bencana

Meningkatkan Perlindungan

Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya penanganan PMKS dan

penanganan masyarakat miskin berdasarkan Data

Terpadu

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru, 2016-2021

1.4. Dasar Hukum Evaluasi RPJMD

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi RPJMD Kota

Banjarbaru Tahun 2016-2021mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

13

Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran



Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

14

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);


tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

15

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);


tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran


13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

16


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


21);


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);


Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);

18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan Yang Berkeadilan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

17

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia


22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Nomor 3);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025 (Lembaran

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);

18


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru

Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru



tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016

Nomor 10);


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016–

2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018

Nomor 7).

1.5. Metode Pelaksanaan Evaluasi RPJMD

a. Ruang Lingkup Kegiatan Evaluasi

Pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan

pemerintahan di daerah harus mampu memproses dan

melaksanakan hak dan kewajiban dengan berdasarkan pada asas-

asas pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni yang

berkesesuaian dengan asas umum penyelenggaraan negara.

Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan

daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan

19

pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak

yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang

telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi,

adalah untuk menilai kinerja seluruh unit kerja pemerintahan

daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung

pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan

prinsip tata kepemerintahan yang baik.

b. Sasaran

Sasaran evaluasi kinerja RPJMD Kota banjarbaru adalah

mengevaluasi seluruh program kerja Pemerintah Daerah Kota

Banjarbaru tahun 2016 - 2021. Evaluasi program kerja ini

bertujuan untuk melihat apakah program yang telah dirancang

dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program

sudah sesuai dengan target. Pada pelaksanaannya evaluasi

program kerja ini bermaksud mencari informasi sebanyak

mungkin untuk mendapatkan gambaran rancangan dan

pelaksanaan program. Hasil Evaluasi tersebut akan digunakan

bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah Kota

Banjarbaru untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

20

c. Sumber Data

1. Data sekunder diperoleh dari SKPD terkait dan BPS Kota

Banjarbaru.

2. Data primer diperoleh dari sumber primer yakni data yang

diperoleh secara langsung dari para responden.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dari data primer dikumpulkan menggunakan

kombinasi teknik-teknik pengumpulan sebagai berikut:

1. Daftar isian mengenai target dan realisasi kinerja yang

digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung;

2. Interview, berupa wawancara yang dilakukan secara langsung

dengan para responden; dan

3. Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan yang dilakuan

untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan.

e. Metode Analisis

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD Kota

Banjarbaru Tahun 2016 - 2021, maka digunakan peralatan

analisis deskriptif kualitatif yang mengacu Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

21

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Kriteria pengukuran yaitu target capaian yang telah

ditetapkan pada saat penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru 2016-

2021, yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru.

Selanjutnya target kinerja RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-

2021 akan dibandingkan dengan realisasi capaian sehingga akan

diketahui celah kinerja (performance gap). Untuk menganalisis

capaian kinerja maka pengukuran menggunakan skala dengan

kategori capaian dari program-program prioritas RPJMD Kota

Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Capaian Kinerja RPJMD Kota Banjarbaru

No Kategori Capaian (%) Kode

1 67 s/d >100

2 36 s/d 65

3 0 s/d 35

22

BAGIAN II

CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA BANJARBARU

2.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator kinerja makro merupakan tolak ukur kemajuan

yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh

masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam

mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD Kota Banjarbaru

melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Untuk

mengetahui lebih lanjut terkait indikator kinerja makro Kota

Banjarbaru, berikut tabel indikator tersebut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Makro Ekonomi Kota Banjarbaru

No Indikator Kondisi

Awal

(2015)

Realisasi Target 2019

Target RPJMD

2021 2016 2017 2018 2019

1

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

77,56 69,05 78,32 78,83 79,22 79,00 79,69

2

Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

99,22 - 92,17 92,42 92,43* 93,00 93,24

3 Laju Pertumbuhan

Ekonomi

6,69 6,94 6,96 6,90 6,93* 7,00 7,00

4

PDRB Per Kapita

ADHB (juta

rupiah)

27.725 29.710 31.930 34.170 37.090 35.447 39.207

5

PDRB Per Kapita

ADHK (juta rupiah)

20.338 21.140 21.970 22.820 23.740 22.821 23.941

6 Indeks GINI Rasio 0,35 0,34 0,37 0,34 0,33* 0,31 0,29

7 Angka Kemiskinan 4,90 4,62 4,68 4,19 4,30* 4,28 4,01

8 Angka Harapan

Hidup 71,36 71,43 71,50 71,67 71,87 71,66 71,82

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Keterangan : * = tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019

23

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 yaitu 79,22% telah

mencapai target tahun 2019 yaitu 79,00% dan belum mencapai

target 2021 yaitu sebesar 79,69%. Untuk mencapai target tahun

2021 pemerintah Kota Banjarbaru memerlukan strategi

percepatan atau akselerasi program dan kebijakan pembangunan

yang dapat mempercepat laju pertumbuhan angka IPM Kota

Banjarbaru yang saat ini masih menempati posisi pertama dari 13

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan melalui

penguatan kebijakan sektoral terutama di sektor pendidikan,

kesehatan dan pembangunan ekonomi daerah.

Suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan

kapabilitas dasar manusiapada bidang kesehatan, pendidikan,

dan ekonomi di suatu wilayah denganmempertimbangkan

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013).

Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari

angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Namun angka ini

belum dapat menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup

antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang

digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia (Asmanto,

2008). IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar

24

pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan

hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan

memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan

untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara

laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka

IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM

maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat

dilihat dari selisih antara IPM dan IPG. Semakin kecil selisih

antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan

pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil.

Indek Pembangunan Gender Kota Banjarbaru sangat tinggi, yakni

mencapai angka 92,43% pada tahun 2019, akan tetapi belum

mencapai target RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2019 sebesar

93,00% dan target akhir RPJMD pada tahun 2021 sebesar

93,24%. Jika dibandingkan dengan angka IPM Kota Banjarbaru

maka nilai IPG lebih besar dari nilai IPM (IPG > IPM). Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan pembangunan antara

laki-laki dan perempuan di Kota Banjarbaru.

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru megalami fluktuasi

yang bersifat positif, yaitu diatas 6%, pada tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mencapai 6,93%,

menurun jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016

dengan tingkat pertumbuhan 6,94%. Jika dilihat dari target

25

capaian tanun 2019 sebesar 7,00% maka target capaian

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 tidak tercapai. Oleh

karena itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kota

Banjarbaru sesuai dengan target capaian pada tahun 2019 maka

diperlukan kebijakan-kebijakan dalam rangka penguatan dan

akselerasi aktivitas ekonomi Kota Banjarbaru melalui peningkatan

investasi daerah sehingga pencapaian target pertumbuhan

ekonomi hingga 2021 sebesar 7,00 % dapat dicapai dengan baik.

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota

Banjarbaru pada tahun 2019 sebesar Rp 37.090.000,- meningkat

dari Rp 29.710.000,- pada tahun 2016. PDRB perkapita Atas

Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banjarbaru pada tahun 2019

telah mencapai target tahun 2019 yaitu Rp 35.447.000,- tetapi

masih belum mencapai target pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp

39.207.000,-. PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kota Banjarbaru pada tahun 2019 sebesar Rp 23.740.000,-

meningkat dari Rp 21.140.000 pada tahun 2016. PDRB perkapita

Atas Dasar Harga Konstan(ADHK) Kota Banjarbaru pada tahun

2019 telah mencapai target tahun 2019 yaitu Rp 22.821.000 tetapi

masih belum mencapai target pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp

23.941.000,-.

Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi Kota

Banjarbaru mengalami peningkatan yang positif. Disamping itu,

26

laju pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan juga

mempengaruhi pencapaian target PDRB per kapita Kota

Banjarbaru padan tahun 2019, maka untuk mencapai target

capaian PDRB perkapita tahun 2021 diperlukan perhatian khusus

dan kebijakan strategis dari pemerintah daerah Kota Banjarbaru

untuk mencapai target tahun 2021 terutama dalam hal

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju

pertumbuhan penduduk.

Indeks Gini Ratio Kota Banjarbaru pada tahun 2019, yakni

sebesar 0,33% lebih kecil dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar

0,34%. Tetapi belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun

2019 yang sebesar 0,31% dan target pada tahun 2021 yaitu

sebesar 0,29%. Pada dasarnya Indeks Gini dalah ukuran

ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan)

yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga

satu (ketimpangan yang sempurna). Dari definisi tersebut dapat

dikatakan bahwa indeks gini dari pendapatan suatu daerah

adalah ukuran ketidakmerataan dari pendapatan di suatu daerah.

Oleh karena itu,untuk mencapai target capaian indeks Gini Ratio

pada akhir RPJMD tahun 2021 diperlukan kerja keras dari

Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, melalui implementasi

kebijakan strategis yang mampu mendorong perbaikan angka gini

ratio seperti mendorong pertumbuhan sektor produksi (pertanian,

27

UMKM dan industri) sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga

kerja disektor formal dan meningkatkan akses UMKM terhadap

kredit usaha yang diberikan oleh bank.

Indikator lainnya, yakni tingkat kemiskinan, dimana pada

tahun 2019 tingkat kemiskinan sebesar 4,30% menurun dari

angka sebelumnya yang berkisar pada 4,90% pada tahun 2016,

tetapi tidak mencapai target 2019 sebesar 4,28%. Hal tsebut

menunjukkan bahwa diperlukan usaha yang lebih keras dari

pemerintah Kota Banjarbaru untuk bisa mencapai target pada

tahun 2021, yakni sebesar 4,01%. Penurunan jumlah penduduk

miskin dibandingkan tahun 2019 disebabkan karena adanya

program pengentasan kemiskinan daerah yang telah disusun dan

dijalankan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dimana program

yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing

wilayah, sehingga strategi pengentasan kemiskinan tepat sasaran

dan akan menurunkan angka kemiskinan di Kota Banjarbaru.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu

indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan

penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup

pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun

hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu

tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda

dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang

28

mampu dicapai oleh penduduk. Angka harapan hidup (AHH) Kota

Banjarbaru pada tahun 2019 sebesar 71,87, meningkat dari 71,43

pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMD

Kota Banjarbaru mencapai target tahun 2019 dan telah mencapai

target tahun 2021 yaitu 71,82 serta diharapkan pencapaiannya

dapat dicapai sesuai dengan target RPJMD pada kondisi akhir

tahun 2021 yang akan datang.

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. PENGANTAR

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah Kota

Banjarbaru untuk “TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI

KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”, menghadapi

dinamika kehidupan yang penuh dengan perubahan serta

persaingan yang semakin meningkat. KOTA PELAYANAN adalah

Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga

masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER terdiri atas dua aspek penting yaitu: 1) Sumber

daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya

manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak

mulia berdasarkan nilai-nilai religious; 2) Kota yang berkarakter,

yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang

tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat

29

hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan

lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah Kota

Banjarbaru telah menyusun tujuan dan sasaran pemabangunan

sebagai berikut:

2.1.2. Misi Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru

(1) Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik,

sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Untuk mewujudkan Misi 1 yang di fokuskan pada:

Tujuan 1: Terwujudnya SDM yang berkualitas, berdaya saing,

dan berakhlak mulia

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Program Waji Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun;

c. Pendidikan Non Formal;

d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan; dan

e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

a) Program Obat Perbekalan Kesehatan;

b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

30

c) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Kesehatan;

d) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

e) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

f) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular;

g) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

h) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

i) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan

Jaringannya;

j) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

k) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;

l) Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;

m) Program Pencegahan, Pengendalian dan

Pemberantasan Penyakit;

n) Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak

Menular;

o) Program Kesehatan Kerja dan Olahraga;

p) Program Penyediaan Air Minum;

q) Program Penyediaan Sistem Air Limbah;

r) Program Keluarga Berencana; dan

s) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

31

(2) Misi 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan

yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan

Untuk mewujudkan Misi 2 yang di fokuskan pada:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas, kapasitas lingkungan dan

infrastruktur perkotaan

Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas

untuk mendukung konektivitas antar wilayah

Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan kawasan rawan banjir

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

b. Program Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong;

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan;

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan;

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya;

f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya;

g. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan;

32

h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ; dan

i. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar

Permukiman

a) Program Pengembangan Perumahan;

b) Program Lingkungan Sehat Perumahan; dan

c) Program Penataan dan Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman Kumuh.

Tujuan 2 : Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

a) Program Pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan;

b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam;

c) Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup;

d) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

e) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan; dan

f) Program Kualitas Kebersihan Lingkungan.

33

Sasaran 2 : Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Publik Hijau (RTH)

a) Program Pengelolaan Ruang Terbuka; dan

b) Program Pembangunan/ Pemeliharaan Taman.

(3) Misi 3 : Memperkuat Kemandirian, Peningkatan



Kewirausahaan

Tujuan 1 : Meningkatnya perekonomian dan kemandirian

daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)

a) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

Yang Kondusif;

b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;

c) Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

d) Program PeningkatanKualitas Kelembagaan

Koperasi;

e) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja;

f) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

g) Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan;

34

h) Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah;

i) Program Peningkatan Promosi Produk Industri;

j) Program Uji kualitas produk pangan;

k) Program Peningkatan Kinerja Administratif

Perekonomian;

l) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

m) Program Pengembangan Kemitraan; dan

n) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Pajak Daerah; dan

b) Program Pengendalian dan Pengembangan Pajak

Daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi; dan

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi.

Sasaran 4 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian

a) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan; dan

b) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar.

35

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

a) Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/

perkebunan);

b) Pengembangan Budidaya Perikanan;

c) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan;

d) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

e) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

f) Pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak;

g) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman

Perdagangan;

h) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri; dan

i) Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya.

36

(4) Misi 4 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang


Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan 1 : Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru

efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah

a) Program Peningkatan Akuntabilitas;

b) Program Peningkatan Kinerja Administratif

Pembangunan Daerah;

c) Program Penataan Organisasi dan Anggaran

Pemerintah Kelurahan;

d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

f) Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah;

g) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi;

h) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH;

dan

i) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur.

37

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

a. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan

dan Analisa Jabatan;

b. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

dan

c. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Sasaran 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, akses dan

kualitas layanan informasi publik dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

a) Program pengembangan komunikasi, informasi

dan media massa;

b) Program pengkajian dan penelitian bidang

Informasi dan Komunikasi;

c) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi;

d) Program Kerjasama Informasi dengan Media

Massa;

e) Program Layanan Penyediaan Informasi Publik

Pemerintah Daerah;

f) Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi;

g) Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan

Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Melalui Pemanfaatan TIK;

38

h) Program Layanan Penjaminan Kedaulatan

Informasi Pemerintah Daerah; dan

i) Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan

Publik Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan

TIK.

(5) Misi 5 : Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat yang

Aman, Nyaman dan Tertib

Tujuan 1 : Meningkatkan keamanan, kenyaman dan

ketertiban masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum dan

Ketertiban Masyarakat

a. Program Pemeliharaaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal;

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan;

c. Program Penegakan Peraturan Derah dan

Peraturan Walikota;

d. Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan;

e. Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan;

f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan; dan

h. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

39

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelaksanaan Penaggulangan Bencana

a) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana;

b) Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana;

c) Program Pasca Bencana; dan

d) Program Penanggulangan Kebakaran.

Tujuan 2 : MeningkatkanPerlindungan Sosial Masyarakat dan

Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan PMKS dan Penanganan

Penduduk Miskin Berdasarkan Data Terpadu

a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah;

b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial;

c) Program Pembinaan dan Penyandang Cacat

Trauma;

d) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit

Sosial Lainnya); dan

e) Program Perlindungan Sosial.

40

2.3. Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik,

sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia

2.3.1. Pendahuluan

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang

terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia merupakan inti

dari seluruh program pembangunan karena secara filosofis unsur

utama dalam semua program pembangunan adalah manusia dari

manusia untuk manusia yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih

bermartabat. Pembangunan sumber daya manusia yang terdidik,

sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia merupakan aspek

pembangunan yang sangat strategis sebagaimana tujuan

pembangunan adalah untuk memcerdaskan kehidupan bangsa

dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Beberapa ahli sepakat bahwa pembangunan di Indonesia

juga sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia.

Dengan tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dalam

arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang

akan bisa diatasi dengan baik. Para ahli juga sepakat bahwa

kualitas sumber daya manusia yang sekarang kita miliki masih

perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan

baik.

Dimensi sumber daya manusia itu sendiri meliputi jumlah,

komposisi, karakteristik (kualitas), dan persebaran penduduk.

41

Dimensi tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Selain

keterkaitan antara kuantitas dan kualitas, komposisi dan

persebaran juga sangat penting. Bila rasio ketergantungan tinggi,

artinya banyak penduduk usia tidak produktif, pengembangan

sumber daya manusia juga akan mengalami banyak kesulitan.

Demikian pula bila sumber daya manusia yang berkualitas

terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Ada beberapa pendekatan untuk mengembangkan sumber

daya manusia. Satu diantaranya adalah pendekatan mutu modal

manusia (human capital). Dalam pendekatan human capital,

manusia menempati peranan yang amat penting selain modal

(uang), sumber alam, dan teknologi dalam proses produksi.

Salah satu bentuk perwujudan komitmen pemerintah Kota

Banjarbaru dalam meningkatkan pembangunan sumber daya

manusia adalah melalui penyediaan anggaran minimal 20% dari

APBD Kota Banjarbaru untuk bidang pendidikan bahkan pada

tahun 2018 anggaran pendidikan mencapai 23,60%.

Pembangunan kualitas sumberdaya manusia Kota Banjarbaru

secara makro memang menjadi yang paling tinggi diantara

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tetapi masih

membutuhkan perhatian serius terutama untuk menjaga

pertumbuhan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar tetap

42

menjadi peringkat pertama di Kalimantan Selatan dengan daerah

lain di tanah air.

Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah Kota

Banjarbaru untuk mendorong pembangunan sumberdaya

manusia antara lain pemberian beasiswa pada berbagai jenjang

pendidikan, peningkatan kualitas pembangunan manusia, yang

terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan, sasaran yang

diharapkan dapat dicapai adalah untuk angka melek huruf,

meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, mendidik tenaga

kerja yang siap pakai di dunia kerja, dalam bidang kesehatan

diharapkan untuk menaikkan Angka Harapan Hidup (AHH),

khususnya pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan

dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta meningkatkan akses

masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan dan kesehatan,

meningkatkan & memanfaatkan BLK berstandar, untuk

menumbuh kembangkan wirausaha dan pekerja terampil.

2.3.2. Pencapaian Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia

yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia

Pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota

Banjarbaru untuk mewujudkan sumber daya manusia yang

terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia meliputi

bidang pendidikan dan kesehatan tentu diharapkan dapat dicapai

berdasarkan standar pelaksanaan program pendidikan dan

43

kesehatan yaitu bahwa pemerintah daerah berusaha untuk

memenuhi standar ketersediaan pelayanan pendidikan pada

tingkat pendidikan dasar untuk wajib belajar 9 tahun.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Banjarbaru pada

tahun 2019 mencapai 10,94% atau meningkat dibandingkan

tahun 2017 yaitu sebesar 10,76 % dan melampaui target yang

ditetapkan tahun 2021 yaitu sebesar 10,85% mengingat dana

untuk pendidikan dasar juga meningkat. Untuk Angka Harapan

Lama Sekolah capaian tahun 2019 sebesar 14,80 tahun mencapai

target tahun 2019 sebesar 14,80 tahun. Pada akhir RPJMD 2016-

2021 target untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah sebesar

14,90 tahun sehingga perlu optimalisasi program pendukung

untuk mencapai target pada tahun 2021 agar pemerintah Kota

Banjarbaru dapat mencapai target tersebut.

Capaian Angka Kelulusan Paket A ditargetkan 100%

sedangkan realisasinya hanya 73,33% atau capaian kinerjanya

73,33%. Capaian Angka Kelulusan Paket B ditargetkan 100%


81,82%. Capaian Angka Kelulusan Paket C ditargetkan 100%


86,37%. Indikator kinerja utama bidang kesehatan yaitu Angka

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka

kematian ibu (AKI)tahun 2019 terdapat 81 kasus atau turun dari

44

tahun 2017 sebesar 100 kasus. Jika dibandingkan dengan target

pada tahun 2019 sebanyak 100 kasus dan target akhir RPJMD

pada tahun 2021 yaitu 98 kasus. Angka kematian bayi pada tahun

2019 sebesar 4 orang bayi per seribu kelahiran dimana angka ini

turun dari tahun 2017 sebanyak 5 orang.

Tabel 4. Pencapaian Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia

yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia

Tujuan 1: Terwujudnya SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan

berakhlak mulia

Indikator Sasaran

Satuan Kondisi Awal

Realisasi Target Status

2017 2018 2019 2019 2021

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Angka Rata-

Rata Lama Sekolah

Th 10,74 10,76 10,93 10,94 10,78 10,85

Angka

Harapan

Lama

Sekolah

Th 14,75 14,84 14,91 14,80 14,80 14,90


Angka

Kematian

Ibu (AKI)

Angka 100,32 100,2

9 79 81 100 98

Angka

Kematian

Bayi (AKB)

Angka 5,62 5,59 2 4 5,4 5,2

Sumber: Data dari berbagai sumber dan diolah kembali, 2020 Keterangan:

Sudah Tercapai

Akan Tercapai

Usaha Keras

45

2.3.3.Permasalahan dalam pencapaian Pembangunan Sumber

Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan

Berakhlak Mulia

Terlepas dari pencapaian hasil pembangunan sumberdaya

manusia di Kota Banjarbaru tahun 2019 berdasarkan program

perencanaan yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru

maka ternyata masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi

oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan

sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dan menyeluruh

dimasa yang akan datang. Permasalahan dalam bidang Pendidikan

misalnya adalah masih terdapatnya anak putus sekolah pada

jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Adapun yang menjadi penyebab

dari anak putus sekolah adalah adanya masalah ekonomi

(membantu orang tua bekerja). Hal ini dikarenakan adanya

perpindahan orang-orang dari berbagai daerah dengan tujuan

mencari pekerjaan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya yang

dominan mempunyai ekonomi rendah tetapi memilih bermukim di

Kota Banjarbaru. Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2019

sebesar 14,80 tahun telah mencapai target tahun 2019 sebesar

14,80 tahun. Pada akhir RPJMD 2016-2021 target untuk Angka

Harapan Lama Sekolah adalah sebesar 14,90 tahun sehingga

perlu optimalisasi program pendukung untuk mencapai target

46

pada tahun 2021 agar pemerintah Kota Banjarbaru dapat

mencapai target tersebut.

Selanjutnya Kota Banjarbaru sebagai kota yang maju juga

memerlukan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan, untuk

ini maka sekolah-sekolah di Kota Banjarbaru memiliki program

yang searah dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan

adanya sekolah yang berpredikat adiwiyata, sekolah yang

berpredikat adiwiyata telah memenuhi syarat sebagai sekolah yang

peduli dengan lingkungan. Persentase Sekolah Hijau SMP

(Adiwiyata) di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 mencapai 96,54

dari target 69,57% sekolah yang berpredikat adiwiyata.

Selanjutnya permasalahan dalam bidang kesehatan antara

lain adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan

perilaku hidup sehat termasuk kesadaran mengenai pentingnya

memperhatikan faktor gizi bagi keluarga masih menjadi faktor

yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Kesadaran ibu-ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya

secara teratur pada puskesmas, rumah sakit dan sarana

kesehatan lainnya masih memerlukan perhatian dari pemerintah

daerah.

47

2.3.4. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian yang telah dihasilkan dan untuk

mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi maka langkah-

langkah perbaikan yang secara terus menerus akan dilaksanakan

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses bagi masyarakat miskin dalam bidang

pendidikan sehingga akan meningkatkan angka harapan

lama sekolah seperti pelaksanaan beberapa program

diantaranya adalah beasiswa prestasi, beasiswa miskin,

bantuan dana BOS, dan pendekatan sosial (merubah pola

pikir masyarakat mengenai pentingnya sekolah).

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

pada berbagai jenjang pendidikan di Kota Banjarbaru

dengan melaksanakan program penyetaraan tenaga

pendidik dan memberikan beasiswa S2 dan S3.

2. Penataan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan

sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan serta

peningkatan rasio tenaga pendidik dan kependidikan untuk

memperbaiki peningkatan pelayanan pendidikan bagi

masyarakat. Disamping itu perlunya meningkatkan sarana

dan prasarana laboratorium pada berbagai jenjang

pendidikan di Kota Banjarbaru.

48

3. Mendukung sekolah-sekolah untuk mencapai predikat

sekolah adiwiyata nasional dan sekolah sehat khususnya

untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) di Kota Banjarbaru.

4. Membangun kesadaran masyarakat sejak dini dalam

menerapkan perilaku hidup sehat serta kesadaran

pentingnya gizi bagi keluarga dan meningkatkan kesadaran

masyarakat terutama ibu hamil untuk senantiasa

memeriksakan kehamilannya pada sarana kesehatan yang

tersedia, seperti puskesmas dan rumah sakit.

5. Menyediakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat

miskin serta bantuan lain yang dibutuhkan untuk

meningkatkan kesejahteraannya.

6. Mengaktifkan peran posyandu untuk membantu

masyarakat dalam membangun kesadaran hidup sehat,

serta menghindari terjadinya gizi buruk dikalangan

masyarakat miskin,

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

pada puskesmas dan rumah sakit yang dapat

meningkatkan penanganan kesehatan bagi masyarakat

termasuk memberikan pertolongan kepada ibu yang akan

melahirkan.

49

8. Ciri-ciri kota maju yaitu adanya system transportasi yang

handal, dalam hal ini Kota Banjarbaru menyelenggarakan

program peningkatan pelayanan angkutan dengan indicator

persentase beroperasinya angkutan yang aman, nyaman,

tertib, dan lancar dengan capaian 90% tetapi masih

memerlukan tambahan armada yang khusus sebagai ikon

bahwa Kota Banjar baru sebagai kota maju dan modern

seperti menyediakan trayek baru armada Trans Banjarbaru.

50

Tabel 5. Indikator Program pada Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat,

Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia

Program Indikator Kinerja Satuan Kondisi

Awal

Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target

2021)

Capaian

2019

(%)

Status

2016 2017 2018 Target Realisasi

Program Pendidikan

Anak Usia

Dini

Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal

dan Non Formal

% 58,35 69,15 71,13 56,54 74,38 55,62 82,34 74,78

Rerata Hasil Post Test

PKB PAUD % N/A 67 68

Program

Wajib Belajar

Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

Angka Partisipasi

Kasar SD/MI/Paket A % 124,49 111,25

113,2

5

112,7

6 113,45 109,27 113,65 96,32

Angka Partisipasi

Kasar SMP/MTs/Paket

B

% 107,22 105,96 113,1 110,7

6 99 109,27 100 110,37

Angka Partisipasi Murni SD/MI/

SDLB/Paket A

% 99,21 100,28 98,56 99,43 96,66 110,38 96,86 114,19

Angka Partisipasi

Murni SMP/MTs/Pkt B % 83,91 88,73 79,91 78,81 83 99,13 85 119,43

Persentase satuan SD

yang terakreditasi % 86 91,14 94,87 81,61 100 84,09 100 84,09

Persentase satuan SMP

yang terakreditasi % 77 81,82 91 100 100 87,5 100 87,50

Persentase Sekolah Hijau SD (Adiwiyata)

% N/A 27,85 78,48 91,04 100 80,45 100 80,45

Persentase Sekolah

Hijau SMP (Adiwiyata) % N/A 45,45 81,82 92 69,57 96,54 100 138,77

Persentase Indikator

SPM SD % 63,46 68,35 91,78 92,48 97 97 100 100,00

51


Awal

Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Persentase Indikator

SPM SMP % 63,46 68,35 90 96,63 97 97 100 100,00

Persentase Satuan

Pendidikan/SD yang

sudah melaksanakan

Kurikulum Pendidikan Karakter

% N/A N/A 10,13 7,46 6,33 6,33 12,66 100,00

Persentase Satuan

Pendidikan/SMP yang

sudah melakasanakan

Kurikulum Pendidikan

Karakter

% N/A N/A 42,86 21 13,64 13,64 27,28 100,00

Angka Putus Sekolah

SD % 0 0,01 0 0,04 0 0 0 100,00

Angka Putus Sekolah

SMP % 0 0,01 0 0 0 0 0 100,00

Angka Kelulusan SD % 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Angka Kelulusan SMP % 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Angka Melanjutkan

Siswa SD % 99,95 100 100 100 100 100 100 100,00

Angka Melanjutkan

Siswa SMP % 87,89 98,99 100 100 100 100 100 100,00


PKB SD % N/A 64,49 67,5


PKB SMP % N/A 66,31 67,5

Pendidikan

Non Formal Angka Melek Huruf % 99,15 99,25 99,54 99,57 100 99,69 100 99,69

52


Awal

Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Persentase satuan PNF

yang terakreditasi

secara local

% N/A 7,27 38 25,58 29,09 25,58 45,45 87,93

Angka Kelulusan Paket

A % 100 100 73,33 98,7 100 100 100 100,00

Angka Kelulusan Paket

B % 100 100 81,82 82,87 100 80 100 80,00

Angka Kelulusan Paket C

% 100 100 86,37 79,88 100 85 100 85,00

Program Pengembangan Budaya Baca

dan

Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan

Pengun

jung 47.775 62.067 59079 62932 67.067 63569 69.067 94,78

Program

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Persentase

beroperasinya

angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan

lancar

% 80 80 80 85 90 90 95 100,00

Sumber: Instansi/Dinas/Badan Kota Banjarbaru, 2020

53


Program Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal

Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Program Obat

Perbekalan

Kesehatan

Persentase Ketersediaan

Obat dan Vaksin di

Puskesmas

% 80 81 82 83 84 90 86 107,14

Persentase puskesmas

yang melaksanakan

pelayanan kefarmasian sesuai standar

% 45 50 55 60 65 100 75 153,85

Persentase penggunaan

obat rasional di

puskesmas

% 64 67 70 73 76 100 82 131,58

Persentase Instalasi

farmasi kota yang

melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar

% 60 62 64 66 68 86 72 126,47

Program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat


yang melaksanakan

kegiatan kesehatan olah

raga pada kelompok

masyarakat di wilayah kerjanya

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Jumlah puskesmas yang

mendapatkan Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK)

Puske

smas 8 8 9 9 9 9 10 100,00


menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

Puske

smas 8 8 9 9 9 9 10 100,00

54


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status



menerapkan standar

pelayanan medik dasar

Puske

smas 8 8 9 9 9 9 10 100,00


melaksanakan program

kesehatan gigi dan mulut

Puske

smas 8 8 9 9 9 9 10 100,00

Jumlah puskesmas yang melaksanakan program

kesehatan indera

Puskesmas

8 8 9 9 9 9 10 100,00

Program

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Kesehatan

Persentase rumah tangga

yang berperilaku hidup

bersih dan sehat

% 55,55 60 63 66 70 70 75 100,00

Cakupan UKBM yang

memanfaatkan sumber dayanya untuk

mendukung kesehatan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Persentase ibu hamil

Kurang Energi Kronik

(KEK) yang mendapat

makanan tambahan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00


yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

% 94,41 95 95,5 96 96,5 97 9,75 100,52

Bayi usia kurang dari 6

bulan yang mendapat ASI

eksklusif

% 53,69 55 57,7 60 65 65 75 100,00

Persentase balita kurus

yang mendapat makanan

tambahan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

55


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Persentase remaja puteri

yang mendapat Tablet

Tambah Darah (TTD)

% 46,65 50 55 60 65 69 75 106,15

Program

Pengembanga

n Lingkungan Sehat

Jumlah desa/kelurahan

yang melaksanakan

sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

Desa/Kel

urahan 20 20 20 20 20 20 20 100,00

Persentase sarana air

minum yang dilakukan

pengawasan dilakukan

pengawasan

% 3 3 8 15 21 21 35 100,00

Persentase tempat umum

yang memenuhi syarat

kesehatan

% 83,12 86 88 90 92 92 97 100,00

Persentase tempat

pengelolaan makanan

yang memenuhi syarat

kesehatan

% 83,12 86 88 90 92 92 97 100,00

Jumlah kecamatan yang

menyelenggarakan kota

sehat

Keca

matan 5 5 5 5 5 5 5 100,00

Program Pencegahan

dan

Penanggulang

an Penyakit

Menular

Persentase kasus HIV yang ditemukan dan

diobati

% 90 90 90 90 90 90 90 100,00

Prevalensi kasus HIV

(berdasarkan populasi

dewasa)

% 0,06 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 100,00

56


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Persentase orang dengan

HIV/AIDS (ODHA)

mendapat Anti Retroviral

Treatment (ART)

% 90 95 95 95 95 95 95 100,00

Persentase penduduk

usia 15-24 tahun yang berpengetahuan

komprehensif tentang HIV

dan AIDS

% 68 69 70 71 72 72 74 100,00

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan

kesehatan swasta yang

legal

Buah 211 232 256 288 316 316 381 100,00


menerapkan PPK-BLUD

Puske

smas 0 2 4 8 8 9 9 112,50

Jumlah kecamatan yang

memiliki minimal 1 (satu)

puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

Keca

matan 0 2 4 5 5 5 5 100,00

Program

Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

Persentase jumlah

penduduk miskin dan

tidak mampu yang dilayani ditingkat

lanjutan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Rasio Puskesmas per

satuan Penduduk Rasio 1:23.000 1:30.000 1:30.000 1:30.000 1:30.000 1:26.000 1:30.000 115,38

57


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Puskesmas/

Pustu dan

Jaringannya

Program

Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Cakupan kepesertaan

JKN BPJS % 60 70 80 90 100 66 100 66,00

Program

Peningkatan

Sumber Daya

Kesehatan

Prosentase tenaga medis

dan non medis yang

memiliki kompetensi

sesuai perkembangan

ilmu kesehatan secara berkelanjutan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Pelayanan

Kesehatan Ibu

dan Anak

Persentase bayi baru lahir

mendapat Inisiasi

Menyusui Dini (IMD)

% 44,86 45 47,5 50 52,5 52,5 55,5 100,00

Persentase kunjungan

neonatal pertama (KN1) % 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 100,00


yang melaksanakan penjaringan kesehatan

untuk peserta didik kelas

1

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00


yang melaksanakan

penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas

7 dan 10

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

58


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Persentase puskesmas yg

menyelenggarakan

kesehatan remaja

% 50 60 70 80 85 89 100 104,71


yang melaksanakan kelas

ibu hamil

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase puskesmas yang melakukan orientasi

Program Perencanaan

Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi

(P4K)

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00


yang mendapatkan pelayanan antenatal

minimal 4 kali (K4)

% 93,36 94 95 96 97 97 100 100,00


yang melaksanakan

kegiatan kesehatan olah

raga pada kelompok masyarakat di wilayah

kerjanya

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Pencegahan,

Pengendalian

dan Pemberantasan

Penyakit

Persentase penurunan

kasus penyakit yang

dapat di cegah dengan

imunisasi (PD3I)

% 4,73 7 10 30 30 40 40 133,33

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

% 90,1 91,5 92 93 93 93,3 94 100,32

59


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Persentase sinyal

kewaspadaan dini yang

direspon

% 50 65 70 75 80 97,6 90 122,00

Persentase cakupan

penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

% 85 85 85 85 85 75 85 88,24

Persentase kasus HIV yang di temukan dan di

obati

% 90 90 90 90 90 97,28 90 108,09


yang melaksanakan

pengendalian Penyakit

Tidak Menular terpadu

% 0 20 20 20 20 20 20 100,00

Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan kegiatan

Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) penyakit Tidak

Menular

% 10 20 40 60 70 70 100 100,00

Angka Bebas Jentik (ABJ

≥ 95 %) % >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 100,00

Angka penemuan kasus malaria per 1.000

penduduk (Annual

ParaciteInciden)

Angka <1/1.00

0 <1/1.000

<1/1.000

<1/1.000

<1/1.000 <1/1.000 <1/1.000 100,00

Persentase Kejadian Luar

Biasa (KLB) malaria yang

di laporkan dan ditanggulangi

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

60


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Angka notifikasi kasus

Tuberculosis (Case

Notification Rate)

% 0 5 5 5 5 5 5 100,00

Angka keberhasilan

pengobatan Tuberculosis % 0 90 90 90 90 83,36 5 92,62

Jumlah kasusdiare per

1.000 penduduk

Pendu

duk

<285/1.00 0 pddk

<285/1.000

<285/1.000

<285/1.000

<285/1.000

<270/1.000

90 94,74

Angka kematian diare

(CFR) pada saat KLB % <1 <1 <1 <1 <1 <1

<285/1.

000 100,00

Cakupan penemuan dan

tatalaksana standar

kasus pneumonia balita

Balita <10 <10 <10 <10 <10 <10 <1 100,00

Angka penemuan kasus

baru (New case detection

rate / NCDR) kusta per

100.000 penduduk

% <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 100,00

Persentase desa/

kelurahan yang sudah

UCI

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase anak usia sekolah yang mendapat

imunisasi

% 97 97 97 97 97 81,3 97 83,81

Penemuan kasus non

folio AFP rate per 100.000

anak< 15 tahun

Kasus 2 2 2 2 2 2 2 100,00

Persentase penyelidikan

epidemiologi (PE) < 24 jam

% 80 80 80 80 80 100 100 100,00

61


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Deteksi dini faktor resiko

penyakit tidak menular Orang 500 500 500 500 500 500 500 100,00

Persentase kasus gigitan

hewan tersangka rabies

yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Pencegahan, Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

Cakupan Penyakit Tidak Menular yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Kesehatan

Kerja dan Olahraga

Cakupan jumlah

Puskesmas yang

melaksanakan kegiatan

kesehatan kerja dan Olah Raga

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Penyediaan Air

Minum

Persentase Kepala

Keluarga (KK) yang

mendapatkan akses air

minum yang aman

% 72,53 82,87 88,95 97,86 123,58 116,35 126,28

Program

Penyediaan Sistem Air

Limbah

Persentase Kepala

Keluarga (KK) yang terlayani sistem air

limbah yang memadai

% 82,68 94,4 88,06 92,68 92,95 102,31 100,29

Program

Keluarga

Berencana

Persentase Pasangan Usia

Subur yang menjadi

peserta KB Aktif

% 72,57 72,57 73,48 74,43 76 76 85 100,00

Total Fertility Rate (TFR) TFR TFR2,5 TFR2,5 TFR2,5 TFR2,4 TFR2,3 TFR2,6 TFR2,1 50,00

Rata-Rata Jumlah Anak

Per-Keluarga orang 4 4 3 3 2 3 2 150,00

62


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Ratio Akseptor KB % 71,09 71,09 71,19 71,52 71,8 76 72,5 105,85

Angka Pemakaian

Kontrasepsi / CPR CPR 68,02 68,02 68,02 69 70 76 70,8

108,57

Cakupan PUS yang ingin

ber KB tidak terpenuhi

(unmet need)

% 6,3 6,3 6,3 6,3 5,9 6,3 5,6

106,78

Persentase Penggunaan

Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP)

Keberlangsungan

% 10,5 10,5 11,32 12 12,5 12,5 13,5

100,00

Persentase Tingkat Pemakaian Kontrasepsi

% 14,2 14,2 15,3 15,6 16,1 16,1 16,8 100,00

Cakupan PKB/PLKB yang

didayagunakan perangkat

daerah KB untuk

perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah di

Bidang Pengendalian

Penduduk

0rang 21 21 20 20 20 20 20

100,00

Petugas Pembantu

Pembina KB Desa

(PPKBD) setiap Kelurahan

orang 1 1 1 1 1 1 1

100,00

Cakupan Ketersediaan

dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan

Masyarakat

% 100 100 100 100 100 100 100

100,00

63


Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

(Target 2021)

Capaian

2019 (%)

Status


Angka Kelahiran Remaja

(perempuan usia 15 - 19)

per 1.000 Perempuan

usia 15 - 19 tahun (ASFR

15 - 19)

WUS 20,59 18,25 17,2 16,5 16 15,8

96,97

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang

isterinya dibawah 20

tahun

% 0,03 0,027 0,021 0,019 0,019 0,013

100,00

Persentase Perangkat

Daerah yang berperan

aktif dalam pembangunan

daerah melalui Kampung KB

% 15 19 19 19 19 20

100,00

Program

Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

Jumlah cabang olahraga

yang di bina Cabor 5 50 14 16 14 14 14 100,00

Persentase pelaksanaan

event olahraga

masyarakat secara rutin

Jumlah

Event 3 8 57 66 80 80 100 100,00

Sumber: Data dari berbagai sumber dan diolah kembali 2020 Keterangan:

Sudah Tercapai

Akan Tercapai

Usaha Keras

64

2.4. MISI 2 : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur

Perkotaan yang Merata, Cerdas dan Berwawasan

Lingkungan

2.4.1. Pendahuluan

Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) perkotaan

yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan memiliki peran

yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial,

budaya, berwawasan lingkungan terutama sebagai modal dasar

dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok

masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah.

Pembangunan infrastruktur, yang menjadi kesatuan dari

pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor

penggerak pertumbuhan perekonomian di Kota Banjarbaru dan

mendukung daya saing nasional secara global.

Dukungan infrastruktur (sarana dan prasarana) terhadap

pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru terutama diwujudkan

dalam peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika

yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu

tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara

cepat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga

diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, serta

perumahan dan pemukiman yang menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam kehidupan masyarakat yang cerdas dan

65

berwawasan lingkungan. Hal itu juga menjadi masukan penting

dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti

perdagangan, industri, dan pertanian.

2.4.2. Pencapaian Prioritas Penyediaan infrastruktur

perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan

lingkungan

Pencapaian prioritas pembangunan dan perbaikan

Infrastruktur di Kota Banjarbaru difokuskan untuk menunjang

dan memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas

infrastruktur utama Kota Banjarbaru. Peningkatkan dan

mengembangkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta

meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas

fasilitas publik lainnya seperti fasilitas air bersih, listrik dan lain-

lain.

Prioritas perbaikan infrastruktur di Kota Banjarbaru

di wujudkan dalam program Persentase konektivitas antar pusat

kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota. Pembangunan jalan

dan jembatan tahun 2019 di targetkan terwujud 96,94% untuk

pembangunan jalan dan terealisasi 98,9%. Panjang jalan Kota

Banjarbaru tahun 2019 Panjang jalan yang sudah di bangun (awal

tahun) target 533.716 meter, terealisasi 533.716 meter. Jumlah

panjang jalan yang dibangun target 4.550 meter, terealisasi 4.550

66

meter (Jalan Abadi Makmur, Jalan Peramuan dan Jalan Guntung

Manggis) Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan ditargetkan

5.116 meter, terealisasi 6.671 meter. Panjang jalan yang sudah

dibangun (akhir tahun) ditargetkan 538.266 meter, terealisasi

538.266 meter.

Insfrastruktur lainya adalah Persentase Berkurangnya

Kawasan Rawan Banjir ditargetkan 55%, terealisasi 55%, prioritas

ini di wujudkan dalam program Bidang Sumber Daya Air berupa:

Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,

Pengembangan, pengelolaan & Konservasi Sungai Danau dan SDA

lainnya. Program tersebut diwujudkan dalam pencapaian berupa

terealisasinya titik rawan banjir sebagaimana yang sudah

ditargetkan 11 titik rawan banjir Guntung Lua Kemuning,

Sukarelawan – Al Manar – Kemuning, Jalan Karet –Kemuning,

Jl.Soeratno - Gt. Payung. Mentaos Ujung – Sei Gotong Royong, Sei

Rimba, Sumber Adi – Kemuning, Intan Sari – Kemuning, Sei

Besar– Kemuning, Guntung Papuyu, Sei Pulantan.

Program Persentase kawasan perkotaan bebas kumuh

tahun 2019 ditargetkan 99,33, terealisasi 99,87 Peningkatan

kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

akan meningkatkan mutu kehidupan melalui perumahan dan

permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur. Data kawasan

67

perkotaan bebas kumuh tahun 2019 adalah Luas Kumuh Awal

349,12 ha, luas kawasan yang telah di tangani pada tahun 2018

261,67 ha, kemudian tahun 2019 41,03 ha, tersisa 46,42 ha

Program Persentase Rumah Layak Huni tahun 2019

terealisasi 99,82% Realisasi kinerja indikator Persentase rumah

layak huni pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 99,63% dan

terealisasi 99,82%. Rumah layak huni merupakan rumah yang

telah memenuhi kualitas fungsi sebagai tempat hunian dan sudah

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan serta

ketidakcukupan minimal bangunan.

Program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

ditargetkan 66,75, terealisasi 51,32. Data IKLH Kota Banjarbaru

pada Tahun 2019, sebagai berikut :

a. Indeks kualitas air (Indeks pencemaran air) dengan Nilai 44,67.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah melakukan

pengujian kualitas air pada titik hulu, titik hilir dan titik tengah

sebanyak 5 kali terhadap 5 sungai yaitu Sungai Kemuning,

Basung, Durian, Tonhar dan Guntung Payung serta Pengujian 16

Parameter.

Hasil dari pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa 4

titik kategori cemar sedang dan 11 titik kondisi cemar ringan

sehingga nilainya 44,67.

68

b. Indeks kualitas udara dengan nilai 85,53.

Pengujian kualitas udara ambeien di Wilayah Banjarbaru

ditetapkan 6 (enam) lokasi titik sampling dengan waktu 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun dengan lokasi sebagai berikut:

1. Panti Sosial Budi Mulia Jl. A. Yani Km 27.5 Landasan Ulin

mewakili wilayah padat transportasi.

2. Kantor Walikota jl. Panglima Batur Banjarbaru mewakili

wilayah perkantoran.

3. Perumahan Kehutanan Banjarbaru mewakili wilayah

pemukiman.

4. LIK (LIngkungan Industri Kecil) Liang Anggang mewakili

wilayah industri.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Dengan Nilai 30,61.

IKTL diperoleh dari luas wilayah 32.315,0228 Luas Hutan

22,6828 luas belukar dalam kawasan 373,9814 , luas belukar luar

kawasan 364,7297, kebun raya 190, RTH 3.733,2200 dan taman

kehati 15.

Program Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Realisasi Indikator kinerja “Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Publik” pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 10,27% dan

terealisasi 10,43%.

69

Tabel 6. Pencapaian Misi 2: Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan yang Merata, Cerdas dan

Berwawasan Lingkungan

Indikator

Sasaran Satuan

Kondisi

Awal


2017 2018 2019 2019 2021

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas, kapasitas lingkungan dan infrastruktur perkotaan

Sasaran 1 : Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas untuk Mendukung

Konektivitas Antar Wilayah

Persentase

konektivitas

antar pusat

kegiatan dan pusat produksi

di wilayah kota

% 93,68 96,7 96,12 96,94 98,20 100

Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan kawasan rawan banjir

Persentase

berkurangnya

kawasan rawan

banjir

% 80 N/A 50 55 35 0

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman

Persentase kawasan

perkotaan

bebas kumuh

% 99,01 N/A 99,53 99,87 99,33 99,55

Persentase

Rumah Layak

Huni

% N/A 99,53 99,82 99,63 99,73

Tujuan 2: Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

Indeks N/A 53,704 67,73 51,32 66,75 67,47

Sasaran 2 : Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Hijau (RTH)

Persentase

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Publik

% 10,17 10,25 10,43 10,43 10,27 10,3


Sudah Tercapai

Akan Tercapai

Usaha Keras

70

2.4.3. Permasalahan Prioritas Penyediaan infrastruktur

perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan

lingkungan

Permasalahan dalam pencapaian pembangunan dan

perbaikan infrastruktur dikarenakan adanya hambatan-hambatan

serta kendala yang dihadapi selain sarana dan prasarana, masalah

prioritas dan masalah sumber daya manusia yang sangat

dirasakan masih kurang, perlu ditingkatkan sebaik dan seoptimal

mungkin dalam pencapaian pembangunan dan perbaikan

infrastruktur.

Untuk mencapai Visi melalui Misi yang dicanangkan dalam

RPJMD Kota Banjarbaru ternyata masih banyak memerlukan

sumber daya manusia dan tenaga-tenaga teknis maupun

administrasi yang handal sehingga mampu melaksanakan

Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur. Permasalahan yang

dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian pembangunan sektor

perhubungan dan transportasi, antara lain:

1) Masih ada jalan di Kota Banjarbaru belum memiliki sistem

drainase yang baik, sehingga jika ada hujan yang lama akan

menyebabkan genangan air pada badan jalan. Hal ini

dikarenakan adanya keterbatasan informasi data yang

membawa akibat kurang tanggapnya pelaksanaan

pengembangan, peningkatan dan pengelolaan sumber daya

71

air, meliputi: rehabilitasi, peningkatan, dan operasi dan

pemeliharaan) yang tersedia secara optimal.

2) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan

prasarana bidang pencegahan rawan banjir juga belum

optimal, sebagai akibat dari keterbatasan dana, sumberdaya

manusia, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Serta

belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan

yang berakibat penyusunan sumber daya air kurang efektif

dan efisien.

3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan

yang menyebabkan kondisi jalan yang diperbaiki menjadi

rusak akibat adanya kendara dengan muatan berlebihan

dengan kemampuan jalan juga turut mempercepat

menurunkan mutu/kondisi jalan hingga terjadi kerusakan.

Disamping itu, adanya pengaruh dari kondisi cuaca alam

(banjir, air menggenang, dsb) yang menyebabkan

infrastuktur jalan sebagai transportasi darat di Kota

Banjarbaru mengalami kerusakan.

4) Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dan swasta

dalam investasi pembangunan infrastruktur transportasi.

72


Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan, upaya

percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan pada

untuk seluruh infrastruktur. Tindak lanjut terkait lahan dan tata

ruang adalah dengan terus melakukan upaya pendekatan dan

sosialisasi pada masyarakat.

1. Terkait dengan pengelolaan rawan banjir dilaksanakan

terpadu antar sektor terkait, komprehensif dan

berwawasan lingkungan untuk mewujudkan asas

keseimbangan dan asas keadilan. Konservasi rawan banjir

dilaksanakan dengan kegiatan pelindungan dan

pelestarian.

2. Perlunya meningkatkan kemampuan struktur serta

kapasitas jalan/jembatan yang dilaksanakan secara

bertahap sehingga akhir RPJMD sistem jaringan jalan dan

jembatan diharapkan dapat menjadi baik dan mantap.

3. Perlunya melakukan pembinaan jaringan jalan/jembatan

diarahkan yang menghubungkan pusat kegiatan dan

menunjang sektor-sektor strategi yang penting dalam

perkembangan perekonomian dan membuka kawasan

terpencil/susah ditembus di daerah pertumbuhan Kota

Banjarbaru.

73

4. Peningkatan prasarana bidang cipta karya bertujuan

peningkatan pengembangan peran dan prakarsa

masyarakat dan aparat dalam pembangunan prasarana

permukiman disertai dengan meningkatkan

penyelenggaraan bimbingan teknik, pengawasan teknik dan

pengendalian pelaksanaan program keciptakaryaan dalam

rangka melaksanakan fungsi Cipta Karya.

5. Penataan ruang dengan tujuan pemanfaatan ruang disertai

pengaturan ruang serta terciptanya pemanfaatan ruang

yang berkualitas dengan berwawasan lingkungan. Dengan

demikian diharapkan dicapai pemanfaatan ruang baik bagi

semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan

berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang serta

berkelanjutan.

6. Penyusunan rencana penataan kota dan berwawasan

lingkungan, tujuan yang ingin dicapai melalui pengawasan

dan pengendalian Rencana Induk Sistem (RIS) Prasarana

dan Sarana Dasar (PSD) kawasan perumahan dan

permukiman, dapat terlaksananya pembangunan fisik PSD

perkotaan dan pembangunan fisik kawasan fungsional

dalam rangka pembangunan kota dengan fungsi kota yang

optimal.

74

Tabel 7. Indikator Program Pada Misi 2: Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan yang Merata,

Cerdas dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas, kapasitas lingkungan dan infrastruktur perkotaan


Awal

Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

Target 2021

Capaian

2019 (%)

Status


Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Persentase Panjang

jalan dalam

keadaan baik dan

sedang

% 93.68 95,33 95,52 96,12 96,94 96,94 98.9 100,00

Program

Pembangunan Saluran

Drainase/

Gorong-gorong

Persentase saluran

drainase kota yang berfungsi dengan

baik

% 84,89 87,11 88,62 90,13 91,61 91,61 94,48 100,00

Persentase saluran

drainase

lingkungan yang

berfungsi dengan baik

% 36 71,51 79,4 88,77 73,56 88,21 75,23 119,92

Program

Rehabilitasi/Pe

meliharaan

Jalan dan

Jembatan

Persentase tingkat

jalan kota dalam

kondisi baik dan

sedang

% 79,32 81,72 84,68 84,86 85,09 85,09 85,66 100,00

Persentase tingkat

kondisi jalan

lingkungan yang baik dan sedang

% 19,65 36,52 49,66 77,28 69,06 79,64 86,41

115,32

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

Persentase alat

berat dalam

kondisi baik

% 100 100 100 100 100 100 100

100,00

75


Awal

Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

Target 2021

Capaian

2019 (%)

Status


Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan

Lainnya

Persentase kinerja

sistem irigasi % 22,89 22,89 64 41,63 71,94 71,94 77,82

100,00

Program

Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau

dan Sumber

Daya Air

Lainnya.

Persentase penanganan titik

rawan banjir

% 25 25 35 50 55 55 65

100,00

Program Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase meningkatnya

penggunaan

prasarana

pelayanan

angkutan umum diterminal

% 85 85 85 90 90 90 90

100,00

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Persentase fasilitas

lalulintas

angkutan jalan

yang berfungsi

dengan baik

% 100 100 100 100 100 100 100

100,00

76


Awal

Realisasi Kinerja

Program 2019

Kondisi

Akhir

Target 2021

Capaian

2019 (%)

Status


Program

Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu Lintas

Cakupan penyebab

kemacetan lalu

lintas yang teratasi

% 100 100 100 100 100 100 100

100,00

Program Pengembangan

Perumahan

Persentase penurunan rumah

tidak layak huni

% N/A 0,5 0,47 0,42 0,37

0,39 0,27

105,41

Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan

Cakupan

lingkungan

perumahan yang

sehat dan aman

yang didukung Prasarana, Sarana

dan Utilitas

% N/A 5 15

25 35

35 55

100,00

Program

Penataan dan

Peningkatan

Kualitas Kawasan

Permukiman

Kumuh

Persentase

Penurunan luas

kawasan permukiman

kumuh

% N/A 0,99 0,89 0,78

0,47 0,67

0,25

142,55

Sumber: Data dari berbagai sumber dan diolah kembali 2020

Keterangan: Sudah Tercapai

Akan Tercapai

Usaha Keras

77

Tujuan 2. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup


Awal

Realisasi 2019 Kondisi

Akhir

2021

Capaian Status 2016 2017 2018 Target Realisasi

Program

Pengendalian

pencemaran dan kerusakan

lingkungan

Tingkat Kualitas

Air yang

memenuhi baku mutu Berdasarkan

Permen LH Nomor

5 Tahun 2014

indeks N/A 695 43,33 42 44,67 44 106,36

Program

Perlindungan

dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Persentase sumber

daya alam yang dilindungi dan

dikonservasi

% N/A 670 100 100 100 100 100,00

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup

Persentase

peningkatan akses

informasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup

% N/A 203 100 100 100 100 100,00

Program

Peningkatan

Pengendalian Polusi

Tingkat kualitas

udara ambien yang

memenuhi baku mutu , Indeks

Kualitas Udara =

Rerata

pemantauan (NO2

dan SO2) x Bobot Indeks

indeks N/A 168 85,09 82,92 85,53 83,32 103,15

78


Awal


Akhir

2021

Capaian Status 2016 2017 2018 Target Realisasi


Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Persentase

Sampah yang

terangkat dari TPS

ke TPA

% N/A 16.090 100 100 100 100 100,00

Program

Kualitas KebersihanLing

kungan

Persentase sampah

rumah tangga dan sampah sejenis

sampah rumah

tangga yang

dikelola secara 3R

di sumber per

tahun

% N/A 4.750 1,81 10 1,81 15 18,10

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka

Persentase jumlah lokasi RTH publik

yang dibangun

% 20 30 40 55 70 70 100 100,00

Program

Pembangunan/

Pemeliharaan

Taman

Cakupan taman

dalam kondisi baik % N/A 10,64 23,4 44,23 59,62 97,16 100 162,97


Sudah Tercapai

Akan Tercapai

Usaha Keras

79

2.5. Misi 3: Memperkuat Kemandirian, Peningkatan



Kewirausahaan

2.5.1. Pendahuluan

Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama

investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian,

peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan dapat

membuat Kota Banjarbaru bertahan dalam menghadapi kompetisi.

Kemandirian di sini tidak diartikan sebagai benar-benar mandiri

dalam segala bidang karena tidak ada satu orang pun dapat

melakukan hal itu. Kemandirian justru diartikan sebagai

kemampuan memegang peran dominan dalam kondisi

interdependensi. Untuk mencapai kondisi seperti itu, perlu

memiliki daya saing yang tinggi dan mampu menumbuh

kembangkan akses secara global.

Peningkatan kerjasama investasi merupakan kerjasama

baik itu dalam penyedian prasarana dan sarana perekonomian

untuk meningkatkan kelembagaan dan peluang kewirausahaan

di Kota Banjarbaru baik dari wirausaha baru atau wirausahawan.

80

2.5.2. Pencapaian Misi 3: Memperkuat Kemandirian,

Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana

dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan

dan Peluang Kewirausahaan

Selama tahun 2019 Kota Banjarbaru dalam rangka

mengembangkan memperkuat kemandirian, peningkatan

kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana

perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang

kewirausahaan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan melalui

berbagai program di bidang untuk meningkatkan daya saing,

antara lain: Jumlah kunjungan wisatawan realisasi kinerja telah

tercapai melebihi target, dimana target kunjungan wisatawan

dengan target sebanyak 87.600 orang dan terealisasi sebanyak

118.878 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 135,7%.

Persentase wirausaha baru realisasi kinerja telah tercapai melebihi

target, dimana target kinerja ditentukan sebesar 23,97 dan

terealisasi sebesar 24,82 sehingga capaian kinerjanya sebesar

103,55%. Pada Tahun 2019 jumlah UMKM Binaan yang dilakukan

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru sebanyak 1.845

bidang usaha sedangkan UMKM baru sebanyak 332 pada berbagai

bidang usaha.

Tingkat pengangguran terbuka realisasi kinerja telah

tercapai melebihi target yaitu 5,06 dari target kinerja yang telah

81

ditetapkan yaitu 6,10 sehingga capaian kinerjanya sebesar

117,05% Penganggur terbuka terdiri dari :

1. Mereka yang mencari kerja;

2. Mereka yang mempersiapkan usaha;

3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak

mungkin dapat pekerjaan; dan

4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai

bekerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka

menurunnya tingkat pengangguran yaitu melalui meningkatkan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Sedangkan kebijakannya yakni dengan Pelayanan Informasi

Ketenagakerjaan melalui Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja.

Jumlah pendapatan Asli Daerah (milyar) jumlah PAD

Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 264.4 milyar jika dibandingkan

target RPJMD Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 245,1 Milyar maka

PAD tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 109,50%.

Realisasi indikator kinerja Nilai Investasi PMA dan PMDN

pada tahun 2019 dari ditargetkan sebesar Rp. 1.983,6 Milyar,

terealisasi Rp. 3.666,75 Milyar atau dengan capaian sebesar

184,8% (kategori capaian kinerja Baik Sekali). Dari hasil capaian

kinerja indikator Nilai Investasi PMA target tahun 2019 sebesar

82

Rp. 17 Milyar, terealisasi sebesar Rp. 14 Milyar atau dengan

capaian sebesar 82%, sedangkan kinerja indikator nilai investasi

PMDN target sebesar Rp.410 Milyar, terealisasi sebesar Rp.

2.022,3 Milyar atau dengan capaian sebesar 493%.

Prosentase pasar tradisional yang dikelola secara modern

realisasi kinerja tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan,

dimana target kinerja ditentukan 60% dan terealisasi 60%

sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 % (dengan katogori

capaian kinerja Baik).

Ketersediaan Pangan Daerah diatas pada tahun 2019

ditargetkan sebesar 83,50 terealisasi 82,68. Hal ini menunjukan

bahwa kinerja tahun 2019 belum tercapai. Skor PPH digunakan

untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan

untuk memenuh kebutuhan gizi penduduk, sekaligus juga

mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance),

berdasarkan cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya

terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya

beli (affortability) sekaligus sebagai dasar dalam melakukan

analisa ketersediaan pangan di suatu daerah.

83

Tabel 8. Pencapaian MISI 3: Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan

Prasarana dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan dan Peluang Kewirausahaan

Indikator Sasaran

Satuan Kondisi Awal


2017 2018 2019 2019 2021

Sasaran 1 : Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)

Persentase wirausaha

baru

% N/A 11,51 19,31 24,82 23,97 33,85

Jumlah

kunjungan

wisatawan

Orang 55.000 86.258 99.973 118.878 87.600 120.000

Tingkat

pengangguran terbuka

% 7,22 6,35 5,53 5,06 6,1 5,95

Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah

Pendapatan

Asli Daerah

(Rp. Milyar)

% 140,4 229,93 228,53 268,5 202,2 245,1

Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi

Nilai Investasi

PMA dan PMDN (Rp.

Milyar)

Rp. 370 1.090,40 1.630,45 3.666,7

5 1.983,

60 2.976,6

0

Sasaran 4 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian

Persentase

Pasar

Tradisional

yang dikelola

secara modern

% 40 40 40 60 60 80

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketersediaan Pangan

Daerah

Skor

PPH 76 80,09 81,93 82,68 83,50 88



Akan Tercapai

Usaha Keras

84

2.5.3. Permasalahan dalam Pencapaian Misi 3: Memperkuat

Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi,

Penyediaan Prasarana dan Sarana Perekonomian,

Peningkatan Kelembagaan dan Peluang Kewirausahaan

Pencapaian hasil yang telah diuraikan di atas bertujuan

untuk mewujudkan Kota Banjarbaru yang memperkuat

kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan

prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan

dan peluang kewirausahaan. Namun demikian, terlepas dari

pencapaian hasil pembangunan tahun 2019 maka Pemerintah

Kota Banjarbaru masih diperhadapkan dengan beberapa

permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan

selanjutnya.

1. Jumlah kunjungan wisatawan

Seberapa banyak pengunjung yang melakukan kunjungan

wisata Kota Banjarbaru. Pengukuran capaian kinerja

Indikator ini masih mengacu pada jumlah hunian di

Hotel/Penginapan di Kota Banjarbaru

2. Persentase wirausaha baru

Kemampuan pemerintah Kota Banjarbaru melakukan

pembinaan kewirausahaan untuk berwirausaha serta

dapat memiliki Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMK).

Pengukuran capaian kinerja indikator ini adalah jumlah

85

UMKM baru memiliki IUMK dibagi UMKM tanpa IUMK

yang dibina.

3. Tingkat pengangguran terbuka

Penyerapan tenaga kerja sehingga menurunkan jumlah

pengangguran terbuka. Pengukuran capaian kinerja

Indikator ini adalah berasal dari Badan Pusat Statistik

(BPS).

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan

upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam meningkatkan

penerimaan asli daerah yang berasal dari pajak daerah

dan retribusi daerah dan diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah.

5. Meningkatnya investasi menggambarkan kemampuan

Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam

memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki dengan cara

investasi baik melalui PMA dan PMDN dalam rentang

waktu 1 (satu) tahun.

6. Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian

menggambarkan sarana dan prasarana perekonomian

khususnya pengembangan bidang perdagangan dengan

indikator prosentase pasar tradisional yang dikelola

secara modern. Peningkatan sarana dan prasarana pasar

86

tradisional yang dikelola sesuai dengan klasifikasi pasar

rakyat berdasarkan SNI perkecamatan terdapat 1 pasar

tradisional yang dikelola secara modern.

7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah menggambarkan

kemampuan daerah dalam ketersediaan pangan daerah

digunakan sebagai informasi tentang situasi ketersediaan

bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat pada

suatu kurun waktu tertentu.




langkah perbaikan yang akan dilakukan secara berkelanjutan


1. Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah (PDRB) adalah

Program Pengembangan Pemasaran, Jasa dan Pelayanan,

serta Program Pengembangan Kemitraan

2. Meningkatkan Program Pengembangan Kewirausahaan dan

keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah

Yang Kondusif.

3. Meningkatkan pembinaan usaha mikro dan kecil serta

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah.

87

4. Meningkatkan Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan

Kesempatan Kerja.

5. Meningkatkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah dan Program

Pengendalian dan Pengembangan Pajak Daerah.

6. Meningkatkan Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi.

7. Meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian adalah

Program Peningkatan dan pengelolaan pasar tradisional

dan modern.

8. Meningkatnya ketahanan pangan daerah adalah Program

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

88

Tabel 9. Indikator Program pada Misi 3: Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan dan Peluang

Kewirausahaan


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status

2016 2017 2018 Target Capaian

Program

Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah

Yang Kondusif

Persentase produk

UMK (makanan/ minuman) yang

bersertifikat

% 5,88 8,41 24,74 27,21 34,31 36,17 43,19 105,42

Persentase UMKM

yang mendapat

perluasan akses

pasar

% 2,35 2,46 2,92 3,2 3,75 4,78 4,64 127,47

Jumlah kelurahan yang memiliki

produk unggulan

Kelurahan

Jumlah 2 5 7 9 11 11 15 100,00

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif

Usaha Kecil

Menengah

Jumlah Wirausaha

/ UMKM Baru UMKM 497 43 75 157 89 112 105 125,84

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

yang dibina

% 100 100 100 18,08 99 19,78 100 19,98

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi

Usaha Mikro

Kecil Menengah

Jumlah LKM

(Lembaga

Keuangan Mikro) yg tertib

administrasi

LKM 0 0 2 4 6 6 10 100,00

Persentase BPR /

LKM Aktif % NA 32,56 32,56 34,88 35,63 35,63 37,08 100,00

89


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status


Program PeningkatanKua

litas

Kelembagaan

Koperasi

Persentase

Koperasi Aktif % 67,94 68,78 69,56 72,41 70,8 73,33 72,04 103,57

Program

Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas

Tenaga Kerja

Persentase Pencari

Kerja Yang Memiliki

Kompetensi

% 9,77 9,78 12,95 7,81 8 12,71 7,2 158,88

Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan berbasis

kompetensi

% 50 50 50 100 60 100 70 166,67

Program Peningkatan

Kesempatan

Kerja

Besaran pencari kerja yang

terdaftar yang

ditempatkan

% 8,12 4,77 22,26 21,65 25 50,66 27,5 202,64

Besaran tenaga

kerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis

masyarakat

% 90 88,88 100 100 100 100 100 100,00

Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan pelatihan

kewirausahaan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

90


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status


Program Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Besaran kasus yang diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama (PB)

% 78,57 57,14 66,67 72,27 67 60 68 89,55

Angka sengketa

pengusaha -

pekerja per tahun

Angka 42,11 40,58 26,08 29,25 24 23 22 95,83

Persentase Pekerja/Buruh

Yang Menjadi

Peserta Program

Jamsostek

% 57 58,83 68,83 63,52 74,18 61,46 79,54 82,85

Persentase

Perusahaan yang

membayar upah pekerja sesuai

UMP

% 74,73 74,78 75 75,78 75,98 82 77,22 107,92

Persentase

Perusahaan Yang

Melaksanakan

Peraturan Ketenagakerjaan

% 8 9,85 10,34 17,28 11,29 10,71 12,22 94,86

Program

Pengembangan

Industri Kecil

dan Menengah

Persentase IKM

yang berkualitas

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 2,25 100,00

Industri Kecil

Menengah yang

menggunakan kemasan kreatif

N/A 34 50 55 55 65 65 85 100,00

91


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status


Program Peningkatan

Promosi Produk

Industri

Persentase jenis produk IKM yang

telah disertakan

dalam Pameran

% 25 25 25 25 40 40 60 100,00

Program Uji

kualitas produk

pangan

Persentase Produk

makanan yang

diawasi dalam penggunaan bahan

tambahan

makanan (BTM)

yang berbahaya

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Peningkatan

Kinerja Administratif

Perekonomian

Jumlah kebijakan

bidang

perekonomian Walikota

Banjarbaru

kebijaka

n / rekom

2 1 1 1 1 1 1 100,00

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Persentase obyek

wisata / destinasi

wisata unggulan

yang meningkat dikunjungi

wisatawan

% 100

100

100 100 100 100 100 100,00

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Meningkatnya

jumlah obyek

wisata unggulan

Buah 21 21 3 9 7

9 11 128,57


Kemitraan

Persentase Destinasi Wisata

yang Memiliki

Kelompok Sadar

Mitra 6 6 10 10 13 13 21 100,00

92


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status


Program Pengelolaan

Keragaman

Budaya

Jumlah Penyelenggaraan

Festival seni dan

budaya

Kali 8 5 8 9 9 9 100,00

Organisasi /Grup

Kesenian yang

dibina

Grup 48 54 54 54 54 54 54 100,00

Jumlah Peninggalan

sejarah yang

dilestarikan

Buah 13 13 14 15 17 16 18 94,12

Program

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan

Pajak Daerah

Jumlah

Penerimaan Pajak

Daerah (Rp.Milyar)

Rp. 80.427

72.65

5

106.9

95

130.8

62

95.584

142.129

122.154

148,70

Jumlah Penerimaan

Retribusi Daerah

(Rp.Milyar)

Rp. 11.236 9,496 8,266 8,816 11.625 6.536 12.695 56,22

Program

Pengendalian

dan

Pengembangan Pajak Daerah

Kesesuaian

persentase antara

target yang

ditetapkan dengan realisasi

penerimaan pada

periode tertentu

% - - - - 100 81,94 100 81,94

Program

Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Investor yang

menjalin

kerjasama investasi (PMA dan

PMDN)

Investor 12 20 20 31 25 25 28 100,00

93


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status


Program Peningkatan

Iklim Investasi

dan Realisasi

Investasi

Izin Penanaman

Modal yang

diterbitkan

Perush/

SK 13 15/21 20/23 31 30/27 30/27 40/30 100,00

Program

Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan

Asongan

Persentase

pedagang kali lima yang ditampung

pada Kawasan PKL

% 10 10 10 10 10 10 10 100,00

Persentase

Pedagang Kaki

Lima yang patuh

pada aturan

% 10 10 20 30 40 40 60 100,00

Persentase

Pedagang Kaki Lima yang

meningkat sarana

dan prasarana

% 4 4 4 4 4 4 4 100,00

Program

Peningkatan

dan Pengelolaan Pasar

Persentase pasar

yang meningkat

klasifikasinya

% 20 40 40 40 60 60 100 100,00

Persentase pedagang pasar

yang

mengembangkan

usahanya berbasis

IT

% 20 20 20 20 20 20 20 100,00

Persentase pelaku dagang yang taat

pada aturan pasar

% 20 20 20 20 20 20 20 100,00

94


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status


Peningkatan Ketahanan

Pangan

(pertanian /

perkebunan)

Ketersediaan Sembilan (9)

kelompok bahan

pangan

Scoring 73,59 73,59 80 81,93 84 82,68 88 98,43

Persentase sarana

media elektronik

dan media cetak yang dapat

dijangkau oleh

penyuluh

pertanian dan

masyarakat petani

% 46 46 66 66 88 88 100 100,00

Persentase

kenaikan kelas BPP

% 0 25 25 25 50 50 75 100,00

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

Produksi

Perikanan

Budidaya

Ton 5.286,6

6

5550,

65

5828,

18 6500

6425,5

7 6860 7091,34 106,76

Produksi

Perikanan Tangkap Ton 56,2 57,32 58,47 59,84 60,83 70 63,29 115,07

Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi

Perikanan

Produksi Hasil

Olahan Perikanan Ton 60,5 69,8 78 350 94,38 113,15 114 119,89

Peningkatan

Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Total Produksi

Tanaman Padi Pertahun

Ton 5,5 5,7 5,95 7.184 6296 6.728 6,642 106,86

95


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status


Total Produksi Tanaman Cabe

Pertahun

Ton 500 700 710 941,8 752 774,7 794 103,02

Total Produksi

Tanaman Karet

Pertahun

Ton 850 900 937

974,9

45

967 974 997 100,72

Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

Populasi Ternak

Kambing, Sapi, Ayam Buras, Ayam

Ras dan Itik

ekor (ribu)

2.512 2560 2609 2.660 2712 2.792 2823 102,95

Pencegahan dan

penanggulangan

penyakit ternak

Jumlah Kasus

Zoonosa di kota

Banjarbaru

kasus 70 70 63 86 57 57 51 100,00

Jumlah ternak

yang terserang penyakit

Ekor 250 350 115 272 105 105 95 100,00

Persentase Produk

Pangan segar

peternakan yang

tercemar

% 8 6 5 1 3 3 1 100,00

Program

Perlindungan

Konsumen dan Pengaman

Perdagangan

Persentase hasil

usaha dagang yang memenuhi standar

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Peningkatan

Effesiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Persentase usaha

dagang yang

meningkat

klasifikasinya

% 10 10 10 10 10 10 10 100,00

96


Awal


Akhir

(2021)

Capaian

2019

(%)

Status


Persentase usaha dagang yang

meningkat pangsa

pasarnya

% 20 20 20 20 20 20 20 100,00

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya

Persentase kinerja

sistem irigasi % 22,89 22,89 64 41,63 71,94 71,94 77,82 100,00



Akan Tercapai

Usaha Keras

97

2.6. Misi 4 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang


Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi

2.6.1. Pendahuluan

Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara

berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan

pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat

dipertanggung jawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang

adil dan dapat dipertanggung jawabkan akan mampu

menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan

publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk

mewujudkan pemerintah yang baik.

Tata kelola dari pemerintahan yang baik tersebut

merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang

meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi hingga

weweang politik demi mengatur segala permasalahan sosial.

Tuntutan untuk mewujudkan good governance sudah

menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak beberapa tahun

lalu, didahului oleh krisis finansial yang meluas menjadi krisis

multidimensi. Krisis tersebut menuntut perbaikan atau reformasi

dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi

pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis

multidimensi yang kita alami tersebut adalah karena buruknya

98

atau salah kelola dalam penyelengaraan tata kepemerintahan (poor

governance) yang antara lain diindikasikan oleh beberapa

masalah, yakni: (1) dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap

pihak-pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit

dilakukan; (2) terjadinya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan

nepotisme); dan (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam

pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang.

Good public governance cenderung lebih ditujukan kepada

pihak eksekutif khususnya dikaitkan dengan kinerja instansi

atau birokrasi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Mengingat kinerja birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun

daerah selama ini dianggap rendah terutama dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi di birokrasi pemerintahan

dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang,

maka munculah tuntutan untuk dilakukannya reformasi birokrasi

pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya

reformasi di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

dan dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang

baik dan bersih. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan

upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana

agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika

lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih

99

baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Lebih

lanjut, reformasi birokrasi dapat juga dijadikan sebagai alat

pembaharuan, apabila tujuan-tujuan organisasi memang

diarahkan bagi suatu strategi pembaharuan yang ditandai dengan

adanya kesediaan dari aparatur birokrasi untuk bersikap responsif

terhadap pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dapat

meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

2.6.2. Pencapaian Misi 4: Melaksanakan Reformasi Birokrasi

yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi

Informasi

Selama tahun 2019, Kota Banjarbaru dalam rangka

mewujudkan Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi

kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berbasis Teknologi Informasi Kota Banjarbaru yang dilaksanakan

melalui berbagai program antara lain;

Nilai SAKIP realisasi kinerja belum mencapai target yang

telah ditentukan, dimana target kinerja yang ditentukan adalah

katagori tingkat BB dengan nilai 7.01 dan terealisasi pada katagori

tingkat B dengan nilai 63,96 sehingga capaian kinerjanya sebesar

91,24%.

Nilai LPPD realisasi kinerja 2019 sebesar 3,30 dari target

yang telah ditentukan sebesar 3,01 sehingga capaian kinerjanya

sebesar 109,63%. Opini BPK Realisasi kinerja indikator “Opini

100

BPK” pada Tahun 2019 ditargetkan WTP dan terealisasi WTP

dengan capaian kinerja 100% Opini Badan Pemeriksaan Keuangan

(Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria

yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota

Banjarbaru berarti laporan keuangan dianggap memberikan

informasi yang bebas dari salah saji material. auditor meyakini

berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah

dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku

umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya

tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

pengambilan keputusan.

Nilai Maturitas SPIP Realisasi kinerja indikator “Nilai

Maturitas SPIP” pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 3,10 dan

terealisasi 3,14 dengan capaian kinerja 101,3%. Pelaksanaan

penilaian penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Tim SPIP Kota

Banjarbaru dengan cara mendapatkan informasi dan data dukung

langsung ke 8 SKPD sampel, yaitu Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

101

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, dan Dinas Komunikasi dan Informasi, dan masing –

masing SKPD diberi penjelasan tentang penyelenggaraan SPIP

yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

SKPD, dengan batasan penilaian dilakukan sebatas data yang

diperoleh selama proses penilaian dan tidak dilakukan penilaian

terhadap dampak penyelenggaraan SPIP pada kinerja Pemerintah

Kota Banjarbaru.

Realisasi kinerja indikator Indeks kepuasan masyarakat

pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 88,31 dan terealisasi 84,47

dengan capaian kinerja 95,65%. Hasil IKM adalah tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

penyelenggara pelayanan publik melalui survei kepuasan

masyarakat. Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dari

pengguna layanan terhadap setiap pelayanan di Unit

penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru. Persepsi ini

dapat menginterpretasikan mengenai hal-hal apa saja yang

dibutuhkan oleh stakeholder pengguna layanan dalam pemenuhan

kebutuhan informasi mereka. Harapannya adalah agar seluruh

102

unit penyelenggara pelayanan dapat lebih maju melayani

kebutuhan dan respon dari masyarakatnya.

Realisasi indikator “Indeks SPBE” pada Tahun 2019

ditargetkan sebesar 2.30 terealisasi 2.77. Hal ini menunjukan

bahwa kinerja Tahun 2019 telah tercapai 120.43% Selama lima

tahun terakhir, implementasi e-government mulai berkembang di

Kota Banjarbaru. Namun secara substansif masih banyak hal yang

perlu ditingkatkan. Nilai Indeks SPBE menggambarkan tingkat

kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi

Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 10. Pencapaian Misi 4: Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan 1. Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru efektif,

efisien, akuntabel dan bebas KKN

Indikator

Sasaran Satuan

Kondisi Awal


2017 2018 2019 2019 2021

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP Nilai CC B B B BB A

Nilai LPPD Nilai Tinggi Tinggi Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Nilai Maturitas

SPIP

Nilai N/A 3 3,06 3,14 3,1 3,2

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Mutu Baik Sanga

t Baik

Sangat

Baik Baik

Sangat

baik

Sangat

baik

Sasaran 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Indeks SPBE % N/A 16,93 1,88 2,77 2,3 2,75


103

2.6.3. Permasalahan dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi

yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi

Informasi

Pencapaian hasil yang telah diuraikan di atas merupakan

komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mewujudkan

Reformasi Birokrasi yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik

dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi

Informasi. Namun demikian terlepas dari pencapaian hasil yang

dicapai tahun 2019 maka pemerintah daerah masih dihadapkan

dengan beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan.

Permasalahan yang terkait dengan penilaian SAKIP Pemerintah

Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara RI yang didelegasi ke Evaluator

Propinsi Kalimantan Selatan.

Penilaian LPPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang

dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kualitas laporan

keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tahun

2019 Pengukuran capaian kinerja indikator ini berdasarkan hasil

audit BPK RI. Laporan Hasil Penilaian (Assesment) Maturitas SPIP

oleh Inspektorat tiap tahunnya dan kemudian dilakukan Quality

Assurance (QA) oleh BPKP minimal 2 (dua) tahun sekali, untuk

Tahun 2019 tanpa dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP.

104

Menunjukan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh

dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE

secara keseluruhan. Yang bertujuan mewujudkan proses kerja

yang efisien, efektivitas, transparan dan akuntabel serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan SPBE

merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi untuk

menjamin terlaksananya good governance.

Kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara

berkala belum optimal, Kualitas indikator kinerja sasaran strategis

pada SKPD belum berorientasi hasil dan relevandengansasaran

yang dicapai, Pemanfaatan teknologi informasi secaraterintegrasi

belum dilaksanakan, Penyajiaan informasi pelaporan kinerja SKPD

yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan

efisiensi anggaran masih belum sesuai, Kualitas evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap SKPD belum optimal, Pemahaman

dan keterlibatan Pimpinan SKPD masih kurang, Pemberian

Reward and Punishment belum dilakukan.

Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang berubah baik

perencanaan maupun anggaran yang semula dibuat, sehingga

penyampaian laporan tidak dapat tepat waktu. Belum terbentuk

105

sistem data base data-data untuk mempermudah akuntabilitas

kinerja institusi pemerintah.




langkah perbaikan yang secara terus menerus akan dilaksanakan


1. Membuat Standar Operational Prosedur (SOP) kerja

seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

2. Membuat Standar Penilaian Kinerja untuk seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

3. Membuat standar kebutuhan barang milik daerah sesuai

peruntukan dan peraturan yang berlaku serta jumlah

pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

4. Berdasarkan standar kebutuhan barang milik daerah Kota

Banjarbaru maka selanjutnya menyusun dokumen Standar

Satuan Harga (SSH) yang diintegrasikan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

5. Mengadakan sistem data base yang sesuai dengan

indikator kinerja utama yang dapat diakses masyarakat

luas;

106

6. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui berbagai

pendidikan dan pelatihan yang relevan;

7. Meingkatkan penjabaran kinerja (cascade down), mulai dari

level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon

Ill, eselon IV dan individu pegawai, Melakukan reviu

terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran

dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan

sasaran;

8. Meningkatkan aspek Tataran Pelaksana Kebijakan meliputi

Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan,

Ketaatan terhadap peraturan/Undang-undang, Penataan

kelembagaan, Pengelolaan Kepegawaian, Perencanaan

pembangunan, Pengelolaan keuangan, Pengelolaan Barang

milik, dan Pemberian fasilitas terhadap partisipasi

masyarakat;

9. Meningkatkan Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah, Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi, Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, Program peningkatan system pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

107

10. Meningkatkan Struktur Organisasi yang sesuai Kebutuhan,

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu dan Pemantauan

Berkelanjutan;

11. Meningkatkan bidang pelayanan public dengan adanya

kejelasan tentang Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan

Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk

spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku

pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan,

Sarana dan prasarana; dan

12. Meningkatkan Program layanan peningkatan efektivitas

dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui

pemanfaatan TIK, Program penyediaan informasi publik

pemerintah daerah, Program layanan penyelenggaraan

komunikasi publik pemerintah daerah, Program layanan

pengembangan persandian nasional, dan Program layanan

peningkatan kualitas layanan publik.

108

Tabel 11. Indikator Program pada Misi 4: Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi


Awal


Akhir

(Target

2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Program

Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja

Persentase SKPD

yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase SKPD

yang menyusun

LAKIP sesuai

peraturan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Peningkatan Kinerja

Administratif

Pembangunan

Daerah

Persentase SKPD

yang menyampaikan Laporan Tahunan

Pelaksanaan

Pembangunan tepat

waktu

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase SKPD

yang Menyampaikan

Laporan Tahunan Pelaksanaan

Pembangunan

Sesuai Peraturan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Penataan

Organisasi dan Anggaran

Pemerintah

Kelurahan

Persentase Kinerja

Kecamatan dan atau

Kelurahan yang mencapai target

sesuai dengan

indikator yang

ditetapkan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

109


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

Keselarasan Sasaran

Renstra seluruh

SKPD dengan

Sasaran RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase Keselarasan Target

Indikator Sasaran

Renstra seluruh

SKPD dengan Target

Indikator Sasaran

RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase Keselarasan

Program Renstra

seluruh SKPD

dengan Program

RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase Keselarasan Target

Indikator Program

Renstra seluruh

SKPD dengan Target

Indikator Program

RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD

dengan Sasaran

RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

110


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Tingkat Keselarasan

Target Indikator

Sasaran RKPD

dengan Target

Indikator Sasaran RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Tingkat Keselarasan

Program RKPD

dengan Program

RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Tingkat Keselarasan

Target Indikator

Program RKPD dengan Target

Indikator Program

RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyajian laporan

keuangan SKPD

secara wajar sesuai dengan SAP

(Standar Akuntansi

Pemerintahan)

berbasis aktual

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Realisasi belanja

langsung daerah

terhadap anggaran belanja langsung

daerah yang telah

ditetapkan

% 85,14 84,2 84,4 90,62 85,2 90,13 86 105,79

111


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Persentase realisasi

belanja tidak

langsung terhadap

anggaran belanja

tidak langsung daerah yang telah

ditetapkan

% 83,75 89,9 90 95,89 91,4 98,62 92 107,90

Nilai Evaluasi AKIP Nilai CC CC B BB BB BB A 100,00

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Waktu penyampaian

Rancangan Perda

APBD kepada DPRD

Kota Banjarbaru

Tepat

Waktu

/

Tidak

Tepat

Waktu Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu 100,00

Waktu penyampaian

Rancangan Perda APBD Perubahan

kepada DPRD Kota

Banjarbaru

Tepat Waktu

/

Tidak

Tepat

Waktu Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

100,00

Waktu penyampaian

Rancangan Perwali

Penjabaran APBD kepada DPRD Kota

Banjarbaru

Tepat

Waktu/

Tidak

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100,00

Waktu penyampaian

Rancangan Perwali

Penjabaran APBD

Perubahan kepada DPRD Kota

Banjarbaru

Tepat

Waktu

/ Tidak

Tepat

Waktu Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

100,00

112


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status



Dana Perimbangan % 101,16 95 95 100 95 100 95 105,26


Lain-Lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah

% 86,58 95 95 100 95 100 95 105,26

Persentase pengelolaan dana

Hibah dan Bantuan

Sosoial (Bansos)

yang tepat sasaran

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Terakomodirnya

barang/jasa yang

menjadi standar harga kebutuhan

SKPD

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase SKPD

Yang Menggunakan

Aplikasi Persediaan

Dalam Penyusunan Inventaris Barang

% - 0 100 100 100 100 100 100,00

Lamanya waktu

penyusunan

rancangan Perda

dan rancangan

Perwali tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Kota Banjarbaru

Hari 30 30 30 30 30 30 30 100,00

113


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status



Dana Lain-Lain PAD

yg telah diverifikasi

% 90 90 91 100 93 100 95 107,53

Persentase SKPD

yang menyampaikan

laporan barang pengguna tahunan

dengan lengkap

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Kesesuaian

perencanaan

kebutuhan barang

dan pemeliharaan

dengan ketersediaan barang

% 70 71 72 100 78 100 100 128,21

Persentase

pelaksanaan

pengadaan barang

milik daerah yang

dikuasi pengelola barang

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase

pelaksanaan

pemeliharaan

barang milik daerah

yang dikuasi

pengelola barang

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase proses

pensertipikatan

tanah milik

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

114


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Pemerintah Kota

Banjarbaru

IKM (Indek

Kepuasan

Masyarakat)

terhadap pelayanan penerbitan SP2D

% N/A 84 85,5 88,50 86 90,00 86,5 104,65

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Persentase SKPD

yang menggunakan

teknologi informasi

dalam penyusunan

APBD dan

penatausahaan pengelolaan

keuangan daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

kebijakan KDH

Persentase

rekomendasi hasil

evaluasi kinerja

yang selesai ditindaklanjuti

SKPD sesuai

ketentuan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase

rekomendasi hasil

pemeriksaan

eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti oleh

SKPD sesuai

ketentuan

% 97,08 100 100 90,81 100 100 100 100,00

115


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Persentase

rekomendasi

inventarisasi asset

yang ditindaklanjuti

oleh SKPD sesuai ketentuan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase

rekomendasi hasil

pemeriksaan

internal yang

ditindaklanjuti oleh

SKPD sesuai ketentuan

% 100 100 100 61,19 100 79,72 100 79,72

Persentase

rekomendasi

ketidaksesuaian

dengan SAP yang

ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai

ketentuan

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase aduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti tepat

waktu

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase

Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP Yang

Ditindaklanjuti Oleh

SKPD

% N/A 100 100 100 100 100 100 100,00

116


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Jumlah pemenuhan

pernyataan elemen

kapabilitas APIP

Buah N/A

40 Pernyataan

Level 2

58 Pernyataan

Level 2

level 3 dgn

catatan

50 Pernyat

aan Level 3

Level 2

93 Pernyata an Level

3

66,67

Program

Penataan

Kelembagaan,

Ketatalaksanaan

dan Analisa

Jabatan

Nilai Indeks

Komposit Survei

Kepuasan

Masyarakat

Mutu Baik Sangat Baik

(83,29)

Sangat Baik

(83,29)

Sangat Baik

(81,96)

Sangat

Baik

Sangat

Baik

(90,75)

Sangat

Baik

100,00

Nilai Kepatuhan

Terhadap Standar

Pelayanan

Katego

ri

Kuning

(80,07) Hijau

(83,76) Hijau

(83,76) Hijau

(92,09)

Hijau

(81,00)

Hijau

(92,84)

Hijau

(81,00)

100,00

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Persentase penduduk ber KTP

persatuan

penduduk

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase bayi

berakte kelahiran % 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase

pasangan berakte nikah

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Penerapan KTP

Nasional berbasis

NIK

sudah/

belum sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah 100,00

Cakupan penerbitan

KTP Elektronik % 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Cakupan penerbitan

akta kelahiran % 100 100 100 100 100 100 100 100,00

117


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Program

Peningkatan

Pelayanan

Masyarakat

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakt (SKM)

Nilai 81,326 81,34

5 80 84,85 81 86,41 81,2 106,68

Jumlah SK

Perizinan yang

diterbitkan

SK 4.176 3137 3138 3.760 3180 2821 3.220 88,71

Program pengembangan

komunikasi,

informasi dan

media massa

Persentase SKPD yang terkoneksi

dengan Kominfo

% N/A N/A

4.274

Persentase

perangkat daerah

yang menggunakan

persandian

% N/A N/A

23

Persentase aplikasi pemerintahan yang

digunakan SKPD

untuk mendukung

SPBE

% 10 20 30

Persentase standar

yang terpenuhi

dalam penyelenggaraan

LPSE sesuai

standarisasi

LPSE:2014

% N/A N/A 690

Program

pengkajian dan penelitian

bidang

Terlaksananya

pengkajian dan penelitian Bidang

TIK (Master Plan

dokumen

N/A N/A 300

118


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Informasi dan

Komunikasi

TIK)

Program

Fasilitasi

Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

Cakupan SDM yang

mendapat pelatihan

sesuai kompetensi

% N/A N/A 20

Program

Kerjasama

Informasi

dengan Mass

Media

Rasio berita positif

dibanding berita

negatif di media

(cetak, elektronik

dan online) tentang pemerintah kota

Rasio N/A N/A 1.408

Cakupan pembinaan

dan pengawasan

sarana dan

prasarana TI

% N/A N/A 162

Program

Layanan Penyediaan

Informasi Publik

Pemerintah

Daerah

Persentase tindaklanjut

pengaduan oleh unit

kerja yang

berwenang

% N/A N/A 100 100 100 100 100 100,00

Program

Layanan Penyelenggaraan

Komunikasi

Persentase KIM yang dibina

% N/A N/A 15 100 65 100 100 153,85

119


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Publik

Pemerintah

Daerah

Persentase informasi

pembangunan yang

dipublikasikan

melalui media

komunikasi public

% N/A N/A 100 100 100 100 100 100,00

Persentase isu public yang

ditanggapi oleh

masyarakat

% N/A N/A 100 100 100 100 100 100,00

Persentase PPID

Utama dan

Pembantu yang aktif

% N/A N/A 10 83,33 100 98,33 100 98,33

Program

Layanan Peningkatan

Efektivitas dan

Efisiensi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Melalui

Pemanfaatan

TIK

Layanan internet

dengan : 1. Dedicated terpasang

dengan SLA minimal

99% 2.Broadband

terpasang

% N/A 100 100 100 100 100 100 100,00

Persentase radio dan

fiber optic terpasang dan telah digunakan

unit kerja

% N/A N/A 14 42,88 36 45,83 100 127,31

Persentase

pemenuhan

indikator SPBE

% N/A N/A 23 100 50 100 60 200,00

Program

Layanan Penjaminan

Kedaulatan

Persentase unit

kerja yang telah menggunakan

website dengan

% N/A N/A 29 100 58 100 100 172,41

120


Awal


Akhir

(Target 2021)

Capaian

Tahun

2019 (%)

Status


Informasi

Pemerintah

Daerah

domain

banjarbarukota.go.id

yang aktif

Persentase

pengadaan barang

dan jasa telah menggunakan LPSE

% N/A N/A 100 100 100 100 100

100,00

Program Layanan

Peningkatan

Kualitas Layanan

Publik

Pemerintah

Daerah melalui

Pemanfaatan TIK

Persentase SDM TIK

yang kompeten % N/A N/A 100 100 100 100 100 100,00



Akan Tercapai

Usaha Keras

121

2.7. Misi 5: Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat yang

Aman, Nyaman dan Tertib

2.7.1. Pendahuluan

Masyarakat Tertib adalah istilah yang digunakan dalam

ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan

masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil

hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam

interaksi sosial. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dari

semua gangguan dan kondisi yang dapat mengakibatkan

terganggunya kenyamanan dan ketertiban yang menyebabkan

ketidakharmonisan di sekitar kita.

2.7.2. Pencapaian Misi 5: memperkuat cipta kondisi

masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Selama tahun 2019 Pemerintah Kota Banjarbaru dalam

rangka mendorong dan memfasilitasi upaya memperkuat cipta

kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib Kota

Banjarbaru yang dilaksanakan melalui berbagai program

Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

Persentase penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada pada

Tahun 2019 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 83%. Hal ini

menunjukan bahwa kinerja Tahun 2019 telah tercapai 103,75%

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kota Banjarbaru,

pemerintah membuka seluas-luasnya penyampaian informasi dan

122

telah melibatkan semua pihak, terutama untuk memberikan

laporan pelanggaran yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

untuk menindaklanjutinya.

Jumlah kasus konflik kinerja Tahun 2019 mencapai 100%

dari target 0 kasus dengan realisasi 0 kasus. berdasarkan hasil

evaluasi dapat disimpulkan bahwa diwilayah Kota Banjarbaru

selama tahun 2019 kondisinya dalam keadaan tidak terjadi konflik

(zero conflict), terutama konflik yang berlatar belakang Suku,

Agama, Ras dan antar golongan ataupun berlatar belakang

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan.

Realisasi kinerja indikator “Cakupan pelaksanaan

penanggulangan bencana dan tanggap darurat” pada Tahun 2019

ditargetkan sebesar 88% dan terealisasi 100% dengan capaian

kinerja 113.64% Realisasi kinerja indikator cakupan penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Tahun

2019 ditargetkan sebesar 64% dan terealisasi 100% dengan

capaian kinerja 156,25%. Adapun jenis PMKS yang ada di Kota

Banjarbaru berjumlah 22 PMKS dari yang ada secara Nasional

berjumlah 26 PMKS. Dari jumlah tersebut ada 4 jenis PMKS yang

tidak ada di Kota Banjarbaru yaitu Kelompok Minoritas, Korban

Trafficking, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan

Komunitas Adat terpencil (KAT).

123

Realisasi kinerja indikator cakupan penanganan

masyarakat miskin berdasarkan data terpadu pada Tahun 2019

ditargetkan sebesar 60,03% dan terealisasi 67,63% dengan

capaian kinerja 112,61%.

Tabel 12. Pencapaian Misi 5: Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman Dan Tertib

Indikator Sasaran Satuan Kondisi

Awal

Realisasi Target

Capaian Status

2017 2018 2019 2019 2021

Tujuan 1: Meningkatkan keamanan, kenyaman dan ketertiban masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada

% 50 91,5 90 83 80 100

Jumlah Kasus Konflik

Kasus

0 0 0 0 0 0

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelaksanaan Penaggulangan Bencana

Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat

% N/A 100 85 100 88 95

Cakupan penanganan PMKS

% 36,4 50 91 100 64 68

Tujuan 2: MeningkatkanPerlindungan Sosial Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan PMKS dan Penanganan Penduduk

Miskin Berdasarkan Data Terpadu

Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan Data Terpadu

% 56,74 60,03 60,52 67,63 60,03 60,03

Sumber: Data dari berbagai sumber dan diolah kembali, 2020

124

2.7.3. Permasalahan dalam memperkuat cipta kondisi

masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Tercatat selama kurun waktu tahun 2019 ini laporan yang

masuk berasal dari:

1. Laporan yang berasal dari masyarakat sebanyak 146

laporan;

2. Laporan yang berasal dari pegawai SKPD sebanyak 14

laporan; dan

3. Laporan yang berasal dari petugas sebanyak 256 laporan.

Adapun Pelanggaran yang dilaporkan adalah pelanggaran

perda/perkada yang terjadi di wilayah kota Banjarbaru yaitu

sebanyak 416 kasus dan telah ditindaklanjuti, dimana sebanyak

69 kasus masih dalam diproses dan 347 telah selesai di proses.

Konflik sosial atau kerusuhan yang dipacu oleh latar

belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

Tindakan-tindakan yang bersifat pengrusakan-pengrusakan

fasilitas Negara atau umum yang anarkis, Peristiwa-peristiwa

terorisme dan radikalisme, Kejadian/ peristiwa yang mengganggu

stabilitas politik.

Secara umum, pelaksanaan penanggulaangan bencana

di Kota Banjarbaru telah dilaksanakan dengan baik, yaitu

kejadian bencana pada tahun 2019 terjadi 413 kasus. Pengukuran

realisasi melalui perhitungan jumlah absolut jenis PMKS yang

125

ditangani/jumlah absolut jenis PMKS yang ada di Kota Banjarbaru

yaitu x100. Pengukuran realisasi melalui perhitungan jumlah

keluarga miskin yang menerima manfaat dari BPNT/jumlah

absolut keluarga miskin yang ada di Kota Banjarbaru berdasarkan

data terpadu yaitu x100



mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi maka

langkah-langkah perbaikan yang secara terus menerus akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program penegakan peraturan daerah dan peraturan

walikota, Program pemeliharaan kantranbtibmas dan

pencegahan tindak kriminal;

2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan, Program pengembangan wawasan kebangsaan,

Program pendidikan politik masyarakat, Program

peningkatan ketahanan seni, budaya, agama,

kemasyarakatan dan ekonomi;

3. Bertambahnya peralatan yang dimiliki oleh BPBD Kota

Banjarbaru, bertambahnya relawan dan meningkatnya

keahlian yang dimiliki;

126

4. Adanya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang

diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,

Adanya lembaga kesejahteraan sosial yang bergerak dalam

penanganan PMKS; dan

5. Keluarga Penerima Manfaat mendapat Bantuan Pangan

NonTunai adalah keluarga yang berada dalam data terpadu

kesejahteraan sosial kota Banjarbaru melalui Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukar dengan bahan

pokok.

6. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaha narkoba

karena Permasalahan sosial yang sangat berbahaya bagi

kehidupan masyarakat terutama bagi generasi muda

adalah bahaya narkoba yang senantiasa mengancam

kehidupan social.

7. Penanganan kemiskinan dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat

perkotaan.

127

Tabel 13. Indikator Program pada misi 5: Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat yang Aman, Nyaman dan Tertib

Program Indikator Kinerja

Satua Kondisi

Awal

Realisasi 2019 Kondisi Akhir

(Target 2021)

Capaian 2019

Status 2016 2017 2018 Target Realisasi

Program Pemeliharaaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase patroli siaga

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

% 100 100 100 100 100 100 100

100,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan

Meningkatnya Jumlah Petugas Linmas Yang Dibina

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Walikota

Persentase Kasus/Pelanggaran Perda Perkada Yang DitidakLanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatnya Jumlah Pos Kamling

% 34 34 39 40 48 48 64 100,00

Meningkatnya Petugas

Keamanan Lingkungan

% 12 12 26 41 58 58 100 100,00

128


Satua Kondisi

Awal


(Target 2021)

Capaian 2019


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Cakupan Potensi Konflik Yang Ditangani

% 100 N/A 100 100 100 100 0 100,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Cakupan Persentase Pembinaan/Sosialisasi tentang wasbang dan kesadaran bela negara

% 100 97,5 82,5 100 100 100 100 100,00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Cakupan Potensi Konflik bernuansa SARA yang ditangani

% 100 81,5 91,25 - - - - -

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Cakupan tingkat partisipasi pendidikan politik

% 100 91 83,3 91 70 63,89 70 91,27

129


Satua Kondisi

Awal


(Target 2021)

Capaian 2019


Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Persentase pencegahan dini terhadap bencana

% N/A 100 98 100 98,00

Persentase Tertanganinya Korban Bencana

% N/A 80 82 99 88 99 100 112,50

Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Persentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap Darurat Bencana

% N/A N/A 82 98 88 99 95 112,50

Program Pasca Bencana

Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pasca Bencana

% N/A N/A N/A 88 88 99 100 112,50

Program Penanggulangan

Kebakaran

Persentase Pelaksanaan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

% 100 N/A 100 100 100 100 100 100,00

130


Satua Kondisi

Awal


(Target 2021)

Capaian 2019


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah.

Persentase pemutakhiran data fakir miskin

berdasarkan data terpadu

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentase tuna sosial yang dibina dan direhabilitasi

% 36,4 41 50 59 64 64 68 100,00

Program Pembinaan dan Penyandang Cacat Trauma

Persentase Penyandang Cacat yang Terampil

% 2 2 2 18,6

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Persentase pembinaan dan pelayanan kepada PMKS di rumah singgah

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00

131


Satua Kondisi

Awal


(Target 2021)

Capaian 2019


Program

Perlindungan Sosial

Persentase penanganan masyarakat miskin yang

mendapatakan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok

% 56,74 56,74 60,03 69 60,03 67,6 60,03 112,61



Akan Tercapai

Usaha Keras

132

BAGIAN III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berbagai hasil yang telah dicapai pada pelaksanaan RPJMD

Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 maka dapat disimpulkan bahwa

pembangunan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan berdasarkan

skala prioritas pembangunan daerah telah berada pada alur

pembangunan daerah yang sesuai dengan harapan meskipun

masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan daerah yang

masih memerlukan kerja keras untuk penyelesaian pencapaian

sasaran pembangunan pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota

Banjarbaru tahun 2021 yang akan datang.

Pencapaian Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang

terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia. Pencapaian

prioritas pembangunan Kota Banjarbaru untuk pembangunan

kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang pendidikan dan

kesehatan tentu diharapkan dapat dicapai berdasarkan standar

pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan yaitu bahwa

pemerintah Kota Banjarbaru berusaha untuk memenuhi standar

ketersediaan pelayanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar

untuk wajib belajar 9 tahun.

133

Selama tahun 2019 pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka

Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya

saing dan berakhlak mulia sebagai salah satu prioritas

pembangunan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan melalui berbagai

program pembangunan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan

berakhlak mulia. Pencapaian Misi 1, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

Tabel 14. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Misi

Pertama “Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia”

Menurut Program Tahun 2019

No Program Tingkat

Capaian (%)

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 74,78

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

101,73

3 Pendidikan Non Formal 90,52

4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

94,78

5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 100,00

6 Program Obat Perbekalan Kesehatan 129,76

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100,00

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan

100,00

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 101,33

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100,00

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

100,00

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 104,17

13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

100,00

14 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

115,38

15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 66,00

16 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 100,00

134

No Program Tingkat

Capaian (%)

17 Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 100,52

18 Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

101,05

19 Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular

100,00

20 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 100,00

21 Program Penyediaan Air Minum 126,28

22 Program Penyediaan Sistem Air Limbah 100,29

23 Program Keluarga Berencana 102,36

24 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

100,00

Rata-rata Capaian Misi 1 100,37

Sumber: Analisis data primer, 2020

Berdasarkan data diatas, persentase kategori capaian dari

program-program misi pertama RPJMD Kota Banjarbaru tahun

2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja RPJMD Misi Pertama Menurut Kategori Capaian Tahun 2019

No Kategori Capaian (%) Jumlah Program Persentase (%)

1 66 s/d >100 24 100,00

2 36 s/d 65 - -

3 0 s/d 35 - -

Total 24 100,00


Berdasarkan data diatas, secara rata-rata capaian kinerja misi

pertama dengan 24 program termasuk kategori “tinggi” yang berarti

100% program telah mencapai target atau melebihi target.

Pencapaian Misi 2: Meningkatkan penyediaan infrastruktur

perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.

Pencapaian prioritas pembangunan dan perbaikan Infrastruktur di Kota

Banjarbaru difokuskan untuk menunjang dan memfasilitasi

135

pembangunan kapasitas dan kualitas infrastruktur utama Kota

Banjarbaru. Peningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas

infrastruktur dasar serta meningkatkan dan mengembangkan kuantitas

dan kualitas fasilitas publik lainnya seperti fasilitas air bersih, listrik

dan lain-lain.

Tabel 16. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Misi 2 “Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan

yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan” Menurut Program Tahun 2019

No Program Tingkat

Capaian (%)

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 100,00

2 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

109,96

3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

107,66

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

100,00

5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

100,00

6

Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

100,00

7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 100,00

8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 100,00

9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas 100,00

10 Program Pengembangan Perumahan 105,41

11 Program Lingkungan Sehat Perumahan 100,00

12 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman Kumuh 142,55

13 Program Pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan 106,36

14 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam 100,00

15 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 100,00

136

No Program Tingkat

Capaian (%)

Hidup

16 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 103,15

17 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 100,00

18 Program Kualitas KebersihanLingkungan 18,10

19 Program Pengelolaan Ruang Terbuka 100,00

20 Program Pembangunan/ Pemeliharaan Taman 162,97




program-program misi kedua RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-

2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja

RPJMD Misi Kedua Menurut Kategori Capaian Tahun 2019


1 66 s/d >100 20 100,00

2 36 s/d 65 - -

3 0 s/d 35 - -

Total 20 100,00



kedua dengan 20 program termasuk kategori “tinggi” yang berarti


Pencapaian Misi 3: Memperkuat kemandirian, peningkatan

kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana

perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang

kewirausahaan. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama

investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian,

peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan dapat

137

membuat Kota Banjarbaru bertahan dalam menghadapi kompetisi.

Kemandirian di sini tidak diartikan sebagai benar-benar mandiri

dalam segala bidang karena tidak ada satu orang pun dapat

melakukan hal itu. Kemandirian justru diartikan sebagai

kemampuan memegang peran dominan dalam kondisi

interdependensi. Untuk mencapai kondisi seperti itu, perlu memiliki

daya saing yang tinggi dan mampu menumbuh kembangkan akses

secara global.

Tabel 18. Rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD Misi 3

“Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan

peluang kewirausahaan” menurut program Tahun 2019

No Program Tingkat

Capaian (%)

1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

110,96

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

72,91

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

100,00

4 Program PeningkatanKualitas Kelembagaan Koperasi

103,57

5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

162,78

6 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 134,21

7 Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan 94,20

8 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah 100,00

9 Program Peningkatan Promosi Produk Industri 100,00

10 Program Uji kualitas produk pangan 100,00

11 Program Peningkatan Kinerja Administratif

Perekonomian 100,00

12 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 100,00

138

No Program Tingkat

Capaian (%)

13 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 128,57

14 Program Pengembangan Kemitraan 100,00

15 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 98,04

16 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah

102,46

17 Program Pengendalian dan Pengembangan Pajak Daerah

81,94

18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

100,00

19 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

100,00

20 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan 100,00

21 Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar 100,00

22 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)

99,48

23 Pengembangan Budidaya Perikanan 110,92

24 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan 119,89

25 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 103,53

26 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 102,95

27 Pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak 100,00

28 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengaman Perdagangan 100,00

29 Program Peningkatan Effesiensi Perdagangan

Dalam Negeri 100,00

30

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

100,00




program-program misi ketiga RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-

2021 tersebut adalah sebagai berikut:

139

Tabel 19. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja RPJMD Misi Ketiga Menurut Kategori Capaian Tahun 2019


1 66 s/d >100 30 100,00

2 36 s/d 65 - -

3 0 s/d 35 - -

Total 30 100,00



ketiga dengan 30 program termasuk kategori “tinggi” yang berarti


Pencapaian Misi 4: Melaksanakan reformasi birokrasi yang

berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

yang baik berbasis teknologi informasi. Salah satu indikator kinerja

Pemerintah Kota Banjarbaru adalah melaksanakan pemerintahan yang

baik sebagai salah satu misi pembangunan Kota Banjarbaru yang

dilaksanakan melalui berbagai program tata laksana pemeritahan yang

baik. Good public governance cenderung lebih ditujukan kepada

pihak eksekutif khususnya dikaitkan dengan kinerja instansi

atau birokrasi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya

reformasi di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

dan dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik

dan bersih. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya

perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar

birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika

140

lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih

baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Lebih

lanjut, reformasi birokrasi dapat juga dijadikan sebagai alat

pembaharuan, apabila tujuan-tujuan organisasi memang

diarahkan bagi suatu strategi pembaharuan yang ditandai dengan

adanya kesediaan dari aparatur birokrasi untuk bersikap responsif

terhadap pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dapat

meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.


“Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi

informasi” menurut program Tahun 2019

No Program Tingkat

Capaian (%)

1 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 100,00

2 Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah

100,00

3 Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan

100,00

4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

103,42

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

102,99

7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100,00

8 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

kebijakan KDH

97,10

9 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur 66,67

10 Program Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan 100,00

11 Program Penataan Administrasi Kependudukan

100,00

141

No Program Tingkat

Capaian (%)

12 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 97,70

13 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa*)

100,00

14 Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi*)

100,00

15 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi*)

100,00

16 Program Kerjasama Informasi dengan Mass

Media*) 100,00

17 Program Layanan Penyediaan Informasi

Publik Pemerintah Daerah 100,00

18 Program Layanan Penyelenggaraan

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 113,05

19

Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan

Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

142,44

20 Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah

136,21

21

Program Layanan Peningkatan Kualitas

Layanan Publik Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan TIK

100,00



Keterangan: *) Tahun 2017


keempat dengan 21 program termasuk kategori “tinggi” yang berarti

100% program telah mencapai target atau melebihi target. Akan

tetapi ada empat program yang target dan pelaksanaan hanya

sampai pada tahun 2017 karena indikator tersebut telah terpenuhi,

indikator program ini bersifat indikator kerja dan bukan indicator

kinerja sehingga target hanya sampai pada tahun 2017.

Empat program tersebut yaitu 1) Program pengembangan

komunikasi, informasi dan media massa. 2) Program pengkajian

142

dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi. 3) Program

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. 4)

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. Untuk itu, pada

penyusunan RPJMD selanjutnya diperlukan indikator program yang

bersifat kinerja.

Tabel 21. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja

RPJMD Misi Keempat Menurut Kategori Capaian

Tahun 2019 No Kategori Capaian (%) Jumlah Program Persentase (%)

1 66 s/d >100 21 100,00

2 36 s/d 65 - -

3 0 s/d 35 - -

Total 21 100,00 Sumber: Analisis data primer, 2020




Pencapaian Misi 5: memperkuat cipta kondisi masyarakat

yang aman, nyaman dan tertib. Permasalahan dalam pelaksanaan

pembangunan Kota Banjarbaru merupakan salah satu tantangan

tersendiri bagi pemerintah dalam memperkuat cipta kondisi masyarakat

yang aman, nyaman dan tertib.

Pembangunan kehidupan soaial dan budaya dalam konteks

memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

dipandang sangat strategis karena masyarakat Kota Banjarbaru yang

mempunyai tatanan kehidupan sosial budaya yang memiliki nilai yang

143

sangat tinggi. Namun demikian disisi lain derasnya arus informasi

sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi membawa serta

nilai-nilai yang terkadang bertentangan dengan budaya, etika, norma,

moral dan bahkan agama.

Permasalahan sosial lainnya yang sangat berbahaya bagi

kehidupan masyarakat terutama bagi generasi muda adalah bahaya

narkoba yang senantiasa mengancam kehidupan sosial, selanjutnya

penanganan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

serta pengembangan budaya daerah yang bernilai tinggi dalam proses

pembangunan kehidupan sosial dan budaya.


“memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman,

nyaman dan tertib” menurut program Tahun 2019

No Program Tingkat

Capaian (%)

1 Program Pemeliharaaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

100,00

2 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan

100,00

3 Program Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Walikota

100,00

4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

100,00

5 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan 100,00

6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 100,00

7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan*)

100,00

8 Program Pendidikan Politik Masyarakat 91,27

9 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana 105,25

10 Program Penanganan Tanggap Darurat

Bencana 112,50

11 Program Pasca Bencana 112,50

144

No Program Tingkat

Capaian (%)

12 Program Penanggulangan Kebakaran 100,00

13 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah.

100,00

14 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

100,00

15 Program Pembinaan dan Penyandang Cacat Trauma **)

100,00

16 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK, Narkoba, dan

Penyakit Sosial Lainnya)

100,00

17 Program Perlindungan Sosial 112,61



Keterangan: *) Tahun 2017 **) Tahun 2018

Berdasarkan data diatas, secara rata-rata capaian kinerja

misi kelima dengan 17 program termasuk kategori “tinggi” yang

berarti 100% program telah mencapai target atau melebihi target.

Akan tetapi ada dua program yang target dan pelaksanaan sampai

pada tahun 2017 dan 2018, indicator program ini bersifat indicator

kerja dan bukan indikator kinerja sehingga target hanya sampai

pada tahun 2017 dan 2018.

Dua program tersebut yaitu 1) Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan (target hanya sampai tahun

2017), 2) Program Pembinaan dan Penyandang Cacat Trauma

(target hanya sampai tahun 2018). Untuk itu, pada penyusunan

RPJMD selanjutnya diperlukan indikator program yang bersifat

kinerja.

145

Tabel 23. Jumlah Program dan Persentase Capaian Kinerja RPJMD Misi Kelima Menurut Kategori Capaian

Tahun 2019


1 66 s/d >100 17 100,00

2 36 s/d 65 - -

3 0 s/d 35 - -

Total 17 100,00





Secara keseluruhan maka Capaian Indikator Evaluasi RPJMD

Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Capaian Indikator Evaluasi RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

INDIKATOR JUMLAH TERCAPAI/ ON

THE TRACK

BELUM

TERCAPAI

Indikator Makro 8 4 4

Indikator Sasaran 28 24 4

MISI 1 4 4 0

MISI 2 6 4 2

MISI 3 7 6 1

MISI 4 6 5 1

MISI 5 5 5 0

Indikator Program 112 112 0

MISI 1 24 24 0

MISI 2 20 20 0

MISI 3 30 30 0

MISI 4 21 21 0

MISI 5 17 17 0

Sumber: analisis data primer, 2020

146

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja yang

ditargetkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021,

maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Perlunya mempertahankan dan meningkatkan capaian

Indikator Kinerja yang telah tercapai sampai dengan akhir

RPJMD tahun 2019.

2. Perlunya meningkatkan kinerja SKPD yang terkait, terutama

pada indikator Kinerja yang pada tahun 2019 tidak mencapai

target yang telah ditentukan sehingga tahun berikutnya dapat

mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Perlunya koordinasi kepada seluruh SPKD yang menangani

urusan pembangunan terutama dalam bidang penyusunan

Renstra dan LAKIP SPKD sebagai penjabaran dari RPJMD yang

sistematis, termasuk indikator capaian dan indikator

keberhasilan yang objektif, terukur, dan sistematis.

4. Indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab SKPD harus

dilaporkan dalam dokumen LAKIP SKPD.

5. Indikator kinerja harus jelas dan terukur serta dapat

dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang menjadi

penanggungjawab indikator kinerja tersebut

6. Harus dapat membedakan antara kerja dan kinerja, dan dalam

hal ini RPJMD harus mengutamakan indikator kinerja

147

pemerintah Kota Banjarbaru dan bukan semata kerja yang

membuat tidak adanya target atau target terhenti pada tahun

tertentu dan tidak sampai pada periode akhir RPJMD. Indicator

yang bersifat “kerja” dapat dimasukan dalam Rencana Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru tetapi tidak perlu

dimasukkan dalam indicator RPJMD Kota Banjarbaru.

7. Pada penyusunan RPJMD selanjutnya diharapkan

mengutamakan indikator-indikator kinerja yang dimasukkan

sebagai indikator (Indikator misi, tujuan, sasaran dan program)

sehingga tidak ada target yang kosong yang menyebabkan tidak

adanya realisasi karena target tersebut dianggap sudah

tercapai.

8. Terdapat beberapa Program pada RPJMD Kota Banjarbaru

Tahun 2016-2021 yang tidak dimasukkan dalam indikator

kinerja sehingga perlunya dipertimbangkan untuk dimasukkan

menjadi indikator kinerja pada perencanaan mendatang dan

menjadi fokus pembangunan pemerintah Kota Banjarbaru

seperti SPM dan SDGs.

9. Terdapat beberapa ukuran indikator kinerja yang memerlukan

keselarasan dalam RPJMD. Oleh karena itu diperlukan

penyesuaian dalam ukuran indikator sehingga target yang telah

ditentukan di dalam RPJMD dapat dicapai.

148

REFERENSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2016-2019. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Banjarbaru.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2016-2019. Laporan


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2016-2019. Laporan


Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Usaha Kecil

Menengah dan Tenaga Kerja. 2016-2019. Laporan


Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Banjarbaru.

Bagian Ekobang Setdako, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

2016-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Bagian Organisasi Setdako. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Banjarbaru.

Bagian Pemerintahan Setdako. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas


Dinas Arsip dan Perpustakaan. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas


Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependdukan. 2016-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Banjarbaru.

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian. 2016-2019.


Banjarbaru.

Dinas Komunikasi dan Informatika. 2016-2019. Laporan


149

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. 2016-

2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Banjarbaru.

Dinas Lingkungan Hidup. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2016-2019. Laporan


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2016-2019. Laporan


Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. 2016-2019.


Banjarbaru.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP. 2016-2019. Laporan


Dinas Pendidikan. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Banjarbaru.

Dinas Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016-

2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Banjarbaru.

Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

2016-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Dinas Perhubungan. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Banjarbaru.

Dinas Perumahan dan Permukiman. 2016-2019. Laporan


Dinas PU dan Penataan Ruang. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas


Dinas Sosial. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


150

Inspektorat. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Satuan Polisi Pamong Praja. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas


UPT Damkar. 2016-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Documents

KERJASAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN