BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIPbwsnt2.org/web/sites/default/files/File/BAB V RENCANA, PROGRAM... · 1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIP 5.1. ... Penyediaan

1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIP

5.1. ARAHAN RPJPN DAN RPJMN BIDANG PU

ebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025

adalah : INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam

mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang

dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang

tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan

bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PU,

maka tugas Kementerian PU yang secara eksplisit dinyatakan di dalam sasaran-sasaran

pokok dan arahan pembangunan nasional.

Adapun tahapan dan skala prioritas utama dalam RPJPN untuk RPJM tahap ke-3 (2019-2025)

untuk bidang pekerjaan umum dan permukiman adalah :

1. Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin

meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua

tingkatan pemerintahan.

2. Kesejahteraan rakyat terus meningkat yang ditunjukkan dari menurunnya angka

kemiskinan dan tingkat pengangguran, menurunnya kesenjangan kesejahteraan

antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah, dan dipercepatnya

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa.

3. Daya saing perekonomian meningkat antara lain melalui percepatan pembangunan

infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha

yang antara lain didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi,

pengembangan sumber daya air dan pengembangan infrastruktur perumahan dan

permukiman.

4. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber

daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang ditandai dengan

S

2

berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup, menguatnya partisipasi aktif masyarakat; mantapnya kelembagaan dan kapasitas

antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; dan yang

didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi

pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan

pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian

pemanfaatan ruang.

Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka prioritas dan fokus

pembangunan infrastruktur PU dan permukiman 2019-2025 ditetapkan sebagai berikut :

Prioritas Pembangunanan

1. Pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prioritas sebagai bagian dari upaya dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip

pembangunan yang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum

dan permukiman, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi dan

kebertangungjawaban dalam pemanfaatan seluruh sumberdaya yang langka, baik

sumber daya alam, manusia, maupun sumberdaya ekonomi.

2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing perekonomian

dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Prioritas ini menekankan

pentingnya pencapaian kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman yang

memadai demi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui tersedianya

infrastruktur yang memadai dan mampu meningkatkan penyerapan dan penampungan

jutaan tenaga kerja.

3. Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan antarkelompok

masyarakat, dan antardaerah. Prioritas pembangunan ini diarahkan bagi pemenuhan

dan memperluas akses terhadap hak-hak dasar yang terkait bidang Pekerjaam Umum

dan permukiman seperti perumahan, air bersih, sanitasi, permukiman dan lingkungan

hidup yang layak, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung

pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang maish tertinggal, terpencil dan kawasan

perbatasan.

3

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan

akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di

semua tingkatan pemerintahan. Prioritas ini ditujukan bagi upaya peningkatan kinerja

pengelolaan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip

good governance dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat memenuhi seluruh

jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman sesuai

dengan kewajibannya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); peningkatan kualitas

permukiman yang diindikasikan dengan terpenuhinya sarana dan prasana permukiman

yang memadai seperti air minum, air limbah, drainase dan persampahan; serta upaya

revitalisasi maupun penyediaan infrastruktur permukiman di berbagai kawasan yang

memiliki peran strategis secara nasional.

5.2. RENCANA PROGRAM

ebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus

dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Provinsi NTT.

Adapun rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program dilihat pada tabel

berikut ini :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya.

Tabel 5.1. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan SNVT PJPA

NO. INDIKATOR SATUAN (OUTPUT)

SATUAN (OUTCOME)

1 Jaringan Irigasi baru yang dibangun/ditingkatkan 14 bendung

156 km, 26.872 ha

2 Jaringan Irigasi yang direhabilitasi 10 bendung,

429 km 30.167 ha

3 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun/ditingkatkan 53 titik,

53 sumur, 0,636 m3/dt

2.638 ha

4 Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi 459 titik,

459 sumur, 5,508 m3/dt

4.610 ha

S

4

5 Jaringan Reklamasi Rawa yang dibangun/ditingkatkan ... km ... ha

6 Jaringan Reklamasi Rawa yang direhabilitasi ... km ... ha

7 Jaringan Tata Air Tambak yang dibangun /ditingkatkan

... km ... ha

8 Jaringan Tata Air Tambak yang direhabilitasi ... km ha ...

9 Layanan Perkantoran 216 bulan 216 bulan

10 Persiapan Konstruksi 31 laporan 31 laporan

2. Program Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai

Tabel 5.2. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan SNVT PJSA

NO. INDIKATOR SATUAN (OUTPUT)

SATUAN (OUTCOME)

1 Sarana/Prasarana Pengendali Banjir yang dibangun 130,20 Km 13.020 ha

2 Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir yang direhabilitasi

23,50 Km 2.270,8 ha

3 Panjang Sungai yang dikonservasi ... Km ... Km

4 Sarana/Prasaran Pengendali lahar/sedimen yang dibangun

1 bh .. Jt m3

5 Sarana/Prasarana Pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi

... bh ... Jt m3

6 Sarana/Prasarana Pengaman Pantai yang dibangun 78,2 km 781,90 ha

7 Sarana/Prasarana Pengaman Pantai yang direhabilitasi 4,50 km 45 ha


9 Persiapan Konstruksi 5 laporan 5 laporan

3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu

Tabel 5.3. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan Satuan Kerja Balai

NO. INDIKATOR SATUAN

(OUTPUT) SATUAN

(OUTCOME)

1 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) 20 laporan 20 laporan

2 Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA pada SWS

4 dokumen 4 dokumen

3 Laporan Peningkatan Layanan Data dan Informasi SDA di tingkat BWS

5 laporan 5 laporan

4 Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Pengelola SDA

130 laporan

130 laporan

5 Monitoring Banjir Satuan Kerja BWS 5 laporan 5 laporan

6 Layanan Perkantoran 180 bulan 1.056 layanan

5

4. Program Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan

Penampung Air lainnya.

Tabel 5.4. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan SNVT PJSA


(OUTPUT) SATUAN

(OUTCOME)

1 Waduk yang dibangun 2 bh 20 Jtm3

2 Embung/Situ/Bangunan penampung air lainnya yang di bangun

570 bh 2,90 Jtm3

3 Waduk yang direhabilitasi ... bh ... Jtm3

4 Embung/Situ/Bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi

226 bh 1.362 Jtm3

5 Kawasan Sumber Air/Situ lainnya dilindungi/ dikonservasi

... kwsn ... kwsn

6 Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA pada SWS

32 dokumen 250 embung


8 Persiapan Konstruksi 12 dokumen 12 dokumen

5. Program Pengelolaan dan Penyediaan Air Baku

Tabel 5.5. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan SNVT PJPA


(OUTPUT) SATUAN

(OUTCOME)

1 Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku yang dibangun /ditingkatkan

... m, 220 unit

672 ltr/det

2 Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku yang direhabilitasi

... m, 209 unit

60 ltr/det

3 Sarana/Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang direhabilitasi

90 sumur 270 ltr/det


5 Persiapan Konstruksi 5 dokumen 5 dokumen

6. Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA

Tabel 5.6. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan Satuan Kerja Balai


(OUTPUT) SATUAN

(OUTCOME)

1 Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara 476

bendung, ... km,

... ha

2 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara

1.612 titik, 0,96 m3/det

11.400 ha

3 Jaringan Reklamasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara

... km ... ha

6

4 Jaringan Air Tambak yang dioperasikan dan dipelihara ... km ... ha

5 Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir yang dioperasikan dan dipelihara

42,50 km 1.960 ha

6 Sarana/prasarana pengendali lahar/sediman yang dioperasikan dan dipelihara

... bh ... m3

7 Sarana/Prasarana Pengaman Pantai yang dipelihara 34,80 km 213 ha

8 Waduk/Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara

1.185 bh 0,066 Jtm3

9 Sarana/Prasarana Penyediaan Air baku yang dioperasikan dan dipelihara

206 bangunan

1,20 m3/det

5.3. RENCANA KEGIATAN INDIKATIF 2015-2019

Rencana Rincian peogram dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Uraian dan matriks

berikut ini :

5.3.1. Program Perencanaan


Pengairan lainnya.

a) Untuk mendayagunakan potensi lahan irigasi yang ada di Pulau Timor, Rote, Flores

dan Sumba akan dilakukan sekitar 31 kajian Detail Desain terhadap Daerah Irigasi

Potensial, dengan harapan kedepan dapat memberikan sumbangan produksi padi

dan palawija bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di

daerah ini.

b) Dalam kaitan upaya pemenuhan kebutuhan air untuk penduduk dan pertanian

dengan sumber dari air tanah, maka akan dilakukan identifikasi dan detail desain

JIAT di Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sumba dan Kepulauan.


a) Secara khusus untuk penanganan Pantai, akan dilakukan Studi Identifikasi Detail

Desain terhadap kondisi Pantai Kritis yang ada di Pulau Sumba Bagian Selatan

sebagai kelanjutan dari pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Upaya ini dilakukan

dalam rangka penanganan secara bertahap terhadap kondisi pantai kritis yang

ada.

b) Upaya pengendalian banjir pada beberapa sungai yang berkaitan dengan

keberadaan prasarana Sumber Daya Air dan pemukiman penduduk, perlu

dilakukan sedini mungkin sehingga dampak negatif yang akan ditimbulkan dapat

7

diminimalisir dengan baik. Untuk itu studi identifikasi dalam rangka pengendalian

bajir pada beberapa sungai di Pulau Timor, Alor, Rote, Sabu, Sumba dan Flores

menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sebagai kegiatan yang sangat

strategis; disamping melakukan studi potensi dan pemetaan daerah rawan banjir

di WS. Noelmina, Benanain dan Flores.


Penampung Air lainnya

a) Untuk penyediaan air baku untuk irigasi lahan sawah tadah hujan masyarakat di

Pulau terluar dan daerah terpencil maupun daerah perbatasan dalam rangka

ketahanan pangan yang hampir setiap tahun mengalami kegagalan panen akibat

kekurangan air/bencana kekeringan, telah dilakukan perencanaan desain

Waduk/bendungan 2 buah di Pulau Timor, Disain Embung Irigasi 60 buah, SID

Embung Kecil 220 buah.

b) Penyediaan air minum masyarakat pedesaan untuk keperluan sehari-harian,

beternak dan berladang yang sering kali harus menjangkau sumber air mencapai

3-5 km dengan debit yang sangat kecil dan bahkan kering pada bulan Oktober-

Desember menjadi jarak jangkuan 100-200 m direncanakan Disain Embung Kecil

sebanyak 220 buah tersebar di Pulau Timor, Flores, Sumba dan Kepulauan

sehingga diharapkan dapat menampung air sebesar 5.000.000 m3 air minimal

6.500 KK dan areal kebun 600 ha dan ternak 2500 ekor equivalen sapi.

c) Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengembalian fungsi embung kecil

dan langkah-langkah apa yang perlu dilalukan dalam upaya pemenuhan air

minum masyarakat pedesaan, dilakukan Studi Identifikasi Kerusakan terhadap

bangunan terbangun minimal 5 tahun sebelumnya; termasuk diantaranya

melakukan supervisi konstruksi terhadap embung yang akan dibangun.

d) Setiap pembangunan infrastuktur selalu memberikan dampak positip dan negatip,

sejalan dengan itu masalah air baku/bersih perkotaan khususnya di Kota Kupang

mengalami permasalahan dengan hanya mengharapkan pada sejumlah sumber

air yang tetap tetapi penduduk yang terus meningkat akibat kelahiran dan

urbanisasi sehingga pemikiran untuk dapat memanfaatkan lembah di Sungai

Kolhua yang berair sepanjang tahun dan terbuang percuma ke laut menjadi

8

prioritas saat ini. Kajian dampak lingkungan menjadi hal yang utama untuk

memotret hal yang bersinggungan dengan alam lingkungan baik hal yang

menguntungkan dan merugikan.

e) Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Benanain

dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 yang merumuskan beberapa

rekomendasi untuk dapat ditindaklajuti dengan suatu perencanaan rinci melalui

master plan yang disusun agar setiap sektor pemanfaat SDA wajib mendasari

pelaksanaan kegiatannya masing-masing. Kelanjutannya dari hasil penyusunan

pola ini, setelah mendapat legitimasi akan diproses lebih lanjut lewat kegiatan

master plan di waktu yang akan datang.


a) Penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting untuk

mendapat perhatian pemerintah saat ini karena selain merupakan hak dasar

manusia untuk mendapat akses terhadap air juga merupakan suatu target

masyarakat dunia di dalam meningkatkan mutu kesehatan manusia. Potensi mata

air yang selama ini menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan air baku

terutama untuk penduduk dan pertanian dalam skala yang terbatas perlu menjadi

perhatian dalam pemanfaatannya. Untuk itu perlu dilakukan studi identifikasi

potensi mata air yang difokuskan pada lokasi-lokasi yang tersebar di Pulau Timor,

Flores, Sumba, Rote, Alor dan Kepulauan.

b) Secara umum, pertumbuhan penduduk menunjukan adanya trend kenaikan oleh

karena kelahiran, perkembangan pendidikan, industri dan pusat perdagangan

sehingga pertumbuhan ekonomi cukup menarik arus urbanisasi yang besar pula.

Selanjutnya seiring dengan itu pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan

kebutuhan air minum juga semakin meningkat dan menjadi masalah yang

kompleks saat ini.

c) Melalui perencanaan tampungan air baku dan jaringannya yang tersebar di Pulau

Sabu Raijua, Timor, Rote, Alor, Flores, Lembata, Sumba dan Kepulauan diharapkan

dapat memanfaatkan potensi air yang ada untuk dipergunakan dalam memenuhi

kebutuhan air baku masyarakat.

9

5.3.2. Program Pelaksanaan Konstruksi


Pengairan lainnya.

a) Dalam upaya penyediaan stok pangan masyarakat lokal dengan melaksanakan

Lanjutan pembangunan dan Pembangunan Baru Daerah Irigasi di Pulau Timor dan

Kepulauan, Pulau Sumba dan Pulau Flores dan Kepulauan seluas 26.872 Ha yang

terdiri dari 14 Bendung dengan panjang Jaringan 156 km.

b) Untuk peningkatan produksi pangan terhadap Daerah Irigasi terbangun di wilayah

provinsi NTT akan dilakukan Rehabilitasi prasarana Pengairan di wilayah Pulau

Timor dan Kepulauan, Pulau Sumba dan Pulau Flores dan Kepulauan seluas 30.167

Ha yang terdiri dari 10 Bendung dengan panjang Jaringan 429 km.

c) Untuk wilayah lahan tadah hujan/kering yang telah dikembangkan oleh

masyarakat disiapkan Sumur Bor dan JIAT seluas 2.638 Ha, 53 titik, 53 sumur,

dengan total debit pengambilan sebanyak 0,636 m3/det.

e) Fasilitasi pembentukan P3A Irigasi Air Tanah dalam rangka meningkatkan peran

serta kelembagaan dan masyarakat dalam menentukan kebijakan pelaksanaan

pengelolaan Irigasi Air Tanah di wilayah kerjanya.


a) Penanganan masalah banjir ditargetkan pada wilayah daerah perbatasan Timor

Leste yang setiap tahun mengalami bencana banjir yang merusak prasarana ke PU-

an termasuk prasarana pengairan dan fasilitas umum lainnya seluas 3.300 ha

dengan Melanjutkan Pembangunan dan Pembangunan Baru prasarana

Pengendalian Banjir Total yang akan dibangun adalah 130,20 km.

b) Beberapa Daerah Irigasi yang perlu Pengamanan antara lain Malaka, Ponu,

Oebobo, Haekesak, Wanokaka, Tidas dan Melolo dengan luas mencapai 13.020 Ha.

c) Pantai di Maumere, Paga, Sabu Raijua, Reo, Alor, Kupang, Ende dan Rote yang

mengalami kerusakan selain karena gempa bumi juga gelombang pasang akibat

berbagai jenis badai yang terjadi setiap tahun dan umumnya mempunyai

kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tempat wisata dengan kondisi pantai

telah mengalami abarasi dan kerusakan akibat gelombang pasang diperlukan

pengamanan segera guna menghindari kerugian yang timbul.

10

d) Operasi dan Pemeliharaan bangunan Pantai dan bangunan sungai dianggap perlu

agar terhindar dari pekerjaan rehabilitasi dengan biaya yang besar jika terabaikan.

e) Pengamanan pantai Pulau terluar untuk menjaga wilayah NKRI meliputi pantai

Pulau Batek dan Pulau Ndana yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.


Penampung Air lainnya

a) Lahan tadah hujan yang selama ini diusahakan oleh masyarakat selalu mengalami

gagal panen dikarenakan suplay aliran permukaan dari sungai relatif tidak dapat

memenuhi kebutuhan pertanian, bahkan hampir tidak ada diakhir musim hujan

sehingga pembangunan Waduk sebanyak 3 buah dan Embung Irigasi sebanyak 27

buah di daerah tersebut sangat diharapkan untuk menjawab permasalahan yang

ada.

b) Kawasan lahan Kering di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi untuk

dikembangkan menjadi kebun pekarangan dan lahan pengembalaan direncanakan

akan di bangun 1.082 buah embung kecil yang tersebar di Pulau Timor, Rote, Alor,

Flores dan Sumba yang sekaligus dapat menyiapkan/mendekatkan akses air

minum penduduk dengan kapasitas tampung 21.640.000 m3.

c) Kegiatan Operasi dan pemeliharan pada Waduk Tilong dengan tampungan 19 juta

m3 diharapkan agar fungsi prasarana bangunan air bagi pemenuhan 1.484 Ha areal

irigasi dan air baku minum penduduk kota Kupang sebesar 150.55 liter/detik tetap

terpenuhi.

d) Sistim Pengelolaan Hidrologi yang tertata secara baik dan rutin sangat diperlukan

untuk perencanaan prasarana pengairan.

e) Sampai saat ini pengelolaan air baku pada embung irigasi dan embung kecil belum

tersedia padahal 910 buah embung kecil, 30 Embung Irigasi dan 1

Bendungan/Waduk telah terbangun yang membutuhkan perhatian masyarakat

penerima manfaat dengan demikian pembentukan Kelompok Pemakai Air Embung

(P3AE) di pandang perlu untuk dibentuk agar sebagian fungsi pemeliharaan dapat

diserahkan kepada kelompok yang terbentuk tersebut. Pada tahun 2012 dan 2013

Satuan Kerja Balai melalui kegiatan Wajib Balai yaitu Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pengelolaan SDA Wilayah Sungai telah memfasilitasi terbentuknya P3AE

11

sebanyak 3 (tiga) lembaga antara lain; P3AE Irigsi Benkoko (Kab. TTU), P3AE Irigasi

Haekrit (Kab. Belu), dan P3AE Irigasi Haliwen (Kab. Belu). Selain itu perlu dilakukan

OP terhadap embung irigasi yang ada sekaligus melaksanakan rehabilitasi embung

dalam upaya meningkatkan/mengembalikan fungsi dan manfaat embung tersebut.

f) Kerusakan DAS akibat pemanfaatan bagi aneka tambang bahan galian dan

eksploitasi sumber air yang tak terkendali dibutuhkan adanya koordinasi lintas

sektor untuk setiap Rekomtek yang diterbitkan dapat dilaksanakan termasuk

pengendalian dan pengawasan, maupun penindakan terhadap setiap pelanggaran.

Demikian juga dengan Pembentukan dan dukungan terhadap sekretariat Timn

Koordinasi SDA dalam Wilayah Sungai; termasuk diantarnya dukungan dan

fasilitasi terhadap kegiatan GN-KPA di DAS kritis yang ada di WS Noelmina,

Benanain, Flores, Sumba dan Flotim-Lembata-Alor.


a) Kontribusi sumur bor dan bangunan tampungan/embung air baku serta jaringan

pipa untuk keperluan air minum sangat memberikan suatu harapan dan semangat

baru bagi masyarakat pedesaan untuk selanjutnya dapat memenuhi akan

kebutuhan dasar berupa air minum melalui program penyediaan air bersih bagi

wilayah Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor dan Kepulauan berupa bangunan

tampungan sebanyak 1.772 buah.

b) Bangunan tampungan penyediaan air minum terbangun di Pulau Timor, Rote,

Sabu, Sumba, Flores dan Kepulauan sejak di bangun tahun 1981 dengan

keterbatasan dana pemeliharaan menyebabkan kerusakan sehingga sebagian tidak

dapat berfungsi untuk itu diperlukan perbaikan segera sehingga diharapkan

tersedianya suplay air bersih berupa rehabilitasi prasarana air baku sebanyak

1.405 buah.

c) Perlu dilakukan Revitalisasi Air Tanah untuk Air Baku menggunakan pembangkit

listrik tenaga matahari (solar sear).

5. Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA

a) OP Jaringan Irigasi

Pada Bidang Irigasi diupayakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi yang mantap

pada daerah irigasi seluas 52.000 ha, dengan kebutuhan biaya minimum Rp. 300.000/

12

ha. Secara kongkrit kesejahteraan dan fasilitas/sarana untuk menunjang para penjaga

pintu atau juru bendung yang ada masih sangat minim hampir pada semua sistim

jaringan irigasi yang ada di propinsi ini, untuk menunjang kegiatan diatas kita

membutuhkan biaya sebesar 15 miliar/tahun. Untuk OP Jaringan Irigasi di Tugas

Pembantuan (TP) langsung ke Kabupaten/kota.

b) OP Waduk, Embung dan Sumber Air lainnya

Sebanyak 910 buah Embung Kecil, 32 buah embung irigasi, serta 1 buah waduk yang

telah di bangun, memerlukan perhatian dalam bidang OP supaya tetap berfungsi,

prioritas saat ini adalah setiap tahun diupayakan melakukan pemeliharaan 36 buah

embung kecil, 7 buah embung irigasi dan 1 buah waduk dengan biaya rata-rata 3

miliar/tahun.

c) OP Jaringan Irigasi Air Tanah dan Air Baku

Terdapat JIAT dengan 252 buah sumur, 25,2 liter/detik untuk area seluas 4.108 ha,

sedangkan untuk Air Baku dengan 470 titik, 651,30 liter/detik untuk melayani ± 130

KK/650 jiwa telah dibangun. Oleh sebab itu diperlukan perhatian serius dalam bidang

OP sehingga sarana prasarana tetap berfungsi. Prioritas saat ini adalah setiap tahun

diupayakan melakukan pemeliharaan pada sumur-sumur penunjang kegiatan pertanian

lahan kering, dengan biaya rata-rata 5 miliar/tahun.

d) OP Sungai

Mengadakan piket banjir secara rutin pada musim penghujan, mengisi blanko-blanko

untuk laporan bencana alam banjir, membuat laporan bencana alam, mengadakan

survey dan investigasi kerusakan serta merencanakan (design) perbaikan bangunan–

bangunan sungai akibat bencana alam banjir, normalisasi sungai, membuat perkuatan

tebing sungai serta memantau longsoran pada tebing sungai yang kritis, mengadakan

sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana tindak darurat (RTD) akibat bencana

alam banjir dan mengadakan peralatan penunjang operasional lapangan bagi petugas

serta pengadaan peralatan berat untuk OP sungai

e) OP Hidrologi

Pengelolaan hidrologi merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, inventarisasi,

pengolahan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan baik data informasi

13

hidrologi, pos/bangunan hidrologi, termasuk peralatan hidrologi sebagai bagian dari

pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan data yang ada sampai saat ini, kondisi pos/alat hidrologi yang ada

terpasang di Propinsi Nusa Tenggara Timur sangat memprihatinkan, hampir 75 % pos/

alat hidrologi yang ada telah mengalami kerusakan atau hilang serta sangat tergantung

pada produksi luar negeri. Selain permasalahan tersebut, yang tidak kalah penting

untuk mendapatkan perhatian adalah kondisi SDM para pengelola hidrologi yang relatif

sedikit dari sisi jumlah maupun kompetensinya, sarana prasarana penunjang serta

ketersediaan data Operasi dan Pemeliharaan yang sangat terbatas sehingga akan

berdampak secara langsung mutu dan kesinambungan data hidrologi yang dihasilkan.

Kedepan diperlukan Rasionalisasi Hidrologi dan SISDA yang Mantap dan akurat dengan

target ISO 2019.

6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu

a) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) SATKER Kementerian PU V

(Jumlah Paket > 60)

Sistim Pelaporan secara elektronik adalah monitoring yang dilaksanakan secara terus

menerus selama pelaksanaan program dan harus dapat menyajikan informasi yang

akurat baik input maupun output, membandingkan antara perencanaan dengan

pelaksanaan, mendeteksi jika ada penyimpangan dan permasalahan yang terjadi.

Sedangkan Evaluasi adalah aktifitas penilaian pelaksanaan program berdasarkan

informasi yang disajikan dari hasil monitoring. Mengingat hal tersebut dan

mengindahkan amanat UU No. 17/2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Berbasis

Kinerja, Permen PU No.14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri,

dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU. Dalam Renstra Balai Wilayah Sungai Nusa

Tenggara II 2015-2019, sistim pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) akan

menghasilkan 20 laporan atau 4 laporan/tahun, dengan biaya rata-rata 0,3 miliar/

tahun antara lain :

1) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) SATKER Kementerian PU I

(Jumlah Paket 1 - 10).

14

2) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan e-Monitoring.

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan (SAI).

4) Fasilitasi Kegiatan Workshop dan Monitoring evaluasi (e-Monitoring).

5) Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

b) Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA pada WS

Penyelesaian dokumen keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan SDA

pada 2 (dua) wilayah sungai di Pulau Timor yaitu WS Benanain dan WS Noelmina akan

dilanjutkan dalam 2 (dua) tahun kedepan yaitu 2015-2016 dan akan menghasilkan 4

Dokumen Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai atau 2 laporan/tahun, dengan

biaya rata-rata 1,5 miliar/tahun

c) Laporan Peningkatan Layanan Data dan Informasi SDA di Tingkat BWS

Peningkatan Sistem Informasi Data pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II melalui

kegiatan Operasi Penyelenggaran Data dan Informasi bidang SDA. Untuk kelancaran

kegiatan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang ada dan memadai dalam

melaksanakan kegiatan layanan 5 tahunan direncanakan akan menghasilkan 25

laporan atau 5 laporan/tahun, dengan biaya rata-rata 30 miliar/tahun antara lain :

1) Operasional Rutin Penyelenggaraan Data dan Informasi Bidang SDA (SISDA)

termasuk pelatihan SISDA.

2) Operasi Rutin Pengelolaan Sistem Hidrologi.

3) Operasional Rutin Operasi Sistem Pemantauan Kualitas Air.

4) Necara Air.

5) Audit Teknis Sarana Prasarana Waduk/Embung.

d) Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Pengelola SDA

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat pengelola SDA yang

pelaksanaannya melalui kegiatan wajib balai, baik kegiatan yang bersifat operasioanal

rutin, fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan pelatihan maupun audit dalam 5 tahunan

direncanakan akan menghasilkan 130 laporan atau 26 laporan/tahun, dengan biaya

29,75 miliar untuk 2 tahun dan 3 tahun selanjutnya dengan biaya rata-rata 7,1

miliar/tahun

Documents

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIPbwsnt2.org/web/sites/default/files/File/BAB V RENCANA, PROGRAM... · 1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIP 5.1. ... Penyediaan