57

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1 Peran Sistem Informasi Akuntansi pada Bina Nusantara University

Sistem Informasi Akuntansi bagi entitas berperan dalam menyediakan

informasi akuntansi, keuangan, serta informasi lain yang diperoleh dari

pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. Informasi yang diperoleh tersebut

bermanfaat bagi entitas dalam membuat laporan eksternal, mendukung aktivitas

rutin dan pengambilan keputusan, perencanaan serta pengendalian internal

entitas. Oleh karena itu, Sistem Informasi Akuntansi harus dapat menyesuaikan

kebutuhan informasi entitas dengan proses pengolahan data dalam sistem

tersebut.

Hampir keseluruhan (sekitar 80%) data transaksi akuntansi pada Bina

Nusantara University dicatat dan diolah melalui Sistem Informasi Akuntansi,

dimana entitas menggunakan sistem informasi internal (web-front office dan

web-back office) yang mendukung Sistem Informasi Akuntansi yaitu SAP

(System, Application, and Products in Data Processing). Struktur organisasi

pada Bina Nusantara University yang terdiri dari beberapa divisi memiliki peran

dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Sistem Informasi

Akuntansi merupakan hal penting dalam mengkomunikasikan informasi antar

divisi ataupun dengan pihak lainnya agar kebutuhan dan proses pengolahan

informasi dapat tercapai secara maksimal.

58

Perubahan standar akuntansi dari GAAP (Generally Accepted Accounting

Principles) menjadi IFRS (International Financial Reporting Standards) juga

memberikan dampak pada Sistem Informasi Akuntansi. Penyesuaian hingga

perubahan diperlukan untuk dapat mengintegrasikan Sistem Informasi Akuntansi

dengan kebutuhan pengolahan informasi berdasarkan perubahan standar IFRS ini.

IV.2 Analisis Kesiapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap terhadap Standar IFRS

Aset tetap bisa diartikan sebagai modal, karena aset tetap merupakan

komponen terbesar dalam investasi jangka panjang yang mendukung kegiatan

operasional entitas. Karena aset tetap banyak menyerap dana entitas, maka setiap

transaksi mengenai aset tetap mempengaruhi kondisi keuangan entitas baik

mengenai perolehan, pengukuran, penyusutan hingga penghentian pengakuan

dalam pelaporan keuangan entitas.

Aset tetap bagi Bina Nusantara University, sebagai lembaga edukasi yang

menjual jasa pendidikan, merupakan pondasi pendukung utama dalam

menjalankan usahanya. Aset tetap tidak hanya dipandang sebagai modal tetapi

juga sebagai ukuran kualitas jasa entitas. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi

aset tetap penting bagi pengguna laporan keuangan agar dapat memahami

informasi mengenai penggunaan dana investasi entitas pada aset tetap dan

pengaruhnya bagi kelangsungan hidup (going concern) entitas.

Dalam proses konvergensi standar IFRS khususnya mengenai perlakuan

akuntansi aset tetap mengalami banyak perubahan, seperti pengakuan aset tetap

berdasarkan pada nilai wajar, perlakuan model revaluasi, dan pengakuan

59

penurunan nilai pada aset tetap. Oleh karena itu, kemampuan Sistem Informasi

Akuntansi dalam mengelola data transaksi aset tetap entitas perlu disesuaikan

dengan perubahan standar akuntansi tersebut. Maka penulis melakukan analisis

terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada Bina Nusantara University mengenai

kesiapan dalam menerapkan perubahan standar IFRS ini, sehingga dapat

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan kebijakan

akuntansi baru tersebut.

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai analisis kesiapan Sistem

Informasi Akuntansi dalam menerapkan standar IFRS, penulis akan mengawali

dengan pembahasan mengenai analisis perbandingan antara perlakuan dan

kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan entitas dengan perubahan standar

perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan IFRS. Walaupun penelitian penulis

memfokuskan pada kesiapan Sistem Informasi Akuntansi, tetapi juga diperlukan

dukungan dari segi kesiapan pencatatan dan perlakuan akuntansi aset tetap yang

sesuai dengan konvergensi standar IFRS. Sehingga penulis dapat menangkap

permasalahan dan penyebab dari hasil analisis yang dilakukan pada Sistem

Informasi Akuntansi secara jelas dan dapat memberikan saran yang tepat sesuai

dengan kondisi akuntansi entitas.

Klasifikasi Aset Tetap pada Bina Nusantara Univesity

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bina Nusantara University,

seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa masa manfaat dan klasifikasi

aset tetap entitas berdasarkan pada biaya perolehan aset tetap yang telah diatur

dalam kebijakan internal yang ditetapkan oleh manajemen entitas. Seluruh aset

tetap entitas disusutkan menggunakan metode garis lurus (Straight line method).

60

Sedangkan untuk metode pengukuran aset tetap setelah pengakuan menggunakan

model biaya (Cost Model). Selain itu, Bina Nusantara University tidak

melibatkan pihak ketiga atau investor dalam proses perolehan aset tetapnya.

Dalam proses perolehan aset tetap, entitas tidak menerapkan kredit dalam

proses pembayaran, sehingga entitas tidak memiliki beban bunga atas perolehan

aset tetap. Selain itu, entitas tidak pernah memperoleh aset tetap melalui

pertukaran aset non-moneter, ataupun kombinasi antara aset moneter dan non-

moneter. Seluruh aset tetap diperoleh melalui pembelian tunai melalui vendor,

dealer, ataupun pihak-pihak penjual lainnya.

Standar IFRS yang menetapkan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset

tetap mempengaruhi perubahan standar aset tetap yang telah dikonvergensi.

Begitu juga dengan perlakuan aset tetap pada Bina Nusantara University yang

belum pernah menerapkan nilai wajar sebagai nilai aset tetapnya.

1. Building

Gedung Bina Nusantara University merupakan gedung yang dimiliki atas

nama Yayasan Bina Nusantara dan diakui oleh entitas sebagai aset tetap.

Gedung yang diakui aset tetap oleh entitas yang menjadi pembahasan yaitu

gedung Anggrek, Syahdan, dan Kijang. Entitas memperoleh masa manfaat

atas aset gedung tersebut selama 20 tahun. Biaya perolehan gedung dicatat

oleh entitas sebesar biaya pembangunan gedung oleh pihak kontraktor yang

ditetapkan melalui negosiasi kedua belah pihak. Sampai saat ini masa

manfaat atas gedung belum habis sehingga belum pernah dilakukan

penghentian pengakuan atas aset gedung, dan selama masa manfaatnya biaya

perbaikan dicatat dan diakui oleh entitas sebagai beban keuangan.

61

a. Pengakuan

Aset gedung yang diakui aset tetap oleh entitas memenuhi kriteria aset

berwujud sebagai aset tetap berdasarkan PSAK No. 16, karena aset gedung

digunakan oleh entitas untuk menyediakan jasa bagi usaha entitas, dan

memiliki masa manfaat yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu

periode. Sedangkan berdasarkan biaya perolehan aset tetap yang diakui

sebagai aset, entitas dapat mengakui aset gedung sebagai aset yang

penggunaannya memberikan manfaat ekonomis di masa depan yang mengalir

ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

b. Pengukuran saat Pengakuan

Berdasarkan pada IAS 16 (PSAK No. 16), pengakuan biaya perolehan

atas aset gedung adalah selisih harga perolehan aset gedung oleh entitas

dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung (seperti biaya-biaya

selama proses negosiasi dengan pihak kontraktor). Karena entitas mengakui

biaya perbaikan pada komponen gedung selama masa manfaatnya, maka

sebaiknya pada saat pengakuan awal biaya perolehan aset gedung termasuk

menentukan estimasi biaya perbaikan, pembongkaran atau penggantian

komponen selama masa manfaatnya. Sedangkan biaya pemborosan selama

masa pembangunan tidak diakui sebagai komponen biaya perolehan aset

gedung.

c. Pengukuran setelah Pengakuan

Berdasarkan IAS 16 (PSAK No. 16), entitas harus melakukan revaluasi

nilai wajar dari aset tetap, maka model revaluasi diterapkan untuk mengukur

dan mencatat nilai wajar aset tetap selama masa manfaatnya. Untuk penilaian

62

bangunan dilakukan oleh jasa / tenaga penilai yang memiliki kualifikasi

profesional berdasarkan bukti pasar. Frekuensi revaluasi pada aset tetap

bergantung pada nilai wajar yang diperoleh bersifat material dan signifikan

terhadap nilai tercatat aset tetap sebelumnya.

Ilustrasi : Tanggal 1 januari 2009, gedung Anggrek dengan biaya perolehan

Rp. 1.000.000.000, selama 20 tahun. Dengan nilai residu sebesar

Rp. 100.000.000. Tanggal 1 januari 2011, entitas melakukan

revaluasi gedung dengan nilai wajar sebesar Rp. 700.000.000,

sementara nilai tercatat aset tetap sebesar Rp. 810.000.000 setelah

dikurangi biaya penyusutan atas gedung sampai dengan akhir tahun

2010 dan nilai residu gedung. Maka terjadi penurunan nilai aset

gedung sebesar Rp. 110.000.000.

1 Jan 2011 Impairment Loss 110,000,000

Building 110,000,000*

*( Rp. 1,000,000,000 – Rp. 100,000,000 – (Rp. 45,000,000 * 2 tahun) – Rp.

700,000,000 ) = Rp. 110,000,000

Berdasarkan contoh diatas, setelah dilakukan revaluasi atas nilai wajar

aset tetap ternyata menurun Rp. 110.000.000. Jumlah ini dianggap cukup

signifikan karena nilai wajar aset gedung berubah lebih dari 10% dari nilai

tercatat aset tetap sebelumnya. Pencatatan aset tetap untuk kasus tersebut

berdasarkan pada IAS 36 (PSAK No. 48) mengenai penurunan nilai pada aset

(Impairment of Asset).

63

d. Penyusutan

Perubahan nilai wajar atas aset gedung dapat mempengaruhi perhitungan

penyusutan selama masa manfaatnya. Nilai wajar aset yang berubah harus

dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap dengan masa manfaatnya untuk

menghitung nilai yang dapat disusutkan dari perubahan nilai wajar aset

gedung tersebut. Bila selama masa manfaatnya, aset gedung mengalami

perubahan masa manfaat atau nilai residu dari estimasi sebelumnya, maka

nilai yang dapat disusutkan oleh entitas atas aset tersebut juga mengalami

perubahan.

31 Dec 2009 Depreciation expense – Building 45,000,000

Accumulated depreciation. – Building 45,000,000*

* (Rp. 1,000,000,000 – Rp. 100,000,000 ÷ 20 tahun) = Rp. 45,000,000

31 Dec 2011 Depreciation expense – Building 38, 888,889

Accumulated depreciation – Building 38, 888,889*

* (Rp. 700,000,000 ÷ 18 tahun) = Rp. 38, 888,889

e. Penghentian Pengakuan

Apabila entitas telah menetapkan nilai residu atas aset tetap maka saat

entitas mengakui penghentian pengakuan aset tetap dengan nilai tercatat aset

tetap sebesar nilai residu yang telah ditetapkan, dan mengeliminasi aset tetap

dari neraca sebesar nilai wajar akhir dari revaluasi yang dilakukan oleh

entitas. Apabila entitas memutuskan untuk melepaskan aset gedung pada

akhir masa manfaatnya, maka entitas mengakui laba / rugi yang diperoleh

atas pelepasan aset gedung sebesar jumlah nilai bersih pelepasan setelah

64

dikurangi nilai tercatat aset tetap atau nilai residu yang diharapkan diperoleh

entitas atas pelepasan aset tetap tersebut.

Ilustrasi : BINUS menjual aset gedung pada akhir masa manfaatnya seharga

Rp. 150.000.000 kepada PT. X. Sedangkan nilai residu yang telah

ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000, maka perolehan laba atas

penjualan aset gedung sebesar Rp. 50.000.000.

31 Dec 2029 Cash 150,000,000

Accumulated Depr. – Building 790,000,000

Building 890,000,000*

Gain on Sale – Building 50,000,000

*( Rp. 1,000,000,000 – Rp. 110,000,000 ) = Rp. 890,000,000

2. Leasehold

Leasehold sebagai aset tetap berupa transaksi-transaksi renovasi baik

berupa perbaikan, penambahan maupun perubahan fungsi ruangan pada

gedung (tanpa adanya perubahan struktur dasar pada bangunan gedung).

Berdasarkan kebijakan internal yang ditetapkan manajemen, bahwa transaksi

renovasi yang diakui sebagai aset tetap dengan batas biaya perolehan diatas

Rp. 10.000.000 (≥ Rp. 10.000.000), sedangkan biaya perolehan dibawah

batasan tersebut diakui sebagai beban peralatan / perlengkapan ataupun

beban lainnya. Masa manfaat aset leasehold selama 4 tahun. Selama masa

manfaatnya, entitas menganggarkan biaya perbaikan / penggantian aset tetap

setiap periode akhir tahun.

65

Seperti halnya gedung, biaya perolehan leasehold ditentukan berdasarkan

hasil negosiasi antara pihak entitas dengan pihak kontraktor. Dalam

menentukan kapan, dimana dan tujuan dari dilakukan renovasi ditentukan

oleh pengguna (end user) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pihak

pengurus yayasan ataupun rektor universitas yang akan memberikan

persetujuan atas pelaksanaan renovasi yang bertujuan untuk perubahan /

penambahan fungsi gedung (ataupun komponen pada gedung). Sedangkan

Building Management (BM) merupakan pihak yang memutuskan

pelaksanaan renovasi untuk tujuan perbaikan pada gedung. Setelah

persetujuan atas permintaan aset leasehold, maka Procurement akan

melakukan perjanjian dengan pihak kontraktor mengenai perolehan dan

pelaksanaan aset leasehold.

Proses pembayaran aset leasehold oleh entitas dilakukan dengan

pembayaran secara periodik sampai leasehold selesai dan siap digunakan

oleh entitas. Setelah biaya perolehan disepakati, maka entitas mengakui

leasehold sebagai berikut;

Pada saat pembayaran term / pembayaran uang muka

Accrued good receipt XXX

Bank XXX

Pada saat pelunasan

Leasehold XXX

Accrued good receipt XXX

66

a. Pengakuan

Berdasarkan pada IAS 16 (PSAK No. 16), leasehold dapat dicatat secara

terpisah dari aset gedung karena tujuan pemanfaatannya tidak merubah

struktur dasar pada gedung dan hanya menambah umur manfaat pada

komponen gedung. Namun, apabila renovasi dilakukan pada seluruh bagian

gedung atau pada bagian gedung secara bergantian dalam jarak waktu singkat,

maka transaksi tersebut memiliki potensi menambah masa manfaat dan

mengubah struktur gedung secara keseluruhan, sehingga renovasi yang

dilakukan tersebut harus ditinjau kembali sebagai aset gedung.

b. Pengukuran saat Pengakuan

Berdasarkan IAS 16 (PSAK No. 16), biaya perolehan untuk aset tetap

yang dibangun sendiri merupakan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan

entitas sampai aset tetap siap digunakan sesuai kondisi dan maksud entitas.

Namun, biaya-biaya akibat pemborosan bahan baku, tenaga kerja dan sumber

daya lainnya dalam proses pelaksanaan renovasi tidak dapat diakui sebagai

biaya perolehan. Oleh karena itu, selama proses pembayaran awal kepada

pihak kontraktor hingga aset tersebut siap digunakan, perlu adanya revaluasi

atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dengan

biaya-biaya yang tidak ditujukan untuk memperoleh aset tetap sesuai dengan

kondisi dan maksud entitas. Sehingga biaya perolehan yang ditetapkan

entitas saat perjanjian awal dengan biaya perolehan saat aset tetap siap

digunakan memiliki kemungkinan mengalami perubahan.

Selain itu, entitas menganggarkan biaya perbaikan aset tetap selama masa

manfaatnya, maka estimasi biaya perbaikan tersebut dapat ditambahkan pada

67

komponen biaya perolehan aset tetap. Pengakuan biaya perolehan aset tetap

harus dihentikan saat aset tetap siap digunakan sesuai dengan kondisi dan

maksud entitas, maka biaya-biaya setelah leasehold siap digunakan, seperti

biaya peresmian ruangan baru atau sebagian gedung baru, tidak dapat diakui

sebagai biaya perolehan aset leasehold.

c. Pengukuran setelah Pengakuan

Berdasarkan IAS 16 (PSAK No. 16) mengenai model revaluasi, entitas

harus mengevaluasi kembali nilai wajar aset tetap melalui penilaian tenaga /

ahli penilai yang ditunjuk oleh entitas, seperti insiyur bangunan atau interior,

mengenai kemungkinan perubahan nilai wajar leasehold selama masa

manfaatnya. Bila terjadi kenaikan nilai wajar pada aset tetap, maka entitas

harus mencatat selisih kenaikan tersebut sebagai berikut:

Ilustrasi :Tanggal 1 januari 2009, BINUS melakukan renovasi ruangan L2A

pada gedung Syahdan dengan biaya perolehan sebesar

Rp. 15.000.000, dengan masa manfaat selama 4 tahun. Pada akhir

tahun 2009, nilai wajar ruangan tersebut berubah menjadi

Rp. 20.000.000.

31 Dec 2009 Leasehold –L2A 5,000,000

Revaluation Surplus 5,000,000*

*( Rp. 20,000,000 – Rp. 15,000,000 ) = Rp. 5,000,000

Bila nilai wajar aset tetap mengalami penurunan nilai, berdasarkan pada

IAS 36 (PSAK No. 48), maka selisih penurunan nilai dicatat sebagai berikut:

68

Ilustrasi : Pada akhir tahun 2010, ternyata nilai wajar aset leasehold menurun

menjadi Rp. 14.000.000 dari nilai tercatat sebelumnya

Rp. 20.000.000.

31 Dec 2010 Revaluation Surplus 5,000,000

Profit and loss 1,000,000

Leasehold – L2A 6,000,000*

* ( Rp. 20,000,000 – Rp. 14,000,000 ) = Rp. 6,000,000

d. Penyusutan

Jika tidak ada indikasi kerusakan pada aset tetap ataupun kebutuhan

untuk melakukan perubahan pada bangunan renovasi gedung, maka

kemungkinan masa manfaat aset leasehold dapat lebih lama dari masa

manfaat yang telah ditetapkan oleh entitas. Maka revaluasi atas masa manfaat

setelah pengakuan awal perlu disesuaikan dalam pencatatan dan perhitungan

nilai penyusutan atas aset tetap.

Ilustrasi : Tanggal 1 januari 2011, revaluasi masa manfaat atas renovasi

ruangan L2A masih dapat memberikan manfaat 2 tahun lebih

lama dari estimasi sebelumnya. Sehingga pencatatan penyusutan

akan berubah dari periode sebelumnya, karena masa manfaat

meningkat menjadi 6 tahun.

30 Jun 2009 Depreciation Expense –Leasehold L2A 1,875,000

Accumulated Depreciation – Leasehold L2A 1,875,000*

* ( Rp. 15,000,000 ÷ 8 semester ) = Rp. 1,875,000

69

31 Dec 2009 Depreciation Expense –Leasehold L2A 2,589,286

Accumulated Depreciation – Leasehold L2A 2,589,286*

* ( (Rp. 20,000,000 – Rp. 1,875,000) ÷ 7 semester ) = Rp. 2,589,286

31 Dec 2010 Depreciation Expense –Leasehold L2A 3,178,571

Accumulated Depreciation – Leasehold L2A 3,178,571*

*( ( (Rp. 14,000,000 – Rp. 1,875,000 – Rp. 2,589,286) ÷ 3 tahun ) =

Rp. 3,178,571

31 Dec 2011 Depreciation Expense –Leasehold L2A 1,589,285.5

Accumulated Depreciation – Leasehold L2A 1,589,285.5*

*( (Rp. 14,000,000 – Rp. 1,875,000 – Rp. 2,589,286 – Rp. 3,178,572) ÷ 4

tahun ) = Rp. 1,589,285.5

e. Penghentian Pengakuan

Hingga leasehold tidak dapat memberikan manfaat bagi entitas, maka

pengakuan atas leasehold dihentikan dalam laporan keuangan. Bila entitas

memutuskan untuk melakukan renovasi kembali pada bagian gedung yang

sama, maka pengakuan atas leasehold sebelumnya dihentikan dan ditutup

dalam laporan keuangan, sedangkan renovasi yang baru dicatat dengan

nomor aset yang baru berdasarkan biaya perolehannya.

3. Vehicle

Aset vehicle merupakan kendaraan yang dimiliki untuk mendukung

operasional ataupun fasilitas jasa edukasi entitas, seperti Mini Bus dan mobil.

Masa manfaat aset vehicle selama 4 tahun, tetapi fisik kendaraan dapat

memberikan masa manfaat lebih lama hingga kendaraan mengalami

70

kerusakan atau tidak dapat memberikan manfaat kepada entitas, sehingga

dilepas melalui penjualan kepada dealer kendaraan.

Biaya perolehan vehicle berdasarkan pada harga penawaran beberapa

dealer yang akan diputuskan oleh Procurement sebagai pihak yang

melakukan persetujuan dengan dealer untuk pembelian aset. Entitas

melakukan pemeriksaan rutin pada aset vehicle berupa turun mesin

(overhaul) yang dilakukan setiap 6 bulan atau 5000 km jarak tempuh mesin

kendaraan. Sedangkan pada saat pelepasan, hasil dari penjualan kendaraan

melalui dealer dicatat oleh entitas sebagai pendapatan atas penjualan

kendaraan (Gain on sale – Vehicle), dan entitas membuat laporan acara atas

penjualan aset tetap tersebut. Pendapatan penjualan atas aset tetap diakui

pada saat pembayaran telah diterima oleh entitas. Entitas belum pernah

menetapkan nilai residu untuk aset vehicle. Pengakuan atas penjualan aset /

hilangnya aset oleh entitas adalah sebagai berikut:

Accumulated depreciation – Vehicle XXX

Loss on sale – Vehicle XXX

Vehicle XXX

Depreciation Expense - Vehicle XXX

Gain on sale – Vehicle XXX

a. Pengakuan

Entitas menggunakan jasa perantara seperti dealer untuk melakukan

pembelian aset vehicle. Apabila terdapat biaya tambahan yang dikeluarkan

oleh entitas agar kendaraan yang diperoleh dari dealer dapat sesuai dengan

71

kondisi dan maksud entitas, seperti perubahan / penambahaan komponen

pada kendaraan ataupun penyesuaian lainnya pada kendaraan yang

menyebabkan penambahan biaya pada saat perolehan. Maka biaya-biaya

tambahan tersebut dapat diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap,

karena transaksi tersebut bertujuan untuk memperoleh aset tetap yang sesuai

dengan kondisi dan maksud dari entitas. Pada penggantian komponen aset

tetap selama masa manfaatnya dengan menerapkan perlakuan Component

Accounting, maka aset tetap diakui, disusutkan dan dihentikan pengakuannya

secara terpisah pada masing-masing komponen.

b. Pengukuran saat Pengakuan

Biaya perolehan aset tetap yang berasal dari transaksi penawaran dealer

kendaraan kepada entitas memiliki kemungkinan adanya unsur potongan

harga (Discount), sehingga entitas harus mengakui potongan harga tersebut

sebagai pengurang dari biaya perolehan aset vehicle. Selain itu, seperti telah

dibahas dalam pengakuan aset tetap, bahwa biaya-biaya tambahan untuk

memperoleh aset tetap sesuai dengan kondisi dan maksud entitas harus

ditambahkan ke dalam biaya perolehan aset tetap, seperti biaya penambahan

komponen pada kendaraan, perubahan spare part dari kendaraan, ataupun

pajak pembelian (PPN) pada saat perolehan kendaraan. Jika ada, biaya yang

dianggarkan entitas untuk perbaikan komponen kendaraan selama masa

manfaatnya harus diakui sebagai estimasi biaya perbaikan pada komponen

biaya perolehan awal aset tetap.

Ilustrasi : Pada 1 juli 2009, BINUS membeli Mini Bus - A dengan harga

Rp. 200.000.000 setelah mendapatkan discount dari dealer A

72

sebesar Rp. 10.000.000, dengan masa manfaat selama 4 tahun.

BINUS meminta perubahan model tempat duduk sesuai dengan

keinginan manajemen dengan biaya tambahan Rp. 15.000.000.

Nilai residu yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.

1 Juli 2009 Mini Bus- A 215,000,000

Cash 215,000,000*

* (Rp. 210,000,000 – Rp. 10,000,000 + Rp. 15,000,000 ) = Rp. 215,000,000

c. Pengukuran setelah Pengakuan

Untuk menentukan nilai wajar aset vehicle, entitas dapat memperoleh

informasi mengenai nilai wajar kendaraan saat ini melalui website, media

masa ataupun media lainnya dari berbagai dealer resmi kendaraan yang

memberikan informasi terbaru mengenai nilai pasar kendaraan pada periode

tertentu. Karena harga kendaraan di pasaran cenderung berubah secara

signifikan dalam waktu singkat, sehingga revaluasi nilai wajar atas aset

vehicle mungkin bersifat intensif selama masa manfaat, hanya jika nilai

wajar yang diperoleh bersifat material dan signifikan.

Apabila satu aset tetap telah dilakukan revaluasi atas nilai wajarnya, maka

aset tetap dalam kelompok aset yang sama juga harus dilakukan revaluasi

selama masa manfaatnya. Proses pengakuan nilai wajar pada aset vehicle

sama dengan pengakuan perubahan nilai wajar pada aset leasehold.

Ilustrasi : Pada akhir juli 2010, diketahui bahwa nilai wajar Mini Bus di

pasaran turun menjadi Rp. 100.000.000, sedangkan nilai tercatat

73

aset tetap adalah Rp. 123.750.000, maka entitas mengakui

penurunan nilai aset sebagai berikut:

31 Jul 2010 Impairment loss 23,750,000

Vehicle 23,750,000*

*( Rp. 215,000,000 – Rp. 50,000,000 – Rp. 41,250,000 – Rp. 100,000,000 ) =

Rp. 23,750,000

Untuk aset vehicle yang sering melakukan penggantian komponen,

seperti turun mesin pada kendaraan setiap 6 bulan atau 5000 km jarak

tempuh kendaraan (overhaul) yang dapat menyebabkan penambahan masa

manfaat dan perubahan nilai wajar pada aset tetap. Apabila penggantian

komponen pada aset tetap tersebut bernilai material dan signifikan, maka

entitas dapat menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan komponen aset

(Component Accounting) dimana entitas akan mengakui dan menyusutkan

aset tetap secara terpisah pada masing-masing komponennya berdasarkan

biaya perolehan dan masa manfaatnya.

Ilustrasi : Tanggal 31 desember 2009, Mobil Toyota A dengan harga

perolehan Rp. 100.000.000 (4 tahun) mengalami turun mesin

dengan biaya penggantian sebesar Rp. 1.000.000 (6 bulan) dan

penggantian spare part sebesar Rp. 4.000.000 (1 tahun).

31 Des 2009 Toyota A – Spare Part 4,000,000

Toyota A – Overhaul 1,000,000

Cash 5,000,000

74

d. Penyusutan

Proses penggantian komponen pada kendaraan berupa turun mesin

(overhaul) dapat mempengaruhi masa manfaat dari aset tetap yang juga akan

mempengaruhi pengukuran nilai penyusutan aset tetap yang berbeda antar

komponen aset tetap tersebut. Apabila entitas menyusutkan aset tetap secara

terpisah pada suatu komponen dari aset tetap, maka entitas juga harus

menyusutkan secara terpisah komponen lainnya dari aset tetap yang tersisa.

Bila entitas tidak dapat menilai bagian dari aset tetap yang tersisa secara

individual dengan nilai yang signifikan, maka entitas dapat menyusutkan

bagian aset tetap tersisa tersebut terhadap total biaya perolehan aset tetap

tersebut.

e. Penghentian Pengakuan

Bina Nusantara University melakukan pelepasan aset vehicle dengan

menjualnya melalui dealer tanpa menentukan nilai residu aset tetap pada

saat pelepasan, dianggap kurang relevan. Umumnya penjualan kendaraan

melalui dealer akan menghasilkan nilai jual aset tetap yang lebih rendah

setelah dikurangi keuntungan penjualan yang diperoleh pihak dealer atas

aset tetap tersebut, maka nilai ini kurang andal sebagai nilai yang dapat

diperoleh kembali oleh entitas pada saat pelepasannya. Entitas dapat

menetapkan nilai residu atas aset tetap melalui pengalaman entitas dalam

memperlakukan aset kendaraan yang serupa, atau menggunakan bukti pasar

sebagai acuan dalam menentukan nilai residu pada awal pengakuan aset

tetap.

75

Bila entitas telah menetapkan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset

tetap pada saat pelepasan melalui penjualan, maka entitas dapat menghitung

laba / rugi yang diperoleh dari selisih jumlah neto hasil pelepasan (hasil

penjualan dikurangi biaya-biaya terkait penjualan) dengan nilai tercatat aset

tetap pada saat pelepasan (nilai residu) aset tetap. Laba / rugi yang timbul

dari pelepasan aset tetap harus diakui dalam laporan laba rugi entitas pada

saat penghentian pengakuan aset tetap, dan laba tidak boleh diakui sebagai

pendapatan oleh entitas.

4. Furniture & Fixture

Furniture and fixture merupakan kelompok aset tetap peralatan yang

dimiliki entitas selain komputer, karena komputer digolongkan ke dalam

kelompok aset tetap yang berbeda. Untuk proses pengelolaan kelompok aset

furniture and fixture oleh Building Management (BM) sebagai pihak yang

berwenang dalam penambahan, perubahan maupun perbaikan aset furniture

and fixture. Kelompok aset furniture and fixture merupakan kelompok aset

tetap dengan biaya perolehan diatas Rp. 500.000 (≥ Rp. 500.000), sedangkan

aset dengan biaya perolehan dibawah batas tersebut dicatat sebagai beban

perlengkapan. Masa manfaat aset furniture and fixture selama 4 tahun.

Seperti halnya aset leasehold, entitas juga menganggarkan biaya perbaikan

aset furniture and fixture pada setiap periode akhir tahun.

Biaya perolehan aset furniture and fixture juga diperoleh dari penawaran

beberapa vendor yang diputuskan oleh Procurement atau bagian pembelian.

Untuk perbaikan aset furniture and fixture menggunakan jasa tenaga luar,

76

dimana pencatatan biaya berdasarkan pada invoice jasa perbaikan yang

diberikan kepada entitas.

Entitas melakukan pelepasan aset furniture and fixture dengan penjualan

melalui pelelangan. Nilai penjualan atas aset tetap berasal dari penawaran

lelang dengan harga tertinggi. Entitas mengakui nilai penjualan tersebut

sebagai pendapatan atas penjualan furniture and fixture (Gain on sale -

Furniture and fixture).

a. Pengakuan

Untuk kelompok aset furniture and fixture dapat dikategorikan dalam dua

kelompok, yaitu furniture merupakan kelompok peralatan yang

pemanfaatannya bersifat tetap sebagai pendukung operasional entitas, seperti

perabotan dan peralatan kantor, meja, kursi, lemari, dan peralatan lainnya

sebagai sarana kerja di lingkungan kerja entitas. Untuk kelompok aset tetap

ini, entitas dapat melakukan penyusutan secara garis lurus karena

pemanfaatan aset yang konstan selama masa manfaat. Entitas cenderung

lebih memilih melakukan perbaikan pada aset furniture ketimbang

menjualnya.

Sedangkan fixture merupakan kelompok aset tetap peralatan yang bersifat

tentatif, karena pemanfaatannya yang bersifat khusus pada aktivitas tertentu

dan cenderung dianggap sebagai prasarana dalam aktivitas operasional

entitas, seperti mesin fotocopy, mesin pengirim fax, scaner, dan peralatan

mesin lainnya dimana penggunaannya menjadi lebih tinggi ketika kebutuhan

akan pemanfaatannya meningkat untuk kondisi tertentu. Misalnya mesin

fotocopy pemanfaatannya meningkat saat masa Ujian Tengah Semester

77

(UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS). Oleh karena itu, entitas perlu

mengkaji ulang metode penyusutan terhadap aset tetap yang mengalami

perubahan masa manfaat secara signifikan karena pemanfaatan aset tetap

yang meningkat pada periode tertentu.

b. Pengukuran saat Pengakuan

Kelompok aset furniture and fixture umumnya diperoleh pada kondisi

yang diinginkan dan sesuai dengan maksud manajemen entitas, seperti

peralatan kantor (meja, kursi, perabotan lainnya) yang dipesan sesuai dengan

kriteria dan kondisi yang diinginkan oleh entitas. Maka biaya perolehan aset

tetap sudah termasuk biaya perubahan dan biaya yang dapat diatribusikan

langsung pada aset tersebut. Selain itu, biaya perolehan aset tetap mungkin

terdiri dari potongan harga yang diberikan oleh penjual untuk menarik minat

entitas dan estimasi biaya perbaikan aset tetap selama masa manfaatnya yang

telah dianggarkan oleh entitas.

c. Pengukuran setelah Pengakuan

Sama halnya dengan aset vehicle, entitas menentukan nilai wajar aset

furniture and fixture berdasarkan pada bukti pasar yang ditentukan oleh para

penilai. Seperti telah dibahas pada bagian pengakuan bahwa untuk kelompok

aset fixture dengan pola pemanfaatan yang bersifat tentatif akan

mempengaruhi perubahan masa manfaat serta metode penyusutan. Maka

entitas perlu melakukan pengkajian ulang untuk menentukan pengaruh

pemanfaatan aset setelah peningkatan ataupun penurunan penggunaan

terhadap masa manfaat yang dapat diperoleh oleh entitas, dan menentukan

78

metode penyusutan yang dapat menggambarkan perubahan pola konsumsi

ekonomis manfaat aset tetap selama masa manfaatnya.

d. Penyusutan

Metode penyusutan harus dapat mengambarkan pola konsumsi manfaat

ekonomis yang diperoleh entitas atas aset tetap selama masa manfaatnya.

Oleh karena itu, entitas dapat melakukan pengkajian ulang atas metode

penyusutan terhadap aset fixture dengan pola pemanfaatan yang bersifat

tentatif. Sehingga metode penyusutan garis lurus (Straight line method)

kurang tepat untuk mengambarkan pola konsumsi manfaat aset fixture.

Ilustrasi : Tanggal 1 januari 2009, BINUS membeli mesin fotocopy seharga

Rp. 3.000.000 untuk masa manfaat selama 4 tahun. Metode

penyusutan garis lurus (Straight line method).

31 Jun 2009 Depreciation expence – Fixture 375,000

Accumulated depreciation – Fixture 375,000*

* ( Rp. 3,000,000 ÷ 4 tahun ÷ 2 ) = Rp. 375,000

Setiap dikaji ulang ternyata selama bulan oktober 2009, penggunaan

mesin fotocopy meningkat menjadi 35 %, dan berubah pada periode

selanjutnya. Sehingga entitas memutuskan menerapkan metode

jumlah unit (sum of the unit method) yang lebih tepat dalam

mengambarkan pemanfaatan mesin fotocopy tersebut.

31 Dec 2009 Depreciation expence – Fixture 918,750

Accumulated depreciation – Fixture 918,750*

* ( (Rp. 3,000,000 – Rp. 375,000) * 35% ) = Rp. 918,750

79

e. Penghentian Pengakuan

Karena hasil penjualan aset furniture and fixture berdasarkan dari

penawaran lelang dengan harga tertinggi, maka entitas memperoleh laba /

rugi atas hasil pelepasan aset tetap tersebut. Laba / rugi yang timbul dari

pelepasan aset tetap dapat diakui dalam laporan laba / rugi entitas pada saat

aset dihentikan pengakuannya. Selain itu, karena nilai jual aset tetap melalui

pelelangan tidak dapat mencerminkan nilai wajar yang dapat diperoleh

entitas dari pelepasan aset tetap. Sehingga entitas harus menentukan nilai

residu atas aset tetap pada awal pengakuan sebagai nilai taksiran yang dapat

diperoleh kembali pada akhir masa manfaatnya.

5. Computer

Komputer merupakan kelompok aset yang terpisah dari aset peralatan

entitas lainnya, karena memiliki jumlah yang cukup besar dalam entitas.

Pengelolaan aset komputer berbeda dengan furniture and fixture yang

dikelola oleh Building Management, aset komputer dikelola oleh Direktorat

Information Technology (IT pusat) Bina Nusantara University yang

berwenang dalam menentukan pembelian, perbaikan dan pemeliharaan

selama masa manfaat aset komputer. Kelompok aset komputer juga termasuk

notebook, netbook dan harddisc yang dimiliki oleh entitas. Masa manfaat

aset komputer selama 2 tahun.

Sama halnya dengan kelompok aset leasehold dan furniture and fixture,

Biaya perolehan aset komputer merupakan hasil penawaran beberapa Vendor

ataupun Supplier yang akan ditentukan oleh Procurement. Entitas tidak

menganggarkan biaya pemeliharaan / pemeriksaan aset komputer selama

80

masa manfaatnya, karena untuk melakukan pemeriksaan / pemeliharaan aset

komputer dilakukan oleh pihak internal entitas (Direktorat IT sebagai

pengelola).

Pelepasan aset komputer memiliki perlakuan khusus, dimana setelah

masa manfaat dari aset komputer habis, aset ditutup pengakuannya, tetapi

fisik aset diserahkan dan digunakan kepada divisi lainnya pada entitas.

Umumnya aset komputer yang masih layak digunakan akan dipindahkan ke

masing-masing divisi lainnya sebagai aset peralatan sesuai kebutuhan. Selain

itu, fisik komputer dapat dibagi menjadi beberapa komponen akan dirakit

kembali oleh Direktorat IT menjadi suatu aset komputer baru dengan rakitan

komponen lama. Komputer hasil rakitan tersebut dapat digunakan kembali

ataupun dijual oleh entitas melalui pelelangan. Hasil dari penjualan komputer

rakitan diakui sebagai pendapatan atas penjualan komputer (Gain On sale –

Computer). Sedangkan komputer rakitan yang dapat dipergunakan kembali

oleh entitas dicatat dengan nomor aset baru yang berbeda dari aset komputer

sebelumnya, tetapi biaya perolehan tidak dapat ditentukan atas kumpulan

komponen aset komputer rakitan tersebut. Sementara, untuk komponen sisa

yang tidak digunakan untuk komputer rakitan dapat dijual secara terpisah

oleh entitas. Pengakuan atas penjualan komponen sisa ini sama dengan

pengakuan atas penjualan komputer rakitan.

Selain melalui lelang, aset komputer khususnya notebook dan harddisc

dapat dijual kepada karyawan entitas, seperti penjualan notebook kepada

karyawan yang akan atau telah mengundurkan diri (resign) dari entitas.

Entitas dapat menjual aset tersebut karena penggunaan aset yang bersifat

81

personal selama masa penggunaan (notebook yang dicatat sebagai aset

personal kepada karyawan selama masa bekerja di entitas) dengan nilai

penjualan berdasarkan nilai tercatat pada saat pelepasan aset tersebut.

a. Pengakuan

Pangsa pasar komputer cenderung berubah secara signifikan, sehingga

memungkinkan perubahan nilai wajar atas aset komputer berubah secara

signifikan selama masa manfaat. Penggantian komponen saat pemeriksaan

dan pemeliharaan aset komputer akan mempengaruhi penambahan masa

manfaat aset tetap. Oleh karena itu, entitas lebih baik memperlakukan aset

komputer berdasarkan pada masing-masing komponen sesuai dengan biaya

perolehan dan masa manfaatnya, hanya jika dapat diukur secara andal,

material dan signifikan sesuai dengan perlakuan akuntansi pada komponen

aset tetap (Component Accounting). Apabila ada komponen aset yang bersifat

khusus, dimana komponen tersebut hanya bisa digunakan pada aset tertentu,

maka komponen tersebut dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Misalnya

motherboard A hanya bisa digunakan untuk komputer A.

b. Pengukuran saat Pengakuan

Seperti pada kasus aset tetap sebelumnya, biaya perolehan aset komputer

merupakan biaya perolehan setelah dikurangi oleh potongan harga dan biaya

tambahan yang dikeluarkan oleh entitas untuk membawa aset pada kondisi

yang diinginkan dan maksud oleh entitas, seperti biaya pengiriman aset

komputer ke lokasi penggunaannya.

82

c. Pengukuran setelah Pengakuan

Nilai wajar atas aset komputer dapat diperoleh melalui website, media

masa, atau vendor resmi komputer yang memberikan informasi mengenai

nilai pasar komputer. Perubahan nilai wajar pada aset komputer umumnya

bersifat signifikan karena dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar asing atas

mata uang rupiah pada periode tertentu.

Perubahan nilai wajar dan masa manfaat pada komponen aset komputer

yang diperoleh dari revaluasi dapat diakui apabila nilai wajar tersebut dapat

diukur dengan andal, meterial, dan signifikan dari nilai tercatat sebelumnya.

Apabila perubahan masa manfaat dari penggantian komponen aset tetap

dapat diukur dengan andal, maka proses penyusutan atas aset komputer dapat

diukur secara terpisah pada masing-masing komponen dengan metode

penyusutan yang dapat mengambarkan pola pemanfaatan komponen aset

tersebut.

d. Penyusutan

Bila entitas melakukan penggantian komponen pada aset komputer

dengan nilai yang cukup signifikan untuk mempengaruhi perubahan nilai

tercatat aset dan perubahan masa manfaat, maka entitas harus melakukan

penyusutan pada komponen tersebut secara terpisah dengan komponen

lainnya pada aset tetap.

Ilustrasi : Tanggal 1 januari 2010, BINUS membeli komputer A seharga

Rp. 5.000.000 dengan masa manfaat selama 4 tahun. Pada akhir

tahun 2010, entitas melakukan penggantian harddisc pada

83

komputer A seharga Rp. 700.000 dengan masa manfaat selama 2

tahun.

1 Jan 2010 Computer – A 5,000,000

Cash 5,000,000

31 Jun 2010 Depreciation Expense – Computer A 625,000

Accumulated Depreciaton – Computer A 625,000*

*( Rp. 5,000,000 ÷ 4 tahun ÷ 2 ) = Rp. 625,000

31 Dec 2010 Computer A – Harddisc 700,000

Cash 700,000

31 Dec 2011 Depreciation Expense – Computer A-Harddisc 350,000

Accumulated Depreciaton – Computer A-Harddisc 350,000*

*( Rp. 700,000 ÷ 2 tahun ) = Rp. 350,000

e. Penghentian Pengakuan

Komputer rakitan yang digunakan kembali oleh entitas membuktikan

bahwa komponen pada komputer memiliki masa manfaat yang lebih lama

dari komponen lainnya. Maka entitas harus melakukan revaluasi pada

komponen aset tetap berdasarkan nilai wajar dan masa manfaatnya,

sedangkan pengakuan komponen yang tidak digunakan atau masa

manfaatnya habis dihentikan pengakuannya. Biaya perolehan yang diakui

atas komputer rakitan merupakan nilai tercatat ataupun nilai wajar dari

kumpulan komponen dari aset komputer yang berbeda.

Sedangkan untuk penjualan aset komputer rakitan, nilai aset yang dapat

diperoleh kembali ditentukan dari nilai tercatat (nilai wajar) masing-masing

komponen saat aset dilepaskan. Nilai penjualan melalui lelang cenderung

84

menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai wajarnya, karena adanya laba /

rugi yang diperoleh dari penawaran harga tertinggi pelelangan. Maka entitas

harus mengakui laba / rugi dari hasil penjualan pada laporan laba rugi saat

penghentian pengakuan aset tetap dengan menetapkan nilai residu atas

komputer rakitan yang akan dijual tersebut.

6. Book

Bina Nusantara University merupakan entitas swasta penyedia jasa

edukasi, dimana buku-buku tidak hanya dianggap sebagai pendukung

operasional pada entitas umumnya, tetapi juga sebagai salah satu kelompok

aset yang memberikan manfaat besar bagi entitas dalam proses pemberian

jasa edukasi kepada para mahasiswa sebagai customer-nya. Aset buku

dikelola oleh Library (perpustakaan) Bina Nusantara University yang

berwenang dalam melakukan pembelian, pemeliharaan, pengawasan fisik

aset, hingga penghentian pengakuannya. Kelompok aset Book merupakan

buku-buku dengan biaya perolehan diatas Rp. 100.000 (≥ Rp. 100.000),

sedangkan buku-buku dibawah batas tersebut diakui sebagai aset Low Value

Asset. Masa manfaat aset buku selama 2 tahun. Entitas menganggarkan biaya

perbaikan aset buku sebagai biaya preservation (potong buku).

Untuk perolehan aset Book, Library membuat daftar kebutuhan buku

yang akan dibeli ke dalam data excel yang akan dikirim kepada beberapa

Vendor atau Supplier untuk memperoleh penawaran dari masing-masing

Vendor. Biaya perolehan aset buku merupakan harga penawaran yang

diputuskan oleh Library dalam pembelian buku tersebut. Setelah library

melakukan pemesanan, data tersebut diserahkan kepada Procurement (dalam

85

bentuk laporan total pembelian untuk masing-masing judul buku) yang

selanjutnya di proses dalam laporan keuangan oleh divisi Accounting.

Selain melalui Library, pembelian aset buku juga dilakukan oleh dosen

pengajar di Bina Nusantara University. Para dosen dapat menggunakan dana

pribadi (sementara) untuk melakukan pembelian, dimana bukti pembayaran

diserahkan kepada bagian Library yang selanjutnya di proses lebih lanjut

kepada Procurement. Beberapa buku yang diperoleh Library berasal dari

sumbangan para mahasiswa Bina Nusantara University.

Pembelian aset buku oleh Karyawan / Dosen Pengajar:

Book XXX

Account Payables – Employees XXX

a. Pengakuan

Berdasarkan pada standar IAS 16, pengakuan buku sebagai aset tetap oleh

entitas hanya jika aset buku tersebut memberikan manfaat ekonomis yang

mengalir ke entitas (sebagai sarana pendukung edukasi para mahasiswa)

selama masa manfaat, dan biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Sedangkan aset buku yang diperoleh melalui sumbangan para mahasiswa

dapat diakui sebagai sumbangan tidak terikat oleh entitas berdasarkan PSAK

No. 45 (revisi 2010) mengenai Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

b. Pengukuran saat Pengakuan

Potongan harga yang diperoleh entitas atas pembelian buku dalam jumlah

besar harus dikurangi atau diakui pada komponen biaya perolehan aset buku

tersebut. Sedangkan biaya perolehan atas aset buku yang diperoleh dari

86

sumbangan dapat ditentukan berdasarkan nilai wajarnya di pasaran.

Berdasarkan PSAK No. 45 (revisi 2010) mengenai Pelaporan Keuangan

Entitas Nirlaba, maka penjurnalan atas transaksi perolehan aset buku melalui

sumbangan tidak terikat adalah sebagai berikut;

Book XXX

Revenue from donations XXX

c. Pengukuran setelah Pengakuan

Ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan, ilmu baru

memperbaharui ilmu lama, dan ilmu lama menginspirasi penelitian dalam

mengembangkan ilmu baru. Oleh karena itu, buku dapat memberikan

manfaat hingga buku tersebut sudah dianggap usang (terbitan lama) atau

sampai penerbitan edisi terbaru dari buku dengan judul atau pengarang yang

sama. Buku dengan tahun terbitan selama 10 tahun bisa dijadikan estimasi

umur manfaat yang diharapkan dapat diperoleh entitas atas aset buku, karena

umumnya buku dengan tahun terbit selama lebih dari 10 tahun dapat

dikatakan usang atau telah dilakukan revisi atas buku terbitan sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar entitas menetapkan masa manfaat

selama 10 tahun atau entitas memiliki kebijakan yang lebih tepat untuk

mengambarkan masa manfaat atas aset bukunya. Umur manfaat berdasarkan

standar IAS 16 merupakan periode dari aset tetap yang diharapkan dapat

memberikan manfaat kepada entitas. Sedangkan untuk nilai wajar pada buku

cenderung berubah secara tidak material dan tidak signifikan dalam jangka

waktu panjang, sehingga revaluasi atas aset buku tidak fluktuatif.

87

d. Penyusutan

Seperti perhitungan nilai penyusutan pada aset tetap entitas lainnya,

penyusutan aset buku dihitung dengan metode garis lurus (Straight line

method) selama masa manfaat aset buku yang telah ditetapkan. Bila terjadi

perubahan nilai wajar atau masa manfaat atas aset buku pada saat revaluasi,

maka nilai penyusutan atas aset tetap juga mengalami perubahan atas

revaluasi aset buku tersebut.

e. Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan pada aset buku umumnya bukan melalui

pelepasan (dijual atau disewakan), tetapi ketika aset buku tersebut tidak lagi

memberikan manfaat ekonomis yang mengalir kepada entitas. Maka aset

buku tidak memiliki nilai residu ataupun laba / rugi atas pelepasan aset tetap.

7. Low Value Asset

Untuk aset buku dengan biaya perolehan dibawah Rp. 100.000 (< Rp.

100.000) diakui sebagai aset Low Value Asset (LVA) dengan masa manfaat

selama 1 bulan (penghentian pengakuan atas aset Low Value Asset pada akhir

bulan tanggal perolehan aset). Aset Low Value Asset juga dikelola oleh pihak

Library, sama halnya dengan aset Book.

a. Pengakuan

Menurut pendapat penulis, meskipun aset LVA dimiliki sebagai penyedia

jasa edukasi dan memberikan manfaat bagi entitas, tetapi masa manfaat dari

aset LVA tidak lebih dari satu periode. Sehingga aset LVA kurang tepat bila

diakui sebagai aset tetap, karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset

berwujud sebagai aset tetap berdasarkan IAS 16 (PSAK No. 16). Entitas

88

dapat mengakui aset LVA sebagai beban, seperti kebijakan manajemen

entitas yang menetapkan aset tetap lainnya (leasehold dan furniture and

fixture) dengan biaya perolehan dibawah batas tertentu diakui sebagai beban

keuangan.

Permasalahan lainnya adalah ketika aset LVA diakui sebagai aset tetap,

maka aset tidak dapat melakukan perhitungan penyusutan ataupun

melakukan revaluasi nilai wajar atas aset tetap karena masa manfaatnya

hanya satu bulan (tidak lebih dari satu periode).

IV.3 Analisis Pengendalian Internal Entitas Terhadap Penerapan COSO

Setelah melakukan perbandingan antara perlakuan akuntansi aset tetap

pada entitas dengan perubahan perlakuan akuntansi aset tetap pada SAK berbasis

IFRS, maka penulis akan melakukan analisis pengendalian internal pada entitas

terhadap sistem pengendalian internal berdasarkan COSO (The Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) untuk menemukan

kelemahan dan kelebihan dari pengendalian internal entitas. Sehingga penulis

dapat menemukan pengendalian internal yang perlu diperhatikan entitas agar

penerapan perubahan standar akuntansi aset tetap berdasarkan IAS 16 dapat

diterapkan dengan baik oleh entitas dengan didukung pengendalian internal yang

baik.

89

Gambar 4.1 COSO Internal Control Framework

 

  

 

   

   

   

   

    

PELAPORAN 

KEUANGAN

OPERASI‐

OPERASI

 

KETAATAN

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN PENGENDALIAN

PENILAIAN RISIKO

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

UNIT A UNIT B

KEGIATAN 1 KEGIATAN 2

 

PENGAMANAN 

ASET

1. Pemantauan Pengendalian Internal

Untuk pemantauan atas pengendalian internal entitas masing-masing

divisi melakukan evaluasi secara terpisah. Penerapan dari evaluasi tersebut

bergantung pada masing-masing pimpinan divisi untuk melakukan

perbandingan dan menilai bagaimana aktivitas internal berjalan dengan

semestinya dan sesuai dengan maksud entitas. Setelah entitas melakukan

evaluasi, maka selanjutnya melakukan tindak lanjut dengan memberikan

masukan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan ataupun penganggaran

bagi entitas pada periode selanjutnya.

2. Informasi dan komunikasi

Untuk ketersediaan sarana komunikasi dan sistem informasi pada entitas

sudah baik dengan adanya sistem informasi internal yang saling terhubung

sehingga komunikasi dan transfer informasi antar bagian atau divisi pada

entitas dapat tersampaikan secara baik. Setiap pihak dapat terlibat dan

90

mengawasi setiap informasi yang disampaikan melalui internal, mulai dari

pengguna operation, perantara (helpdesk) hingga tehnikal programer

sebagai pengelola sistem informasi internal entitas. Sistem informasi pada

entitas juga dilengkapi dengan password untuk membatasi akses pengguna

yang memiliki kepentingan. Sarana komunikasi pada entitas tidak hanya

melalui sistem informasi internal tapi juga dapat melalui email, telepon,

messenger, dan form hardcopy.

3. Kegiatan Pengendalian

Untuk pembinaan sumber daya manusia pada entitas sudah baik dimana

sering dilakukannya pelaksanaan pelatihan atau seminar bagi staff

operasional ataupun staff pengajar pada entitas untuk mengembangkan

pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai perkembangan ilmu

pengetahuan yang terjadi secara praktiknya. Pembatasan akses pada entitas

sudah cukup baik dengan adanya penerapan sistem pengenal pengguna

(kartu identitas) untuk dapat melakukan akses pada tempat kerja ataupun

pada saat menggunakan sistem informasi internal entitas. Selain itu,

pemisahan tugas yang jelas pada masing-masing pihak pada entitas

menjadikan pengendalian internal yang baik dalam pemberian fungsi dan

peran pada masing-masing pihak internal entitas. Akan tetapi, dari segi

pengawasan entitas terhadap fisik aset tidak terlaksana secara baik, dimana

tidak ada dokumentasi atas penggunaan aset oleh entitas dan pengawasan

fisik aset secara terpisah (masing-masing divisi mengawasi fisik aset yang

digunakan), sehingga entitas tidak dapat melaporkan pola penggunaan aset

91

dan entitas tidak dapat mengawasi terjadinya kecurangan yang mungkin

terjadi atas penggunaan aset tersebut.

4. Penilaian risiko

Entitas tidak pernah melakukan identifikasi risiko ataupun analisis risiko

atas aktivitas entitas dalam proses pengendalian internal. Entitas belum

melakukan penilaian atau membuat indikasi atas risiko yang mungkin terjadi

pada entitas sebagai proses pengendalian internal pada entitas.

5. Lingkungan pengendalian

Entitas menerapkan pembagian peran dan tanggung jawab pada masing-

masing sumber daya manusia secara baik dan jelas serta menggambarkan

hubungan antara masing-masing divisi sesuai dengan kebutuhan kinerja

entitas. Seperti terlihat pada struktur organisasi pada divisi finance dan

accounting entitas dimana masing-masing bagian memiliki peran dan

tanggung jawab yang berbeda dari bagian lainnya, namun tetap memiliki

hubungan yang saling mendukung dan kerja sama untuk memenuhi

penyaluran informasi yang saling terkait untuk menghasilkan laporan

keuangan entitas.

Selain itu, manajemen entitas juga melakukan pengawasan dan perubahan

kebijakan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada

entitas secara praktiknya, sehingga para karyawan dapat memahami serta

menerapkan kebijakan tersebut sebagai suatu kepedulian terhadap perubahan

kinerja entitas yang lebih baik. Ini bisa dilihat dengan adanya kebijakan dari

manajemen untuk ikut menerapkan perubahan standar IFRS dalam pelaporan

akuntansinya, sehingga pihak finance dan accounting mulai melakukan atau

92

mengikuti seminar atau pelatihan untuk memperdalam pengetahuan meraka

atas perubahan standar IFRS tersebut. maka ketika penerapan SAK berbasis

IFRS ini telah diterapkan pihak intenal sudah memiliki pemahaman atas

perubahan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis penerapan pengendalian internal pada entitas

terhadap sistem pengendalian internal berdasarkan COSO, maka dapat

disimpulkan bahwa pengendalian internal entitas pada pengawasan fisik aset

masih kurang karena tidak adanya dokumentasi atas pelaporan penggunaan

ataupun laporan kondisi fisik aset pada masing-masing divisi. Hal ini akan

menyulitkan entitas pada saat penerapan standar IAS 16, dimana perlu adanya

pelaporan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tetap yang dimiliki entitas

selama masa manfaatnya. Selain itu, entitas belum melakukan identifikasi dan

analisis atas risiko yang mungkin terjadi dalam sistem entitas sehingga entitas

dapat melakukan pencegahan dan pengendalian serta dapat melakukan

minimalisasi akibat atas risiko tersebut.

IV.4 Analisis Kesiapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Standar

Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan IFRS

Setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap perlakuan

akuntansi aset tetap pada Bina Nusantara University, menjabarkannya, dan

melakukan analisis terhadap perlakuan standar IAS 16 (IFRS) mengenai aset

tetap berdasarkan teori dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka penulis

dapat memberikan pendapat atau usulan mengenai gambaran persiapan yang

93

dapat dilakukan oleh entitas dalam penerapan standar IFRS khususnya mengenai

aset tetap.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang digunakan entitas adalah aplikasi

SAP (System, Application, and Products in Data Processing) yang memproses

pencatatan dan penjurnalan aset tetap, penyusutan, penghentian pengakuan

hingga penyajian laporan keuangan secara otomatisasi dan tersistem. Sistem SAP

mengolah data transaksi akuntansi dan keuangan entitas dalam proses

perhitungan yang tersistem, penjurnalan dan penyusutan secara otomatisasi

selama masa manfaat hingga menghasilkan laporan keuangan akhir tahun yang

terstruktur. Akan tetapi, peran pengguna sistem SAP (Asset Officer, Warehouse

dan Direktorat IT) juga penting dalam pengolahan data dan mengontrol proses

otomatisasi yang sesuai dengan bukti / dokumen pendukung, sehingga

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku umum. Oleh karena itu, pemahaman para pengguna terhadap perlakuan

akuntansi pada aset tetap yang berdasarkan standar yang berlaku umum

merupakan suatu hal penting untuk mendukung pengolahan data aset tetap pada

SIA entitas.

Setelah melakukan analisis persiapan penerapan standar konvergensi

IFRS pada perlakuan akuntansi aset tetap entitas, maka selanjutnya penulis

melakukan analisis pada SIA entitas dalam kesiapan menerapkan standar IAS 16

agar dapat mendukung persiapan penerapan standar IAS 16 pada perlakuan dan

kebijakan aset tetap oleh entitas. Penulis akan menjabarkan analisis pada SIA

entitas berdasarkan isu-isu utama dalam perlakuan akuntansi aset tetap secara

94

umum terhadap kasus-kasus pada entitas yang dapat dikembangkan dari standar

konvergensi IFRS.

Siklus Sistem Informasi Akuntansi pada Bina Nusantara University

Dalam proses perolehan aset tetap, sistem SAP sebagai SIA utama entitas

didukung oleh sistem informasi internal entitas yang berperan sekitar 70% dalam

siklus perolehan aset tetap. Akan tetapi, SAP berperan penuh (100%) dalam

proses pengakuan aset tetap hingga penghentian pengakuannya berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sebelum melakukan proses perolehan aset

tetap, pihak manajemen entitas telah melakukan penganggaran (Budgeting) atas

pengeluaran terhadap perolehan aset tetap selama periode tertentu. Selanjutnya

penulis membahas siklus perolehan aset tetap pada sistem internal entitas hingga

proses perlakuan aset tetap dalam aplikasi sistem SAP yang diterapkan oleh

entitas. Untuk aset gedung yang dimiliki atas nama Yayasan, maka entitas tidak

melakukan pencatatan aset gedung pada SIA entitas.

1. Leasehold

Siklus SIA yang diterapkan entitas untuk transaksi perolehan aset

Leasehold yaitu dengan permintaan (request) dari pihak end user / pengelola

aset tetap dengan keputusan Building Management dan rektor / pengurus

yayasan untuk melakukan renovasi pada gedung. Permintaan tersebut akan

dikirim ke Procurement untuk selanjutnya dilakukan negosiasi dengan pihak

kontraktor dalam penentuan biaya perolehan, waktu pelaksanaan serta

ketentuan-ketentuan lainnya yang disepakati bersama. Setelah kedua belah

pihak telah sepakat dan membuat kontrak, maka nomor kontrak tersebut

menjadi nomor aset leasehold di dalam SAP sebagai asset master oleh Asset

95

Officer. Selain membuat asset master pada SAP, Asset Officer juga

mengklasifikasikan transaksi-transaksi renovasi pada gedung ke dalam

kelompok aset Leasehold atau diakui sebagai beban keuangan berdasarkan

kebijakan internal manajemen entitas. Asset master yang telah

diklasifikasikan kemudian dikirim ke Warehouse sebagai petunjuk entry

jurnal dan pengakuan aset ke dalam sistem SAP setelah penerimaan barang.

Jurnal-jurnal pada SAP sudah tersistem (ditentukan oleh Asset Officer)

sehingga Warehouse memasukkan data transaksi secara otomatisasi dan

terstruktur. Setelah proses penjurnalan, SAP akan melakukan perhitungan

penyusutan hingga penghentian pengakuan atas aset tetap selama masa

manfaat secara sistematis berdasarkan asset master yang sudah tersimpan

dalam SAP.

96

Sumber : Hasil interview dengan Direktorat IT Bina Nusantara University

2. Vehicle dan Furniture & Fixture

Siklus perolehan aset Vehicle dan Furniture & fixture pada SIA entitas

dimulai ketika pihak end user (pengguna aset / Building Management)

mengajukan permintaan dengan mengisi form permintaan aset Vehicle dan

Furniture & fixture pada sistem internal yang akan dikirim ke Procurement.

97

Procurement menghubungi beberapa dealer atau vendor untuk melakukan

penawaran harga hingga mencapai persetujuan pembelian diantara kedua

belah pihak dengan membuat Purchase Order (PO) sebagai konfirmasi

kepada end user dan Asset Officer mengenai pemesanan yang telah

dilakukan melalui sistem internal. Asset Officer membuat asset master pada

SAP berdasarkan bukti PO dari Procurement, mengklasifikasikannya ke

dalam kelompok aset tetap untuk kemudian diserahkan kepada Warehouse.

Setelah barang diterima, Warehouse melakukan entry jurnal atas transaksi

barang yang diterima ke SAP, kemudian memberikan laporan atas

penerimaan barang kepada end user agar dapat mengambil aset yang telah

dipesan sebelumnya. Setelah entry jurnal, SAP akan melakukan proses

penyusutan selama masa manfaat dan penghentian pengakuan aset tetap

(closing asset) secara sistematis hingga menghasilkan laporan keuangan

sebagai laporan penggunaan aset tetap bagi end user.

98

Sumber : Hasil interview dengan Direktorat IT Bina Nusantara University

3. Computer

Siklus perolehan aset Computer pada SIA entitas sama dengan aset

Vehicle dan Furniture & fixture. Akan tetapi, pihak end user untuk aset

Computer adalah Direktorat IT (Information Technology) sebagai pengelola

aset Computer selama masa manfaatnya.

99

Sumber : Hasil interview dengan Direktorat IT Bina Nusantara University

4. Book dan Low Value Asset (LVA)

Siklus perolehan aset Book dan Low Value Asset (LVA) pada SIA entitas

sebagian besar dilakukan oleh sistem internal yang dimiliki Library sebagai

pihak pengelola aset Book dan LVA. Sistem internal tersebut digunakan

untuk melakukan permintaan buku, penawaran dengan supplier / vendor

100

hingga pemesanan buku yang kemudian dilaporkan kepada Procurement dan

Asset Officer untuk selanjutnya diproses sebagai data aset tetap pada sistem

SAP. Selain melalui Library, pembelian aset Book dan LVA juga melalui

dosen / karyawan dengan menyerahkan bukti pembayaran kepada Library

untuk selanjutnya diserahkan kepada Procurement. Procurement akan

mengirim data pembelian buku tersebut kepada Asset Officer untuk

memasukan data tersebut (sesuai dengan data yang diberikan oleh Library)

sebagai asset master, kemudian melakukan klasifikasi kelompok aset buku

pada Book dan LVA untuk selanjutnya dikirim kepada Warehouse.

Warehouse melakukan entry jurnal ke SAP atas pembelian buku, dan SAP

akan mengolah data asset master dan jurnal dalam proses penyusutan dan

penghentian pengakuan aset Book dan LVA, sehingga menghasilkan laporan

keuangan bagi entitas.

101

Sumber : Hasil interview dengan Direktorat IT Bina Nusantara University

Peran dan Tanggung jawab pada Siklus Sistem Informasi Akuntansi

1. Direktorat IT dan Library

a. Merupakan end user untuk masing-masing aset tetap yang dikelola;

b. Memiliki sistem informasi internal yang dikelola masing-masing

untuk mendukung proses pengelolaan aset tetap; dan

102

c. Sebagai pihak yang melakukan permintaan aset tetap melalui sistem

internal yang dikembangkan masing-masing, selain Building

Management yang melakukan permintaan aset secara manual.

2. Request

a. Mengisi form permintaan aset yang telah tersedia pada sistem internal

entitas;

b. Menerima konfirmasi dari Procurement mengenai laporan pemesanan

aset yang diminta dengan bukti nomor Purchase Order (PO); dan

c. Mendapat laporan penerimaan barang dari Warehouse atas aset yang

dipesan untuk selanjutnya diambil oleh pihak end user yang

melakukan permintaan aset tersebut.

3. Procurement

a. Menerima form permintaan aset dari end user untuk melakukan

negosiasi kepada pihak vendor / penjual yang akan memberikan

penawaran harga atas permintaan aset;

b. Membuat keputusan atas penawaran harga dari penjual dan membuat

pemesanan aset;

c. Membuat Purchase Order (PO) dan mengkonfirmasikan pemesanan

aset kepada end user; dan

d. Melaporkan transaksi pemesanan aset kepada Asset Officer.

4. Asset Officer

a. Menerima laporan pemesanan aset dari Procurement dan membuat

asset master pada SAP;

103

b. Melakukan klasifikasi atas transaksi aset yang diterima ke dalam

kelompok aset tetap atau diakui sebagai beban keuangan; dan

c. Mengirim data klasifikasi kelompok aset tetap kepada Warehouse.

5. Warehouse

a. Menerima aset dari vendor / penjual dan melakukan entry jurnal ke

dalam SAP atas transaksi aset yang diterima berdasarkan klasifikasi

aset tetap dari Asset Officer;

b. Melakukan konfirmasi kepada end user atas penerimaan aset yang

telah diminta; dan

c. Melakukan jurnal balik ataupun melakukan pembenaran atas

kesalahan entry jurnal yang telah dibuat di dalam SAP.

6. Sistem Aplikasi SAP

a. Menerima data asset master oleh Asset Officer dan jurnal transaksi

aset tetap oleh Warehouse yang selanjutnya melakukan perhitungan

penyusutan selama masa manfaat hingga penghentian pengakuan aset

tetap, dan melaporkannya setiap periode akhir buku entitas;

b. Saat masa manfaat aset tetap berakhir, sistem SAP menghentikan

proses penyusutan dan menutup pengakuan atas aset tetap, dan

membuat laporan keuangan pada akhir tahun buku entitas; dan

c. Asset master atas aset tetap yang telah dihentikan pengakuannya

tersimpan dalam sistem SAP sebagai data historis.

104

IV.3.1 Pengakuan

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) entitas mengakui suatu transaksi

keuangan sebagai aset tetap, ketika Asset Officer menerima konfirmasi data

pemesanan dari Procurement dan mengklasifikasikan transaksi pemesanan

aset tersebut ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan kebijakan internal

yang ditetapkan manajemen entitas. Setelah melakukan klasifikasi aset tetap,

Asset Officer akan membuat (create) asset master ke dalam SAP.

Dalam pembuatan asset master, Asset Officer memasukkan data detail

transaksi pemesanan, seperti nomor kelompok aset tetap, kode entitas, nomor

aset, nomor Purchase Order (PO), kuantitas, cost center, nomor vendor,

tanggal perolehan, tanggal kapitalisasi aset dan lainnya ke dalam sistem SAP.

Untuk aset Computer memiliki serial number yang digunakan sebagai

identitas pengguna personal (karyawan entitas) dan Insurance sebagai nomor

garansi atas aset Computer. Sedangkan untuk aset buku perlakuannya

berbeda dengan aset lainnya, dimana Library yang melakukan entry data

dengan Nomor Induk Buku (NIB) sebagai nomor aset, sementara divisi

Finance hanya melakukan pemeriksaan pada setiap akhir bulan. Untuk aset

Leasehold, nomor kontrak merupakan nomor aset pada SAP. Asset Officer

memasukkan data detail atau keterangan lainnya mengenai aset yang perlu

disimpan ke dalam document header text. Ketika aset telah dikelompokkan

ke dalam kelompok aset tetapnya, maka secara otomatisasi SAP akan

mengolah data jurnal transaksi aset tetap dengan asset master sebagai

informasi dalam proses sistem perlakuan akuntansi aset tetap selanjutnya.

105

1. Saat create asset master, sistem SAP entitas belum menyediakan sistem

atau fungsi untuk mengakui komponen aset tetap akibat dari penggantian

komponen aset tetap selama masa manfaatnya. Seperti telah dibahas pada

perlakuan aset tetap berdasarkan standar IFRS, bahwa penggantian

komponen pada aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan

terhadap biaya perolehan keseluruhan aset tetap dapat mempengaruhi

perubahan masa manfaat entitas, sehingga pengakuan pada komponen

aset tetap sebaiknya diakui secara terpisah dari komponen lainnya. Sistem

SAP entitas juga belum dapat mengakui biaya perolehan atas komponen

penggantian aset tetap secara terpisah dengan komponen lainnya pada

aset tetap yang sama. Pada saat entitas melakukan penggantian komponen

pada aset tetap, maka komponen baru tersebut dikapitalisasikan sebagai

komponen aset tetap dan diakui ke dalam jurnal pengakuan komponen

aset tetap secara terpisah dari komponen aset lainnya sebesar biaya

perolehannya. Maka ketika dilakukan penyusutan, komponen aset tetap

tersebut disusutkan secara terpisah berdasarkan masa manfaatnya.

2. Saat create asset master, sebaiknya sistem SAP entitas menyediakan

fungsi sebagai master data mengenai komponen biaya perolehan aset

tetap. Pada kasus Bina Nusantara University, komponen biaya perolehan

aset tetap yang perlu ditambahkan ke dalam sistem SAP, seperti potongan

harga (discount), pajak pembelian, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh aset tetap sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan

maksud oleh entitas, serta estimasi biaya pembongkaran / perbaikan yang

telah dianggarkan oleh entitas. Komponen biaya perolehan aset tetap

106

dalam sistem SAP mempermudah user atau pengguna SAP dalam

melakukan perhitungan biaya perolehan aset tetap berdasarkan standar

konvergensi IFRS dan mempermudah dalam melakukan pemeriksaan atas

kesalahan perhitungan pada sistem SAP. Sehingga biaya perolehan aset

tetap yang ditetapkan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan entitas

untuk memperoleh aset tetap sesuai dengan kondisi dan maksud entitas.

3. Perlakuan akuntansi aset tetap entitas belum pernah menetapkan nilai

residu atas aset tetap pada saat pelepasannya, maka sistem SAP entitas

sebaiknya menyediakan fungsi sebagai penyedia informasi mengenai

nilai residu yang telah ditetapkan oleh entitas saat pengakuan awal aset

tetap. Nilai residu tersebut akan mempengaruhi perhitungan penyusutan

aset selama masa manfaat, dan pengakuan nilai yang dapat diperoleh atas

pelepasan aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

IV.3.2 Pengukuran Saat Pengakuan

Sistem Informasi Akuntansi SAP pada entitas dalam proses entry jurnal

atas pengakuan aset tetap dilakukan oleh Warehouse setelah penerimaan aset

tetap dari vendor / penjual dan memperoleh data klasifikasi aset tetap dari

Asset Officer. Warehouse melakukan pengakuan aset tetap dengan entry

jurnal yang telah tersedia secara sistematis di dalam sistem SAP, sehingga

Warehouse hanya perlu memilih jurnal yang akan digunakan dan mencatat

biaya perolehan aset tetap atas penjurnalan tersebut. Untuk aset tetap yang

diterima, Warehouse menjurnal dan mengakui aset tetap berdasarkan

informasi klasifikasi aset tetap dari Asset Officer. Sedangkan untuk aset yang

tidak diklasfikasikan sebagai aset tetap, maka Warehouse menjurnalnya

107

sebagai beban keuangan. Biaya perolehan yang diakui oleh Warehouse

dalam penjurnalan aset tetap merupakan hasil neto harga perolehan aset tetap

setelah dikurangi dengan biaya-biaya pembelian aset tetap. Sedangkan untuk

biaya perbaikan / pembongkaran aset tetap dianggarkan terpisah dari biaya

perolehan aset tetap oleh entitas.

1. Seperti pada pembahasan pengakuan aset tetap, bahwa biaya perolehan

yang diakui atas aset tetap pada penjurnalan merupakan hasil perhitungan

komponen biaya perolehan aset tetap. Oleh karena itu, sistem SAP entitas

harus dapat menunjukkan informasi mengenai komponen biaya yang

mempengaruhi besarnya (perhitungan nilai bersih) biaya perolehan aset

tetap. Selain penambahan fungsi untuk memberikan informasi komponen

biaya perolehan aset tetap, sistem SAP entitas juga perlu membuat sistem

perhitungan biaya perolehan aset tetap berdasarkan komponen biaya

perolehan aset tetap. Perhitungan komponen biaya perolehan aset tetap

secara sistematis akan mempermudah dan mencegah terjadi kesalahan

perhitungan atas pengakuan biaya perolehan aset tetap. Seperti pada

kasus perolehan aset leasehold dimana terjadi perubahan komponen biaya

perolehan selama masa konstruksi (seperti pemborosan biaya). Namun,

sistem SAP dengan perhitungan biaya perolehan berdasarkan komponen

biaya perolehan aset tetap akan lebih mudah dalam menemukan dan

memperbaiki kesalahan perhitungan pada sistem SAP.

2. Pada pembahasan pengakuan aset tetap, bahwa perlakuan pengukuran

komponen aset tetap sebagai bagian yang terpisah dari komponen lainnya

karena penggantian komponen dengan biaya perolehan dan masa manfaat

108

berbeda secara signifikan dengan komponen lainnya. Maka entitas harus

menambahkan account baru pada penjurnalan sistem SAP untuk

mengakui komponen aset tetap secara terpisah berdasarkan biaya

perolehan dan masa manfaatnya. Apabila biaya perolehan penggantian

komponen aset tetap berdasarkan pada komponen biaya perolehannya,

maka perhitungan biaya perolehan komponen aset tetap sama dengan

perhitungan biaya perolehan aset tetap tanpa pengakuan komponennya

secara terpisah.

3. Untuk aset tetap yang berasal dari sumbangan dan diakui sebagai

sumbangan tidak terikat oleh entitas, maka sistem SAP dapat menambah

account baru untuk transaksi perolehan aset tetap dari sumbangan, seperti

Revenue from donations. Penambahan account atas pengakuan aset tetap

sebagai sumbangan tidak terikat ini juga akan mempengaruhi format

penyusunan laporan keuangan entitas pada sistem SAP, khususnya pada

laporan aktivitas entitas.

4. Untuk nilai residu atas aset tetap yang ditetapkan oleh entitas saat

pengakuan awal, maka sistem SAP entitas harus memiliki fungsi sebagai

arsip nilai residu dari aset tetap yang diakui, dan memasukkan unsur nilai

residu tersebut ke dalam formula perhitungan nilai penyusutan aset tetap

selama masa manfaat hingga penghentian pengakuannya. Maka saat

pelepasan aset tetap, sistem SAP entitas juga dapat menghasilkan

perhitungan laba / rugi pelepasan aset tetap yang dihitung dari hasil

selisih antara nilai residu aset tetap sebagai estimasi nilai yang

109

diharapkan dapat diperoleh kembali atas pelepasan aset tetap dengan nilai

pelepasan aset tetap.

IV.3.3 Pengukuran Setelah Pengakuan

Masa manfaat aset tetap pada sistem SAP entitas telah tersistematisasi

sesuai dengan kebijakan internal entitas untuk masing-masing kelompok aset

tetap, sehingga sistem dapat melakukan proses penyusutan secara otomatisasi.

Penjurnalan atas transaksi aset tetap yang telah dimasukkan ke dalam sistem

SAP untuk selanjutnya dihitung nilai penyusutan atas aset tetap setiap

periode berdasarkan metode garis lurus (Straight line method), dan secara

langsung akan mengurangi nilai aset tetap secara sistematis sebagai

akumulasi penyusutan atau penggunaan masa manfaat aset tetap. Untuk

metode pengukuran aset tetap setelah pengakuan, entitas menggunakan

model biaya. Entitas tidak pernah menggunakan model revaluasi atas aset

tetap yang dimiliki atau menentukan nilai wajar aset tetap berdasarkan bukti

pasar atau melalui penilaian tenaga ahli.

1. Dalam pengukuran aset tetap setelah pengakuan dengan model revaluasi,

sistem SAP entitas harus dapat menyediakan fungsi untuk menerapkan

perubahan nilai wajar atas aset tetap selama masa manfaatnya. Nilai

wajar yang diperoleh entitas atas revaluasi aset tetap akan mempengaruhi

proses penyusutan hingga penghentian pengakuan aset tetap. Perubahan

nilai wajar untuk beberapa aset tetap memiliki frekuensi revaluasi yang

signifikan, maka sistem harus dapat mengolah perubahan nilai wajar ke

dalam proses penyusutan aset tetap pada periode revaluasi secara

otomatisasi, sehingga nilai penyusutan yang dihasilkan sesuai dengan

110

perubahan nilai wajar dari hasil revaluasi aset tetap dan mengubah

perhitungan nilai penyusutan untuk periode selanjutnya selama masa

manfaatnya.

2. Pengaruh dari model revaluasi adalah perubahan nilai wajar aset tetap

baik berupa peningkatan ataupun penurunan nilai wajar dari nilai tercatat

aset tetap sebelumnya. Oleh karena itu, sistem SAP entitas perlu

menambahkan account revaluation surplus atas peningkatan nilai wajar

aset tetap dan account impairment loss untuk penurunan nilai wajar aset

tetap pada proses penjurnalan SAP. Pengakuan perubahan nilai wajar aset

tetap tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan entitas pada

Laporan Posisi Keuangan (A Statement Of Financial Position) atau

neraca dan Laporan Pendapatan Komprehensif (A Statement Of

Comprehensive Income) atau laporan laba / rugi, sehingga format

penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan secara sistematis oleh

SAP juga perlu disesuaikan dengan penambahan account penjurnalan

atas perubahan nilai wajar aset tetap.

3. Seperti telah dibahas pada proses pengakuan aset tetap pada sistem SAP

entitas, bahwa pengakuan komponen aset tetap akan mempengaruhi

pengukuran setelah pergakuan yang dihitung secara terpisah dari

komponen lainnya. Oleh karena itu, sistem SAP entitas harus dapat

menghitung pengukuran atas aset tetap berdasarkan nilai wajar komponen

aset secara terpisah selama masa manfaatnya. Jika ada, entitas juga dapat

melakukan revaluasi atas masa manfaat yang dapat diperoleh dari

komponen aset tetap secara terpisah dengan komponen lainnya.

111

IV.3.4 Penyusutan

Selama proses pengukuran setelah pengakuan, sistem SAP entitas akan

menyusutkan nilai tercatat aset tetap selama masa manfaatnya. Proses

penyusutan aset tetap pada SIA entitas menggunakan metode garis lurus

(Straight line method) dengan estimasi masa manfaat sesuai kebijakan yang

ditetapkan manajemen pada masing-masing kelompok aset tetap entitas.

Proses perhitungan penyusutan aset tetap secara sistematis hingga masa

manfaatnya berakhir, dan sistem akan mengakui nilai tercatat aset tetap

setelah disusutkan, serta melaporkan penambahan akumulasi penyusutan atas

aset tetap pada setiap periode pelaporan keuangan entitas hingga proses

penghentian pengakuan aset tetap.

1. Sebagai pengaruh dari penerapan model revaluasi dalam pengakuan nilai

wajar aset tetap pada periode revaluasi, maka proses penyusutan pada

sistem SAP entitas akan terpengaruh dengan perubahan nilai wajar aset

tetap yang akan disusutkan pada periode revalusi. Sehingga perhitungan

pada sistem yang berjalan secara otomatisasi perlu disesuaikan agar

perhitungan nilai penyusutan dapat disesuaikan dengan nilai wajar aset

tetap yang berubah pada periode revaluasi.

2. Penerapan model revaluasi tidak hanya mempengaruhi perhitungan nilai

yang disusutkan dari aset tetap pada periode revalusi, tetapi juga

mempengaruhi perubahan masa manfaat dari aset tetap. Entitas dalam

melakukan revaluasi nilai wajar aset tetap memperoleh informasi bahwa

terjadi perubahan masa manfaat atas aset tetap, baik berupa peningkatan

ataupun penurunan masa manfaat yang dapat diperoleh entitas atas aset

112

tetap tersebut. Oleh karena itu, sistem SAP entitas yang menerapkan

perlakuan masa manfaat secara otomatisasi berdasarkan kebijakan

internal manajemen perlu menyesuaikan fungsi masa manfaat yang sudah

tersistematis pada SAP agar dapat melakukan perubahan masa manfaat

atas aset tetap akibat revaluasi yang dilakukan oleh entitas. Perubahan

masa manfaat ini secara langsung akan mempengaruhi proses

perhitungan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap pada periode

revalusi.

3. Seperti pada pembahasan proses pengakuan aset tetap pada sistem SAP

entitas, bahwa pengakuan komponen aset tetap secara terpisah selama

masa manfaatnya juga akan mempengaruhi proses penyusutan atas

komponen aset tetap yang terpisah pula. Sistem SAP entitas harus dapat

menghitung nilai penyusutan atas komponen aset tetap yang telah diakui

secara terpisah dari komponen lainnya selama masa manfaatnya. Apabila

entitas dapat mengukur nilai wajarnya, maka proses penyusutan atas

komponen aset tetap tersebut juga harus dapat disesuaikan dengan nilai

wajar yang diperoleh akibat revaluasi pada komponen aset tetap.

4. Sistem SAP entitas dapat menampilkan hasil penyusutan dari masing-

masing komponen sebagai bagian dari pengakuan keseluruhan aset tetap,

atau bisa digambarkan sebagai berikut:

31 Dec 2010 Vehicle – Toyota A 12,500,000 (100,000,000 ÷ 4 tahun ÷ 2)

Toyota A – Spare part 2,000,000 (4,000,000 ÷ 1 tahun ÷ 2)

Toyota A – Ovehaul 1,000,000 (masa manfaat 6 bulan habis)

113

Atau entitas dapat memilih mengakui masing-masing komponen aset

tetap secara terpisah dan dilaporkan sebagai bagian dari pengakuan

keseluruhan aset tetap. Ketika sistem sudah melakukan perhitungan

penyusutan atas komponen aset tetap, maka hasil perhitungan tersebut

diakui sebagai pengurang pada masing-masing komponen aset tetap.

31Jul 2010 Vehicle – Toyota A 100,000,000 (masa manfaat 4 tahun)

Toyota A – Spare part 4,000,000 (masa manfaat 1 tahun)

Toyota A – Ovehaul 1,000,000 (masa manfaat 6 bulan)

31 Dec 2010 Vehicle – Toyota A 87,500,000 (100,000,000 – 12,500,000)

Toyota A – Spare part 2,000,000 (4,000,000 – 2,000,000)

Toyota A – Ovehaul 0 (Penyusutan habis aset tetap)

5. Untuk beberapa kasus pada perlakuan akuntansi aset tetap entitas, dimana

pemanfaatan entitas atas aset tetap tidak selalu bersifat statis, seperti

beberapa aset tetap yang memberikan manfaat lebih besar pada periode

waktu tertentu selama masa manfaatnya. Maka sistem SAP entitas harus

dapat menambah fungsi untuk metode penyusutan yang sesuai dengan

pola konsumsi ekonomis manfaat atas aset tetap. Misalnya untuk aset

furniture & fixture, mesin fotocopy dengan metode jumlah unit (sum of

the unit method). Sehingga metode perhitungan nilai penyusutan aset

tetap yang digunakan pada sistem SAP entitas dapat sesuai dengan

kebutuhan perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh entitas.

114

IV.3.5 Penurunan Nilai

Seperti dalam pembahasan sebelumnya, bahwa entitas belum pernah

menggunakan model revaluasi atas nilai wajar aset tetap berdasarkan bukti

pasar selama masa manfaatnya. Maka entitas belum pernah menerapkan

perlakuan penurunan nilai atas aset tetap (Impairment of Assets) berdasarkan

standar konvergensi IFRS.

1. Dalam proses penerapan model revaluasi, sistem SAP entitas harus

menambah account impairment loss sebagai pengakuan atas penurunan

nilai wajar aset tetap. Account impairment loss digunakan untuk

mengakui rugi yang diperoleh entitas atas penurunan nilai wajar dari nilai

tercatat aset tetap sebelumnya berdasarkan model revaluasi. Pengakuan

penurunan nilai atas aset tetap ini juga akan mempengaruhi format

penyusunan laporan keuangan entitas yang dihasilkan oleh sistem pada

akhir periode.

IV.3.6 Penghentian Pengakuan

Entitas menghentikan pengakuan aset tetap ketika masa manfaat atas aset

tetap telah berakhir dan biaya perolehan aset tetap telah disusutkan habis,

atau ketika entitas melakukan pelepasan aset tetap melalui penjualan, seperti

pada aset Computer, Furniture & fixture dan Vehicle. Untuk aset tetap yang

dihentikan pengakuannya akibat masa manfaat yang sudah berakhir, sistem

SAP entitas mengakui nilai tercatat aset tetap menjadi nol (0) tanpa nilai

residu. Sedangkan untuk pelepasan aset tetap melalui penjualan, sistem SAP

entitas melakukan jurnal penutupan atas aset tetap, dan menyusutkan seluruh

nilai tercatat aset tetap yang belum disusutkan sampai periode pelepasan aset

115

tetap. Namun, pada proses penghentian pengakuan aset tetap, data asset

master atas aset tetap tersebut masih tersimpan pada sistem SAP entitas

sebagai data historis.

1. Setelah entitas sudah menentukan nilai residu atas aset tetap pada awal

pengakuannya, maka sistem harus dapat mengakui perolehan laba / rugi

atas pelepasan aset tetap dengan menghitung selisih antara nilai pelepasan

aset tetap dengan nilai residu atas aset tetap yang telah ditetapkan

sebelumnya.

2. Apabila entitas telah mengakui komponen aset tetap secara terpisah dari

komponen lainnya pada aset tetap yang sama, maka penghentian

pengakuannya juga terpisah dengan komponen lainnya karena biaya

perolehan dan masa manfaat yang berbeda secara signifikan diantara

komponen aset tetap tersebut. Sedangkan untuk komponen aset tetap

yang digantikan, biaya perolehannya dihentikan pengakuannya secara

terpisah dari komponen lainnya yang belum digantikan tanpa

memperhatikan apakah komponen yang digantikan telah disusutkan

secara terpisah.

3. Pada saat penghentian pengakuan atau pelepasan aset tetap, maka data

asset master pada sistem SAP entitas seharusnya sudah tidak tersimpan

lagi (derecognition). Berdasarkan siklus perolehan aset tetap pada sistem

SAP entitas yang telah dibahas sebelumnya, bahwa asset master

digunakan untuk menyimpan data-data aset tetap yang diperoleh dan

dimiliki oleh entitas. Saat aset tetap sudah dihentikan pengakuannya atau

dilepaskan (penjualan / penyewaan), maka aset tetap tersebut sudah tidak

116

dapat diakui lagi sebagai aset tetap oleh entitas dan data aset tetap pada

asset master harus dihapuskan atau dihentikan pengakuannya oleh sistem

SAP entitas, karena kepemilikan entitas atas aset tetap tidak berlaku lagi.

Entitas dapat menghapus data asset master atas aset yang telah dilepas

dengan menginput data pelepasan aset berdasarkan dokumen pelepasan

yang telah dibuat, sehingga sistem akan menghapus nilai aset tersebut dan

mengakui penghentian pengakuan asset master atas data pelepasan

tersebut.

IV.4 Hasil Analisis yang Dicapai

1. Kondisi

Dalam analisis kesiapan Sistem Informasi Akuntansi entitas mengenai

penerapan standar IFRS khususnya IAS 16 mengenai Property, Plant and

Equipment (aset tetap), penulis memperoleh temuan-temuan mengenai

117

kondisi Sistem Informasi Akuntansi (SAP) pada entitas yang dapat

dinyatakan belum siap sepenuhnya dalam menerapkan standar IFRS dan

perlu adanya penyesuaian dan persiapan terhadap perlakuan standar dan

penerapan pelaporan pada Sistem Informasi Akuntansi entitas, antara lain:

a. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui sumbangan, entitas mengakuinya

sebagai aset tetap pada sistem SAP entitas dengan nomor aset baru, tetapi

entitas tidak mencatat biaya perolehan dan masa manfaat atas aset tetap

yang berasal dari sumbangan tersebut karena tidak adanya informasi atas

aset tetap tersebut.

b. Saat pengakuan biaya perolehan atas aset tetap, entitas mengakui biaya

perolehan aset tetap berdasarkan harga perolehannya, tanpa menentukan

komponen-komponen biaya perolehan atas aset tetap tersebut. Sehingga

biaya perolehan atas aset tetap oleh entitas berasal dari nilai neto biaya

perolehan aset tetap tanpa perhitungan komponen biaya lainnya yang

dikeluarkan entitas untuk memperoleh aset tetap sesuai dengan kondisi

dan maksud entitas.

c. Sistem SAP entitas mengukur nilai tercatat aset tetap setelah pengakuan

menggunakan model biaya (cost model), dimana nilai tercatat aset tetap

diperoleh dari perhitungan biaya perolehan aset tetap berdasarkan biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap selama masa

manfaatnya. Selain itu, sistem SAP entitas belum siap sepenuhnya dalam

menerapkan model revaluasi berdasarkan perubahan standar IFRS. Sistem

SAP entitas belum dapat mengolah nilai wajar aset tetap berdasarkan

revaluasi aset tetap atas bukti pasar. Sistem SAP entitas juga belum dapat

118

melakukan perhitungan nilai penyusutan dengan perubahan masa manfaat

berdasarkan model revaluasi terhadap aset tetap.

d. Sistem SAP entitas melakukan penyusutan aset tetap hanya menggunakan

metode garis lurus (Straight line method). Sedangkan metode penyusutan

lainnya seperti metode saldo menurun (disminshing balance method) dan

metode jumlah unit (sum of the unit method) belum pernah diterapkan

sebagai metode penyusutan yang mencerminkan pola konsumsi manfaat

ekonomis aset tetap oleh entitas.

e. Entitas mengakui penggantian komponen pada aset tetap sebagai biaya

perbaikan, tanpa mengakui penambahan masa manfaat aset tetap atas

penggantian komponen tersebut. Oleh karena itu, sistem SAP entitas juga

belum dapat melakukan pengakuan atas komponen aset tetap dari

transaksi penggantian komponen pada aset tetap.

f. Saat pelepasan aset tetap, entitas menetapkan nilai penjualan aset tetap

berdasarkan harga penawaran tertinggi atas penjualan melalui pelelangan

dan dealer atau perantara. Sedangkan untuk aset tetap yang penghentian

pengakuan karena masa manfaat berakhir, nilai residu yang diakui entitas

adalah nol (0) atau nilai tercatat aset tetap disusutkan habis pada akhir

masa manfaatnya.

g. Sistem SAP entitas mengakui penghentian pengakuan / pelepasan aset

tetap dengan menyusutkan seluruh nilai tercatat aset hingga nol (0) dan

menghentikan pengakuan kepemilikan entitas atas aset tetap, tetapi asset

master atas aset tetap tersebut dalam sistem SAP entitas masih disimpan

sebagai data historis entitas.

119

2. Kriteria

Berdasarkan kondisi yang ditemukan dalam melakukan analisis perlakuan

akuntansi pada aset tetap entitas terhadap perubahan standar IFRS, maka

penulis dapat memberikan standar atau kebijakan yang dapat dijadikan acuan

dan panduan dalam proses penyesuaian dan persiapan entitas dalam

menerapkan standar IAS 16 berdasarkan pada kondisi yang telah dijabarkan

sebelumnya, yaitu:

a. Berdasarkan PSAK No 45 (revisi 2010) mengenai Pelaporan Keuangan

Entitas Nirlaba, bahwa aset tetap yang diperoleh melalui sumbangan

diakui sebagai sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat

merupakan sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan

tertentu oleh penyumbang. Maka aset tetap yang diperoleh dari

sumbangan pihak luar entitas harus diakui sebagai sumbangan tidak

terikat dan dicatat sebagai pendapatan dari sumbangan tidak terikat pada

laporan aktivitas entitas. Meskipun aset tetap dari sumbangan tidak

memberikan biaya perolehan atas aset tetap tersebut, tetapi entitas dapat

menggunakan bukti pasar dalam menetapkan biaya perolehan atas aset

tetap sumbangan tersebut beserta estimasi masa manfaatnya.

b. Berdasarkan standar IAS 16 (PSAK No. 16 revisi 2007) bahwa biaya

perolehan aset tetap merupakan perhitungan selisih antara harga

perolehan dengan komponen biaya perolehan yang dikeluarkan untuk

memperoleh aset tetap yang sesuai dengan kondisi dan maksud entitas,

seperti bea impor, potongan harga dan pajak pembelian, biaya-biaya yang

dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan

120

kondisi yang diinginkan entitas, serta estimasi awal biaya pembongkaran

atau perbaikan aset tetap selama masa manfaatnya. Oleh karena itu,

komponen biaya perolehan atas aset tetap wajib ditentukan oleh entitas,

agar biaya perolehan yang ditetapkan setara dengan nilai tunai yang

dikeluarkan entitas untuk memperoleh aset tetap sesuai dengan kondisi

dan maksud entitas, dan pengguna dapat mengetahui perhitungan biaya

perolehan dengan lebih mudah dan terstruktur.

c. Perubahan yang paling besar dalam proses konvergensi standar akuntansi

berdasarkan IFRS adalah penerapan pengakuan nilai wajar atas aset tetap

selama masa manfaatnya. Pengukuran nilai wajar atas aset tetap disebut

juga model revaluasi, dimana aset tetap dilakukan revaluasi atas nilai

wajar yang diperoleh bersifat material dan signifikan atas nilai tercatat

aset tetap periode sebelumnya. Apabila perubahan nilai wajar atas aset

tetap mengalami peningkatan atas nilai tercatat aset tetap periode

sebelumnya, maka entitas harus mencatat sebagai revaluation surplus.

Sedangkan untuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dicatat sebagai

impairment loss. Standar perlakuan untuk penurunan nilai pada aset

berdasarkan pada standar IAS 36 (PSAK No. 48) mengenai penurunan

nilai aset (Impairment of Assets).

d. Berdasarkan hasil analisis terhadap perlakuan akuntansi aset tetap entitas,

bahwa beberapa aset tetap mengalami perubahan pola konsumsi manfaat

ekonomis dari aset tetap oleh entitas. Oleh karena itu, entitas harus dapat

melakukan penyusutan aset tetap tidak hanya berdasarkan pada metode

garis lurus (Straight line method) saja, tetapi juga dapat melakukan

121

penyusutan aset tetap dengan metode penyusutan lainnya, seperti metode

saldo menurun (Disminshing balance method) dan metode jumlah unit

(Sum of the unit method). Sehingga entitas siap melakukan perhitungan

nilai penyusutan aset tetap berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan pola

konsumsi manfaat ekonomis dari aset tetap yang diperoleh entitas selama

masa manfaatnya.

e. Berdasarkan standar IAS 16 (PSAK No. 16 revisi 2007), bahwa entitas

harus mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah

tercatat aset tetap secara terpisah pada saat terjadinya, hanya jika

pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari

aset. Oleh karena itu, penggantian komponen pada aset tetap harus diakui

secara terpisah dari komponen lainnya dengan biaya perolehan dan masa

manfaatnya yang bersifat signifikan (Component Accounting). Entitas

harus dapat menambahkan proses penjurnalan untuk mengakui

komponen-komponen pada aset tetap yang digantikan sehingga

menambah masa manfaat atas aset tetap. Penggantian komponen aset

tetap ini diakui berdasarkan biaya perolehannya secara terpisah dari

komponen aset tetap tersisa lainnya dengan masa manfaat yang berbeda,

sedangkan nilai tercatat dari komponen aset tetap yang digantikan harus

disusut habis (0) pada saat penggantian komponen tersebut. Penyusutan

dan penghentian pengakuan atas komponen aset pengganti dan komponen

tersisa pada aset tetap tersebut juga harus diakui secara terpisah. Bila

entitas tidak dapat mengukur secara andal biaya perolehan atas komponen

tersisa dari aset tetap tersebut, maka entitas dapat memperbandingkan

122

nilai komponen tersisa dengan total biaya perolehan aset tetap tersebut.

Penggantian komponen aset tetap juga dapat mempengaruhi penambahan

masa manfaat aset tetap tersebut, sehingga entitas harus dapat mengolah

perhitungan penyusutan atas aset tetap dengan perubahan masa manfaat

atas penggantian komponen aset tetap tersebut.

f. Berdasarkan standar IAS 16 (PSAK No. 16 revisi 2007), bahwa entitas

harus menetapkan nilai residu yang dapat diperoleh kembali atas

pelepasan aset tetap. Entitas dapat menentukan nilai residu aset tetap

berdasarkan pengalaman manajemen entitas dalam memperlakukan aset

tetap yang serupa sebelumnya. Nilai residu yang telah ditentukan pada

awal pengakuan aset tetap digunakan entitas dalam menentukan laba /

rugi yang diperoleh entitas pada saat pelepasan aset tetap. Oleh karena itu,

entitas harus melakukan perhitungan laba / rugi atas pelepasan aset tetap

dengan menghitung selisih antara nilai pelepasan aset tetap dengan nilai

residu yang telah ditetapkan entitas pada awal pengakuan. Laba dari hasil

pelepasan tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh entitas.

g. Berdasarkan standar IAS 16 (PSAK No. 16 revisi 2007), bahwa saat

entitas melakukan penghentian pengakuan ataupun pelepasan atas aset

tetap, maka entitas tidak memiliki hak kepemilikan atas aset tetap tersebut.

Oleh karena itu, entitas harus menghapus / mengeliminasi data aset tetap

tersebut sebagai konsekuensi penghentian pengakuannya. Apabila data

aset tetap masih ada pada asset master entitas, maka hal tersebut

mencerminkan bahwa entitas masih memperoleh risiko dan manfaat atas

kepemilikan aset tetap yang telah dihentikan pengakuannya tersebut.

123

3. Sebab

Berdasarkan analisis kesiapan perlakuan akuntansi aset tetap pada entitas

terhadap standar IFRS, maka beberapa hal yang menurut penulis menjadi

penyebab ketidaksiapan sepenuhnya pada entitas dalam menerapkan standar

IAS 16 ini, yaitu:

a. Kebijakan dari manajemen entitas yang belum dapat menerapkan

perubahan-perubahan standar konvergensi IFRS dalam perlakuan

akuntansi aset tetapnya.

b. Kurangnya pemahaman pihak entitas (khususnya divisi finance dan

accounting) mengenai perubahan-perubahan pada standar akuntansi

konvergensi IFRS, khususnya mengenai perlakuan akuntansi aset tetap,

yaitu IAS 16 (PSAK No, 16 revisi 2007) mengenai aset tetap (Property,

plant and equipment), IAS 36 (PSAK No. 48 tahun 1998) mengenai

penurunan nilai aset (Impairment of Assets) dan PSAK No. 45 (revisi

2010) mengenai Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

c. Pengendalian internal (internal control) yang kurang baik dalam

pengawasan fisik aset tetap selama masa manfaatnya yang sering

berpindah-pindah tangan di antara divisi-divisi pada entitas.

4. Akibat

Konsekuensi yang terjadi pada entitas atas temuan-temuan yang

diperoleh penulis atas pembahasan diatas adalah :

a. Entitas belum siap sepenuhnya dalam menerapkan standar konvergensi

IFRS, khususnya IAS 16, karena entitas belum pernah menerapkan

perubahan standar akuntansi konvergensi IFRS, baik dalam pencatatan

124

dan pelaporan akuntansi aset tetap, serta SIA entitas dalam mengolah data

aset tetapnya.

b. Berdasarkan standar akuntansi aset tetap yang telah di konvergensi

dengan standar IFRS, maka beberapa isu-isu pada perlakuan akuntansi

aset tetap oleh entitas masih terjadi kekeliruan dalam pengakuan dan

pencatatannya.

c. Pengendalian internal yang kurang baik dalam proses pengawasan fisik

aset tetap selama masa manfaatnya, sehingga entitas belum siap

sepenuhnya dalam penerapan model revaluasi atas pengukuran aset tetap

setelah pengakuan berdasarkan standar IFRS. Entitas akan sulit

melakukan revaluasi nilai wajar, karena fisik aset yang berpindah-pindah

dan tidak adanya pelaporan secara berkala yang mengambarkan pola

konsumsi manfaat ekonomis yang diperoleh dari aset tetap oleh entitas.

5. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kesiapan SIA entitas dalam penerapan standar

IAS 16, maka beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan mengenai

langkah-langkah yang dapat entitas lakukan dalam penyesuaian dan

persiapan terhadap penerapan standar IFRS, yaitu:

a. Berdasarkan hasil analisis dan observasi atas perlakuan akuntansi aset

tetap, bahwa entitas belum pernah melakukan penerapan perubahan

standar akuntansi konvergensi IFRS pada perlakuan aset tetap entitas.

Maka untuk mendukung pemahaman entitas atas perubahan standar IFRS

tersebut, entitas dapat mengikuti pelatihan atau seminar mengenai

perubahan dan pengaruh konvergensi standar IFRS terhadap standar

125

akuntansi keuangan di Indonesia. Selain itu, sebaiknya pemahaman atas

perubahan standar IFRS ini tidak hanya diwajibkan kepada divisi finance,

accounting, serta asset officer yang bertanggung jawab langsung dalam

pengolahan data aset tetap, tetapi juga semua pihak yang berkaitan

langsung ataupun pihak yang memperoleh manfaat langsung dari aset

tetap. Sehingga pengawasan fisik aset tetap dapat dilakukan dengan lebih

baik dan mudah untuk menentukan pola pemanfaatan yang diperoleh dari

aset tetap oleh entitas.

b. Menindak-lanjuti usulan pada point sebelumnya, bahwa entitas lebih baik

menyediakan bagian pengawasan internal aset tetap, seperti asset

management, yang bertanggung jawab dalam pengawasan fisik aset tetap

dan melaporkan konsumsi manfaat ekonomis yang diperoleh aset tetap

selama masa manfaatnya. Sehingga entitas dapat lebih mudah melakukan

revaluasi nilai wajar atas aset tetap dan mempermudah pengawasan dari

kesalahan ataupun kecurangan yang mungkin terjadi atas konsumsi

manfaat ekonomis aset tetap oleh entitas.

c. Entitas perlu melakukan peninjauan ulang mengenai kriteria pengakuan

aset berwujud sebagai aset tetap berdasarkan standar akuntansi yang

berlaku. Penulis mengusulkan agar entitas dapat meninjau kembali

pengakuan Low Value asset (LVA) sebagai aset tetap entitas, karena LVA

tidak memenuhi kriteria aset tetap dimana aset tetap merupakan aset

berwujud yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode.

Sedangkan entitas mengakui masa manfaat dari aset LVA tidak lebih dari

satu periode (hanya 1 bulan).

126

d. Untuk mendukung penerapan model revaluasi pada perlakuan akuntansi

aset tetap oleh entitas, maka penulis mengusulkan agar entitas dapat

menentukan tenaga / jasa ahli penilai yang dapat diyakini secara

profesional atau media informasi / bukti pasar yang dapat diperoleh dan

digunakan entitas untuk mengukur nilai wajar atas aset tetapnya. Seperti

aset gedung dan leasehold melalui arsitektur atau ahli interior untuk

melakukan revaluasi nilai wajarnya, aset Vehicle melalui media informasi

dealer-dealer resmi kendaraan, aset computer melalui media informasi

umum atau bursa harga di pusat penjualan alat elektronik, serta aset buku

melalui harga pasaran di toko-toko buku atau supplier buku lainnya.

e. Entitas dapat mengakui masa manfaat atas aset tetap berdasarkan estimasi

yang ditetapkan kebijakan manajemen entitas. Namun, apabila selama

masa manfaat aset tetap ditemukan bukti penilaian yang menunjukkan

bahwa terjadi perubahan masa manfaat yang dapat diperoleh atas aset

tetap tersebut, maka entitas harus dapat mengakui perubahan masa

manfaat tersebut sebagai masa manfaat yang dapat diperoleh dari aset

tetap atas revaluasi yang dilakukan oleh entitas.

f. Apabila Warehouse sebagai pihak yang melakukan entry jurnal atas

transaksi aset tetap tidak memiliki pemahaman mengenai komponen-

komponen pada aset tetap, maka penulis menyarankan agar penentuan

pengakuan atas komponen pada aset tetap ditetapkan oleh pihak pengelola

atau end user atas aset tetap tersebut yang memiliki pemahaman

mengenai komponen-komponen pada aset tetap. Sehingga pengakuan

akuntansi atas komponen aset tetap dapat lebih mudah dan tidak

127

menimbulkan kebinggungan saat pengakuan penggantian komponen aset

tetap secara terpisah dari komponen lainnya.

g. Penentuan nilai residu atas aset tetap dapat ditentukan oleh entitas

berdasarkan pengalaman entitas dalam memperlakukan aset tetap yang

sama sebelumnya atau estimasi atas penilaian ahli penilai / bukti pasar

atas aset tetap tersebut.

h. Dalam penentuan komponen biaya perolehan aset tetap, Procurement

harus dapat memberikan informasi kepada Asset Officer mengenai detail

komponen biaya perolehan aset tetap dari persetujuan pemesanan aset

tetap, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencapai kondisi dan maksud

yang diinginkan oleh entitas, serta estimasi biaya yang telah dianggarkan

oleh entitas untuk pembongkaran dan perbaikan aset tetap selama masa

manfaatnya. Sehingga Asset Officer dapat membuat asset master atas aset

tetap dengan biaya perolehan yang lebih detail berdasarkan komponen

biaya perolehan aset tetap.

i. Perubahan nilai wajar yang diperoleh entitas melalui model revaluasi

dapat diakui oleh entitas, hanya jika nilai wajar yang diperoleh bersifat

material dan signifikan (lebih dari 10%) dengan nilai tercatat aset tetap

sebelum periode revalusi. Perubahan nilai wajar aset tetap yang bersifat

material dan signifikan juga mempengaruhi frekuensi revaluasi atas aset

tetap yang dilakukan entitas selama masa manfaatnya.

j. Entitas dapat memilih pengakuan akumulasi penyusutan atas aset tetap

dengan model revaluasi dengan menyajikan kembali secara proposional

128

dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah

tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revalusian.

Contoh : Pada akhir tahun, entitas membeli komputer dengan harga

Rp. 10.000.000 dan akumulasi penyusutan yang telah di

revaluasi sebesar Rp. 4.000.000. Sebagai konsekuensi, nilai

revaluasi atas komputer tersebut sebesar Rp. 9.000.000

Biaya disajikan kembali (10,000,000 * 9,000,000 ÷ 6,000,000*) = 15,000,000

Akumulasi penyusutan disajikan kembali ( 4,000,000 * 9,000,000 ÷

6,000,000*) = (6,000,000)

* ( 10,000,000 – 4,000,000 ) = 6,000,000

Atau mengeliminasinya terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan

jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar

jumlah revalusian dari aset tersebut.

Biaya perolehan = 10,000,000

Akumulasi penyusutan yang di eliminasi ( 4,000,000 – 3,000,000) =

(1,000,000)

* ( 9.000.000 – 6.000.000 ) = 3.000.000

k. Jika jumlah tercatat aset mengalami peningkatan, maka kenaikan tersebut

langsung di kredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi (revaluation

surplus). Namun, kenaikan tersebut tidak harus diakui dalam laporan laba

rugi sebesar jumlah penurunan akibat revaluasi yang pernah diakui

sebelumnya atas nilai aset tetap tersebut. Sedangkan jika jumlah tercatat

aset mengalami penurunan, maka penurunan tersebut diakui dalam

129

laporan laba rugi. Namun, penurunan akibat revaluasi tersebut langsung

di debit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi (revaluation surplus)

selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi

atas aset tersebut. Contoh penjurnalan untuk kasus ini sudah dibahas

penulis pada pembahasan sebelumnya, dan contoh format penyusunan

laporan keuangan pada entitas akibat proses revaluasi ini akan dibahas

pada bagian lampiran 1.

l. Penulis mengusulkan agar entitas melakukan revaluasi atas perubahan

pola konsumsi manfaat ekonomis yang diperoleh dari aset tetap oleh

entitas, karena pola pemanfaatan aset tetap berdasarkan pada kondisi dan

kebutuhan entitas yang berubah pada periode tertentu. Maka entitas dapat

melakukan perubahan metode penyusutan berdasarkan pola konsumsi

manfaat ekonomis yang diperoleh dari aset tetap tersebut.

m. Penulis mengusulkan agar data historis atas aset tetap yang disimpan pada

sistem SAP entitas dihapuskan / dieliminasi sebagai bentuk pelepasan

kepemilikan entitas atas aset tetap. Maka data asset master atas aset tetap

pada sistem SAP entitas sebaiknya dihapuskan pada saat penghentian

pengakuan maupun pelepasan aset tetap tersebut.