Bab III Akuntabilitas Kinerja - Dinas Pendidikan …dindik.jatimprov.go.id/upload/content/lakip2013/LAKIP...Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 54

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini disusun untuk mengukur tingkat

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun

2013 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan realisasinya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan

disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun

2013. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

memuaskan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan

lainnya yang telah dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sampai dengan

tahun 2013 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa

Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013

Realisasi Target Realisasi %

Capaian

1) APK PAUD (3-6 tahun) 57.58 61.80 84.44 85.86 86.36 100.58

2) Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD

7.96 8.07 9.13 10 9.86 101.42

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

- (SD/MI Paket A) 112,53 112,67 112,69 112.70 112.70 100

- (SMP/MTs/Paket B) 102,11 102,12 102,15 102.20 102.22 100.02

Bab III Akuntabilitas Kinerja



Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013


Capaian

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

- (SD/MI Paket A) 97,08 97,16 97,23 97.50 97,83 100.34

- (SMP/MTs/Paket B) 85,94 85,96 86,07 86.25 86,36 100.13

5) Angka Putus Sekolah

- (SD/MI) 0,20 0,18 0,13 0.14 0,12 116.67

- (SMP/MTs) 0,41 0,40 0,39 0.38 0,37 102.70

6) Angka Mengulang

- (SD/MI) 2,61 2,59 2,13 2.00 1,93 103.63

- (SMP/MTs) 0,21 0,20 0,15 0.15 0,14 107.14

7) Angka Kelulusan (AL)

- (SD/MI) 99,38 99,45 99,91 99.30 99,92 100.62

- (SMP/MTs) 98,01 98,31 98,88 98.2 98,99 100.80

8) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

98,61 98,67 98,85 96 98,92 103.04

9) Rasio siswa/kelas

- (SD/MI) 22 23 23 23 23 100

- (SMP/MTs) 35 35 30 28 30 107.14

10) Rasio siswa per guru

- (SD/MI) 14 13 13 15 13 86.67

- (SMP/MTs) 12 12 12 15 12 80



Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013


Capaian

11) Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)

- (SD) 14 21 24 38 24 63,16

- (SMP) 66 66 66 60 66 110

12) Persentase peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan seni

- (SD/MI) 10 9,09 0 10 16,67 166,7

- (SMP/MTs) 15,3 13,3 0 3 41,17 1372,3

13) Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C

73,70 73,78 74,21 75.20 78,21 104.00

14) Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/MA/SMK/ SMALB/Paket C

53,37 54,97 55,94 56.57 59,78 105.67

15) Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA

0,84 0,83 0,80 0.70 0,68 102.94

16) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK

97,45 97,73 98,14 97.75 98,27 100.53

17) Angka mengulang jenjang SMA/MA/SMK

0,20 0,19 0.19 0.20 0,17 117.65

18) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA

87,59 87,69 87,78 87.75 87,89 100.16

19) Rasio jumlah siswa SMA:SMK

46.52: 53.48

46.69: 53.31

46.87: 53.13

40.00: 60.00

39.96: 60.04

100.15

20) Rasio siswa/kelas (SMA/SMK)

37 36 33 33 33 100

21) Rasio siswa per guru SMA/SMK

13 12 12 15 12 80



Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013


Capaian

22) Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) jenjang SMA/SMK

59 59 69 60 69 115

23) Persentase peningkatan sekolah jenjang SMA/MA/SMK yang menerapkan pendidikan seni

9,09 8,3 0.00 3,00 38.46 1,282

24) Persentase sekolah berakreditasi

39.00 51.00 63.00 82,75 65,00 78.55

25) Persentase penduduk miskin yang bisa bersekolah

65.77 73.79 93.03 79.00 72.15 91.33

26) Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

172 223 382

900

458 50,88

SASARAN STRATEGIS 2

Menurunnya buta aksara penduduk di atas usia 15 tahun

Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013

Realisasi/ Capaian Target Realisasi %

Capaian

1) Angka Melek Huruf usia usia 15 – 24 tahun

99.24 99.29 99.30 99.40 99.36 99.96



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013


Capaian

1) Persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4

67.09 69.19 71.3 73.99 75.51 102.05

2) Persentase pendidik & tenaga kependidikan bersertifikat profesi

24.41 33.13 44.38 48.76 55.11 113.02

SASARAN STRATEGIS 4

Terwujudnya fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi

Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013


Capaian

1) Jumlah hasil karya cipta mahasiswa yang dihasilkan

2 2 2 10 10 100

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 8 (delapan) program

prioritas dan 5 (lima) program penunjang sebagaimana tercantum dalam

perencanaan kinerja. Program - program utama pembangunan pendidikan yang

dilaksanakan di Jawa Timur meliputi:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajardikdas 9 tahun)

3. Program Pendidikan Menengah (Dikmen)

4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

5. Program Pendidikan Luar Biasa (PLB)



6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Tendik)

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8. Program Pendidikan Tinggi (Perti)

Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

memiliki kewajiban memenuhi target kinerja sasaran strategis dengan indikator

kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. Berikut disajikan tingkat

ketercapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

berdasarkan sasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatkan aksesbilitas dan peningkatan kualitas pendidikan anak

usia dini (PAUD), pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan menengah

(Dikmen) dan pendidikan luar biasa (PLB)

Pencapaian target kinerja atas sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi/Capaian %

Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

1. APK PAUD (3-6 tahun) 85.86 57.58 61.80 84.44 86.36 100.58

2. Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD

10 7.96 8.07 9.13 9.86 101.42

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

- (SD/MI Paket A) 112.70 112,53 112,67 112,69 112,70 100

- (SMP/MTs/Paket B)

102.20 102,11 102,12 102,15 102,22 100.02



INDIKATOR KINERJA Target Realisasi/Capaian %

Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

- (SD/MI Paket A) 97.50 97,08 97,16 97,23 97,83 100.34

- (SMP/MTs/Paket B) 86.25 85,94 85,96 86,07 86,36 100.13

5. Angka Putus Sekolah

- (SD/MI) 0.14 0,20 0,18 0,13 0,12 116.67

- (SMP/MTs) 0.38 0,41 0,40 0,39 0,37 102.70

6. Angka Mengulang Jenjang SD/MI

- (SD/MI) 2.00 2,61 2,59 2,13 1,93 103.63

- (SMP/MTs) 0.15 0,21 0,20 0,15 0,14 107.14

7. Angka Kelulusan (AL)

- (SD/MI) 99.30 99,38 99,45 99,91 99,92 100.62

- (SMP/MTs) 98.20 98,01 98,31 98,88 98,99 100.80

8. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

96 98,61 98,67 98,85 98,92 103.04

9. Rasio siswa/kelas

- (SD/MI) 23 22 23 23 23 100

- (SMP/MTs) 28 35 35 30 30 107.14

10. Rasio siswa per guru

- (SD/MI) 15 14 13 14 13 86.67

- (SMP/MTs) 15 12 12 12 12 80




Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

11. Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)

- (SD) 38 14 21 24 24 63.15

- (SMP) 60 66 66 66 66 110

12. Persentase peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan seni

- (SD) 10 10 9.09 0 16.67 166.7

- (SMP) 3 15.3 13.3 0 41.17 1372.3

13. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/SMK

75.20 73,70 73,78 74,21 78,21 104.00

14. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/MA/SMK/Paket C

56.57 53,37 54,97 55,94 59,78 105.67

15. Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA

0.70 0,84 0,83 0,80 0,68 102.94

16. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK

97.75 97,45 97,73 98,14 98,27 100.53

17. Angka mengulang jenjang SMA/MA/SMK

0.20 0,20 0,19 0.19 0,17 117.65

18. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA

87.75 87,59 87,69 87,78 87,89 100.16

19. Rasio siswa/kelas (SMA/SMK)

33 37 36 33 33 100

20. Rasio siswa per guru SMA/SMK

15 13 12 12 12 80

21. Rasio jumlah siswa SMA:SMK 40.00:

60.00 46.52: 53.48

46.69: 53.31

46.87: 53.13

39.96: 60.04

100.15




Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

22. Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) jenjang SMA/SMK

60 59 59 69 69 115

23. Persentase peningkatan sekolah jenjang SMA/MA/SMK yang menerapkan pendidikan seni

3 9.09 8.3 0 38.46 1,282

24. Persentase sekolah berakreditasi

82.75 39.00 51.00 63.00 65.00 78.54

25. Persentase penduduk miskin yang bisa bersekolah

79.00 65.77 73.79 93.03 72.15 91.33

26. Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

900 172 223 382 458 50.88

Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program, di antaranya:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan

perkembangan kapabilitas kecerdasan anak. Program pendidikan ini bukan

hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, tetapi dimaksudkan

untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak usia

dini.

Program PAUD bertujuan agar semua anak usia dini, laki laki maupun

perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan

tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap

perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai persiapan mengikuti

pendidikan jenjang sekolah dasar.

Program ini dititikberatkan pada peningkatan akses dan pelayanan pendidikan

melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA),

dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur pendidikan non-formal berbentuk

Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang



sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang

diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan

mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan

memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi/Capaian % Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

1. APK PAUD (3-6 tahun)

85.86 57.58 61.80 84.44 86.36 100.58

2. Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD

10 7.96 8.07 9.13 9.86 101.42

Berdasarkan kondisi data kinerja sasaran PAUD di atas, dapat kita lihat

perkembangannya dari tahun ke tahun persentasenya semakin meningkat. Di

tahun 2012 APK PAUD mencatat perkembangan yang menggembirakan yaitu

sebesar 84.44%, dan meningkat di tahun 2013 sebesar 86.36%.

Pencapaian APK PAUD pada tahun 2013 yang melampaui target

menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia 3 – 6 tahun yang terlayani

oleh PAUD melalui jenjang formal (TK) maupun nonformal (KB, TPA, SPS).

Capaian Kinerja di atas dicapai melalui berbagai kegiatan di Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur, di antaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan : Perluasan dan peningkatan Mutu TK/RA (067)

2. Kegiatan : Manajemen pendidikan TK/RA (068)

3. Kegiatan : Perluasan dan peningkatan mutu PAUD (069)

4. Kegiatan : Pengembangan manajemen PAUD (076)

Jumlah peserta didik Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA)

pada tahun 2012 menurun dari sebanyak 995.422 orang pada tahun 2011

menjadi 973.497 orang. Namun, pada tahun 2013 jumlah siswa meningkat

pesat menjadi 1.410.568 orang. Adapun jumlah lembaga, kelas dan guru TK

terus mencatatkan perkembangan yang menggembirakan dari tahun ke tahun

seperti rincian tabel berikut:



Tabel 5 Perkembangan pendidikan formal pada jenjang TK/RA

Tahun 2011 – 2013

No. Komponen Satuan 2011 2012 2013

1 Pend Usia 4-6 tahun

Pend Usia 3-6 tahun

Orang

Orang

1.793.930

-

1.973.323

-

-

2.423.240

2

Siswa

a. TK

b. RA

Orang

Orang

Orang

995.422

808.947

186.475

973.497

754.094

219.403

1.410.568

929.721

480.847

3

Guru

a. TK

b. RA

Orang

Orang

Orang

80.042

64.431

15.611

86.432

70.121

16.311

98.548

70.418

28.130

4

Lembaga

a. TK

b. RA

Lembaga

Lembaga

Lembaga

21.741

17.353

4.388

22.347

17.691

4.656

23.940

18.217

5.723

5

Kelas

a. TK

b. RA

Kelas

Kelas

Kelas

51.653

43.357

8.296

55.286

46.162

9.124

63.611

48.731

14.880

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Jumlah penduduk usia Taman Kanak-Kanak yaitu usia 4 - 6 tahun di Provinsi

Jawa Timur (menurut BPS) menunjukkan peningkatan dari 1.793.930 orang

pada 2011 menjadi 1.973.323 orang pada tahun 2012, sedangkan untuk

pengukuran di tahun 2013, tolok ukur dari BPS telah berubah dari jumlah

penduduk usia 4-6 menjadi jumlah penduduk usia 3-6 tahun sebanyak

2.423.240 orang.

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Pendidikan Anak

Usia Dini juga terlaksana, di antaranya Workshop Pengembangan Manajemen

UKS TK, Workshop Pengembangan Fisik Motorik di TK, Workshop

Pengembangan Bahasa dan Kognitif di TK, Workshop Kontekstual

Pembelajaran di TK, Workshop Pengembangan Manajemen TK, Workshop



Penguatan Kinerja Pengawas di TK, Rakor Evaluasi Program TK, Workshop

Pembuatan Alat Peraga Edukatif di TK, Workshop Program Pembelajaran di

TK, Workshop Pembuatan Buku Cerita Bergambar Di TK, Workshop

Pengembangan Kognitif Melalui Permainan, Workshop Pengembangan

Pembelajaran Atraktif di TK, Workshop Pembuatan Media Pembelajaran dari

Bahan Alam di TK, Workshop Pengembangan Metodologi Pembelajaran di

TK, Workshop Eksplorasi Permainan Anak, Workshop Pengembangan

Bahasa dan Seni, Workshop Pengembangan Penyelenggaraan TK, Workshop

Pelaksanaan Akreditasi di TK.

Dalam mengasah keterampilan peserta didik dan tenaga pendidik juga

diselenggarakan kegiatan lomba – lomba yang meliputi Lomba Bina Kreatifitas

Anak TK dalam Rangka HAN, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat TK.

Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini juga

diupayakan dicapai melalui pelaksanaan Rakor Tiga Komponen Pendidikan

TK (Dinas Pendidikan Kab/Kota, GOPTKI, dan IGTKI) untuk menunjang

kinerja Manajemen Program PAUD yang baik.

Meskipun target kinerja yang ditetapkan sudah terlampaui, namun dalam

pproses pencapaiannya terdapat beberapa permasalahan yang perlu

diantisipasi di tahun mendatang, antara lain:

1. Data dari Kabupaten/Kota kurang lengkap

2. Rendahnya kualitas Guru PAUD maupun TK

3. Kurangnya fasilitas belajar

4. Insentif yang diberikan untuk pengajar PAUD kecil

5. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah

6. Jumlah Guru PAUD dengan kuota kegiatan peningkatan mutu pendidik

PAUD masih belum terpenuhi.

7. Belum semua Kab/Kota memanfaatkan alumni peserta workshop di

provinsi maupun nasional untuk mengembangkan kompetensi yang

diperolehnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran di daerahnya.



Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Data dari Kabupaten/Kota lebih dilengkapi

2. Meningkatkan kualitas Guru PAUD melalui pemberian beasiswa untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

3. Menambah fasilitas edukasi untuk lembaga PAUD

4. Menambah insentif untuk Pengajar PAUD demi meningkatkan kinerja

pengajar PAUD.

5. Melakukan Koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah agar tercipta sinkronisasi koordinasi sehingga dapat

membuat perencanaan program yang lebih matang.

6. Merekrut beberapa orang per Kab/Kota untuk mengikuti pelatihan

peningkatan mutu pendidikan PAUD.

7. Mengadakan sosialisasi dalam peningkatan kinerja Guru PAUD.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (1.01.16)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan

pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal

maupun non formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI dan Paket A serta

SMP, MTs dan Paket B. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk

meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang

kondusif bagi siswa dan guru.

Sasaran program ini adalah seluruh anak usia 7 – 15 tahun baik laki – laki

maupun perempuan agar dapat memperoleh pendidikan, setidak – tidaknya

sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dimaksudkan untuk

menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,

dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan

pendidikan dasar SMP/MTs, termasuk Paket B. Program ini dititikberatkan

untuk meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke

jenjang SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka putus sekolah

dan mengulang kelas di kalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga



seluruh penduduk usia 13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya,

pendidikan pada jenjang menengah pertama.



Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

- (SD/MI/Paket A) 112.70 112,53 112,67 112,69 112,70 100

- (SMP/MTs/Paket B)

102.20 102,11 102,12 102,15 102,22 100.02

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

- (SD/MI Paket A) 97.50 97,08 97,16 97,23 97,83 100.34

- (SMP/MTs/Paket B) 86.25 85,94 85,96 86,07 86,36 100.13

5. Angka Putus Sekolah

- (SD/MI) 0.14 0,20 0,18 0,13 0,12 116.67

- (SMP/MTs) 0.38 0,41 0,40 0,39 0,37 102.70

6. Angka Mengulang Jenjang SD/MI

- (SD/MI) 2.00 2,61 2,59 2,13 1,93 103.63

- (SMP/MTs) 0.15 0,21 0,20 0,15 0,14 107.14

7. Angka Kelulusan (AL)

- (SD/MI) 99.30 99,38 99,45 99,91 99,92 100.62

- (SMP/MTs) 98.20 98,01 98,31 98,88 98,99 100.80




Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

8. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

96 98,61 98,67 98,85 98,92 103.04

9. Rasio siswa/kelas

- (SD/MI) 23 22 23 23 23 100

- (SMP/MTs) 28 35 35 30 30 107.14

10. Rasio siswa per guru

- (SD/MI) 15 14 13 14 13 86.67

- (SMP/MTs) 15 12 12 12 12 80

11. Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)

- (SD) 38 14 21 24 24 63,16

- (SMP) 60 66 66 66 66 110

12. Persentase peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan seni

- (SD) 10 10 9,09 0 16,67 166,7

- (SMP) 3 15,3 13,3 0 41,17 1372,3



Data tersebut di atas menunjukkan bahwa secara umum capaian indikator kinerja

program Pendidikan Dasar telah tercapai. Meskipun masih terdapat indikator

jumlah sekolah RSBI/SBI jenjang SD dan SMP yang tidak tercapai. Pada tahun

2013 program RSBI telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi atas gugatan

sebagian elemen masyarakat, karena program ini dianggap bertentangan dengan

Undang Undang Dasar. Putusan MK No: 5/PUU/-X/2012 mengabulkan

permohonan Koalisi Pendidikan sehingga menghapus dasar hukum

penyelenggaraan RSBI. Akhirnya Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran

Nomor 017/MPK/SE/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang menyatakan bahwa sekolah

yang bertaraf internasional menjadi sekolah regular.

Program RSBI dinilai mengandung diskriminasi dikarenakan yang dapat

bersekolah di sekolah yang bertaraf RSBI hanyalah orang-orang tertentu saja

yang memiliki uang lebih. Maka, tidak ada lagi penambahan jumlah RSBI/SBI di

Jawa Timur karena segala program dan kegiatan yang terkait dengan RSBI/SBI

dihentikan dan dialihkan ke program dan kegiatan lainnya.

97.0197.08

97.1697.23

97.83

96.6

96.8

97

97.2

97.4

97.6

97.8

98

2009 2010 2011 2012 2013

APK SD/SDLB/MI/Paket A Jawa Timur

APK SD/SDLB/MI/Paket A



2009 2010 2011 2012 2013

APM SD/SDLB/MI/Paket A 112.3 112.53 112.67 112.69 112.7

112.1

112.2

112.3

112.4

112.5

112.6

112.7

112.8

APM SD/SDLB/MI/Paket A Jawa Timur

0

20

40

60

80

100

20092010

20112012

2013

0.20.2

0.180.13

0.12

2.63 2.61 2.592.13

1.93

99.05 99.38 99.45 99.91 99.92

Angka Putus Sekolah, Angka Mengulang dan Angka Kelulusan jenjang SD/MI Jawa Timur

Angka Putus Sekolah

Angka Mengulang

Angka Kelulusan



102.09

102.11102.12

102.15

102.22

102

102.05

102.1

102.15

102.2

102.25

2009 2010 2011 2012 2013

APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B Jawa Timur

APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B

85.44

85.94 85.96

86.07

86.36

84.8

85

85.2

85.4

85.6

85.8

86

86.2

86.4

86.6

2009 2010 2011 2012 2013

APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B Jawa Timur

APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B



Dapat kita lihat partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anak usia 7 -12 tahun ke

jenjang SD/MI yang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dari tahun

ke tahun. Di tahun 2010 APK jenjang SD/MI mencapai 112,53%, kemudian

meningkat menjadi sebesar 112,67% pada tahun 2011 dan kembali mengalami

peningkatan sebesar 112,69% di tahun 2012, hingga mencapai 112,70% di tahun

2013. APK jenjang SMP/MTs dapat kita lihat persentase capaiannya di tahun 2010

sebesar 102,11%, meningkat di tahun 2011 persentasenya menjadi sebesar

102,12%, kemudian bertambah di tahun 2012 sebesar 102,15%, dan kembali

mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi sebesar 102,22%.

Berikutnya, indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI dari

97,08% di tahun 2010, meningkat menjadi 97,16% di tahun 2011 dan selanjutnya

naik kembali menjadi 97,23% di tahun 2012, kemudian meningkat terus di tahun

2013 menjadi 97,83%. Pencapaian Kinerja APM SD/MI di tahun 2013 sebesar

97,83% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 97,50%.

Indikator Kinerja selanjutnya adalah APM jenjang SMP/MTs dari 85,94% di tahun

2010, menjadi 85,96% di tahun 2011 dan meningkat menjadi 86,07% di tahun

2012, selanjutnya naik kembali menjadi 86,36% di tahun 2013. APM adalah

Angka Putus Sekolah

Angka Mengulang

Angka Kelulusan0

50

100

20092010

20112012

2013

0.42 0.410.4

0.390.37

0.22 0.21 0.2 0.15 0.14

98 98.01 98.31 98.88 98.99

Angka Putus Sekolah, Angka Mengulang dan Angka Kelulusan jenjang SMP/MTs Jawa

Timur

Angka Putus Sekolah Angka Mengulang Angka Kelulusan



penghitungan dari jumlah siswa usia 13-15 tahun dibandingkan dengan jumlah

penduduk usia 13-15 tahun, berarti kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan

anaknya di jenjang SMP/MTs secara tepat waktu mengalami peningkatan.

Dari data perkembangan APK dan APM tersebut, menunjukkan pula bahwa

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Jawa Timur sangat efektif dan

signifikan terhadap kenaikan angka melanjutkan dari SD ke SMP, hal ini tidak sia-

sia bila program sharing bantuan operasional sekolah dari pemerintah Jawa Timur

sebagai pendamping Bantuan Operasional (BOS) Nasional yang tetap

dipertahankan kelanjutannya demi penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Penuntasan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan dapat

dikatakan bahwa Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Jawa Timur

telah tuntas paripurna, sehingga bisa dilanjutkan dengan Program Rintisan Wajib

Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun yang sebenarnya di Provinsi Jawa Timur

telah dimulai pada tahun 2008.

Indikator kinerja berikutnya adalah Angka Putus Sekolah. Pada jenjang SD/MI dari

0,20% di tahun 2010 menurun menjadi 0,18% di tahun 2011 dan menurun menjadi

0,13% di tahun 2012, dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,12%

di tahun 2013. Sementara itu, Angka Putus Sekolah jenjang SMP/MTs dari 0,41%

di tahun 2010 menjadi 0,40% di tahun 2011 menurun menjadi 0,39% di tahun

2012, dan kembali terjadi penurunan menjadi sebesar 0,37% Di tahun 2013.

Terjadinya penurunan Indikator Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan

SMP/MTs di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa semakin sedikitnya murid

yang putus sekolah, menandakan bahwa pembangunan pendidikan telah

berlangsung dengan baik.

Indikator selanjutnya adalah menurunnya Angka Mengulang Kelas pada jenjang

SD/MI dan SMP/MTs. Dapat dilihat dari indikator Angka Mengulang Jenjang

SD/MI sebesar 2,61% di tahun 2010 menurun menjadi 2,59% di tahun 2011,

kembali terjadi penurunan di tahun 2012 menjadi 2,13% dan kembali terjadi

penurunan persentase menjadi sebesar 1,93% di tahun 2013. Sedangkan untuk

indikator Angka Mengulang jenjang SMP/MTs dari 0,21% di tahun 2010 menurun



menjadi 0,20% di tahun 2011, menurun kembali menjadi 0,15% di tahun 2012, dan

kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14% di tahun 2013. Hal ini

mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun kualitas kepengajaran guru dalam

mendongkrak prestasi siswa semakin meningkat sehingga berdampak pada

menurunnya jumlah siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus.

Peningkatan kualitas hasil belajar diukur dengan meningkatnya persentase siswa

yang lulus evaluasi belajar dengan indikator Angka Kelulusan (AL) SD/MI yang

mencapai 99,38% di tahun 2010, lalu meningkat menjadi 99,45% di tahun 2011

kemudian meningkat menjadi 99,91% di tahun 2012 dan meningkat kembali

menjadi 99,92% di tahun 2013. Pada jenjang SMP/MTs, Angka Kelulusan (AL)

mencapai 98,01% di tahun 2010, meningkat di tahun 2011 menjadi 98,31% dan

naik lagi menjadi 98,88% di tahun 2012 dan terus mengalami peningkatan menjadi

sebesar 98,99% di tahun 2013.

Selanjutnya adalah indikator kinerja Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs, di tahun 2010 persentasenya sebesar 98,61% meningkat menjadi

98,67% di tahun 2011 dan mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi sebesar

98,85%, sementara di tahun 2013 kembali meningkat menjadi sebesar 98,92%.

Rasio siswa/kelas (SD/MI) di tahun 2010 menunjukkan angka 22 sedangkan pada

tahun 2011, 2012 dan 2013 persentase menunjukkan angka 23. Indikator kinerja

selanjutnya adalah Rasio Siswa/Kelas (SMP/MTs). Pada tahun 2010 dan 2011

menunjukkan angka 35 sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 rasio siswa/kelas

menunjukkan angka 30. Hal ini menunjukkan bahwa semakin hari jumlah murid

yang belajar diruang kelas semakin sedikit dan tidak berdesak-desakan. Dengan

semakin menurunnya rasio siswa/kelas, maka semakin banyak ruang kelas baru

yang dibangun di sekolah-sekolah di provinsi Jawa Timur.

Capaian Kinerja di atas dicapai melalui Program / Kegiatan di Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur, di antaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan : Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan SD/MI (083)

2. Kegiatan : Perluasan kesempatan belajar SMP/MTs di Jawa Timur (084)



3. Kegiatan : Peningkatan Manajemen Pendidikan SMP/MTs di Jawa Timur

(086)

4. Kegiatan : Peningkatan mutu pendidikan SD/SMP melalui pendidikan jarak

jauh (087)

5. Kegiatan : Peningkatan mutu SMP/MTs dan Sekolah Berwawasan

Lingkungan (097)

6. Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan mutu kesenian pendidikan dasar

(098)

Pada jenjang pendidikan SD/MI pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan

tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun, APK,

APM dan jumlah lulusannya, seperti rincian tabel berikut:

Tabel 6

Perkembangan pendidikan pada jenjang SD/MI Tahun 2011 – 2013


1 Pend Usia 7-12 tahun Orang 3.804.909 3.806.927 4.055.766

2 Siswa Baru Tingkat I Orang 706.779 681.039 724.682

a. SD Orang 553.611 532.787 574.790

b. MI Orang 153.168 148.252 149.892

3 Siswa Orang 4.222.205 4.211.803 4.492.919

a. SD Orang 3.394.645 3.384.692 3.647.919

b. MI Orang 827.560 827.111 845.000

4 Siswa Usia 7-12 tahun Orang 3.677.580 3.651.583 3.918.580

a. SD Orang 2.957.624 2.919.676 3.148.917

b. MI Orang 719.956 731.907 769.663

5 Lulusan Orang 636.517 645.296 647.412

a. SD Orang 514.057 522.608 524.182

b. MI Orang 122.460 122.688 123.230

6 Guru Orang 324.471 291.461 345.609

a. SD Orang 244.370 214.891 264.869

b. MI Orang 80.101 76.570 80.740

7 Sekolah Lembaga 25.996 26.554 27.066

a. SD Lembaga 19.590 19.734 19.900

b. MI Lembaga 6.406 6.820 7.166

8 Ruang Kelas R.Kelas 172.700 174.514 181.504



a. SD R.Kelas 130.793 133.174 138.780

b. MI R.Kelas 41.907 41.340 42.724

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013 Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 7 -12 tahun dan lulusan

mengalami peningkatan. Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun meningkat tipis dari

tahun 2011 sebanyak 3.804.909 orang menjadi 3.806.927 orang pada tahun 2012

dan meningkat lagi menjadi sebanyak 4.055.766 orang di tahun 2013. Jumlah

lulusan pada tahun 2011 sebanyak 636.517 meningkat menjadi 645.296 orang

pada 2012, dan meningkat kembali menjadi 647.412 orang di tahun 2013.

Adapun jumlah siswa menurun dari 4.222.205 orang pada tahun 2011 menjadi

4.211.803 orang pada tahun 2012, tetapi jumlah murid mengalami peningkatan

kembali di tahun 2013 menjadi 4.492.919 orang. Jumlah guru yang pada tahun

2011 sebesar 324.471 orang menurun menjadi 291.461 orang pada tahun 2012,

tetapi mengalami peningkatan kembali di tahun 2013 menjadi sebanyak 345.609

guru.

Sebaliknya, peningkatan konstan terjadi pada jumlah lembaga sekolah yang

berjumlah 25.996 pada tahun 2011 menjadi 26.554 pada tahun 2012 dan kembali

meningkat pada tahun 2013 menjadi sebanyak 27.066 serta ruang kelas yang

semula 172.700 pada tahun 2011 menjadi 174.514 pada tahun 2012 dan kembali

meningkat di tahun 2013 menjadi sebanyak 181.504. Hal ini disebabkan

bertambahnya gedung sekolah baru dan direhabilitasinya ruang kelas yang rusak.

Dengan demikian, diharapkan dapat mengakibatkan daya tampung siswa per

kelas lebih kecil, dari semula 40 siswa per kelas menjadi 20 – 30 siswa. Kecilnya

daya tampung siswa per kelas akan mengakibatkan proses belajar mengajar di

kelas menjadi lebih kondusif.

Jika membandingkan kondisi SD dengan kondisi MI pada tahun 2012, maka

terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu jumlah siswa SD dibanding MI

berkisar 4 : 1, sedangkan jumlah guru berkisar 3 : 1, perbandingan jumlah

lembaga berkisar 2 : 1, sedangkan jumlah ruang kelasnya berkisar 3 : 1.



Hal ini terlihat di semua data yang ada, jumlah SD sebesar 19.900 lembaga,

dengan jumlah siswa sebanyak 3.647.919 siswa, ruang kelas sebanyak 151.231

ruang dan ditangani oleh guru sebanyak 264.869 orang. Sedangkan untuk jumlah

MI sebanyak 7.166 lembaga dengan jumlah siswa 845.000, sedangkan ruang

kelas sebanyak 42.724 ruang dan tenaga guru yang mengajar sebanyak 80.740

guru.

Bila ditinjau dari status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika

dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MI

jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak

dibangun oleh yayasan swasta, sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh

pemerintah melalui program bantuan pembangunan Sekolah.

Tabel 7 Perkembangan pendidikan pada jenjang SMP/MTs

Tahun 2011 - 2013


1 Pend Usia 13-15

tahun

Orang 1.934.204 1.933.845 1.849.207

2 Siswa Baru Tingkat

I

Orang 628.063 632.005 610.246

a. SMP Orang 454.148 452.105 436.089

b. MTs Orang 173.915 179.900 174.157

3 Siswa Orang 1.833.471 1.853.100 1.827.277

a. SMP Orang 1.335.936 1.343.764 1.306.418

b. MTs Orang 497.535 509.336 520.859

4 Siswa Usia 13-15

tahun

Orang 1.558.530 1.575.759 1.562.574

a. SMP Orang 1.151.191 1.165.415 1.146.051

b. MTs Orang 407.339 410.344 416.523

5 Lulusan Orang 533.224 579.604 582.796

a. SMP Orang 405.490 426.451 427.840

b. MTs Orang 127.734 153.153 154.956



6 Guru Orang 155.627 156.365 161.409

a. SMP Orang 96.350 98.806 101.001

b. MTs Orang 59.277 57.559 60.408

7 Sekolah Lembaga 6.465 6.996 7.200

a. SMP Lembaga 3.731 3.983 4.068

b. MTs Lembaga 2.734 3.013 3.132


a. SMP R.Kelas 74.073 62.170 44.765

b. MTs R.Kelas 15.909 15.666 17.582

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2010/2011 –2011/2012 –2012/2013 Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Selama jangka waktu 2011 – 2013, terjadi sedikit penurunan pada jumlah

penduduk usia 13 – 15 tahun, yaitu dari 1.934.204 orang pada tahun 2011 menjadi

1.933.845 orang pada tahun 2012, kemudian terjadi penurunan lagi di tahun 2013

menjadi sebanyak 1.849.207 orang. Namun, penurunan yang terjadi pada jumlah

penduduk usia 13 – 15 tahun tidak berpengaruh pada jumlah siswa, yang pada

tahun 2012 meningkat menjadi 1.853.100 siswa dari semula 1.833.471 siswa pada

tahun 2011, dan menurun di tahun 2013 menjadi sebanyak 1.827.277 orang.

Jumlah sekolah juga meningkat baik lembaga SMP yaitu sebanyak 3.731 lembaga

pada tahun 2011 menjadi 3.983 lembaga pada tahun 2012 dan meningkat kembali

menjadi sebanyak 4.068 lembaga di tahun 2013, begitu juga dengan MTs yang

semula pada tahun 2011 sejumlah 2.734 lembaga menjadi 3.013 lembaga pada

tahun 2012 dan meningkat kembali menjadi sebanyak 3.132 lembaga pada tahun

2013.

Di samping itu, jumlah guru pun menunjukkan peningkatan yang terus menerus.

Pada tahun 2011, jumlah guru yang mengajar di SMP/MTs sebanyak 155.627

orang meningkat menjadi 156.365 orang pada tahun 2012 dan meningkat kembali

pada tahun 2013 menjadi sebesar 161.409. Jumlah lulusan di jenjang SMP/MTs

juga meningkat dari sejumlah 533.224 siswa pada tahun 2011 menjadi 579.604

pada tahun 2012 dan meningkat kembali menjadi 582.796 siswa di tahun 2013.



Di lain pihak, perkembangan jumlah ruang kelas di jenjang SMP/MTs

menunjukkan penurunan dari 89.982 ruang di tahun 2011 menjadi 77.836 ruang

pada tahun 2012 dan kembali menurun menjadi sebanyak 62.347 ruang di tahun

2013, dengan rincian 44.765 terdapat pada jenjang SMP dan MTs sebanyak

17.582 ruang.

Berbagai kegiatan untuk menunjang kompetensi guru dan siswa untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran di jenjang SD/MI juga diselenggarakan, di

antaranya adalah bantuan perbaikan ringan sekolah SD/MI swasta kepada 175

lembaga di 38 kab/kota dalam upaya optimalisasi kelas dan peningkatan daya

tampung sekolah, berbagai kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas Guru

SD/MI seperti Workshop Pengembangan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Workshop

Pengembangan Mapel Bahasa Indonesia, Workshop Pengembangan Mapel MIPA

SD, Workshop Pengembangan KTSP, Workshop Pendidikan Karakter di SD,

Workshop Pengembangan Penilaian Pendidikan SD, Workshop Pengembangan

Kurikulum, Workshop Pengembangan Akreditasi di SD, Workshop Pengembangan

Manajemen Gugus di SD, Workshop Pembinaan Dan Evaluasi Hasil UN,

Workshop Pembelajaran Calistung Kelas Rendah di SD, Workshop

Pengembangan Mapel Pendidikan Agama, Workshop Pengembangan Muatan

Lokal, Penyusunan Dan Evaluasi Program Pendidikan TK, SD dan PK.

Untuk jenjang SMP/MTs, dalam rangka mendukung suksesnya program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan yang dilaksanakan

diantaranya adalah, Kegiatan Pembinaan MOS SMP, Kegiatan Pembinaan

Kepemimpinan, Kegiatan UKS, Pembinaan Pendidikan Lalu Lintas, Pembinaan

Penanggulangan Narkoba, Pembinaan dan Pengembangan MBS, Peningkatan

Mutu Guru Mapel SMP, Monitoring Hibah, Sosialisasi Pendataan Calon Peserta

UN SMP/MTs, Sosialisasi Ujian Nasional, Sosialisasi dan aplikasi software ujian

sekolah (Pengenalan software), Pengolahan hasil UN, Workshop Manajemen

SSN, Workshop Pembinaan SSN, Workshop Pendataan Calon Peserta UN

SMP/MTs, Kegiatan Pelaksanaan O2SN SMP Tingkat Provinsi dan Pembinaan

02SN Tingkat Nasional, Kegiatan FLS2N SMP, Keg. Siswa Berprestasi,

Pembinaan dan pelaksanaan Lomba OSN, Lomba Motivasi Belajar Mandiri.



Di bidang Kesenian, kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar antara lain, Lokakarya / workshop / Dialog Seni,

Apresiasi Seni Tradisi Bagi Peserta Didik, Pergelaran Seni Pertunjukan Padang

Rembulan, Seleksi Siswa Berprestasi Bidang Seni, Festival / Lomba Seni Hari

Anak, Pengenalan Media Kesenian Untuk Membentuk Karakter Bagi Peserta

Didik, Pekan Seni Pelajar Se Jawa Timur.

Berbagai lomba untuk mewadahi minat, bakat, dan kemampuan siswa SD/MI

terhadap mata pelajaran dan seni yang disukainya diselenggarakan seperti Lomba

Kader Tiwisada, Olimpiade Olahraga SD Usia Dini, TC Olimpiade Olahraga SD

Usia Dini, Lomba Evaluasi Lingkungan Sekolah Sehat, Lomba Bina Kreatifitas

Dalam Rangka HAN SD/MI, dan Lomba Drum Band Sekolah Dasar.

Kegiatan pendidikan jarak jauh di Jawa Timur juga diselenggarakan melalui

Pengayaan Pembelajaran bagi murid SD sistem jarak jauh, Koordinasi pengayaan

pembelajaran bagi murid SD, Penggandaan bahan ajar bagi murid SD, Produksi

Program Audio Pembelajaran, Produksi Audio Pembelajaran, Penggandaan VCD/

CD pembelajaran untuk sekolah, Workshop Penyusunan Materi Media

Pembelajaran Berbasis Multimedia, Workshop Penulisan Naskah Multimedia,

Koordinasi Pengelola TIK Pendidikan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dasar juga

terus menerus digalakkan. Salah satunya dengan menyelenggarakan rapat

koordinasi peningkatan mutu pendidikan TK, SD, dan PK, pembinaan UKS SD/MI,

pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar, Lomba Bina Kreatifitas Dalam Rangka HAN

SD/MI, Workshop Pengembangan Mapel MIPA SD, Workshop Pendidikan

Karakter di SD, Workshop Pengembangan Penilaian Pendidikan SD, Workshop

Pengembangan Akreditasi di SD, Workshop Pengembangan Manajemen Gugus di

SD, Workshop Pembelajaran Calistung Kelas Rendah di SD. Untuk menjaga

kelancaran jalannya penyelenggaraan Ujian Nasional, diadakan pendataan

lembaga dan calon peserta UN SD/MI, penyusunan kisi – kisi ujian sekolah SD/MI,

sosialisasi pelaksanaan UN SD/MI dan pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB.



Meskipun sebagian besar target kinerja yang ditetapkan telah tercapai bahkan

realisasinya melampaui target, namun masih ditemui beberapa permasalahan

sebagaimana berikut:

1. Adanya kesenjangan/perbedaan yang cukup signifikan (yaitu jumlah sekolah,

siswa dan guru) SD dan SMP dibanding MI dan MTs.

2. Masih rendahnya tingkat penguasaan IT dan Multimedia

3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dan lokasi sekolah

yang secara geografis sulit dijangkau

4. Belum semua Kab/Kota memanfaatkan alumni peserta workshop di provinsi

maupun nasional untuk mengembangkan kompetensi yang diperolehnya

dalam meningkatkan mutu pembelajaran didaerahnya.

Upaya pemecahan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengatasi kesenjangan/perbedaan pendidikan dasar Jawa Timur

dilakukan Proses penyetaraan pendidikan Pondok Pesantren dengan

pendidikan umum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan program

prioritas berupa BOSDA Madrasah Diniyah (Madin) atau Bantuan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) sejak tahun

2010. Madrasah Diniyah belum tersentuh program BOS Nasional, sehingga

dengan program BOSDA Madrasah Diniyah (Madin) diharapkan dapat

memperpendek tingkat kesenjangan antara pendidikan formal dan Madrasah

Diniyah (non formal). Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Fasilitasi Pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan masalah

pembangunan, berupa bantuan bagi 1.109.032 siswa Madrasah Diniyah

b. Bantuan bagi 65.946 tenaga pendidik dengan nilai bantuan sebesar Rp

300.000,-/guru/bulan yang disalurkan selama 6 bulan.

2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga administrasi agar semakin

menguasai IT dan multimedia.

3. Perbaikan fisik dan infrastruktur SD/MI beserta penambahan sarana

penunjang pembelajaran (Perpustakaan, laboratorium Bahasa dan

Komputer/Multimedia, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah, ruang

Ekspresi/kreasi siswa dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutu proses

dan Output pembelajaran.



4. Meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah (SD/MI) dalam upaya penguatan

akuntabilitas dan pencitraan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.

5. Melakukan perbaikan pada sekolah – sekolah dengan kondisi baik rusak

ringan maupun berat agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan

aman, lancar dan menyenangkan.

6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota agar segera

memanfaatkan alumni peserta Workshop untuk mengembangkan

kompetensinya di daerah, serta melakukan perencanaan dan penjadwalan

pelaksanaan berbagai lomba secara berjenjang.

3. Program Pendidikan Menengah (1.01.17)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan

pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki – laki

dan perempuan melalui jalur formal maupun nonformal, yang mencakup SMA,

SMK, MA dan Paket C. Serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui

sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non formal guna

mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

untuk masuk dunia kerja. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk

meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang

kondusif bagi siswa dan guru.

Sasaran program ini adalah lulusan sekolah menengah pertama yang meningkat

secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun.



Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

13. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/SMK

75.20 73,70 73,78 74,21 78,21 104.00

14. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/MA/SMK/Paket C

56.57 53,37 54,97 55,94 59,78 105.67

15. Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA

0.70 0,84 0,83 0,80 0,68 102.94



16. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK

97.75 97,45 97,73 98,14 98,27 100.53

17. Angka mengulang jenjang SMA/MA/SMK

0.20 0,20 0,19 0.19 0,17 117.65

18. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA

87.75 87,59 87,69 87,78 87,89 100.16

19. Rasio siswa/kelas (SMA/SMK)

33 37 36 33 33 100

20. Rasio siswa per guru SMA/SMK

15 13 12 12 12 80

21. Rasio jumlah siswa SMA:SMK 40.00:

60.00 46.52: 53.48

46.69: 53.31

46.87: 53.13

39.96: 60.04

100.15

22. Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) jenjang SMA/SMK

60 59 59 69 69 115

23. Persentase peningkatan sekolah jenjang SMA/MA/SMK yang menerapkan pendidikan seni

3 9.09 8.3 0 38.46 1,282

Capaian kinerja di atas menunjukkan bahwa secara umum target kinerja program

Pendidikan Menengah telah tercapai. Namun sama halnya dengan jenjang SD

dan SMP, indikator jumlah sekolah RSBI/SBI jenjang SMA tidak tercapai

dikarenakan pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan

sebagian elemen masyarakat untuk menghapuskan program RSBI karena

program ini dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar.



71.43

73.7 73.7874.21

78.21

68

70

72

74

76

78

80

2009 2010 2011 2012 2013

APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C Jawa Timur

APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C

51.96

53.37

54.9755.94

59.78

48

50

52

54

56

58

60

62

2009 2010 2011 2012 2013

APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C Jawa Timur

APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C



Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/SMK, angka

menunjukkan persentase capaian sebesar 73,70% di tahun 2010, meningkat

menjadi sebesar 73,78% dan terus meningkat di tahun 2012 menjadi 74,21%, dan

kembali mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 78,21%. Peningkatan

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/SMK didukung dengan semakin

banyaknya orangtua siswa usia sekolah yang sadar akan pentingnya bersekolah

bagi anak – anak mereka.

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/MA/SMK/Paket C

dari 53,37% di tahun 2010, meningkat menjadi 54,97% di tahun 2011, dan

mengalami peningkatan capaian pada tahun 2012 menjadi 55,94% kemudian

meningkat lagi di tahun 2013 sebesar 59,78%.

Menurunnya angka putus sekolah pada jenjang SMA/MA diukur dengan Indikator

Kinerja Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA dari 0,84% di tahun 2010, menjadi

0,83% di tahun 2011, menjadi 0,80% di tahun 2012, dan kembali mengalami

penurunan, dengan persentase sebesar 0,68% di tahun 2013.

0 20 40 60 80 100

2009

2010

2011

2012

2013

0.85

0.84

0.83

0.8

0.68

0.32

0.2

0.19

0.19

0.17

95

97.45

97.73

98.14

98.27

Angka Putus Sekolah, Angka Mengulang, dan Angka Kelulusan jenjang SMA/MA/SMK Jawa

Timur

Angka Kelulusan

Angka Mengulang

Angka Putus Sekolah



Indikator Kinerja Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK dari tahun 2010 capaiannya

sebesar 97,45% meningkat menjadi 97,73% di tahun 2011, kemudian di tahun

2012 meningkat menjadi 98,14%, dan di tahun 2013 meningkat kembali

persentasenya menjadi 98,27%. Angka kelulusan menunjukkan peningkatan dari

tahun ke tahun mengindikasikan bahwa program pembangunan pendidikan yang

telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah berjalan

dengan baik.

Menurunnya angka mengulang kelas pada jenjang SMA/SMK terlihat dari capaian

di tahun 2010 sebesar 0,20%, dan angkanya menurun menjadi 0,19% di tahun

2011 dan tahun 2012, kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2013

persentasenya menjadi sebesar 0,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas

pengajaran guru di jenjang SMA/MA/SMK semakin baik sehingga siswa yang

mengulang kelas semakin sedikit.

Indikator kinerja selanjutnya adalah Rasio siswa per guru jenjang SMA/SMK, dari

tahun 2010 rasionya sebesar 13, lalu menurun menjadi 12 di tahun 2011, 2012,

hingga 2013. Adapun rasio siswa/kelas jenjang SMA/MA/SMK di tahun 2010

menunjukkan angka 37 sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 36, dan

pada tahun 2012 hingga 2013 persentase menunjukkan angka yang sama yakni

33. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah murid yang belajar di

ruang kelas semakin sedikit dan tidak berdesak-desakan.

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan

memperhatikan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan

pendidikan di Jawa Timur harus diimbangi dengan SMK yang berbasis

keunggulan lokal. Jumlah SMK harus ditingkatkan. Target pendirian SMA dengan

SMK di akhir tahun pemerintahan Gubernur periode 2009 – 2013 adalah 40: 60.

Adapun pencapaian di tahun 2013, rasio siswa SMA : SMK adalah sebesar 43.35

: 56.43. Namun demikian, dengan pertimbangan bahwa pendirian dan

pembiayaan SMK lebih mahal daripada SMA, pemerintah daerah harus

mengalokasikan sumber dana untuk menopang SMK. Hal itu membutuhkan

komitmen para Kepala Daerah dalam mengalokasikan sumber dana.



Capaian Kinerja di atas dicapai melalui Program Kegiatan di Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (041)

2. Kegiatan : Peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan dan pelatihan

(075)

3. Kegiatan : Bantuan Operasional SMA Olah Raga Sidoarjo (078)

4. Kegiatan : Peningkatan manajemen pendidikan SMK (082)

5. Kegiatan : Peningkatan manajemen pendidikan SMK (082)

6. Kegiatan : Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK (083)

7. Kegiatan : Penunjang perluasan dan peningkatan mutu pendidikan melalui

UPT - TEKKOMDIK (084)

8. Kegiatan : Peningkatan mutu SMA menuju Sekolah Berstandar

Internasional (100)

9. Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA serta Sekolah

Berwawasan Lingkungan di Jawa Timur (101)

10. Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan mutu kesenian pendidikan

menengah (104)

11. Kegiatan : Peningkatan Mutu Pendidikan SMA (105)

12. Kegiatan : Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan kejuruan melalui

UPT PPPK (125)

13. Kegiatan : Pelatihan peningkatan kompetensi Guru/Siswa SMK (126)

Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada kurun waktu tahun 2011 sampai

dengan tahun 2013 terjadi peningkatan angka APK, APM, jumlah penduduk usia

sekolah, jumlah siswa, jumlah lulusan, jumlah lembaga beserta ruang kelas, dan

jumlah gurunya, seperti rincian tabel berikut:

Tabel 8 Perkembangan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK

Tahun 2011 –2013


1 Pend Usia 16-18 tahun Orang 1.808.731 1.810.625 1.742.716

2 Siswa Baru Tingkat I Orang 476.353 473.480 463.162



a. SMA Orang 176.615 170.940 156.385

a. MA Orang 79.544 89.911 87.414

b. SMK Orang 220.194 212.629 219.363

3 Siswa Orang 1.296.215 1.300.503 1.312.856

a. SMA Orang 505.939 495.317 464.721

a. MA Orang 212.635 243.517 245.888

b. SMK Orang 577.641 561.430 601.879

c. SMA TERBUKA Orang - 239 368

4 Siswa Usia 16-18 tahun Orang 964.958 987.157 1.021.858

a. SMA Orang 370.542 383.558 368.039

a. MA Orang 168.178 179.222 178.825

b. SMK Orang 426.238 424.377 474.994

5 Lulusan Orang 381.775 384.974 388.439

a. SMA Orang 123.599 158.469 157.717

c. MA Orang 53.074 61.924 57.291

d. SMK Orang 205.102 164.581 173.431

6 Guru Orang 108.667 114.353 122.791

a. SMA Orang 38.699 39.236 39.955

a. MA Orang 27.913 29.828 30.813

b. SMK Orang 42.085 45.289 52.023

7 Sekolah Lembaga 3.650 3.928 4.101

a. SMA Lembaga 1.263 1.285 1.324

a. MA Lembaga 1.185 1.294 1.320

b. SMK Lembaga 1.202 1.349 1.457


a. SMA R.Kelas 13.368 14.406 14.139

b. MA R.Kelas 6.850 7.588 8.221

c. SMK R.Kelas 11.982 14.237 14.857

Sumber : Data Pokok Pendidikan 2010/2011–2011/2012–2012/2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



Pada kurun waktu tahun 2011 - 2013, terjadi peningkatan pada jumlah penduduk

usia 16-18 tahun yakni sebesar 1.808.731 pada tahun 2011 meningkat menjadi

1.810.625 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi

sebesar 1.742.716 orang. Walaupun terjadi penurunan pada jumlah siswa SMA

dan SMK, namun jumlah siswa jenjang SLTA secara keseluruhan meningkat dari

1.296.215 pada tahun 2011 menjadi 1.300.503 pada tahun 2012 dan meningkat

kembali pada tahun 2013 menjadi sebesar 1.312.856 orang yang berdampak pada

peningkatan APK SLTA yang mencapai 74,21 pada tahun 2012 dari 73,78 di

tahun 2011, dan kembali meningkat menjadi 78,21 di tahun 2013.

Di sisi lain, peningkatan juga terjadi pada jumlah guru SMA yang pada tahun 2011

sebanyak 38.699 orang, pada 2012 menjadi 39.236 orang, kemudian meningkat

lagi menjadi 39.955 orang di tahun 2013. Demikian pula dengan guru MA yang

meningkat dari 27.913 orang pada tahun 2011 menjadi 29.828 orang pada tahun

2012 dan meningkat lagi menjadi 30.813 orang di tahun 2013 dan guru SMK dari

42.085 orang di tahun 2011 meningkat menjadi 45.289 orang di tahun 2012, dan

meningkat kembali menjadi 52.023 orang di tahun 2013.

Peningkatan konstan juga terjadi pada jumlah sekolah dan jumlah ruang kelas

secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya program pembangunan unit

sekolah baru dan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas untuk

memperluas daya tampung lembaga jenjang pendidikan menengah sesuai dengan

prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Selain itu, program

pembangunan ini juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta

didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial,

ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta

kondisi fisik. Dampaknya, peningkatan konstan terjadi pada APK dan APM yang

menunjukkan bahwa Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah

(Wajar Dikmen) 12 Tahun menunjukkan keberhasilan.

Kegiatan yang mendukung berjalannya Program Pendidikan Menengah yang

dilaksanakan adalah, O2SN SMA, FLS2N SMA, Lomba Cerdas Cermat UUD NRI,

OSN SMA, Pengerahan Siswa dalam rangka Upacara Bendera, Verifikasi Bantuan

Hibah, Evaluasi Program Anti KKN, Pembinaan MOS SMA, Peningkatan Mutu



Guru Mapel SMA, Bimbingan Teknis KTSP Tim Pengembang Kurikulum,

Sosialisasi Pendataan Calon Peserta UN SMA/MA, Sosialisasi Ujian Nasional,

Sosialisasi dan aplikasi software ujian sekolah (Pengenalan software),

Pengolahan hasil UN, Penyusunan Pedoman Teknis (Domnis), Lomba Debat

Bahasa Inggris, Workshop penanggulangan HIV AIDS, Implementasi Kurikulum

Tahun 2013, Pembinaan Guru Pembina OSN, Peningkatan Mutu Guru SSN,

Workshop Petugas Lab. Fisika, Kimia & Biologi SMA, Workshop Peningkatan

Mutu Guru BK, Workshop Peningkatan Mutu Guru Olahraga, Workshop

Peningkatan Mutu Manajemen SSN, Workshop Petugas Perpustakaan, Workshop

Petugas Tata Usaha Sekolah, Workshop Pendataan Calon Peserta UN SMA/MA,

Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan

Menengah Atas.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Tekkomdik

diantaranya adalah Pembuatan/Penerbitan Majalah Pendidikan, Penyelenggaraan

Sistem Informasi dan Komunikasi, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi di Dinas

Kab/ Kota se-Jatim, Pemberdayaan Media Pendidikan bagi guru, Pemanfaatan

Media Komputer untuk pendidikan sebanyak 3 kali yang diikuti oleh 76 orang Guru

atau TU SMP/MTs, Produksi Media VCD pembelajaran sebanyak 10 Program

berupa Master DVD, Penyelenggaraan Radio Pendidikan, Penyelenggaraan

Drama Sekolah 1 kali untuk siswa SMP dan SMA, Workshop penyusunan program

di Tekkomdik, Penyiaran online pendidikan jarak jauh melalui TVRI Jatim,

Produksi dan visualisasi program pendidikan di 38 Kab/Kota, dan Penggandaan

CD audio lagu dan budaya.

Khusus untuk peserta didik dan pendidik SMK, berbagai kegiatan diadakan untuk

menunjang lancarnya proses pembelajaran di SMK yang meliputi pembinaan

kesiswaan, pembinaan UKS, pembinaan KBM pelajaran normatif (Bahasa

Indonesia), adaptif (Matematika, Bahasa Inggris, IPS, dan Fisika) dan produktif,

pembinaan kewirausahaan serta pembinaan konseling; pelaksanaan sosialisasi

UN SMK; inventarisasi data lembaga SMK; rapat koordinasi Kepala SMK

negeri/swasta; sosialisasi bantuan hibah rehab gedung, pembangunan RKB dan

sarana prasarana SMK; kegiatan pembinaan ISO SMK; penyusunan naskah LKS



tingkat provinsi; penyelenggaraan workshop maintenance and repair, pembinaan

karakter SMK; pembinaan KTSP SMK dan Jawara SMK.

Selain itu juga diadakan perawatan, perbaikan dan pengadaan alat – alat bengkel

mesin dan CNC serta sarana pendukung Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang

berada di UPT PPPK (Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan) sesuai

standar ISO 9001 : 2008.

Untuk mewadahi potensi siswa yang berbakat dan minat khusus misalnya

olahraga atau memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi maka dimulai tahun

pembelajaran 2009/2010 di Jawa Timur diselenggarakan SMA Negeri Olahraga

(SMANOR) yang lokasinya di kecamatan Buduran, Sidoarjo. Di sinilah

terselenggaranya pembinaan dan pembibitan atlit berprestasi di cabang olahraga

gulat sebanyak 28 atlit, judo sebanyak 13 atlit, pencak silat sebanyak 23 atlit,

atletik sebanyak 21 atlit, renang/selam sebanyak 11 atlit, sepak takraw 27 atlit,

panjat tebing sebanyak 8 atlit, karate sebanyak 16 atlit dan voli pantai sebanyak

15 atlit, melalui penjaringan atlit masing – masing cabor dan pelaksanaan try out.

Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan menengah di bidang kesenian juga

digalakkan melalui berbagai kegiatan seperti Paduan Suara Hari – Hari Besar

Nasional, Festival/Seni Pertunjukan Pelajar, Lokakarya/Workshop/Dialog Seni

Budaya, Apresiasi Seni Tradisi Bagi Peserta Didik, Pergelaran Seni Pertunjukan

Padang Rembulan, Seleksi Guru dan Siswa Berprestasi Bidang Seni, Duta Seni

Pelajar Se Jawa,Bali dan Lampung, Seleksi dan Workshop Gita Bahana

Nusantara, Pekan Seni Pelajar Se Jawa Timur, Pengiriman Tim Kesenian Ke

Tingkat Nasional/Internasional.

Walaupun sebagian besar target kinerja telah terpenuhi dan bahkan terlampaui,

beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Program Pendidikan

Menengah masih muncul, antara lain:

1. Undangan kegiatan seringkali tidak sampai ke sekolah, sehingga sekolah

banyak yang tidak mengikuti kegiatan yang diadakan;

2. Sarana prasarana latihan belum tercukupi;

3. Kurangnya Volume Try Out atau uji tanding ke luar provinsi atau luar negeri;

4. Tenaga pelatih dan administrasi masih banyak tenaga kontrak (outsorcing).



Adapun upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Koordinasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota;

2. Mengupayakan tempat latihan diluar arena UPT SMANOR Jatim, khususnya

cabang olahraga selam, renang dan atletik;

3. Memotivasi para atlit untuk menambah sendiri jam latihan;

4. Meningkatkan kinerja pelatih dan mengevaluasi program kepelatihan secara

berkelanjutan.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (1.01.22)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan

serta mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas, yang meliputi

penyediaan informasi pendidikan, penyediaan bantuan keuangan untuk

penyelenggaraan pendidikan, bantuan sarana prasarana dan fasilitasi Dewan

Pendidikan.

Sasaran dari program ini adalah siswa dari keluarga kurang mampu pada jenjang

SMA dan Community College, lembaga dan tenaga pendidik pada Rintisan

Sekolah Bertaraf Internasional serta masyarakat umum.



Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

24. Persentase sekolah berakreditasi

82.75 39.00 51.00 63.00 65.00 78.54

25. Persentase penduduk miskin yang bisa bersekolah

79.00 65.77 73.79 93.03 72.15 91.33



1. Kegiatan : Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di bidang

pendidikan (002)

2. Kegiatan : Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (007)



3. Kegiatan : Fasilitas pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan

masalah pembangunan (011)

4. Kegiatan : Fasilitas Dewan Pendidikan Jawa Timur (012)

5. Kegiatan : Penerapan sistem informasi pendidikan melalui pendataan (014)

6. Kegiatan : Monev dan Pengembangan Pengawasan Pendidikan (015)

7. Kegiatan : Sinkronisasi dan koordinasi Bidang Pendidikan (016)

8. Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Peraturan di Bidang Pendidikan (017)

9. Kegiatan : Peningkatan SDM dan Pengembangan sarana dan prasarana

perkantoran (020)

10. Kegiatan : Pengembangan Pendidikan di Daerah Terpencil di Jawa Timur

(021)

11. Kegiatan : Program Akreditasi Sekolah (022)

12. Kegiatan : Pengembangan dan Fasilitasi Program Pendidikan (025)

13. Kegiatan : Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan (026)

14. Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS SLTA) (033)

15. Kegiatan : Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun Jawa Timur (034)

16. Kegiatan : Peningkatan operasional ICT (036)

17. Kegiatan : Pengawasan BOS Pendidikan Dasar dan Menengah (037)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tersedianya data dan informasi pendidikan dari Triwulan I sampai Triwulan

IV pada 10 Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Semua komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pendidikan

memahami tentang arti pentingnya data dan informasi;

Sistem penyimpanan arsip data dan informasi mengarah ke informasi

teknologi;

Dapat mendayagunakan database pendidikan persekolahan sebagai

bentuk analisis dan sebagai pendukung dalam perencanaan pendidikan

pada satuan pendidikan;

Sumber Daya Manusia pendataan pendidikan mampu menguasai dan

memanfaatkan Pangkalan Data dan Informasi Teknologi Informasi;



Penguatan dan meningkatnya fasilitasi program pendidikan untuk

perwujudan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan pendidikan

terkini.

Pengelolaan dan pemutakhiran data pendidikan sangatlah penting dalam upaya

mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. Hal ini dilakukan dengan

melakukan pendataan secara berkala melalui kerjasama dengan petugas

pendataan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyusun Profil Pendidikan

Kabupaten/Kota tahun 2013.

Selain itu, untuk memastikan terlaksananya penguatan tata kelola dan

akuntabilitas lembaga, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan

perbaikan manajemen kinerja pembangunan pendidikan sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi. Aktualisasi dari perbaikan

manajemen ini adalah diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui

evaluasi dan pelaporan kinerja program/kegiatan secara berkala (bulanan,

triwulanan, dan tahunan) serta penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur tahun 2013.

Sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan, diadakan akreditasi

sekolah/madrasah untuk mengidentifikasi sekolah/madrasah yang bermutu dan

sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tahun 2013. Hingga tahun 2013,

terdapat 42.704 lembaga yang telah diakreditasi. Adapun rincian jumlah lembaga

per jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:



Indikator selanjutnya adalah persentase penduduk miskin yang dapat

mengakses pendidikan. Program prioritas yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur juga membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di

Provinsi Jawa Timur, dengan kondisi geografis dan kondisi ekonomi yang

berbeda-beda di Provinsi Jawa Timur ini, tentunya masih banyak masyarakat

yang ekonominya masih lemah, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa

merasakan bangku sekolah. Selain BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk

jenjang SD dan SMP, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah

untuk jenjang SLTA, yang pada tahun 2008 disebut sebagai Bantuan Khusus

Siswa Miskin dan pada tahun 2009 berganti nama menjadi BOS SLTA. Bantuan

untuk siswa miskin juga diberikan melalui penyaluran ke madrasah diniyah, yang

diharapkan agar biaya pendidikan diharapkan menjadi jauh lebih murah tetapi

tetap berkualitas, tetapi dengan adanya bantuan ini, tidak lantas menutup

kesempatan bagi pihak lain atau orang tua siswa untuk tetap berpartisipasi dalam

memberikan bantuan dan sumbangan kepada sekolah.

TK, 6,927

RA, 2,465

SD, 16,791

MI, 6,192

SMP, 2,587

MTs, 1,958

SMA, 1,403

MA, 1,345SMK

(PROGLI), 2,801 PLB, 235

JUMLAH SEKOLAH/MADRASAH YANG TELAH TERAKREDITASI TAHUN 2013



Berikut disajikan tabel rincian siswa yang mendapatkan Bantuan BPPDGS

(Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta) untuk

penyetaraan jenjang SD dan SMP serta BKSM (BOS SLTA):

Tabel 9

Rincian Siswa Penerima Bantuan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Di Provinsi Jawa Timur

TAHUN

BPPDGS BKSM (BOS

SLTA) JUMLAH SISWA

SELURUHNYA SD SMP SMA/SMK

2010 753.565 147.377 84.784 985.726

2011 863.712 183.473 122.500 1.169.685

2012 1.125.591 237.207 112.500 1.475.298

2013 849.115 176.606 77.820 1.103.541

JUMLAH 3.591.983 744.663 397.604 4.734.250

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator

pemerataan pendidikan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi

Murni (APM), Rasio Siswa, guru, kelas, sekolah dan lainnya.

Tabel 10

Indikator Pemerataan Pendidikan Tahun 2012/2013

No Indikator SD + MI SMP + MTs SM + MA

1. APK 112,70 102,22 78,21

2 APM 97,83 86,36 59,78

3 Rasio

-Siswa/sekolah 166 254 320

-Siswa/Kelas 23 30 33

- Kelas/R.Kelas 1,03 0,98 1,02

- Siswa/Guru 13 12 12



4 Akses Masuk ke Sekolah

- Angka Melanjutkan 98,92 87,89

Sumber : Data Pokok Pendidikan 2012/2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah APK. Tingginya APK di tingkat

SD+MI yaitu sebesar 112,70 adalah karena banyaknya siswa usia diluar usia

sekolah yang diprasyaratkan dijenjang tersebut. Sementara APK di tingkat

SLTP+MTs sebesar 102,22 sedangkan untuk jenjang SMA+SMK+MA sebesar

78,21. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenjang SD+MI mempunyai APK

yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat lainnya.

Sementara itu, APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 97,83 dan

yang terendah di tingkat SMA+MA+SMK yaitu 59,78. Berdasarkan APM dapat

diketahui bahwa pada tingkat SD+MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih

banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal ini menunjukkan kinerja yang

paling baik terdapat di tingkat SD+MI.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per

kelas, kelas per ruang kelas, siswa per guru dan kelas per guru. Pada tabel di

atas ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin padat sekolah yang

diperlihatkan dari Rasio Siswa/Sekolah. Hal ini wajar karena jangkauan anak pada

jenjang yang tinggi makin luas sehingga Rasio Siswa/Sekolah di SMA+MA+SMK

paling tinggi 320 sedangkan yang terkecil adalah SD+MI sebesar 166 sedangkan

pada jenjang SMP+MTs sebesar 254. Hal ini juga berarti makin sedikit sekolah

pada jenjang yang makin tinggi (SM+MA+SMK) dan makin banyak sekolah pada

jenjang yang makin rendah (SD+MI).

Hal yang sama juga berlaku untuk kepadatan kelas. Ternyata, makin tinggi

jenjang pendidikan, makin padat suatu kelas yang ditandai dengan Rasio

Siswa/Kelas yang mendekati standar ideal (40), yaitu yang terbesar

SMA+MA+SMK (33) sedangkan SMP+MTs (30), SD+MI (23). Dengan demikian,

di SMP+MTs dan SMA+MA+SMK penggunaan kelas yang ada lebih efisien

daripada di SD+MI.



Dalam hal pemanfaatan ruang kelas, ternyata SMP+MTs yang paling sedikit. Ini

dapat dilihat dari Rasio Kelas/Ruang Kelas SMP+MTs sebesar 0,98 dan

SMA+MA+SMK sebesar 1,02 dan yang tertinggi SD+MI sebesar 1,03. Hal ini

menunjukkan bahwa di SMP+MTs telah kelebihan ruang kelas, sedangkan di

SM+MA+SMK dan SD+MI masih memerlukan ruang kelas tambahan agar tidak

ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.

Dari segi guru, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan tidak berbanding lurus

dengan makin tingginya kebutuhan guru per siswa. Rasio Siswa/Guru sebesar 12

di SMP+MTs dan SMA+MA+SMK, dan sebesar 13 pada jenjang SD+MI.

Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat

tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat

tersebut.

Dalam hal Angka Melanjutkan, ternyata SMP memiliki akses masuk ke sekolah

paling tinggi (angka melanjutkan sekolah dari SD+MI ke SMP+MTs) yaitu

sebesar 98,92. Sementara itu, Angka Melanjutkan (AM) Ke SMA+MA+SMK

sebesar 87,89. Besarnya Angka melanjutkan dari SD+MI ke SMP+MTs (AM ke

SMP+MTs) ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

pendidikan untuk masa depan disamping adanya kebijakan Pemerintah terhadap

pendidikan gratis bagi SD+MI dan SMP+MTs.

Selain indikator pemerataan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan

juga dapat dilihat dari indikator peningkatan mutu pendidikan.

Tabel 11 Indikator Mutu Pendidikan

Tahun 2012/2013

No Indikator SD + MI SMP + MTs SM + MA + SMK

1. Rata-Rata UN Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Matematika IPA Bahasa Inggris Jurusan :

7,62 7,72 8,07

-

29,41

7,80 7,22 7,38 7,01



IPA Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi IPS Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ekonomi Sosiologi Geografi BAHASA Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Sastra Antropologi Bahasa Asing

49,17 7,99 8,03 8,12 8,14 8,44 8,45

46,39 7,55 7,71 8,02 7,67 7,68 7,76

45,65 7,81 7,59 6,83 7,81 7,41 8,20

2. Angka Putus Sekolah 0,12 0,37 0,68

3. Angka Mengulang 1,93 0,14 0,17

4. Angka Lulusan 99,92 98,99 98,27

5. Angka Kelayakan Guru Mengajar

a. Layak 90,09 91,15 91,29

b.Tidak Layak 9,91 8,85 8,71

6. Persentase Kondisi Ruang Kelas

a. Baik 91,85 90,29 90,65

b.Rusak Ringan 3,72 6,51 6,90

c. Rusak Berat 4,43 3,20 2,45

7. Persentase Fasilitas Sekolah

a.Perpustakaan 97,32 90,63 90,75

b.Lapangan OR 92,88 90,11 75,27

c.UKS 91,46 92,24 93,68

d.Laboratorium - 90,30 98,07

e. Ruang Komputer 90,54 93,76 97,26

Sumber : Profil Pendidikan 2011/2012 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan indikator mutu pendidikan yaitu rata – rata UN, angka mengulang,

angka putus sekolah, dan angka lulusan, dapat dilihat bahwa rata – rata UN

SD+MI untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia7, 62, mata pelajaran Matematika

7,72, dan mata pelajaran IPA rata-ratanya sebesar 8,07.



Untuk Angka Putus Sekolah (APS) semakin tinggi jenjang pendidikan semakin

tinggi pula angka putus sekolahnya, yaitu di SD 0,12, SMP 0,37 dan SM 0,68.

Besarnya Angka Putus Sekolah di SM karena semakin tinggi jenjang sekolah

semakin banyak anak rawan putus sekolah. Padahal makin kecil APS makin baik

dengan standar ideal (0,00%). Sebaliknya, untuk Angka Mengulang (AU)

ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin kecil siswa yang mengulang yaitu

SD 1,93 ; SMP 0,14 dan SM 0,17. Dengan demikian, Angka Mengulang makin

baik atau mendekati standar ideal (0,00%). Hal ini menunjukkan bahwa mereka

yang masuk di SM makin terseleksi sehingga AU makin kecil.

Bila dilihat, ternyata Angka Lulusan (AL) tidak menunjukkan perbedaan signifikan

antara SD dan SM yaitu semakin tinggi jenjang sekolah semakin rendah (SD

99,92 SMP 98,99 sedangkan SM yaitu 98,27).

Dari segi angka kelayakan guru mengajar, ternyata makin tinggi jenjang

pendidikan % guru yang layak mengajar makin tinggi. % guru yang layak

mengajar di SD+MI 90,09, di SMP+MTs menjadi 91,15 dan 91,29 di tingkat

SM+MA. Hal ini menunjukkan bahwa makin rendah jenjang pendidikan ternyata

guru yang berkualifikasi Sarjana atau S1 makin kecil. Hal ini dapat dipahami

karena standar guru layak di SD+MI mengalami peningkatan dari Diploma 2

menjadi sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4).

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan.

Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SD+MI

yaitu sebesar 91,85% selanjutnya pada jenjang SMA+MA+SMK yaitu sebesar

90,65% sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat

yaitu sebesar 4,43% pada jenjang SD+MI. Banyaknya ruang kelas yang rusak

berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak

langsung akan menurunkan mutu sekolah. Melihat kondisi yang demikian,

selayaknya jika jenis sekolah SD+MI diprioritaskan untuk memperoleh bantuan

rehabilitasi terlebih dahulu dibandingkan jenis sekolah lainnya.

Dari segi sarana prasarana, persentase kondisi Ruang Kelas baik di SD sebesar

91,85% menurun menjadi 90,29% di SMP dan meningkat menjadi 90,65% di SM.



Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan lokasi SM+MA berada di daerah kota

atau ibukota kabupaten sedangkan lokasi SD+MI banyak di daerah terpencil.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada.

Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SD+MI

yaitu sebesar 97,32% dan terendah ada pada tingkat SMP+MTs sebesar

90,63%. Jumlah lapangan olahraga terbesar ada pada tingkat SD+MI yaitu

92,88% dan terendah ada pada tingkat SM+MA sebesar 75,27%. Fasilitas

sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SM+MA yaitu

sebesar 93,68%.

Prasarana lainnya yaitu laboratorium, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan

%Lab makin bagus, yaitu SLTP+MTs sebesar 90,30% dan SM+MA 98,07%.

Besarnya %Lab di SLTP maupun SM dikarenakan hampir separuh SLTP

memiliki laboratorium lebih dari 1 sedangkan ditingkat SM terutama sekolah

negeri hampir memiliki lebih dari 2. Kondisi ini sejalan dengan lokasi SM yang

berada di perkotaan atau ibukota kabupaten sehingga fasilitasnya lebih mudah

diperoleh.

Dengan melihat indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik

adalah pada tingkat SD. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka lulusan yang

paling tinggi, dan angka putus sekolah yang rendah, serta dapat dilihat melalui

Angka Partisipasi Murni yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan

SLTP/MTs maupun dengan SM/MA.

Permasalahan

1. Komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pendidikan masih ada

yang belum memahami arti pentingnya data dan informasi yang

menyebabkan pendataan komponen pendidikan masih belum baik, sering

terlambat dan tidak lengkap.

2. Kualitas SDM pendataan pendidikan masih kurang karena sering diganti.

3. Belum maksimalnya laporan-laporan dari Bidang dan UPT ke kepala

Dinas atau Unit Pelaporan.

4. Belum seluruh kabupaten/kota memiliki lembaga yang menyelenggarakan

Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun sementara minat



peserta didik untuk mengikuti Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan

15 Tahun masih relatif rendah sehingga hasilnyapun belum dapat

dinikmati oleh seluruh daerah.

5. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota masih sangat minim, hanya sekitar Rp. 1 M setiap tahun

untuk memberikan beasiswa kepada 500 peserta didik.

6. Masih adanya kesalahpahaman pada orang tua siswa bahwa dengan

adanya Program BOS, seharusnya sekolah sudah tidak diperbolehkan lagi

menarik biaya tambahan (sekolah gratis).

7. Belum semua lembaga mengelola dana BOS secara transparan

8. Sarana pendistribusian informasi yang kurang merata yang menyebabkan

masyarakat umum kurang memahami program – program Dinas

Pendidikan Provinsi.

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pemahaman yang terus menerus tentang arti

pentingnya data dan informasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan

2. Data yang dikirim ke Provinsi tepat waktu, valid dan dapat dipercaya.

Diberi pemahaman tentang arti pentingnya data untuk berbagai

perencanaan dan kebijakan pembangunan pendidikan.

3. Petugas pendataan jangan sering diganti.

4. Memberikan teguran kepada Bidang atau UPT supaya melaporkan tepat

waktu dan sesuai dengan format yang telah ditentukan.

5. Dalam rangka perluasan dan pemerataan akses untuk memperoleh

layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi maka perlu

pengembangan jumlah lembaga yang menyelenggarakan Program

Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun agar minimal tersebar di

seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur secara merata.

6. Adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan Program Rintisan

Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun, terutama untuk penambahan

beasiswa baik satuan biaya maupun jumlah sasarannya.



7. Diperlukan peningkatan pengelolaan lembaga penyelenggara Program

Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun agar lebih diminati oleh calon

peserta didik

8. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar

pelaksanaan Program BOS dapat dipahami oleh seluruh komponen

masyarakat

9. Pengelolaan dana BOS harus mengacu Juknis yang sudah ditetapkan,

bahwa pengelolaan dana BOS harus transparan, akuntabel dan

bertanggungjawab.

10. Penggunaan media sosial, web dinas lewat internet untuk keperluan

sosialisasi yang intens.

6. Program Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) (1.01.19)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan

pendidikan luar biasa (pendidikan khusus) untuk membantu mensukseskan

program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan memberikan layanan

pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maupun peserta didik

yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa (CIBI). Adapun sasarannya

adalah para peserta didik, guru, dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar

Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) serta Sekolah Inklusi yang ada

di Jawa Timur.


Capaian 2013 2010 2011 2012 2013

26. Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

900 172 223 382 458 50.88



1. Kegiatan : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (056)

2. Kegiatan : Perluasan dan peningkatan mutu PLB di Jawa Timur (064)



Bentuk Satuan Pendidikan Khusus terdiri atas : Taman Kanak-kanak Luar Biasa

(TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar

Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).


1. Terciptanya kreatifitas anak ABK melalui Pameran Pendidikan Khusus

2. Terciptanya model pelayanan pendidikan khusus yang sesuai dengan

karakteristik anak.

3. Peningkatan fungsi center di SLB/C Negeri Pembina Lawang, Malang;

4. Penyelenggaraan Pendidikan Olahraga Adaptif bagi siswa PLB;

5. Penanganan anak Autis secara meluas dan lebih intensif;

6. Pengembangan uji coba Pendidikan Terpadu/Inklusi dengan berbagai

model;

7. Uji coba Program Percepatan Belajar (Akselerasi);

8. Pengembangan program rehabilitasi pada semua jenis kelainan;

9. Terciptanya Model Pembelajaran Inklusi yang ada di Jatim;

10. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Jawa Timur.

Berdasarkan Pada semua jenjang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus

(PLB/PK) terjadi kondisi yang fluktuatif di semua aspek sejak tahun 2011 s.d.

2013, mulai dari jumlah siswa, jumlah guru, jumlah kelas sampai jumlah

lembaga. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Perkembangan pendidikan pada jenjang Sekolah Luar Biasa

Tahun 2011 –2013

No. Komponen 2010/2011 2011/2012 2012/2013

1 TKLB

A Lembaga 124 130 130

B Kelas 166 632 632

C Murid 1.171 1.259 1.259

D Guru 241 244 244

2 SDLB



A Lembaga 241 263 263

B Kelas 1.432 874 874

C Murid 8.887 9.222 9.599

D Guru 1.399 1.399 1.399

3 SMPLB

A Lembaga 183 184 184

B Kelas 377 434 434

C Murid 2.189 2.321 2.565

D Guru 748 813 813

4 SMALB

A Lembaga 124 129 137

B Kelas 128 136 422

C Murid 1.021 1.224 1.245

D Guru 496 517 713

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2010/2011 – 2011/2012– 2012/2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Adapun sekolah inklusif di Jawa Timur sennatiasa menunjukkan perkembangan

yang menggembirakan. Dari semula berjumlah 223 lembaga pada tahun 2011

dan meningkat menjadi 382 lembaga di tahun berikutnya, sekolah inklusi

kembali mencatatkan peningkatan jumlah di tahun 2013 menjadi sebesar 458

lembaga. Hal ini sesuai dengan amanat Permendiknas nomor 70 tahun 2009

tentang peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat istimewa serta Pergub Nomor 6 tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur yang menyatakan pada

pasal 4 bahwa setiap kecamatan sekurang – kurangnya memiliki 1 (satu) PAUD

dan 1 (satu) sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi untuk masing

– masing jenjang pendidikan.

Permasalahan yang dialami Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan

pendidikan inklusi adalah sebagai berikut:

1. Belum semua guru dari Sekolah layanan inklusif mendapat kesempatan

mengikuti pelatihan penanganan ABK



2. Belum semua sarana prasarana SLB/SDLB/SMPLB/SMALB memenuhi

standart Nasional

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan di

atas mencakup:

1. Pelatihan guru dilaksanakan menggunakan alokasi anggaran daerah

2. Usulan bantuan Sosial peningkatan sarana prasarana SLB dari pemerintah

pusat melalui Kemendikbud.


Menurunnya secara berarti buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke

atas

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA


Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun

99,40 99.24 99.29 99.30 99,36 99.96

Sasaran strategis selanjutnya adalah menurunnya secara berarti buta aksara

penduduk berusia 10 tahun ke atas terutama di kalangan penduduk miskin.

Dengan Indikator Kinerja Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun.

Sasaran strategis ini didukung oleh program Pendidikan Non Formal. Program ini

bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik laiki – laki maupun

perempuan sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal

guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional dalam rangka mendukung

pendidikan sepanjang hayat.

Sasaran program ini adalah penduduk buta huruf untuk mengikuti pendidikan

keaksaraan serta lapisan masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan

secara lebih luas dan bervariasi.





1. Kegiatan : Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan non formal (017)

2. Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan mutu kesenian pendidikan luar

sekolah (019)

Selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan

pula melalui jalur pendidikan non formal dan informal. Penyelenggaraan

pendidikan non formal dan informal diarahkan pada peningkatan pengetahuan

dasar dan keterampilan berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal dalam

bekerja dan berusaha. Program pendidikan non formal dan informal meliputi : (1)

Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional; (2) Paket A setara SD/MI;

(3) Paket B setara SMP/MTs; (4) Paket C setara SMA/MA; (5) Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD); dan (6) Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Keluarga.

Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C Setara SMA

adalah untuk menampung siswa putus sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA

untuk melanjutkan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan jenjang tersebut.

Program Pemberantasan Buta Aksara / Keaksaraan Fungsional diselenggarakan

untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta Bahasa

Indonesia, dan buta pendidikan dasar).

Tabel 13 Perkembangan Pendidikan Kemasyarakatan

Tahun 2011 –2013

No. Komponen 2011 2012 2013

1 Kejar Paket A (PBH)

- Kelompok Belajar 5.150 5.150

- Warga Belajar 51.500 51.500

2 Kejar Paket A (Setara SD)

- Kelompok Belajar 159 471 335

- Warga Belajar 4.795 9.427 9.062

3 Kejar Paket B (Setara SMP)



- Kelompok Belajar 649 1.541 929

- Warga Belajar 38.538 38.358 42.873

4 Kejar Paket C (Setara SMA)

- Kelompok Belajar 742 1.671 772

- Warga Belajar 41.127 48.877

Sumber : Data Pokok Pendidikan 2010/2011 – 2011/2012– 2012/2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang fluktuatif pada

semua jumlah kelompok belajar dan warga belajar di setiap paket. Pada tahun

2011 dan 2012, untuk Kejar Paket A (PBH) Kelompok Belajar sejumlah 5.150

dan Warga Belajar sebanyak 51.500 orang, pada tahun 2013 tidak ada Program

Kejar Paket A (PBH) sehingga tidak dapat didata berapa jumlah Kelompok

Belajar maupun Warga Belajarnya.

Berbeda dengan Kejar Paket A (Setara SD), yang pada tahun 2011 Kelompok

Belajarnya berjumlah 159 dan Warga Belajar sebanyak 4.795 orang. Jumlah ini

meningkat secara signifikan pada tahun 2012, Kelompok Belajar berjumlah 471

dan Warga Belajar sebanyak 9.427 orang, jumlahnya menurun pada tahun

2013 untuk Kelompok Belajar menjadi sebanyak 335, dan untuk Warga Belajar

menjadi sebanyak 9.062 orang. Peningkatan juga terjadi di Kejar Paket B

(Setara SMP). Jumlah Kelompok Belajar sebanyak 649 dan Warga Belajar

sebanyak 38.538 orang pada tahun 2011. Jumlah ini meningkat di tahun 2012,

yakni Kelompok Belajar sebanyak 1.541 dan Warga Belajar sebanyak 38.358

orang, kemudian jumlahnya mengalami perubahan pada tahun 2013, Kelompok

Belajarnya berjumlah 929 sedangkan Warga Belajarnya berjumlah 42.873

orang.

Demikian pula dengan Kejar Paket C (Setara SMA) dimana Kelompok belajar

mencapai 742 dan Warga Belajar sebanyak 41.127 di tahun 2011, pada tahun

2012 jumlahnya meningkat hingga 1.671 untuk Kelompok Belajar dan 41.853

untuk warga Belajar, kemudian pada tahun 2013 jumlah Kelompok Belajarnya

menurun menjadi 772, tetapi jumlah Warga Belajarnya meningkat menjadi

48.877 orang.



Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Program Pendidikan Non

Formal ini adalah:

1. Koordinasi antar lintas sektoral terkadang kurang berjalan dengan baik

2. Kebijakan yang ada di Provinsi dengan Kab/Kota terkadang tidak sinkron

3. Tidak semua warga buta aksara terdata oleh petugas instansi setempat dan

setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Kabupaten/Kota ternyata ada data

verifikasi dari BPS pada tahun 2010 yang tidak valid.

4. Kurangnya tenaga tutor

Untuk mengatasi permasalahan di atas, berbagai upaya telah ditempuh, antara

lain:

1. Koordinasi dengan lintas Sektoral lebih ditingkatkan lagi di tahun 2014

2. Mengadakan Sosialisasi, Sinkronisasi dan Rapat Program PNFI akan lebih

diinsentifkan di tahun 2014, sehingga antara Provinsi dengan Kab/Kota ada

Sinkronisasi dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan.

3. Pendataan dilakukan per Kepala Keluarga mulai dari desa setempat

sehingga datanya dapat terinci keseluruhan.

4. Merekrut lebih banyak tenaga kependidikan (tutor) yang memenuhi

kualifikasi.


Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan


INDIKATOR KINERJA Target Realisasi/Capaian

% Capaian

2013 2010 2011 2012 2013

1. Persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4

73.99 67.09 69.19 71.30 75.51 102.05



2. Persentase pendidik & tenaga kependidikan bersertifikat profesi

48.76 24.41 33.13 44.38 55.11 113.02

Sasaran Strategis berikutnya adalah meningkatnya mutu pendidik dan tenaga

kependidikan. Sasaran strategis ini didukung oleh program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

kecukupan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik baik laki – laki

maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri dan

swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran

dengan menciptakan suasana pendidikan yang berakna, menyenangkan,

kreatif, dinamis dan dialogis, menilai hasil pembelajaran dan melakukan

pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian

masyarakat serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas,

kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Selain itu, program ini juga menyeleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi untuk mengikuti kejuaraan di tingkat

nasional. Adapun sasaran program ini adalah tenaga pendidik (guru/kepala

sekolah) dan tenaga kependidikan di seluruh Jawa Timur.

Sasaran strategis ini memeiliki 2 (dua) indikator. Indikator Kinerja yang pertama

adalah persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualifikasi akademik

minimal S1/D4 dari tahun 2010 sampai tahun 2013 capaiannya konstan

meningkat dari 64.49 di tahun 2009 naik menjadi 67.09 di tahun 2010 kemudian

meningkat lagi menjadi 69.19 di tahun 2011, meningkat kembali menjadi 71.30

di tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 75.51.



Indikator kinerja selanjutnya adalah persentase pendidik & tenaga kependidikan

bersertifikat profesi yang di tahun 2010 mencapai 24.41, kemudian meningkat

lagi menjadi 33.13 di tahun 2011 dan mengalami terus meningkat di tahun 2012

menjadi 44.38 dan pada tahun 2013 mencapai 55.11 persen.



1. Kegiatan : Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan (012)

2. Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

(028)

3. Kegiatan : Pemberian Penghargaan Profesional Tenaga Pendidik dan

Kependidikan (029)

4. Kegiatan : Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Kependidikan (030)

5. Kegiatan : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

(031)

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Jawa Timur juga terlihat dari

semakin banyaknya guru yang saat ini telah memenuhi standar kualifikasi

minimal S1. Perkembangan selama 3 (tiga) tahun terakhir sangat

menggembirakan sebagaimana tersaji dalam tabel. Pada tahun 2011, jumlah

guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi minimal D4/S1 sebesar 412.279

guru atau 70,08% dan meningkat menjadi 419.840 guru atau 74.68% pada

tahun 2012 dari jumlah 562.179 guru keseluruhan di Jawa Timur, sedangkan

pada tahun 2013 jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi minimal

D4/S1 sebesar 523.867 guru atau 83,18% dari jumlah 629.809 keseluruhan

guru di Jawa Timur.



TABEL 14 PERKEMBANGAN JUMLAH DAN KUALIFIKASI GURU MENURUT IJAZAH

DI JAWA TIMUR TAHUN 2011 – 2013

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2010/2011 – 2011/2012– 2012/2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

No. LEMBAGA

2010/2011 2011/2012 2012/2013

≤ D3 ≥ D4/S1 ≤ D3 ≥ D4/S1 JML JML ≤ D3 ≥ D4/S1 JML

1

SD

NEGERI 94.475 129.069 223.544 71.112 124.087 195.199 53.337 189.199 242.536

2

SD

SWASTA 6.371 14.555 20.926 5.215 14.477 19.692 4.783 17.550 22.333

3

MI

NEGERI 1.147 2.339 3.486 551 2.256 2.807 369 2.643 3.012

4

MI

SWASTA 37.885 38.730 76.615 32.178 41.045 73.763 27.663 50.065 77.728

5

SMP

NEGERI 4.242 52.488 56.730 1.493 56.292 57.785 772 58.664 59.436

6

SMP

SWASTA 6.633 32.310 38.943 4.308 36.713 41.021 3.553 38.012 41.565

7

MTS

NEGERI 781 7.221 8.002 263 7.098 7.361 981 6.982 7.963

8

MTS

SWASTA 14.986 36.289 51.275 12.146 38.052 50.198 8.443 44.002 52.445

9

SMA

NEGERI 570 19.268 19.838 64 20.445 20.509 44 20.152 20.196

10

SMA

SWASTA 1.535 17.326 18.861 562 8.165 18.727 396 19.363 19.759

11

SMK

NEGERI 576 14.203 14.779 80 16.076 16.156 51 23.346 23.397

12

SMK

SWASTA 2.343 24.963 27.306 999 28.134 29.133 882 27.744 28.626

13

MA

NEGERI 136 4.573 4.709 59 4.798 4.857 57 4.670 4.727

14

MA

SWASTA 4.259 18.945 23.204 2.769 22.202 24.971 4.611 21.475 26.086

JUMLAH 175.939 412.279 588.218 131.799 419.840 562.179 105.942 523.867 629.809

% 29,91 70,08 23,44 74,68

16,82 83,18




a. Peningkatan kualifikasi akademik guru yang belum S1 atau D4 sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

melalui penyaluran beasiswa S1;

b. Peningkatan wawasan, kompetensi dan kualitas Pendidik dan Tenaga

Kependidikan di 38 Kab/Kota Se Jawa Timur melalui berbagai kegiatan

workshop dan lokakarya seperti, Workshop Kompensantoris Untuk Guru

Dengan Layanan Pendidikan Inklusif, Workshop Penyusunan Program

Pembelajaran Di Sekolah Individual ABK Di Sekolah Dengan Layanan

Pendidikan Inklusif (DID), Workshop Penyusunan Bahan Evaluasi Untuk

Guru Di Sekolah Dengan Layanan Pendidikan Inklusif (DID), Lokakarya

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pendidikan Inklusif

(DID), Workshop Pengembangan Manajemen Pusat Sumber Layanan

Pendidikan Inklusif (DID) sehingga jumlah Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang profesional di Provinsi Jawa Timur dapat terpenuhi;

c. Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS yang menerima tunjangan sebanyak 9.363

orang dan Guru Non PNS yang menerima tunjangan kinerja sejumlah 1.500

orang dari 38 kab/kota;

d. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui PAK (Penilaian

Angka Kredit) meningkat;

e. Meningkatnya kompetensi dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

dengan diraihnya juara dalam berbagai seleksi tenaga pendidik berprestasi

dan berdedikasi tingkat nasional, di antaranya Guru/Kepala TK Berprestasi,

Guru/Kepala/Pengawas SD/SMP Berprestasi, Guru SMA/SMK Berprestasi,

Kepala/Pengawas SMA/SMK Berprestasi, Kepala PK Berdedikasi, Guru

SMA/SMK Berdedikasi, Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup,

Seleksi Forum Ilmiah Guru, Apresiasi (Jambore) PTK PAUDNI, serta

Olimpiade Sains Nasional Guru Bidang Studi MIPA.

a. Permasalahan

- Permasalahan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan

DIKMEN, DIKDAS dan PAUDNI tentang juknis pelaksanaan kegiatan

yang berkaitan dengan pemilihan Pendidik dan Tenaga



Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi serta Apresiasi PTK

PAUDNI Berprestasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

- Pemberian honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS

hanya sebesar Rp.150.000/bulan dan lebih kecil bila dibandingkan

dengan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dari Pusat sebesar

Rp. 300.000/bulan.

b. Upaya pemecahan masalah

1. Dinas pendidikan Prov Jatim sering konsultasi ke Direktorat masing-

masing jenjang terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi serta Apresiasi

PTK PAUDNI Berprestasi.

2. Pada tahun 2014 Dinas pendidikan Prov Jatim meningkatkan

Pemberian honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS

sebesar Rp.150.000/bulan menjadi Rp. 200.000/bulan bagi 9.363

Guru se Jawa Timur.


Terwujudnya fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi


INDIKATOR KINERJA


Jumlah hasil karya cipta mahasiswa yang dihasilkan

10 2 2 2 10 100

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Pendidikan Tinggi yang bertujuan

untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi baik untuk

penduduk laki – laki maupun perempuan yang mencakup program pendidikan

diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh

perguruan tinggi, institut atau universitas yang bermutu tinggi dan relevan



terhadap kebutuhan pasar kerja dan mengembangkan ilmu pengetahuan,

teknologi, budaya dan seni sehingga dapat kontribusi secara optimal pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sasaran program ini adalah siswa lulusan jenjang pendidikan menengah agar

dapat meningkatkan kualifikasi untuk mempersiapkan diri pada persaingan global.

Capaian Kinerja di atas dicapai melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan : Pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu PT di Jawa

Timur (003)

2. Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan mutu POLTEK di Jawa Timur

(004)

Dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan akses memperoleh

pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, telah dilaksanakan beberapa program

pendukung seperti :

1. Program Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun dengan sasaran siswa lulusan

SMA/SMK yang melanjutkan sekolah pada Poltek atau Community College.

2. Bantuan sarana yang diberikan kepada Community College.

3. Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Mutu PT di Jawa Timur dengan

mengalokasikan bantuan untuk kegiatan kemahasiswaan, di antaranya

Workshop Penelitian Ilmiah Perguruan Tinggi, Pameran Karya Cipta

Mahasiswa, dan Work Shop Pengembangan dan peningkatan mutu Poltek

di Jawa Timur.

Permasalahan

1. Data lembaga perguruan tinggi Swasta belum akurat dikarenakan

kurangnya koordinasi antara Kopertis dengan Dinas Pendidikan

2. Data lembaga Poltek/CC di Kab/Kota belum akurat.

Upaya pemecahan masalah

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kopertis wilayah VII Jatim.

2. Meningkatkan koordinasi dengan Poltek/CC.



C. Akuntabilitas Keuangan

1. Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 ditargetkan

mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit – unit penghasil

yang ada di lingkungan dinas terkait dengan target sebesar Rp

70.000.000,- dan realisasinya mencapai Rp 521.940.173.5,- (745.6%).

Adapun sumber pendapatan didapatkan dari retribusi jasa usaha,

pendapatan denda yang dibayarkan pihak ketiga yang tidak selesai

melaksanakan kegiatan sampai kontrak berakhir atau kesempatan untuk

perpanjangan (denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan konstruksi

atau rehab bangunan), pendapatan hasil eksekusi atas jaminan serta

pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

2. Realisasi APBD 2013

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki struktur anggaran belanja

daerah dalam DPA 2013 yang terdiri dari 2 (dua) pos pengeluaran, yaitu

(1) belanja tidak langsung dan (2) belanja langsung. Pos pengeluaran

belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai yang dipergunakan untuk

membayar gaji dan tunjangan pegawai. Pos pengeluaran belanja

langsung meliputi (a) belanja pegawai untuk membayar upah dan

honorarium pegawai, (b) belanja barang dan jasa untuk keperluan

operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai

pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta (c) belanja modal

meliputi pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap dan

tidak habis pakai.

Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2013, total

alokasi anggaran belanja adalah sebanyak Rp 413.058.763.000,- dengan

rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 43.224.143.000,- atau 10.46%

2. Belanja langsung sebesar Rp 369.834.620.000,- atau 89.54%

a. Belanja Barang dan Jasa Rp 269.029.884.025,-



b. Belanja modal Rp 12.653.371.975,-

c. Belanja pegawai Rp 88.151.364.000,-

Adapun alokasi belanja yang tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur didistribusikan ke 10 (sepuluh) unit kerja

(Bidang/UPT) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Komposisinya adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Langsung yang tercantum di DPA Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur sampai 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp

348.807.295.866 atau 94.31%. Berikut tentang Rekapitulasi Pelaksanaan

Program/Kegiatan sampai akhir 2013, dengan rincian daya serap pada

tabel berikut.

Sekretariat23%

Bid. TK,SD,PK11%

Bid. Dikmenum11%Bid. Dikmenjur

8%

Bid. Tendik22%

Bid. PNFI9%

UPT Dikbangkes4%

UPT PPPK4%

UPT TEKKOMDIK3%

UPT SMANOR5%



Tabel 15

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2013

Kode

Program/

Kegiatan

Nama Program/

Kegiatan

Dana Kegiatan

(Rp)

Realisasi Dana

Kegiatan (Rp) %

1 2 3 4 5

10101 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

20,635,963,500.00 18,883,796,401.00 91.51

10101008 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

4,048,956,254.00 3,941,563,040.00 97.35

10101011 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

999,161,246.00 998,720,171.00 99.96

10101017 Penyediaan makanan dan

minuman

984,475,000.00 983,660,900.00 99.92

10101099 Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

14,603,371,000.00 12,959,852,290.00 88.75

10102 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

7,484,409,000.00 7,322,109,243.00 97.83

10102024 Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/operasional

1,030,000,000.00 1,026,034,433.00 99.61

10102099 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

6,454,409,000.00 6,296,074,810.00 97.55


Disiplin Aparatur 860,952,500.00 821,600,170.00 95.43

10103099 Peningkatan Disiplin

Aparatur 860,952,500.00 821,600,170.00 95.43


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

744,720,000.00 683,078,600.00 91.72

10105099 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

744,720,000.00 683,078,600.00 91.72




Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

360,000,000.00 355,450,000.00 98.74

10107098 Penyusunan Database

SKPD sebagai Penunjang

Pusat Data Provinsi Jawa

Timur

360,000,000.00 355,450,000.00 98.74

10115 Program Pendidikan

Anak Usia Dini 26,397,062,450.00 25,750,448,990.00 97.55

10115067 Perluasan dan

Peningkatan Mutu TK/RA 6,090,737,000.00 6,014,308,700.00 98.75

10115068 Manajemen Pendidikan

TK/RA 915,000,000.00 905,817,300.00 99.00

10115069

Perluasan dan

Peningkatan Mutu PAUD 17,593,710,000.00 17,040,481,040.00 96.86

10115076 Pengembangan

Manajemen PAUD 1,797,615,450.00 1,789,841,950.00 99.57

10116 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

48,807,511,486.00 45,937,911,334.00 94.12


Peningkatan Mutu

Pendidikan SD/MI

22,043,263,000.00 20,948,261,806.00 95.03

10116084 Perluasan kesempatan

belajar SMP/MTs di Jawa

Timur

2,200,735,486.00 1,932,096,705.00 87.79

10116086 Peningkatan Manajemen

Pendidikan SMP/MTs di

Jawa Timur

5,213,601,615.00 4,855,914,476.00 93.14

10116087 Peningkatan Mutu

Pendidikan SD/SMP

melalui Pendidikan Jarak

Jauh

1,980,000,000.00 1,873,560,250.00 94.62


SMP/MTs dan Sekolah

Berwawasan Lingkungan

di Jatim

10,685,309,885.00 9,705,546,637.00 90.83

10116098 Pengembangan dan

Peningkatan Mutu

Kesenian Pendidikan

Dasar

6,684,601,500.00 6,622,531,460.00 99.07




Menengah 100,867,314,514.00 94,887,706,426.00 94.07

10117041 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah 464,900,000.00 350,727,795.00 75.44

10117075 Peningkatan pengelolaan

manajemen pendidikan

dan pelatihan

2,550,555,000.00 2,523,339,700.00 98.93

10117078 Bantuan Operasional

SMA Olah Raga Sidoarjo 17,500,000,000.00 15,857,543,246.00 90.61

10117081 Perluasan kesempatan

Belajar di SMK 12,240,171,000.00 10,971,031,560.00 89.63

10117082 Peningkatan Manajemen

Pendidikan SMK 2,540,605,000.00 2,310,817,195.00 90.96

10117083 Peningkatan Mutu dan

Relevansi Pendidikan

SMK

14,239,887,000.00 12,979,216,970.00 91.15

10117084 Penunjang Perluasan dan

Peningkatan Mutu

Pendidikan melalui Balai

Teknologi Komunikasi

6,720,000,000.00 6,565,585,545.00 97.70

101171086 Bantuan Sarana

Penunjang Sekolah

Kejuruan

446,000,000.00 414,404,671.00 92.92

10117101 Peningkatan Mutu dan

Relevansi Pendidikan

SMA serta Sekolah

Berwawasan Lingkungan

di Jatim

5,973,835,386.00 5,687,484,340.00 95.21


Peningkatan Mutu

Kesenian Pendidikan

Menengah

9,815,398,500.00 9,778,496,653.00 99.62


Pendidikan SMA 15,926,517,628.00 15,018,211,251.00 94.30

10117125 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui UPT PPPK

2,788,045,000.00 2,783,033,700.00 99.82

10117126 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru/Siswa SMK

9,661,400,000.00 9,647,813,800.00 99.86


Non Formal 12,658,674,550.00 11,591,063,320.00 91.57




Peningkatan Mutu

Pendidikan Non Formal

8,623,872,290.00 7,755,299,020.00 89.93


Peningkatan Mutu

Kesenian Pendidikan Luar

Sekolah

4,034,802,260.00 3,835,764,300.00 95.07


Luar Biasa 9,951,000,000.00 9,191,616,435.00 92.37

10119056 Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik 1,500,000,000.00 1,449,105,900.00 96.61


Peningkatan Mutu PLB di

Jawa Timur

8,451,000,000.00 7,742,510,535.00 91.62

10120 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

80.980.000.000,00 78.894.571.300,00 97,42

10120012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

336.792.500,00 255.264.095,00 75,79

10120028 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

16.366.476.900,00 15.671.133.080,00 95,75

10120029 Pemberian Penghargaan Profesional Tenaga Pendidik dan Kependidikan

7.429.698.500,00 6.560.034.120,00 88,29

10120030 Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Kependidikan

21,908,132,100.00 21,470,440,005.00 98.00

10120031 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

34,938,900,000.00 34,937,700,000.00 100.0

0

10122 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 58,435,995,000.00 53,219,594,900.00 91.07

10122002 Pelaksanaan kerjasama

secara kelembagaan di

bidang pendidikan

9,126,509,000.00 7,743,100,340.00 84.84

10122007 Penerapan sistem dan

informasi manajemen

pendidikan

584,500,000.00 577,749,450.00 98.85

10122011 Fasilitasi Pengembangan

Pendidikan yang

berkaitan dengan

1,467,100,000.00 1,429,242,220.00 97.42



masalah pembangunan

10122012 Fasilitasi Dewan

Pendidikan Jawa Timur 1,980,000,000.00 1,949,502,525.00 98.46

10122014 Penerapan sistem

informasi pendidikan

melalui pendataan

2,131,000,000.00 2,016,912,900.00 94.65

10122015 Monev dan

Pengembangan

Pengawasan Pendidikan

718,575,000.00 633,537,140.00 88.17

10122016 Sinkronisasi dan

Koordinasi Bidang

Pendidikan

1,611,600,000.00 1,578,257,622.00 97.93

10122017 Sosialisasi dan advokasi

peraturan di bidang

pendidikan

643,800,000.00 635,121,065.00 98.65

10122020 Peningkatan SDM dan

Pengembangan sarana

dan prasarana

perkantoran

17,000,000,000.00 15,074,842,828.00 88.68

10122021 Pengembangan

Pendidikan di daerah

terpencil di Jawa Timur

533,400,000.00 504,106,670.00 94.51

10122022 Program Akreditasi

Sekolah

506,000,000.00 447,778,680.00 88.49


Fasilitasi Program

Pendidikan

4,452,714,000.00 4,271,499,000.00 95.93

10122026 Pengembangan Sarana

dan Prasarana

Pendidikan

10,605,087,000.00 9,478,365,810.00 89.38

10122033 Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SLTA 1,524,786,000.00 1,506,061,100.00 98.77

10122034 Rintisan Wajar Pendidikan

15 Tahun Jawa Timur 482,000,000.00 459,914,405.00 95.42

10122036 Peningkatan Operasional

ICT 3,300,000,000.00 3,228,921,870.00 97.85

10122037 Pengawasan BOS

Pendidikan Dasar dan

Menengah

1,768,924,000.00 1,684,681,275.00 95.24


Tinggi 1,651,017,000.00 1,268,348,756.00 76.82



10123003 Pengembangan Kapasitas

dan Peningkatan Mutu PT

di Jawa Timur

1,502,772,000.00 1,147,248,006.00 76.34


Peningkatan Mutu Poltek

di Jawa Timur

148,245,000.00 121,100,750.00 81.69

TOTAL BELANJA

LANGSUNG 369.834.620.000 348.807.295.866 94.31

Terkait dengan beberapa permasalahan dalam penyerapan anggaran yang

dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013, maka di tahun

mendatang perlu digalakkan lagi koordinasi yang lebih intensif, dan tertib

administrasi serta tata kelola SPJ.

Documents

Bab III Akuntabilitas Kinerja - Dinas Pendidikan …dindik.jatimprov.go.id/upload/content/lakip2013/LAKIP...Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas