LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bogor

Tahun 2018 merupakan laporan hasil kinerja program/kegiatan di Dinas Kesehatan Kota

Bogor selama Tahun 2018 dengan bersumber dana dari APBD Kota Bogor Tahun 2018

dan sumber dana lainnya.

Pecapaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun

2018 terdiri dari 4 sasaran dengan 15 indikator yang ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 15 indikator yang diukur sebanyak 8 indikator yang

melebihi target (60%), 2 indikator mencapai target (20%) dan 5 indikator belum

mencapai target (20%) yaitu rasio Puskesmas : penduduk (1:30.000), persentase angka

kesembuhan TBC (cure rate), persentase rumah tangga ber PHBS (%), persentase rumah

sehat, persentase tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan. Apabila dilihat

berdasarkan kategori capaian dari 15 indikator kinerja, sebanyak 3 indikator termasuk

kategori Baik dan 12 indikator termasuk kategori Sangat Baik. Dengan demikian,

secara umum pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 dapat

dikategorikan “Sangat Baik”.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kesehatan Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil

pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil

keputusan dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan kesehatan di tahun berikutnya.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSLUSIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Umum ............................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan .................................................................. 2

C. Sistematika Penyajian .................................................................. 2

1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor ............................. 3

A. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor ................................... 3

B. Isu-Isu Strategis .......................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 9

2.1 Visi dan Misi Kota Bogor ................................................................ 9

2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan ........................................................ 9

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................ 11

2.4 Perjanjian Kinerja ............................................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 16

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ......................................................... 16

3.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja Sasaran ............................................. 17

3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama ............................................... 34

3.4 Laporan Realisasi Anggaran ............................................................ 35

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 49

4.1 Kesimpulan ....................................................................................... 49

4.2 Saran ................................................................................................. 50

1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah

Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Hakekat Pembangunan kesehatan

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya

manusia.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat,

diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan

perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk

kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan

secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mendukung

tercapainya Visi Kota Bogor yaitu Menjadikan Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman dan

transparan” , dengan misi ke-2 yaitu Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur, melalui

perwujudan Visi Dinas Kesehatan yaitu “Kota Bogor sehat, nyaman, mandiri, dan

berkeadilan”ditetapkan berbagai program kesehatan yang telah disesuaikan dengan prioritas

masalah kesehatan yang terdapat di masyarakat dengan mengutamakan upaya peningkatan dan

pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan sumber daya yang ada.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan

kesehatan di Kota Bogor, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) selama Tahun anggaran 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan

2


misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota

Bogor Tahun 2018 adalah untuk memenuhi kewajiban Pelaporan Kepada Walikota Kota Bogor.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban instansi

terhadap pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan di Dinas Kesehatan Tahun anggaran

2018.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota

Bogor sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sistematika Penyajian

1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor

A. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor

B. Isu-Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1 Visi dan Misi Kota Bogor

2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

1 Penetapan kinerja

2 Pengumpulan data Kinerja

3 Cara Pengukuran Kinerja

B. Capaian dan Evaluasi Kinerja

1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran.

2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

3 Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

3


1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor

A. Organisasi Pemerintah/Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor,

Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan 26 urusan wajib, 7 urusan pilihan dan urusan

pemerintahan sisa. Dari Urusan tersebut urusan kesehatan termasuk pada urusan wajib.

Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagai unsur

pelaksana teknis di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kedudukan,

Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi

Pemerintah di bidang Kesehatan yang menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah.

2. Fungsi

Dinas Kesehatan Kota Bogor mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang Kesehatan, meliputi : pengembangan dan

pembinaan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit,

penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan penyuluhan kesehatan.

b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang kesehatan.

c. Pelaksanaan pelayanan umum.

d. Pembinaan Wilayah dalam lingkup Dinas Kesehatan.

e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

3. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Kesehatan Kota Bogor, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan.

c Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :

- Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

- Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan

- Seksi Perbekalan Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan POM

d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan,

membawahi :

- Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- Seksi Penyehatan Lingkungan

4


e. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahi :

- Seksi Gizi

- Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia

- Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

f. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahi :

- Seksi Promosi Kesehatan

- Seksi Peran Serta Masyarakat

- Seksi Pembiayaan Kesehatan Msyarakat.

g. UPTD Puskesmas.

h. UPTD LABKESDA.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan

Peraturan Dareah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 81 Tahun 2018

KEPALA DINAS

( dr. Rubaeah, MKM)

SEKRETARIAT

( dr. Ratna dyah Mutiarani, M.Kes )

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

( Lina Siregar, SE )

SUB BAGIAN

KEUANGAN

(Mauludin Hidayat,

SE., MM)

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

(Bai Kusnadi,SKM., MPH)

BIDANG PELAYANAN

KESEHATAN

(drg.Yuniarto Budi Santosa M.Kes)

BIDANG SUMBER DAYA

KESEHATAN

( dr. Sri Pinantari Hanum, M.Kes )

BIDANG KESEHATAN

MASYAKAT

( dr. Erna Nuraena )

BIDANG PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

( drg. Lindawati, MKM )

Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan dan Jaminan Kesehatan

( dr. Hj. Tri Yuliani, M.Kes )

Seksi Pelayanan kesehatan

Primer dan Tradisional

( dr. Armein Sjuhary Rowi, M.Kes)

)

Seksi Pembinaan Pengendalian ,

dan Peningkatan Mutu Fasilitas

Pelayanan kesehatan

( drg. Elva Adhyaksa Gumelar )

Seksi Perbekalan Kesehatan dan

Pengawasan Obat makanan

( dra. Nurhaedah )

Seksi Informasi Kesehatan dan

Hubungan Masyarakat

( Nia Nurkania, M.Kes )

Seksi Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

(Eriati, MKM)

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular

dan Surveilan

(dr. Sari Chandrawati, M.kes)

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

menular, Kesehatan Jiwa, dan

Kesehatan Olahraga

( drg. Firy Triyanti, M.Kes )

Seksi Penyehatan Lingkungan

dan Kesehatan Kerja

( Farida, SKM., M.Kes )

Seksi Kesehatan keluarga

( dr. Siti Robiah Mubarokah )

Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat

(Ika Lastyaningrum, SKM, MKM)

Seksi Pembinaan dan

Pelayanan Gizi

( Hj. Ida Jubaedah, SKM. MSi )

UPTD

(dr. Selamat Djaya)

5


B. Isu – Isu Strategis

Pembangunan kesehatan periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan

sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan financial dan pemerataan

pelayanan kesehatan. Isu strategis yang menjadi sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak.

2. Meningkatnya pengendalian penyakit.

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah

terpencil, tertinggal dan perbatasan.

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan

kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan.

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, Obat dan Vaksin.

6. Meningkatkan responsivitas system kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat,

penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional :

1. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam

pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;

2. Menguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan

kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan,

menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan.

3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program JKN ini untuk memberikan perlindungan

kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI)

ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN, berfocus pada pengembangan benefit

package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta

melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.

Memperhatikan perkembangan saat ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh

Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan

pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dasar.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Gizi.

3. Penyelenggaraan Pelayanan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan

Lingkungan.

4. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian (obat).

5. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan.

Sedangkan isu-isu strategis yang dihadapi baik saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan

sebagai berikut :

1. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat

dan terjadi penyebaran beberapa penyakit menular (multiple burden of disease) diluar

sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (new

emerging dan re-emerging) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan perubahan perilaku

manusia dan lingkungan.

6


2. Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berdasarkan jumlah

pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di Kabupaten/Kota.

3. Sistem Pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif

daripada promotif dan preventif.

4. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat.

5. Belum terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standar dalam penyediaan

pelayanan kesehatan yang prima.

6. Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung

manajemen kesehatan.

Untuk mendukung upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi

Dinas kesehatan dan mendukung visi Kota Bogor, terdapat beberapa aspek strategi yang

mempengaruhi, yaitu :

1. Aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan sangat penting dalam mendukung

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia adalah tenaga kesehatan yang

terdiri dari medis, para medis dan paramedis non perawatan serta dan tenaga non kesehatan.

Sumber daya manusia tersebut bertanggung jawab dan melakukan dan kewenangan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pelayanan kesehatan baik dari aspek

adiministrasi, manajemen dan teknis untuk pelayanan upaya kesehatan promosi, pencegahan,

pengobatan dan rehabilitatif. Rincian tenaga berdasarkan jenis tenaga dan pendidikan tampak

pada tabel sebagai berikut :

Rekapitulasi Tenaga Berdasarkan Jenis Tenaga dan Pendidikan

Tahun 2018

No Uraian Pendidikan Jumlah

S2 S1 D3 D1 SMA SMP SD

a. Medis

1 Dokter spesialis 1 1

2 Dokter 20 72 92

3 Dokter Gigi 5 38 43

b. Paramedis

1 Perawat 2 36 83 8 129

2 Apoteker 13 13

3 Bidan 21 100 121

4 Perawat Gigi 20 3 23

c. Paramedis Non Perawat

1 Sarjana Kesehatan Masyarakat 1 22 6 29

2 Gizi 12 19 1 32

3 Kesehatan Lingkungan 15 12 1 28

4 Asisten Apoteker 4 11 10 25

5 Radiografer 2 9 11

6 Anestesi

7 Fisioterapi

8 ATEM dan Rontgen

7


Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan data di atas terdapat jumlah SDM pada Dinas Kesehatan Kota Bogor

pada Tahun 2018 sebanyak 700 orang terdiri dari 630 tenaga kesehatan dan 70 tenaga non

kesehatan. Dari jumlah tersebut bertugas di Dinas Kesehatan dan tersebar di 25 UPTD

puskesmas dan 1 UPTD Labkesda.

Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bogor

Tahun 2018

No Jenis Sarana Kesehatan Pemilik Jumlah Kecamatan

Pem

erin

tah

Sw

ast

a

Tanah

Sareal

Bogor

Tengah

Bogor

Utara

Bogor

Selatan

Bogor

Barat

Bogor

Timur

1 RS Umum 1 15 16 1 4 2 3 3 3

2 RS Khusus 4

a. RS Jiwa 1 1

b. RS Bersalin Ibu dan Anak 3 2 1

3 Puskesmas 25

a. Pusk Non

Perawatan

18 3 4 2 4 4 1

b. Pusk Perawatan 7 2 1 1 1 1 1

c. Pusk Mampu

Poned

6 1 1 1 1 2 0

d. Pusk Pembantu

4 UPTD Labkesda 1 1 1

Berdasarkan pada tabel tersebut jumlah sarana kesehatan di Kota Bogor sudah merata di

seluruh kecamatan terutama untuk pelayanan dasar. Namun demikian perlu dilakukan pemetaan

distribusi sarana kesehatan ditiap kelurahan baik di ditingkat pelayanan kesehatan dasar maupun

rujukan, sebagai dasar pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya memberikan

kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 bersumber dari

APBD Kota, APBD Propinsi (Bantuan Keuangan Propinsi/DAPIL I), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan APBN (TP). Dapat dilihat pada tabel berikut :

9 Perekam Medis 11 11

10 Analis 5 30 1 36

d. Tenaga Struktural 17 13 4 11 45

e. Non Kesehatan 4 24 13 32 5 78

Jumlah 50 277 318 5 62 5 0 717

8


Alokasi Pembiayaan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018

NO Jenis Sumber Biaya Jumlah Anggaran

A BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 57.894.594.589.071,-

B BELANJA LANGSUNG Rp 132.269.359.282,-

1. TOTAL APBD KOTA Rp 190.163.948.353,-

C DAK FISIK 2018 Rp 7.798.203.000,-

D DAK NON FISIK 2018 Rp 14.950.177.000,-

E DBHCHT 2018 Rp 2.500.000.000,-

F APBD PROVINSI Rp 9.908.731.200,-

TOTAL Rp 225.321.059.553,-

Sumber Data: Sub Bag Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, total proporsi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun

2018 sebesar 10,81% dari anggaran APBD Kota dengan anggaran belanja langsung sebesar

8,8%. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan

minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji” dan

Perda no. 3 tahun 2005 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Anggaran Dinas Kesehatan

Kota Bogor belum mencapai angka tersebut. Namun demikian setiap tahunnya terdapat kenaikan

anggaran kesehatan secara bertahap.

3. Aspek Wilayah

Wilayah administrasi Kota Bogor mempunyai luas wilayah 11.850 Ha, terdiri dari 6

Kecamatan, 68 Kelurahan, 795 RW. Jumlah penduduk Kota Bogor pada Tahun 2018 sebanyak

1.096.828 orang dengan jumlah terpadat di Kecamatan Bogor Barat dan terluas di Kecamatan

Bogor Barat. Dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk akses kemudahan

dalam mencapai sarana kesehatan sangat terjangkau. Dari 68 kelurahan, pada Tahun 2018

sebanyak 55 kelurahan sudah tersedia puskesmas/puskesmas pembantu dan dapat ditempuh oleh

kendaraan roda empat dan roda dua sehingga masyarakat dapat mengakses ke sarana kesehatan

tersebut untuk mendapat pelayanan kesehatan.

9


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Kota Bogor

Masa pembangunan 5 (lima) tahun

Tahun 2015 – 2019), dilaksanakan dalam

upaya semakin memperkuat landasan

pembangunan sebagai bentuk konsistensi dan

kontinuitas untuk mencapai tujuan akhir

pembangunan Kota Bogor. Dalam Peraturan

Daerah Kota Bogor nomor 4 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 menyatakan bahwa visi Kota

Bogor yaitu “Menjadikan Bogor sebagai Kota yang Nyaman, Beriman dan Transparan”.

Adapun Misi yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan Visi Kota Bogor adalah :

1. Menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Menjadikan Bogor Kota yang sehat dan makmur.

3. Menjadikan Bogor Kota yang berwawasan lingkungan.

4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorentasi pada kepariwisataan dan ekonomi

kreatif.

5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan.

6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Prioritas pembangunan tetap difokuskan pada penuntasan 6 (enam). Permasalahan yang

dihadap Kota Bogor yaitu :

1. Penataan transportasi dan angkutan umum;

2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota;

3. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL);

4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya;

5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi; dan

6. Penanggulangan kemiskinan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

di Kota Bogor mempunyai peran dalam mendukung dan mengimplementasikan visi dan misi

Kota Bogor khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan melalui misi ke-

2 Kota Bogor, yaitu menjadikan Bogor Kota yang sehat dan makmur.

2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bogor

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bogor merupakan wujud aplikatif dari Visidan Misi

Kota Bogor. Dinas Kesehatan sebagai salah satu pelaksana teknis Pemerintah Kota Bogor

menetapkan Visi yaitu “KOTA BOGOR SEHAT, NYAMAN, MANDIRI DAN

BERKEADILAN”. Empat Misi pembangunan kesehatan Kota Bogor merupakan wujud dari

Visi Dinas Kesehatan. Berikut adalah 4 (empat) Misi tersebut :

10


Visi dan Misi tersebut di atas merupakan dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran

strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan di kota Bogor sampai dengan Tahun

2019. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 misi pembangunan kesehatan Kota

Bogor sebagai berikut :

1) Sasaran : Meningkatnya mutu sarana kesehatan dengan indikator :

a. Rasio puskesmas : penduduk ( 1 : 30.000 ).

b. Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar.

c. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.

d. Rasio kematian ibu per 100.000 Kelahiran hidup.

e. Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

f. Persentase balita gizi buruk.

g. Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate).

h. Prevalensi penderita HIV.

1) Sasaran : Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat mengenai perilaku

hidup bersih dan sehat dan lingkungannya dengan indikator :

a. Persentase rumah tangga berPHBS.

b. Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR.

c. Persentase rumah sehat.

1. Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata,

bermutu, terjangkau dan nyaman.

2. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memelihara dan

meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan lingkungan.

3. Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional

dan amanah.

4. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang adil, transparan

dan akuntabel.

1. Misi 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna

merata, bermutu, terjangkau dan nyaman dengan tujuan :

Meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna,

merata, bermutu, terjangkau dan nyaman.

2. Misi 2 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kesehatan

individu, keluarga, dan lingkungan dengan tujuan :

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga,

dan lingkungannya.

11


1) Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang

profesional dengan indikator :

a. Persentase tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan.

1) Sasaran : Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan

pada Dinas Kesehatan.

a. Penilaian SAKIP Dinas Kesehatan.

b. Persentase rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti.

c. Indeks kepuasan masyarakat.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah

wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai

suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu

pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Melalui penetapan IKU

diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta

diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan review terhadap dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 yang

ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 tentang

Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor Perda, maka terdapat perubahan juga pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor termasuk juga perubahan IKU pada Dinas

Kesehatan. Penetapan IKU didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

3. Misi 3 : Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan

yang profesional dengan tujuan :

Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang

profesional

4. Misi 4 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya kesehatan yang

transparan dan akuntabel dengan tujuan :

Meningkatnya manajemen kesehatan yang transparan dan akuntabel.

12


20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Adapun IKU Dinas

Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu Sarana Kesehatan, yaitu :

a. Rasio puskesmas : penduduk (1 : 30.000).

b. Persentase sarana kesehatan pemerintahan yang terakreditasi.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas

Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan, yaitu a.

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan

kesehatan.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Masyarakat, yaitu :

a. Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup.

b. Rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

c. Persentase balita gizi buruk.

d. Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate).

e. Pervalensi penderita HIV AIDS.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Pengetahuan dan

Kemandirian Masyarakat mengenai Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat dan Lingkungannya, yaitu :

a. Persentase rumah tangga ber-PHBS.

b. Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR.

c. Persentase rumah sehat.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun-tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kota Bogor telah ditetapkan perjanjian kinerja pada

13


Tahun 2018 sebanyak 6 sasaran dengan 15 indikator sasaran diantaranya sebanyak 4 sasaran

(66,7%) dan 11 indikator sasaran (73,3%) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut

uraian perjanjian kinerja pada Tahun 2018 :

MISI TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

I. Menyediakan sarana

dan pelayanan

kesehatan

masyarakat yang

paripurna merata,

bermutu, terjangkau,

dan nyaman.

Meningkatkan

sarana dan

pelayanan

kesehatan

masyarakat yang

paripurna,

merata, bermutu,

terjangkau, dan

nyaman.

Persentase sarana

dan pelayanan

kesehatan sesuai

standar.

Meningkatnya

mutu sarana

kesehatan.

Meningkatnya

aksebilitas

masyarakat

terhadap layanan

kesehatan.

Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat.

Rasio puskesmas :

penduduk ( 1 : 30.000 )

Persentase sarana

kesehatan yang memenuhi

standar.

Persentase masyarakat

yang memiliki jaminan

kesehatan.

Rasio kematian ibu per

100.000 Kelahiran hidup.

Rasio kematian bayi per

1000 kelahiran hidup.

Persentase balita gizi

buruk.

Persentase angka

kesembuhan TBC (cure

rate).

Prevalensi penderita HIV.

1:34.667

72

90

100 /

100.000

KH

3 / 1.000

KH

0,2

86

3,5

II. Meningkatnya

kemandirian

masyarakat dalam

kesehatan individu,

keluarga, dan

lingkungan.

Meningkatnya

kemandirian

masyarakat dalam

kesehatan

individu,

keluarga, dan

lingkungannya

Kemandirian

masyarakat

dalam perilaku

hidup bersih

dan sehat dan

lingkungannya

Meningkatnya

pengetahuan dan

kemandirian

masyarakat

mengenai perilaku

hidup bersih dan

sehat dan

lingkungannya.

Persentase Rumah Tangga

ber PHBS

Persentase kawasan yang

mematuhi Perda KTR

Persentase Rumah Sehat

66

60

82,5

III. Memenuhi

ketersediaan dan

pemerataan tenaga

kesehatan yang

profesional.

Meningkatnya

ketersediaan dan

pemerataan tenaga

kesehatan yang

profesional

Pemenuhan

tenaga kesehatan

Meningkatnya

ketersediaan dan

pemerataan tenaga

kesehatan yang

profesional

Persentase tenaga medis dan

non medis sesuai kebutuhan.

100

IV. Menyelenggarakan

tata kelola sumber

daya kesehatan

yang transparan

dan akuntabel.

Meningkatnya

manajemen

kesehatan yang

transparan dan

akuntabel.

Nilai

akuntabilitas

kinerja Dinas

Kesehatan.

Meningkatnya

transparasi dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pembangunan pada

Dinas Kesehatan.

Penilaian LAKIP Dinas

Kesehatan.

Persentase rekomendasi atas

hasil pemeriksaan BPK /

Inspektorat yang

ditindaklanjuti.

Indeks kepuasan masyarakat.

BB

100

B

14


Sejalan dengan Visi dan Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

maka disusun rencana kinerja yang menggambarkan program-program serta kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama Tahun 2018. Berikut ini adalah program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2018 :

NO PROGRAM NO KEGIATAN

1 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM.

2 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas.

3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi

JKN Puskesmas.

2

Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

4

Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita.

3 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

5 Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

4 Upaya Kesehatan 6 Pelayanan Kesehatan Khusus.

7 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular.

5 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

8 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia.

6 Perbaikan Gizi

Masyarakat

9

Peningkatan Gizi Masyarakat

7 Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

10 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD.

11 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

12 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV.

8 Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

13 Sistem Informasi Kesehatan.

14 Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

15 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya.

16 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas.

17 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas.

18 Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

19 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.

20 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan

Manajemen dan Peningkatan SDM

9 Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

21 Akreditasi Puskesmas.

22 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Daerah.

23 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan

pemerintah dan Swasta.

10 Pengawasan Obat dan

Makanan

24 Pengendalian Obat dan Makanan.

25 Pengadaan Obat-Obatan.

11 Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

26 Peningkatan Promosi Kesehatan.

27 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

28 Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

29 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan

Bersumber Daya Masyarakat).

12 Pengembangan

Lingkungan Sehat

30 Pembangunan IPAL Limbah B3.

31 Peningkatan Kesehatan Lingkungan.

13 Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

32 Peningkatan Sumber Daya Manusia.

15


14 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

33 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD.

15 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor.

35 Pengadaan Inventaris Kantor.

16 Peningkatan dan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

36 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD.

37 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial.

16


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran,

melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

menitikberatkan pada upaya pencapain hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan

sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka tertentu. Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian

sasaran strategis dilihat dari presentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Pengukuran

tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan

target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan Kota Bogor, yakni dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus sebagai

berikut :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus sebagai

berikut :

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi

penilaian sebagai berikut :

Skala Capaian (%) Kategori

85 - 100 Sangat Baik

70 - <85 Baik

55 - <70 Cukup

<55 Kurang

Realisasi Keterangan

> Target Tercapai dan Melebihi Target

= Target Tercapai

< Target Tidak Mencapai Target

17


3.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja

Capaian dan evaluasi indikator kinerja sasaran pada Tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Mutu Sarana Kesehatan

Indikator Kinerja 2017 2018 Kategori Akhir

RENSTRA

Target Realisasi % Target Realisasi % (%) (%)

1. Rasio Puskesmas

: Penduduk

(1:30.000)

1:37.000 1:40.423 91,5 1 :

34.667

1 :

43.873

79,01 Sangat

Baik

1:30.000

2. Persentase Sarana

Kesehatan yang

Memenuhi

Standar

71 72 101,4 72 72 100 Sangat

Baik 73

Rasio puskesmas per penduduk

(1:30.000) pada Tahun 2018 adalah

1:43.873 penduduk (79,01%). Capaian ini

belum sesuai dengan target Tahun 2018

yaitu 1:34.667 penduduk. Hal ini

dikarenakan jumlah Puskesmas tidak

terdapat penambahan secara kuantitas,

dimana jumlah Puskesmas pada Tahun 2017

sebanyak 25 Puskesmas dan Tahun 2018

sebanyak 25 Puskesmas. Sedangkan, pada

jumlah penduduk terdapat penambahan

pada Tahun 2018 sebanyak 88.262 jiwa yaitu dari Tahun 2017 sebanyak 1.010.566 jiwa menjadi

1.098.828 jiwa pada Tahun 2018, sehingga mempengaruhi capaian persentase.

Tujuan 1 : Meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan

masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, terjangkau dan

nyaman

18


Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini disebabkan oleh adanya

keterbatasan lahan untuk pembangunan dan terbatasnya asset fasilitas dari Pemerintah Kota

Bogor serta ketersediaan pemenuhan sumber daya manusia untuk puskesmas.

Upaya yang dilakukan untuk pembangunan fisik Puskesmas yaitu dengan perioritas di

daerah yang aksesnya masih kurang seperti di Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara dan Bogor

Selatan berdasarkan kajian Puskesmas yang telah dilakukan oleh konsultan.Selain pemenuhan

pembangunan fisik telah dilakukan juga, peningkatan kualitas fisik Puskesmas yaitu melalui

rehabilitasi dan revitalisasi Puskesmas disesuaikan dengan tata graha Puskesmas berdasarkan

Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dalam rangka mendukung akreditasi Puskesmas.

Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar pada Tahun 2018 yaitu 72%,

capaian ini sesuai dengan target Tahun 2018 72%. Jika dibandingkan Tahun 2017 maka

persentase tidak mengalami perubahan yaitu 72%. Pencapaian pada indikator ini, dari hasil

pembinaan teknis yang telah dilakukan kepada 1.258 sarana kesehatan terdapat 935 sarana

kesehatan yang memenuhi standar (72%) berdasarkan acuan yang digunakan yaitu Permenkes

pada masing-masing jenis sarana kesehatan yaitu :

a. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

b. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

c. Permenkes No. 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

d. Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat

e. Permenkes No. 9 Tahun 2014 Tentang

Klinik

f. Permenkes No. 28 Tahun 2017 Tentang Izin

Penyelenggaraan Praktik Bidan

g. Permenkes No. 61 Tahun 2016 Tentang

Kesehatan Tradisional

h. Permenkes No. 56 Tahun 2014 Tentang

Rumah Sakit

i. Permenkes No. 46 Tahun 2015 Tentang

Akreditasi.

Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi standar tersebut terdiri dari sarana kesehatan

pemerintah (25 puskesmas dan 3 rumah sakit) dan swasta terdiri dari 14 macam sarana kesehatan

yaitu dr praktek mandiri, drg prakrik mandiri, drgsp praktik mandiri, apotek, klinik pratama,

klinik utama, RS, BPM, optik, batra (obat tradisional), toko obat, laboratorium, salon, PBF

(pabrik besar farmasi). Masih adanya sarana kesehatan yang tidak memenuhi standar

dikarenakan sarana prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki

belum sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut adalah dengan melakukan

sosialisasi, visitasi atau monitoring, dan pembinaan ke sarana kesehatan di Kota Bogor. Untuk

19


meningkatkan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan maka perlu dilakukan skala perioritas

pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan sosialisasi standarisasi sarana

pelayanan kesehatan, pembinaan dan peningkatan mutu sarana, dan sumber daya manusia

(SDM) pada sarana kesehatan serta evaluasi manajemen pada sarana kesehatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan pada Tahun 2018 yaitu

95,85%. Pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90% dan mengalami

peningkatan capaian sebesar 19,15% dari Tahun 2017. Pencapaian Tahun 2018 sebesar 95,85%

menunjukan bahwa Kota Bogor sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), hal ini

sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat

melalui Badan Penyelenggara Jaminan

Kesehatan (BPJS) yang menyatakan bahwa

daerah yang mencapai Universal Health

Coverage (UHC) yaitu minimal sebesar 95%

sesuai aturan Perjanjian Kerjasama antara

Pemerintah Kota Bogor dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Cabang Bogor (440/Perj.430-Dinkes/2018)

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional Bagi Penduduk Kota Bogor dalam

Rangka Universal Health Coverage (UHC).

Penetapan Universal Health Coverage

(UHC) ini dicanangkan pada tanggal 15 Desember 2018 dalam rangka memperingati Hari

Kesehatan Nasional (HKN) ke 54 di Taman Heulang Bogor oleh Bapak Walikota Bogor.

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2018 dalam rangka pencapaian

indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Rapat lintas sektor program jaminan kesehatan dalam percepatan Universal Health

Coverage (UHC)

2. Pelaksanaan pertemuan penguatan regulasi jaminan kesehatan dan sistem rujukan di

fasilitas kesehatan tingkat I dan II

3. Pembentukan tim percepatan UHC

4. Sosialisasi penyelenggaraan penerima bantuan pembiayaan kesehatan di tingkat

kecamatan


RENSTRA


Persentase

Masyarakat yang

Memiliki Jaminan

Kesehatan

70 76,7 109,5 90 95,85 106,5 Sangat

Baik

100

20


5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembiayaan kesehatan penduduk miskin di fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat I dan II.

Meskipun jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan mengalami peningkatan

yang cukup signifikan, namun masih dijumpai beberapa permasalahan atau kendala dalam

rangka pencapaian indikator tersebut yaitu gagalnya usulan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

dikarenakan kurangnya validitas data kepesertaan jaminan kesehatan serta kurangnya partisipasi

masyarakat untuk mendaftar JKN mandiri, perusahaan kecil menengah banyak yang belum

mendaftarkan pekerjanya, sosialisasi dan dukungan terhadap JKN belum merata baik di

masyarakat, dunia usaha, dan semua instansi pemerintah.

Sehingga pada Tahun 2019 perlu dilakukan upaya penguatan Universal Health Coverage

(UHC), konsultasi administrasi kegiatan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,

stakeholder program rujukan dan jaminan kesehatan, penguatan sistem rujukan pelayanan

kesehatan regional.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018 melebihi Target

Tahun 2018 yaitu dari 100/100.000 kelahiran hidup menjadi 60/100.000 kelahiran hidup, artinya

jumlah kematian ibu di Kota Bogor pada Tahun 2018 sebanyak 12 kasus per 20.000 kelahiran

hidup. Meskipun angka ini berhasil melampaui target Tahun 2018, namun mengalami

peningkatan dua kali lipat apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 yang mencapai 30 per

100.000 kelahiran hidup. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan rasio kematian ibu di Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018 sebanyak 700 kasus dengan

rasio kematian ibu 79,68/100.000 KH, artinya bahwa

angka kematian ibu di Kota Bogor masih rendah

apabila di bandingkan dengan kematian ibu di Jawa

Barat.


RENSTRA


1. Rasio Kematian Ibu

per 100.000 Kelahiran

Hidup

105 30 /

100.000

KH

171,4 100/10

0.000

KH

60/100.0

00 KH

166,7 Sangat

Baik

95

2. Rasio Kematian Bayi

per 1.000 Kelahiran

Hidup

3 3,7 /

1.000 KH

76,7 3 /

1.000

KH

2,95 /

1.000 KH

101,7 Baik 3

3. Persentase Balita gizi

Buruk

0,25 0,07 357,1 0,2 0,07 Sangat

Baik 0,15

4. Persentase Angka

Kesembuhan TBC (

Cure Rate )

86 85,6 99,5 86 81,22 94,4 Sangat

Baik 86

5. Prevalensi Penderita

HIV

4 0,15 267,0 3,5 0,42 Sangat

Baik 3

Penyebab Kematian Ibu Tahun

2016 2017 2018

1. Pendarahan 7 3 2

2. Hipertensi 1 1 4

3. Gangguan Sistem Peredaran Darah (Jantung, Stroke, dll)

7 0 3

4. Lainnya 7 2 3

Total 22 6 12

21


Kematian ibu selama tahun 2018 disebabkan oleh kasus pendarahan sebanyak 2 kasus

(17%), hipertensi dalam kehamilan sebanyak 4 kasus (33%), gangguan sistem peredaran darah

sebanyak 3 kasus (25%), serta penyebab lain 3 kasus (25%) yang terdiri dari meningitis 1 kasus,

demam berdarah 1 kasus, dan sesak napas 1 kasus.

Data di atas menunjukkan bahwa penyebab langsung yang berkaitan dengan kasus

kebidanan yaitu hipertensi dan perdarahan dalam kehamilan masih tinggi. Upaya yang dilakukan

adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan

kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di fasilitas

kesehatan rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif care unit (ICU). Penyebab lain yang

merupakan penyakit penyerta pada ibu hamil yaitu gangguan sistem peredaran darah juga

ternyata mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki

penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga

kematian. Pencegahan komplikasi penyakit penyerta

pada ibu hamil harus dilakukan dengan meningkatkan

program Keluarga Berencana (KB) pada wanita usia

subur yang menderita penyakit penyerta untuk

mencegah atau menunda kehamilan pada wanita

tersebut. Upaya lain yang harus dilakukan adalah

deteksi dini dan penanganan penyakit penyerta

melalui pelayanan Antenatal Care Terpadu sesuai

standar yang melibatkan disiplin medis lainnya

(Spesialis Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, dll) sehingga dapat melakukan penatalaksanaan yang

baik untuk penyakit penyertanya.

Pada Tahun 2018 masih terdapat kasus kematian dimana persalinan ditolong bukan oleh

tenaga kesehatan dan terlambat dalam rujukan. Oleh karena itu masih terus diperlukan upaya

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya ibu hamil dan keluarga serta peran serta

masyarakat (kader motivator Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / pendamping ibu hamil) sehingga

ibu hamil memeriksakan kehamilan rutin dan melahirkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas

kesehatan. Salah satu upayanya yaitu melalui pelaksanaan Kelas Ibu. Upaya pemberdayaan

masyarakat yang dikenal dengan (Forum

Nga EMAS (Expanding Maternal dan

Neonatal Survival)) pun terus dilakukan.

Forum Nga EMAS (Expanding Maternal

dan Neonatal Survival) merupakan

sekelompok masyarakat yang peduli

kesehatan ibu dan anak dalam bentuk

dukungan terhadap program penyelamatan

ibu dan bayi baru lahir. Peranan organisasi

masyarakat dalam forum nga EMAS

(Expanding Maternal dan Neonatal

Asfiksia; 33%

BBLR; 40%

Kelainan bawaan

10%

Penyebab lain; 15%

PENYEBAB KEMATIAN BAYI 0-28 HARI

22


Survival) adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan melakukan advokasi

kepada pemerintah terkait dengan berbagai hal yang terjadi di masyarakat dalam upaya

penyelamatan ibu dan bayi baru lahir. Upaya lainnya yaitu meningkatkan kegiatan Program

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta kegiatan inovasi (Opat

Sauyunan) yang merupakan program pendampingan mulai dari hamil, bersalin, nifas hingga

anak usia dua tahun dan kegiatan inovasi (Kader Pigawe Lima) yaitu setiap kader mempunyai

kewajiban mendampingi 5 ibu hamil. Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk menurunkan AKI

(Angka Kematian Ibu) dan AKB (angka Kematian Bayi).

Rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018 yaitu 2.95 /1.000

kelahiran hidup, artinya terjadi 59 kasus kematian bayi dari 20.000 kelahiran hidup. Angka ini

menurun dari tahun 2017 yang mencapai 3,7 kasus per 1.000 kelahiran hidup dan masih di

bawah target nasional sebesar 23 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini tidak lepas dari adanya

pendampingan program penyelamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir yang mengacu pada

program Expanding Maternal dan Neonatal Survival (EMAS) di 1 RS yaitu RS PMI, 5

Puskesmas yaitu Puskesmas Kedung Badak, Warung jambu, Sempur, Gang Kelor dan Pancasan.

Dan 1 klinik yaitu klinik Pelita Sehat. Semua fasilitas kesehatan tersebut mencapai telah

mencapai standar Tata Kelola Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di atas 80% yang dinilai

dengan instrument tata kelola pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak, kecuali klinik Pelita

Sehat dengan nilai masih dibawah 80%

Pada Tahun 2018 terjadi kematian bayi

sebanyak 59 kasus, dimana 48 kasus merupakan

kematian bayi pada usia 0-28 hari, dan 11 kasus

merupakan kematian bayi usia 1-11 bulan. Penyebab

kematian bayi baru lahir didominasi oleh Berat Bayi

Lahir Rendah (BBLR) sebesar 19 kasus (40%). Berat

Bayi Lahir Rendah (BBLR) berkaitan dengan kondisi

ibu saat hamil seperti kekurangan gizi ibu hamil

dengan anemia , bumil dengan KEK, kehamilan pada

ibu muda (<20 tahun), dan prematuritas yang

disebabkan komplikasi pada ibu hamil seperti Ketuban Pecah Dini dan Hipertensi. Penyebab

kematian bayi yang lain adalah asfiksia 16 kasus (33%), kelainan bawaan 5 kasus (10%), sepsis

1 kasus (2%) dan penyebab lain 7 kasus (15%) seperti ikterus, aspirasi air ketuban, bayi lahir

dengan kecil masa kehamilan, suspek penyakit jantung dan pneumonia. Kematian pada bayi baru

lahir ini merupakan komplikasi yang memerlukan penanganan spesialistik yang perawatannya

membutuhkan sarana Neonatal Iintensive Care Unit (NICU) dan berbiaya mahal, dimana

jumlahnya masih kurang di Kota Bogor. Meskipun pemanfaatan BPJS sudah meningkat namun

akses untuk mendapat perawatan Neonatal Iintensive Care Unit (NICU) bagi peserta Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih sulit. Oleh karena itu diperlukan penambahan

sarana Neonatal Iintensive Care Unit (NICU) termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan

pembiayaannya. Sedangkan kematian bayi pada umur 1-11 bulan terjadi sebanyak 11 kasus,

Penyebab lain 36%

Diare 9%

Kelainan saluran cerna

9%

Pneumonia

46%

PENYEBAB KEMATIAN BAYI 1-11 BULAN

23


dimana diare 1 kasus (9%) dan Infeksi Saluran Napas Atas (ISPA) Penumonia 5 kasus (46%),

kelainan saluran cerna 1 kasus (9%), dan penyebab lain 4 kasus (36%) seperti infeksi, gangguan

napas, dan hydrocephalus.

Persentase balita gizi buruk pada

Tahun 2018 yaitu 0,07%. Pencapaian pada

Tahun 2018 sama dengan pencapian Tahun

2017 yaitu 0,07%. Angka ini juga melebihi

target akhir RENSTRA Tahun 2019 yaitu

0,15%. Pencapaian pada indikator ini

dikarenakan adanya program inovasi gizi,

antara lain : pelatihan PMBA, pelatihan PGS

(Pedoman Gizi Seimbang), pelatihan 1000 HPK

(Hari Pertama Kehidupan) di KUA dan Gereja,

pembentukan kelompok pendukung ASI, pembentukan kelas ASI dan kelas gizi, pelatihan

pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) untuk Bidan RS dan BPS, seminar ASI Eksklusif ,

pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan).

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini di antaranya yaitu balita

dengan penyakit penyerta kronis, rendahnya pengetahuan masyarakat, terbatasnya SDM baik

secara kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dukungan komitmen dari tokoh di setiap level

sasaran.

Sehingga pada Tahun 2019 perlu dilakukan orientasi manajemen klinik laktasi bagi

Puskesmas dan rumah sakit, pembentukan duta pencegahan stunting sejak dini bagi remaja putri,

orientasi kelompok pendukung ASI bagi tingkat kelurahan, rakontek peningkatan kapasitas

pengelola program gizi puskesmas.

Angka kesembuhan TBC (Cure Rate)

pada Tahun 2018 yaitu 81,22%, pencapaian ini

tidak melebihi target yang telah ditetapkan

RENSTRA Tahun 2018 yaitu 86%. Apabila

dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami

penurunan 4,38%, hal ini disebabkan oleh

meningkatnya kasus TBC di Kota Bogor serta

meningkannya CNR (Case Notifications Rate) /

angka notifikasi kasus dari 2.122 kasus menjadi

2.324 kasus.

Berbagai kegiatan dalam upaya penanggulangan TB di lakukan pada Tahun 2018 yang

bertujuan melakukan penemuan kasus TB sedini mungkin melalui gerakan ketuk pintu, upaya

pemberdayaan masyarakat di antaranya kader dimana kader bertugas untuk menemukan orang

terduga TB dan mampu memotivasi penderita terduga TB untuk berobat ke Puskesmas.

Meningkatkan kapasitas petugas TB yaitu dokter, pengelola program TB, petugas laboratorium

Puskesmas serta RS yang ada di Kota Bogor. Hal ini juga dimaksud dalam upaya mandatory

24


notification, dimana seluruh fasilitas yang memberi layanan terhadap program TB harus di

catatkan dan di laporkan ke Dinas Kesehatan. Sosialisasi TB kepada masyarakat umum, juga

kepada lintas sektor melalui kegiatan TB Day. Dengan seluruh kegiatan ini di harapkan

masyarakat umum memahami gejala TB , dan termotivasi untuk berobat.

Permasalahan kegiatan yang ditemukan pada Tahun 2018 yaitu kurangnya kepatuhan

pasien TB terhadap minum obat hingga pengobatan akhir, belum optimalnya koordinasi antar

fasilitas kesehatan serta kurangnya komitmen dari berbagai pihak.

Prevalensi Penderita HIV pada Tahun 2018 ditargetkan 3,5% dengan realisasi 0,42%.

Capaian tersebut diperoleh dari total kasus HIV/AIDS sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4.597

kasus dari total penduduk Kota Bogor sebesar 1.096.828 jiwa. Pencapaian Tahun 2018 melebihi

target namun meningkat dari Tahun 2017 yaitu sebesar 0,27%. Prevalensi HIV di Kota Bogor

Tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan prevalensi HIV di Jawa Barat Tahun 2018 yaitu

sebesar 0,3%.

Adanya peningkatan ini dikarenakan

adanya peningkatan jumlah kasus baru yang

ditemukan melalui skringing HIV.

Dalam rangka upaya penurunan

angka prevalensi HIV, masih dijumpai

beberapa kendala sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran

masyarakat untuk memeriksakan

dirinya melaksanakan konseling dan test HIV/AIDS

2. Presentasi populasi usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang

HIV/AIDS masih kurang dari target karena masih kurangnya sosialisasi pada usia

tersebut

3. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti

retroviral masih kurang dari target karena masih kurangnya pengobatan lanjutan pada

layanan HIV di RS pada pasien yang terdiagnosa HIV.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mencegah

terjadinya penularan HIV/AIDS di masyarakat dilakukan

kegiatan penyuluhan komprehensif dan sosialisasi pada

Kepala sekolah menengah atas dan Rektor universitas di

Kota Bogor, Lurah dan Camat, Rumah Sakit dan Klinik,

Salon, Restoran dan Hotelserta Sosialisasi oleh kader di

Tingkat RW dan Karang Taruna serta pelatihan menyuluh,

konseling perubahan perilaku untuk kader dan pelatihan

serta pembentukan WPA.

404 459

751

273

470

8

226 254

80

41 0

200

400

600

800

2014 2015 2016 2017 2018

Jum

lah

kasus

25


Sasaran 1 : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemandirian Masyarakat mengenai Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungannya

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS pada Tahun 2018 belum mencapai target yaitu

65,5% namun terdapat peningkatan sebesar 0,03 % dari Tahun 2017 yaitu dari 65,2%.

Sedangkan dengan target akhir RENSTRA pada Tahun 2019 (67%) masih ada kesenjangan

sebesar yaitu 1,5%. Apabila dilihat dari capaian 10 indikator PHBS RT dari Tahun 2017 dan

Tahun 2018 terdapat beberapa indikator mengalami penurunan yaitu menggunakan air bersih,

menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, melakukan aktifitas fisik setiap hari

minimal 30 menit, dan tidak merokok di dalam rumah.

Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2017 s/d 2018

Dalam pencapaian indikator ini

terdapat beberapa kendala di antaranya

adalah kurangnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat terhadap perilaku

hidup bersih dan sehat, khusunya perilaku

merokok yang dapat menimbulkan bahaya

bagi orang lain, kurangnya teladan dari

tokoh masyarakat, tokoh agama maupun

pimpinan yang mampu memberikan contoh yang baik terhadap perilaku masyarakat, kurangnya

fasilitas dan sarana pendukung dalam perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat,


RENSTRA


1. Persentase Rumah

Tangga ber-PHBS

66 65,2 98,8 66 65,5 99,2 Sangat

Baik

67

2. Persentase Institusi

yang Menerapkan

KTR

55 64,2 116,7 60 72,6 121 Sangat

Baik 75

3. Persentase Rumah

Sehat

81,75 82 101 82,5 78,01 94,5 Sangat

Baik 82,5

No Indikator PHBS 2017

(%)

2018

(%)

1 Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 88,9 91.6

2 Memberi Bayi ASI Ekslusif (0-6 bulan) 70,1 81.7

3 Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan)

setiap bulan

89,8 90.5

4 Menggunakan air bersih 97,6 96.6

5 Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 81,2 94.1

6 Menggunakan jamban sehat 86,9 84.8

7 Memberantas jentik nyamuk 95,7 93.9

8 Makan sayur dan buah setiap hari 92,8 93.3

9 Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit

93,5 92

10 Tidak merokok di dalam rumah 63,8 62.6

Rata-Rata 86,0 78,78

Meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam kesehatan

individu, keluarga, dan

lingkungan

Tujuan 1 : Meningkatnya pengetahuan dan

kemandirian masyarakat mengenai Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat dan lingkungannya

26


keterbatasan SDM kesehatan baik kader maupun tenaga puskesmas dalam melakukan pembinaan

dan pendampingan secara terus menerus dalam perubahan perilaku masyarakat, kondisi ekonomi

menengah kebawah, sehingga masyarakat lebih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan

dasar dan upaya pengobatan daripada upaya pencegahan penyakit, pemahaman masyarakat yang

berasumsi bahwa masalah kesehatan adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ,

perilaku tidak sehat sudah merupakan habbit atau kebiasaan, sehingga diperlukan upaya yang

lebih besar dan untuk merubahnya.

Upaya yang telah dilakukan pada indikator

ini, antara lain yaitu khusus untuk indikator ASI

Ekslusif upaya yang dilakukan diantaranya adalah

mengaktifkan kelas gizi, kelas ibu di wilayah,

melatih kader kesehatan sebagai motivator ASI,

advokasi ke pimpinan TTU/tempat kerja untuk

penyediaan ruang menyusui/memerah ASI diperkuat

kebijakan Walikota Bogor, khusus indikator ASI

ekslusif dilakukan pembentukan KP ASI (kelompok

pendukung ASI) di setiap kelurahan, pembentukan

Komunitas Warga Tanpa Rokok di lokasi-lokasi lomba, upaya-upaya inovasi yang dilakukan

puskesmas, terutama yang menjadi lokasi lomba, pendataan PIS-PK terintegrasi dengan

pendataan PHBS RT.

Sehingga pada Tahun 2019 perlu dilakukan upaya penguatan dan pembinaan penerapan

PHBS, germas dan program kesehatan lainnya ke 4 tatanan PHBS, penguatan peran kader dalam

peningkatan PHBS RT, koordinasi mitra kesehatan untuk akselerasi peran masyarakat dalam

promotif – preventif kesehatan, serta melakukan konseling kesehatan dan keluarga melalui mobil

curhat.

Persentase Institusi yang Menerapkan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Tahun 2018

yaitu 72,6% dan melebihi dari target yang

ditetapkan sebesar 66%. Apabila dibandingkan

dengan Tahun 2017, pencapaian ini meningkat

sebesar 8,4%. Angka tersebut diperoleh

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap

2.552 titik/objek/kawasan di 8 kawasan selama

Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Tim Monev

Tingkat Kota bekerjasama dengan Karang Taruna

Kota Bogor, dimana terdapat 1.854 (72,6%) yang telah patuh terhadap Peraturan Daerah Kota

Bogor tentang Kawasan Tanpa Rokok.

27


Upaya yang telah dilakukan dalam

pencapaian indikator ini adalah

pembentukan dan pelatihan satgas internal

di TTU dan tempat kerja swasta,

pembentukan dan pelatihan tim penegak

Perda KTR di tingkat kecamatan, upaya

penegakan hukum melalui Inspeksi

Mendadak KTR di institusi yang belum

patuh serta Tindak Pidan Ringan KTR,

pengadaan media KTR berupa stiker

,akrilik, billboard di 8 kawasan, pelatihan

KBM di sekolah, monitoring dan evaluasi

penerapan KTR di 8 kawasan, revisi Perda

KTR terkait penyediaan smoking area.

Beberapa kendala yang dihadapi

dalam pencapaian indikator ini yaitu kurangnya penanda KTR yang di berbagai kawasan karena

disebabkan penanda rusak atau hilang, tidak adanya tempat merokok, kurangnya atau tidak

adanya petugas yang menegur atau melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran dan

pemahaman masyarakat tentang bahayanya perilaku merokok bagi orang lain serta aturan Perda

KTR, gugatan atau issue yang disampaikan oleh kelompok Pro tembakau terhadap kebijakan

KTR di kota Bogor, intervensi produsen rokok melalui jalur hukum, birokrasi maupun upaya lain

unuk mengintervensi Perda KTR.

Persentase Rumah Sehat pada Tahun 2018 yaitu 78,01% dan tidak mencapai target

yang telah ditetapkan yaitu 82,5 %. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu 82%,

capaian indikator rumah sehat menurun sebesar 3,99%. Berdasarkan hasil inspeksi kesehatan

lingkungan pada rumah-rumah dengan menggunakan indikator rumah sehat sesuai Kepmenkes

829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Pedoman Teknis Penilaian

Rumah Sehat Depkes RI Tahun 2007 diketahui bahwa rumah yang tidak sehat belum

mempunyai ventilasi yang tidak cukup, jendela tidak dibuka setiap hari, pencahayaan yang

kurang, pembuangan air limbah sebagian

besar masih dialirkan ke kali, kepadatan

penghuni yang tidak sesuai dan masih ada

masyarakat yang buang air besar

sembarangan (pembuangan ke kali/sungai).


rangka peningkatan presentase rumah sehat

diantaranya adalah melalui pemicuan

sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

yang bertujuan agar masyarakat dapat

mengakses sanitasi layak/jamban sehat,

10%

12%

15%

13% 14%

14%

10%

12%

Tingkat Kepatuhan KTR di 8 Kawasan Tahun 2018

TTU

Tempat Kerja

Tempat Ibadah

Tempat BermainAnak

Tempat ProsesBelajar Mengajar

SaranaKesehatan

Sarana Olahraga

Angkutan Umum

28


akses terhadap air bersih, pengelolaan sampah dan air limbah, yang merupakan bagian dari

indikator dari rumah sehat, inspeksi kesehatan lingkungan terhadap rumah-rumah untuk

mengetahui kondisi sanitasi dari rumah tersebut, pembinaan pasca inspeksi kesehatan lingkungan

terhadap rumah-rumah yang diketahui tidak memenuhi syarat kesehatan, pembinaan sanitasi

perumahan/rumah sehat, kegiatan intervensi pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas pada

pasien/klien dengan keluhan penyakit berbasis lingkungan, bekerja sama dengan lintas sektor

dalam upaya pembinaan rumah sehat dan perbaikan rumah tidak layak huni, pelatihan sanitasi

pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Kelurahan untuk

29


Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang

Profesional

Persentase Tenaga Medis dan Non Medis Sesuai Kebutuhan pada Tahun 2018 yaitu

94,06% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Apabila dibandingkan

dengan Tahun 2017 yaitu 75,8%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 18,26%.

Berdasarkan hasil analisa beban kerja yang telah dilakukan pada Tahun 2018, diketahui

bahwa kebutuhan tenaga medis (dr, drg) dan non medis (apoteker, perawat, perawat gigi, bidan,

sanitarian, kesehatan masyarakat, penyuluh kesehatan masyarakat) sebanyak 591 tenaga yang

terdiri dari Dinas Kesehatan sebanyak 40 tenaga dan Puskesmas sebanyak 551 tenaga.

Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor dibutuhkan sebanyak 120 tenaga yang terdiri dari

medis 0 tenaga dan non medis 120 tenaga, sudah terpenuhi sebanyak 40 tenaga yang terdiri dari

medis 0 orang dan non medis sebanyak 40, sehingga kekurangan tenaga sebanyak 80 yang sesuai

Indikator

Kinerja

2017 2018 Kategori Akhir

RENSTRA


Persentase

Tenaga Medis

dan Non

Medis Sesuai

Kebutuhan

100 24,2 75,8 100 94,06 95 Baik 100

Tahun 2018

Tenaga Kesehatan Medis dan Non Medis

Existing Kebutuhan Kesenjangan Keterangan Pemenuhan

PKWT

Puskesmas Medis 135 193 58 Kurang 12

Non Medis 416 645 229 Kurang 14

Jumlah

551 (65,8%)

838 (100%)

287 (34,2%)

Kurang 56

Dinas Kesehatan

Medis 0 0 0 Sesuai 0

Non Medis

- Fungsional 16 52 36 Kurang 1

- Jabatan Pelaksana

24 68 44 Kurang 38

Jumlah 40

(33,3%) 120

(100%) 80

(66,7%) Kurang

39

Jumlah Keseluruhan 591 958 367 Kurang 95

Tujuan 1 : Meningkatkan

ketersediaan dan pemerataan

tenaga kesehatan yang profesional

30


ketentuan dapat mengisi tenaga fungsional dan jabatan pelaksana di Dinas Kesehatan. Sedangkan

untuk di Puskesmas, dari hasil analisa beban kerja yang dibuat oleh 25 Puskesmas didapatkan

data Tahun 2018 diketahui bahwa kebutuhan di 25 puskesmas sebanyak 838 tenaga yang terdiri

dari medis 193 tenaga dan non medis 645 tenaga, sudah terpenuhi sebanyak 551 tenaga yang

terdiri dari medis 135 tenaga dan non medis sebanyak 416 tenaga ,sehingga masih dibutuhkan

tenaga sebanyak 287 tenaga.

Secara keseluruhan jumlah yang dibutuhkan sebanyak 367 orang, maka masih terdapat

kekurangan tenaga yang dibutuhkan apabila tidak terisi maka akan terjadi kekosongan staf di

berbagai seksi yang ada, sehingga Dinas Kesehatan melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga

medis dan non medis untuk kebutuhan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas melalui rekrutmen

tenaga perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT). Hasil dari perekrutmen tenaga perjanjian

kontrak waktu tertentu (PKWT) tersebut terpenuhinya sebanyak 95 tenaga yang terdiri dari 56

tenaga di Puskesmas yaitu medis 12 tenaga dan non medis 44 tenaga sedangkan di Dinas

Kesehatan sebanyak 39 tenaga yaitu medis 0 tenaga dan non medis 39 tenaga.

Selain pemenuhan tenaga kesehatan telah dilakukan juga pelatihan yang bertujuan untuk

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan. Pelatihan yang dilakukan pada

55 orang dalam bentuk pelatihan teknis/Managerial yang dilaksanakan melalui pengiriman

peserta pelatihan.

Dalam mencapai indikator ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu adanya

peraturan yang membatasi jenis tenaga yang boleh di rekrutmen sehingga pemenuhan kebutuhan

dilaksanakan secara kurang maksimal.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai indikator ini yaitu : pemetaan dan

kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM), analisis kebutuhan pelatihan

fungsional, pelaksanaan pemilihan nakes teladan tingkat kota bogor, pemantapan uji kompetensi,

registrasi, dan sertifikasi, sosialisasi program percepatan pendidikan D1 dan D3 melalui program

rekognisi pembelajaran lampau (RPL) perencanaan kebutuhan diklat fungsional bagi tenaga

kesehatan, perencanaan kebutuhan diklat bagi tenaga non kesehatan, peningkatan kompetensi

tenaga kesehatan melalui organisasi profesi, serta pemilihan tenaga kesehatan teladan.

Pada tahun 2018, pemilihan tenaga

kesehatan teladan dilakukan secara berjenjang dari

tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional. Kota

Bogor telah menunjukkan prestasi tenaga

kesehatan teladan sampai tahap nasional sebagai

berikut :

a. Tenaga kesehatan teladan tingkat nasional

untuk profesi dokter gigi.

b. Piagam Penghargaan pelatihan teknis

kesehatan tingkat Prvinsi dari unit

pelatihan kesehatan.

31


Sasaran 1: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pembangunan pada Dinas kesehatan


RENSTRA


1. Penilaian LAKIP

Dinas Kesehatan

B B B BB BB BB Sangat

Baik

A

2. Persentase

Rekomendasi atas

Hasil Pemeriksaan

BPK/Inspektorat

yang

ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 100

Sangat

Baik

100

3. Indeks Kepuasan

Masyarakat

B A A B A A Sangat

Baik

B

Penilaian LKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun 2017 telah mencapai target

yaitu BB (74,75%). Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, pencapaian ini meningkat

sebesar 9,94% yaitu dari 64,76% menjadi 74,75%. Hasil nilai LKIP Dinas Kesehatan tersebut

berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Bogor yang juga telah direview oleh

Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terhadap seluruh

komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Hasil penilaian kategori BB dikatakan

sangat baik dengan akumulasi penilaian

terhadap seluruh komponen manajemen

kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja, evaluasi internal dan pencapaian

sasaran / kinerja organisasi.


meningkatkan kinerja dan memperbaiki LKIP

Menyelenggarakan tata

kelola sumberdaya kesehatan

yang transparan dan

akuntabel

Tujuan 1 : Meningkatkan manajemen kesehatan

yang transparan, dan akuntabel

32


pada Dinas Kesehatan Kota Bogor terhadap kekurangan hasil review yaitu dengan melakukan

monitorning dan evaluasi pada semua indikator dalam dokumen rencana aksi yang telah dibuat

mulai dari eselon II dan IV, menggunakan aplikasi E-SAKIP yang telah diterapkan pada Dinas

Kesehatan agar lebih mudah memonitoring dan mengevaluasi pencapaian semua indikator serta

melakukan publikasi dokumen melalui web Dinas Kesehatan www.dinkes.kotabogor.go.id dan

streaming data yang tersedia di ruang pelayanan publik pada Dinas Kesehatan

Persentase Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti pada Tahun 2018 yaitu 100% dan telah mencapai target yaitu 100%.

Berdasarkan surat Walikota Bogor Nomor 700/2241-Inspektorat tentang Tindak Lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah melakukan uji petik. Hasil uji petik tersebut

yaitu tentang pembayaran belanja premi asuransi kesehatan untuk penerima bantuan iuran BPJS

yang belum berdasarkan data kepesertaan yang valid dan telah ditindaklanjuti dengan jawaban

akan mengoptimalkan kegiatan rekonsiliasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang

Kota Bogor yang dilakukan setiap bulan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan dalam

pengelolaan pembayaran tagihan iuran PBI APBD kota Bogor.

Berdasarkan surat Walikota Bogor Nomor 700/2243–Inspektorat tentang Tindak Lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 13.B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 Hasil uji

petik tersebut yaitu Pemerintah Kota Bogor belum mengatur mekanisme pencatatan dan

pelaporan bantuan dari instansi pemerintah pusat yang diterima langsung oleh organisasi

perangkat daerah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kota Bogor adalah membuat

berita acara serah terima pemanfaatan operasional barang milik daerah dari Direktorat Kesehatan

Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan Nomor :

KN.02.03/BIII.5/4745/2018 dan melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)

dengan mencantumkan dalam aset Dinas Kesehatan Kota Bogor. Dengan demikian semua

rekomendasi dari BPK sudah dapat ditindaklanjuti (100%)

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2018 ditargetkan B (84,35%) atau

berkreteria nilai A dan telah melebihi target. Pencapaian indikator ini meningkat dari Tahun

2017 sebesar (1,98%) yaitu dari 82,36% menjadi 84,35% dengan kriteria nilai A.

Penilaian indeks kepuasan masyarakat mengacu

kepada prinsip pelayanan sesuai Keputusan MEN-PAN

no 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum

penyelenggaraan pelayanan publik yang menetapkan 14

unsur minimal dalam pengukuran indeks kepuasan

masyarakat. Pada Tahun 2018 survey indeks kepuasan

masyarakat dilakukan oleh konsultan untuk mengukur

kinerja pelayanan kesehatan oleh Puskesmas di Kota

Bogor dengan sampling sebanyak 6 puskesmas

http://www.dinkes.kotabogor.go.id/

33


(Puskesmas Pulo Armyn, Puskesmas Warung Jambu, Puskesmas Bogor Tengah, Puskesmas

Lawanggintung, Puskesmas Kayu Manis, Puskesmas Sindang barang) 600 responden (masing-

masing 100 responden per Puskesmas).

Berdasarkan hasil survey diketahui, rata-rata penilaian masyarakat berada dalam kriteria

sangat baik dengan nilai interval konversi (81,26-100,00) kecuali Puskesmas Lawanggintung

berkriteria baik dengan nilai interval konversi (62,51-81,25). Untuk itu Puskesmas dari ke enam

Puskesmas tersebut harus terus berupaya mempertahankan pelayanan agar unsur pelayanan pada

Tahun 2019 tidak ada yang terkoreksi bahkan mengalami peningkatan lebih baik sehingga terus-

menerus dicapai customer satisfacation dalam upaya menciptakan kepatuhan masyarakat dalam

pemenuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Dalam meningkatkan pelayanan publik perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur

pelaksana pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, terutama berkenaan

dengan customer care maupun total quality service, lebih mengoptimalkan pelaksanaan proses-

proses pelayanan, melalui optimalisasi proses dan penmgaturan pelayanan dengan

mengedepankan prinsip profesionalisme, serta melakukan penataan dan perbaikan secara

berkelanjutan atas aktivitas dari proses penyelenggaraan pelayanan, baik yang menyangkut

sistem pelayanan, kultur pelayanan, dan sumber daya manusia.

34


3.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan

peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka

setiap pemerintah perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang diartikan sebagai

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja.

Beberapa sasaran strategis beserta Indikator Kinerja yang tercantum dalam IKU yaitu :

Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor

Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja utama pada

Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen kinerja,

pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta peningkatan akuntabilitas kinerja terlaksana dengan

baik. Pencapaian 11 indikator utama yaitu sebanyak 6 indikator atau 54,54% sudah mencapai

target bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target dan sebanyak 5 indikator atau 45,46%

belum mencapai target yaitu indikator rasio puskesmas : penduduk (1;30.000), sarana kesehatan

pemerintahan yang terakreditasi, persentase angka kesembuhan TBC, persentase rumah tangga

ber-PHBS, dan persentase rumah sehat.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1. Meningkatkan mutu sarana

kesehatan

1. Rasio puskesmas : penduduk

(1:30.000)

1:34.667 1:40.423

2. Sarana kesehatan pemerintahan yang

terakreditasi

72 68

2. Meningkatnya aksesbilitas

masyarakat terhadap layanan

kesehatan

3. Persentase penduduk miskin yang

memiliki jaminan kesehatan nasional

(JKN)

90 95,85

3. Meningkatnya kualitas kesehatan

masyarakat

4. Rasio kematian ibu per 100.000

Kelahiran hidup

100 /

100.000 KH

60 / 100.000

KH

5. Rasio kematian bayi per 1000

kelahiran hidup

3 / 1.000 KH 2,95/ 1.000

KH

6. Persentase balita gizi buruk 0,2 0,07

7. Persentase angka kesembuhan TBC 86 81,22

8. Prevalensi HIV AIDS 3,5 0,42

4. Meningkatnya pengetahuan

masyarakat mengenai perilaku

bersih dan sehat bagi diri sendiri

dan lingkungannya

9. Persentase Rumah tangga ber-PHBS 66 65,5

10. Persentase kawasan yang mematuhi

Perda KTR

60 72,6

11. Persentase Rumah Sehat 82,5 78,01

35


3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2018

Dinas Kesehatan Kota Bogor telah menetapkan rencana kerja pada Tahun 2018 yang

telah dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2015-2019 dan Renstra Tahun 2015-2019. Adapun

alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Sumber Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor

Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Bogor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

225.321.059.553,- dengan sumber anggaran dari APBD Kota terdiri dari belanja langsung Rp.

132.269.359.282,- (58,7%) dan belanja tidak langsung Rp. 57.894.589.071 (25,7%). Selain dari

APBD Kota sumber dana lain yang didapatkan untuk belanja langsung yaitu dari APBN (Dana

Alokasi Khusus=DAK), dan Dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

Total proporsi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor sebesar 10,81% dari anggaran

APBD Kota dengan anggaran belanja langsung sebesar 8,8%. Proporsi untuk belanja langsung

ini belum sesuai dengan peraturan menteri kesehatan dan Perda No.3 Tahun 2000 tentang

Kesehatan yang menyatakan bahwa anggaran kesehatan belanja langsung diluar gaji pegawai

sebesar 10%. Masih belum tercapianya anggaran kesehatan tersebut dikarenakan adanya

rasionalisasi anggaran pada Tahun 2018.

NO SUMBER BIAYA ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN

Rupiah %

1 2 3 4

ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:

1 APBD KAB/KOTA

a. Belanja langsung Rp 132.269.359.282,-

b. Belanja Tidak Langsung Rp 57.894.589.071,-

2 APBD PROVINSI Rp 9.908.731.200,-

3 APBN:

- Dana Dekonsentrasi -

- Dana Alokasi Khusus (DAK):

a. DAK Fisik

Rp 7.798.203.000,-

b. DAK Non Fisik Rp 14.950.177.000,-

- ASKESKIN -

- Lain-Lain :

- DBHCHT Rp 2.500.000.000,-

4 PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) -

5 SUMBER PEMERINTAH LAIN -

TOTAL ANGGARAN KESEHATAN Rp 225.321.059.553,-

TOTAL APBD KAB/KOTA Rp 2.656.280.650.160,71

BELANJA LANGSUNG Rp 1.502.196.796.458,-

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 1.154.083.853.702,71

% BL KESEHATAN THD BL APBD KAB/KOTA 8,8%

% BTL KESEHATAN THD BTL APBD KAB/KOTA 5,01%

% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA 10,81%

36


Besarnya anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 yaitu Rp.

225.321.059.553,- dipergunakan untuk mencapai indikator-indikator sasaran, program, dan

kegiatan pada RENSTRA Dinas Kesehatan sesuai dengan masing-masing misi untuk mendukung

RPJMD Kota Bogor.

Terdapat silpa dalam penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung yaitu mutasi

pegawai, pensiun pegawai dan anggaran peruntukan untuk pegawai baru apabila ada rekrutmen

CPNS. Sedangkan untuk belanja langsung yaitu homor narsumber, honor peserta, honor PNS

dan Non PNS, negoisasi harga dengan pihak ketiga (sisa kontrak), ada kebijakan pemerintahan

kota terkait pemberlakuan NPWP bagi penyedia diluar Kota harus menggunakan NPWP Kota

Bogor, Adanya batasan waktu inputan Omspan untuk dana DAK fisik, masa kadaluarsa obat

yang pendek yang dapat mempengaruhi pembelian obat, pembayaran kuota untuk keluarga

miskin tidak sesuai dengan target, Uraian realisasi anggaran dan permasalahan penyerapan

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

37


REALISASI ANGGARAN

DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

TAHUN 2018

BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

% KETERANGAN

1. Belanja pegawai tidak langsung 57,894,589,071 56,418,209,431 97.45

BELANJA LANGSUNG

MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman

NO PROGRAM NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

% KETERANGAN SILPA

1. Pengadaaan Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

1 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya 5,170,550,000 3,957,697,334 76.54 Sisa kontrak

2 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawang Gintung

36,000,000 22,805,000 63.35 Sisa perjalanan dinas dalam daerah

3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Lawang Gintung

5,200,000,000 5,000,000,000 96.15 Sisa negoisasi pengadaan

4 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas Lawang Gintung

10,000,000 10,000,000 100.00

5 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018 Bidang Pelayanan Dasar -Penyediaan Alat Kesehatan /Penunjang Puskesmas(Biaya Umum)

75,000,000 58,981,538 78.64 Sisa perjalanan dinas dalam daerah

38


6 DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana - pelayanan dasar

3,002,795,000 2,880,385,521 95.92

7 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (mobil Ambulance)

700,000,000 690,091,600 98.58 Sisa kontrak

8 Sistem Informasi Kesehatan 562,800,000 525,586,650 93.39 Tidak terserapnya media TV nasional

9 Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

525,450,000 521,770,000 99.30 Sisa fullday, honor tidak terserap (peserta) untuk unag saku, sisa pengadaan dan perjalanan dinas luar daerah

JUMLAH 15,282,595,000 13,667,317,643 89.43

2. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

10 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta

400,110,000 391,337,100 97.81 Sisa konsultasi, sisa kajian kebutuhan RS, sisa pemeliharaan jaringan, honor PPTK

11 Akreditasi Puskesmas 218,632,700 203,235,200 92.96 Sisa Penggandaan, Perjadin dan mamin

12 Pelaksanaan DAK non fisik - Akreditasi Puskesmas

1,392,000,000 1,228,221,316 88.23 Ada 2 Puskesmas yang disurvey akreditasi ditunda

13 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018 Bidang Pelayanan Dasar -Akreditasi Puskesmas (Biaya Umum)

103,100,000 95,200,258 92.34 Mamin rapat, konsultasi, dan akreditasi

JUMLAH 2,113,842,700 1,917,993,874 90.73

39


3. Peningkatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin

14 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM

5,562,766,500 5,535,726,783 99.51 Honor eselon narasumber yang hadir, mamin tidak terserap karena pada bulan puasa, adanya honor narasumber non PNS tidak diserap, belanja jasa kedokteran tidak terserap semua, perjadin luar daerah, peserta yanh hadir tidak sesuai dengan yang di anggarkan DPA

15 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 55,653,876,782 44,869,903,052 80.62 Puskesmas tidak berani membelanjakan sisa anggaran

16 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas

68,250,000 57,000,000 83.52 Honor Tim melewati bulan september

17 Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas

27,333,466,800 26,119,996,000 95.56 Tidak tercapainya kuota 120.000 jiwa pada bulan Januari-Juni, serta tidak tercapainya kuota 160.000 jiwa pada bulan Juli-November 2018. hal tersebut disebabkan karena pada sistem di BPJS tidak bisa memastikan batasan usulan maksimal 160.000 karena pengolahan data BPJS ada di BPJS Pusat. Sehingga BPJS Cabang Bogor tidak dapat memastikan usulan yang berhasil jadi PBI Kota Bogor sesuai dengan kuota yang diusulkan Dinas Kesehatan.

40


18 Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas (Banprov 2018)

9,908,731,200 9,908,722,000 100.00 Sesuai dengan Pergub No. 62 tahun 2015 tentang Pembiayaan PBI Provinsi Jawa Barat, maka proporsi pembiayaan iuran PBI Daerah Kota Bogor yang dibayarkan oleh Bantuan Gubernur sejumlah 40% dari total tagihan.

JUMLAH 98,527,091,282 86,491,347,835 87.78

4. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

19 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi

1,143,545,000 1,113,101,760 97.34 Selisih harga negodengan HPS, sisa uang peserta yang tidak hadir

20 Pelaksanaan DAK non fisik - jaminan persalinan

2,212,880,000 - - Tidak diserap sedang pengajuan surat Walikota untuk penghentian salur ke Kemenkeu

JUMLAH 3,356,425,000 1,113,101,760 33.16

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita

21 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 280,979,500 269,274,000 95.83 Sisa Honor Narasumber dan sisa uang saku peserta karena ada yang tidak hadir

JUMLAH 280,979,500 269,274,000 95.83

41


6. Upaya Kesehatan Masyarakat

22 Pelayanan Kesehatan Khusus 583,050,000 551,448,900 94.58 Penyerapan Kegiatan P3K untuk honor, dari honor PNS karena perubahan regulasi menjadi honor non PNS, Penyerapan untuk narasumber ahli, dari esselon III menjadi esselon IV, karena eselon III menjadi esselon IV, karena yang bersangkutan tidak bisa menghadiri kegiatan, silpa positif sehingga ada pengembalian untuk kegiatan pemberian kacamata bagi siswa sekolah dasar dan menengah.

23 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

297,650,000 278,488,604 93.56 Silpa positif tidak terserap karena dari pihak BSN penjadwalan survey akre baru terbit akhir desember, perjadin luar tidak terserap karena tidak ada undangan dari luar

24 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM

7,104,465,000 7,080,375,424 99.66 Honor, mamin, dan perjadin tidak diserap dari bulan Oktober karena peraturan daerah.

25 DAK non fisik bantuan operasional kesehatan

11,345,297,000 9,605,064,900 84.66

26 Pelayanan Kesehatan Remaja 294,450,000 288,964,000 98.14 Honor Staf PPTK 1 bulan tidak diserap karena belum ada kegiatan, belanja cetak, ada pengurangan dari harga pagu, pengadaan software medis

JUMLAH 19,624,912,000 17,804,341,828 90.7

42


7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

27 Pelayanan Kesehatan Lansia 264,915,000 261,573,400 98.74 Honor Staf PPTK 1 bulan tidak diserap karena belum ada kegiatan, honor tim kerja, silpa pengambilan honor tim jumlah tidak sesuai pagu untuk golongan III & IV, belnaja cetak, ada pengurangan harga pagu, perjadin dalam daerah, dan luar daerah, ada pengurangan harga pagu paket meeting, transfort narsum dari Kota Jakarta tidak diserap karena narsum dari Kota Bogor.

JUMLAH 264,915,000 261,573,400 98.74

8. Perbaikan Gizi Masyarakat

28 Peningkatan Gizi Masyarakat 1,247,494,500 1,155,715,000 92.64 Sisa dari lelang PMT, pembelian cetak

JUMLAH 1,247,494,500 1,155,715,000 92.64

9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

29 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

750,000,000 712,021,700 94.94 Sisa pembayaran honorarium, sisa pembayaran hotel, per 1 oktober staf PPTK pindah tugas ke Puskesmas, ketentuan honor menurut e-katalog, tidak semua undangan sosialisasi faktor resiko PTM dan Keswa bagi anak sekolah hadir, sisa perjalanan dinas.

JUMLAH 750,000,000 712,021,700 94.94

43


10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

30 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD

781,100,000 397,635,600 50.91 Sisa lelang, honor tenaga fogger tidak terserap karena kasus DBD menurun, perjalanan dinas dalam daerah, honorarium kader 544 kader, upgrade pemelijharaan aplikasi bombastik

31 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

1,201,765,000 1,033,592,222 86.01 Jumlah Peserta yang hadir tidak sesuai dengan diundang, kekurangan SDM, harga pihak ketiga dibawah harga anggaran.

JUMLAH 1,982,865,000 1,431,227,822 72.18

11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV

32 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV

889,650,000 829,412,589 93.23 Sertifikasi peningkatan IMS, Honor narsum jejaring WPA , perjalanan dinas dalam daerah

JUMLAH 889,650,000 829,412,589 93.23

12. Pengawasan Obat dan Makanan

33 Pengendalian Obat dan Makanan 315,850,000 261,754,500 82.87 Sisa belanja, perjadin dalam daerah yang tidak dihapus dan sisa honorarium.

34 Pengadaan Obat-Obatan 997,950,000 826,933,563 82.86 Kebutuhan obat program telah tercukupi dari alokasi obat dinkes provinsi jawa barat yang akan di distribusikan ke kab/kota.

35 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017 Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum)

32,000,000 31,968,400 99.90 Sisa penggandaan laporan / dokumen

44


36 DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana - pelayanan kesehatan farmasi

4,585,308,000 3,557,174,190 77.58 Pada saat pemesanan obat-obat di ecatalog dilaksanakan bulan April 2018 dan pada saat tersebut, ada Peraturan pembayaran pengadaan barang ke pihak penyedia wajib menggunakan NPWP khusus Kota Bogor masih berlaku, sehingga penyedia menolak untuk kerjasama. 2) Ada sistem baru yaitu aplikasi omspan ( online monitoring sistem pembendaharaan dan anggaran negara) yang mewajibkan pengisian semua risalah masing-masing kontrak sebelum bulan juli 2018. Bila tidak di input maka anggaran kontrak tidak bisa dibayarkan. Sementara dari beberapa jenis-jenis obat yang dbutuhkan baru terbit d ecatalog setelah bulan juli 2018. 3) Masa kadaluarsa obat-obatan sekarang hanya 2 tahun, sebelumnya 4-5 tahun. Jd umur simpan obat lebih singkat,sehingga jumlah pemesanan obat menurun untuk menghindari obat-obat kadaluarsa.

JUMLAH 5,931,108,000 4,677,830,653 78.87

JUMLAH KESELURUHAN MISI I 150,251,877,982 130,331,158,104 86.7

45


MISI 2 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan serta jaminan kesehatan

13. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

37 Peningkatan Promosi Kesehatan 390,105,000 385,593,500 98.84 Honor Tim mobil curhat, honor tim barang jasa, mamin pembekalan materi duta muda, pengadaan back drop port, pengadaan rool baner, back drop, bilboard, pengadaan akrilik, pengadaan leaflet, poster, cakram, spanduk duta muda sehat, perjadin luar, serta pengadaan souvenir.

38 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 629,131,000 601,366,000 95.59 Honor tim tipiring, perjadin luar daerah, paket meeting fullday, uang saku peserta tim penegak, peserta pelat KBM, peserta FGD perda, peserta pelat satgas KTR, pengadaan kaos, mamin, pengadaan perlengkapan monev, pengadaan monev angkutan, narasumber PNS FGD perda, narasumber PNS konfrensi, narasumber rakor tim pembinaan.

39 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 634,767,000 553,975,000 87.27 Sisa selisih kontrak, salah perhitungan dalam perencanaan dan narasumber yang hadir tidak sesuai eselon.

46


40 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

2,599,200,000 2,518,640,000 96.90 Sisa perjadin dalam daerah, honor peserta tidak diserap karena ada RW siaga dan posbindu yang tidak aktif.

41 Penyediaan fasilitas kesehatan perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok ( DBHCHT 2018 )

1,000,000,000 972,196,583 97.22 Sisa pembayaran belanja peralatan dan bahan pakai habis kesehatan/kedokteran, belanja obat-obatan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran.

42 Penyediaan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok ( DBHCHT 2018 )

900,000,000 720,404,248 80.04 Perjadin luar daerah, tim kegiatan sosialisasi diadakan bulan November namun terjadi perubahan kebijakan tidak boleh menyerap honor untuk PNS.

43 Pengadaan ambulance (DBHCHT 2018) 600,000,000 591,812,400 98.64 Sisa kontrak

JUMLAH 6,753,203,000 6,343,987,731 93.94

14. Pengembangan Lingkungan Sehat

44 Pembangunan IPAL Limbah B3 800,000,000 786,680,000 98.34 Selisih harga negoisasi

45 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1,055,279,500 985,257,322 93.36 Tidak semua peserta hadir, sisa pengadaan belanja cetak

JUMLAH 1,855,279,500 1,771,937,322 95.51

JUMLAH KESELURUHAN MISI II 8,608,482,500 8,115,925,053 94.28

47


MISI 3 : Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional

15. Peningkatan Sumber Daya Aparatur

46 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

3,880,135,000 3,682,571,812 94.91 Sisa honor panitia pelaksana, honor pegawai non PNS, belanja kit, belanja jasa kebersihan, belanja mamin, belanja jasa kebersihan, perjalanan dinas dalam daerah,dan diluar disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan / nilai kontrak, belanja jasa kesehatan tidak semua hadir

JUMLAH 3,880,135,000 3,682,571,812 94.91

JUMLAH KESELURUHAN MISI III 3,880,135,000 3,682,571,812 94.91

MISI 4 : Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan dan akuntabel

16. Pelayanan administrasi perkantoran

47 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 1,991,500,000 1,682,867,280 84.50 Selisih pada air, listrik, telepon dan SPPD

JUMLAH 1,991,500,000 1,682,867,280 84.50

17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

48 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor

300,000,000 282,062,702 94.02 Sisa Real pada bahan bakar kendaraan

49 Pengadaan Inventaris Kantor 1,125,000,000 1,103,966,500 98.13 Selisih harga pada pembelian barang

48


50 Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Tahap III

1,000,000,000 864,921,957 86.49 Sisa kontrak

JUMLAH 2,425,000,000 2,250,951,159 92.82

18. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

69,975,000 64,800,000 92.60

53 Workshop Perencanaan Kesehatan 187,500,000 182,510,800 97.34 Sisa fullday LAKIP

54 Evaluasi Penilaiaan dan Pelaporan hibah bansos

12,000,000 11,100,000 92.50 Sesuai SK Tim

JUMLAH 269,475,000 258,410,800 95.89

JUMLAH KESELURUHAN MISI IV 4,685,975,000 4,192,229,239 89

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 167,426,470,482 146,321,884,208 87.39

JUMLAH BTL &BL 225,321,059,553 202,740,093,639 89.98

49


BAB IV

PENUTUP

Dinas Kesehatan Kota Bogor mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan,

mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai

fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat dengan

memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategisnya. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja Tahun

anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2018, dapat disimpulkan :

1. Dari 15 jumlah indikator sasaran yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2018, sebanyak 8 indikator telah melebihi target (60%), 2 indikator telah

mencapai target (20%), dan 5 indikator belum mencapai target (20%) dengan rincian

sebagai berikut :

- Sangat baik : 12 indikator

- Baik : 3 indikator

Indikator Penetapan Kinerja

Tahun 2018

No Indikator Sasaran Target Realisasi

Capaian

(%) Kategori Keterangan

2018 2018 2018

MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau

dan nyaman

1 Rasio Puskesmas : penduduk

(1:30.000)

1:34.667 1 : 43.873 79,01 Baik Tidak Mencapai

Target

2 Persentase sarana kesehatan

yang memenuhi standar

72 72 100 Sangat Baik Tercapai

3 Persentase masyarakat yang

memiliki jaminan kesehatan

90 95,85 106,5 Sangat Baik Tercapai & Melebihi

Target

4 Rasio kematian ibu per

100.000 Kelahiran hidup

100 / 100.000

KH

60 / 100.000

KH

166,7 Sangat Baik Tercapai & Melebihi

Target

5 Rasio kematian bayi per

1000 kelahiran hidup

3 / 1.000 KH 2,95 / 1.000

KH

101,7 Sangat Baik Tercapai & Melebihi

Target

6 Persentase balita gizi buruk 0,2 0,07 35 Sangat Baik Tercapai & Melebihi

Target

7 Persentase angka

kesembuhan TBC (cure rate)

86 81,22 94,4 Baik Tidak Mencapai

Target

8 Prevalensi penderita HIV 3,5 0,42 12 Sangat Baik Tercapai & Melebihi

Target

MISI 2 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan

9 Persentase Rumah Tangga

ber PHBS (%)

66 65,5 99,2 Sangat Baik Tidak Mencapai

Target

10 Persentase kawasan yang

mematuhi Perda KTR

60 72,6 121 Sangat Baik Tercapai melebihi

Target

11 Persentase Rumah Sehat 82,5 78,01 94,5 Baik Tidak Mencapai

Target

MISI 3 : Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional

50


12 Persentase tenaga medis dan

non medis sesuai kebutuhan

100 94,06 95 Sangat Baik Tidak Mencapai

Target

MISI 4 : Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan dan akuntabel

13 Penilaian SAKIP Dinas

Kesehatan

70 74,7 106,71 Sangat Baik Tercapai & Melebihi

Target

14 Persentase rekomendasi atas

hasil pemeriksaan

BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

100 100 100 Sangat Baik Tercapai

15 Indeks Kepuasan Masyarakat 70 84,35 120 Sangat Baik Tercapai & Melebihi

Target

2. Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut :

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas maka berikut ini disampaikan beberapa saran untuk

meningkatkan pencapaian indikator sasaran melalui program, kegiatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk serta luas wilayah di Kota

Bogor, maka penambahan Puskesmas atau Pustu dapat di fokuskan pada Kecamatan

Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan, atau meningkatkan status Puskesmas non

perawatan menjadi Puskesmas Perawatan dgn mampu Poned.

2. Meningkatkan kepatuhan penderita dalam melakukan pengobatan TB dengan adanya

pendampingan oleh orang terdekat, peningkatan penemuan dini penderita TB,

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang mengelola program TB, peningkatan

mandatory notification dan peningkatan dukungan lintas sektor.

3. Meningkatkan dan menggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di setiap

sasaran, meningkatkan peran satgas kawasan tanpa rokok (KTR) tidak hanya di 8

kawasan saja namun di tatanan rumah tangga, meningkatkan edukasi bagi kepala rumah

tangga untuk sadar tidak merokok didalam rumah.

a. Belum terpenuhinya rasio puskesmas per penduduk (1:30.000)

b. Pelayanan pengobatan TB paru belum optimal

c. Masih adanya Perilaku Hidup yang tidak Bersih dan Sehat serta lingkungannya

d. Masih adanya rumah tidak sehat

e. Pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis belum sesuai kebutuhan

f. Anggaran Dinas Kesehatan khususnya belanja langsung (58,7%) dikarenakan

proporsi ini belum sesuai dengan peraturan menteri kesehatan dan Perda No.3 Tahun

2000 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa anggaran kesehatan belanja langsung

diluar gaji pegawai sebesar 10%. Pengguna anggaran pada Tahun 2018 sebesar 89,98%

dengan sisa anggaran sebesar 10,02%. Adanya sisa anggaran ini dikarenakan : silpa

positif dari hasil, negoisasi harga dengan pihak ketiga (sisa kontrak), ada kebijakan

pemerintahan kota terkait pemberlakuan NPWP bagi penyedia diluar Kota harus

menggunakan NPWP Kota Bogor, Adanya batasan waktu inputan Omspan untuk dana

DAK fisik, masa kadaluarsa obat yang pendek yang dapat mempengaruhi pembelian

obat, pembayaran kuota untuk keluarga miskin tidak sesuai dengan target.

51


4. Penyuluhan dan pemberian konseling rumah sehat kepada masyarakat serta penguatan

sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dengan fokus sasaran daerah kumuh perkotaan

dan daerah aliran sungai, peningkatan kerjasama dengan pemberdayaan kesejahteraan

keluarga (PKK) untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya, perbaikan rumah tidak

layak huni bekerjasama dengan lintas sektor.

5. Perlu dilaksanakan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis melalui rekrutmen

tenaga perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT) maupun usulan pengadaan tenaga

melalui pegawai pemerintah melalui perjanjian kontrak (P3K) maupun usulan pengadaan

PNS.

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi