11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Pertanian

Pembangunan seringkali diartikan pada pertumbuhan dan perubahan.Jadi,

pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan

sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari

kurang baik menjadi yang lebih baik.Seperti diketahui sektor pertanian di Indonesia

dianggap penting. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan

lapangan kerja, penyedia pangan, penyumbang devisa Negara melalui ekspor dan

sebagainya (Soekartawi, 1995).

Disisi lain, didalam negeri juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:

(1) Dinamika permintaan pangan dan bahan baku industri; (2) Kelangkaan dan

degradasi kualitas sumberdaya alam; dan (3) Manajemen pembangunan yang

mencakup: (a) otonomi, dimana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan UU

nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004

tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

dan (b) partisipasi masyarakat, dimana pembangunan lebih diarahkan kepada

peningkatan sebesar-besarnya peran serta masyarakat, sementara pemerintah berperan

sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator.

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pendayagunaan secara

optimal sumberdaya pertanian dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, yaitu:

(1) membangun sumber daya manusia aparatur profesional, petani mandiri dan

12

kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya

pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan;

(4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuh

kembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan

(6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada

petani (Apriyanto, 2005).

Pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi hasil usahatani. Untuk

hasil-hasil ini perlu ada pasar serta harga yang cukup tinggi untuk menbayar kembali

biaya-biaya tunai dan tenaga yang dipakai petani sewaktu mengerjakan usahataninya,

untuk ini diperlukaan tiga hal, yaitu: (1) adanya tempat menjual hasil usahatani,

(2) adanya penyalur untuk menjual hasil usahatani, dan (3) kepercayaan petani pada

kelancaran sistem penjualan usahatani. (Mosher, 1965)

Posisi pertanian akan semakin strategis jika dilakukan perubahan pola pikir

masyarakat yang awalnya cenderung memandang pertanian hanya sebagai penghasil

(output) komoditas menjadi pola pikir yang melihat multi-fungsi dari pertanian,

seperti agribisnis. Sistem agribisnis mengedepankan sistem budaya, organisasi dan

manajemen yang rasional dan dirancang untuk memperoleh nilai tambah yang dapat

disebar dan dinikmati oleh seluruh pelaku ekonomi secara fair dari petani produsen,

pedagang dan konsumen.

Tsing (2010) mengatakan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan

meningkatkan kemajuan petani dibutuhkan kerjasama dengan pengambil kebijakan

13

dalam hal meningkatkan pengetahuan petani agar mereka bisa mengembangkan hasil-

hasil pertaniannya.

2.2 Pertanian Perkotaan

Pertanian perkotaan, dalam bahasa Inggris memiliki beberapa pemahaman,

dapat disebut sebagai Urban farming maupun Urban Agriculture. Jika dalam bahasa

Indonesia, pertanian perkotaan berasal dari kata tani, dalam kamus bahasa Indonesia,

tani adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam, sedangkan pertanian

adalah perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam menanam). Secara singkat

pertanian perkotaan adalah kegiatan pertanian yang dilakukan di kota. Namun

pertanian perkotaan lebih dari sekedar kegiatan pertanian di kota.

Menurut Baikley et al. (2000) dalam from brownfields to greenfields producing

food in North American cities, yang dimaksud dengan pertanian perkotaan adalah

penumbuhan (pembuatan), pemrosesan dan distribusi makanan dan produk lainnya

melalui budidaya tanaman intensif dan peternakan di sekitar kota. Dalam pengertian

tersebut, disebutkan bahwa pertanian perkotaan tidak hanya dalam dimensi kegiatan

pertanian tanaman hortikultura saja, namun juga pada kegiatan peternakan.

Menurut Mazeereuw (2005), pertanian didalam kota mempengaruhi aspek

ekonomi, kesehatan, sosial dan lingkungan kota. Dengan demikian akan ada manfaat

meningkatnya kesejahteraan, keadilan, kebersamaan, kenyamanan, kualitas

kehidupan dan kelestarian lingkungan hidup.

14

Pertanian perkotaan didefinisikan sebagai aktifitas atau kegiatan bidang

pertanian yang dilakukan di dalam kota (intra-urban) dan pinggiran kota (peri-urban)

untuk memproduksi/memelihara, mengolah dan mendistribusikan beragam produk

pangan dan non pangan, dengan memanfaatkan atau menggunakan kembali

sumberdaya manusia, material, produk dan jasa di daerah perkotaan (Smith et al.,

1996; dan FAO, 1999).

Lembaga Internasional FAO (2003) memposisikan pertanian perkotaan

sebagai; (1) salah satu sumber pasokan sistem pangan dan opsi ketahanan pangan

rumah tangga perkotaan; (2) salah satu kegiatan produktif untuk memanfaatkan ruang

terbuka dan limbah perkotaan; dan (3) salah satu sumber pendapatan dan kesempatan

kerja penduduk perkotaan. Karena itu, pertanian perkotaan mempunyai peluang dan

prospek yang baik untuk pengembangan usahatani berbasis agribisnis dan

berwawasaan lingkungan.

Menurut CAST (Counsil for Agriculture Scince and Technology) (2003), yang

dimaksud dengan pertanian perkotaan adalah sistem yang kompleks yang meliputi

spektrum kepentingan, dari produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi dan

konsumsi. Untuk manfaat lainnya dan jasa yang kurang diakui misalnya untuk

rekreasi dan bersantai, kesehatan individu, kesehatan masyarakat, pemandangan yang

indah serta pemulihan lingkungan.

Kaethler (2006), dalam Growing Space: The Potential for Urban Agriculture

in the City of Vancouver, membagi kegiatan pertanian kota menjadi dua jenis, yaitu:

(1) pertanian kota skala kecil, yakni kegiatan pertanian perkotaan yang memiliki luas

15

kurang dari 1.000 m2, (2) pertanian perkotaan skala besar yakni kegiatan pertanian

kota yang memiliki luas lebih dari 1.000 m2 atau 10 are.

Fenomena pertanian perkotaan dengan ciri luasan lahan yang terbatas akan

tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Gejala tersebut ditunjukkan oleh kecepatan

rata-rata pertumbuhan petani gurem di Indonesia 2,6 % per tahun dan di Jawa 2,4%

per tahun (BPS, 2004). Di Wilayah perkotaan atau di perbatasan pemekaran kota,

seperti di Jabotabek, kegiatan usahatani lahan sempit mampu memberikan

kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelangsungan kehidupan petani (Siregar dkk.,

2000). Meskipun Negara dalam kondisi krisis, tetapi petani dengan lahan sempit dan

di pinggir perkotaan tersebut tetap berusahatani (umumnya komoditas sayuran),

mampu menjaring konsumen di perkotaan, memiliki pasar yang relatif kontinyu, serta

memperoleh penghasilan kontinyu.

Dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan, langkah yang dapat diterapkan

oleh kota adalah dengan mengaplikasikan Food Oriented Development (FOD).

Selama ini, pembangunan kota yang terjadi, pada umumnya belum

mempertimbangkan aspek ketahanan pangan bagi kota itu sendiri. FOD merupakan

konsep yang mencoba mempertimbangkan aspek ketahanan pangan dalam

pembangunan kota. Pertimbangan mengenai ketahanan pangan ini diharapkan dapat

mendukung pembangunan sektoral perkotaan yang berujung pada hasil pembangunan

yang berkelanjutan. Kegiatan pertanian kota termasuk dalam bagian dari FOD, karena

kegiatan pertanian kota merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan di kawasan

perkotaan dengan tujuan untuk mengatasi persoalan pangan yang ada di kota tersebut.

16

Kegiatan pertanian kota dapat mendorong kota tersebut semakin mandiri dalam

penyediaan pangannya.

Selain tidak membutuhkan lahan banyak, tetapi juga hasil pertaniannya cukup

diminati masyarakat.Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan pertanian di

wilayah perkotaan antara lain keterbatasan lahan, keterbatasan pengetahuan dan

teknologi, keterbatasan waktu yang bisa dicurahkan, dan yang tidak kalah pentingnya

adalah keterbatasan media tanam. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang

sangat besar, karena kita tahu bahwa masyarakat kota memerlukan pangan yang

besar, bagaimana menangani hal ini sementara lahan yang ada diperkotaan sangat

sempit, begitu juga lahan yang dimiliki oleh setiap individu yang ada diperkotaan

dapat dipastikan sempit juga, kemungkinan yang bisa dioptimalkan yakni lahan

pekarangan. Lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna, karena dari lahan yang

relatif sempit ini, bisa menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayuran,

buah-buahan; bahan tanaman rempah dan obat, bahan kerajinan tangan; serta bahan

pangan hewani yang berasal dari unggas, ternak kecil maupun ikan. Manfaat yang

akan diperoleh dari pengelolaan pekarangan antara lain dapat : memenuhi kebutuhan

konsumsi dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran, dan juga dapat memberikan

tambahan pendapatan bagi keluarga (Mustopa, 2011).

Aktivitas pertanian perkotaan menurut Mogout (2000) dan diperbaharui oleh

Smit et al (2001) berhubungan dengan tujuan, aktivitas ekonomi, lokasi, letak,

stakeholder, sistem produksi, ukuran, dan produk, dapat dilihat pada Gambar 2.1

17

Gambar 2.1

Kerangka konsep aktivitas urban farming menurut Mougeot (2000)

dan Smit et al ( 2001)

Menurut Enciety (2011), pertanian perkotaan adalah suatu aktivitas pertanian

di dalam atau sekitar perkotaan yang melibatkan keterampilan, keahlian dan inovasi

dalam budidaya dan pengolahan makanan. Definisi pertanian perkotaan sendiri

menurut Balkey M dalam www.berkebun-yuuk.blogspot.com (2011) adalah rantai

industri yang memproduksi, memproses dan menjual makanan dan energi untuk

memenuhi kebutuhan konsumen kota. Semua kegiatan dilakukan dengan metoda

using dan re-using sumber alam dan limbah perkotaan.

Menurut Wikipedia the free encyclopedia, pertanian perkotaan adalah praktek

pertanian (meliputi kegiatan tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan) di

dalam atau di pinggiran kota yang dilakukan di lahan pekarangan, balkon, atau atap-

Aktivitas Pertanian

Perkotaan

Tujuan

Letak

Aktivitas Ekonomi

Lokasi

Pengguna

Sistem Produksi

Ukuran

Produksi

18

atap bangunan, pinggiran jalan umum, atau tepi sungai dengan tujuan untuk

menambah pendapatan atau menghasilkan bahan pangan.

Sedangkan menurut UNDP (1996) pertanian perkotaan memiliki pengertian,

satu kesatuan aktivitas produksi, proses, dan pemasaran makanan dan produk lain, di

air dan di daratan yang dilakukan di dalam kota dan di pinggiran kota, menerapkan

metode-metode produksi yang intensif, dan daur ulang (reused) sumber alam dan sisa

sampah kota, untuk menghasilkan keaneka ragaman peternakan dan tanaman pangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanian

perkotaan mengandung arti suatu aktivitas pertanian yang dapat berupa kegiatan

bertani, beternak, perikanan, kehutanan, yang berlokasi di dalam kota atau

dipinggiran suatu kota dengan melakukan proses produksi (menghasilkan),

pengolahan, dan menjual serta mendistribusikan berbagai macam hasil produk

makanan dan non makanan dengan menggunakan sumber daya serta bertujuan untuk

menyediakan dan memenuhi konsumsi masyarakat yang tinggal di suatu kota.

Pertanian perkotaan sebagai suatu konsep yang sering disebut usaha pertanian

perkotaan yaitu sebagai peri urban agriculture adalah aktifitas/kegiatan yang

dilakukan di dalam kota dan pinggiran kota untuk memproduksi/memelihara,

mengolah dan mendistribusikan beragam produk pangan dan non pangan dengan

menggunakan atau menggunakan kembali sumberdaya manusia dan material, produk

serta jasa yang diperoleh dari dalam dan daerah urban.

19

2.3 Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.Kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk di atas satu juta

orang dan berdekatan dengan kota satelit disebut sebagai metropolitan (Wikipedia

Indonesia). Definisi klasik kota menurut Zahnd (1999) adalah suatu permukiman

yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang

heterogen dari segi sosial. Dalam UU Penataan ruang No.26 tahun 2007, kawasan

perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan

distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pengembangan kota, membutuhkan lahan yang lokasi pengembangannya

seringkali ditempat subur yang seharusnya baik untuk lahan pertanian (Ehrlich, 1973)

Pada Tahun 2025, 2/3 populasi dunia akan terkonsentrasi di daerah perkotaan,

sehingga menambah pentingnya ketahanan pangan (MacRae et al, 2010). Menurut

Porter et al, (2010), saat ini 50% penduduk terkonsentrasi di perkotaan, pada tahun

2050 diperkirakan mencapai 80% populasi ada di daerah perkotaan. Salah satu cara

untuk mencapai ketahanan pangan adalah dengan melakukan kegiatan pertanian di

perkotaan (Grewal, 2012; Ayalon, 2014). Pertanian kota menyediakan suatu strategi

yang komplementer untuk mengurangi ketidak amanan pangan dan kemiskinan kota

serta meningkatkan manajemen lingkungan kota.

20

Dengan makin tumbuh dan berkembangnya kawasan perkotaan, kota-

kota besar terus berkembang ke arah kota metropolitan, daya tarik nilai ekonomi

dari kawasan perkotaan mulai dilirik dan diminati oleh para investor (penyandang

dana). Kebutuhan akan sarana-sarana kota yang makin meningkat terutama

untuk kegiatan bisnis berupa perdagangan dan jasa, semakin hari semakin

dibutuhkan dan sekaligus diminati para pengembang (developers). Karena itu dengan

meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan kota, para pengembang kawasan

atau ‘developers’ makin tumbuh subur. Developer atau pengembang banyak yang

tidak mempedulikan lingkungan, dalam membangun, demikian juga yang terjadi di

Kota Denpasar. Banyak sawah produktif yang dijadikan perumahan dan tidak

dilengkapi dengan drainase yang bagus (Pos Bali 2015).

Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan ditengarai

sejak dekade 1990-an hingga diprediksi mendekati tahun 2025. Pertumbuhan dan

perkembangan kawasan perkotaan (urban areas) yang berkembang sangat pesat pada

era tersebut diatas adalah di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika Utara,

Eropa, Amerika Utara hingga Amerika Latin. Sebagai gambaran tentang

perbandingan antara luas kawasan perkotaan (urban areas) berbanding luas

kawasan pedesaan (rural areas) dari tahun ke tahun terlihat meningkat. Untuk era

1970 s/d 1980 perbandingannya adalah 39% : 61% , untuk era 1980 s/d 1990

perbandingannya adalah 49% : 51% sedangkan dalam era 2000-2010 perbanding-

annya adalah 57% : 43% . Bahkan kondisi ini terus meningkat mendekati tahun 2025

yang akan datang ( Hall et al, 2000). Penduduk perkotaan di Indonesia pada awal

21

abad 21 menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan diperkirakan pada tahun

2020 penduduk Indonesia akan mencapai 257 juta, dimana 49,5 % nya merupakan

penduduk perkotaan. Diperkirakan sekitar 50 juta penduduk hidup diperkotaan,

berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 diperkirakan 800 juta orang hidup di daerah

perkotaan dan memerlukan bahan makanan sebesar 6.600 ton yang dihasilkan dari

luar daerah tersebut.

Perkembangan kota-kota di Indonesia saat ini umumnya kurang terkelola

dengan baik dan cenderung tidak terkendali. Berbagai persoalan muncul sebagai

akibat pengelolaan yang kurang baik seperti kemacetan lalu lintas, kurangnya

pelayanan infrastruktur, kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemukiman kumuh,

dan alih fungsi lahan. Menurut Irawan (2005), konversi lahan pertanian pada

dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor

pertanian dan sektor non pertanian. Persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut

muncul akibat adanya fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan sumberdaya

lahan, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan definisi tentang ruang terbuka hijau

dengan istilah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan atau RTHKP. Jika mengacu

pada Peraturan Mendagri No.1 tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Perkotaan ini, maka pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari

ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna

mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.. Ruang terbuka

hijau itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu RTHKP Publik dan RTHKP Privat.

22

RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu RTHKP publik adalah

Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL) adalah ruang atau kawasan yang lebih luas,

baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya

lebih bersifat terbuka/ umum, di dominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami

atau tanaman budi daya. Kawasan hijau lindung terdiri dari cagar alam di daratan dan

kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau,

dan sebagainya. Sementara RTHKP privat adalah RTHKP yang penyediaan dan

pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan

masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah

kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.

Suatu kota akan memiliki ketergantungan kepada wilayah perdesaan yang

berada disekitar kota tersebut, khususnya dalam penyediaan pangan. Pangan yang

berada di suatu kota, termasuk Kota Denpasar akan bergantung dari hasil pertanian

yang berasal dari wilayah perdesaan di sekitar kota, namun terjadi persoalan di

wilayah tersebut, yakni alih guna lahan pertanian karena tingginya kegiatan

pembangunan. Dengan semakin berkurangnya wilayah pertanian, secara tidak

langsung ketersediaan pangan di Kota Denpasar akan terus menurun, yang

mengakibatkan kota Denpasar terancam mengalami persoalan ketahanan pangan.

Kota Denpasar dengan kepadatan penduduk yang setiap tahunnya mengalami

peningkatan membawa dampak pada berkurangnya lahan pertanian yang sering

dipergunakan untuk pemukiman. Hal ini sangat sulit untuk diatasi, namun dibutuhkan

23

pemikiran bersama antara pemerintah dan petani dalam mencari solusi beserta upaya

apa yang harus dilakukan dalam menyikapi masalahan tersebut untuk meningkatkan

produksi pertanian yang membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Kota Denpasar

788.589 ribu jiwa, dan berdasarkan angka proyeksi, pada tahun 2015 diperkirakan

meningkat menjadi 880.600 ribu jiwa (BPS Prov. Bali, tahun 2010). Pengembangan

pertanian tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan, tetapi

juga oleh masyarakat yang bermukim di perkotaan sebagai bagian dari masyarakat

Indonesia.Sayangnya potensi pembinaan bagi masyarakat perkotaan lebih sering

diarahkan kepada pengembangan komoditas tanaman hias, karena konsumen tanaman

hias sebagian besar memang terdapat di perkotaan.

Sesungguhnya dikawasan perkotaan juga terdapat kelompok-kelompok tani

yang bisa dibina untuk pengembangan komoditas pertanian lainnya, antara lain

tanaman sayuran dan tanaman obat keluarga (biofarmaka), namun dalam

penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

2.4 Kebijakan Pertanian Perkotaan

Terjadinya perubahan penggunaan lahan di wilayah pinggiran kota dapat

disebabkan oleh faktor sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. Semakin tinggi

tingkat kemiskinan pada suatu wilayah, khususnya pedesaan maupun wilayah di

pinggiran kota maka semakin besar konversi lahan pertanian. Selain aspek sosial dan

ekonomi, aspek peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan

dan keberlanjutan lahan-lahan pertanian saat ini juga tidak mampu membendung

24

terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Seperti yang termuat dalam UU

Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang

belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena tidak diiringi dengan Peraturan

Pemerintah daerah. Meningkatnya lahan terbangun terutama lahan untuk permukiman

berdampak terhadap keberadaan lahan-lahan pertanian, dimana lahan-lahan pertanian

telah banyak yang berubah fungsi menjadi lahan-lahan permukiman, yang akan

berdampak pada berkurangnya kawasan resapan air.

Menurut Sostenis. S (2012), di dalam merumuskan kebijakan pengembangan

pertanian perkotaan perlu memperhatikan beberapa faktor penentu, yaitu: (1)

Keberadaan pekarangan; (2) Pengembangan tanaman produktif dengan penerapan

teknologi ramah lingkungan dengan peningkatan populasi tanaman pangan dan non-

pangan; (3) Peningkatan pembinaan petani oleh Pembina teknis instansi terkait

sehingga menjadi lebih efektif; (4) Pemberian insentif pelaku usaha tani dan

pembebasan pajak lahan pertanian.

Menurut Cabannes (2006) dalam Dubbeling et al (2010), secara garis besar ada tiga

perspektif kebijakan utama bagi pengembangan pertanian kota yaitu (1) perspektif

sosial sebagai bagian dari strategi penanganan rumah tangga berpenghasilan rendah

dengan fokus meningkatkan ketahanan pangan melalui produksi pangan dan tanaman

obat untuk konsumsi rumah tangga, (2) perspektif ekonomi dengan fokus

peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja dan (3) perspektif ekologi

dengan fokus peran pertanian kota dalam manajemen lingkungan hidup

perkotaan. Pembedaan terhadap tiga perspektif kebijakan utama sangat bermanfaat

25

dalam merancang strategi bagi pengembangan pertanian kota secara berkelanjutan

(Dubbeling et al 2010).

Menurut Setiawan dan Rahmi (2014), kegiatan pertanian perkotaan, terutama

akses keuangan, keterampilan dan pengetahuan, kurang mendapat dukungan dari

pemerintah, dan tidak adanya bantuan bagi petani perkotaan. Manfaat dari pertanian

perkotaan tidak ada, karena tidak adanya, perencanaan dan kebijakan dari pemerintah.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan harus dikembangkan untuk membantu pertanian

perkotaan agar dapat secara optimal berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan

pangan, untuk menciptakan kesempatan kerja, dan untuk mendukung keberlanjutan

perkotaan. Kebijakan tersebut dapat mencakup: perencanaan penggunaan lahan,

akses kredit, pelatihan bagi petani perkotaan, dan membangun jaringan di kalangan

petani perkotaan.

2.5 Manfaat Sosial Pertanian Perkotaan

Dari penelitian Setiawan dan Rahmi (2014), aspek sosial, pertanian kota

mempunyai banyak keuntungan, antara lain: (1) meningkatkan persediaan pangan; (2)

meningkatkan nutrisi banyak kaum miskin kota; (3) meningkatkan kesehatan

masyarakat; (4) mengurangi pengangguran; (5) meningkatkan solidaritas komunitas;

dan (5) mengurangi kemungkinan konflik sosial. Khususnya ketika Indonesia

mengalami krisis ekonomi, berbagai keuntungan sosial sebagaimana disebutkan di

atas sangatlah dirasakan. Dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin kota,

pertanian kota menjadi alternatif bagi sumber bahan pangan yang terjangkau. Dalam

kaitan ini, pertanian kota juga secara tidak langsung membantu terwujudnya keadilan

26

sosial terutama dengan memberikan kesempatan pada masyarakat miskin kota untuk

memenuhi kebutuhan pangan serta meningkatkan nutrisi dan kesehatannya. Lebih

lanjut, apabila diusahakan secara bersama oleh komunitas, pertanian kota juga dapat

menjadi media bagi penguatan masyarakat lokal dan meningkatkan solidaritas warga

kota. Penguatan hubungan dan kerjasama warga miskin kota ini dalam jangka

panjang sangat membantu upaya-upaya pemberdayaan warga kota, terutama karena

berkembangnya modal sosial (social capital) masyarakat miskin yang selama ini

tidak terakomodasi.

Hasil penelitian Albayani dan Prabatmodjo (2015) dalam Keberlanjutan

Pertanian Perkotaan di Kawasan Metropolitan Jakarta menunjukkan bahwa kondisi

pertanian perkotaan di Kawasan Metropolitan Jakarta cukup berlanjut dan mampu

memberikan manfaat dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Konversi lahan

pertanian akan berdampak luas. Dari aspek ekonomi akan mengurangi ketahanan

pangan bagi produksi pertanian. Bagi masyarakat petani akan kehilangan pekerjaan

sehingga daya beli menurun karena belum tentu petani dapat pekerjaan baru yang

lebih baik (Hariyanto, 2010).

Seiring perkembangan kota dan proses alih fungsi lahan pertanian

menjadi lahan terbangun untuk aktivitas non-pertanian, ada beberapa perubahan

yang terjadi dalam struktur sosial dalam masyarakat periurban. Perubahan ini terjadi

terutama pada area-area pengembangan . Biasanya pemilik lahan pertanian berada

dalam satu rumpun atau satu lokasi dalam suatu area tertentu yang kemudian

secara hampir bersamaan pula lahan pertanian mereka dijual. Kemudian karena

27

tidak adanya kelanjutan aktivitas ekonomi, mereka mencari kegiatan ekonominya

masing-masing secara berbeda. Oleh karena itu walaupun mereka masih dalam

satu lokasi, adanya perbedaan aktivitas ekonomi dan masuknnya penduduk

pendatang pada area mereka membuat kekerabatan antar warga menjadi memudar

(Dewi,N.K, dkk, 2013).

2.6 Kondisi Fisik Pertanian Perkotaan

Dari Studi di enam kota (Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Cirebon, Salatiga

dan Pacitan), jenis-jenis atau kegiatan pertanian yang dipraktekan di enam kota

sangat beragam baik meliputi pertanian , perikanan maupun peternakan, namun tidak

terdapat perbedaan yang signifikan menyangkut jenis usaha tani dan kota-kota yang

di studi. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar jenis usaha pertanian masih

merupakan jenis-jenis yang konvensional khususnya tanaman pangan dan sayuran

(Setiawan,B. dkk, 2014)

Menurut penelitian Noorsya, dkk, adanya alih fungsi lahan terutama lahan

pertanian di pinggiran Kota Semarang telah membawa perubahan pada area-area

tertentu, yaitu pada area dekat pusat kota, kawasan pendidikan, dan yang dekat pada

koridor jalan utama. Perubahan yang dapat secara nyata dirasakan oleh

penduduk asli adalah beralihnya sumber mata pencaharian mereka (transformasi

ekonomi), dari petani menjadi bukan petani. Petani yang mempunyai modal

lebih dan ketrampilan lebih dapat melangsungkan hidupnya dengan membuka

usaha atau berdagang seperti buka warung, buka kos-kosan, toko, dan lain-lain,

28

sehingga pendapatannya bertambah. Sedangkan petani yang kurang mempunyai

modal dan keterampilan biasanya menjadi buruh tani atau buruh serabutan.

Teknik dan sistem penanaman vertikal, pemanfaatan pekarangan atau lahan

sisa, roof garden, penanaman dalam pot, atau sistem tanam dengan media bukan

tanah seperti hidroponik atau aeroponik sudah dikenal, namun belum banyak

dilakukan. Tidak semua petani tertarik dengan sistem penanaman tersebut dengan

alasan tidak memiliki modal dan sulit melakukan adaptasi (38 %). Kelompok petani

ini cenderung tidak mau berubah dan menganggap sistem penanaman yang dilakukan

sekarang merupakan sistem penanaman terbaik, karena sudah dijalankan secara turun

temurun. Sebagian petani lainnya mengaku tertarik untuk mencoba sistem penanaman

baru, asalkan ada pemberian modal dan asuransi kerugian (21 %). Kelompok petani

lainnya merasa ragu-ragu dan tidak yakin terhadap sistem penanaman tersebut (41

%). Kondisi ini menjelaskan bahwa mayoritas dari petani di wilayah studi tidak

tertarik untuk melakukan perubahan. Hal ini terjadi karena kapasitas pendidikan para

petani sangat terbatas dan juga ada faktor resiko yang mungkin akan mempengaruhi

penghasilan petani yang sudah di bawah upah minimum. Padahal dengan semakin

terbatasnya sumber daya, pertanian perkotaan membutuhkan perubahan, khususnya

perubahan sistem penanaman, agar dapat menyesuaikan dengan kondisi alam dan

lingkungan perkotaan di masa depan.

Bentuk pemanfaatan lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh komoditas

pertanian, namun tidak terlalu dipengaruhi oleh sistem penanaman dan luas lahan

pertanian, dan tidak dipengaruhi oleh status lahan pertanian, peruntukan lahan, atau

29

motivasi bertani. Bentuk pemanfaatan lahan 49 % berupa lahan sawah, 31 % berupa

lahan bukan sawah, dan 20 % merupakan kombinasi keduanya. Komoditas pertanian

yang ada di wilayah studi masih didominasi oleh tanaman pangan (53 %) dan

hortikultura (27 %). Pemilihan komoditas dilakukan berdasarkan kecocokan tanah

(31 %), keinginan pemilik lahan (16 %), mengikuti petani lain (15 %), mudah

ditanam ( 11 %), mudah dipasarkan (11 %), dan pemilihan pangan untuk dikonsumsi

sendiri (7 %)

2.7 Konsep Strategi Pengembangan

Pengertian pengembangan dalam hal ini pengembangan wilayah (Regional

Development) adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi,

mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Zen

(2001) menggambarkan tentang pengembangan wilayah sebagai hubungan yang

harmonis antara sumber daya alam, manusia, dan teknologi dengan memperhitungkan

daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat. Pengembangan

wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber

daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung

(menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat,

termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang

ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan wilayah

sangat dipengaruhi oleh komponen- komponen tertentu seperti: Sumber daya lokal,

pasar, tenaga kerja, investasi, kemampuan pemerintah, transportasi dan komunikasi

serta teknologi.

30

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya

perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat

komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya (Misra,1982). Pada

dasarnya pendekatan pengembangan wilayah digunakan untuk lebih

mengefisiensikan pembangunan dan konsepsi ini tersus berkembang disesuaikan

dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Banyak cara untuk

mengembangkan wilayah mulai dari penggunaan konsep (alat) pembangunan

sektoral, ”bassic need approach”, ”development poles” (poles de croissance) yang

digagas oleh Perroux (1955), ”growth center” yang digagas oleh Friedman (1969)

sampai kepada pengaturan ruang secara terpadu melalui proses pemanfaatan sumber

daya alam (SDA) secara sinergi dengan pengembangan sumberdaya manusia dan

lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi adalah seni memadukan atau menginteraksikan antara faktor kunci

keberhasilan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai

tujuan. Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Manfaat strategi adalah

untuk mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian

sasaran kinerja. Dalam konsep manajemen cara terbaik untuk mencapai tujuan,

sasaran dan kinerja adalah dengan strategi memberdayakan sumber daya secara

efektif dan efesien (LAN-RI, 2008).

Glueek, dkk. (2008) mengemukakan ada empat strategi utama, yaitu langkah

yang dilakukan setelah menganalisa proses kondisi lingkungan internal dan eksternal

adalah menetapkan strategi yang sesuai, antara lain:

31

1. Stability Strategy. Industri yang menggunakan strategi stabilitas dapat melanjutkan

strategi yang sebelumnya dapat dikerjakan.Keputusan strategi utama difokuskan pada

penambahan perbaikan terhadap pelaksanaan fungsinya, alasannya karena industri

atau perusahaan telah berhasil dalam taraf kedewasaan, lingkungan relative stabil,

tidak terlalu berisiko.

2. Retrenchment Strategy. Strategi penciutan pada umumnya digunakan untuk

mengurangi produk pasar, alasannya karena industri atau perusahaan tidak berjalan

dengan baik, lingkungan semakin mengancam, mendapat tekanan dari konsumen

sehingga peluang tidak dimanfaatkan dengan baik.

3. Growth Strategy. Strategi pertumbuhan banyak dipertimbangkan untuk dapat

diterapkan pada industri dengan petimbangan bahwa keberhasilan industri adalah

industri yang selalu terus berkembang.Strategi pertumbuhan melalui ekspansi dengan

memperluas daerah pemasaran dan penjualan produk atau dapat berupa diversifikasi

produk.

4. Combination Strategy. Strategi ini tepat digunakan bila industri banyak

menghadapi perubahan lingkungan dengan kecepatan yang tidak sama, tidak

mempunyai potensi masa depan yang sama serta mempunyai arus kas negative.

Barney (1977) mengemukakan definisi kerja strategi adalah suatu pola alokasi

sumberdaya yang memampukan organisasi memelihara bahkan meningkatkan

kinerjanya.Strategi yang baik adalah suatu strategi yang menetralisir

ancaman/tantangan, dan merebut peluang-peluang yang ada dengan memanfaatkan

32

kekuatan yang tersedia serta meniadakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan

yang masih ada.

2.8 Model Pengembangan

Model dapat diartikan sebagai suatu disain yang disederhanakan dari suatu

sistem kegiatan dan dapat mewakili sistem yang sesungguhnya. Menurut Law dan

Kelton (2003), model didefinisikan sebagai representasi sebuah sistem, dimana ia

dipandang mewakili sistem yang sesungguhnya. Model pada hakekatnya merupakan

visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam

melakukan kegiatan.

Menurut Komarudin (2005), model dapat dipahami sebagai; (1) suatu tipe

atau disain; (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu

proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; (3) suatu sistem

asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan

secara matematis suatu obyek atau peristiwa; (4) suatu disain yang disederhanakan

dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan; (5) suatu

deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner; dan (6) penyajian yang

diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya. Salah satu

model operasional yang dikembangkan oleh Knowles (1981) terdiri dari lima

tahapan, yaitu: 1) definisi masalah, 2) pengumpulan informasi, 3) identifikasi

alternatif pemecahan masalah, 4) pembuatan keputusan, dan 5) implementasi

tindakan.

33

Menurut Kamus Besar Indonesia (1989), pengembangan adalah proses, cara,

perbuatan mengembangkan. Dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia (Poerwadarmita, 2002) pengembangan adalah perbuatan menjadikan

bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya). Kegiatan

pengembangan meliputi tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang diikuti

dengan kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadai.

Flippo (2009) mendefinisikan pengembangan sebagai pendidikan yang

berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas

lingkungan kita secara menyeluruh. Sedangkan Sikula (2009) mendefinisikan

pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan

suatu prosedur yang sistematis dan terorganisir.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan, model pengembangan adalah

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan

kegiatan dengan cara sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan

mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan

tertentu.

2.9 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis yang klasik.

Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan

ekternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk

memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini

34

menolong para perencana apa yang bias dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu

diperhatikan oleh mereka (Start et al, 2004)).

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) merupakan alat

analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh

dalam merumuskan strategi perusahaan (Lipinski, 2002; Rangkuti, 2006). Berbagai

faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan dibandingkan dengan

faktor lingkungan internal yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan berbagai

alternatif strategi sesuai dengan hasil formulasi pada matriks SWOT (Rangkuti, 2003;

Dyson, 2004; Rangkuti, 2006).

Kerangka SWOT adalah sebuah matrix dua kali dua, sebaiknya dikerjakan

dalam suatu kelompok yang terdiri dari anggota kunci tim atau organisasi. Pertama,

penting untuk diketahui dengan jelas tentang apa tujuan perubahan kunci, dan

terhadap tim atau organisasi apa analisis SWOT akan dilakukan. Setelah pertanyaan-

pertanyaan ini dijelaskan dan disepakati, dimulai dengan brainstorming gagasan, dan

kemudian setelah itu dipertajam dan diperjelas dalam diskusi.Perkiraan mengenai

kapasitas internal dapat membantu mengidentifikasi dimana posisi sebuah proyek

atau organisasi saat ini: sumberdaya yang dapat segera dimanfaatkan dan masalah

yang belum juga dapat diselesaikan. Dengan melakukan hal ini kita dapat

mengidentifikasi dimana/kapan sumberdaya baru, keterampilan atau mitra baru akan

dibutuhkan. Bila berpikir tentang kekuatan, perlu memikirkan tentang contoh-contoh

keberhasilan yang nyata dan apa penjelasannya.

35

2.10 Analisis SEM dengan PLS

Teknik analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural

(Structural Equation Modeling – SEM) berbasis variance atau Component based

SEM, yang terkenal disebut Partial Least Square (PLS). PLS merupakan metode

analisis yang powerfull, oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan

pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil, dan juga dapat digunakan untuk

konfirmasi teori (Ghozali, 2008).

SEM menggunakan PLS hanya mengijinkan model hubungan antar variabel

yang recursif (searah) saja. Hal ini sama dengan model analisis jalur (path analysis)

tidak sama dengan SEM yang berbasis kovarian yang mengijinkan juga terjadinya

hubungan non-recursif (timbal-balik).

Data yang digunakan dalam PLS SEM tidak harus memenuhi

persyaratan asumsi normalitas data; dengan demikian PLS – SEM memberi

kelonggaran pada data yang tidak berdistribusi normal. Hal ini berbeda dengan SEM

yang berbasis kovarian yang selama ini dikenal banyak orang dimana normalitas data

menjadi suatu keharusan dalam prosedur tersebut. Dengan demikian PLS SEM

menjadi suatu prosedur alternatif selain SEM yang berbasis kovarian, karena dalam

praktik / kenyataan kita sering menemukan bahwa data yang akan kita olah tidak

berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum kita menggunakan prosedur ini,

sebaiknya kita melakukan pengujian terlebih dahulu seperti apa distribusi data kita.

Sekalipun demikian data yang berdistribusi normal juga dapat dipergunakan dalam

36

PLS SEM sebagaimana kita menggunakan data tersebut dalam SEM yang berbasis

kovarian.

Gambar 2.2

Model PLS SEM

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan

pertanian perkotaan telah dilakukan. Hasil-hasil penelitian terdahulu tentu sangat

relevan sebagai referensi ataupun pembanding, walaupun dalam beberapa hal terdapat

perbedaan. Penggunaan hasil-hasil penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk

memberikan gambaran yang lebih jelas dalam kerangka dan kajian penelitian ini.

37

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

Tornyie (2011), menunjukkan bahwa pertanian perkotaan adalah fitur penting

dari sistem penggunaan lahan perkotaan. Sejak zaman kolonial, pertanian perkotaan

tetap berada di luar sistem tata guna lahan perkotaan.Terlepas dari kenyataan bahwa

itu tidak terintegrasi ke dalam sistem penggunaan lahan perkotaan, itu adalah fitur

penting dari ekonomi perkotaan, dalam membuka lapangan pekerjaan, menambah

pendapatan, dan suplai makanan. Ekonomi perkotaan sangat terbantu dari pertanian

perkotaan, jika semua instansi terkait serius menangani sector dalam pertanian

perkotaan.

Kebijakan oleh perencana perkotaan adalah kunci untuk realisasi ketahanan

pangan perkotaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Dalam rangka

mewujudkan potensi dari pertanian perkotaan, ada kebutuhan untuk mengembangkan

kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk sektor pertanian perkotaan. Hal ini akan

memungkinkan petani perkotaan mendapatkan dukungan teknis dan keuangan.

Lange (2011), menemukan bahwa tujuan utama dari pertanian perkotaan di

Amsterdam adalah bukan pada produksi pangan yang dihasilkan, tapi lebih untuk

pendidikan baik anak-anak maupun dewasa. Bahkan beberapa mengatakan harga

sayuran di supermarket lebih murah dari pada harga sayuran yang mereka hasilkan

dari kebun sendiri, ini mungkin disebabkan sebagian besar petani perkotaan di

Amsterdam memiliki sedikit pengalaman dalam bertani dan hampir tidak ada system

produksi yang intensif. Dalam penelitian ini juga dikatakan, Amsterdam adalah kota

38

yang mendukung aktif pertanian perkotaan, yang dilihat dari bantuan yang diberikan

oleh pemerintah pusat maupun distrik, dalam bentuk meningkatkan lingkungan untuk

pertanian kota mempromosikan produksi yang dihasilkan.

Secara ekonomi, hasil pangan dalam pertanian perkotaan di Amsterdam tidak

menarik masyarakat, karena dianggap tidak dapat diharapkan dalam memberikan

kontribusi yang besar terhadap sistem pangan lokal, kecuali keadaan ekonomi

berubah.

Di Amsterdam, pertanian perkotaan dipakai sebagai sarana “Ruang Hijau

Multifungsi” yang merupaan visi jangka panjang untuk kota, yang berfungsi sebagai

tempat pertemuan anggota masyarakat untuk bersosialisasi.

Peter de Lange, juga menemukan bahwa tujuan petani kota pada pertanian

perkotaan dalam beberapa kasus, produksi pangan bukan sebagai tujuan utama dalam

kegiatan bertani. Pertanian perkotaan direncanakan untuk memberikan fungsi sosial,

untuk tempat pertemuan bagi warga setempat dan menciptakan ruang terbuka hijau.

Dia juga menemukan, hampir seluruh responden petani perkotaan di Amsterdam

tidak tertarik dalam mengoptimalkan hasil, karena mereka lebih tertarik pada konsep

alami yaitu mereka hanya menggunakan pupuk organik. Di samping itu, konsep

pertanian perkotaan (kebun) juga di buat di sekolah-sekolah yang bertujuan murni

untuk pendidikan, mengajarkan anak-anak tentang makanan sehat dan tentang alam.

Dalam kebun sekolah ini ditanam berbagai jenis tanaman pangan dan bunga,

sehingga anak-anak mengenal berbagai jenis varietas yang berbeda.

39

Zeeuw (2004), mengidentifikasikan beberapa faktor yang dapat menghambat

perkembangan pertanian perkotaan, yang dikelompokkan menjadi empat yaitu: (1)

terbatasnya sumber daya alam (tanah yang produktif) dan kepemilikan lahan; (2)

lemahnya kebijakan dan peraturan perkotaan; (3) kurangnya dukungan dan teknologi

yang tepat; dan (4) kurangnya pengorganisasian di kalangan petani urban.

Beberapa alasan menurut Zeeuw (2004) mengapa pertanian perkotaan dapat

digunakan sebagai perencanaan kota sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran intra urban dan peri urban dalam pemanfaatan pertanian

kota sebagai sarana rekreasi atau pendidikan bagi warga perkotaan

(agrowisata

2. Pertanian perkotaan dapat sebagai pemelihara keragaman hayati.

3. Pertanian perkotaan dapat digunakan sebagai sarana penyerapan air bawah

tanah..

Penelitian yang dilakukan oleh Sampeliling dkk.(2012), menyimpulkan,

dalam merumuskan kebijakan pengembangan pertanian perkotaan perlu

memperhatikan beberapa faktor penentu yaitu: (1) keberadaan pekarangan; (2)

pengembangan Tanaman produktif dengan penerapan teknologi ramah lingkungan

dengan meningkatkan populasi tanaman pangan dan non pangan; (3) peningkatan

pembinaan petani oleh Pembina teknis instansi terkait sehingga menjadi lebih efektif;

(4) pemberian insentif pelaku usaha tani dan pembebasan pajak lahan pertanian.

Manfaat yang diperoleh dari pertanian kota, selain memenuhi kebutuhan

konsumsi pangan warga kota juga memberikan manfaat keindahan dan kebersihan

40

lingkungan hidup di perkotaan yang banyak menggunakan bahan bakar. Peran

pertanian kota untuk keamanan dan keselamatan pangan terjadi melalui cara

meningkatkan jumlah makanan yang tersedia bagi masyarakat yang tinggal di kota

dan tersedianya buah-buahan dan sayuran segar untuk konsumen masyarakat kota.

Iftisan (2012), menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam

menjalankan program pertanian perkotaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan

serta pengolahan dimana masyarakat dilibatkan dalam menentukan rencana kerja

dalam program tersebut. Di samping itu juga ditemukan, bahwa belum semua

masyarakat terlibat dalam program, karena masih belum memahami program dan

kurangnya informasi mengenai program. Hubungan karakteristik masyarakat, yaitu

usia dan pendidikan, tidak ada hubungannya dengan keikut sertaan masyarakat dalam

program. Terdapat hubungan antara partisipasi dan keuntungan. Peran pendamping

juga sangat diperlukan, karena suatu pengembangan masyarakat sangat perlu suatu

pendamping, dimana masyarakat diawasi, diberi informasi dan pelatihan sedikit demi

sedikit secara terstruktur sehingga masyarakat dapat menjalankan program sendiri

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengembangan pertanian

perkotaan dapat dilihat pada Gambar 2.3.

41

Gambar 2.3

Penelitian Terdahulu

Tahun 2011

Pertanian perkotaan di Amsterdam : Memahami tren terbaru dalam kegiatan produksi pangan dalam batas-batas modal negara-negara maju (Peter de Lange,2011)

Tahun 2012

Kebijakan pengembangan pertanian kota berkelanjutan: studi kasus di DKI Jakarta (Sostenis sampeling, dkk, 2012)

Permodelan pemberdayaan kelompok tani dalam penjaminan keberlanjutan usahatani pinggiran perkotaan (Endang Indrawati, dkk)

Tahun 2013

Apa pengaruh dari program pertanian perkotaan terhadap ketahanan pangan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Ruth Stewart,2013)

Dampak pertanian Perkotaan : sosial, kesehatan dan ekonomi. Sebuah tinjauan literatur (Sheila Golden,2013)

Proses perencanaan kegiatan pertanian kota yang dilakukan oleh komunitas berkebundi kota Bandung (Fandi P,2013)

Tahun 2015

Model pengembangan pertanian perkotaan di Kota Denpasar

42