BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Teori ...repository.ump.ac.id/5272/4/DESIANA PUTRI IKAWATI MANUHUTU BAB II.pdf · BAB II TINJAUAN PUSTAKA . 2.1 Landasan Teori . 2.1.1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan keagenan muncul ketika

satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang

pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976)

dalam Pradipta (2011).

Hubungan teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajemen

(agent) dengan investor (principal). Investor memiliki kepentingan agar dana

yang diinvestasikanya memberikan pendapatan yang maksimal, sedangkan

manajemen mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan

kesejahteraannya sendiri. Salah satu kendala yang akan muncul antara

manajemen (agent) dan investor (principal) adalah adanya asimetri informasi.

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses

informasi atas prospek perusahaan yang yang tidak dimiliki oleh pihak luar

perusahaan. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada agent untuk

menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan

keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Asimetri

informasi ini mengakibatkan terjadinya moral hazrad berupa usaha

manajemen untuk melakukan earnings management (Palestin, 2008).

Pengaruh Good Corporate..., Desiana Putri Ikawati Manuhutu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016

12

Agency theory muncul berdasarkan adanya fenomena pemisahan antara

pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan para manajer yang mengelola

perusahaan. Fakta-fakta empiris menunjukan bahwa para manajer tidak

selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik perusahaan,

melainkan sering kali terjadi bahwa pengelola perusahaan (direksi dan

manajer) bertindak mengejar kepentingan mereka (Solihin, 2009:120).

2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat

mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Scott (2000) dalam Pradipta

(2011) menyatakan bahwa manajemen laba dapat dilakukan dengan beberapa

strategi antara lain meningkatkan pendapatan atau keuntungan yaitu dengan

mempercepat pencatatan pendapatan dan menunda biaya atau memindah

biaya ke periode lain (income maximization and minimalization).

Pola manajemen laba yang berkaitan dengan meningkatkan laba dapat

dilakukan dengan cara taking a bath dan income maximization. Menurut Scott

(2003), pola taking a bath terjadi pada saat reorganisasi termasuk

pengangkatan Chief Executive Officer (CEO) baru dengan melaporkan

kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan

laba di masa yang akan datang. Pola Income maximization adalah

memaksimalkan laba yang dilaporkan agar memperoleh bonus yang lebih

besar. Income maximization dilakukan pada saat laba mengalami penurunan.


13

Kecenderungan manajer untuk memaksimalkan laba juga dapat dilakukan

pada perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran perjanjian utang.

Perilaku manajemen laba juga dapat dijelaskan melalui Positive

Accounting Theory. Watts dan Zhimmerman (1986) dalam Sosiawan (2012)

merumuskan tiga hipotesis Positive Accounting Theory yang dapat dijadikan

dasar motivasi tindakan manajemen laba. Pertama, The Bonus Plan

Hypotesis. Pada perusahaan yang memliki rencana pemberian bonus, manajer

perusahaan lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba

periode berjalan.

Kedua, The Debt to Equity Hypotesis. Pada perusahaan yang mempunyai

rasio debt to equity tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan

metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan

dengan rasio debt to equity yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam

memperoleh tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam

melanggar perjanjian utang.

Ketiga, The Political Cost Hypotesis. Pada perusahaan besar memiliki

biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntasi yang

menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa

mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik

muncul karena profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian

media dan konsumen.

Menurut De Angelo (1986) dalam I Guna dan Herawaty (2010)

menyatakan konsep model akrual memiliki dua komponen, yaitu komponen


14

discretionary dan non-discretionary. Komponen discretionary accruals

merupakan bagian dari akrual yang memungkinkan manajer melakukan

intervensinya dalam memanipulasi laba perusahaan. Hal ini disebabkan

karena manajer memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka

pendek. Komponen discretionary accrual diantaranya terdiri dari penilaian

piutang, pengakuan biaya garansi (future warranty expense) dan aset modal

(capitalization assents). Sedangkan komponen non-discreationary accruals

ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diawasi oleh manajer.

Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan proksi

Discretionary Accrual yang diukur dengan The Modified Jones Model (1991).

Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari karena

fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam

penyusunan laporan keuangan.

2.3 Corporate Governance

Menurut I Guna dan Herawaty (2010) mengemukan bahwa good

corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat

didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap stakeholders. Ada dua hal yang

ditekankan dalam mekanisme ini yaitu pertama: pentingnya hak pemegang

saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan

tepat pada waktunya. Kedua: kewajiban perusahaan untuk melakukan


15

pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua

informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders.

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder

dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Bila konsep ini diterapkan

dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak

seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan

nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007).

Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan

tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah

bagi semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders). Corporate governance

mengandung empat unsur penting yaitu keadilan, transparansi,

pertanggungjawaban, dan akuntabilitas yang diharapkan dapat menjadi suatu

jalan dalam mengurangi konflik keagenan.

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan

struktur yang digunakan oleh manajemen perusahaan (pemegang saham atau

pemilik modal, komisaris datau dewan pengawas dan direksi) untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Adapun prinsip-prinsip

Corporate Governance (Solihin, 2009: 125) yaitu :


16

a. Transparansi (Transparancy), mewajibkan adanya suatu informasi

yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan,

yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan

kepemilikan perusahaan.

b. Akuntabilitas (Accountability), menjelaskan peran dan

tanggungjawab serta mendukung usaha untuk penyeimbangan

kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang

diawasi oleh dewan komisaris.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility), memastikan dipatuhinya

peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin

dipatuhinya nilai-nilai sosial.

d. Independensi (Independency), untuk melancarkan pelaksanaan

Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan kesetaraan (fairness), dalam melaksanakan

kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh

manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang


17

perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (I Guna dan Herawaty, 2010).

Disamping itu manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer

perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran

manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus

sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang

saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab

kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan

pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diiterapkan pada

perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa

presentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung

mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono, 2005).

2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham

perusahaan oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun,

dan investment banking. Kepemilikan institusional merupkan salah satu

cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan

sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa

mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Cornett et al.

(2006) dalam Pujiati & Arfan (2013) menemukan adanya bukti yang

menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah


18

perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para

manajer. Tindakan pengawasan tersebut dapat mendorong manajer untuk

lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga

akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri.

Investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitoring agen

dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk

mengatur laba menjadi berkurang. Prosentase saham tertentu yang dimiliki

oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusuan laporan keuangan

yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan

pihak manajemen

2.6 Dewan Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam

mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat

melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian

tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing

anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan

masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara

(Adrianto dan Anis, 2014).

Dewan direksi adalah sistem manajemen yang memungkinkan

optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan corporate

governance. Tugas dewan direksi adalah menelaah kinerja manajemen

untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan


19

kepentingan pemegang saham dilindungi. Peran direksi adalah organ yang

menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan dengan tujuan menciptakan

nilai tambah bagi stakeholders (Khanafiyah, 2014). Jadi, dewan direksi

memiliki peran penting dalam perusahaan yaitu untuk menentukan arah

dan kebijakan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Dalam Adrianto dan Anis (2014) komposisi direksi harus

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat

serta dengan bertindak independen. Dewan direksi bertanggung jawab

terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan

memastikan kesinambungan usaha. Dewan direksi

mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS. Fungsi dari

direksi yaitu meliputi kepengurusan, manajemen resiko, pengendalian

internal, komunikasi dantanggung jawab sosial.

a. Kepengurusan

- Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program jangka panjang

dan jangka pendek perusahaan.

- Mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien.

- Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku

kepentingan.

- Dapat memberikan kuasa kepada komite atau karyawan untuk

melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada

pada direksi.

- Memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter).


20

b. Manajemen Resiko

- Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen resiko perusahaan

yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.

- Untuk setiap pengembalian keputusan strategis, termasuk

penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan

seksama dampak resikonya, dalam arti adanya keseimbangan

antara hasil dan beban resiko.

- Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen resiko dengan

baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggung jawab

terhadap pengendali resiko.

c. Pengendalian Internal

- Menyusun, memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian

internal, termasuk auditor internal dan auditor eksternal.

- Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan

negara, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana

masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh

masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas

terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja

pengawasan internal.

- Satuan kerja pengawasan internal bertugas membantu direksi

dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha.


21

- Satuan kerja pengawasan internal bertanggung jawab kepada

direktur utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan

dewan komisaris melalui komite audit.

d. Komunikasi

Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi dengan

pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris

perusahaan. Fungsi sekretaris perusahaan adalah memastikan

kelancaran komunikasi dan menjamin tersedianya informasi bagi

pemangku kepentingan.

e. Tanggungjawab Sosial

Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan,

direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial

perusahaan (corporate social responsibility). Direksi harus

mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.7 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan

komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan

perusahaan. Komite audit dibentuk oleh suatu perusahaan yang

berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah

yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan

pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga


22

berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak

manajemen dalam menyusun laporan keuangan (I Guna & Herawaty,

2010).

Tujuan dari keberadaan komite audit di perusahaan adalah

1. Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan

oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak

menyesatkan.

2. Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan

telah memadai.

3. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan

penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi

hukumnya.

4. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor eksternal yang

akan melakukan audit diperusahaan.

2.8 Kompensasi Bonus

Bonus plan hypotesis merupakan salah satu motif pemiilihan suatu

metode akuntansi tidak terlepas dari positif accounting theory.

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana

bonus lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba

periode berjalan. Jika perusahaan memiki kompensasi (bonus

scheme), maka manajer akan cenderung melakukan tindakan yang


23

mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka

terima (Palestin, 2008).

Menurut Pujiati dan Arfan (2013) pemberian bonus seringkali

dikaitkan dengan tingkat laba bersih yang dihasilkan pada tahun yang

bersangkutan. Manajer akan berusaha mengatur laba bersih

sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan bonusnya. Manajer

yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan yang sebenarnya

akan bertindak oportunis untuk melakukan manajemen laba.


24

Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Penelitian Hasil Penelitian

1 Pengaruh struktur

kepemilikan dan praktik

corporate governance

terhadap manajemen

laba

Shiyammurti

(2014)

X1= Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

signifikan terhadap manajemen laba

X2= Dewan komisaris tidak berpengaruh


X3= Komite audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap manajemen laba

X4= Kualitas audit tidak berpengaruh


2 Pengaruh kompensasi

bonus, leverage, dan

pajak terhadap

manajemen laba

Wijaya &

Christiawan

(2014)

X1= Kompensasi bonus tidak berpengaruh


X2= Leverage berpengaruh positif terhadap

manajemen laba

X3= Pajak berpengaruh positif terhadap

manajemen laba

3 Pengaruh struktur

kepemilikan dan

kompensasi bonus

terhadap manajemen

laba

Pujiati &

Arfan

(2013)

X1= Kepemilikan manajerial berpengaruh

positif terhadap manajemen laba

X2= Kepemilikan isntitusional berpengaruh

negatif terhadap manajemen laba

X3= Kompensasi bonus berpengaruh positif


4 Pengaruh kompensasi,

leverage, ukuran

perusahaan, earnings

power terhadap

manajemen laba

Sosiawan

(2012)

X1= Kompensasi tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba

X2= Leverage tidak berpengaruh positif


X3= Ukuran perusahaan tidak berpengaruh


X4= Earning power berpengaruh positif


5 Analisis pengaruh

mekanisme corporate

governance terhadap

manajemen laba

Pradipta

(2011)

X1= Institutional investor tidak berpengaruh

signifikan terhadap earnngs management

X2= Jumlah saham yang dimiliki manajer tidak

berpengaruh terhadap earnings management

X3= Anggota dewan direksi berpengaruh

signifikan terhadap earnings management

X4= Susunan komite audit tidak berpengaruh

signifikan terhadap earnings management

X5= DER tidak berpengaruh terhadap earnings

management

6

Pengaru mekanisme

good corporate

governance,

independensi auditor,

I Guna &

Herawaty

(2010)

X1= Kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba

X2= Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh



25

No

kualitas audit dan faktor

lain terhadap

manajemen laba

Judul Penelitian

Peneliti

X3= Komite audit tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba

X4= Komisaris independen tidak berpengaruh


Hasil Penelitian

X5= Independensi auditor tiidak berpengaruh


X6= Leverage berpengaruh terhadap

manajemen laba

X7= Kualitas audit berpengaruh terhadap

manajemen laba

7 Analisis pengaruh

struktur kepemilikan,

praktik corporate

governance dan

kompensasi bonus

terhadap manajemen

laba

Palestin

(2008)

X1= Struktur kepemilikan berpengaruh negatif


X2= Dewan komisaris berpengaruh negatif


X3= Komite audit berpengaruh negatif


X4= Ukuran KAP berpengaruh negatif


X5= Kompensasi bonus berpengaruh positif


8 Pengaruh mekanisme


pada manajemen laba

Sari & Putri

(2014)

X1= Kepemilikan manajerial berpengaruh

negatif terhadap manajemen laba

X2= Kepemilikan institusional tidak


X3= Dewan komisaris berpengaruh negatif


X4= Ukuran dewan komisaris tidak


X5= Komite audit berpengaruh negatif


9 Pengaruh struktur


dan kontrak hutang

terhadap praktik

manajemen laba

Adrianto &

Anis

(2014)

X1= Kepemilikan institusional berpengruh


X2= Kepemilikan manajerial berpengauh


X3= Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba

X4= Komite audit berpengaruh terhadap

manajemen laba

X5= Kebijakan hutang berpengaruh terhadap

manajemen laba

10 Pengaruh kompensasi

bonus dan leverage

terhadap manajemen

Elfira (2014) X1= Kompensasi bonus berpengaruh positif


X2= Leverage berpengaruh negatif terhadap


26

laba manajemen laba


27

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian

ini menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, dewan direksi, komite audit, dan

kompensasi bonus, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini

adalah manajemen laba.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

H1(-)

Kepemilikan

Manajerial (X1)

Kepemilikan

Institusional (X2)

Dewan Direksi (X3)

Komite Audit (X4)

Kompensasi Bonus

(X5)

Manajemen

Laba (Y)

H2(-)

H3(+)

H4(-)

H5( +)


28

2.10.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen

Laba

Kepemilikan manajerial merupakan faktor yang dianggap

berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial

adalah kepemilikan saham oleh manajemen secara pribadi

maupun saham yang dimiliki anak cabang perusahaan

bersangkutan (I Guna dan Herawaty, 2010). Jika manajer

mempunyai kepemilikan pada perusahaan, maka manajer juga

mempunyai kepentingan didalamnya. Besar kecilnya jumlah

kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat

mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara

manajemen dengan pemegang saham, namun jika kepentingan

manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan

termotivasi untuk memanipulasi informasi atau melakukan

manajemen laba sehingga kualitas informasi akuntansi dan

keinformatifan laba dapat meningkat (Faisal, 2004) dalam (Pujiati

dan Arfan, 2013). Dengan memperbesar kepemilikan manajerial

diharapkan dapat mengurangi adanya tindakan manajemen laba

dan besarnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dalam pelaporan keuangan serta laba yang

dihasilkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :


29

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap

manajemen laba.

2.10.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen

Laba

Kepemilikan institusional merupakan faktor yang dianggap

berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional

merupakan salah satu cara untuk mengawasi kinerja manajer

dalam mengelola perusahaan sehingga dengan adanya

kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi

perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer (Pujiati dan

Arfan, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan


H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

manajemen laba.

2.10.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba

Jumlah Dewan Direksi (board ofdirector) berpengaruh

terhadap efektif tidaknya pengawasan kinerja manajer (CEO).

Jumlah dewan direksi yang semakin banyak, mengakibatkan

proses pengawasan kurang efektif dan dapat meningkatkan

praktik manajemen laba oleh manajemen. Manajemen akan lebih

bebas dalam melakukan manajemen laba karena dewan direksi

menjadi kurang waspada akibat kurangnya komunikasi dan

koordinasi antar dewan dengan jumlah yang besar (Purwandari,


30

2011). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan


H3 : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen

laba.

2.10.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan faktor memiliki pengaruh terhadap

manajemen laba dimana komite audit akan mengurangi terjadinya

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen

perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan

Jaggi dan Leung (2007) dalam Adrianto dan Anis (2014)

menunjukan bahwa komite audit sangat berperan dalam

mengurangi earnings management pada perusahaan dengan

kepemilikan yang terkontrolisasi. Berdasarkan penjelasan

tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen

laba.

2.10.5 Pengaruh Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba

Pemberian bonus seringkali dikaitkan dengan tingkat laba

bersih yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Manajer

akan berusaha mengatur laba bersih sedemikian rupa sehingga

memaksimalkan bonusnya. Manajer yang memiliki informasi atas

laba bersih perusahaan yang sebenarnya akan bertindak

opportunistic untuk melakukan manajemen laba (Pujiati dan


31

Arfan, 2013). Jika perusahaan memiliki kompensasi, maka

manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba

bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima

(Palestin, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap

manajemen laba.


Documents

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Teori ...repository.ump.ac.id/5272/4/DESIANA PUTRI IKAWATI MANUHUTU BAB II.pdf · BAB II TINJAUAN PUSTAKA . 2.1 Landasan Teori . 2.1.1