BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Definisi

11

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Deputi Bidang Akuntan Negara Indonesia yang bekerja sama dengan

beberapa BUMN dan BUMD mendefinisikan Good Corporate

Governance adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang

dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang

mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai"

yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).

Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang

mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu, komitmen, aturan main, serta

praktik penyelenggaran bisnis secara sehat dan beretika.

Sementara itu definisi Good Corporate Governance menurut Surat

Keputusan Negara BUMN No. 117/2002, adalah suatu proses dan struktur

yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang

saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai

etika.

Sedangkan menurut Forum For Good Corporate Governance in

Indonesia (FCGI) yang beralamat di Gedung Menara Jamsostek, Tower A

- 20th Floor Room 2002. Jl. Jendral Gatot Subroto No.38 Jakarta, serta

beranggotakan 10 asosiasi bisinis dan professional yang di dirikan pada

tanggal 8 Februari 2000 oleh AEI, IAI-KAM, IFEA, INA, dan MTI, FCGI

repository.unisba.ac.id

12

telah memainkan peran penting dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance di Indonesia dan mendefinisikan Good

Corporate Governance sebagai Seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan,

pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan

internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan

perusahaan.

2.1.2. Teori Good Corporate Governance

Menurut konsep Good Corporate Governance, adalah jawaban atas

ketidak puasan ilmuwan keuangan atas kinerja teori agensi dalam tataran

empirik. Bahan unsur-unsur yang membantu berlakunnya Good Corporate

Governance sendiri tidak lagi berasal dari teori agensi, yaitu: Pengelolaan

perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, pemberi pinjaman,

remunerasi, deviden, berjalannya pasar modal, berjalannya pasar tenaga

kerja manajerial, dan market for corporate control, melainkan

bertambahnnya dengan: informasi, transparansi, accountanbility,

keterbukaan dan kerahasiaa, code of conduct, jaminan hukum, dan masih

akan bertambah lagi dengan investor (individu dan institusi), hak-hak (hak

bagi pemegang saham, hak bagi pemberi pinjaman, perangkat hukum, dan

jaminan hukum) (Andrian Sutedi, 2011:13).

1. Agency Theory

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan

perusahaan makin banyak dipisahkan dan kepemilikan perusahaan. Hal ini

sejalan dengan Agency Teory yang menekankan pentingnnya pemilik

perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan

kepada tenaga tenaga profesional (disebut agency) yang lebih mengerti


13

dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Untuk memahami corporate

governance, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi

(agency theory). Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa

mengkaji dampak dari hubungan agen dengan principal atau principal

dengan principal (Andrian Sutedi, 2011:13-14).

2. Shareholder Value Theory

Undang-undang yang memadai dan aturan dalam pengambilalihan

perusahaan dapat menjadi alat supervise bagi prilaku direksi selain yang

dilakukan oleh pemegang saham (melalui (RUPS); pemberi pinjaman

(RUPO), bekerjannya market for corporate control, dewan komisaris,

remunerasi bagi eksekutif, dan kompensasi bagi karyawan). Direksi akan

melakukan pengelolaan perusahaan dibantui oleh para manajer

subordinatnya yang sekaligus menjaga direksi dari prilaku menyimpang

dari keinginan pemegang saham karena nasib tim direksi, manajer, dan

karyawan ini tergantung sukses atau tidaknnya mereka menjalankan

perusahaan (Andrian Sutedi, 2011:29).

Menurut Asian Development Bank (ADB) dalam corporate

governance harus ada unsur-unsur shareholders right, equal treatment of

shareholders, adannya disclosure (keterbukaan), dan transparency

(transparansi). Di sini tampak ada unsur tambahan, yaitu equal treatment

atau keadilan (fairness) dan hak (right). Hasil kajian Prof. Dr. Emil salim

menyatakan, wilayah permasalahan corporate governance adalah sebagai

berikut:

a. Dipisahkan pemilik dengan pengelolaan perusahaan;

b. Struktur kepemilikan yang beraneka ragam;

c. Pengawasan dari pemegang saham;

d. Monitoreng kreditor, disiplin dan proteksi;


14

e. Pasar untuk kontrol perusahaan;

f. Pengaturan pasar sekuritas;

g. Persaingan pasar;

h. Keuangan korporasi.

Corporate governance mengandung prinsip-prinsip yang melindungi

kepentingan perusahaan, pemegang saham, manajemen, board of

directors, dan investor serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan

(Andrian Sutedi, 2011:30).

3. Stakeholder Theory

Teori stakeholder, dalam pengertiannya yang umum menyatakan

bahwa tujuan teori stakeholder value, secara jelas telah gagal untuk

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari penggan, pemasok, dan tenaga

kerja. Profesor Jhon kay, dalam tulisannya yang berjudul Business of

economics (1996,OUP), mencoba untuk menggambarkan pemikiran

tentang teori stakeholder ini dengam memberikan perbandingan antara

hukum perusahaan yang berlaku di Inggris dan hukum perusahaan yang

berlaku di Eropa dan Jepang, sebagai berikut:

In continental Europe and in Japan, the corporation is an institution

with personality, character, and aspiration of its own. Its objektives

encompass the interest of a wide range of stakeholder groups – investors,

employess, supplier, customers and manager – but cannot be equated with

any of them. The corporation is therefore naturally perceived as a social

institution, with public responsibilities, and a proper public interest in

defining the way in which it is run and governed. In the Angl-American

anvironment, the corporation is a private rather than a public body,

defined by a set of relationsip between principal and agent. Shareholder-

owners, too busy and to numerous to undertake the responbility


15

themselves, hire salaride executives to manage their affairs (Andrian

Sutedi, 2011:39).

2.1.3. Beberapa Konsep Good Corporate Governance

Konsep GCG pada intinnya adalah: pertama, internal balace antara

organ perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang berkaitan

dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ

perusahaan tersebut . kedua, external balance, yaitu pemenuhan tanggung

jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholder

(Andrian Sutedi, 2011:41).

1. Unsur-unsur Corporate Governance

secara singkat dari berbagai pengamatan di atas, jika diperhatikan,

maka tampak terdapat unsur-unsur corporate governance yang berasal dari

dalam perusahaan (dan yang selalu diperlukan didalam perusahaan) yang

bisa menjamin berfungsinya Good Corporate Governance (Andrian

Sutedi, 2011:41).

a. Corporate Governance – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu

diperlukan didalam perusahaan, kita namakan Corporate Governance –

Internal perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan

adalah:

1) Pemegang saham;

2) Direksi;

3) Dewan komisaris;

4) Manajer;


16

5) Karyawan/serikat pekerja;

6) Sistem remunaris berdasarkan kinerja;

7) Komite audit.

Unsur-unsur yang diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

1) Keterbukaan dan kerahasiaan;

2) Transparansi;

3) Accountanbility;

4) Fairness;

5) Aturan dan code of conduct.

(Andrian Sutedi, 2011:41-42).

b. Corporate Governance – External Perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu

diperlukan diluar perusahaan, dinamakan Corporate Governance –

External Perusahaan. Unsur yang berasal dari perusahaan adalah:

1) Kecupan undang-undang dan perangkat hukum;

2) Investor;

3) Institusi penyedia informasi;

4) Akuntan publik;

5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;

6) Pemberi pinjaman;

7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain:

1) Aturan dari code of counduct;

2) Fairness;


17

3) Accountanbility;

4) Jaminan hukum.

Prilaku partisipasi pelaku corporate governance yang berada didalam

rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal) menentukan

kualitas corporate governance (Andrian Sutedi, 2011:42-43).

2.1.4. Good Corporate Governance pada bursa efek jakarta

Upaya-upaya yang dilakukan Bursa Efek Jakarta dalam rangka

meningkatkan corporate governance emiten, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Pendoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan

Keuangan Emiten

Penyusunan Pendoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan

Keuangan bagi 22 sektor industri yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pengungkapan (disclosure) laporan keuangan emiten dilakukan

bersama-sama antra BEJ, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Asosiasi Emiten

Indonesia, penyusunan pendoman tersebut diharapkan akan dapat

mendorong terciptannya good governance bagi emiten, yaitu dengan cara:

a. Mendorong emiten menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK.

b. Mendorong emiten untuk lebih meningkatkan kualitas informasi

laporan keuangan.


18

1. Menyusun Peraturan Pencatatan yang Baru

Penyusunan peraturan baru di bidang pencatatan efek, kewajiban

penyampaian informasi, suspensi delisting, dan relisting diharapkan dapat

meningkatkan corporate governance emiten yaitu melalui:

a. Penetapan kriteria presentase saham yang dimiliki oleh selain 5 (lima)

pemegang saham terbesar (dimiliki oleh publik) akan mendorong

emiten untuk meningkatkan keterbukaan.

b. Penetapan jangka waktu penyampaian laporan keuangan yang di audit,

dari 120 hari menjadi 90 hari.

c. Emiten mewajibkan menyapaikan informasi-informasi, antara lain,

yaitu bila:

1) Menandatangani atau membatalkan kontrak penjualan atau pembelian

senilai 10% atau lebih dari nilai penjualan tahun terakhir;

2) Menandatangani kontrak untuk penjaminan utang senilai 20% atau

lebih dari modal disetor;

3) Meminjam atau meminjamkan uang sebesar 10% atau lebih dari nilai

total aktiva pada laporan keuangan.

Dengan mewajibkan emiten menyampaikan informasi tersebut,

diharapkan kualitas keterbukaan informasi emiten akan menjadi lebih baik,

yang pada akhirnnya terbentuk good governance (Andrian Sutedi,

2011:82-83).


19

2.1.5. Good Corporate Governance di Pasar Modal

Peranan dan kedudukuan pemegang saham dapat melaksanakan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat dilihat dalah hubungan

pemegang saham (shareholders relation) dengan organ lain dalam

perseroan terbatas sebagai berikut:

1. Hubungan Pemegang Saham Dengan Perseroan.

a. Kewajiban penyetor modal.

b. Tanggu jawab pemegang saham.

c. Rapat umum pemegang saham.

2. Hubungan Pemegang saham dengan Pemegang Saham lainnya.

a. Perbedaan jenis dan kualitas saham.

b. Pemegang saham mayoritas dan minoritas.

3. Hubungan Pemegang Saham dengan Direksi.

a. Pengangkatan direksi.

b. Pengajian direksi.

4. Hubungan Pemegang Saham dengan Komisaris.

a. Pemegang Komisaris.

b. Honorarium Komisaris.


20

5. Hubungan Pemegang Saham dengan Pihak Ketiga.

a. Penurunan modal perseroan.

b. Penggabungan, peleburan, dan pengambilan.

Perlindungan kepada pemodal publik merrupakan suatu permasalahan

yang sejak dulu menjadi perhatian utama didalam industri pasar modal.

Dalam sistem hukum nasioanal, perlindungan kepada investor publik

mulai secara diatur secara formal sejak dikeluarkannya Keppres No. 53

Tahun 1990 tentang pasar modal (Andrian Sutedi, 2011:101:102).

2.1.6. Pelaksanaan Good Corporate Governance oleh Pemegang

Saham di Bursa (Bursa Efek Jakarta)

Kondisi-kondisi yang saat ini terjadi pada perusahaan yang tercatat

di Bursa, dan perlu dilakukan pembenahan dalam rangka penerapan

corporate governance adalah sebagai berikut:

1. Konsentrasi kepemilikan (counsentration of awnership), yaitu terjadi

pemusatan kepemilikan pada suatu pihak tertentu, sehingga

memungkinkan terjadi hubungan afiliasi antara pemilik,pengawas dan

direktur perusahaan.

2. Penyaluran pembiayaan antar grup, yaitu sumber dana yang diperoleh

dari suatu perusahaan tertentu dipakai untuk membiayai perusahaan

lainnya dalam grup yang sama.

3. Terbentuknnya konglomerasi usaha, yaitu pembentukan grup usaha

yang bergerak pada bidang-bidang usaha yang komprehensip, yaitu

perusahaan yang bergerak pa


21

4. da bidang penyediyaan dana sampai dengan perusahaan-perusahaan

pengguna danannya. Implikasi selanjutnnya adalah terbentuknnya

kondisi penyaluran dana oleh bank kepada grup-grup usahannya,

sehingga kebijakan pemberi kredit tidak lagi mempertimabngkan

kelayakan dana kehati-hatian hal ini yang mengakibatkan

penyimpangan dalam perbankan nasional (Andrian Sutedi, 2011:107)

2.1.7. Self-Governing Organization

Dalam pespektif sempit, Good Corporate Governance sering

digunakan dalam konteks manajemen ekonomi mikro (micro economic

manajemen system) dan didefinisikan sebagai mekanisme adminishaan,

komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-keolompok

kepentingan (stakeholder) yang lain.

Dalam hubungan ini, diperlukan aspek-aspek kunci dalam Good

Corporate Governance yang meliputi:

1. Transparasi struktur korporasi dan operasi;

2. Akuntanbilitas manajer, direksi, dan komisaris kepada pemegang

Saham; dan

3. Tanggung jawab korporasi kepada karyawan, kreditor, pemasok,

pelanggan, kominitas lokal, dan kelompok-kelompok kepentingan yang

lain.

Dalam pespektif yang luas, Good Corporate Governance didefinisikan

dalam pengertian sejauh mana perusahaan telah dijalankan dengan cara

yang terbuka dan jujur demi untuk mempertebal kepercayaan masyarakat

luas terhadap mekanisme pasar, meningkatkan efisiensi dalam alokasi

sumberdaya langka baik dalam skala domestik maupun internasional,


22

merupakan struktur industri, dan akhirnnya meningkatkan kemakmuran

dan kesejahteraan masyarakat luas (Andrian Sutedi ,2011:177-178).

2.1.8. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme Good Corporate Governance merupakan suatu aturan

main, prosedur dan aturan yang jelas antara pihak yang mengambil

keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap

keputusan tersebu. Mekanisme Governance diarahkan untuk menjamin

dan mengawasi berjalannya sistem Governance dalam sebuah organisasi

(Walsh, dalam Arifin, 2005:20)

Mekanisme Good Corporate Governance dibagi menjadi dua

bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh

kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komite audit, proporsi

dewan komisaris independen, sedangkan indikator eksternal terdiri dari

kepemilikan institusional (Walsh, dalam Arifin, 2005:20). Mekanisme

pengendalian ekstenal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan

oleh pasar. Menurut pasar untuk mengendalikan perusahaan, pada saat

diketahui bahwa manajemen prilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja

perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan.

Pada kondisi tersebut, kelompok manajer lain akan menggantikan manajer

yang sedang menjabat. Dengan demikian bekerjannya market for

corporate control bisa menghambat tindakan menguntungkan diri manajer

sendiri (meckling, dalam Arifin, 2005:20). Dengan berjalannya kedua

mekanisme tersebut secara bersamaan, maka sistem Governance

perusahaan mencoba memotivasi manajer agar memaksimalkan nilai

pemegang sahan.


23

2.1.9. Pengukuran Good Corporate Governance

Corporate Governance diproksikan antara lain dengan kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen,

jumlah angota komite audit, ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat

dewan komisaris. Peneliti comett (dalam Bangun, 2008) menggunakan

indikator mekanisme corporate governance yang diproksikan dengan

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan

komisaris independen.dipilihnya proksi-proksi tersebut berdasarkan

beberapa pendapat antara lain : Ross(1959) dalam Bangun (2008)

menyatakan semakin besar kepemilikan manajaerial dalam suatu

perusahaan maka manajemen akan cenderung meningkatkan kinerja dan

nilai perusahaan, fafeas (2000) dalam Bangun (2008) menyatakan bahwa

dewan komisaris diharapkan akan meningkatkan kualitas laba dan kualitas

laba yang meningkat akan menunjukan adannya peningkatan kinerja

persusahaan dan nilai perusahaan, dan Arif (2006) dalam Bangun (2008)

menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan instutisonal yang

besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen yang

besar pula sehinga secara tidak langsung meningkatkan kinerja perusahaan

dan nilai perusahaan. Dari pendapat diatas, implementasi pengukuran

corporate governance dalam penelitian ini akan diukur dari 3 aspek yaitu

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proksi dewan

komisaris.

2.1.9.1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah presentase kepemilikan saham

pada perusahaan oleh pihak manajerial. Manajer yang sekaligus pemegang

saham akan berusaha bekerja secara optimal dan tidak hanya

mementingkan kepentingannya sendiri. Manajemen selalu berupaya

kinerja dan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan kinerja dan nilai


24

perusahaan maka kekayaan yang dimiliki sebagai pemegang saham akan

meningkat, sehingga kesejahteraan pemegang saham akan meningkat pula

(Wirawati, 2013:642)

2.1.9.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusioanal adalah presentase saham yang dimiliki

oleh orang diluar perusahaan terhadap total saham perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilkan saham oleh

institusi seperti LSM, perusahaan swasta, perusahaan efek, danapensiun,

perusahaan asuransi, Bank dan perusahaan-perusahaan investasi,

kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah

lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham

perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Ujiyanto, dalam Wiranata,

2013:19).

2.1.9.3. Proporsi Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan angaran dasar (

Zarkasyi, 2008:76). Pada tahun 2004 BAPEPAM-LK dan BEJ

menerbitkan sejumlah aturan yang mempertegas kembali fungsi dan

wewenang dewan komisaris agar dapat melakukan fungsi pengawasan

dengan lebih efektif. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan

publik harus memiliki komisais independen sekurang-kurangnnya 30%.

Komisaris independen adalah seorang komisaris yang juga merupakan

seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang

berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris

independen di ukur dengan presentase anggota dewan komisaris yang

berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris

perusahaan (Suhardjanto, 2012:21).


25

2.1.10. Definisi Corporate Social Responbility (CSR)

Pengertian dari Corporate Social Responsibility (CSR) telah

dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang

dikemukakan oleh Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) mendefinisikan

CSR sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam

operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung

jawab organisasi di bidang hukum. Tanggung jawab sosial secara lebih

sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada

masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil

keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Proses

pengambilan keuntungan tersebut perusahaan seringkali menimbulkan

kerusakan lingkungan dan dampak sosial lainnya.

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan

kepedulian sosial dalam operasi bisnisnya dan dalam interaksi dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan

dan kemitraan (Nuryana, 2005). CSR sering disebut dengan istilah amal

perusahaan (Corporate Giving/Charity), kedermawanan perusahaan

(Corporate philanthropy), relasi kemasyarakatan perusahaan (Corporate

Community/Public Relations) dan pengembangan masyarakat (Community

Development). Keempat istilah tersebut dapat menjadi acuan dimensi atau

pendekatan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam konteks

Investasi Sosial Perusahaan (Corporate Social Investment/Investing).

Motif perusahaan melakukan suatu CSR dapat dikategorikan dari empat

istilah tersebut.

Selain itu terdapat beberapa definisi yang berpengaruh diantaranya,

versi WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)


26

adalah CEO yang dipimpin, asosiasi global sekitar 200 perusahaan

internasional berurusan secara eksklusif dengan bisnis dan pembangunan

berkelanjutan. WBCSD diciptakan pada tahun 1995 dalam sebuah merger

dari Dewan Bisnis untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Dewan Industri

Dunia untuk Lingkungan dan berbasis di Jenewa, Swiss dengan kantor di

Washington, DC.

a) Versi WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)

: “The continuing commitment by business to behave ethically and

contribute to economic development while improving the quality of

work life of workforce and their families as well as of the local

community and social large”, yang berarti bahwa definisi CSR adalah

komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk berperilaku etis dan

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan meningkatkan

kualitas kehidupan kerja karyawan dan kerja mereka dan komunitas

lokal dan masyarakat yang luas.

b) Versi Bank Dunia (World Bank):"CSR is the commitment of business to

contribute to sustainable economic development working with employees

and their representatives, the local community and society at large to

improve quality of life, in ways that are both good for business and good

for development", yang berarti bahwa definisi CSR adalah komitmen

bisnis untuk memberikan kontribusi perkembangan ekonomi yang

berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilannya, kominitas lokal dan

masyarakat yang luas untuk meningkatkan kualitas hidup, melalui jalan

bisnis dan perkembangan yang baik.

Menurut Schermerhorn dalam Suharto (2007), CSR adalah suatu

kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-caranya sendiri

dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal.

Jadi CSR tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap


27

eksternal perusahaan, seperti masalah pencemaran lingkungan dan

kepedulian terhadap masyarakat sekitar, tetapi juga diwujudkan dalam

bentuk kepedulian terhadap lingkungan internal perusahaan, yaitu kepada

para stakeholder.

Edi Suharto dalam Jatmiko (2010), mendefinisikan CSR sebagai

tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari

keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan

lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis

yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan

masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan

dengan hukum yang ditetapkan, dan norma-norma perilaku internasional,

serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (draft 3 ISO

26000). International Organization for Standardization (ISO), organisasi

standardisasi internasional menghasilkan panduan dan standardisasi untuk

tanggung jawab sosial, yang diberi nama ISO 26000.

CSR pada ISO 26000 dalam (Jalal ,2008) merupakan tanggung

jawab organisasi terhadap dampak keputusan maupun aktivitas yang

dilakukan organisasi tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal-hal

yang diatur dalam ISO 26000 mengenai CSR ini mencakup :

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan

masyarakat.

2. Memperhatikan kepentingan dari para konsumen.

3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma

internasional.

4. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, baik kegiatan produk

maupun jasa.


28

Terdapat 7 (tujuh) isu pokok mengenai CSR dalam ISO 26000. Isu

tersebut adalah :

1. Pengembangan masyarakat.

2. Konsumen.

3. Praktek kegiatan institusi yang sehat.

4. Lingkungan.

5. Ketenagakerjaan.

6. Hak Asasi Manusia.

7. Organizational Governance (Organisasi Kepemerintahan).

Menurut Poerwanto (2010), CSR atau tanggung jawab sosial

perusahaan adalah jiwa perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis

yang mencakup citra perusahaan, promosi, meningkatkan penjualan,

membangun percaya diri, loyalitas karyawan, dan keuntungan. Dalam

konteks lingkungan eksternal, CSR berperan dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat seperti kesempatan kerja dan stabilitas sosial, ekonomi dan

budaya. Berdasarkan definisi ini disimpulkan bahwa CSR tidak hanya

diwujudkan ke lingkungan eksternal perusahaan, tetapi juga ke lingkungan

internal perusahaan. Dalam konteks operasional bisnis, CSR merupakan

komitmen organisasi terhadap peningkatan mutu hidup bagi para pekerja,

keluarga, pelanggan, pemasok, masyarakat dan lingkungan. Banyak pihak

yang mengartikan CSR sama dengan etika perusahaan atau etika bisnis.

Menurut Hirt and Ferrell (2006), CSR berbeda dengan etika dalam hal

ini, etika bisnis berhubungan dengan keputusan individu-individu atau

kelompok kerja yang oleh masyarakat dinilai sebagai salah atau benar,

sedangkan CSR adalah konsep yang lebih luas berkenaan dampak dari

aktivitas-aktivitas bisnis secara keseluruhan terhadap masyarakat.


29

2.1.11. Penilaian lingkungan dan Perencanaan CSR

Perencanaan (Planning) merupakan awal kegiatan penetapan dari

berbagai hasil akhir (objectives/goals) yang ingin dicapai oleh perusahaan

yang meliputi strategi, kebijakan, prosedur, program, dan anggaran yang

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Ismail solihin, 2009:129).

Perumusan tujuan CSR oleh perusahaan sangat bergantung kepada

hasil analisis perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal

perusahaan. Berdasarkan hasil environmental scanning, atau lebih dikenal

untuk konteks CSR sebagai environmental scanning, perusahaan dapat

merumuskan tujuan CSR perusahaan dengan berbagai stategi alternatif

yang dapat ditempuh oleh perusahaan (Ismail solihin, 2009:129).

Program CSR juga dapat diimplementasikan oleh perusahaan

dengan tujuan untuk meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap

perusahaan. Dalam hal ini, operasi perusahaan bisa saja tidak

menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat disekitarnnya dan

perusahaan melaksanakan aktivitas CSR justru unyuk meningkatkan

legitimasi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan (Ismail solihin,

2009:130).

Tren yang terjadi saat ini adalah bahwa perusahaan mencoba

mengintegrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang mereka

lakukan dengan strategi perusahaan atau program CSR yang dilaksanakan

mempunyai keterkaitan dengan rantai pemasok perusahaan. Yang dapat

diperhatikan dalam pembuatan rencana CSR adalah bahwa pelaksanaan

program CSR melibatkan kerja sama perusahaan dengan pihak lain. Dalam

hal ini pelaksanaan CSR biasannya melibatkan kerja sama perusahaan

dengan pihak lain. Dalam hal ini pelaksanaan CSR biasannya melibatkan

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak calon


30

penerima manfaat CSR misalkan masyarakt lokal. Oleh sebab itu,

perencanaan CSR merupakan perencanaan yang terintegrasi dan bukan

semata-mata perencanaan yang dibuat oleh perusahaan, tetapi dalam hal

ini perusahaanpun harus melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam

pelaksanaan program CSR agar program CSR dapat berjalan secara efektif

(Ismail solihin, 2009:130).

2.1.12. Jenis, Benefit, dan Langkah Pelaksanaan Program CSR

Kotler dan lee (2006) menyebutkan enam kategori program CSR.

1. Couse Promotions

2. Couse Related Marketing

3. Corporate Social Marketing

4. Corporate Philantbropy

5. Community Volunteering

6. Social Responsible Business Practice

Couse Promotions. Dalam hal ini, perusahaan menyediakan dana

atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk

mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau

perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu (Ismail solihin,

2009:131).

Cause Related Marketing. Dalam program ini, perusahaan

memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari

penghasilan untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnnya penjualan

produk. Kegiatan ini biasannya didasarkan kepada penjualan produk

tertentu, untuk waktu tertentu, serta untuk aktivitas derma tertentu (Ismail

solihin, 2009:133).


31

Corporate Social Marketing. Dalam hal ini, perusahaan

mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah prilaku

masyarakat dengan tujuan dengan meningkatkan kesehatan dan

keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ismail solihin, 2009:135).

Corporate Philanthropy. Dalam program ini, perusahaan memberi

sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat

tertentu. Sumbangan tersebut biasannya berbentuk pemberian uang secara

tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma (Ismail solihin,

2009:137).

Comminity Valunteering. Dalam program ini, perusahaan

mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise

atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara

sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun

masyarakat yang menjadi sasaran program (Ismail solihin, 2009:139).

Socially Responsible Business Practice (Comunnity

Development). Dalam program ini, perusahaan melaksanakan program

aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum

serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan

tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan

hidup (Ismail solihin, 2009:141).


32

2.1.13. Implementasi Program CSR

Pelaksanaan Program CSR melibatkan beberapa pihak, yaitu

Perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi,

tokoh-tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat program CSR.

Oleh sebab itu, dalam implementasi program CSR diperlukan beberapa

kondisi yang dapat menjamin terlaksanannya implementasi program CSR

yang baik. Konisi pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan

dan dukungan dari pihak yang terlibat. Kondisi kedua, yang harus

diciptakan untuk menunjang keberhasilan implementasi program CSR

adalah ditetapkan pola hubungan (relationsip) dari pihak-pihak yang

terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi

pelaksanaan program CSR. Kondisi ketiga adalah adannya pengelolaan

perogram yang baik. Perwujudan program tersebut juga memerlukan

dukungan terhadap program yang tengah dijalankan pihak-pihak yang

terlibat dan terdapat kejelasan mengenai durasi waktu pelaksanaan

program serta siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara

kontinunitas pelaksanaan kegiatan (misalnnya untuk aktivitas community

development dalam bentuk pemberian fasilitas produksi kepada UKM) bila

Program CSR sudah berakhir (Ismail solihin, 2009:145-146).

2.1.14. Komponen Dasar Corporate Social Responbiliy

Jhon Elkington (1998) yang dikutip oleh hasibuan dan sendyono

(2006:73), menyatakan bahwa:

“Corpotae Social Responbility dibagi menjadi tiga komponen utama yaitu:

Social (people), Ekonomi (profit), dan Lingkungan (planet). Ketiga

komponen inilah yang saat ini kerap dijadikan dasar perencanaan,

implementasi, dan evaluasi (pelaporan) program-program Corporate Social

Responbility yang kemudian di kenal sebagai triple bottom line.”


33

Tabel 2.1

The triple bottom line of corporate social responbility

Social

(People)

Ekonomi (Profit) Lingkungan (planet)

Definisi Sebuah

bisnis harus

bertanggung

jawab untuk

memajukan

dan

mensejahtera

kan sosial

serta seluruh

stakeholdern

nya

Perusahaan tidak boleh

hanya memiliki

keuntungan bagi

organisasinnya saja

tetapi harus dapat

memberikan kemajuan

ekonomi bagi para

stakeholdernnya

Perusahaan harus dapat

menggunakan sumber daya

alam dengan sangat

bertanggung jawab dan

menjaga keadaan lingkungan

serta memperkecil jumlah

limbah produksi

Jenis

Kegiatan

Kegiatan

kedermawan

an yang

dilakukan

secara tulus

untuk

membangun

masyarakat

Tindakan perusahaan

untuk terjun langsung di

dalam masyarakat untuk

memperkuat ketahanan

ekonomi .

Penerapan proses produksi

yang bersih, aman dan

bertanggungjawab


34

dan SDM.

Contoh a) Beasiswa

pendidikan

b) Pelayanan

kesehatan

a) Pembinaan UKM

b) Bantuan modal dan

kredit

c) Pemberdayaan tenaga

lokal

a) Pengelolaan limbah

b) Penanaman pohon

c) Kampanye lingkungan hidup

Sumber: Hasibuan dan Sendyono (2006:73)

Triple bottom line merupakan sinergi dari tiga elemen yang

merupakan komponen dasar dari pelaksanaan dasar Corporate Social

Responbility. Triple bottom line sering dijadikan acuan dalam pembuatan

program-program Corporate Social Responbility.

2.1.15. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah salah satu yang dapat dipakai dalam

pengukuran sejauh mana perusahaan itu berkembang, beberapa pakar ahli

mendefinisikan pengertian nilai perusahaan sebagai berikut:

Menurut Husnan (2007:34) pengertian nilai perusahaan adalah sebagai

berikut:

“Nilai perusahaan Nilai yang di butuhkan investor untuk mengambil

keputusan investasi yang tercermin dari harga pasar perusahaan.”

Menurut Kewon (2004:46) dalam Sriwardani pengertian nilai

perusahaan adalah sebagai berikut:

“Nilai perusahaan mrupakan persepsi investor terhadap tingkat

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham.”


35

Menurut Kisiwati (2007:40) mengenai nilai perusahaan sebagai

berikut:

“Nilai perusahaan pada dasarnnya diukur dari beberapa aspek salah

satunnya harga pasar saham perusahaan, karena harga saham perusahaan

mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimilik.”

Menurut Gorden dan Sharpe (2000:12) dalam Sriwardani (2006:26)

mengenai nilai perusahaan sebagai berikut:

“Tobin Q mencerminkan harga atau nilai suatu perusahaan di pasar, harga

saham ditunjukan dengan nilai kapitalisasi pasar, nilai kapitalisasi pasar

adalah nilai pasar agregat suatu perusahaan yang dihitung dari harga

saham saham hari ini dikalikan dengan jumlah saham yang beredar hari

ini.”

Untuk perusahaan yang go publik, perusahaan dapat dilihat dari

nilai pasar saham dipasar modal ditambang dengan nilai pasar hutangnnya.

Harga saham yang semakin tinggi pada saat perusahaan memiliki banyak

kesempatan untuk berinvestasi, mengingat hal tersebut berarti dapat

meningkatkan pendapatan pemegang saham.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang

Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responbility

terhadap nilai perusahaan diantaranya dikutip dari beberapa sumber yang

dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan permasalahan

penelitian ini.


36

Table 2.2

Table Penelitian Terdahulu

No. Nama

Peneliti

Judul Persamaan Perbedaan

1 Silvia

Agustina

Pengaruh

Profitabilitas dan

Pengungkapan

Coorporate Social

Responsibility

terhadap nilai

Perusahaan (Studi

Empiris pada

Perusahaan

Manufaktur yang

Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia)

Sama-sama

meneliti

pengaruh

pengungkapan

Coorporate

Social

Responbility

Pada

perusahaan

manufaktur

yang terdaftar

di bursa efek

indonesia

Tidak

menerapkan

pengaruh Good

Corporate

Governance

pada

penelitiannya

2 Ahmad

Nurkhin

Coorporate

Governance dan

Profitabilitas,

Pengaruhnya

Terhadap

Pengungkapan

CSR Perusahaan

Sama-sama

meneliti

Coorporate

Governance

Tidak diikut

sertakannya

Nilai

Perusahaan

sebagai bahan

penelitiannya

3 Reni Hariyani Pengaruh

Implementasi

Sama-sama

meneliti

Tidak diikut

sertakannya


37

Corporate Social

Responsibility

(CSR) Terhadap

Perbedaan

Profitabilitas

Perusahaan (Studi

Kasus PT

Unilever

Indonesia Tbk)

pengaruh

Corporate

Social

Responbility

Good

Corporate

Governance

dan Nilai

Perusahaan

dalam

penelitiannya

4 Silvia

Agustina

Pengaruh

profitabilitas dan

Corporate Social

Responsibility

terhadap nilai

perusahaan (studi

empiris pada

perusahaan

manufaktur yang

tercatat di BEI)

Sama-sama

meneliti

pengaruh

Corporate

Social

Responbility

Tidak diikut

sertakannya

Good

Corporate

Governance

dalam

penelitiannya

5 Yeni Penerapan Good

Corporate

Governance

Dalam Rangka

Meningkatkan

Kinerja

Perusahaan Pada

PT (Persero)

Telekomunikasi

Indonesia

Sama-sama

meneliti

pengaruh

Good

Corporate

Governance

Penelitian ini

dilakukan di PT

(persero)

Telekomunikasi

Indonesia

6 Reny Dyah Pengaruh Good Meneliti Periode tahun


38

Retno Corporate

Governance

Dan

Pengungkapan

Corporate Social

Responsibility

Terhadap Nilai

Perusahaan (Studi

Empiris Pada

Perusahaan Yang

Terdaftar Di

Bursa Efek

Indonesia Periode

2007-2010)

pengaruh

Good

Corporate

Governance

dan

pengungkapan

Corporate

Social

Responbility

pada

perusahaan

yang ada di

busrsa efek

Indonesia

penelitain yang

di lakukan

2007-2010

2.3. Kerangka Pemikiran

Ketika pasar telah terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih

kompleks, masyarakat di seluruh dunia menunjukkan ketergantungan yang

semakin besar atas sektor swasta sebagai motor pelaksana pertumbuhan

ekonomi. Perusahaan swasta yang sudah tentu berorientasi pada profit

(Profit Oriented) membutuhkan suatu konsep tata kelola perusahaan yang

handal dan mampu menjaga kestabilan serta tumbuh kembangnya

perusahaan. Dengan alasan tersebut maka perusahaan wajib menerapkan

konsep Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu pedoman di

dalam pengelolaan perusahaan. Good Corporate Governance juga

mempunyai pengaruh besar dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang

optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi

perusahaan ( Emirzon, Joni , 2006 : 94). Dari uraian tersebut Good

Corporate Governance dapat dikatakan sebagai alat bantu perusahaan


39

dalam membuat kemajuan ke arah tujuan yang ditetapkan perusahaan

dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di berbagai

perusahaan di Indonesia menunjukkan perkembangan. Timbulnya

kesadaran untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance itu

tidak terlepas dari tuntutan perekonomian modern yang mengharuskan

setiap perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab dengan

mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, meliputi pemegang

saham, direksi, dewan komisaris serta pihak-pihak lain.

Tidak hanya Good Corporate Governance namun Corporate Social

Responbility pula dapat meningkatkan nilai perusahaan, Yusuf Wibisono

dalam bukunya Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (2007:7), Corporate

Social Responsibility merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia

usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada

pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat

luas, bersaman dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta

keluarganya. Untuk itu pemerintah Indonesia pada tahun 2007

mengeluarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun

2007, yang pasal (1) berbunyi Perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan pasal (2)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan kepatutan.

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai

oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat

terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama

beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan


40

saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang

sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya

nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat.

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan

yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham

(Bringham Gapensi,1996), Semakin tinggi harga saham semakin

tinggi pula nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran akan digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih akan

dibuktikan lagi kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas,

maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan

Penerapan Corporate Social Responbility terhadap nilai perusahaan”.

Coroporate Social

Responsibility (X2)

Good Corporate

Governance (X1)

Nilai Perusahaan (Y)


41

Berdasarkan landasan teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Mekanisme Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap

Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2011-2013.

H2 : Penerapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang


2011-2013.

H3 : Mekanisme Good Corporate Governance dan Penerapan Corporate Social

Responsibility berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan baik secara

parsial dan simultan pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang


2011-2013.


Documents

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Definisi