7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1.1 Pengawasan Fasilitas Keselamatan

2.1.1.1 Pengawasan

Didalam manajemen, pengawasan (controlling) adalah

merupakan fungsi yang terakhir dari sebuah manajemen. Dan

akan menjadi sangat kritis dan sangat menentukan pelaksanaan

dari suatu proses manajemen, untuk itu sebuah pengawasan

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya atau dengan kata lain

sebuah proses manajemen tidak akan berhasil sesuai dengan

apa direncanakan sebelumnya jika pengawasan tidak dilakukan

dengan benar. Dan menurut beberapa ahli manajemen,

pengawasan didefinisikan sebagai berikut:

Strauss (2006) menyatakan bahwa pengawasan salah

satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan

sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehinga apa yang

sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang

benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah

digariskan. Sukamdiyo (2009) menyatakan bahwa

“pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk

menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan

menilainya, mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan

pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula. Reksohadiprodjo

(2008) mengemukakan bahwa “pengawasan merupakan usaha

memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu

bertindak sesuai dengan rencana”.

8

2.1.1.2 Fasilitas

Menurut Moekijat (2007) secara sederhana yang

dimaksud dengan fasilitas adalah suatu sarana fisik yang dapat

memproses suatu masukan (input) menuju keluaran (output)

yang diinginkan. Selanjutnya menurut Buchari (2007) fasilitas

adalah penyedia perlengkapan – perlengkapan fisik untuk

memberikan kemudahan kepada penggunanya, sehingga

kebutuhan – kebutuhan dari pengguna fasilitas tersebut dapat

terpenuhi.

Menurut Suryo Subroto (2012), menyatakan bahwa

fasilitas “segala sesuatu yang dapat memudahkan dan

melancarkan pelaksanaan suatu usaha”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan

bahwa fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu

kegiatan.

2.1.1.3 Keselamatan

Frank E. Bird, Jr. dan George L. Germain (2006), yang

dikenal dengan teori ILCI yang menjabarkan tentang Loss

Caution Model mendefinisikan keselamatan sebagai kebebasan

dari kecelakaan atau kondisi aman dari nyeri, luka atau

kerugian dimana definisi ini berhubungan dengan kontrol dari

kerugian akibat kecelakaan dan ini sangat berkaitan dengan

fungsi pengendalian dalam sistem manajemen. Menurutnya

kecelakaan dapat terjadi terutama karena kurangnya

pengawasan manajemen (lack of control management), dimana

fungsi kontrol ini terdapat pada tingkat manajemen atau

jabatan pada tingkat tertentu. Sedangkan keselamatan

pelayaran adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan

dan keselamatan pelayaran, investigasi, kecelakaan pelayaran,

dan pencegahan terjadinya kecelakaan pelayaran melalui

9

pembuatan peraturan, pendidikan dan pelatihan. Pada

pelayaran baik militer maupun sipil, keselamatan pelayaran

diselenggarakan oleh Pemerintah.

2.1.1.4 Pengertian Pengawasan Fasilitas Keselamatan

Pengawasan fasilitas keselamatan secara umum adalah

mengawasi secara rutin maupun bertahap terhadap seluruh

fasilitas yang ada demi keselamatan di dalam melakuakan

suatu pekerjaan.

Di dalam dunia pelayaran pengawasan fasilitas

keselamatan sangat penting karena berpengaruh terhadap

keselamatan pelayaran. Adapun fasilitas keselamatan yang

dimaksud dalam hal ini antara lain seperti Sarana Bantu

Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran, Kapal

Negara Kenavigasian, Bengkel Kenavigasian, Survey

Hidrografi untuk menentukan alur pelayaran yang aman serta

infrastruktur lainnya. Pengaturan alur lalu-lintas dan

perambuannya guna kelancaran dan keselamatan pelayaran.

Menurut Pasal 118, Kenavigasian sebagaimana

dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008

Tentang pelayaran Pasal 117 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Sarana Bantu Navigasi –Pelayaran

b. Telekomunikasi-Pelayaran

c. Hidrografi dan meteorologi

d. Alur dan perlintasan

e. Pengerukan dan reklamasi

f. Pemanduan

g. Penanganan kerangka kapal, dan

h. Salvage dan pekerjaan bawah air

Seksi Pengawasan fasilitas dan pelayanan pelabuhan

mempunyai tugas melakukan pengawasan kelaikan dan

keselamatan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran

10

kolam pelabuhan, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan

serta pengawasan pelaksanaan pembangunan fasilitas

pelabuhan dan kinerja operasional pelabuhan.

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008

Tentang pelayaran :

Pasal 121 : Yang dimaksud dengan “sistem pengamanan

fasilitas pelabuhan” adalah prosedur

pengamanan di fasilitas pelabuhan pada semua

tingkatan keamanan ( security level ).

Huruf b : Sarana dan prasarana pengamanan fasilitas

pelabuhan meliputi pagar pengamanan, pos

penjagaan, peralatan monitor, peralatan

detektor, peralatan komunikasi dan penerangan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “sistem komunikasi” adalah

tata cara berhubungan atau komunikasi internal

fasilitas pelabuhan, komunikasi antara

koordinator keamanan pelabuhan dengan

fasilitas pelabuhan dan dengan instansi terkait.

2.1.2 Pemeriksaan Teknis

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses

perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini

adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat

pada objek yang diperiksa. Kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang

seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang

diperiksa.

Pemeriksaan teknis dalam dunia pelayaran secara umum adalah

pemeriksaan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi layak atau

tidaknya kapal tersebut mendapatkan surat izin berlayar yang

dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan di

11

pelabuhan asal sebelum bertolak ke pelabuhan tujuan berikutnya demi

keselamatan pelayaran.

Pemeriksaan teknis dilakukan dalam rangka pengendalian suatu

kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Oleh karena itu,

pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan sedangkan

pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Pengawasan terdiri

dari pengawasan dan tindak lanjut. Suatu pengawasan akan

menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut. Apabila

keseluruhan tindak lanjut itu dilaksanakan, maka keseluruhan pekerjaan

tersebut merupakkan pengendalian. Akan tetapi bilamana tindak lanjut

tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan.

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2008

Tentang Pelayaran :

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi

persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan,

stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat

penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat

setelah dilakuakan pemeriksaan dan pengujian.

Sebelum kapal mendapatkan Surat Izin Berlayar harus

memenuhi kelaiklautan kapal. Kelaiklautan kapal yang dimaksud

adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal,

pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat,

pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status

hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran

dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan

tertentu.

Pasal 73 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kelayakan “teknis” antara

lain mengenai kondisi lahan perairan (gelombang,

arus, kedalaman, dan pasang surut) dan kondisi

lahan (kontur permukaan tanah).

12

Yang dimaksud dengan “kelayakan lingkungan”

adalah tempat yang akan digunakan untuk lokasi

pelabuhan tidak mengganggu lingkungan dan

sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 74 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” antara lain

dermaga, gudang, gudang, lapangan penumpukan,

terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal

Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan

limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam

kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau

barang berbahaya dan beracun, fasilitas

pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran.

2.1.3 Pemberian Surat Izin Berlayar

2.1.3.1 Pengertian Surat Izin Berlayar

Menurut undang-undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang

pelayaran menyebutkan Surat Izin Berlayar (SIB) adalah Surat

persetujuan berlayar yang dalam kelaziman internasional di

sebut Port Clearance diterbitkan setelah dipenuhinya

persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

2.1.3.2 Ketentuan Umum

(Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008: Tentang

Pelayaran) Berdasarkan peraturan menteri perhubungan tentang

tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar (port clearance).

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh

Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan

pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan

13

muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi

persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta

perlindungan lingkungan maritim.

2. Surat PerSetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah

dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada

setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan

setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan

kewajiban lainnya.

3. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang

diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi

untuk menjalankan .dan melakukan pengawasan terhadap

dipenuhinya ketentuan peraturan perundang.-undangan untuk

menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

4. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat

kesyahbandaran yang ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi

dan kompetensi di bidang kesyahbandaran.

5. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi

persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran

perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,

kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status

hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan

pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal

untuk berlayar di perairan tertentu.

6. Kewajiban Kapal Lainnya adalah kewajiban pembayaran atas

jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang

keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku di bidang

pelayaran :

1. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat

Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang dikeluarkan

oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan

kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

14

2. Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port

Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut,

kecuali bagi kapal perang dan kapal Negara / kapal

pemerintah.

2.1.3.3 Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

(Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008: Tentang Pelayaran) :

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port

Clearance), pemilik atau operator kapal mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan

menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I

Peraturan ini, dengan melampirkan :

a. surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda

(Master Sailing Declaration) sebagaimana format pada

Lampiran Peraturan ini.

b. dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban

kapal lainnya.

(2) Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat huruf b, meliputi :

a. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;

b. bukti pembayar.anjasa kenavigasian;

c. bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan;

d. persetujuan (clearance) Bea dan Cukai;

e. persetujuan (clearance) Imigrasi;

f. persetujuan (clearance) Karantina kesehatan; dan

g. persetujuan (clearance) Karantina hewan dan

tumbuhan;

15

(3) Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

(Port Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di

atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang

dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal

berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration) .

(4) Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan dengan cara :

a. menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Kantor

Syahbandar; atau

b. mengirimkan secara elektronik (upload) melalui

Inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan

National Single Window (NSW).

2.1.3.4 Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal

(Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008: Tentang Pelayaran) :

Pasal4 :

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal melakukan

pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi:

a. administratif; dan

b. fisik di atas kapal.

Pasal5 :

(1) Pemeriksaan administratif kelaiklautan kapal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk meneliti

kelengkapan, dan masa berlaku atas:

a. surat-surat dan dokumen yang di lampirkan pada saat

penyerahan surat permohonan penerbitan Surat

Persetujuan Berlayar (Port Clearance); dan

16

b. sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh

Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),

pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan

atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif

dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

(3) Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan

persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan

fisik dapat dilakukan.

(4) Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan

persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat

Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara

tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk

melengkapi dengan menggunakan contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

2.1.4 Keselamatan Pelayaran

Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat

dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan

kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran

Keselamatan kerja telah menjadi perhatian pemerintah dan pebisnis

sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat

terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pemeliharaan

kebijakan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang

berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang

aman, efisien, dan produktif (Mahruzar, 2009).

Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir

32 menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah

suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan

17

yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan

maritim. Pasal 1 butir 33 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal adalah

keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal,

pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat,

permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status

hokum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran

dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan

tertentu. Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional

yang mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan

keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian lingkungan. Lembaga

tersebut dinamakan International Maritime Organization (IMO) yang

bernaung dibawah PBB. Salah satu faktor penting dalam mewujudkan

keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah keterampilan,

keahlian dari manusia yang terkait dengan pengoperasian dari alat

transportasi (kapal) di laut, karena bagaimanapun kokohnya konstruksi

suatu kapal dan betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu

maupun peralatan yang ditempatkan di atas kapal tersebut kalau

dioperasikan manusia yang tidak mempunyai keterampilan/keahlian

sesuai dengan tugas dan fungsinya maka semua akan sia-sia. Dalam

kenyataannya 80% dari kecelakaan di laut adalah akibat kesalahan

manusia (human error).

2.1.4.1 Ancaman terhadap keselamatan dan keamanan kapal

Pada dasarnya ancaman terhadap keselamatan dan

keamanan kapal dapat datang dari berbagai sumber, seperti :

a. Bahaya alam dapat berupa gelombang pasang (tsunami),

badai (topan), gempa bumi dan suhu udara yang luar biasa.

Kebakaran dan pencemaran dapat juga dianggap bahaya alam

meskipun kebanyakan disebabkan oleh manusia. Gejalanya

dapat diramalkan dan untuk penanggulangannya dengan

meningkatkan kewaspadaan dan menghindarinya.

18

b. Bahaya yang disebabkan oleh manusia terdiri dari bermacam-

macam bentuk seperti perompakan/pembajakan, terror,

sabotase, pengrusakan, pembunuhan dll. Ancaman ini dapat

diantisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan nakhoda dan

seluruh awak kapal pada waktu kapalnya sedang berlayara di

perairan yang rawan/berbahaya seperti di selat-selat, sungai-

sungai dan di perairan yang sempit dan pada waktu kapal

sedang berlabuh/sandar di pelabuhan.

c. Bahaya yang disebabkan oleh karena sifat-sifat muatan

tertentu yang menuntut persyaratan penanganan khusus untuk

melindungi muatan dari pengaruh luar yang dapat

menyebabkan reaksi kimia yang membahayakan keselamatan

jiwa dan harta benda maupun lingkungan hidup dari bahaya-

bahaya muatan tersebut.

2.1.4.2 Antisipasi Terhadap Ancaman Bahaya

Menurut Capt. Hengky Supit (2009) dalam bukunya tentang

Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran :

a. Syahbandar melakukan monitoring serta mengadakan

pengawasan terhadap semua kegiatan didaerah lingkungan

kerja pelabuhan yang dinyatakan terlarang dengan tetap

berkoordinasi dengan para nakhoda, petugas keamanan

fasilitas pelabuhan dan instansi terkait lainnya.

b. Nakhoda dapat meminta bantuan kepada Syahbandar

(Harbour Master) setempat apabila memerlukan bantuan

pengamanan yang lebih ketat seperti patroli disekitar kapal

tempat berlabuh atau sedang bersandar di dermaga.

c. Setiap nakhoda Negara bendera, bertanggung jawab atas

tindakan keselamatan dan keamanan kapalnya masing-

masing dengan memperhatikan urutan tindakan sebagai

berikut pada waktu kapal tiba di pelabuhan :

19

1. Berdasarkan petunjuk dari nakhoda, perwira deck, dan

mesin yang ditugaskan untuk mengatur tata pengamanan

di atas kapal.

2. Ruangan-ruangan yang tidak dipakai harus dikunci dengan

baik dan diadakan pengawasan secara terus menerus.

3. Masuknya orang-orang keatas kapal harus dibatasi hanya

kepada orang-orang yang ada sangkut-pautnya dengan

urusan kapal-atau orang-orang yang diwenangkan oleh

nakhoda.

4. Harus diadakan penjagaan 24 jam penuh selama kapal

tambat / berlabuh dan untuk daerah-daerah yang rawan

perlu ditambah petugas keamanan dengan cara menambah

petugas dan personil kapal itu sendiri atau dengan

meminta bantuan petugas keamanan dan pelabuhan

setempat.

5. Pada waktu berlabuh jangkar dan kurang dapat

dilaksanakan pengawasan maka tangga-tangga kapal

hanya dapat diturunkan pada kerendahan yang diperlukan

dan pada malam hari lampulampu geladak harus

dinyalakan untuk memungkinkan dilakukan pengawasan

yang baik didaerah geladak dan sekitarnya dan dinas jaga

di anjungan secara khusus meningkatkan kewaspadaan

terhadap kapal-kapal kecil yang mendekati kapal.

6. Peningkatan penjagaan pada tangga-tangga naik dengan

menempatkan petugas keamanan kapal.

7. Pemeriksaan pada rantai jangkar dan tali tambat pada

waktu tertentu terhadap objek luar harus dilakukan selama

kapal berada dipelabuhan.

8. Slang-slang yang telah diatur konsistennya dengan

prosedur keselamatan normal harus digelar sejauh yang

dapat dilakukan dengan cara sedemikian sehingga bisa

20

dipergunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

seperti untuk menahan /mengusir orang-orang yang akan

mengganggu dengan cara paksa untuk naik ke atas kapal.

9. Tidak dibenarkan orang-orang yang tidak berkepentingan

berada di atas anjungan kapal terutama pada ruang

kemudi. (Capt.Hengky Supit : 2009)

2.1.4.3 Aspek Kepelabuhanan

1. Melakukan pengawasan keselamatan fasilitas dan peralatan

pelabuhan, alur pelayaran dan kolam bandar

2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan fasilitas

pelabuhan dan kinerja operasional pelabuhan.

2.1.4.4 Aspek Keselamatan Pelayaran

1. Melakukan pengawasan tertib bandar, tertib berlayar dan

pemberian surat izin berlayar.

2. Melakukan pengusutan kecelakaan kapal, memberikan

bantuan Search and Rescue laut, penanggulangan

pencemaran dan penanganan kerangka kapal.

3. Melakukan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air serta

pengamanan.

4. Melakukan penertiban dan menegakkan peraturan di bidang

pelayaran di pelabuhan dan perairan bandar.

5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan

usaha / perbaikan docking kapal.

6. Mengadakan sosialisasi peraturan dibidang pelayaran baik

peraturan Nasional maupun peraturan Internasional.

7. Melakukan pemantauan dan meningkatkan pengawasan

terhadap kegiatan kapal-kapal yang berlabuh dan melakukan

kegiatan baik dikolam bandar maupun dikolam pelabuhan

21

dan dititik beratkan pengawasan terhadap kegiatan Ship To

Ship ( STS ) Transfer di area STS yang di tetapkan.

8. Membuat laporan yang berkaitan dengan tugas penilikan dan

pengawakan kelaiklautan kapal, sertifikasi dan ketertiban

bandar kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut.

2.1.4.5 Aspek Kelaiklautan Kapal

1. Melakukan pemeriksaan keselamatan kapal.

2. Melakukan pengukuran pencemaran, pengurusan dokumen

pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal.

3. Melakukan persiapan penertiban sertifikasi keselamatan

kapal, surat kebangsaan dan hipotek kapal (Laporan tahunan

Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai

Karimun).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N

O

PENULIS DAN

JUDUL

VARIABEL KESIMPULAN

1 Sulfadly. (2013)

KETERSEDIAAN

PERALATAN

KESELAMATAN

TRANSPORTASI

KAPAL LAYAR

MOTOR DI

PELABUHAN

PAOTERE

Alat keselamatan

(kondisi dan

kuantitas) dan

tingkat

kecelakaan KLM

kaitannya dengan

kelengkapan alat

keselamatan.

Metode yang digunakan

dalam analisi ini adalah

bersifat Deskriptif

Kualitatif. Hasil analisis

ditemukan bahwa kondisi

kelengkapan alat

keselamatan KLM

dipelabuhan Paotere untuk

kategori administrasi berada

pada kategori rendah

sekali (0%). Sedangkan

untuk kategori teknis alat

22

keselamatan berada pada

kategori rendah life jacket

dan sekoci (30,04% dan

27,34%) dan alat lifebouy

berada pada kategori cukup

tinggi (41,63%), untuk

kuantitas alat keselamatan

fire hous box, lampu sekoci

para chut signal, hand flare,

smoke signal dan baju tahan

api masih dalam kategori

“Tidak Baik”. Botol

pemadam, life jacket, life

buoy, sekoci dan alat

komunikasi dikategorikan

“Baik”.

2 Wiji Santoso. (2013)

EVALUASI

PROGRAM

REVITALISASI

SARANA BANTU

NAVIGASI

PELAYARAN DAN

PRASARANA

KESELAMATAN

PELAYARAN DI

DISTRIK NAVIGASI

TARAKAN

KALIMANTAN

TIMUR

Variabel

Independen :

Sarana bantu

navigasi

pelayaran (X1),

dan

Telekomunikasi

pelayaran (X2).

Variabel

dependen :

Keamanan,

keselamatan

pelayaran (Y).

Analisis ini menggunakan

Uji Validitas dan Reabilitas,

Uji Asumsi Klasik, Regresi

Linier Berganda, Uji

Hipotesis.

Hasil dari penelitian ini

adalah prioritas

pembangunan SBNP dan

sarana penunjangnya adalah

bagian yang berkaitan

langsung dengan

peningkatan keselamatan

pelayaran dan keamanan

transportasi laut

23

3 Benny Agus Setiono.

(2010)

PENGARUH

SAFETY

EQUIPMENT

TERHADAP

KESELAMATAN

BERLAYAR

Peralatan

keselamatan

terhadap

keselamatan

berlayar

Metode yang digunakan

adalah Deskriptif Kualitatif.

Hasil analisis ditemukan

dalam kecelakaan faktor

manusia hanya

menyumbang 20 persen saja

dari angka kecelakaan,

sebanyak 30 persen

disebabkan oleh Human

eror, yang salah satunya

adalah tiadanya jaminan

keselamatan yang memadai.

Syahbandar memang

memegang semua izin-izin

kapal, tapi kalau ada

kerusakan nakhoda harus

lapor ke syahbandar.

Tanggung jawab dikapal

ada pada Nakhoda Nakhoda

memberangkatkan kapal

atau tidak ada di nakhoda,

bukan syahbandar. Nakhoda

wajib memastikan kapal

dalam keadaan layak.

4 Rinto B. (2012)

KEBUTUHAN

NAKHODA

MELAKUAKAN

PEMERIKSAAN

BOAT

BERDASARKAN

Kepatuhan

Nakhoda dalam

pemeriksaan alat

keselamatan Boat

berdasarkan

Checklist harian

kapal terhadap

Analisis ini menggunakan

Metode Analisis Deskriptif

dan Kualitatif.

Hasil penelitian

menyatakan bahwa

Penggunaan checklist

dalam pemeriksaan

24

CHECKLIST

HARIAN UNTUK

KESELAMATAN

PELAYARAN DI

PERUSAHAAN

PELAYARAN

keselamatan

pelayaran.

boat adalah sebagai

panduan bagi para nahkoda

agar tidak ada bagian-

bagian peralatan

keselamatan dan mesin boat

yang terlewatkan

pada saat inspeksi harian

sebelum memulai

pelayaran. Hasil penelitian

menggambarkan

sebagian besar kepatuhan

nahkoda dalam

memeriksa boat

berdasarkan checklist masih

rendah dimana para

responden melakukan

pencontrengan checklist

tanpa memeriksa

peralatan keselamatan dan

kondisi mesin boat

mengikuti poin-poin di

dalam checklist.

5 Lazuardi Saputra.

(2013)

TANGGUNG

JAWAB NAKHODA

KAPAL CEPAT

ANGKUTAN

PENYEBRANGAN

TERHADAP

tanggung jawab

seorang Nakhoda

kapal cepat yang

menjadi angkutan

penyeberangan

terhadap

kelaiklautan

kapalnya yang

1. Nakhoda dalam

menjalankan tanggung

jawabnya sebagai

pemimpin tertinggi dikapal

yang bertanggung jawab

terhadap

Keselamatan dan keamanan

pelayaran belum maksimal.

25

KELAIKLAUTAN

KAPAL DALAM

KESELAMATAN

DAN KEAMANAN

PELAYARAN

bertujuan

menjamin

terciptanya

keselamatan dan

keamanan di

dalam pelayaran.

Hal tersebut dikarenakan

ketidaktegasan Nakhoda

dan intervensi dari

perusahaan pelayaran

terhadap kewenangan

Nakhoda.

2. Nakhoda telah

menjalakan tanggung

jawabnya sebagai pengawas

dan pemelihara

peralatan keselamatan

kapal, namun hal tersebut

tidak besar berarti dalam

menjamin

keselamatan kapal jika

Nakhoda selaku pemimpin

kapal masih saja

membiarkan terjadi

kelebihan muatan baik itu

penumpang atau barang

walaupun dengan alasan

kebijakan perusahaan

pelayaran, hal ini tetap saja

menganggu atau

mengancam keselamatan

pelayaran.

Pada umumnya penelitian terdahulu menggunakan beberapa variabel

yang berbeda, namun terdapat hubungan antara penelitian terdahulu dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan bukti Variabel (Y) yaitu

tentang Keselamatan Pelayaran. Disetiap penelitian masing-masing penelitian

26

terdahulu peneliti mengambil satu variabel dan dikembangkan pada penelitian

ini dengan tempat dan sasaran responden yang berbeda. Berharap dengan

pengembangan penelitian ini terdapat perbedaan hasil dimana beberapa

variabel yang digunakan dapat saling mempengaruhi dan menghasilkan

kesimpulan yang baik dan bermanfaat.

2.2 Hipotesis

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto (2006)

hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang

terkumpul. Sugiyono (2007) mengatakan dalam statistic, hipotesis dapat

diartikan sebagai pernyataan statistic tentang parameter popolasi. Statistic

adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, sedangkan parameter

adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi. Jadi hipotesis

merupakan taksiran terhadap parameter populasi, malalui data-data sampel.

Didalam usulan penelitian ini penulis menarik beberapa anggapan

sementara antara lain :

1. Diduga bahwa faktor Pengawasan Fasilitas Keselamatan berpengaruh

positif terhadap Keselamatan Pelayaran.

2. Diduga bahwa faktor Pemeriksaan Teknis berpengaruh positif terhadap

Keselamatan Pelayaran.

3. Diduga bahwa factor Pemberian Surat Izin Berlayar berpengaruh positif

terhadap Keselamatan Pelayaran.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori mengenai Pengawasan fasilitas

keselamatan, Pemeriksaan teknis dan Pemberian Surat Izin berlayar

berpengaruh terhadap Keselamatan pelayaran, maka kerangka pemikiran

teoritis yang mendasari penelitian ini, sebagai berikut:

27

Gambar Kerangka Pemikira

Gambar 2.1 Alur Penelitian

Latar Belakang masalah

Identifikasi Permasalahan

Penentuan Daerah

Studi

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Data Primer

Data utama yang

digunakan oleh peneliti

yaitu melalui daftar

pertanyaan atau

kuesioner. Daftar

pertanyaan dibuat

sedemikian rupa,

sehingga

obyektivitasnya atau

tujuannya menjadi jelas

bagi pihak responden.

Data Skunder

Data yang digunakan

untuk mendukung

penelitian, seperti

studi kepustakaan

dan internet.

Data

Cukup Tidak Ya Analisis Data

Pemeriksaan

Teknis

Pemberian Surat Izin

Berlayar

Pengawasan fasilitas

Keselamatan

Keselamatan

Pelayaran

Implikasi Manajerial

Kesimpulan & Saran

28

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

= Indikator = Pengukur

= Variabel = Pengaruh

Pengawasan

Fasilitas

Keselamatan

(X1)

Pemeriksaan

Teknis

(X2

Pemberian

Surat Izin

Berlayar

(X3)

Keselamatan

Pelayaran

(Y)

X3.3

X3.2

X3.1

X2.3

X2.2

X2.1

Y.3

Y.2

Y.1 H1

H2

H3

X1.1

X1.2

X1.3

29

Variabel dalam penelitian ini meliputi Pengawasan fasilitas Keselamatan,

Pemeriksaan teknis dan Pemberian Surat Izin Berlayar berpengaruh terhadap

Keselamatan Pelayaran.

Variabel Pengawasan Fasilitas Keselamatan (X1) mempunyai indikator yaitu :

1. (X1.1) = Kelengkapan fasilitas keselamatan

2. (X1.2) = Penyediaan fasilitas keselamatan

3. (X1.3) = Pemeriksaan fasilitas keselamatan

Variabel Pemeriksaan Teknis (X2) mempunyai indikator yaitu :

1. (X2.1) = Kelengkapan dokumen kapal

2. (X2.2) = Perlengkapan keselamatan kapal

3. (X2.3) = Pencegahan pencemaran lingkungan

Variabel Pemberian Surat Izin Berlayar (X3) mempunyai indikator yaitu :

1. (X3.1) = Kelengkapan dokumen Clearance In dan Clearance Out

2. (X3.2) = Kelaiklautan kapal

3. (X3.3) = Cuaca

Variabel Keselamatan Pelayaran (Y) mempunyai indikator yaitu :

1. (Y.1) = Penertiban dan penegakan peraturan

2. (Y.2) = Pemantauan dan pengawasan

3. (Y.3) = Pelayanan