7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Dalam (Riftiasari, 2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak

berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak

daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018)

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1

berbunyi:

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018)

mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak

mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut S.I. Djajadinigrat dalam (Resmi, 2012:1) dalam (Octovido & Azizah,

2014) :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada

jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan

secara umum.

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa,

”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada

8

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa

adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina,

2018) dalam (Suharyadi, 2019) menyebutkan bahwa, “ Pajak adalah iuran

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

2.1.2. Ciri-ciri pajak

Menurut (Resmi, 2014) dalam (Suleman, 2019) ciri-ciri pajak yang melekat

pada definisi pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual

oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari

pemasukannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai public

investment.

2.1.3. Fungsi Pajak

9

Pada dasarnya pajak mempunyai peranan penting yang cukup besar dalam

kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak dalam (Putra, 2017).

Diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi 2efici (fiscal

function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk

memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan

yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara

historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan yang

terbesar.

2. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat

untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan

untuk melindungi kepentngan petani dalam negeri, pemerintah dapat

menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan

impor komoditas tertentu. Contohnya:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi.

Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri

dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar

eficit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan

10

kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat

mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang

berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur,

seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipengaruhi

melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar

pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga

dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.1.4. Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Putra, 2017) jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini

tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa

yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya.

1. Jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dapat dibedakan atas pajak langsung

dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung: Pajak langsung adalah pajak yang dilaksanakan secara

berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak.

Pajak langsung dipikul sendiri oleh Wajib Pajak.

b. Pajak tidak langsung: Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas

perbuatan atau peristiwa.

2. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan atas

pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak daerah (Pemerintah Daerah).

11

a. Pajak Negara: Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan

oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak

penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas

barang mewah.

b. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah untuk

membiayai rumah tangganya.

3. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif: Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya

(Wajib Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

b. Pajak Objektif: Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan

objeknya tanpa memperhatikan Wajib Pajak. Contohnya pajak penjualan dan

cukai.

Berdasarkan pengertian dari ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis

pajak dilihat dari siapa saja yang menanggung, lembaga yang memungut dan

sifatnya.

2.1.5. Jenis Pajak di Indonesia

Menurut (Diana, A & Setiawati, L : 2014) dalam (Murifal, 2019) jenis pajak

di Indonesia yaitu:

a. Pajak Penghasilan ( PPh)

b. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN)

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM)

d. Bea Meterai

12

e. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB)(Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014)

2.1.6. Hukum Pajak Menurut Para Ahli

Hukum pajak dalam (Ayza, 2017) yang juga disebut hukum fiskal adalah

keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah

untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada

masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari

hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan

orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak

(selanjutnya disebut wajib pajak).

Sementara itu Rochmat Soemitro dalam (Ayza, 2017) memberi definisi, hukum

pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan

antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dengan kata lain hukum pajak menerangkan: Siapa-siapa wajib pajak (subjek

pajak), dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah, objek-objek apa yang

dikenakan pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, cara penagihan, cara

mengajukan keberatan dan sebagainya. Hukum pajak termasuk dalam hukum

tata usaha negara.

Menurut P.J.Suwarno dalam(Ayza, 2017) mengemukakan bahwa, “hukum

pajak (belastingrecht) mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal

mengenai pajak (cara memungut pajak dan sebagainya) serta hukum yang mengatur

cara menyelesaikan perselisihan mengenai pajak”.

Dari pengertian hukum pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak

adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerntah

untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada

masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum

publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang

atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut

wajib pajak).

2.1.7. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam (Mardiasmo, 2018)

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

13

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu

lainnya.

2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Hukum Tata Negara

b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)

c. Hukum Pajak

d. Hukum Pidana

Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.1.8. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Putra, 2017) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan

atas perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun

pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan

memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyaakat.

14

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil

pemungutannya.

5. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi

oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contohnya:

a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan hanya menjadi satu tarif, yaitu 10%.

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan

maupun perseorangan.

2.1.9. Teori Pemungutan Pajak

Dalam hal pemungutan pajak dalam (Juli Ratnawati, 2016), ada dasar-dasar

teori yang menjelaskan tentang justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk

memungut pajak dari rakyat. Teori-teori tersebut diantaranya:

1. Teori asuransi

Keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat dilindungi oleh Negara. Maka

dari itu, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak yang diasumsikan sebagai

premi asuransi, karena adanya jaminan perlindungan.

2. Teori Kepentingan

Beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat, dibagi berdasarkan besarnya

kepentingan rakyat terhadap Negara. Semakin besar kepentingan seseorang

terhadap Negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak yang diberikan pada tiap –tiap orang harus sesuai dengan daya

15

pikul masing-masing orang. Dalam hal mengukur daya pikul perorangan, dapat

digunakan 2 macam pendekatan, yaitu:

a. Unsur objektif, yaitu pendekatan dengan cara melihat besarnya penghasilan

atau kekayaan yang dimiliki oleh seseoang.

b. Unsur subjektif, yaitu pendekatan dengan cara memperhatikan besarnya

kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

2.2. Surat Tagihan Pajak (STP)

2.2.1. Pengertian Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak dalam (Setiawati, 2018) adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam

(Pertiwi, 2018), Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan

tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi

sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta

sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan Surat Ketetapan Pajak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa surat tagihan pajak adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda.

2.2.2. Ketentuan Penerbitan STP

STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam (Pertiwi, 2018) sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar.

2. Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah

tulis dan atau salah hitung.

3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

16

4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak

melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi

membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat

faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak

2.2.3. Fungsi STP

Dalam Surat Tagihan Pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai

berikut:

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.

2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.

3. Sarana untuk menagih Pajak (Pertiwi, 2018).

2.2.4. Sanksi Administasi STP

Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi berupa denda Rp 50.000,- apabila Wajib Pajak tidak atau

terlambat menyampaikan SPT Masa. Dikenakan denda Rp 100.000,- apabila

tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

2. Sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal:

a. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi

tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

b. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak.

c. Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak

atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi

selengkapnya faktur pajak.

17

3. Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri

SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.

4. Sanksi administrasi beupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak

membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya (Pertiwi, 2018).

2.2.5. Cara Melunasi STP

Pelunasan STP dalam (Pertiwi, 2018) harus dilakukan Wajib Pajak

dengan membayarnya di bank-bank melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Anda wajib

mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut pada bagian Nomor Ketetapan.

Sebab jika Anda lupa mencantumkan nomor STP ini biasanya akan mengakibatkan

permasalahan nantinya, karena Wajib Pajak bisa dianggap belum membayar STP

tersebut. Jika masalah ini terjadi, Wajib Pajak harus menyelesaikan melalui proses

pemindahbukuan yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

18