BAB IV

BAGAIMANA FUNGSI PAJAK DALAM

PEMBANGUNAN?

Ditinjau dari fungsinya, pajak memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi

budgetair (sumber penerimaan negara). Pajak merupakan sumber utama

pendapatan negara. Fungsi penting ini telah berjalan sejak zaman kerajaan-

kerajaan, pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang,

dan juga sejak masa kemerdekaan sampai dengan sekarang.

Pentingnya fungsi pajak ini merupakan kaidah universal di berbagai negara

bahkan dari zaman ke zaman. Lahirnya Magna Charta 1215 di Inggris

merupakan salah satu bukti historis bahwa pajak sangat strategis bagi

negara. Oleh karena itu, raja Inggris, berdasarkan piagam tersebut,

diperbolehkan memungut pajak setelah mendapat persetujuan kaum

bangsawan. Di negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan

rakyat, pemungutan pajak harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan

rakyat atau persetujuan wakil rakyat (parlemen).

Selain memiliki fungsi budgetair, pajak juga merupakan salah satu alat untuk

mencapai suatu tujuan tertentu di luar bidang keuangan yang lazimnya

disebut kebijakan fiskal (Fiscal policy). Istilah fiskal dalam arti luas adalah

segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan negara dan bukan semata-

mata mengenai pajak. Istilah fiskal adalah sinonim dari istilah fiscus (bahasa

Yunani), atau fisc (bahasa Perancis), yang berarti “keranjang uang” atau kas

negara. Oleh karena itu, pada mulanya kata fiscal dalam fiscal policy memiliki

arti yang sama dengan keuangan negara yang dalam bahasa Inggris lazim

mencakup revenue, expenditures, and debt policy (Sumitro, 1988: 245-246).

Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin

kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber

daya alam dan bantuan asing. Hal ini sejalan dengan pandangan Fjeldstad

(2013:1) yang menyatakan bahwa “An effective tax system is considered

central for sustainable development because it can mobilize the domestic

revenue base as a key mechanism for developing countries to escape from aid

or single natural resource dependency”. Hal ini mengandung makna bahwa

sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan

untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber

daya alam.

Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa

kontribusi dari pajak sebagai sumber utama penghasilan bagi keuangan

negara. Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya

tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan. Terkait hal ini,

jika meminjam jargon demokrasi dari Abraham Lincoln, pajak adalah berasal

dari rakyat, memperoleh persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk

kepentingan kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemungutan pajak

harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Wakil Rakyat (DPR),

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 A UUD Tahun 1945 yang berbunyi

bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

Negara diatur dengan undang-undang”.

Sebagai pembanding, ada baiknya kita simak definisi pajak yang

dikemukakan oleh Edwin R.A. Seligman dalam Essays in Taxation (New York,

1925) yang menyatakan bahwa “Tax is a compulsory contribution from the

person, to the government to defray the expenses encurred in the common

interest of all, without reference to special benefit confered.” Kalimat “without

reference” belum banyak dipahami oleh masyarakat pada umumnya

sehingga banyak yang menganggap tidak terdapat manfaat dalam

membayar pajak. Bagaimanapun juga, uang pajak tersebut digunakan untuk

kepentingan masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan, apalagi secara

perorangan (Brotodihardjo, 2013: 4). Dengan kata lain, pembayar pajak

mendapat manfaat (benefit) secara tidak langsung dari pajak yang

dibayarkan, misalnya negara tetap dapat survive, pembangunan dapat

berjalan, kondisi perekonomian stabil atau bahkan membaik, dan pada

gilirannya kemakmuran rakyat dapat meningkat.

Menurut Brotodihardjo (2013: 6-7), terdapat 5 (lima) ciri yang melekat pada

pengertian pajak, yaitu:

1. pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang;

2. dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi kepada individual oleh pemerintah;

3. pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah;

4. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka

dipergunakan untuk membiayai investasi publik (public investment);

5. pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur (regulerand).

Gambar IV.1 Pembangunan Pelabuhan, didanai dari Pajak. Sumber: http://www.kabarbisnis.com/images/photo/Teluk_Lamong.jpg

Pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui DJP dapat diklasifikasikan

menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pajak langsung (direct taxes) dan pajak tidak

langsung (indirect taxes). Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan

terhadap pendapatan dan kekayaan seseorang atau badan usaha yang

disertai dengan surat ketetapan pajak, contohnya pajak pendapatan, pajak

perseroan/pajak badan, pajak kekayaan dan sebagainya. Pajak tidak

langsung adalah pajak yang dipungut dari pihak tertentu yang

pemungutannya dilimpahkan oleh pemerintah kepada pihak/orang lain,

contohnya pajak penjualan, pajak ekspor, pajak impor, bea meterai, pajak

atas bunga bank, dividen, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesadaran pajak, masyarakat

masih perlu diberi informasi yang jelas bahwa meskipun para pembayar

pajak tidak memperoleh manfaat langsung dari pembayaran pajak, namun

mereka mendapat manfaat (benefit) secara tidak langsung, misalnya berupa

peningkatan infrastruktur transportasi.

Pembangunan Nasional, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah upaya

yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai

tujuan bernegara. Definisi ini menjelaskan bahwa aktor pembangunan bukan

hanya pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Di sisi lain, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025, “Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat,

bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional

sebagimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.”

Definisi ini lebih memfokuskan pada proses, ruang lingkup pembangunan,

dan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, menekankan bahwa

“Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh

masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu

keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai

sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel,

dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat secara berkelanjutan”.

Apabila dieksplisitkan berdasarkan definisi di atas, maka tujuan

pembangunan adalah untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi

segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Intinya Pembangunan

Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan

bangsa.

Dilihat dari segi prosesnya, kegiatan pembangunan merupakan serangkaian

upaya atau kegiatan yang berlangsung tanpa henti (sustainable), dengan

menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Hal

ini berarti bahwa pembangunan merupakan rangkaian upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perbedaan antara satu periode dengan periode pemerintahan lainnya

terletak antara lain pada prioritas pembangunan yang akan

dilaksanakannya. Sebagai contoh, periode pemerintahan Presiden Jokowi

merumuskan Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) yang akan dijalankan

dalam pelaksanaan pembangunan di era pemerintahannya, yang isinya

adalah sebagai berikut:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya;

7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik;

8. melakukan revolusi karakter bangsa;

9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka

visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong-Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi

pembangunan, yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulauan;

2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim;

4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera;

5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Gambar IV.2 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

Sumber: RPJMN, 2015-2019: 5-4

Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional yang ditunjukkan dalam

Gambar IV.2 menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019, dapat

dijelaskan dalam uraian berikut:

a. membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat;

b. setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran,

produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin

melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.

Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan

menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan

dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus

menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk

menciptakan pertum-buhan ekonomi yang berkelanjutan;

c. aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya

dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem;

2. tiga dimensi pembangunan, yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019,

dijelaskan sebagai berikut:

a. dimensi pembangunan manusia dan masyarakat menjelaskan

bahwa pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas

manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia

Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan

kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi.

Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai

mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan

konstruktif. Oleh karena itu, pembangunan mental dan karakter

menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di

birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga

akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis

dan mau mengambil risiko, pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja

keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya

bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal

sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman

dan nyaman bagi sesama;

b. dimensi pembangunan sektor unggulan memiliki prioritas, antara

lain:

kedaulatan pangan;

kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;

kemaritiman dan kelautan;

pariwisata dan industri;

c. dimensi pemerataan dan kewilayahan menjelaskan bahwa

pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk

seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Oleh karena itu,

pembangunan harus dapat memperkecil kesenjangan yang ada,

baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun

kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:

wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin,

karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;

wilayah pinggiran;

luar jawa;

kawasan timur;

3. kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan

sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi yang

diperlukan tersebut antara lain:

a. kepastian dan penegakan hukum;

b. keamanan dan ketertiban;

c. politik dan demokrasi; dan

d. tata kelola dan reformasi birokrasi;

quickwins merupakan hasil pembangunan yang dapat segera dilihat

hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan

membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output

cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah

pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan

motivasi dan partisipasi masyarakat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, ditentukan

bahwa sesuai dengan visi pembangunan, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka

Pembangunan Nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai

sasaran utama yang mencakup:

a. sasaran makro yang terdiri atas dua butir, yaitu:

1) pembangunan manusia dan masyarakat;

2) ekonomi makro;

b. sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, yang meliputi:

1) kependudukan dan keluarga berencana;

2) pendidikan;

3) kesehatan;

4) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

5) perlindungan anak; dan

6) pembangunan masyarakat;

c. sasaran pembangunan sektor unggulan, yang meliputi:

1) kedaulatan pangan;

2) pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi;

3) kedaulatan energi;

4) maritim dan kelautan;

5) pariwisata dan industri manufaktur; dan

6) ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas;

d. sasaran pembangunan dimensi pemerataan, yang meliputi:

1) menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi;

2) meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap

ekonomi produktif masyarakat kurang mampu;

e. sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah pemerataan,

yang meliputi pembangunan antar wilayah, antara lain peran wilayah

dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan,

pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal,

pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi luar Jawa, dan

pembangunan kawasan perkotaan;

f. sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, yang

meliputi:

1) politik dan demokrasi;

2) penegakan hukum;

3) tata kelola dan reformasi birokrasi;

4) penguatan tata kelola pemerintah daerah; dan

5) pertahanan dan keamanan.

Dalam 6 (enam) sasaran pokok pembangunan tersebut, terdapat 22 butir

sasaran pembangunan nasional yang harus dibiayai agar target-target yang

telah ditetapkan pemerintah tercapai. Diperlukan penerimaan negara dalam

jumlah besar terutama dari penerimaan pajak. Sebagai sumber utama

penerimaan negara, peranan pajak sangatlah penting untuk mendukung

pembiayaan 22 butir sasaran pembangunan nasional tersebut.

Agar mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai sasaran

pembangunan nasional, Anda disarankan untuk membaca tabel 5.1 yang

terdapat dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019 secara lengkap, yang

meliputi 6 sasaran pokok pembangunan tersebut.

Untuk mewujudkan visi, misi, strategi, dan 9 (sembilan) Agenda Prioritas

(Nawacita) tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang

tidak sedikit. Hal ini berarti diperlukan adanya peningkatan sumber-sumber

pendapatan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut.

Menurut Brotodihardjo (2013: 9), sumber-sumber penghasilan negara

tersebut pada umumnya terdiri dari:

1. perusahaan-perusahaan negara;

2. barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam

hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang

diusahakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang

dipegang negara, dan sebagainya;

3. denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum;

4. hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar;

5. hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya, misalnya sumbangan dari PBB;

6. ketiga macam iuran, yaitu pajak, retribusi, dan sumbangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Soemitro (1988: 106) menyatakan bahwa

dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam harus digunakan

secara rasional, serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan

datang. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa pembangunan nasional

memerlukan investasi yang jumlahnya sangat besar dan pelaksanaannya

harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri

hanya merupakan pelengkap saja.

Hal ini sejalan dengan asas berdikari dalam ekonomi sebagai salah satu

unsur Trisakti Kabinet Jokowi-JK (2014: 5) yang menyatakan

bahwa“...Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan Pembangunan yang

bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya

ketergantungan kepada sumber luar negeri.” Soemitro (1988: 106)

menegaskan bahwa harus dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk

mengarahkan dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat,

tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor,

dan jasa-jasa ke investasi yang berguna bagi masyarakat.

Penggunaan pendapatan negara tersebut menurut Penjelasan Pasal 11 ayat

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

digunakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:

1. pelayanan umum;

2. pertahanan;

3. ketertiban dan keamanan;

4. ekonomi;

5. lingkungan hidup;

6. perumahan dan fasilitas umum;

7. kesehatan;

8. pariwisata;

9. budaya;

10. agama;

11. pendidikan; dan

12. perlindungan sosial.

Adapun rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi), terdiri

dari 1) belanja pegawai; 2) belanja barang; 3) belanja modal; 4) bunga; 5)

subsidi; 6) hibah; 7) bantuan sosial; dan 8) belanja lain-lain.

Dari keseluruhan sumber-sumber pendapatan Negara, pendapatan dari

sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Dalam APBN Tahun

2016, target penerimaan Negara dari pajak adalah 1.360,1 Triliun atau

74,6% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN-P

Tahun 2015. Kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak memiliki

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, pajak akan

semakin kokoh dalam posisi Primus Inter Pares sebagai sumber penerimaan

negara.

Pajak erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Hampir seluruh

negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang,

menempatkan pajak sebagai sumber penting untuk membiayai

pembangunan di negaranya. Menurut Speigelenberg dalam Soemitro (1988:

247), pajak tidak semata-mata mempunyai functie budgeter atau “taxation

for revenue only”, tetapi pajak dapat juga digunakan untuk:

1. mengatur tingkat pendapatan di sektor swasta;

2. mengadakan redistribusi pendapatan tersebut; dan

3. mengatur volume pengeluaran swasta.

Sebagai penegasan, Soemitro (1988: 108-110) menyatakan bahwa Pajak

dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur

atau regulerend.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan

pembangunan, negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber

pembiayaan ini, salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak

sebagai fungsi budgetair merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk

memasukkan uang ke dalam kas negara, yang akan digunakan untuk

membiayai pengeluaran rutin negara. Apabila masih terdapat sisa

(surplus/public saving), dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi

pemerintah. Apabila surplus atau public saving tidak mencukupi untuk

membiayai pembangunan, maka terdapat alternatif pendanaan yang

bersumber dari hutang (Soemitro, 1988: 108-109).

Di dalam fungsi anggaran, terdapat fungsi demokrasi, dimana pajak

merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan

kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat

memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai

http://id.wikipedia.org/wiki/Biayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Biaya

pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak,

rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk

kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil

dan makmur.

2. Fungsi Mengatur (regulerend/regulating)

Berkaitan dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai suatu alat

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, Djojohadikoesomo

(dalam Soemitro, 1988: 109) menyatakan bahwa “Fiscal Policy sebagai

suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan bersamaan, yaitu secara

langsung menemukan dana yang akan digunakan untuk public investment

dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke

arah sektor-sektor produktif, maupun digunakan untuk mencegah

pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan”.

Dalam fungsi mengatur, pajak mempunyai peranan yang sangat penting,

yaitu mendorong penyaluran dana dari private saving ke private investment.

Sebagai contoh, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan agar dapat

mendorong investor menyalurkan dana yang tersimpan (private saving) ke

dalam bentuk investasi (private investment) atau penanaman modal.

Bentuk-bentuk fasilitas atau insentif pajak yang diberikan, antara lain dalam

bentuk tax holiday maupun tax allowance.

Menurut pendapat Musgrave dan Musgrave (dalam Winarno dan Ismaya,

2003: 403) Fiscal Function memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi

alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

a. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah melakukan alokasi terhadap sumber dana yang

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika pasar tidak mau

memproduksi suatu barang/jasa atau sarana umum karena pertimbangan

inefisiensi, maka Pemerintah melakukan intervensi dengan menyediakan

barang publik (public goods), seperti membangun jembatan, membangun

pelabuhan, melakukan fogging untuk memberantas jentik nyamuk, dan

sebagainya.

Dalam kaitan ini, Rosdiana dan Tarigan (2005: 4-9) menjelaskan bahwa “Oleh

karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan public goods

tersebut, apalagi ancaman dari public goods adalah selalu terjadi kekurangan

dalam penyediaannya”. Sebagai contoh, penambahan jumlah polisi selalu

tidak memadai dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, serta

jumlah panjang jalan senantiasa selalu tidak seimbang dibandingkan dengan

pertambahan jumlah kendaraan.

Sumber pendanaan yang paling efektif bagi pembiayaan pengadaan barang-

barang publik adalah melalui pemungutan pajak. Hal ini sejalan dengan

pendapat Rosdiana dan Tarigan (2005: 13-15) bahwa pengadaan public

goods yang didanai oleh pajak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan

alternatif pembiayaan, seperti:

1) cetak uang (printing money);

2) pinjaman luar negeri (borrowing abroad);

3) pinjaman dalam negeri (borrowing domestically), seperti menerbitkan

obligasi Pemerintah;

4) menjual cadangan devisa (running down foreign exchange reserves).

Sebagaimana kita ketahui, mencetak uang yang tidak terkendali dapat

menyebabkan melambungnya harga-harga (inflasi) sehingga dapat

menyebabkan terjadinya kerawanan sosial. Selain itu, pinjaman dari luar

negeri dapat mengakibatkan meningkatnya ketergantungan kepada pihak

asing, sedangkan melalui penerbitan obligasi, pemerintah dapat

menyebabkan crowding out atau sesaknya pasar karena di pasar juga sudah

terdapat obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.

b. Fungsi distribusi

Fungsi Distribusi adalah menyeimbangkan pembagian pendapatan

masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Ketidaksempurnaan pasar

dapat menyebabkan kesenjangan antargolongan semakin lebar. Hal ini

dapat menyebabkan kecemburuan sosial.

Untuk mencegahnya, negara melalui undang-undang dapat memaksa

golongan masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilannya dengan

mewajibkan mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuannya (ability

to pay). Terkait hal ini, Rosdiana dan Tarigan (2005: 16-17) menjelaskan

bahwa melalui pemungutan pajak, negara dapat menyediakan hal-hal

sebagai berikut:

1) pelayanan kesehatan yang murah;

2) pendidikan yang terjangkau;

3) memberikan subsidi pengadaan rumah murah bagi masyarakat;

4) menyediakan subsidi barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya.

c. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya

dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi,

karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Selain itu, untuk

mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan

pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah

sehingga kelesuan ekonomi yang di antaranya ditandai dengan sulitnya

pengusaha memperoleh modal dapat di atasi. Dengan demikian,

perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil.

Fungsi stabilisasi, menurut Winarno dan Ismaya (2003: 403), ditekankan

pada aspek penggunaan anggaran sebagai kebijakan untuk stabilisasi harga

barang-barang kebutuhan masyarakat, untuk menjamin peningkatan

pertumbuhan ekonomi, dan untuk mempertahankan kesempatan kerja yang

terbuka luas. Terkait dengan fungsi stabilisasi ini Rosdiana dan Tarigan

(2005: 17-28) menyatakan bahwa “Masalah pengangguran, inflasi,

pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar dan aspek makro ekonomi

lainnya tidak bisa diselesaikan oleh pasar secara otomatis sehingga

pemerintahlah yang harus menangani hal-hal tersebut”.

Gambar IV.3 Pembagian Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden Jokowi. Pembiayaan Kartu

Sehat, Kartu Pintar, dan lain-lain dibiayai dari APBN yang sumber terbesarnya adalah dari

pajak.

Sumber: http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Kis-Lambai.jpg

Belakangan ini, terdapat kecenderungan bahwa kebijakan tax incentive

dijadikan sebagai alternatif untuk memulihkan atau mendorong

perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, pemerintah telah

menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2015 tentang

Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu sebesar Rp

3.000.000 per bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli

masyarakat. Implikasi dari kebijakan ini adalah naiknya konsumsi sehingga

penerimaan negara dari pajak konsumsi juga akan meningkat. Apabila

konsumsi meningkat, maka suplai pun akan meningkat yang pada akhirnya

akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga akan terjadi penurunan

http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Kis-Lambai.jpg

jumlah pengangguran. Fungsi stabilisasi ini lebih menekankan kepada fungsi

regulerend dibandingkan dengan fungsi budgetair dari pajak.

Apabila Anda perhatikan uraian tentang fungsi-fungsi pajak sebagaimana

dikemukakan di atas, maka tampak jelas bahwa fungsi pajak amat penting

dalam menjamin kontinuitas pelaksanaan fungsi pemerintahan negara dan

dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Singkatnya fungsi pajak amat

penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan guna mewujudkan

tujuan nasional, khususnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Atas dasar apa pajak dibenarkan untuk dipungut dari masyarakat?

Apalandasan akademik pemungutan pajak dari masyarakat?Berikut akan

dikemukakan secara singkat teori dan asas pemungutan pajak.

Terdapat beberapa teori pemungutan pajak, yang secara singkat dapat

diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi

yang harus dibayar oleh setiap orang karena setiap orang mendapatkan

perlindungan dan hak-haknya dari negara.

2. Teori Daya Pikul

Berdasarkan teori ini, setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan

daya pikul masing-masing. Menurut Prof. de Langen (dalam Soemitro dan

Sugiharti, 2010: 28), daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul

suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi

dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri

sendiri dan keluarganya.

3. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan

besarnya kepentingan Wajib Pajak yang dilindungi pemerintah. Semakin

besar kepentingan yang dilindungi, maka semakin besar pula pajak yang

harus dibayar oleh Wajib Pajak.

4. Teori Daya Beli

Berdasarkan teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya

beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi

kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut Soemitro dan Sugiharti (2010: 29-30), teori ini didasarkan pada

organ theory dari Otto von Gierke yang menyatakan bahwa negara

merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat.

Tanpa ada organ atau lembaga tersebut, individu tidak mungkin dapat hidup.

Lembaga membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-

kewajiban, yang antara lain kewajiban membayar pajak, karena lembaga

tersebut memberi hidup kepada warganya. Dengan demikian, pemungutan

pajak untuk negara dapat dibenarkan.

Secara akademik, dari 5 (lima) teori tersebut, terdapat 3 (tiga) teori yang logis

diterima sebagai landasan scientific bahwa pemungutan pajak dapat

dibenarkan, yaitu teori daya pikul, teori daya beli, dan teori kewajiban pajak

mutlak, yang ketiganya bersifat universal dalam konteks pemungutan pajak

oleh negara.

Adam Smith mengemukakan 4 (empat) landasan moral (the four maxims)

dalam pemungutan pajak, antara lain:

a. asas equity, yakni sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat

yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara

adil dan setiap orang membayar sesuai dengan kemampuan

keuangannya. Hal ini dimaknai bahwa, beban pajak ditanggung bersama

oleh masyarakat suatu negara sesuai dengan asas keadilan dan

pemerataan. Masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi harus

membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan

rendah;

b. asas certainty, yakni asas kepastian (certainty) yang menekankan bahwa

harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak

dan seluruh masyarakat mengenai siapa yang harus dikenakan pajak,

apa saja yang menjadi objek pajak, serta besaran jumlah pajak yang

harus dibayar, serta bagaimana prosedur pembayarannya;

c. asas convenience, yakni asas kenyamanan yang menekankan bahwa

pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat menyenangkan

seperti saat menerima penghasilan/gaji, saat menerima bunga deposito

atau saat menerima dividen dari saham yang dimilikinya atau sedang

mendapat proyek, selain itu cara pembayarannya dipermudah, misalnya

prosedurnya dibuat sederhana;

d. asas economy, yakni jumlah pajak yang dipungut dapat ditekan

seminimal mungkin dan hasil yang dipungut harus lebih besar daripada

ongkos pemungutannya.

Membangun kesadaran pajak bukan hanya tanggung jawab instansi pajak.

Warga negara juga memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran

membayar pajak. Peranan ini dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan

dan masyarakat pada umumnya. Muatan pendidikan kesadaran pajak,

meliputi penyampaian informasi kebijakan umum perpajakan, manajemen

umum perpajakan, manajemen dan transparansi penggunaan pajak untuk

pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesadaran membayar

pajak.

Pentingnya peranan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan

kesadaran pajak, sejalan dengan pernyataan Organization of Economic

Cooperation and Development(OECD) bahwa “Civic society also has a role in

promoting tax payer education so that an informal debate can take place on

tax policy in general, and tax incentives management and transparency in

particular”. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat madani juga

mempunyai peran dalam mempromosikan pendidikan kesadaran pajak

sehingga terbangun pengertian tentang kebijakan pajak secara umum dan

pengelolaan insentif serta keterbukaan pajak secara khusus.

Menurut pendapat Soemitro (1988: 80) kesadaran pajak (tax consciousness)

rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan

yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak

dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Selanjutnya, Soemitro

menambahkan bahwa kesadaran pajak harus diikuti dengan rasa tertarik

untuk membayar pajak (tax madidness), dan akhirnya melahirkan sikap

disiplin dalam membayar pajak (tax discipline). Soemitro membedakan

antara kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan

kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh

pemahaman akan kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi

dirinya (morally autonomous), sedangkan kepatuhan membayar pajak itu

lebih didorong oleh faktor eksternal sehingga bersifat heteronomi secara

moral (morally heteronomous).

Apabila dibandingkan antara dengan kesadaran pajak rakyat Jepang dan

rakyat Australia, maka kesadaran pajak rakyat Indonesia lebih rendah

dibandingkan dnegan kesadaran pajak kedua bangsa tersebut. Padahal, tarif

pajak badan/perusahaan dan tarif pajak perorangan di kedua negara

tersebut jauh lebih besar dari tarif pajak badan dan perorangan di Indonesia.

Menurut Ditjen Pajak (2015), warga Jepang sangat bangga ketika mereka

membayar pajak karena hal tersebut merupakan wujud kecintaan mereka

kepada negaranya. Di lain pihak, warga Australia dengan rasa tanggung

jawab yang tinggi membayar pajak karena pajak yang mereka bayarkan akan

digunakan untuk sektor-sektor strategis yang diperuntukkan bagi

kesejahteraan kehidupan warga Australia sendiri.

Hal ini berarti diperlukan adanya upaya sistematis dan sungguh-sungguh

dari segenap elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran pajak, karena

kontribusi pajak yang sangat siginifikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa

mendesaknya upaya untuk membangun kesadaran pajak bagi seluruh

lapisan masyarakat.

Menurut Schutz dalam Liliweri (1997: 196-199), terdapat tiga kebutuhan

antarpribadi pada setiap individu, yaitu kebutuhan inklusi, kontrol, serta

afeksi. Kebutuhan antar pribadi tersebut hanya bisa dipahami melalui

perwujudan tingkah laku antarpribadi. Kebutuhan antar pribadi untuk inklusi

adalah kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan interaksi dan

asosiasi dengan lingkungan sosialnya yang menyenangkan/memuaskan.

Adapun yang dimaksud dengan konsep hubungan yang memuaskan ini

mencakup hubungan psikologi yang menyenangkan dengan orang lain.

Kebutuhan inklusi ini menurut Schutz dalam Liliweri (1997: 196-199)

difahami dari dua sisi, yaitu dari sisi tingkah laku inklusi dan dari sisi tipe

inklusi (social, undersocial, oversocial, inklusi patologi). Dalam tataran

tertentu teori tingkah laku inklusi dapat diaplikasikan dalam membangun

kesadaran inklusi membayar pajak.

Tingkah laku inklusi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk mencapai

pemuasan kebutuhan untuk berasosiasi, bergabung, dan mengelompokkan

diri dengan orang lain.Dalam konteks membayar pajak, berdasarkan teori

inklusi ini, dapat diasumsikan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki

kebutuhan untuk membayar pajak, karena setiap orang memiliki kebutuhan

untuk diterima atau bergabung dengan kelompok pembayar pajak yang

diasosiasikan/dicitrakan sebagai kelompok warga negara yang baik (good

citizen).

AKTIVITAS

Apabila dilihat dari data bahwa peranan penerimaan pajak sebesar

74,6% dari keseluruhan penerimaan Negara dalam APBN Tahun 2015

maka pembangunan tidak mungkin dijalankan tanpa pajak, meskipun

sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan dan mengandalkan

utang luar negeri. Untuk mencegah menjadi negara gagal dan untuk

meningkatkan kemakmuran rakyat, maka kesadaran membayar pajak

harus ditingkatkan. Kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang

harus ditempuh agar kesadaran membayar pajak masyarakat makin

meningkat?

Interaksi antar para pembayar pajak dapat dicitrakan sebagai interaksi

psikososial yang menyenangkan, terlebih lagi, jika kelompok para pembayar

pajak tersebut dipublikasikan melalui media massa. Kondisi tersebut akan

merupakan penguatan (reinforcement) yang mendorong peningkatan

kesadaran pajak. Dengan demikian, pembayar pajak akan merasa dipandang

oleh publik bahwa yang bersangkutan sejajar atau termasuk kelompok

orang-orang yang terhormat karena telah memenuhi kewajiban pajaknya.

Contoh konkrit tingkah laku membayar pajak dapat dilihat di daerah-daerah

pedesaan dimana disiplin pembayaran PBB cukuptinggi. Di pedesaan, kontrol

sosial terhadap kewajiban membayar pajak cukup tinggi. Dimana Kepala

Desa dan/atau Kepala Kampung memiliki daftar pembayar PBB, dan dapat

saja terjadi Kepala Kampung mengumumkan orang yang belum membayar

PBB.

Meskipun pada awalnya terkesan adanya penekanan, namun pada gilirannya

kondisi tersebut akan berubah menjadi kebiasaan (habit) yang kemudian

akan bertransformasi menjadi kesadaran. Hal ini logis karena pada dasarnya

orang tidak mau terkucil atau dalam hal ini dikelompokkan kepada orang

yang tidak taat pajak, dimana suasana tersebut secara psikologi tidak

menyenangkan karena merasa gagal terlibat dalam suatu kelompok atau

merasa gagal dalam bermasyarakat.

Tingkah laku inklusi ada yang positif dan ada yang negatif. Berikut adalah 4

(empat) kategori tingkah laku inklusi yang positif, khususnya dalam konteks

upaya meningkatkan kesadaran pajak, yaitu:

1. setiap orang membutuhkan keadaan bersama-sama dengan orang lain

(togetherness). Dalam hal ini perlu adanya instrumen atau alat atau situasi

dimana para pembayar pajak dikondisikan merasa bersama-sama

dengan pembayar pajak lainnya kalau perlu diadakan acara gathering

para pembayar pajak;

2. dalam konteks kegiatan sebagaimana disebut dalam poin 1 di atas maka

akan terjadi saling berinteraksi antar sesama pembayar pajak meskipun

hanya secara virtual;

3. tumbuhnya perasaaan menjadi bagian dari kelompok pembayar pajak

sebagai warga negara terhormat sesuai dengan jargon “Orang Bijak, Taat

Pajak”.

4. Selanjutnya, mereka berkelompok atau bergabung (association) sesama

pembayar pajak, bisa dalam arti langsung tatap muka atau secara virtual.

Agar para pembayar pajak merasa mendapat pengakuan dari negara bahwa

mereka telah berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak

mereka memperoleh penghargaan, misalnya dalam bentuk piagam

penghargaan pembayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, ditentukan

bahwa sesuai dengan visi pembangunan, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka

Pembangunan Nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai

sasaran utama pembangunan, antara lain:

1. Sasaran Makro;

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;

4. Sasaran Dimensi Pemerataan;

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, dibutuhkan sumber

pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Dari keseluruhan sumber-

sumber pendapatan Negara, pendapatan dari sektor pajak memiliki

kontribusi yang sangat signifikan. Dalam APBN Tahun 2015, target

penerimaan Negara dari pajak adalah 1.360,1 Triliun atau 74,6% dari

keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN Tahun

Anggaran 2016. Kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak memiliki

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Pajak memiliki fungsi penting dalam pembangunan bangsa. Pajak

merupakan salah satu sumber utama untuk memasukkan uang/penerimaan

ke dalam kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran

rutin negara. Selain itu, pajak juga merupakan suatu alat untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan belum sepenuhnya

disasari oleh rakyat Indonesia, khususnya yang mampu. Kesadaran pajak

(tax consciousness) rakyat Indonesia masih rendah, dan masih perlu

ditingkatkan.

Peningkatan kesadaran pajak dapat dilakukan melalui pendidikan yang lebih

terstruktur, agar rakyat Indonesia mengerti fungsi dan kegunaan pajak

dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi, serta mengerti bagaimana

cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Diperlukan adanya upaya sistematis dan sungguh-sungguh dari segenap

elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran pajak, karena kontribusi

pajak yang sangat siginifikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa

mendesaknya upaya untuk membangun kesadaran pajak bagi seluruh

lapisan masyarakat.

Pajak untuk pembangunan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi budgetair

dan fungsi mengatur atau regulerend. Sebagai fungsi budgeter, pajak

merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara dan membiayai investasi pemerintah.

penerimaan negara tersebut berasal dari rakyat, dialokasikan berdasarkan

persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, di dalam fungsi anggaran terdapat

perwujudan dari sistem demokrasi.

Sebagai fungsi regulerend pajak juga merupakan suatu sarana untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan rakyat, antara lain

melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan, serta tercapainya

stabilitas ekonomi.