LOGO

enny, 2008

PPN & PPnBMPPN & PPnBM

KUWAT RIYANTO, SE, M.MKUWAT RIYANTO, SE, M.M

LOGO DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2009, (TERAKHIR) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

2

LOGO Pengertian

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan

3

LOGO

PPN ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN

KARENA ADANYA PERTAMBAHAN NILAI

SUATU BARANG / JASA

PENGERTIAN PPN

4

LOGO Pengenaan PPN

PPN dikenakan dengan syarat :

1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak

2. Syarat Obyek Pajak :

a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak (JKP)

b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak

5

LOGO BKP & JKP

Setiap barang adalah Barang kena pajak/BKP kecuali yang dikecualikan menurut UU.

Setiap Jasa adalah Jasa kena pajak/JKP kecuali yang dikecualikan menurut UU.

Apabila barang/jasa tersebut tidak dikecualikan berarti termasuk Barang/Jasa Kena Pajak.

6

LOGO Karakteristik PPN

PPN bersifat Multi-stage dan Tidak Menimbulkan pajak berganda

- 1000 100 100 1.100 400 400+1000=1.400 140 140 - 100=40 1.540 350 350+1400=1.750 175 175 - 140=35 1.925 300 300+1750=2.050 205 205 - 175=30 2.255 250 250+2050=2.300 230 230 - 205=25 2.530

Setor ke Kas Negara Harga DibayarNilai Tambah Harga Jual PPN

LOGO

BARANG BERWUJUD

BARANG TIDAK BERWUJUD

B A R A N G

BARANGBERGERAK

BARANGTIDAK BERGERAK

CONTOH :• HAK ATAS MEREK DAGANG• HAK PATEN• HAK CIPTA

LOGO J A S A

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKANSUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANGMENYEBABKAN

- SUATU BARANG;- FASILITAS;- KEMUDAHAN;- HAK

TERSEDIA UNTUK DIPAKAI

JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAANDGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

TERMASUK

LOGOKELOMPOK JENIS BARANG YANG TIDAK

DIKENAKAN PPN

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI,

GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN YG TIDAK BERYODIUM, daging segar, Telur, susu, buah segar, sayur segar

MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, katering(UNTUK MENGHINDARI PAJAK BERGANDA, KARENA

SUDAH MERUPAKAN OBYEK PAJAK DAERAH)

UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI,

BIJI BESI/TIMAH/EMAS, batu bara, Galian C (asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata dll)

10

LOGO

Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis

Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan

Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman,Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial

Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan PerangkoJASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah

Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah, Atau DakwahJasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)

Jasa Kesenian Dan Hiburan

Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN

JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan HostelJasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka

Menjalankan Pemerintahan Secara Umum

jasa asuransi

Jasa penyediaan tempat parkir

Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logamJasa pengiriman uang dengan wesel pos

jasa boga atau katering

LOGO OBJEK PAJAK : PENGERTIAN PENYERAHAN BKP

PENYERAHAN HAK ATAS BKP Karena SUATU Perjanjian, Mis : Jual Beli, Tukar Menukar, Jual Beli Dengan Angsuran

Pengalihan Bkp Oleh Karena Suatu Perjanjian Sewa Beli, Atau Perjanjian Leasing Dgn Hak Opsi

Penyerahan Bkp Kepada Pedagang Perantara (Komisioner), Atau Melalui Juru Lelang

Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Atas Bkp, Seperti Pemberian Contoh Barang Untuk Promosi Kepada Relasi Atau Pembeli

Persediaan Bkp & Aktiva Yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan Yg Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan,

Sepanjang Ppn Atas Perolehan Aktiva Tsb. Menurut Ketentuan Dapat Dikreditkan

Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya & Penyerahan Bkp Antar Cabang

Penyerahan Bkp Secara Konsinyasi

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,

yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

LOGOBukan Obyek Pajak

BUKAN PENGERTIAN PENYERAHAN BKP

PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELARSEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD

PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG

Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya & Penyerahan ANTAR Cabang, Dalam Hal Pkp Telah Memperoleh

Ijin Pemusatan Tempat Pajak Terutang Dari Direktur Jenderal Pajak

pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak

Yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak;

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,

dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

LOGO

PENGUSAHA

ORANG PRIBADI BADAN

- MENGHASILKAN BARANG;

- MENGIMPOR BARANG;

- MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak berwujud;

- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;

- MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa;

- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.

SUBYEK PAJAK

LOGOTERMASUK PENGERTIAN

MENGHASILKAN

MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN LEPAS DARI SUATU BARANG MENJADI BARANG SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI,

SEPERTI MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT RUMAH TANGGA, DSB.

MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA MEMANASKAN BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU TIDAK

MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR (ZAT) UNTUK MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG LAIN

MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM SUATU BENDA YANG MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN

PEMASARANNYA

MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA CAIR KE DALAM BOTOL YANG DITUTUP MENURUT CARA TERTENTU

LOGO

YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL yaitu Omzet per tahun Maks 600 Jt, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG

MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

16

YANG MELAKUKAN PENYARAHAN BKP/JKP

LOGO SYARAT PENGENAAN PPN

1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak

2. Syarat Obyek Pajak :

a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak (JKP)

b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak

17

LOGO TARIF PAJAK

Selain Ekspor = 10% dari Dasar Pengenaan Pajak

Ekspor = 0% dari Dasar Pengenaan Pajak

18

LOGODASAR PENGENAAN PAJAK

(DPP)

PENGGANTIAN

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN YG DITETAPKAN

OLEH MEN KEU

HARGA JUAL

YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR

UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG

LOGO NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

Ps. 1 angka 17 . Jo. KMK-567/KMK.04//2000

1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR

2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA

3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM

4. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR

5. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR

6. UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ADALAH 10% DARI HARGA JUAL (s.d. Maret 2010)

7. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH

8. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH

9. UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH (s.d. Maret 2010)

10. UNTUK PENYERAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PKP PEDAGANG ECERAN EMAS PERHIASAN ADALAH 20% X JUMLAH SELURUH PENYERAHAN BARANG DAGANGAN ((s.d. Maret 2010)

DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

20

LOGO MEKANISME PENGHITUNGAN PPN

1. Mekanisme Nilai Lain

2. Mekanisme Pedoman pengkreditan Pajak Masaukan (PM)

3. Mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK – PM)

21

LOGOMEKANISME NILAI LAIN

(75/PMK.03/2010)

Dipergunakan untuk usaha :

- Usaha Jasa pengiriman paket

- Usaha Jasa paket wisata

PPN yang dibayar = 10% x DPP Nilai lain

= 10% X (10% x nilai tagihan)

= 1% x nilai tagihan/penj.

Ex. Paket wisata ke Bali Rp. 100.000.000

PPN = 10% x 10% x 100.000.000 = Rp. 1.000.000

LOGO MEKANISME PENGKREDITAN PM

Mekanisme penghitungan PPN terhadap usaha2 tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan Pajak masukan terhadap pajak keluaran namun pajak masukan berdasarkan prosentase dr pajak keluaran :

a. Usaha Semata2 penjualan mobil bekas

b. Usaha semata2 pedagang emas perhiasan

c. Usaha dgn omzet s.d. 1,8 M

23

LOGOUSAHA MOBIL BEKAS DAN EMAS PERHIASAN

(PMK 79/PMK.03/2010)

1. Mobil bekas :PK = 10 x harga jualPM = 90% x PK PPN = PK – PM = 10% - (90% x10%) x jual

= 1% x harga jual2. Pedagang Emas Perhiasan :

PK = 10 x harga jualPM = 80% x PK PPN = PK – PM = 10% - (80% x10%) x jual

= 2% x harga jualSemua Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dpt dikreditkan

LOGO OMZET S.D. 1.8 M (PMK 74/PMK.03/2010)

Bagi PKP yang penyerahan BKP/JKP tidak lebih dari 1.8 M setahun dapat menggunakan mekanisme ini1. Untuk usaha BKP :

PK = 10% x harga jualPM = 70% x PKPPN = PK – PM = 3% x harga jual

2. Untuk usaha JKP :PK = 10% x harga jualPM = 60% x PKPPN = PK – PM = 4% x harga jual

Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

LOGO MEKANISME UMUM PK -PM

Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan cara mengurangkan pajak masukan (PM) dengan Pajak keluaran (PK) dalam masa yang sama

PPN = PK - PM

LOGO MEKANISME PK-PM PPN

FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN

1. PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR

2. SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI

PAJAK KELUARAN

FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI

MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN

LOGO PAJAK KELUARANPs. 1 angka 25

PPN YANG TERUTANG YANG WAJIBDIPUNGUT OLEH PKP KARENA

PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU KARENA EKSPOR BKP

LOGO PAJAK MASUKANPs. 1 angka 24

PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP KARENA :

PEROLEHAN BKP

PENERIMAAN JKP

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD

PEMANFAATAN JKP

IMPOR BKP

LUARDAERAHPABEAN

DARI

LOGO

PT Mecanica bergerak dibidang distributor alat listrik, transaksi dalam bulan Jan 2007 sbb:1. Tgl 3/1 membeli barang dagangan Rp. 15.000.000

2. Tanggal 5/1 menjual barang dagangan Rp. 10.000.000

3. Tanggal 7/1 menjual barang dagangan Rp. 20.000.000

Harga tersebut tidak termasuk PPN,

Berapa Pajak Keluaran dan Masukannya?

** Pajak Keluaran (10% dari penjualan) yaitu

+ 10% X 10.000.000 (nomor 2) = 1.000.000

+ 10% X 20.000.000 (nomor 3) = 2.000.000

Jumlah Pajak Keluaran = 3.000.000

Contoh :

LOGO

** Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu + 10% X 15.000.000 (nomor 1) = 1.500.000

*** Jadi jumlah Pajak keluaran sebesar Rp. 3.000.000 Pajak Masukan Rp. 1.500.000

sehingga Pajak yang harus dibayar ke kas negara adalah (PK-PM) yaitu Rp. 3.000.000 – 1.500.000 = Rp. 1.500.000,-

LOGOPM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Ps. 9 ayat (8) / UU 42/2009

PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN

PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DLM PASAL 13 (6)

PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA

PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN

PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi

LOGO FAKTUR PAJAK

SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : 1. PENYERAHAN BKP/ JKP 2. EKSPOR BKPFUNGSI FAKTUR PAJAK - BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK)- BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM)

BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010)-Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut Kepentingan PKP (boleh kecil/besar)-Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa dipersamakan sbg F.P.

LOGO

KODE, NO. SERI & FAKTUR PAJAK

LOGOCARA MENGHITUNG PPN

YANG TERUTANGPs. 9 ayat (1)

PPN = TARIF PPN X DPP

35

LOGOCARA MENGHITUNG PPN YANG TERUTANG

Penjelasan Ps. 9(1)

1. PENJUALAN TUNAI BKP OLEH PKP “A”

3. IMPOR BKP

2. PENYERAHAN JKP OLEH PKP “B”

- HARGA JUAL = Rp. 25.000.000

- PPN TERUTANG 10% X Rp 25.000.000 = Rp. 2.500.000

- NILAI IMPOR = Rp.15.000000

- PPN TERUTANG 10 % X Rp.15.000.000 = Rp. 1.500.000

- NILAI PENGGANTIAN = Rp. 20.000.000

- PPN TERUTANG 10 % X Rp. 20.000.000 = Rp. 2.000.000

PPN Rp. 2.500.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “A” DAN * PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PEMBELI BKP

PPN Rp. 2.000.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “B” DAN *PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PENERIMA JKP

PPN Rp. 1.500.000 YANG DIPUNGUT MELALUI DJBC, MERUPAKAN PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR OLEH PIHAK YANG MENGIMPOR BKP TSB.

LOGO PENGKREDITAN PAJAK MASUKANPs. 9 ayat (2), (2a), (3), (4)

PM DIKREDITKAN DG PKUNTUK MASA PAJAK YG SAMA

Ps. 9 (2)

PK > PM PK < PM

SELISIH DIBAYAROLEH PKP

Ps. 9 (3)

SELISIH DAPAT DIMINTA KEMBALI ATAU DIKOMPENSASI KE MASA PAJAK

BERIKUTNYAPs. 9 (4)

DALAM HAL BELUM ADA PK DALAM SUATU MASA PAJAK, PAJAK MASUKAN TETAP DAPAT DIKREDITKAN

Ps. 9 ayat (2a)

LOGO

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG DIKENAKAN PPh DENGAN MENGGUNAKAN NORMA

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPs. 9 ayat (7)

PM DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMANPENGHITUNGAN PENGKREDITAN PM YG DITETAPKAN

OLEH MENKEU

PENGUSAHA YG DIKENAKAN PPh MENGGUNAKAN

NORMA PENGHITUNGANPENGHASILAN NETO

LOGO PEMUNGUT PPNPs. 1 angka 27

YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK :

MEMUNGUT

MELAPORKAN

MENYETOR

PAJAK YG TERUTANGOLEH PKP ATAS

PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA

PEMUNGUT PPN

- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;- BADAN;- INSTANSI PEMERINTAH.

LOGO OBYEK PPn BMPs. 5 ayat (1), (2)

PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH

IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH

OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP

YANG TERGOLONG MEWAH

DALAM DAERAH PABEAN

DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA

PPn BMPPn BMDIKENAKAN ATASDIKENAKAN ATAS

PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU

PADA WAKTU IMPOR (Ps. 5 (2)

LOGO DASAR PERTIMBANGAN PENGENAAN PPn BMPenjelasan Ps. 5 (1)

PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG

BERPENGHASILAN TINGGI

PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH

PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL

PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA

LOGO TARIF PPn BMPasal 8

ATAS EKSPOR BKP YG TERGOLONG MEWAH 0%

PALING RENDAH 10%

PALING TINGGI 200 %

Menerapkan Prinsip Tarif Variatif

Golongan & Tarif BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM diatur dalam PP

Jenis Barang dikenai PPnBM diatur dg Permenkeu

LOGO

enny, 2008