12  

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pengendalian Mutu

Sistem pengendalian mutu merupakan suatu konsep yang mensyaratkan bahwa

suatu KAP diharuskan untuk mentaati peraturan dan standar yang berlaku serta harus

menggunakan kemahiran profesinya secara sungguh-sungguh dalam memberikan jasanya

sehingga KAP tersebut dapat memenuhi tanggung jawab profesinya

Menurut Deflise (1987:74), menerangkan bahwa pengertian konsep pengendalian

mutu adalah:

“Audit Quality Control embraces the concept of professional competence

and the meeting or exceeding of professional standar (both technical and

ethical) in expressing an opinion on audit financial statement, being

associated with unaudited financial statement and providing other types of

accounting service.”

Menurut Arens dan Loebbecke (2000:12), bahwa konsep pengendalian mutu bagi

suatu kantor akuntan dapat dijelaskan seperti berikut: “Quality Control is the procedures

used by CPA firm that help it meet those standards consistenly on every engagement.”

Menurut Sukrisno Agoes (1996:11) menerangkan bahwa konsep pengendalian

mutu adalah :

“Sistem pengendalian mutu terdiri dari struktur organisasi, kebijakan yang

digariskan dan prosedur yang ditetapkan yang akan memberikan keyakinan

13  

yang layak bagi KAP bahwa suatu mutu pekerjaan yang dilaksanakan telah

sesuai dengan standar auditing. Sistem pengendalian mutu tersebut harus

dirancang secara menyeluruh dan cocok dengan struktur organisasi,

kebijakan dan prosedur sesuai dengan sifat pekerjaan KAP yang

bersangkutan.”

Dengan demikian tujuan dari konsep ini adalah untuk meyakinkan para pengguna

jasa bahwa dalam memberikan jasanya, akuntan publik telah memenuhi tanggung jawab

profesionalnya.

Untuk melaksanakan konsep tersebut maka KAP harus mempunyai sistem

pengendalian mutu yang baik yang meliputi struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur

pengendalian mutu karena ketiga hal tersebut akan memenuhi mutu pelaksanaan

penugasan yang dilakukan oleh KAP secara perorangan maupun secara keseluruhan

sebagai bagian dari suatu tim

2.1.1 Tujuan Pengendalian Mutu

Dalam Auditing Hand Book dikemukakan oleh Australian Sociality of CPA ‘s

and Institute of Chartered accountants in Australia (2000), bahwa tujuan ditetapkannya

pengendalian mutu pada kantor akuntan publik adalah sebagai berikut: “A basic objective

of an accounting practice is to ensure that the professional service it provides conform

with professional standard”.

Bedasarkan definisi diatas maka tujuan ditetapkan pengendalian mutu pada kantor

akuntan publik adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kantor

akuntan publik mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan

14  

memberikan keyakinan bahwa standar dan peraturan yang telah ditaati dan dilaksanakan

secara profesional dan konsisten.

2.1.2 Standar Pengendalian Mutu

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik

didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan

mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh dewan standar profesional akuntan

publik, aturan etika akuntan publik yang diterbitkan oleh kompartemen akuntan publik,

dan perikatan jasa profesional yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sehingga

setiap KAP bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah

diterbitkan oleh dewan dan kompartemen akuntan publik.

Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut , maka KAP wajib untuk

mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya

bahwa KAP dan stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh

aturan etika kompartemen akuntan publik dan bahwa staf kantor akuntan publik tersebut

memang kompeten, professional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran

profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care). Oleh karena itu

kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan

keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar

dan aturan relevan yang berlaku dalam pelaksanaan penugasannya sehingga dapat

digunakan oleh staf anggota kantor akuntan publik untuk membantu dalam memenuhi

standar pemeriksaan yang diterima umum.

15  

Mengenai sistem pengendalian mutu yang dikutip dari Baron’s How to prepare

for the certified publc accountant examination (2000:43) yaitu :

“A system must be established which provides the firms with reasonable

assurance of furnishing professional service with conform to professional

standar. A quality control system. Encompasses the firm’s organizational

structure, polies, procedures, and contain inherent lamination caused by

variation in individual performance and under standing”.

Hal diatas menyimpulkan bahwa suatu sistem pengendalian mutu hanya dapat

memberikan keyakinan yang memadai bukan suatu jaminan dilaksanakannya Generally

Accepted Accounting Standard (GAAS). Hal tersebut disebabkan bervariasinya kinerja

dan pemahaman yang dimiliki setiap individu dalam kantor akuntan publik tersebut

2.1.3 Elemen-elemen Pengendalian Mutu

Dalam merancang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP harus

mempertimbangkan keberadaan sembilan elemen pengendalian mutu seperti yang tertera

dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) no 01, SPAP (2001:17000.1)

kesembilan elemen tersebut adalah :

1) Independensi

2) Penugasan personel

3) Konsultasi

4) Supervisi

5) Pengangkatan pemeriksa

6) Pengembangan profesional

16  

7) Promosi

8) Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien

9) Inspeksi

Dalam kesembilan elemen tersebut memiliki hal saling keterkaitan antara satu

dengan lainnya sebagai contohnya :

1) Elemen pengangkatan pemeriksa mempengaruhi elemen pengembangan

profesional. Dalam hal ini, tata cara penerimaan pemeriksa akan mempengaruhi

kebijakan penyelenggaraan latihan.

2) Elemen pengembangan profesional mempengaruhi elemen promosi. Dalam hal

ini pengembangan profesional antara lain dilaksanakan melalui pelatihan atau

pendidikan yang telah dijalani oleh pemeriksa akan mempengaruhi promosi

pemeriksa.

3) Elemen pengangkatan pemeriksa mempengaruhi elemen supervisi karena pada

umumnya pemeriksa yang baru diangkat atau pemeriksa yang belum

berpengalaman memerlukan supervisi yang lebih intensif dibandingkan dengan

pemeriksa yang sudah berpengalaman.

2.1.3.1 Indenpendensi

Maksud dari elemen ini adalah bahwa semua pemeriksa pada semua jenjang

kedudukan harus dapat mempertahankan independensinya sehingga memberikan

keyakinan yang memadai bahwa setiap lapis organisasi semua staf professional

mempertahankan sikapnya sebagaimana diatur dalam kode etik akuntan Indonesia yang

secara rinci tertuang dalam Pernyataan Etika Pofesi no 01 yaitu Integritas, Objektifitas,

17  

dan Indenpendensi yang memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan

publik sehingga KAP harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan

indenpendensi pemeriksaannya.

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat

empat kebijakan dan prosedur indenpendensi sebagai berikut yaitu :

1. Wajibkan semua personel pada setiap tingkat organisasi mematuhi ketentuan

independensi sebagaimana diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

a. Tugasi satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai

untuk memberikan panduan dan untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan

mengenai masalah indenpendensi.

(i) Identifikasi kondisi yang didalamnya dokumentasi atas penyelesaian

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indenpendensi perlu

dilakukan.

(ii) Wajibkan untuk mengadakan konsultasi dengan sumber atau pihak

yang berwenang apabila memang diperlukan.

2. Komunikasikan kebijakan dan prosedur mengenai indenpendensi kepada personel

pada semua tingkat organisasi.

a. Informasikan kebijakan dan prosedur indenpendensi KAP pada personel dan

beritau mereka bahwa mereka diharapkan memahami kebijakan dan prosedur

tersebut.

b. Tekankan sikap mental independen dalam program pelatihan, dan dalam

supervisi dan review perikatan.

18  

c. Beritahu personel secara rutin mengenai entitas yang harus diberlakukan

kebijakan indenpendensi.

(i) Siapkan dan pertahankan untuk keperluan indenpendensi, suatu daftar

klien KAP dan entitas lain (perusahaan afiliasi, perusahaan induk,

perusahaan asosiasi klien) yang harus diberlakukan kebijakan

indenpendensi.

(ii) Sediakan daftar tersebut bagi personel (termasuk personel baru KAP)

yang membutuhkannya untuk menentukan independensi mereka.

(iii) Terapkan prosedur untuk memberitau personel mengenai perubahan

daftar tersebut.

d. Selenggarakan perpustakaan atau sediakan fasilitas lain yang menyimpan

literature professional, literature terbitan badan pengatur atau literatur terbitan

KAP yang berhubungan dengan masalah indenpendensi.

3. Pada waktu berperan sebagai auditor utama, konfirmasikan indenpendensi KAP

lain yang mengadakan perikatan untuk melaksanakan bagian dari suatu kontrak

perikatan.

a. Informasikan kepada personel mengenai bentuk dan isi representasi tentang

indenpendensi yang harus diperoleh dari KAP yang mengadakan perikatan

untuk melaksanakan bagian dari perikatan tertentu.

b. Beritahu personel mengenai frekwensi pemerolehan representasi dari KAP

afiliasi atau asosiasi untuk perikatan berulang.

4. Lakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur mengenai

indenpendensi.

19  

a. Dapatkan representasi tertulis dari personel secara periodik, umumnya sekali

dalam setahun yang menyatakan bahwa :

(i) Mereka memahami kebijakan dan prosedur indenpendensi KAP.

(ii) Untuk periode tertentu, mereka tidak memiliki dan melakukan

investasi yang tidak diizinkan menurut ketentuan independensi.

Sebagai prosedur alternatif atau tambahan untuk menentukan bahwa

tidak ada kepemilikan investasi yang tidak diizinkan, KAP dapat

memperoleh dari personelnya, daftar transaksi investasi, dan jenis efek

(jumlah atau nilai saham tak perlu dicantumkan).

(iii) Mereka tidak melakukan hubungan dan transaksi yang tidak diizinkan

berdasarkan kebijakan KAP.

b. Bebankan tanggung jawab pada satu atau lebih personel dengan tingkat

wewenang yang memadai, untuk menyelesaikan berbagai pengecualian dari

ketentuan indenpendensi.

c. Bebankan tanggung jawab pada satu atau lebih personel dengan tingkat

wewenang yang memadai untuk memperoleh representasi dan me-review

kelengkapan arsip kepatuhan terhadap ketentuan indenpendensi.

d. Lakukan review secara periodik, bila ada piutang KAP terhadap klien untuk

memastikan apakah jumlah yang belum dilunasi bersifat seperti pinjaman dan

oleh karenanya dapat mengurangi indenpendensi KAP.

20  

2.1.3.2 Penugasan Personel

Dalam melakukan penugasan terhadap pemeriksa maka KAP harus memiliki

keyakinan bahwa pemeriksa yang ditugaskan adalah mereka yang telah menjalani

pelatihan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan

penugasannya sehingga secara keseluruhan , tim pemeriksa yang ditugaskan cukup

kompeten serta memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam hal penugasan.

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga

kebijakan dan prosedur penugasan personel sebagai berikut yaitu :

1. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam penugasan personel,

termasuk perencanaan kebutuhan untuk KAP secara keseluruhan dan untuk

masing-masing kantor cabangnya dan ukuran yang diterapkan untuk mencapai

keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan, dan pemanfaatan

personel dalam pelaksanaan perikatan.

a. Rencanakan kebutuhan personel KAP secara keseluruhan dan untuk masing-

masing kantor.

b. Identifikasi kebutuhan personel untuk perikatan tertentu secara rutin.

c. Siapkan anggaran jumlah waktu pelaksanaan (time budget) perikatan untuk

penentuan kebutuhan personel dan penjadwalan pekerjaan lapangan.

d. Pertimbangkan faktor-faktor berikut ini untuk mencapai keseimbangan antara

kebutuhan, keahlian, pengembangan, dan pemanfaatan personel dalam

pelaksanaan perikatan :

(i) Ukuran dan kompleksitas perikatan

(ii) Ketersediaan personel

21  

(iii) Keahlian khusus yang dibutuhkan

(iv) Waktu pelaksanaan pekerjaan

(v) Rotasi personel secara berkelanjutan dan periodik

(vi) Kesempatan untuk pelatihan selama perikatan (on the job training)

2. Tunjuk satu atau lebih personel yang tepat untuk bertanggung jawab dalam

penugasan personel.

a. Pertimbangkan hal-hal berikut ini dalam proses penugasan personel :

(i) Kebutuhan personel dan pengaturan waktu pelaksanaan perikatan

tertentu.

(ii) Evaluasi kualifikasi personel yaitu mengenai pengalaman, posisi,

latar belakang dan keahlian khusus personel.

(iii) Supervisi terencana dan keterlibatan personel supervisor.

(iv) Proyeksi ketersediaan waktu individu yang ditugasi.

(v) Situasi yang memungkinkan terjadinya masalah indenpendensi dan

benturan kepentingan, seperti penugasan personel ke klien tertentu

yang merupakan mantan atasannya atau atasan orang yang memiliki

hubungan keluarga tertentu dengannya

b. Pertimbangkan, dalam penugasan personel, aspek berkelanjutan kerja dan

notasi sehingga memungkinkan perikatan dilaksanakan seefisien mungkin

dan memungkinkan personel lain dengan pengalaman dan latar belakang

yang berbeda, memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan perikatan

22  

3. Selenggarakan pengesahan penjadwalan waktu pelaksanaan dan kebutuhan

personel untuk perikatan, oleh personal yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan perikatan tersebut.

a. Ajukan kepada personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

perikatan tersebut, jika dianggap perlu, untuk me-riview dan mengesahkan

nama dan kualifikasipersonel yang ditugasi dalam pelaksanaan

b. Pertimbangkan pengalaman dan pelatihan staf pelaksana perikatan dalam

kaitannya dengan kompleksitas atau persyaratan lain perikatan, dan lingkup

supervisi yang akan diberikan

2.1.3.3 Konsultasi

Maksud dari elemen ini adalah jika pada KAP menghadapi masalah yang

meragukan maka pemeriksa tersebut dapat meminta bantuan pada orang yang

mempunyai tingkat pengetahuan yang tepat, kompeten dan mempunyai pertimbangan

yang matang. Karena itu KAP harus memiliki kebijakan, prosedur, dan fasilitas

konsultasi yang baik sehingga para pemeriksa yang menghadapi suatu masalah dapat

dengan mudah berkonsultasi

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga

kebijakan dan prosedur penugasan personel sebagai berikut yaitu :

1. Identifikasi masalah dan situasi khusus yang mengharuskan personel untuk

berkonsultasi dan mendorong personel untuk berkonsultasi dengan atau

menggunakan sumber atau pihak yang berwenang mengenai masalah yang

kompleks dan tidak biasa.

23  

a. Informasikan kebijakan dan prosedur konsultasi KAP kepada personel

b. Tentukan bidang atau situasi khusus yang karena jenis atau kompleksitasnya

mengharuskan personel untuk berkonsultasi.:

(i) Penerapan standar teknis yang baru diterbitkan

(ii) Industri dengan akuntansi, audit, dan standar pelaporan khusus

(iii) Problem praktik yang muncul

(iv) Berbagai alternatif pilihan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia apabila perubahan akuntansi akan dilakukan.

(v) Kewajiban pelaporan kepada badan pengatur

c. Selenggarakan atau sediakan akses ke perpustakaan referensi dan sumber-

sumber yang berwenang lainnya.

(i) Tetapkan tanggung jawab untuk penyelenggaraan perpustakaan

referensi pada setiap kantor praktik

(ii) Sediakan materi panduan teknis dan terbitan teknis, termasuk yang

berhubungan dengan industri khusus dan bidang khusus lainnya

(iii) Selenggarakan konsultasi dengan KAP lain dan orang di luar KAP

untuk melengkapi sumber yang tersedia di KAP

(iv) Ajukan masalah yang dihadapi kepada Bidang atau Dewan yang ada

dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia yang berfungsi untuk

menangani masalah teknis

d. Bentuk fungsi riset untuk membantu personel dalam hal masalah praktik

2. Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis yang bertindak sebagai pihak

yang berwenang dan tetapkan wewenang mereka dalam konsultasi. Buat

24  

prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara personel pelaksana

perikatan dengan para spesialis

a. Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis untuk memenuhi kewajiban

pelaporan klien kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan badan

pengatur lainnya.

b. Tunjuk satu atau lebih personel sebagai spesialis untuk industri tertentu

c. Beritahu personel mengenai derajat wewenang untuk menyesuaikan dengan

pendapat spesialis dan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan

perbedaan pendapat tersebut

d. Wajibkan dokumentasi pertimbangan keputusan dalam penyelesaian

perbedaan pendapat

3. Tentukan lingkup dokumentasi yang harus dilakukan terhadap hasil konsultasi

mengenai masalah atau situasi khusus yang mengharuskan adanya konsultasi.

Tentukan dokumentasi yang diperlukan untuk konsultasi lain.

a. Jelaskan lingkup dokumentasi yang perlu disiapkan dan tanggung jawab

penyiapannya kepada personel

b. Tunjukan kondisi yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi konsultasi

c. Buat arsip berdasarkan subjek yang memuat hasil konsultasi untuk referensi

dan riset pada masa mendatang

2.1.3.4 Supervisi

Maksud dari elemen ini, bahwa selama pemeriksaan maka harus dilakukan

supervisi terhadap semua jenjang organisasi. Supervisi ini dimaksudkan agar KAP

25  

memperoleh keyakinan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang

ditentukan. Luas supervisi tergantung dari berbagai faktor antara lain kerumitan masalah

yang dihadapi, kualifikasi pemeriksa, serta tidak tersedianya tenaga yang dapat

memberikan konsultasi sehingga agar dapat dilaksanakan dengan baik maka setiap KAP

harus memiliki kebijakan prosedur supervisi yang jelas

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga

kebijakan dan prosedur penugasan personel sebagai berikut yaitu :

1. Sediakan prosedur untuk perencanaan perikatan

a. Bebankan tanggung jawab fungsi perencanaan suatu perikatan kepada satu

atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai. Ikutsertakan

personel yang semestinya ditugasi ke perikatan tertentu dalam proses

perencanaan

b. Kembangkan informasi tentang latar belakang atau informasi review yang

dikumpulkan dari perikatan sebelumnya dan lakukan pemuktahiran sesuai

dengan kondisi yang telah berubah

c. Jelaskan hal-hal yang harus dicakup dalam proses perencanaan penugasan

seperti yang tercantum dibawah ini :

(i) Pengembangan usulan program pekerjaan yang diusulkan

(ii) Penentuan kebutuhan personel dan kebutuhan pengetahuan khusus

(iii) Pengembangan estimasi jumlah waktu untuk menyelesaikan perikatan

(iv) Pertimbangan kondisi ekonomi kini yang mempengaruhi klien atau

industrinya dan kemungkinan pengaruhnya terhadap pelaksanaan

perikatan

26  

2. Sediakan prosedur utnuk mempertahankan standar mutu KAP untuk pekerjaan

yang dilaksanakan.

a. Lakukan supervisi memadai pada semua tingkat organisasi dengan

mempertimbangkan pelatihan, kemampuan, dan pengalaman personel yang

ditugasi

b. Kembangkan pedoman mengenai bentuk dan isi kertas kerja

c. Manfaatkan lembar isian, daftar pengecekan, dan kuisioner standar, sejauh

sesuai dengan kondisi, untuk membantu pelaksanaan perikatan

d. Sediakan prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pertimbangan (judgment)

profesional diantara anggota tim pelaksana perikatan.

3. Sediakan prosedur untuk me-riview kertas kerja dan laporan perikatan.

a. Kembangkan pedoman review kertas kerja dan dokumentasi proses review

(i) Wajibkan pe-review memiliki kompetensi dan tanggung jawab

memadai

(ii) Tentukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan lengkap dan

sesuai dengan SPAP dan kebijakan KAP

(iii) Jelaskan dokumentasi yang membuktikan review atas kertas kerja

dan temuan pe-review. Dokumentasi dapat mencakup pembubuhan

paraf pada kertas kerja, pengisisan kuisioner pe-review, dan

penggunaan lembar isian atau daftar pengecekan standar.

b. Kembangkan pedoman review laporan yang akan diterbitkan untuk perikatan

tertentu. Pertimbangan yang sebagaimana disebutkan pada butir [a], dapat

27  

diterapkan pada review ini dan sebagai tambahan maka hal-hal berikut ini

harus dipertimbangkan untuk pedoman tersebut :

(i) Tentukan bahwa bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan dan

simpulan yang tercantum dalam kertas kerja, mendukung laporan

yang diterbitkan

(ii) Tentukan bahwa laporan yang diterbitkan sesuai dengan SPAP dan

kebijakan KAP

(iii) Sediakan untuk kepentingan review atas laporan, oleh individu yang

semestinya, yang tidak memiliki tanggung jawab lain untuk perikatan

2.1.3.5 Pemerkerjakan (HIRING)

Dalam hal ini, kebijakan dan prosedur dari pemekerjakan pemeriksa harus

ditetapkan agar KAP memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pemeriksa yang

diangkat memiliki kriteria yang sesuai sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya

secara kompeten. Kualitas dari pemekerjakan pemeriksa tersebut tergantung pada

integritas, kompetensi, dan motivasi pemeriksa itu sendiri sehingga kebijakan dan

prosedur pemekerjakan pemeriksa merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga

kebijakan dan prosedur pemekerjakan pemeriksa sebagai berikut yaitu :

1. Selenggarakan program yang dirancang untuk memperoleh personel

berkemampuan dengan cara perencanaan kebutuhan personel, penetapan tujuan

pemerkerjakan, dan penetapan kualifikasi personel yang terlibat dalam fungsi

pemerkerjakan.

28  

a. Rencanakan kebutuhan personel KAP pada semua tingkat organisasi dan

tetapkan tujuan pemekerjakan dalam bentuk kuantitatif berdasarkan pada

jumlah klien saat ini, perkiraan pertumbuhan, turnover personel, promosi

personel, dan personel yang pensiun

b. Rancang suatu program untuk mencapai tujuan pemekerjakan yang

memungkinkan :

(i) Identifikasi sumber-sumber potensial untuk pemekerjakan personel

(ii) Metode hubungan dengan orang-orang yang potensial dapat

dikerjakan

(iii) Metode identifikasi khusus orang-orang yang potensial dapat

diperkerjakan

(iv) Metode untuk menarik orang-orang yang potensial dapat diperkerjakan

dan metode untuk memberikan informasi KAP kepada mereka.

(v) Metode evaluasi dan pemilihan orang-orang yang potensial dapat

dipekerjakan untuk dilanjutkan dengan pemberian tawaran kerja.

c. Beritahu personel yang terlibat dalam pemekerjakan mengenai kebutuhan

personel dan tujuan pemekerjakan KAP

d. Tugasi orang yang berwenang tentang tanggung jawab untuk keputusan

mengenai kepegawaian

e. Lakukan pemantauan efektifitas program pemekerjakan.

(i) Lakukan evaluasi program pemekerjakan secara periodik untuk

menentukan apakah kebijakan dan prosedur dalam memperoleh

personel berkemampuan telah dijalankan

29  

(ii) Lakukan review atas hasil pemekerjakan secara periodik untuk

menentukan apakah sasaran dan kebutuhan personel telah tercapai

2. Tetapkan kualifikasi dan pedoman untuk mengevaluasi orang-orang yang

potensial dapat dipekerjakan untuk semua tingkat professional

a. Identifikasi atribut calon personel KAP, seperti intelegensi, integritas,

kejujuran, motivasi, dan bakat untuk profesi akuntan publik

b. Identifikasi prestasi dan pengalaman yang diinginkan dari personel yang

belum memiliki pengalaman kerja dan personel yang telah memiliki

pengalaman kerja, misalnya :

(i) Latar belakang akademik

(ii) Prestasi pribadi

(iii) Pengalaman kerja

(iv) Minat pribadi

c. Buat pedoman yang harus diikuti saat mempekerjakan individu pada situasi

khusus, seperti :

(i) Mempekerjakan famili personel atau famili klien.

(ii) Mempekerjakan kembali personel yang telah mengundurkan diri

(iii) Mempekerjakan karyawan klien

d. Daptkan informasi mengenai latar belakang dan dokumentasi kualifikasi

pelamar kerja dengan alat yang tepat, seperti :

(i) Resume

(ii) Formulir lamaran kerja

(iii) Wawancara

30  

(iv) Transkrip perguruan tinggi

(v) Referensi pribadi

(vi) Referensi pekerjaan sebelumnya

e. Lakukan evaluasi kualifikasi personel baru, termasuk personel yang berasal

dari proses perekrutan yang tidak umum (misalnya, mereka yang bergabung

dengan KAP langsung pada tingkat supervisor atau melalui merger atau

akuisisi), untuk menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan dan

standar KAP

3. Informasikan kepada pelamar kerja dan personel baru , mengenai kebijakan dan

prosedur KAP yang berhubungan dengan mereka.

a. Gunakan brosur atau alat lain untuk menginformasikan kepada pelamar kerja

dan personel baru

b. Siapkan panduan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur untuk disebarkan

kepada personel dan lakukan pemuktahiran terhadap panduan tersebut

c. Laksanakan program orientasi untuk personel baru

2.1.3.6 Pengembangan Profesional

Dalam hal ini, KAP harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang

berkaitan dengan pengembangan profesional para pemeriksanya. Kebijakan dan prosedur

tersebut akan dapat membantu KAP untuk memperoleh keyakinan bahwa para

pemeriksanya memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam suatu penugasan

Pengembangan professional dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan,

pendidikan profesional yang berkesinambungan dalam bidang akuntansi, auditing, dan

31  

perpajakan, dan pengetahuan mengenai industri tertentu. Dengan adanya pengembangan

professional maka hal ini memungkinkan KAP untuk menyediakan tenaga pemeriksa

yang memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang telah

diberikan serta memungkinkan pemeriksa untuk dapat mengembangkan karirnya tersebut

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat

empat kebijakan dan prosedur pengembangan profesional sebagai berikut yaitu :

1. Tetapkan pedoman dan persyaratan untuk program pengembangan profesional

KAP dan komunikasikan hal tersebut kepada personel.

a. Tetapkan tanggung jawab fungsi pengembangan profesional kepada satu atau

lebih personel dengan tingkat wewenang memadai

b. Pastikan bahwa program yang dikembangkan oleh KAP di-review oleh orang

yang berkemampuan memadai. Program tersebut harus memuat pernyataan

mengenai tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan/atau pengalaman

untuk mengikuti program tersebut

c. Selenggarakan program orientasi mengenai KAP dan profesi akuntan publik

untuk karyawan baru

(i) Siapkan publikasi dan program yang dirancang untuk

menginformasikan kepada personel baru mengenai tanggung jawab

dan peluang profesional mereka

(ii) Tetapkan tanggung jawab pelaksanaan pertemuan orientasi untuk

menjelaskan tanggung jawab profesional dan kebijakan KAP

(iii) Beri kesempatan bagi personel baru dengan pengalaman terbatas untuk

mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Ikatan

32  

Akuntan Indonesia atau lembaga lain yang relevan dengan profesi

akuntan publik

d. Buatlah persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan bagi personel pada

setiap tingkat profesional KAP

(i) Pertimbangkan persyaratan wajib dari Ikatan Akuntan Indonesia atau

pedoman sukarela lain dalam penetapan program pendidikan

profesional berkelanjutan KAP.

(ii) Berikan dorongan partisipasi personel dalam program pendidikan

profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pihak luar

termasuk yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan

kursus tertulis lain

(iii) Berikan dorongan partisipasi personel untuk secara aktif menjadi

anggota organisasi professional, seperti dengan membayar seluruh atau

sebagian dari iuran dan biaya keanggotaan

(iv) Berikan dorongan bagi personel untuk secara aktif menjadi anggota

dewan profesional, menjadi penulis artikel dan berpartisipasi dalam

aktifitas profesional lainnya.

e. Lakukan pemantauan program pendidikan profesional berkelanjutan dan

selenggarakan catatan semestinya mengenai program untuk KAP secara

keseluruhan atau untuk maing-masing personel

(i) Lakukan review secara periodik catatan partisipasi personel untuk

menentukan kepatuhan terhadap persyaratan KAP

33  

(ii) Lakukan review secara periodik laporan evaluasi dan catatan lain dari

program pendidikan profesional berkelanjutan untuk mengevaluasi

apakah program telah disajikan dengan efektif dan mencapai tujuan

KAP. Kemudian pertimbangkan kebutuhan program baru dan untuk

revisi atau penghapusan program yang tidak efektif

2. Sediakan informasi bagi personel mengenai perkembangan terkini dalam standar

professional dan materi kebijakan mengenai kebijakan dan prosedur teknis KAP.,

dan berikan dorongan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas pengembangan

diri.

a. Sediakan bagi personel literatur profesional mengenai perkembangan terkini

dalam standar profesional

(i) Distribusikan kepada personel, materi umum profesi, seperti standar

yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik

(ii) Distribusikan terbitan mengenai topik khusus seperti peraturan

bapepam, direktorat jendral pajak, dan badan pengatur lainnya, kepada

personel yang bertanggung jawab dalam bidang yang bersangkutan

(iii) Distribusikan kepada personel, materi panduan mengenai kebijakan

dan prosedur KAP untuk masalah teknis. Materi harus dimuktahirkan

sesuai dengan perkembangan baru dan perubahan kondisi

b. Untuk program pelatihan yang dilaksanakan oleh KAP, kembangkan atau

dapatkan materi kursus, dan pilih serta latihlah para instruktur

34  

(i) Nyatakan tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan atau

pengalaman untuk mengikuti program tersebut

(ii) Sediakan infrastruktur program yang memenuhi kualifikasi, baik

dalam hal penguasaan materi program maupun metode pengajaran

(iii) Beri kesempatan bagi peserta untuk mengevaluasi materi program dan

kinerja para instruktur dalam pelatihan

(iv) Beri kesempatan bagi instruktur untuk mengevaluasi materi program

dan peserta program pelatihan

(v) Muktahirkan program sehingga selaras dengan perkembangan baru ,

perubahan kondisi, dan laporan evaluasi

3. Sediakan sejauh diperlukan, program untuk memenuhi kebutuhan KAP akan

personel dengan keahlian pada bidang dan industri khusus.

a. Laksanakan program KAP untuk mengembangkan dan mempertahankan

keahlian dalam bidang dan industri khusus, seperti industri yang diatur oleh

paraturan tertentu, auditing berbantuan komputer, dan metode sampling

statistik

b. Doronglah partisipasi personel pada program pendidikan eksternal, pertemuan

dan konferensi untuk mendapatkan keahlian teknis atau industri khusus.

c. Doronglah keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi yang berhubungan

dengan bidang dan industri khusus.

d. Sediakan literatur teknis mengenai bidang dan industri khusus

35  

4. Sediakan pelatihan di tempat (on-the job training) selama pelaksanaan perikatan.

a. Tekankan pentingnya pelatihan ditempat kerja sebagai bagian signifikan

pengembangan pribadi

(i) Bicarakan dengan asisten mengenai hubungan pekerjaan mereka

dengan perikatan secara keseluruhan

(ii) Libatkan asisten dalam pelaksanaan perikatan sesuai dengan porsi

uutuk seorang asisten.

b. Tekankan pentingnya keahlian manajemen personel dan masukan topik ini

dalam program pelatihan KAP

c. Doronglah personel untuk melatih dan mengembangkan bawahan mereka

d. Pantau perikatan untuk menentukan bahwa personel :

(i) Memenuhi persyaratan pengalaman yang ditetapakan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia

(ii) Memperoleh pengalaman dari perikatan berbagai bidang dan industri

(iii) Bekerja di bawah personel tingkat supervisor yang berbeda

2.1.3.7 Promosi (Advancement)

Tata cara promosi pemeriksa memiliki pengaruh terhadap mutu pekerjaan suatu

KAP. Pemeriksa yang dipilih untuk dipromosikan kepada tingkat jenjang yang lebih

tinggi dianggap memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab

yang diserahkan kepadanya. Jika ternyata tata cara promosi tidak mendeteksi bahwa

pemeriksa yang diangkat ternyata tidak memiliki kualifikasi yang memadai maka hal ini

36  

akan menyebabkan menurunnya kualitas pekerjaan KAP tersebut. Dengan demikian KAP

memerlukan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas tentang promosi pemeriksanya.

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga

kebijakan dan prosedur promosi sebagai berikut yaitu :

1. Tetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh berbagai tingkat tanggung jawab

dalam KAP.

a. Siapkan panduan yang menjelaskan tanggung jawab dan kinerja yang

diharapkan, serta kualifikasi untuk promosi pada setiap tingkat organisasi

termasuk :

(i) Nama jabatan dan tanggung jawab untuk jabatan tersebut

(ii) Jumlah pengalaman kerja (yang dapat dinyatakan dalam suatu jangka

waktu) yang umumnya disyaratkan untuk promosi ke tingkat

organisasi yang lebih tinggi.

b. Identifikasi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja

personel dan keahlian yang diharapkan, seperti hal-hal berikut ini:

(i) Pengetahuan teknis

(ii) Kemampuan analitik dan judgmental

(iii) Kemahiran komunikasi

(iv) Kemahiran memimpin dan melatih

(v) Hubungan dengan klien

(vi) Sikap mental pribadi dan profesional (karakter, intelegensi,

pertimbangan, dan motivasi)

37  

(vii) Kepemilikan sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh pihak

yang berwenang untuk promosi ke posisi supervisor

c. Gunakan buku panduan personel atau alat lain untuk mengkomunikasikan

kebijakan dan prosedur promosi kepada personel

2. Lakukan evaluasi kinerja personel, dan secara periodik beritahu personel

mengenai kemajuan mereka. Selenggarakan arsip personel yang memuat

dokumentasi mengenai proses evaluasi

a. Kumpulkan dan lakukan evaluasi informasi mengenai kinerja personel

(i) Identifikasi tanggung jawab dan persyaratan evaluasi pada setiap

tingkat organisasi dengan penentuan siapa yang akan mengevaluasi

dan kapan evaluasi akan dilakukan

(ii) Beritahu personel mengenai tujuan evaluasi personel

(iii) Gunakan lembar isian, yang mungkin berbentuk standar, untuk

mengevaluasi kinerja personel.

(iv) Lakukan review terhadap evaluasi dengan personel yang dievaluasi

(v) Wajibkan bahwa evaluasi tersebut di-review oleh atasan pemberi

evaluasi

(vi) Lakukan review terhadap evaluasi untuk menentukan bahwa personel

bekerja untuk dan dievaluasi oleh orang yang berbeda

(vii) Pastikan bahwa evaluasi diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

b. Secara periodik, berikan penyuluhan kepada personel mengenai kemajuan dan

peluang karir mereka.

38  

(i) Lakukan review secara periodik dengan personel, evaluasi terhadap

kinerja mereka termasuk penilaian kemajuan mereka dalam KAP.

Pertimbangan harus mencakup hal-hal berikut :

a) Kinerja

b) Tujuan KAP dan personel pada masa mendatang

c) Minat penugasan

d) Peluang karir

(ii) Lakukan evaluasi para partner secara periodik dengan cara

penyuluhan, evaluasi oleh teman sekerja, atau penilaian pribadi,

mengenai apakah mereka tetap memiliki kualifikasi untuk memenuhi

tanggung jawab mereka

3. Bebankan tanggung jawab untuk penetapan keputusan promosi.

a. Bebankan tanggung jawab kepada personel tertentu dengan wewenang

memadai untuk mengambil keputusan promosi dan keputusan pemberhentian,

yang melakukan wawancara evaluasi dengan personel yang dipertimbangkan

untuk promosi, dan yang mendokumentasi hasil wawancara, dan menyimpan

catatan tersebut

b. Lakukan evaluasi data yang diperoleh dengan mempertimbangkan aspek mutu

pekerjaan yang dilaksanakan dalam penerapan keputusan promosi

c. Pelajari pengalaman promosi KAP secara periodik untuk memastikan apakah

personel yang memenuhi kriteria tertentu mendapat penugasan dengan derajat

tanggung jawab yang semakin meningkat.

39  

2.1.3.8 Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan dan pemeliharaan

hubungan dengan klien bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang berupa hasil

evaluasi terhadap resiko pemeriksaan dalam setiap penerimaan klien baru maupun klien

lama. Dengan adanya kebijakan dan prosedur penerimaan dan pemeliharaan hubungan

dengan klien maka KAP diharapkan dapat menghindari terlibatnya nama KAP dengan

klien yang memiliki etiket tidak baik

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat dua

kebijakan dan prosedur penerimaan dan berkelanjutan klien, sebagai berikut yaitu :

1. Tentukan prosedur evaluasi calon klien dan persetujuan mereka menjadi klien.

a. Pertimbangkan prosedur evaluasi berikut ini sebelum menerima klien :

(i) Dapatkan dan lakukan review terhadap informasi keuangan yang

tersedia mengenai calon klien, seperti laporan tahunan, laporan

keuangan interim, laporan lain kepada badan pengatur, dan surat

pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan

(ii) Dapatkan informasi dari pihak ketiga mengenai calon klien, termasuk

informasi mengenai manajemen dan pemiliknya, yang mungkin

berpengaruh terhadap proses evaluasi calon klien. Pemerolehan

informasi tersebut mungkin dari bankir, penasihat hukum, bankir

investasi, penjamin emisi calon klien, dan pihak lain yang mungkin

memiliki informasi tersebut. Laporan kredit juga dapat memperkuat

dalam hal ini.

40  

(iii) lakukan komunikasi dengan auditor terdahulu sebagaimana diatur oleh

SPAP. Pengajuan pertanyaan tersebut harus mencakup pertanyaan

mengenai fakta yang mungkin berpengaruh terhadap integritas

manajemen, mengenai ketidaksepakatan dengan manajemen dalam

penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal signifikan yang

sejenis, dan juga pemahaman auditor terdahulu mengenai alasan

penggantian auditor.

(iv) Pertimbangkan keadaan yang mungkin menjadikan KAP menganggap

perikatan tersebut sebagai perikatan yang memerlukan keahlian khusus

atau memiliki resiko yang tidak wajar.

(v) Lakukan evaluasi indenpendensi dan kemampuan KAP untuk

menyediakan jasa bagi calon klien. Dalam evaluasi kemampuan KAP,

pertimbangkan kebutuhan akan keahlian teknis, pengetahuan industri,

dan personel

(vi) Tentukan bahwa penerimaan klien tidak akan menyalahi ketentuan

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia atau ketentuan lain dari

badan pengatur

b. Tunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang semestinya,

untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh mengenai calon klien dan untuk

membuat keputusan penerimaan

(i) Pertimbangkan jenis perikatan yang tidak akan diterima KAP atau

yang hanya akan diterima dengan syarat tertentu

41  

(ii) Informasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien

terhadap personel yang tepat

(iii) Tetapkan tanggung jawab kepada personel tertentu dengan tingkat

wewenang memadai atas pengelolaan dan pemantauan kepatuhan

terhadap kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien

2. Lakukan evaluasi klien, pada akhir periode tertentu atau pada saat terjadinya

peristiwa khusus, untuk menentukan apakah hubungan dengannya perlu

dilanjutkan.

a. Tentukan kondisi yang mengharuskan evaluasi klien untuk menentukan

apakah hubungan dengannya perlu dilanjutkan. Kondisi ini dapat mencakup :

(i) Berakhirnya jangka waktu tertentu

(ii) Perubahan signifikan sejak evaluasi terakhir, termasuk perubahan

besar pada satu atau lebih hal berikut ini :

a) Manajemen

b) Komisaris

c) Kepemilikan

d) Penasihat hukum

e) Kondisi keuangan

f) Status perkara pengadilan

g) Jenis usaha klien

h) Lingkup perikatan

42  

(iii) Keberadaan kondisi yang akan menyebabkan KAP menolak klien

apabila kondisi tersebut telah ada pada saat penerimaan klien untuk

pertama kalinya

b. Tunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang tepat, untuk

mengevaluasi informasi yang diperoleh dan untuk membuat keputusan

keberlanjutan klien.

(i) Pertimbangkan jenis perikatan yang tidak akan dilanjutkan KAP atau

yang hanya akan dilanjutkan dengan syarat tertentu

(ii) Dokumentasikan simpulan mengenai keberlanjutan klien

c. Informasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien

kepada personal yang semestinya

d. Tetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap

kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien

2.1.3.9 Inspeksi

Maksud dari elemen pengendalian mutu yang terakhir ini bahwa KAP harus

memiliki kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengujian pelaksanaan sistem

pengendalian mutu sehingga KAP dapat mengetahui apakah sistem tersebut telah

memadai dan dilaksanakan dengan baik.

Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat dua

kebijakan dan prosedur inspeksi, sebagai berikut yaitu

1. Tetapkan batas lingkup dan isi program inspeksi KAP.

43  

a. Tetapkan prosedur inspeksi yang diperlukan untuk memberikan keyakinan

yang memadai

(i) Tentukan tujuan, siapkan petunjuk, dan lakukan review program

pelaksanaan inspeksi

(ii) Sediakan panduan mengenai lingkup pekerjaan inspeksi pada unit,

fungsi, atau depertemen praktik, dan kriteria pemilihan perikatan yang

akan di-review

(iii) Tetapkan frekwensi dan saat pelaksanaan inspeksi

(iv) Tetapkan prosedur untuk menyelesaikan ketidaksepakatan yang

mungkin timbul antara pe-review dan personel pelaksanaan atau

manajemen perikatan yang bersangkutan

b. Tetapkan kualifikasi staf pelaksana inspeksi dan metode pemilihannya.

(i) Temukan kriteria pemilihan pe-review, termasuk tingkat tanggung

jawab dalam KAP dan persyaratan mengenai pengetahuan khusus

(ii) Tetapkan tanggung jawab pemilihan personel inspeksi

c. Laksanakan inspeksi terhadap unit, fungsi, atau departmen praktik

(i) Lakukan review dan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur

pengendalian mutu.

(ii) Lakukan review atas perikatan tertentu tentang kesesuaiannya dengan

SPAP termasuk dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

dan dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP

44  

2. Sajikan pelaporan temuan inspeksi dan tindakan pemantauan yang dilaksanakan

atau direncanakan, kepada tingkat manajemen yang semestinya.

a. Lakukan pembahasan temuan review imspeksi terhadap perikatan yang di-

review dengan staf pelaksana perikatan.

b. Lakukan pembahasan temuan inpeksi mengenai unit, fungsi, depertemen

praktik yang di-review dengan personel manajemen yang bersangkutan

c. Laporkan temuan dan rekomendasi inspeksi, bersama dengan tindakan

perbaikan yang diambil atau direncanakan, kepada manajemen KAP

d. Pastikan bahwa tindakan perbaikan yang direncanakan telah dilaksanakan

2.2 Perencanaan Audit

Dalam audit, tahap perencanaan merupakan langkah awal dari setiap kegiatan

yaitu dengan mengetahui apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya

merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2001:311.1-2) merekomendasikan bahwa dalam

perencanaan audit maka auditor harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang

penting antara lain:

1. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat

usaha entitas tersebut

2. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut

3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi

yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah

informasi akuntansi pokok perusahaan.

45  

4. Tingkat resiko pengendalian yang direncanakan

5. Pertimbangan awal tentang tingkat meterialitas untuk tujuan audit

6. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (adjustment)

7. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit

seperti resiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi

antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

8. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan

auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang

diserahkan ke bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien

terhadap kontrak perjanjian)

Perencanaan pemeriksaan merupakan suatu keharusan apabila kita menghendaki

pemeriksaan yang efektif dan efisien. Menurut Arens and Loebbecke (2000:218), terdapat

tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan yang baik yaitu :

1. To enable the auditor to obtain sufficient competent evidence for the

circumstances

2. To help keep audit costs reasonable

3. To avoid misunderstanding with clien

2.2.1 Elemen-elemen Perencanaan Audit

Dalam menentukan ruang lingkup dari perencanaan pemeriksanaan maka

tergantung dari besarnya dan kompleksitasnya permasalahan objek yang diperiksa serta

46  

pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen

perencanaan audit menurut Arens and Loebbecke (2000:219) adalah :

1. Preplan

2. Obtain background information and client legal obligation

3. Perform preliminary analytical procedure

4. Set materiality and asses acceptable audit risk and inherent risk

5. Understand internal control structure and asses control risk

6. Develop overall audit plan and audit program

2.2.3 Perencanaan Awal

Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah

menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit, menerima atau menolak

klien baru maupun klien lama, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, menentukan

staf untuk penugasan, dan memperoleh surat penugasan.

Perencanaan awal terdiri dari hal-hal berikut :

1. Mengevaluasi integritas manajemen,

Bahwa auditor akan menerima suatu perikatan audit apabila terdapat keyakinan

yang memadai bahwa manajemen klien dapat dipercaya. Dan ketika Manajemen

kurang memiliki integritas maka terdapat kemungkinan bahwa :

a) Kekeliruan (error) material dan ketidakberesan (irregularities) akan terjadi

dalam proses akuntansi dimana laporan keuangan dibuat

47  

b) Hal tersebut akan meningkatkan resiko bahwa pendapat wajar tanpa

pengecualian (Unqualified Opinion) akan diberikan ketika laporan keuangan

mengandung salah saji yang material

c) Apabila klien Lama, maka pengalaman auditor di masa lalu dengan

manajeman klien harus dapat dijadikan pertimbangan dalam setiap kekeliruan

material, ketidakberesan, atau tindakan melanggar hukum yang ditemukan

dalam audit terdahulu. Dan dapat mengajukan pertanyaan tentang adanya

kontijensi, kelengkapan semua catatan rapat dewan direksi, dan kepatuhan

terhadap syarat-syarat peraturan

d) Apabila klien baru, maka auditor dapat memperoleh informasi mengenai

integritas manajeman dengan berkomunikasi pada auditor terdahulu dengan

mengajukan pertanyaan seperti

1) informasi yang menunjukan integritas manajeman

2) perselisihan dengan manajemen tentang prinsip akuntansi, prosedur audit,

dan hal signifikan sejenis lainnya.

3) komunikasi kepada komite audit atau pihak lain yg punya otoritas,

tanggung jawab dgn komite audit berkenaan dengan kecurangan, tindakan

melanggar hukum oleh klien, hal yang berkaitan dgn pengendalian interen,

dan kualitas prinsip akuntansi. Dan mengajukan pertanyaan pada pihak

ketiga lain-nya seperti pengacara, bankir, dan pihak2 lain didalam

komunitas keuangan dan bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan

calon klien

48  

2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko tak biasa

Bahwa apabila terdapat hal-hal yang berkenaan dengan langkah dalam menerima

suatu perikatan, maka harus dilakukan langkah berikut :

a) mengidentifikasi laporan keuangan yang telah diaudit, bahwa auditor harus

mempertimbangkan status calon klien apakah sebagai perusahaan swasta atau

perusahaan publik, apakah terdapat pewaris atau pihak ketiga, serta harus

mempertimbangkan apakah suatu rangkaian laporan yang diaudit akan

memenuhi kebutuhan semua pemakai atau diperlukan laporan khusus

b) Menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien, dalam hal ini auditor perlu

mempertimbangkan untuk menerima perusahaan yang operasi atau produk

utamanya merupakan subjek penyelidikan oleh otoritas yang berwenang atau

subjek dari tuntutan hukum yang material yang hasil-nya akan mempengaruhi

kelangsungan usaha. Hal ini bearti auditor perlu mempertimbangkan

perusahaan yang telah dikenal mengalami ketidakstabilan keuangan seperti

ketidakmampuan untuk memenuhi pembayaran hutang atau ketidakmampuan

untuk meningkatkan modal yang diperlukan.

c) Mengidentifikasi pembatasan lingkup, dalam hal ini auditor harus

mempertimbangkan apakah manajemen telah melanggar batasan-batasan

dalam melaksanakan prosedur audit karna jika manajemen mencegah

kunjungan ke lokasi-lokasi tertentu yang dianggap material oleh auditor atau

membatasi hubungan dengan konsumen atau pemasok tertentu maka auditor

harus mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan tersebut menyebabkan

diterbitkan-nya pendapat wajar tanpa pengecualian atau auditor akan

49  

ditugaskan setelah akhir tahun, atau pertimbangan waktu lain yang

menyebabkan auditor tak dapat mengaplikasikan prosedur audit yang

dianggap perlu dalam pelaksanaan audit. Auditor juga harus

mempertimbangkan implikasi dari menerima suatu perikatan jika kertas kerja

auditor terdahulu tidak tersedia di-review karna ketidakmampuan untuk me-

review kertas kerja auditor terdahulu akan menyulitkan auditor dalam

memahami hal-hal yang mendukung saldo audit awal yang pada akhirnya

akan mempengaruhi keputusan auditor berkenaan dengan sifat pendapat

auditor

d) Mengevaluasi sistem pelaporan keuangan entitas dan kemampuan untuk audit,

dalam hal ini maka kondisi-kondisi seperti tidak adanya catatan akuntansi

yang penting atau kalaupun ada kondisinya cukup buruk, tidak adanya jejak

audit yang cukup atau manajemen menghindari tanggung jawabnya untuk

memelihara elemen pengendalian interen yang memadai. Dengan hal tersebut,

maka auditor harus mempertimbangkan implikasi apakah bukti penguat

tersedia dalam bentuk dokumen, atau bukti penting hanya tersedia dalam

bentuk elektronik

3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Bahwa auditor harus menentukan apakah mereka memiliki kompetensi

profesional untuk dapat menyelesaikan suatu perikatan sesuai standar audit yang

telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Auditor antara lain :

a) Jasa yang diinginkan, pada umum-nya klien yang memerlukan suatu audit

juga memerlukan jasa tambahan. Klien mungkin menginginkan kantor KAP

50  

mempersiapkan surat pemberitahuan pajak, baik untuk organisasi maupun

untuk pemilik utama perusahaan atau manajer. Dalam audit berbasis resiko,

maka resiko salah saji dalam laporan keuangan dihubungkan dengan resiko

bisnis klien dan setelah auditor memperoleh pemahaman mengenai bagaimana

klien mengatur resiko bisnis maka ia dapat membuat rekomendasi tentang

bagaimana meningkatkan kinerja bisnis sehingga auditor harus memiliki

keahlian yang tinggi dalam sistem informasi dari pengendalian interen.

b) Mengidentifikasi tim audit,bahwa dalam membuat perikatan maka sifat dan

luasnya pengawasan yang tersedia juga harus diperhatikan. Secara umum,

semakin mampu dan berpengalaman staf yang ditugaskan dalam suatu

perikatan tertentu maka semakin kecil diperlukan-nya pengawasan secara

langsung. Pada umumnya suatu tim audit terdiri dari :

(i) Seorang partner, yang memiliki baik tanggung jawab keseluruhan maupun

tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan

(ii) Satu atau lebih manajer, yang biasanya memiliki keahlian signifikan

dalam industri dan yang mengordinasikan serta mengawasi pelaksanaan

program audit

(iii)Satu atau lebih senior yang mungkin memiliki tanggung jawab untuk

merencanakan audit, melakukan bagian dari program audit, dan

mengawasi serta me-riview pekerjaan asisten staf

(iv) Asisten Staf, yang melakukan berbagai prosedur audit yang diperlukan

c) Mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan menggunakan spesialis,

bahwa seorang auditor harus mempertimbangkan apakah akan menggunakan

51  

jasa konsultan dan spesialis untuk membantu tim audit dalam melaksanakan

audit. Dimana auditor dapat menggunakan pekerjaan spesialis untuk

memperoleh bahan bukti yang kompeten dari :

(i) Penaksir, untuk menyediakan bukti tentang penilaian aktiva seperti benda

seni

(ii) Insinyur, untuk menentukan kuantitas cadangan mineral yang ada

(iii)Aktuaris, untuk menentukan jumlah yang digunakan dalam akuntansi

program pensiun

(iv) Pengacara, untuk menilai kemungkinan hasil dari perkara hukum yang

tertunda

(v) Konsultan lingkungan, untuk menentukan dampak hukum dan peraturan

lingkungan

4. Mengevaluasi independensi, dalam hal ini auditor harus mematuhi persyaratan

komisi berkenaan dengan independensi dengan klien sehingga sebelum menerima

perikatan KAP, maka harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan

mempengaruhi independensi dengan klien. Prosedur yang dapat digunakan adalah

mengedarkan nama calon klien kepada semua staf profesional untuk

mengidentifikasi apakah terdapat hubungan keuangan atau bisnis. Dan jika

disimpulkan bahwa persyaratan independensi tak dapat dipenuhi maka perikatan

harus ditolak atau calon klien harus diberitahu bahwa KAP akan menolak akan

pencatatan laporan keuangan

52  

5. Keputusan untuk menerima dan menolak audit, bahwa alasan umum untuk

menerima atau menolak klien audit termasuk hal-hal yang dibahas sebelum-nya

seperti perhatian tentang integritas manajemen, resiko khusus seperti pembatasan

lingkup, kemampuan audit atau ketidaksepakatan dengan auditor terdahulu.,

masalah yang berhubungan dengan memperoleh keahlian yang diperlukan untuk

audit atau masalah independensi. Kondisi yang dapat menyebabkan KAP

menarik diri dari suatu audit yaitu :

a) Kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan buku yang

tampak selama audit

b) Klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan

keuangan.

c) Klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki

kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit

6. Mempersiapkan surat perikatan, merupakan langkah akhir dari tahap penerimaan,

dan merupakan praktek profesional yang baik untuk mentaati syarat dari setiap

perikatan dalam surat perikatan, dan mencakup :

a) Identifikasi jelas mengenai entitas dan laporan keuangan untuk diaudit

b) Tujuan audit

c) Referensi terhadap standar-standar yang berlaku

d) Penjelasan mengenai sifat dan lingkup audit serta tanggung jawab auditor

e) Suatu pernyataan bahwa suatu audit yang telah dirancang dan dilaksanakan

dengan tepat mungkin tidak akan dapat mendeteksi semua ketidakberesan

yang material

53  

f) Sebagai pengingat kepada manajemen bahwa ia bertanggung jawab untuk

menyusun laporan keuangan dan menyelenggarakan struktur pengendalian

interen yang memadai

g) Suatu indikasi bahwa manajemen akan diminta untuk menyediakan beberapa

representasi tertulis kepada auditor

h) Suatu deskripsi dari jasa yang akan diberikan oleh auditor seperti

mempersiapkan atau me-review surat pemberitahuan pajak

i) Dasar dimana biaya akan dihitung dan pengaturan pembayaran

j) Suatu permintaan bagi klien untuk mentaati syarat-syarat perikatan dengan

menandatangani dan mengembalikan salinan surat perikatan kepada auditor

2.2.4 Perolehan Informasi Latar Belakang Klien Dan Kewajiban Hukum Klien

Dalam hal ini, auditor harus memiliki pemahaman terhadap lingkungan kegiatan

bisnis dari klien yang akan diaudit, dan tentunya akan berguna dalam menentukan surat

penugasan atau perlu tidaknya prosedur-prosedur audit khusus. Hal-hal yang perlu

dilakukan untuk memperoleh informasi bisnis klien serta kewajiban hukum klien

ditunjukan sebagai berikut:

1. Auditor perlu mewaspadai terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan

istimewa seperti manajemen senior, sehingga transaksi-transaksi dengan para

pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dapat diidentifikasi selama

pelaksanaan audit

54  

2. Auditor harus mengenali tujuan dan sasaran strategis dari manajemen (dan

dewan direksi) untuk membantu mengembangkan harapan kinerja keuangan

dan mengevaluasi kelayakan bukti yang diperoleh dalam audit

3. Auditor harus memahami sumberdaya-sumberdaya dari organisasi serta

pentingnya sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan seperti hal menentukan

kinerja yang dilaporkan berkenaan dengan bagaimana laporan keuangan

dibandingkan dengan pengetahuan auditor yang mendasari aktifitas bisnis dan

hal mengembangkan suatu ekspektasi atas laporan keuangan

4. Auditor harus memperoleh pemahaman mengenai keseluruhan pasar bagi

produk serta menilai pangsa pasar (market share) dengan membandingkan

penjualan klien terhadap estimasi total penjualan industri bagi produk dan jasa

klien serta produk dan jasa pesaing

5. Auditor perlu memahami pelanggan klien dan kondisi persaingan untuk

pelanggan tersebut karna jika klien merupakan produsen yang mendistribusikan

produknya pada agen atau peritel maka penting juga untuk memahami

kemampuan organisasi untuk menarik konsumen utama bagi produk

6. Auditor harus memahami struktur biaya (cost structure) entitas termasuk apakah

operasi merupakan padat biaya tetap (fixed cost) atau apakah biaya operasi

terutama terdiri dari biaya variabel (variable cost) yang bervariasi sesuai dengan

volume aktifitas dengan tujuan untuk mengetahui proses yang digunakan oleh

klien untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan

mengetahui periode waktu dimulai-nya penggunaan kas untuk membeli

persediaan,

55  

7. Auditor harus memahami kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan kas dari

operasi yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan dan ekspansi modal

dalam hal membuat suatu keputusan investasi dan pembiayaan entitas

8. Auditor harus waspada terhadap prinsip akuntansi khusus dan prosedur audit

yang diaplikasikan pada industri tertentu atau jenis aktivitas bisnis tertentu dalam

memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri dari klien

2.2.5 Melaksanakan Prosedur Analitis Pendahuluan

Prosedur analitis merupakan penggambaran dari keseluruhan kegiatan

pemeriksaan, dimana tercakup di dalamnya akan hal-hal penting dalam pemeriksaan

seperti memahami bidang usaha klien, penetapan kemampuan satuan usaha dalam

menjaga kelangsungan hidupnya, indikasi terdapat suatu kekeliruan dalam laporan

keuangan dan mengurangi pengujian yang terinci. Dan prosedur yang digunakan meliputi

1. Membandingkan data klien dengan data industri

2. Membandingkan data klien dengan data yang serupa pada periode sebelumnya

3. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien

4. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor

5. Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan data non-keuangan

Dalam merancang dan menetapkan prosedur analitis digunakan pendekatan tujuh

langkah yaitu

1. Menentukan tujuan

2. Prosedur analitis yang tepat

3. Menggunakan data yang tepat

56  

4. Menerapkan keputusan

5. Melaksanakan pengujian

6. Menganalisis hasil

7. Menarik kesimpulan

Hal-hal penting dalam suatu pemeriksaan mencakup :

1. Memahami bidang usaha klien

Bahwa auditor harus mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman tentang

klien pada tahun sebelumnya sebagai landasan perencanaan audit pada tahun

berjalan. Dengan melakukan prosedur analitis maka informasi tahun sebelumnya

yang tidak diaudit, sehingga dapat dilihat perubahannya

2. Penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup

Digunakan sebagai petunjuk adanya masalah keuangan yang kritis di perusahaan

klien, maka adanya kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan oleh auditor di

dalam penetapan resiko-resiko yang berhubungan dengan audit

3. Mengurangi pengujian audit yang terperinci

Apabila dalam hal ini, bahwa prosedur analitis tidak mengungkapkan fluktuasi

yang tidak biasa, maka implikasinya adalah kemungkinan adanya kekeliruan atau

ketidakberesan telah diminimalisir

2.2.6 Menentukan Materialitas dan Resiko Audit yang Dapat Diterima

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 312.4) mengungkapkan bahwa

perencanaan audit harus mempertimbangkan resiko dan materialitas didalam:

57  

a) merencanakan audit dan merancang prosedur audit

b) mengevaluasi apakah laporan keuangan keseluruhan disajikan secara wajar ,

dalam semua hal yang material, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Auditor harus mempertimbangkan resiko audit dan materialitas untuk hal yang

disebutkan pada butir a) untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan sebagai

dasar yang memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk butir (b)

Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan

pengambilan keputusan terpengaruh. Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah

suatu laporan keuangan terdapat salah saji yang material. Apabila auditor berpendapat

adanya salah saji yang material maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada klien

sehingga koreksi dapat dilakukan. Dan jika klien menolak untuk mengoreksi laporan

keuangan tersebut maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian.

Terdapat lima langkah dalam menetapkan materialitas, dimana dua langkah

pertama adalah untuk merencanakan luas pengujian, sedangkan tiga langkah pertama

untuk mengevaluasi hasil atau melaksanakan pengujian audit, terdiri dari :

1. menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas

2. mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas dalam segmen

3. mengestimasikan total salah saji dalam segmen

4. mengestimasikan salah saji gabungan

5. membandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal materialitas

58  

2.2.7 Materialitas

Konsep Materialitas adalah besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi

akuntansi diluar keadaan di sekitarnya sehingga memungkinkan bahwa pertimbangan

seseorang yang tergantung informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh

pengabaian atau salah saji tersebut

Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua

tingkat berikut:

1. Tingkat Laporan Keuangan yaitu pendapat auditor mengenai kewajaran meluas

sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Terdapat dua pedoman yaitu :

a) Pedoman Kuantitatif berikut :

(i) 5% hingga 10% dari laba bersih sebelum pajak (10% untuk laba yang

lebih kecil, 5% untuk laba yang lebih besar)

(ii) ½ % hingga 1% dari total aktiva

(iii)1% dari ekuitas

(iv) ½% hingga 1% dari pendapatan kotor

(v) Suatu persentase variabel berdasarkan mana yang lebih besar antara total

aktiva atau total pendapatan

b) Pedoman Kualitatif, berhubungan dengan penyebab dari salah saji karena

salah saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan

material. Hal ini dapat terjadi ketika salah saji diakibatkan oleh suatu

ketidakberesan atau tindakan melanggar hukum oleh klien. Penemuan atas

terjadi-nya hal-hal tersebut dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan

bahwa terdapat resiko yang signifikan akan salah saji material yang serupa.

59  

2. Tingkat saldo akun, bahwa suatu salah saji minimum yang dapat muncul dalam

suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Namun dalam

membuat pertimbangan-nya maka auditor harus mempertimbangkan hubungan

antara materialitas pada tingkat saldo akun dan materialitas pada tingkat laporan

keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit

guna mendeteksi salah saji yang mungkin tidak material secara individual.

3. Mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun, dimana

pengalokasian ini dapat dilakukan baik pada akun-akun neraca maupun akun

laporan laba-rugi, maka auditor membuat alokasi berdasarkan akun-akun neraca.

Dalam membuat alokasi maka auditor harus mempertimbangkan

a) kemungkinan salah saji dalam akun

b) biaya yang mungkin untuk menguji akun.

2.2.8 Resiko Audit

Resiko Audit merupakan suatu resiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah

gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang

mengandung salah saji material. Dan dalam menghubungkan akan komponen-komponen

resiko audit, maka Auditor dapat mengekspresikan setiap komponen dalam istilah

kuantitatif seperti persentase atau dalam istilah nonkuantitatif seperti sangat rendah,

rendah, sedang, tinggi, atau maksimum

Model Resiko Audit yaitu AR = IR x CR x DR dimana simbol tersebut mewakili

resiko audit, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Contoh untuk

mengilustrasikan penggunaan dari model tersebut maka auditor telah membuat penilaian

60  

resiko berikut untuk suatu asersi seperti asersi kelengkapan untuk persediaan AR=5%

IR=75% CR=50% maka resiko deteksi ditentukan dengan DR = AR/ IR x CR = 0,05 /

0,75 x 0,50 = 13% sehingga resiko deteksi sebesar 13% bearti auditor perlu

merencanakan pengujian subtantif dengan suatu cara yang akan menghasilkan resiko

yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sekitar sebesar 13% dalam

mendeteksi salah saji material dan resiko tersebut dapat diterima jika Auditor memiliki

keyakinan dari sumber lain untuk mendukung penilaian resiko bawaan dan resiko

pengendalian

Namun, beberapa Auditor yang menggunakan ekspresi nonkuantitatif dalam

mengukur resiko menggunakan suatu matriks komponen resiko, dimana matriks ini

menunjukan bahwa hal tersebut konsisten dengan model resiko audit yaitu bahwa tingkat

resiko deteksi yang dapat diterima berhubungan secara terbalik dengan penilaian resiko

bawaan, resiko pengendalian, dan resiko prosedur analitis

Penilaian komponen pada resiko audit yang terdiri dari :

1. Resiko Bawaan (Inherent Risk) adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji

material dengan mengasumsikan tidak terdapat pengendalian. Resiko ini

memerlukan pertimbangan mengenai hal-hal yang mungkin memiliki dampak

yang mendalam terhadap suatu asersi, banyaknya akun, dan hal-hal yang

berkaitan dengan asersi spesifik untuk suatu akun spesifik

a) Hal yang mungkin memiliki dampak mendalam adalah :

(i) Profitabilitas dari entitas secara relatif terhadap industri

(ii) Sensitifitas dari hasil operasi terhadap faktor-faktor ekonomi

(iii) Masalah going concern seperti kurangnya modal kerja

61  

(iv) Sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan kemungkinan

salah saji yang terdeteksi dalam audit terdahulu

(v) Perputaran manajemen, reputasi manajemen, dan keahlian akuntansi

(vi) Dampak dari pengembangan teknologi pada operasi dan daya saing

perusahaan

b) Hal yang mungkin hanya berkaitan dengan akun-akun spesifik termasuk :

(i) Akun-akun atau transaksi yang sulit untuk diaudit

(ii) Masalah akuntansi yang sulit atau diperdebatkan

(iii) Kerentanan terhadap penyalahgunaan

(iv) Kompleksitas penghitungan

(v) Luas-nya pertimbangan yang berkaitan dengan asersi

(vi) Sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan salah saji

yang terdeteksi dalam audit sebelumnya

(vii) Sensitifitas dan penilaian faktor-faktor ekonomi

c) Prosedur yang dilakukan untuk mendukung penilaian resiko bawaan biasanya

serupa dengan memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri. Secara

normal auditor mampu mengevaluasi faktor resiko bawaan dengan memahami

siklus bisnis klien termasuk:

(i) Manajemen, tujuan manajemen, dan sumberdaya perusahaan

(ii) Produk, jasa, pasar, pelanggan, dan persaingan entitas

(iii) Proses inti dan siklus operasi

(iv) Hasil dari proses inti

(v) Keputusan pembiayaan dan investasi

62  

2. Resiko Pengendalian (Control Risk) adalah resiko salah saji material yang terjadi

dalam suatu asersi yang tidak akan dapat dicegah atau dideteksi tepat waktu oleh

pengendalian interen entitas. Dimana resiko tersebut merupakan suatu fungsi dari

efektifitas pengendalian intern klien dan pengendalian interen yang efektif atas

suatu asersi akan mengurangi resiko pengendalian, sementara pengendalian

interen yang tak efektif meningkatkan resiko pengendalian. Resiko ini tak dapat

ditetapkan nol karena pengendalian interen tidak dapat menyediakan keyakinan

yang lengkap bahwa semua salah saji yang material akan dicegah atau dideteksi

3. Resiko Deteksi, merupakan suatu resiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi

salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Resiko ini dapat dinyatakan

sebagai suatu kombinasi dari resiko prosedur analitis dan resiko pengujian terinci

yang merupakan fungsi dari efektifitas prosedur audit dan penerapannya.

2.2.9 Memahami Struktur Pengendalian Interen dan Penetapan Resiko Pengendalian

Dalam mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan tentunya harus memiliki

struktur pengendalian interen, dimana sistem tersebut terdiri dari kebijakan dan prosedur

yang dirancang untuk memberi keyakinan kepada pihak manajemen bahwa tujuan dan

sasaran perusahaan dapat dicapai, sehingga prosedur dan kebijakan ini sering disebut

pengendalian interen

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam tujuan pengkajian dan penilaian

struktur pengendalian interen oleh auditor (SPAP:319.2) menyebutkan bahwa:

“Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian interen harus diperoleh untuk

63  

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat ini dan lingkup pengujian yang akan

ditentukan”

Semakin baik struktur pengendalian interen maka semakin sempit pemeriksaan

yang akan dilakukan atau semakin sedikit contoh yang diambil dan sebaliknya semakin

lemah struktur pengendalian interen maka makin banyak contoh yang harus diambil.

Akuntan harus memperhatikan bagan-bagan dari struktur pengendalian yang

lemah sehingga auditor dapat memilih dan menetapkan prosedur dan teknik yang tepat

untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dengan baik

Kepentingan auditor atas pengendalian interen yang baik berkaitan dengan

kepentingan manajemen perusahaan klien terhadap hal tersebut yaitu tersedianya data

yang andal yang biasa digunakan dalam pemeriksaan, dimana hal ini dijadikan dasar

untuk menetapkan luasnya ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan serta prosedur

pemeriksaan yang akan digunakan.

2.2.10 Pengendalian Interen

Pengendalian Interen (Internal Control) merupakan suatu proses yang

dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas

yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan

pencapaian tujuan dalam keandalan laporan keuangan , kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi

64  

Lima Komponen Pengendalian Internal meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) untuk menetapkan suasana

suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-

orangnya, serta fondasi dari semua komponen pengendalian interen lainnya

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) merupakan pengidentifikasian dan analisis

entitas mengenai resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas yang

membentuk dasar mengenai bagaimana resiko harus dikelola.

3. Aktifitas Pengendalian (Control Activities) merupakan kebijakan dan prosedur

yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan,

seperti kebijakan dan prosedur harus disosialisasikan pada pegawai sehingga

dapat berjalan dengan baik

4. Informasi dan Komunikasi (Information dan Communication) merupakan

pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk

dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung

jawabnya, seperti informasi komunikasi dua arah (dalam memberi perintah dan

menerima kritik)

5. Pemantauan (Monitoring) merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja

pengendalian interen pada suatu waktu, seperti pemantauan mengenai apakah

kualitas kinerja telah sesuai atau belum sesuai dengan standar.

2.2.11 Mengembangkan Rencana dan Program Audit Menyeluruh

Untuk mentaati Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dalam memahami

prosedur-prosedur klien, untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat maka

65  

auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan, dan meneliti keaslian

bukti-bukti dalam memperoleh bukti yang kompeten.

Untuk mempermudah pelaksanaan maka auditor harus menyusun program yang

direncanakan secara logis untuk prosedur-prosedur audit dalam setiap pemeriksaan,

dimana program audit yang baik sangat penting untuk keberhasilan suatu pemeriksaan

sehingga auditor dapat melakukan pemeriksaannya secara terarah

Program audit merupakan suatu alat pengendalian dimana pemeriksa dapat

menyesuaikan pemeriksaannya dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan dalam

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia

(2001:311.3) menyatakan bahwa :

“Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas,

dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu

program audit secara tertulis. Program audit membantu auditor dalam

memberikan perintah mengenai asisten mengenai pekerjaan yang harus

dilakukan. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit

prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai

tujuan audit. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat

bervariasi. Dalam mengembangkan program audit, auditor harus diarahkan

oleh hasil pertimbangan dan prosedur perencanaan auditnya. Selama

berlangsungnya audit, maka perubahan kondisi dapat menyebabkan

diperlukannya perubahan prosedur audit yang telah direncanakan tersebut”

66  

Program audit mencakup suatu daftar semua prosedur audit yang harus dikerjakan

untuk mendapatkan bahan bukti kompeten yang mencukupi termasuk didalamnya rincian

dari masing-masing prosedur yang menyangkut ukuran sampel, pos atau unsure yang

dipilih serta pada saat pengujian

2.3 Efektifitas

Efektifitas diukur dengan memperhatikan tujuan yang dapat tercapai. Adapun

pengertian efektifitas adalah “effectiveness is the relationship between a responbility

center ‘s output and objective , the more effective the unit is” (Anthony,2005:11). Inti

dari efektifitas pada dasarnya adalah mengerjakan sesuatu dengan benar atau “do the

right thing” (Sawyer,2006:66).

Dari beberapa literatur yang ada, tidak ada satupun yang secara eksplisit

menjabarkan tentang efektifitas perencanaan audit. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan

efektifitas perencanaan audit maka penulis menganalogikannya terhadap pengertian

efektifitas diatas sehingga efektifitas perencanaan audit diartikan apabila suatu

perencanaan audit itu dilakukan dengan baik yaitu dengan memenuhi standar-standar

yang telah ditetapkan oleh teori dan sesuai dengan tahap-tahap perencanaan audit yang

dikemukakan oleh Arens and Loebbecke, maka perencanaan audit telah dilaksanakan

dengan efektif.

Dengan demikian untuk menilai keefektifan suatu perencanaan audit tersebut

dapat dilihat dari kepatuhan suatu kantor akuntan publik dalam melaksanakan tahap-

tahap perencanaan audit yang dikemukakan oleh Arens and Loebbecke. Apabila suatu

kantor akuntan publik melaksanakan perencanaan audit dalam setiap penugasannya

67  

sesuai dengan tahap-tahap tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit itu

telah dilakukan dengan efektif.

2.4 Proses Audit

Proses audit merupakan suatu metode penyelenggaraan audit yang jelas untuk

membantu auditor dalam memperoleh bahan bukti pendukung yang kompeten. Menurut

Arens and Loebbecke, terdapat empat tahap dalam proses audit dimana keempat tahap

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Tahapan Proses Audit

Sumber : Arens and Loebbecke, yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2003:132

TAHAP I 

Merencanakan dan merancang  pendekatan audit 

TAHAP II 

Melakukan pengujian pengendalian dan pengujian transaksi 

TAHAP III 

Melaksanakan prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo 

TAHAP IV 

Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit 

68  

2.4.1 Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit

Dalam setiap audit, ada bermacam-macam cara yang dapat ditempuh seorang

auditor dalam mengumpulkan bahan bukti untuk mencapai tujuan audit secara

keseluruhan. Terdapat dua perhitungan yang mempengaruhi pendekatan yang akan

dipilih, yaitu bahan bukti kompeten yang cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi

tanggung jawab professional dari auditor dan biaya pengumpulan bahan bukti harus

dibuat seminimum mungkin

Perhatian terhadap bahan bukti kompeten yang cukup serta pengendalian biaya

membutuhkan perencanaan penugasan. Rencana itu harus menghasilkan suatu

pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang masuk awal. Perencanaan audit yang

efektif tersebut dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian seperti yang telah dijelaskan

pada sub-sub sebelumnya

2.4.2 Pengujian Pengendalian dan Pengujian Transaksi

Apabila auditor telah menetapkan resiko pengendalian yang lebih rendah

berdasarkan identifikasi pengendalian, maka auditor dapat memperkecil luas

penilaiannya sampai suatu titik dimana ketepatan informasi laporan keuangan yang

berkaitan langsung dengan pengendalian itu diperiksa keabsahannya melalui

pengumpulan bahan bukti. Namun untuk membenarkan tingkat resiko lebih rendah yang

ditetapkan ini maka auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur-

prosedur yang termasuk dalam jenis pengujian ini biasanya disebut sebagai pengujian

pengendalian

69  

Pada umumnya, pengujian atas pengendalian mencakup pemeriksaan dokumen-

dokumen yang mendukung transaksi. Sejumlah besar bukti yang dikumpulkan yang

mendukung jumlah-jumlah dalam laporan keuangan mencakup pula dokumentasi

transaksi. Apabila dokumentasi transaksi diperiksa untuk salah satu atau kedua tujuan ini

maka pengujian tersebut merupakan pengujian transaksi.

2.4.3 Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci atas Saldo

Prosedur analitis digunakan untuk menetapkan kelayakan transaksi dan saldo

secara keseluruhan, seperti dalam membandingkan saldo tahun berjalan setiap akun

dengan saldo sebelumnya dan menetapkan apakah perubahan yang terjadi masuk akal

jika dibandingkan dengan perusahaan klien.

Pengujian terinci atas saldo merupakan prosedur khusus untuk menguji kekeliruan

moneter dalam saldo-saldo laporan keuangan, seperti komunikasi tertulis langsung

dengan pelanggan mengenai piutang usaha, pengamatan persediaan yang sebenarnya, dan

pemeriksaan rekening koran rekan pemasok atas utang usaha. Pengujian saldo akhir ini

penting sekali dalam melaksanakan audit karena kebanyakan bahan bukti yang diperoleh

dari sumber yang independen dari klien sehingga dianggap memiliki mutu yang tinggi

2.4.4 Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit

Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur, maka tentunya perlu untuk

menggabungkan seluruh informasi yang didapat untuk memperoleh kesimpulan

menyeluruh mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan proses

yang sangat subjektif dan sangat tergantung pada profesionalisme auditor.

70  

Dalam praktiknya, auditor secara berkesinambungan untuk menggabungkan

informasi yang didapat selama pelaksanaan audit. Dimana penggabungan tersebut

merupakan penyatuan dari penggabungan-penggabungan sebelumnya pada saat

penyelesaian penugasan. Dan jika audit telah diselesaikan, maka kantor akuntan publik

harus memberikan laporan audit yang menyertai laporan keuangan klien yang diterbitkan

dan laporan itu harus memenuhi persyaratan teknis yang jelas yang dipengaruhi oleh

ruang lingkup audit serta sifat temuan auditor

2.5 Kantor Akuntan Publik

Suatu kantor akuntan yang cukup besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang

diberikan. Jadi kita dapat melihat kantor akuntan yang dibagi menjadi bagian

pemeriksaan (audit), bagian konsultasi (management service), bagian sistem (system

analysis), bagian penelitian dan pelatihan. Pembagian ini dimaksudkan untuk

memungkinkan pegawai yang profesional untuk mengembangkan keahlian mereka ke

jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan profesi mereka sehingga memungkinkan

pemberian jasa yang lebih baik bagi pelanggan.

Dari segi perencanaan dan pengembangan kantor, pembagian menurut jasa yang

diberikan sangat diperlukan karna sifat bagian-bagian tersebut yang mungkin berbeda.

Contohnya seperti bagian pemeriksaan dan bagian konsultasi yang pertama mempunyai

langganan yang sifatnya berulang kembali sedangkan konsultasi sering menghadapi

kenyataan bahwa dengan selesainya suatu penugasan maka jasa yang semacam ini tidak

akan diminta lagi oleh pelanggan yang sama.

71  

Setiap bagian dapat dibagi kembali menjadi beberapa kelompok tergantung dari

besar kecilnya kantor akuntan tersebut. Kelompok ini dapat dibuat berdasarkan

spesialisasi tertentu seperti kelompok yang melakukan pemeriksaan atas bank-bank,

hotel, industri, obat-obatan, dan lain-lain. Setiap kelompok dapat terdiri atas langganan

dari berbagai jenis perusahaan yang berlainan. Jika kantor akuntan sudah cukup besar

dalam arti jumlah partner dan staf setiap kelompok dapat diperlukan sehingga suatu pusat

keuntungan , partner yang menggapai kelompok tersebut dapat diberi kompensasi yang

sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh kelompoknya maka hal ini akan

menimbulkan unsur persaingan antara kelompok-kelompok yang ada.

Secara vertikal bagian-bagian kantor tersebut dapat terdiri dari beberapa jenjang

suatu kelompok dalam bagian pemeriksaan misalnya dapat dipimpin oleh satu atau dua

akuntan yang menjadi partner dalam kantor tersebut. Partner ini akan dibantu oleh

beberapa pembantu (staff) yang mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan

pemeriksaan dan pembantu-pembantu pelaksana tergantung dari kebijakan kantor yang

bersangkutan, pembantu pengawasan, dan pembantu pelaksana dapat dibagi lagi kedalam

jenjang-jenjang yang lebih terperinci

Berdasarkan keputusan menteri keuangan No 423/KMK-06/2002 pasal 6 yaitu :

1) Bidang jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik meliputi atestasi termasuk

audit umum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam

standar profesional akuntan publik dan audit atas kinerja serta audit khusus

2) Akuntan publik dan kantor akuntan publik dapat memberikan jasa dalam bidang

non atestasi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

72  

3) Jasa dalam bidang non atestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mencakup

kegiatan seperti jasa konsultasi, jasa komplikasi, jasa perpajakan, dan jasa-jasa

yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.

4) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat

dilakukan oleh kantor akuntan publik yang paling lama untuk lima tahun buku

berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku

berturut-turut.

Sesuai dengan pasal 3 keputusan Menteri Keuangan RI no 432/KMK.06/2002

tentang jasa akuntan publik, untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (1), maka akuntan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada

Direktur Jendral Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

dengan memenuhi persyaratan berikut :

1) Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan ijin akuntan publik

2) Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau

bukti lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Memiliki nomor register Negara untuk akuntan

4) Anggota IAI dan IAI kompartemen akuntan publik yang dibuktikan dengan kartu

anggota atau surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan

5) Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh IAI

6) Memiliki kerja di bidang audit umum atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya

1000 jam dalam 5 tahun terakhir serta sekurang-kurangnya 500 jam diantaranya

memimpin dan mensupervisi audit umum, yang disahkan oleh pemimpin kantor

akuntan publik tempat bekerja atau pejabat setingkat eselon I instansi pemerintah

73  

yang berwenang di bidang audit umum dan pengalaman audit umum sekurang-

kurangnya 3000 jam dengan reputasi baik

7) Melengkapi formulir USAP atau sebagaimana terlampir dalam keputusan mentri

keuangan

Persyaratan lulus ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dengan memahami persyaratan sebagai berikut

1) Diberhentikan dengan hormat dari pegawai negri sipil pada saat pengajuan

permohonan ijin praktik akuntan publik dan berusia minimal 50 tahun

2) Mempunyai masa kerja minimal 20 tahun dengan reputasi baik

3) Memperoleh surat rekomendasi bebas USAP yang ditetapkan oleh kepala BPKP

4) Memperoleh kredit minimal, ditetapkan oleh komite yang dibentuk oleh BPKP

5) Permohonan izin diterima selambat-lambatnya tanggal 31 Desember

Permohonan surat izin untuk mendirikan kantor akuntan publik :

1) Kopi surat izin akuntan publik

2) Pendidikan formal bidang akuntansi serendah-rendahnya berijasah Diploma 3

3) Kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP

4) Rancangan SPM KAP yang memenuhi sekurang-kurangnya mencakup aspek

kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu

5) Tanda bukti domisili pemimpin KAP

6) Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah kantor yang menunjukan

kantor terisolasi dari kegiatan lain

74  

7) Formulir KAP-1 terlampir dalam keputusan Menteri Keuangan telah dilengkapi

8) Fotokopi ijasah tenaga profesional pemeriksa dan non pemeriksa yang telah

dilegalisir

9) Surat perjanjian antar akuntan publik dan KAP pendiri dalam hal usaha

kerjasama.

10) Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara KAP dengan KAP asing dalam hal

melakukan kerjasama dengan KAP asing

11) Rencana program pendidikan dan pelatihan

12) Sistem pengendalian mutu KAP

2.6 Sumber-Sumber Penelitian Lainnya

Dalam melakukan penelitian maka penulis juga memiliki sumber-sumber dari

beberapa penelitian, antara lain :

1) Accounting Horizons, Vol 2 No 2 Juni 1988, “Peer Review: Proposed Regulation

and Current Compliance,” oleh Godwin T. White, Jean C. Wyer and Ernest C.

Jhonson. Survei yang dilakukan terhadap beberapa kantor akuntan publik

memberikan bukti bahwa untuk meningkatkan kualitas audit yang diberikan,

setiap kantor akuntan publik harus melakukan quality review atas peer review

proses dengan signifikan memberikan peningkatan terhadap pengendalian mutu

dari kantor akuntan publik dan meningkatkan konsistensi dan mutu praktek yang

dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini penulis mencoba membuktikan

apakah penerapan quality control (sistem pengendalian mutu) KAP memiliki

75  

hubungan dengan efektifitas perencanaan audit. Sedangkan penelitian diatas

merupakan sebuah penelitian analisis mengenai quality review

2) Accounting Horizons, Vol 12 no 4 December 1998, yaitu suatu studi empiris yang

dilakukan oleh C. William Thomas, Charles E. Davis, dan Samuel. L. Seaman

yang berjudul “quality review, continuing professional education, experience and

substandard performance: an empirical study.” Berdasarkan analisis yang

dilakukan, hasil dari penelitian menunjukan adanya hubungan yang erat antara

pengendalian mutu, tingkat pendidikan profesional, tingkat pengalaman kerja

terhadap kinerja kantor akuntan publik pada prakteknya. Perbedaan penelitian ini

dengan yang dilakukan penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk

membuktikan apakah pelaksanaan quality review memiliki hubungan dengan

pengendalian mutu, tingkat pendidikan profesional, tingkat pengalaman kerja

terhadap kinerja kantor akuntan publik dalam prakteknya , sedangkan penulis

mencoba membuktikan apakah penerapan “quality control” (sistem penegndalian

mutu) KAP memiliki hubungan dengan efektifitas perencanaan audit.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Anshari pada tahun 2000 dengan judul

“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu KAP terhadap Kinerja Auditor.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh penerapan

Sistem Pengendalian Mutu KAP terhadap kinerja Auditor. Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian penulis yaitu peneliti tersebut mencoba membuktikan

apakah penerapan sistem pengendalian mutu KAP mempengaruhi kinerja auditor,

sedangkan penulis mencoba membuktikan apakah penerapan sitem pengendalian

mutu KAP memiliki hubungan dengan efektifitas perencanaan audit, karena jika

76  

perencanaan audit efektif maka hasil audit akan baik dan hal tersebut akan

menunjukan kinerja auditor yang baik.