Bab I · Web viewBAB IV MONITORING DAN SUPERVISI Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Program

PETUNJUK TEKNIS BIAYA OPERASIONAL PERAWATAN DAN FASILITAS (BOPF)

UNTUK SD/SMP/SMA/SMK DAN LAYANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

TAHUN ANGGARAN 2013

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita maklumi bahwa amanat Pembukaan UUD’45 alinea ke 4 berbunyi : ‘ …..

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ……. “. Untuk mewujudkan amanat

tersebut khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka kebijakan pendidikan nasional

diarahkan pada tiga pilar kebijakan yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan

mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra

publik.

Untuk itu Prioritas pembangunan pendidikan saat ini harus berupa peningkatan akses

masyarakat terhadap pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dan

informall yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun menuju kepada pada program pendidikan menengah universal serta

pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat

menjangkau layanan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal dan informal.

Pada kenyataannya, program pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Karawang sangat

bervariatif. Secara teknis, kewenangan pengelolaan sekolah mulai dari tingkat PAUD,SD, SMP,

SMA, SMK dan Layanana Pendidikan non formal dan informal termasuk PKBM ada di Kabupaten

Karawang. Sedangkan pemerintah Kabupaten Karawang berperan melakukan Pembinaan dan

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, agar efektivitas

pembangunan pendidikan dapat berjalan secara optimal maka dituntut sinergitas program antara

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan demikian maka langkah yang dianggap paling tepat untuk meningkatkan angka

partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, yang dapat memberikan kontribusi terhadap kenaikan

Indeks Pendidikan yaitu dengan memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat yang selama

ini belum menikmati akses layanan pendidikan disemua jenjang pendidikan termasuk layanan

pendidikan luar sekolah dengan menerapkan program sekolah gratis dan meringankan siswa yang

tidak mampu melalui penyediaan Program BOPF (Biaya Operasioal Perawatan dan Fasilitas) untuk

tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM dan Layanan Pendidikan Non Formal dan Informal.

B. Tujuan

Program BOPF (Biaya Operasioal Perawatan dan Fasilitas) bertujuan untuk penguatan BOS

Pusat pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta layanan pendidikan non formal dan informal

yaitu untuk meringankan biaya operasional pada jenjang pendidikan baik dasar dan menengah ,

yang mencakup biaya operasional agar memperoleh layanan pendidikan dasar sampai tamat dalam

rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun sekaligus sebagai program pendidikan menengah

universal, menuju Karawang Bebas Putus Sekolah, sehingga dapat berimplikasi terhadap

peningkatan angka partisipasi, rata-rata lama sekolah serta indeks Pendidikan sebagai Indikator

komposit pendukung Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional ;

2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;

3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar

Nasional Pendidikan ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan

Pendidikan ;

7. Permendiknas Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu membiayai pendkidikan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 1 Nopember

2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang

Tahun Anggaran 2012 ;

10. Peraturan Bupati Karawag Nomor 109 Tahun 2012, tanggal 5 Nopember 2012 tentang

Perubahan Penjabaran dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012 ;

11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2012, tanggal 6 Nopember 2012.

D. Pengertian BOPF

BOPF Adalah program Pemerintah Kabupaten Karawang yang pada dasarnya untuk penyediaan

dana biaya operasional perawatan dan fasilitas bagi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah

serta layanan pendidikan non formal dan informal.

Mengingat program BOPF Kabupaten Karawang adalah program pertama yang dilaksanakan pada

tahun anggaran 2013 dan bertujuan sebagai penguat BOS Pusat.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) mencakup komponen untuk biaya operasional Non

Personalia. Namun karena biaya satuan digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan

BOPF Kabupaten Karawang dimungkinkan untuk membiayai bebarapa kegiatan lain yang termasuk

biaya investasi.

E. Sasaran BOPF dan Besaran Bantuan

Sasaran program BOPF adalah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM dan Layanan Pendidikan

Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang di seluruh Kabupaten

Karawang.

Besar biaya satuan BOPF yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan

ketentuan :

1. SD Rp. siswa/tahun

2. SMP Rp. siswa/tahun

3. SMA Rp. siswa/tahun

4. SMK Rp. siswa/tahun

5. PKBM Rp. lembaga/tahun

6. PAUD Rp. lembaga/tahun

7. KURSUS Rp. lembaga/tahun

F. Sekolah/PAUD/PKBM Penerima BOPF

Semua sekolah Negeri dan swasta PAUD/SD/SMP/SMA/SMA, PKBM dan layanan pendidikan

non formal dan informal berhak memperoleh BOPF Kabupaten, dan khusus Sekolah

Swasta/PKBM/KURSUS/PAUD sudah mempunyai Ijin Operasional. Sekolah yang bersedia

menerima BOPF Kabupaten harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan

bersedia mentaati peraturan yang sudah ditetapkan.

G. Program BOPF Kabupaten Karawang

Dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan program pendidikan menebgah universal

(12 Tahun), banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut

diantaranya, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevan, daya saing serta

tata kelola, akuntabilitas. Meskipun tujuan utama program BOPF adalah untuk pemerataan dan

perluasan akses, program BOPF juga merupakan program untuk peningkatan mutu.

H. Waktu Penyaluran Dana

Pada Tahun Anggaran 2013, Dana Biaya Operasional Perawatan dan Fasilitas akan diberikan

selama 12 bulan untuk Januari s.d. Desember 2013.

I. Organisasi Pelaksanaan

Organisasi pelaksanaan BOFP meliputi pengarah, Tim Pengelola Kabupaten dalam hal ini Kepala

Bidang, Tim Pengelola Tingkat Kecamatan/UPTD PAUD dan SD Kecamatan dan Tim Pengelola

BOFP Sekolah.

1. Tim Pengarah terdiri dari :

a. Bupati Karawang

b. Ketua Bapeda Kab. Karawang

c. DPPKAD

d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang

2. Tim Pengelola Kabupaten/Kepala Bidang, mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Menyusun rancangan program ;

b. Mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa tiap sekolah /lembaga

pendidikan non formal ;

c. Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan

program BOPF;

d. Menetapkan alokasi dana BOPF tiap sekolah dan lembaga pendidikan non

formal ;

e. Menyalurkan dana BOPF ;

f. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program ;

g. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ;

h. Menyusun laporan pelaksanaan BOPF, termasuk laporan keuangan hasil

penyaluran dana BOPF ke sekolah dan lembaga pendidikan non formal.

3. Tata Tertib yang harus diikuti oleh Tim Pengelola Tingkat Kabupaten :

a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap

sekolah/lembaga pendidikan non formal ;

b. Dilarang bertindak menjadi distributor / pengecer buku atau apapun ;

c. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan

jasa dalam pemanfaatan dana BOPF dan tidak mendorong sekolah/lembaga pendidikan non

formal untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOPF ;

4. Tim pengelola tingkat kecamatan / UPTD PAUD dan SD Kecamatan

a. Penanggungjawab

Kepala UPTD PAUD dan SD

b. Tim Pelaksana BOPF dari UPTD terdiri dari :

- Unit pendataan SD/SDLB/

- Unit monitoring dan Evaluasi

c. Tugas dan Tanggungjawab

- Mengkompilasi nomor rekening seluruh Sekolah Dasar/SDLB ;

- Melakukan pendataan sekolah dan siswa serta lembaga pendidikan non

formal ;

- Melakukan pembinaan terhadap sekolah;

- Merencanakan dan melaksanakan Monev ;

- Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana

BOPF dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Bidang.

d. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Pengelola BOPF Tingkat Kecamatan :

- Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun

terhadap sekolah ;

- Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang

dan jasa dalam pemanfaatan dana BOPF dan tidak mendorong sekolah untuk

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOPF ;

- Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku.

5. Tim Pengelola BOPF Sekolah :

a. Penanggungjawab

Kepala Sekolah

b. Anggota

- Bendahara BOPF Sekolah ;

- Satu orang dari unsur Orang tua siswa di luar komite sekolah yang

dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite sekolah dengan mempertimbangan

krebilitasnya, serta menghindari terjadinya komplik kepentingan.

c. Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola BOPF Sekolah :

- Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim

Pengelola BOPF Kabupaten ;

- Membuat RAKS yang mencangkup seluruh sumber penerima sekolah ;

- Melaporkan perubahan data siswa setiap semester kepada Tim BOPF

Kabupaten ;

- Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang

ada ;

- Mengelola dana BOPF secara bertanggungjawab dan transfaran ;

- Membuat laporan semesteran dan diserahkan ke Tim Pengelola BOPF

Kabupaten (Kabid) ;

- Melakukan pembukuan secara tertib ;

- Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang

investari dari dana BOPF ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Karawang ;

- Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan

bahwa dana BOPF yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan.

d. Tata Tertib yang harus diikuti oleh Tim Pengelola BOPF Sekolah :

a. Memastikan kekuatan data yang diisikan dan dilaporkan ;

b. Bersedia diaudit oleh Lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola

sekolah ;

c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa ;

d. Tim Pengelola BOPF Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Mekanisme Alokasi

Pengalokasian Dana BOPF dilaksanakan sebagai berikut :

1. Sekolah/PAUD/PKBM mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim

Pengelola BOPF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan

kemudian menetapkan alokasi tersebut ;

2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah pengelola BOPF membuat alokasi dana ;

3. Tim pengelola melakukan Verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai

dasar dalam menetapkan alokasi disetiap sekolah ;

4. Alokasi dana BOPF tiap sekolah dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Bupati.

B. Mekanisme Pengambilann Dana BOPF

Syarat-syarat penyaluran dana Pengambilan Dana BOPF adalah

1. Bagi sekolah/PAUD/PKBM/Lembgaga kurusus lainnya yang belum

memliki rekening, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (Tidak boleh atas

nama pribadi)

2. Sekolah/PAUD/PKBM/Lembaga kursus lainnya memberikan nomor

rekening tersebut ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang cq. Tim

Pengelola BOPF ;

3. Tim pengelola melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening

sekolah/PAUD/PKBM/Lembaga kurusus lainnya , selanjutnya diajukan ke Bupati melalui

Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga untuk proses penyaluran dana.

4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal ini Tim Pengelola

membuat Perjanjian dengan Kepala Sekolah/lembaga lainnya.

5. Pengambilan dana BOPF dilakukan oleh Kepala Sekolah atau (atau

Bendahara BOPF) dengan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,

pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari manapun ;

6. Dana BOPF diterima secara utuh oleh sekolah/PAUD/PKBM/Lembaga

kursus tidak ada pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh

pihak manapun ;

7. Besar penggunaan dana tiap \bulan disesuaikan dengan kebutuhan

sekolah/PAUD/PKBM.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BOPF

A. Komponen Pembiayaan

Dana Biaya Operasional Perawatan Fasilitas ( BOPF ) yang diterima oleh sekolah, dapat

digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut :

I. SMA / SMKNO. KOMPONEN

PEMBIAYAANITEM PEMBIAYAAN PENJELASAN

1 2 3 41. Kegiatan pembelajaran - Pengembangan pendidikan

karakter.- Remedial / pengayaan- Pemantapan persiapan

ujian / try out- Pembuatan media / alat

pembelajaran- Penyusunan Bahan Ajar /

Modul.

Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran. Biaya transport dalam rangka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

2. Kegiatan Ekstra kurikuler siswa

- Olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, Pramuka, Palang Merah Remaja dan sejenisnya.

- Pengembangan keterampilan / life skill

- OSN, O2SN, FLS2N, Galaksi, Lomba Kompetensi Siswa.

- Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa ( LDKS )

Untuk membiayai dari mulai persiapan, pembinaan dan pelaksanaan lomba.

3. Kegiatan Evaluasi - Ulangan Harian- Ulangan Tengah Semester- Ulangan Akhir Semester- Ulangan Kenaikan Kelas - Ujian Sekolah ( Teori /

Praktek )- Uji Kompetensi- Ujian Nasional

Ulangan Harian hanya sebatas penggandaan.Sedangkan yang lainnya termasuk untuk photo copy, penggandaan soal, honor koreksi ujian.

4. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- MGMP - MKKS- Diklat- Seminar- Lokakarya- Workshop / IHT- Pembinaan dan Monitoring

Evaluasi- On The Job Training /

Magang Guru di Perusahaan

-

Hanya untuk pembiayaan transport.

5. Pembiayaan pengelolaan - ATK termasuk tinta

BOPF printer, CD dan flasdisk.- Penggandaan, surat

menyurat, insentif pengelola dalam rangka menyusun laporan.

6. Pembayaran honorarium bulanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

- Pendidika. Kepala Sekolahb. Wakil Kepala Sekolahc. Jam mengajard. Asisten Wakil Kepala

Sekolahe. Kaprog / Kepala

Perpustakaan / Kepala Bengkel / Kepala Laboratorium

f. Sekprogg. Tim Pengembang

Sekolah dan Tim Pengembang Kurikulum

h. Wali Kelasi. Piketj. Pembina / Pelatih

Ekstra Kurikulerk. Kepala Instalasi

- Tenaga Kependidikana. Staf Administrasi b. Satpam c. Pegawai kebersihand. Laborane. Pustakawanf. Toolmen /

Maintenance and Repair ( MR ), yaitu pengelola dan pemelihara peralatan praktek siswa.

Hal ini harus mengikuti batas kewajaran atau apabila ada yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

7. Pembayaran honorarium bagi PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- Pendidika. Kepala Sekolahb. Wakil Kepala Sekolahc. Jam mengajard. Asisten Wakil Kepala Sekolahe. Kaprog / Kepala Perpustakaan / Kepala Bengkel / Kepala Laboratoriumf. Sekprogg.Tim Pengembang Sekolah dan Tim Pengembang Kurikulumh.Wali Kelasi. Piketj.Pembina / Pelatih Ekstra Kurikulerk.Kepala Instalasi


- Tenaga Kependidikana. Staf Administrasi b. Satpam c. Pegawai kebersihand. Laborane. Pustakawanf. Toolmen /

Maintenance and Repair ( MR ), yaitu pengelola dan pemelihara peralatan praktek siswa.

g. Operatorh. Caraka

8. Pembangunan / pengadaan / perawatan fasilitas sekolah

- Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela.

- Pengadaan dan perbaikan meubelair

- Perbaikan / membangun sanitasi sekolah ( kamar mandi dan WC ), lantai.

- Pemeliharaan taman / halaman.

- Pemeliharaan komputer / mesin tik / AC.

- Pemeliharaan gedung tempat ibadah.

- Pemeliharaan gedung kantor.

- Pembangunan RKB.- Rehabilitasi kelas. - Pembelian alat praktek

siswa. - Pengadaan dan

pemeliharaan sarana prasarana olah raga / kesenian / keterampilan siswa.

Kamar mandi dan WC harus dijamin berfungsi dengan baik, jika mendesak atau tidak ada dana lain dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika sudah rusak berat.

9. Lembar Kerja Siswa - Pembuatan naskah- Penggandaan

10. Pembelian / perawatan perangkat multimedia / elektronik.

- Desktop / Workstation / Laptop

- Kamera / Handycam- Printer atau printer plus

scanner- Proyektor- AC- Kipas Angin- Dispenser- Sound System- Screen

- Mesin Penggandaan- Mesin Jahit- Mesin Rumput

11. Pembelian Bahan-bahan Habis Pakai

- ATK- Bahan Laboratorium /

Praktikum- Keagamaan- Instalasi dan Peralatan

Listrik- Alat perlengkapan olah

raga.- Alat, bahan praktik dan

bahan uji kompetensi.- Langganan Koran, Majalah

Pendidikan, Majalah Ilmiah, Majalah Sastra.

- Makanan dan Minuman.- Pengadaan suku cadang

alat kantor.- Penggandaan hasil evaluasi

belajar siswa / raport / sampul raport / sampul ijazah.

Pembiayaan penggandaan hasil belajar siswa / raport untuk kelas X.

12. Langganan Daya dan Jasa - Listrik, PAM, Telepon, Internet ( fixed ) / mobile modem.

13. Pakaian - Pakaian Dinas- Pakaian Batik- Pakaian Olah Raga- Pakaian khas sekolah- Pakaian Ekskul Siswa

14. Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Transport

Harus mengikuti Peraturan Bupati.

15. Praktek Siswa - Praktek normatif dan adaptif (Kelompok A dan B)

- Praktek Kerja Industri- Praktek Produktif

16. Penilaian Kelembagaan - ISO- Akreditasi

II. SMPNO. KOMPONEN


1 2 3 41. Pembayaran honorarium bagi

PNS termasuk Tenaga Kependidikan.

- Kepala Sekolah- Wakil Kepala Sekolah- Pembantu Wakil Kepala

Sekolah- Pengelola perpustakaan- Pengelola laboratorium- Wali Kelas- Guru Piket



- Pendidika. Jam mengajarb. Wali Kelasc. Guru Piketd. Tambahan

Penghasilan untuk Guru Tidak Tetap.

- Tenaga Kependidikana. Staf Administrasi b. Satpamc. Pegawai kebersihand. Laborane. Pengelola

Perpustakaan


3. Penggandaan / bahan cetakan - Laporan hasil belajar siswa / raport.

Pembiayaan penggandaan hasil belajar siswa / raport untuk kelas VII.


III. SDNO. KOMPONEN


1 2 3 41. Pembayaran honorarium

bulanan Pendidik dan Tenaga - Pendidik

a. Jam mengajarHal ini harus mengikuti batas kewajaran atau

Kependidikan PNS. b. Guru Kelasc. Guru Pendidikan

Agamad. Guru Olah Raga

- Tenaga Kependidikana. Penjaga Sekolahb. Pengelola

Perpustakaan

apabila ada yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.


- Pendidika. Jam mengajarb. Tambahan

Penghasilan untuk Guru Tidak Tetap.

- Tenaga Kependidikana. Penjaga Sekolah


3. Penggandaan / bahan cetakan - Laporan hasil belajar siswa / raport.

Pembiayaan penggandaan hasil belajar siswa / raport untuk kelas I.


B. Penggunaan Dana Bopf Di Sekolah Harus Memperhatikan Hal-Hal Sebagai Berikut :

1. Prioritas utama penggunaan dana BOPF adalah untuk kegiatan operasional sekolah.

2. Biaya honorarium, transportasi guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar harus

mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Bunga Bank / Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah

dan digunakan untuk keperluan sekolah.

C. Larangan Penggunaan Dana Bopf

1. Disimpan dengan maksud dibungakan.

2. Dipinjamkan kepada pihak lain.

3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar,

misalnya studi banding, studi tour ( karya wisata ) dan sejenisnya.

4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

5. Menanamkan saham.

6. Membeli bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

7. Membangun ruang kelas baru / gedung. (SD/SMP)

8. Digunakan untuk rehab berat (SD/SMP)

9. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Propinsi.

BAB IV

MONITORING DAN SUPERVISI

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan

penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Program BOPF. Secara umum tujuan kegiatan ini

adalah untuk meyakinkan dana BOPF diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan

penggunaan yang tepat.

A. Komponen utama yang dimonitoring antara lain :

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan.

2. Penyaluran dan penggunaan dana.

3. Administrasi keuangan.

4. Pelaporan, rencana penggunaan dana dan pemakaian dana BOPF.

5. Pelayanan dan penanganan pengaduan.

B. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Karawang, yaitu :

1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan

dana di tingkat sekolah.

2. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan atau orang tua murid.

3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana.

4. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring agar monitoring dilakukan secara terpadu

dengan program lain selain program BOPF.

5. Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan

pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah.

C. Pengawasan, Pemeriksaan Dan Sanksi

Pengawasan, Pemeriksaan

Pengawasan program BOPF meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan

pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Karawang kepada bidang-bidang terkait. Prioitas utama dalam program

BOPF adalah pengawasan Kepala Sekolah.

2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang dengan

melakukan audit.

3. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangan.

4. Pengawasan masyarakat dalam rangka transpormasi pelaksanaan program BOPF oleh

unsur masyarakat.

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau

sekolah dan atau siswa akan dijatuhkan sanksi oleh aparat / pejabat yang berwenang.

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk,

misalnya :

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang

berlaku ( penurunan pangkat dan mutasi ).

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOPF

yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke Kas Daerah.

3. Penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan

bagi pihak yang diduga atau terbukti secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh

keuntungan pribadi, kelompok atau golongan melakukan penyimpangan dana BOPF.

Bab II

IMPLEMENTASI BOPF

A. Pengertian BOS Kabupaten

Mengingat Program BOS Kabupaten Tingkat SD dan SMP adalah program pertama yang

dilaksanakan mulai tahun 2007 yang tujuannya sebagai penguat BOS Kabupaten, dan agar

pelaksanaan program BOS Kabupaten dapat dipahami oleh para pengelola dan pelaksanaan BOS

Kabupaten serta masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan dengan benar.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat secara konsep mencakup komponen untuk biaya

operasional non personalia hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen

Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah

rata-rata nasional, maka penggunaan BOS Kabupaten dimungkinkan untuk membiayai beberapa

kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia, biaya investasi sehingga masih

membutuhkan peran pemerintah daerah seperti BOS Kabupaten.

Sehubungan dengan dana BOS Pusat yang digulirkan oleh pemerintah Pusat , maka dana BOS

Kabupaten sebagai dana penguat kegiatan yang terakomodir oleh dana BOS Pusat.

B. Program BOS Kabupaten

Program BOS Kabupaten dilaksanakan pada tahun 2007 yang diperuntukan membiayai Biaya

Satuan Pendidikan sebagai penguat pada BOS Pusat atau pembiayaan sumber daya yang tidak

ada dalam BOS Pusat dalam waktu 1 tahun.

C. Sekolah Penerima BOS Kabupaten

1. Semua sekolah Negeri dan swasta SD/SMP berhak memperoleh BOS Kabupaten.

Sekolah yang bersedia menerima BOS Kabupaten harus menandatangan Surat Perjanjian

Pemberian Bantuan dan bersedia tidak memungut apapun ke siswa atau menggratiskan

seluruh biaya perndidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar.

2. Sekolah yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar

dari dana BOS Pusat dan Kabupaten mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga

tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah penerima BOS, keputusan atas

penolakan BOS Kabupaten harus dengan persetujuan dengan orang tua siswa dan komite

sekolah/sekolah, Bila di sekolah yang mampu tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah

harus menggratiskan biaya pendidikan dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa

tersebut misalnya dengan melakukan subsidi silang dari dana siswa yang mampu.

D. Program BOS Kabupaten dalam Program Wajar Dikdas 9 Tahun menuju Kabupaten

Karawang Bebas Putus Jenjang Sekolah melalui sekolah gratis Tingkat SMP.

Dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan

dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu pemerataan dan

perluasan akses, peningkatan mutu, relevan, daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik. Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan

penuntasan Wajar 9 Tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan utama program

BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program

untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik.

Melalui program BOS Pusat ditambah dengan BOS Provinsi dan BOS Kabupaten yang terkait

dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka target Kabupaten Karawang

bebas putus sekolah melalui sekolah gratis harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten harus menjadi sarana penting untuk

mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun sehingga Kabupaten Karawang bebas putus

jenjang pendidikan.

2. Melalui BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten bagi siswa tidak mampu

harus dibebaskan dari segala pengutuan/gratis. Namun demikian masyarakat dan orangtua

siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.

3. Melalui BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten, tidak boleh ada siswa miskin

putus sekolahhf jenjang karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh

sekolah.

4. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya

ke sekolah setingkat SMP/SMPLB/SMPT/MTs, tidak boleh ada tamatan

SMP/SMPLB/SMPT/MTs setara tidak dapat melanjutkan ke SMA/SMALB/SMK/MA

dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.

5. Kepala Sekolah mencari dan mengajak siswa SD yang akan lulus dan berpotensi

tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/SMPLB/MPT/MTs. Demikian juga

siswa SMP yang akan melanjutkan ke SMA/SMALB/SMK/MA, bila terindetifikasi anak

putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

E. Penggunaan Dana BOS Kabupaten

Dana BOS Kabupaten Tingkat SD/SMP dipergunakan untuk :

1. Dana Pendamping BOS untuk SD :

a. biaya kegiatan tambahan ekstra kurikuler ;

b. biaya kenaikan kelas ;

c. pembayaran uang tambahan penghasilan untuk tenaga sukarelawan ;

d. tambahan penghasilan untuk kepala sekolah, guru kelas dan/atau guru mata

pelajaran (olahraga dan pendidikan agama) serta penjaga sekolah ;

e. kegiatan penunjang sarana pendidikan seperti meja dan atau kursi siswa, alat

kesenian, alat olahraga dan komputer ;

f. penggandaan bahan cetakan laporan hasil belajar siswa ;

g. pembiayaan lain yang belum dibiayai oleh BOS.

2. Dana Pendamping BOS untuk SMP :

a. Kelebihan jam mengajar ;

b. Biaya kegiatan tambahan ekstrakurikuler dan pengembangan diri ;

c. Tarsportasi Kepala Sekolah, Wali Kelas, Pembantu Kepala Sekolah, Pengelola

Laboratorium, Pengelola Perpustakaan dan Piket Sekolah ;

d. Transportasi Home Visit untuk guru bimbingan konseling dan transportasi tata usaha

tetap ;

e. Tambahan penghasilan untuk guru tidak tetap ;

f. Penggandaan bahan cetakan laporan hasil belajar siswa ;

g. Pembiayaan lain yang tidak dapat dibiayai oleh BOS.

DRAFTP R O P O S A L

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )

PENDAMPING KABUPATEN KARAWANG

Tingkat SD dan SMP

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANGDINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGAJalan Surotokunto Nomor 72 Karawang

2012

Documents

Bab I · Web viewBAB IV MONITORING DAN SUPERVISI Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Program