Upload
mhd-nasrul
View
282
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
7/27/2019 BAB I RP3KP
1/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang
berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan
pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi
permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan
secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Pembangunan perumahan dan
permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, Hasilnya langsung
menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat , juga pendorong terjadinya
pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman
di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
a. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung
jawab masyarakat sendiri.
b. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan
masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak.
Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan
lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat memayungi,
layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah dll.
Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman
berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario
7/27/2019 BAB I RP3KP
2/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-2
umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor
terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan
disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi
persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman
perkotaan, bahkan yang diprediksi balak terjadi pada periode tertentu.
Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan
suatu proses, maka RP3KP atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu dasar pengatasan yang bisa
diandalkan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Lebong sudah harus
meletakkannya pada prioritas yang tinggi. Diharapkan dengan dorongan
pemerintahan pusat yang diwujudkan dalam bantuan teknis penyusunan RP3KP
yang disertai pendamping yang intensif pada saatnya akan mendewasakan
pemerintah kabupaten Lebong dalam mengisi kegiatan pembangunan
perumahan dan permukiman serta mengembangkannya hingga mencapai
Kondisi yang diharapkan. Kabupaten Lebong tidak luput dari masalah
kependudukan, sebagai salah satu Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten
Induknya yaitu Rejang Lebong senantiasa mengalami pertumbuhan fisik maupun
sosial. Arus perkembangan penduduk di Kabupaten Lebong tergolong relatif
tinggi (lihat Tabel 1.1), pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat
didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk telah
melampaui daya dukung dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi
penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan
pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivfitas
penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di lingkungan permukiman yang
mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien.
7/27/2019 BAB I RP3KP
3/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-3
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Lebong per Kecamatan
No Kecamatan Jumlah Penduduk
1 Rimbo Pengadang 4.726
2 Topos 5.858
3 Lebong Selatan 13.700
4 Bingin Kuning 9.777
5 Lebong Tengah 10.232
6 Lebong Sakti 8.421
7 Lebong Atas 4.479
8 Padang Bano 4.989
9 Pelabai 6.182
10 Lebong Utara 15.75711 Amen 6.930
12 Uram jaya 5.160
13 Pinang Belapis 4.540
Jumlah Total 100.751
Jumlah penduduk Kabupaten Lebong Tahun 2011 kurang lebih mencapai
100,7 ribu jiwa. Kecamatan Lebong utara merupakan kecamatan dengan
penduduk tertinggi meliputi 15,6 persen dari totol penduduk. Sedangkan
kecamatan dengan penduduk terendah yaitu kecamatan Lebong atas dengan
proporsi 4,5% dari keseluruhan penduduk.
Selanjutnya kepadatan penduduk sebesar 37 Jiwa/KM persegi atau setiap
1 KM persegi didiami lebih kurang 37 orang. Dari 13 Kecamatan , kecamat5an
lebong utara memiliki kepadatan paling besar yaitu 288 Jiwa/KM persegi.
Sedangkan Kecamatan Padang Bano merupakan Kecamatan yang paling
rendah kepadatan penduduknya yaitu 6 Jiwa/KM persegi.
7/27/2019 BAB I RP3KP
4/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-4
Tabel 1.2. Luas Wilayah Kabupaten Lebong per Kecamatan
Padang Bano30%
Rimbo Pengadang5%
Tubei
23%
Lebong Selatan
9%
Bingin Kuning
4%Lebong Sakti
4%
Lebong Tengah
3%
Amen
1%
Uram Jaya
2%
Lebong Utara
2%
Pinang Belapis
23%
Pelabai
2%
Lebong Atas
2%
0
50
100
150
200
250
300
350
Gambar 1.1 Distribusi Kepadatan Penduduk Kabupaten
Lebong
Kepadatan Penduduk Per
Kecamatan
7/27/2019 BAB I RP3KP
5/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-5
Kabupaten Lebong telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam
memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik dengan
penataan kawasan permukiman, pengembangan kawasan perumahan baru
maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
yang memadai. Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan
perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah
yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman
sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan RTRW Kabupaten
Lebong, maka diperlukan skenario pengembangan yang terarah dan terencana
dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Dalam tahapan RP3KP diawali dengan penyusunan data dasar,
penyusunan dokumen RP3KP dan pembuatan naskah akademis. Untuk itu
dalam rangka menuju pada tersusunnya dokumen RP3KP, tahap awal yang
dilakukan adalah pembuatan data dasar sebagai bahan yang akan digunakan
dalam penyusunan RP3KP nantinya.
Berdasarkan Pedoman Penyusunan RP3KP sesuai dengan Keputusan
Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999, bahwa
RP3KP merupakan acuan/ payung bagi seluruh pelaku pembangunan
perumahan dan permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP ditingkat
Kabupaten merupakan acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi. Pada
tingkat propinsi, muatan pokok RP3KP merupakan acuan untuk mengatur dan
mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya yang
menyangkut dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan. Pada tingkat
nasional, muatan pokok RP3KP merupakan masukan daerah dalam
penyempurnaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang perumahan
7/27/2019 BAB I RP3KP
6/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-6
dan permukiman. RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi
masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Sedangkan
dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran RTRW di sektor
perumahan dan permukiman.
RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan
permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan,
revitalisasi/optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi
dan rencana kebutuhan investasinya. Muatan pokok RP3KP meliputi:
a. Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di
daerah
b. Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap
sektor terkait;
c. Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat
desa/kelurahan;
d. Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;
e. Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya
(masyarakat, badan usaha, pemerintah);
f. Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program
dan kegiatan;
g. Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait dan
Mekanisme pemberdayaan masyarakat;
h. Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan
permukiman;
i. Daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pengembangan
kawasan perumahan dan permukiman baru;
7/27/2019 BAB I RP3KP
7/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-7
j. Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada
kawasan kajian dengan melakukan zoning, sehingga keterpaduan
antar zoning sangat diutamakan.
Penyusunan RP3KP selama ini belum terekam dengan baik, sehingga
kegiatan- kegiatan untuk penyempurnaannya belum dapat dirumuskan secara
pasti. Selain itu, penyelenggaraan penyusunan RP3KP dirasakan masih
memerlukan penyempurnaan proses maupun kualitas RP3KP. Pada akhirnya,
penggunaan RP3KP sebagai acuan pembangunan juga memerlukan penguatan.
Dokumen RP3KP tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan
yang mengacu pada kondisi Kabupaten Lebong, disepakati oleh berbagai
stakeholder terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan
pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Lebong. Diharapkan
visi yang terkandung dalam RP3KP ini nantinya dapat diwujudkan. Proses ini
memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penting untuk
memberikan bantuan dan penguatan kepada pemerintah daerah Kabupaten
Lebong sebagai penyelenggara pembangunan agar maksud, fungsi dan peran
RP3KP dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan mem-PERDA-kan dokumen
RP3KP tersebut. Di masa mendatang, peranan RP3KP dalam pembangunan
daerah perlu untuk terus dipacu dan diperkuat.
Selanjutnya yang menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan
pengembangan kawasan perumahan yang dirasakan yaitu:
a. Kurangnya pengertian dan pemahaman akan manfaat RP3KP baik
oleh lembaga di pemerintahan Kabupaten Lebong atau oleh
Masyarakat.
b. Belum kuatnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan
perumahan dan permukiman;
7/27/2019 BAB I RP3KP
8/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-8
c. Rendahnya kemampuan mengelola pengembangan atau
pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman.
Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan, Penyusunan RP3KP sebagai
salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku
pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka
penyusunan skenario pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten
Lebong. Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu terwujudnya
keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan sehingga dapat
menciptakan permukiman yang responsif yang mendukung kehidupan dan
penghidupan bagi penghuninya di Kabupaten Lebong.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah :
a. Menyusun RP3KP sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah
Kabupaten Lebong dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan
dan permukiman.
b. RP3KP sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan
sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan
permukiman di Kabupaten Lebong.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu
untuk melakukan proses penyusunan RP3KP, substansi serta penggunaan
RP3KP termasuk identifikasi penataan keterpaduan prasarana dan sarana di
bidang perumahan dan permukiman sebagai suatu dokumen yang mengikat
pihak-pihak terkait yang berada dalam yuridiksi administrasi Kabupaten Lebong.
1.3. SASARAN
7/27/2019 BAB I RP3KP
9/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-9
Sasaran yang ingin dicapai dengan Penyusunan RP3KP Kabupaten Lebong ini
adalah:
1. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam
proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP3KP, serta persoalan-
persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP3KP dan
keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di
daerah di Kabupaten Lebong.
2. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar
praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang
perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal.
3. Tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan
teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan RP3KP dan
keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan
perumahan dan permukiman.
4. Tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan
sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan dan permukiman (existing dan
prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan
permukiman;
6. Derakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dah permukiman
yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah;
7. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan
perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana
penunjangnya
8. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah,
sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebajikan pemerintah vertikal,
7/27/2019 BAB I RP3KP
10/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-10
penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan,
berminat untuk ikut serta/melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1.5. LOKASI KEGIATAN
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada
Kabupaten Lebong dan terkosentrasi di Pusat Pelayanan yang dirumuskan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong.
1.6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3PK) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013.
1.7. DASAR HUKUM
Peraturan/ Acuan/ Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7/27/2019 BAB I RP3KP
11/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-11
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
10. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian
Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan
Tanah;
7/27/2019 BAB I RP3KP
12/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-12
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
29. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi
daya;
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7/27/2019 BAB I RP3KP
13/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-13
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan
Perkotaan;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 /PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta
Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /PRT/M/2007 Tentang
Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota;
37. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No.
09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan RP4D.
Peta Dasar yang menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Dan
Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah
peta dengan skala 1 : 50.000
1.8 RUANG LINGKUP LAPORAN
Jenis laporan yang yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen adalah sebagai berikut :
Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan di dalam pekerjaan ini berisikan uraian tentang
hasil evaluasi dan pemahaman konsultan terhadap tujuan, metodologi
dan model analisa yang akan dilakukan dalam penyusunan RP3KP
Kabupaten Lebong.
7/27/2019 BAB I RP3KP
14/15
Laporan Pendahuluan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) I-14
Laporan Antara
Laporan Antara berisi mengenai inventarisasi data dibidang perumahan
dan permukiman berdasarkan hasil-hasil survey instansional dan
observasi lapangan, analisa citra satelit, identifikasi dan analisa kondisi
wilayah perencanaan. Hasil utama laporan ini adalah kompilasi data dan
rumusan potensi, permasalahan, peluang, tantangan, hambatan dan
kecenderungan kebutuhan pengembangan perumahan dan permukiman
di Kabupaten Lebong.
Laporan Draft Akhir
Laporan Draft Akhir merupakan laporan yang memuat alternatif konsep
dan skenario pengembangan perumahan dan permukiman, berikut
dengan arah kebijakan dan strategi, arah pengembangan ruang, arahan
pengelolaan, arahan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, serta
indikasi program pembangunan.
Laporan Akhir
Laporan Akhir disampaikan setelah penyempurnaan Laporan Draft Final.
Laporan Ringkasan Eksekutif. Laporan Ringkasan Eksekutif ini
merupakan ringkasan eksekutif terhadap Rencana Pembangunan Dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Laporan ini
diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar.
Album Peta
Laporan Album Peta ini terdiri dari Album Peta Rencana ukuran A0
sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan Album Peta Rencana ukuran A3
sebanyak 5 (lima) eksemplar.
7/27/2019 BAB I RP3KP
15/15
Laporan Pendahuluan