Modul Penyusunan Sppip-rp3kp

Modul Pelaksanaan ● Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP

Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ● 1

MODUL

PEMAHAMAN DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

(SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)



PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP, MODUL

PEMAHAMAN DASAR SPPIP DAN RPKPP merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP). dan MODUL PROSES DAN PROSEDUR

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS (RPKPP).

MODUL PEMAHAMAN DASAR SPPIP DAN RPKPP, yang akan menjadi

acuan dalam tahap persiapan peaksanaan kegiatan dan persiapan

penyusunan SPPIP dan RPKPP;

MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


INFRSTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP), yang akan menjadi acuan dalam

proses penyusunan SPPIP; dan

MODUL PROSES DAN PROSEDUR RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP), yang akan menjadi acuan dalam

proses penyusunan RPKPP.

Penggunaan tiap modul dalam kerangka proses penyusunan SPPIP dan RPKPP

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PERSIAPAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP

PENYUSUNAN SPPIP

PENYUSUNAN RPKPP

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

SPPIP DAN RPKPP

`

MODUL Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP

`

MODULProses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

MODULProses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana

Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

Gambar 1 Kedudukan Modul Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP Dalam

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPPIP dan RPKPP



A PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP KEGIATAN PERSIAPAN

MODUL PEMAHAMAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

A LATAR BELAKANG DAN KARAKTERISTIK

SPPIP DAN RPKPP

Bagian A Modul pemahaman dasar ini terdiri dari empat sub- modul yakni:

A.1 Latar Belakang Kebutuhan SPPIP dan RPKPP

A.2 Pengertian, Fungsi dan Karakteristik SPPIP dan RPKPP

A.3 Pendekatan Dalam Penyusunan SPPIP dan RPKPP

A.4 Kedudukan SPPIP dan RPKPP dalam Kerangka Pembangunan Kota

A.5 Pemangku Kepentingan Dalam SPPIP dan RPKPP



Bagian A.1 :

Latar Belakang Kebutuhan SPPIP dan RPKPP

Apa Persoalan yang Dihadapi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan di

Indonesia?

Sebagian besar pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan pada saat ini kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir

perkembangan kawasan perkotaan. Hal ini akan menimbulkan beberapa implikasi

permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur

permukiman perkotaan, dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang

layak, (c) tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah

non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman kumuh.

Hal-hal Apa Saja yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Persoalan

Pembangunan Permukiman? Melalui Apa Penyelesaiannya?

Permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan serta pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan ditangani dan

diantisipasi melalui 2 (dua) bentuk perencanaan, yaitu: (1) perencanaan

pembangunan yang memberikan arahan pencapaian tujuan pembangunan

sektoral dan (2) penyelenggaraan penataan ruang yang memberikan arah

pembangunan keruangan. Kedua bentuk perencanaan tersebut diwadahi dalam 2

(dua) dokumen, yaitu: (1) dokumen rencana pembangunan (Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM)) dan (2) dokumen rencana tata ruang (Rencana Umum Tata

Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang). Dalam upaya untuk menangani

permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan, beserta permasalahan pembangunan kabupaten/kota secara

keseluruhan, kedua produk perencanaan ini perlu saling disinergikan dan

dipadukan satu sama lain.

Mempertimbangkan permasalahan yang muncul tersebut, maka suatu

kabupaten/kota sudah selayaknya memiliki strategi pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman perkotaan yang sinergi dengan arah

pengembangan kabupaten/kota, serta dapat menjadi acuan yang jelas bagi



penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan. Terkait dengan persoalan tersebut, suatu kabupaten/kota

perlu memiliki strategi operasional dalam pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan, yang dikenal sebagai Strategi Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP). Adapun SPPIP ini dijabarkan

dalam suatu rencana operasional berupa Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPP) dimana keduanya disusun dengan tetap mengacu

pada strategi pengembangan kabupaten/kota yang telah ada.

Bagaimana SPPIP dan RPKPP Dapat Menjawab Kebutuhan Penyelesaian

Persoalan Pembangunan Permukiman?

Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan,

SPPIP dan RPKPP menjadi suatu yang penting dan dapat menjadi langkah awal

dalam mendukung terjadinya integrasi antara perencanaan pembangunan dan

penataan ruang. SPPIP dan RPKPP ini pada dasarnya bukan merupakan inisiatif

untuk menyusun suatu kebijakan baru. SPPIP dan RPKPP merupakan instrumen

baru untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan strategi

pembangunan. SPPIP merupakan kebijakan makro yang bersifat strategis yang

diarahkan untuk menjadi acuan kebijakan bagi pengembangan di bidang

permukiman dan infrastruktur perkotaan, sedangkan RPKPP merupakan

penjabaran SPPIP ke dalam rencana aksi yang operasional dan mendapat

legitimasi dari pemangku kepentingan. Dalam lingkup pengembangan kota,

SPPIP dan RPKPP ini merupakan instrumen kebijakan yang menjadi salah satu

acuan penyelenggaraan pembangunan di bidang permukiman dan infrastruktur

perkotaan di tingkat kabupaten/kota dan menjadi rujukan bagi semua pihak.



Bagian A.2 :

Pengertian, Fungsi, dan Karakteristik SPPIP dan RPKPP

Apa itu SPPIP dan RPKPP?

SPPIP merupakan suatu strategi yang menjadi acuan bagi pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang penyusunannya

mengacu dan terintegrasi dengan arahan pengembangan kabupaten/kota secara

komprehensif. SPPIP ini merupakan alat utama bagi pemerintah daerah untuk

mengarahkan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan. Selain itu, SPPIP juga merupakan rancangan tindakan atau aksi untuk

membangun permukiman dan infrastruktur pendukungnya sebagai komponen inti

pembentuk kawasan perkotaan. Sebagai rancangan tindakan atau aksi, SPPIP ini

diterjemahkan ke dalam suatu strategi berikut program pembangunannya. SPPIP

ini disusun berdasarkan arahan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam

RTRW dan RPJPD.

RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan

permasalahan permukiman dan pembangunan infrastruktur permukiman pada

kawasan prioritas di perkotaan. RPKPP disusun pada lingkup wilayah

perencanaan kawasan dan dengan kedalaman rencana teknis yang dituangkan

dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP ini merupakan penjabaran dari

SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas yang ditetapkan.

Bagaimana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP?

Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur pemrukiman perkotaan di

suatu kabupaten/kota, hubungan yang terbentuk antara SPPIP dan RPKPP adalah

sebagai berikut:

SPPIP merupakan arahan bagi pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan pada lingkup kawasan perkotaan di dalam wilayah

administrasi kabupaten/kota;

SPPIP memuat strategi dan arahan program pembangunan permukiman dan

infrastruktur perkotaan untuk skala kabupaten/kota dan skala kawasan

permukiman prioritas;



Untuk dapat diimplementasikan, strategi dan arahan program pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skala kawasan

permukiman prioritas didetailkan dalam rencana aksi program penanganan

kawasan yang memuat program dan kegiatan yang terukur dari sisi volume

dan biayanya; serta

Upaya pendetailan di dalam rencana aksi program penanganan kawasan

tersebut dituangkan ke dalam RPKPP.

Secara rinci hubungan dan perbedaan SPPIP dan RPKPP dapat dilihat pada

Gambar 2 berikut ini.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

STRATEGI

SKALA

KABUPATEN/

KOTA

STRATEGI

SKALA KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

ARAHAN PROGRAM

SKALA KABUPATEN/

KOTA

ARAHAN PROGRAM

SKALA KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

(SPPIP)

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KAWASAN

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

(RPKPP)

KEGIATAN

PEMBANGUNAN

KAWASAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN

SUBKAWASAN 1

KEGIATAN

PEMBANGUNAN

SUBKAWASAN 2

KEGIATAN

PEMBANGUNAN

SUBKAWASAN ....

Gambar 2 Diagram Keterkaitan SPPIP Dengan RPKPP

Apa Fungsi SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan Permukiman

dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan?

Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, SPPIP

memiliki fungsi sebagai berikut :

sebagai acuan bagi implementasi program pembangunan permukiman dan

infrastuktur permukiman perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan

program pembangunan lainnya;

sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program sektoral

bidang permukiman di daerah, sehingga fasilitasi APBN dalam penyediaan

infrastruktur diprioritaskan pada daerah yang sudah memiliki Dokumen

SPPIP/RPKPP;

sebagai salah satu acuan bagi penyusunan RPIJM Cipta Karya;



sebagai sarana untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan strategi

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang tertuang di

berbagai dokumen; dan

sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota.

Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, RPKPP

memiliki fungsi sebagai berikut:

untuk mendukung operasionalisasi RPIJM Cipta Karya; dan

sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM Cipta Karya

Bagaimana Karakteristik SPPIP dan RPKPP?

SPPIP memiliki karakteristik sebagai berikut:

penyusunan SPPIP lebih banyak dilakukan melalui proses sinkronisasi,

akomodasi, dan adopsi dari kebijakan dan strategi pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang ada;

pada proses penyusunannya, SPPIP tidak hanya berorientasi pada produk,

namun juga pada proses penyusunannya. Hal ini dapat dilihat dari

pengutamaan legitimasi produk yang diukur dari rasa memiliki dan komitmen

dari seluruh pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terlibat dalam

proses penyusunan dan penerapannya;

kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

yang disusun tidak dipandang sebagai kebijakan dan strategi sektoral,

melainkan mempertimbangkan keterkaitannya dengan pembangunan

kawasan perkotaan secara keseluruhan; dan

kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

disusun dari skala kabupaten/kota sampai dengan skala kawasan. Pada

skala kawasan, penyusunannya dilakukan dengan mengacu pada kebijakan

dan strategi skala kabupaten/kota.



RPKPP memiliki karakteristik sebagai berikut:

sebagai acuan bagi implementasi program pembangunan permukiman dan

infrastuktur permukiman perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan

program pembangunan lainnya;

sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program sektoral

bidang permukiman di daerah, sehingga fasilitasi APBN dalam penyediaan

infrastruktur diprioritaskan pada daerah yang sudah memiliki Dokumen

SPPIP/RPKPP;

sebagai salah satu acuan bagi penyusunan RPIJM Cipta Karya;

sebagai sarana untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan strategi

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang tertuang di

berbagai dokumen; dan

sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota.

Apa yang Membedakan SPPIP dan RPKPP dengan Instrumen

Pembangunan Lainnya?

Tidak seperti halnya kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada

satu pilar pembangunan, baik itu pilar pembangunan sektoral ataupun pilar

pembangunan spasial, SPPIP dan RPKPP merupakan instrumen pembangunan

yang mengintegrasikan antara kedua pilar pembangunan yang digunakan di

Indonesia, yaitu: pilar perencanaan pembangunan dan pilar penataan ruang.

Secara struktural, SPPIP dan RPKPP bukan merupakan pilar pembangunan ketiga

karena lebih berperan sebagai instrumen untuk mengitegrasikan antara dua pilar

tersebut.



Bagian A.3 :

Pendekatan dalam Penyusunan SPPIP dan RPKPP

Pendekatan-pendekatan Apa Saja yang Digunakan Dalam Penyusunan

SPPIP dan RPKPP?

Proses penyusunan SPPIP dan RPKPP ini didasarkan pada tiga (3) pendekatan,

yaitu: (1) pendekatan normatif, (2) pendekatan fasilitatif dan partisipatif, serta (3)

pendekatan teknis-akademis

Bagaimana Penjelasan dari Pendekatan Penyusunan SPPIP dan RPKPP

Tersebut?

Pendekatan Normatif adalah suatu cara pandang untuk memahami

permasalahan atau kondisi dengan berdasarkan pada norma-norma yang

ada atau pada suatu aturan yang menjelaskan bagaimana kondisi tersebut

seharusnya terjadi. Dalam pendekatan ini, perhatian pada masalah utama

serta tindakan yang semestinya dilakukan menjadi ciri utama. Kondisi atau

situasi yang terjadi tersebut dijelaskan, dilihat, dan dibandingkan

karakteristiknya dengan kondisi yang seharusnya, dimana dalam konteks

pembangunan kondisi yang seharusnya tersebut didasarkan pada produk

legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah.

Pendekatan Fasilitatif dan Partisipatif digunakan dengan dasar pertimbangan

bahwa proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan yang terkait dengan pengembangan kabupaten/kota maupun

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, baik di tingkat

kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar hasil

penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan

terkait di daerah.



Pendekatan Teknis-Akademis merupakan pendekatan yang dilakukan

dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis, baik itu dalam pembagian tahapan pekerjaan maupun

teknik-teknik identifikasi, analisis, penyusunan strategi maupun proses

pelaksanaan penyepakatan. Dalam pendekatan ini, proses penyusunan

SPPIP dan RPKPP menggunakan beberapa metode dan teknik studi yang

baku yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh tim kerja, pemberi

kerja, dan tim pokjanis daerah.



Bagian A.4 :

Kedudukan SPPIP dan RPKPP dalam Kerangka

Pembangunan Kabupaten/Kota

Bagaimana Kedudukan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan

Kabupaten/Kota?

Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan,

SPPIP ini merupakan penerjemahan dan sinkronisasi dari kebijakan dan strategi

pembangunan yang terdapat di dalam dokumen perencanaan pembangunan

(RPJPD dan RPJMD) dan penataan ruang (RTRW kabupaten/kota) sebagai pilar

utama dalam pembangunan wilayah di Indonesia. Selain mengacu pada kedua

pilar utama pembangunan ini, SPPIP juga menerjemahkan kebijakan dan strategi

yang terdapat di dalam Kebijakan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) yang

merupakan penjabaran dari Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN).

Dalam konteks pembangunan wilayah, KSPD ini memiliki fungsi: (1) memberikan

acuan bagi pembangunan kabupaten/kota dan kawasan perkotaan, (2) mengatur

fungsi kabupaten/kota dan penataan ruang kabupaten/kota untuk pembangunan

berkelanjutan, (3) menjadi dasar dalam sinkronisasi regulasi dan kebijakan terkait

pembangunan perkotaan, serta (4) menjadi instrumen perencanaan yang menjadi

acuan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait

pembangunan perkotaan.

SPPIP yang telah dirumusukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan

strategi yang terdapat di dalam RPJPD, RPJMD, RTRW kabupaten/kota, dan

KSPD ini akan menjabarkan kebijakan makro kabupaten/kota dalam

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. SPPIP ini

akan menjadi acuan bagi perumusan strategi sektor dan penyusunan Rencana

Induk Sistem (RIS) komponen-komponen infrastruktur pada kawasan

permukiman. Dalam konteks pembangunan bidang permukiman, strategi sektor

dan Rencana Induk Sistem (RIS) yang telah disusun secara sistematis dan

sinergis ini pada gilirannya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya. Pada

tahap selanjutnya dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah

(RPIJM) ini akan dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen RPKPP.

Dalam konstelasi strategi pembangunan sektor, RIS dan RPIJM seringkali sudah

disusun terlebih dahulu daripada SPPIP. Oleh karena itu, maka proses



penyusunan SPPIP akan mempertimbangkan dan mensinkronisasikan kebijakan

dan strategi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen tersebut, sedangkan

proses penyusunan RPKPP wajib untuk mempertimbangkan program dan

kegiatan di dalam RPIJM dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Selain itu, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, untuk menunjang pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan, setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP). Dari sisi lingkup substansi, RP3KP merupakan penjabaran dari rencana

kawasan permukiman yang tertuang dalam RTRW kota/kabupaten. Sebagai

rencana yang mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman di suatu kota/kabupaten, maka RP3KP ini juga perlu disinergikan

dengan SPPIP. Secara diagramatis, keterkaitan SPPIP dan RPKPP dengan

instrumen pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan lainnya dapat

dilihat pada Gambar 3 berikut.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH

(RPJPD)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

(RTRW) KOTA/KABUPATEN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PERKOTAAN DAERAH

(KSPD)

STRATEGI PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN


(SPPIP)

STRATEGI SISTEM

SANITASI KOTA

(S-SK)

STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

(S-SPP)

STRATEGI SEKTOR

LAINNYA

RENCANA INDUK

SANITASI

RENCANA INDUK

PERSAMPAHAN

MASTERPLAN

SEKTOR LAINNYA

STRATEGI SEKTOR

RENCANA INDUK SISTEM (RIS)

RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI

JANGKA MENENGAH

(RPIJM)

RENCANA PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(RP3KP)

RENCANA PEMBANGUNAN

KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

(RPKPP)

diacu/diterjemahkan/didetailkan

sinkronisasi

RENCANA DETAIL TATA

RUANG

(RDTR)

RENCANA TATA BANGUNAN

DAN LINGKUNGAN

(RTBL)

RENCANA SEKTORAL

LAINNYA

Gambar 3 Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Kebijakan

Pembangunan Kabupaten/Kota



Bagiamana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dengan Dokumen Kebijakan dan

Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota dari Sisi Waktu?

Dari sisi waktu, SPPIP merupakan penterjemahan arahan pengembangan dan

pembangunan kota untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

selama jangka waktu 20 tahun sebagaimana arahan dalam RTRW dan RPJPD.

Strategi untuk 5 (lima) tahun pertama didasarkan pada arahan dalam RPJMD dan

KSPD, serta akan menjadi acuan bagi penyusunan RPKPP dan RPIJM. Ilustrasi

kedudukan SPPIP dan RPKPP dalam kerangka kebijakan pembangunan kota

terdapat pada Gambar 4.

ARAHAN SPASIAL ARAHAN PEMBANGUNAN ARAHAN PERKOTAAN

RTRWN

20 TAHUN

RPJPN

20 TAHUN

RTRWD

20 TAHUN

RPJPD

20 TAHUN

RPJMD

5 TAHUN

KSPN

20 TAHUN

KSPD

5 TAHUN

SPPIP

20 TAHUN

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN II

LIMA

TAHUN III

LIMA

TAHUN IV

RPIJM

5 TAHUN

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

RPKPP

5 TAHUN

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

Gambar 4 Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Kebijakan

Pembangunan Kabupaten/Kota Dari Sisi Waktu



Bagaimana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dengan RPIJM?

SPPIP ini menjadi dokumen induk dan acuan utama dalam penyusunan program-

program investasi bidang permukiman yang terdapat dalam RPIJM Cipta Karya,

sedangkan RPKPP merupakan dokumen teknis untuk mendukung

operasionalisasi RPIJM Cipta Karya. Dalam hal ini, program 5 (lima) tahunan yang

dihasilkan dalam SPPIP akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan

program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaannya di dalam RPIJM Cipta

Karya. Program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaan di dalam RPIJM Cipta

Karya tersebut akan dirinci dalam program dan kegiatan yang terukur baik

volume, biaya, dan lokasinya di tiap kawasan prioritas RPKPP (Gambar 5).

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN


(SPPIP)

STRATEGIINDIKASI

PROGRAM

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA

MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA

(RPIJM BIDANG CIPTA KARYA)

PROGRAM KEGIATAN

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS

(RPKPP)

PROGRAM

PENANGANANKEGIATAN

SKALA KOTA

SKALA KAWASAN

sebagai arah dan

kebijakan program

investasi bidang

cipta karya

RPKPP merupakan

acuan RPIJM pada

kawasan prioritas

dan rencana teknis

rinci subkawasan

Gambar 5 Keterkaitan SPPIP, RPKPP, dan RPIJM

Berdasarkan keterkaitan ini, maka apabila RPIJM sudah disusun sebelum SPPIP

dan RPKPP, maka program yang tertuang dalam RPIJM, khususnya untuk tahun

pertama, akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi dan

program di dalam SPPIP, sedangkan rumusan, volume, dan alokasi

penganggaran akan menjadi acuan utama dalam perumusan kegiatan berikut

rinciannya di dalam RPIJM. Untuk tahun kedua dan seterusnya, rumusan strategi



dan program SPPIP akan menjadi dasar dalam upaya review dan penyempurnaan

RPIJM (Gambar 5)

Gambar 6 Contoh Keterkaitan Substansi SPPIP, RPKPP, dan RPIJM

Apa Perbedaan SPPIP dan RPKPP Dengan RTRW, serta Bagaimana

Keterkaitan Antara Ketiganya?

Dalam kaitannya dengan RTRW, keberadaan SPPIP dan RPKPP berbeda

terutama dalam hal lingkup substansi dan lingkup wilayahnya. Secara rinci

perbedaan RTRW, SPPIP, dan RPKPP dalam kerangka pembangunan perkotaan

dapat dilihat pada Tabel 1.



Ta

bel 1

Rin

cia

n P

erb

ed

aa

n A

nta

ra S

PP

IP, d

an

RP

KP

P D

ala

m K

era

ng

ka P

em

ba

ng

un

an

Wila

yah

Perk

ota

an



Walaupun berbeda, SPPIP dan RPKPP ini memiliki keterkaitan erat dengan RTRW.

SPPIP dan RPKPP ini dalam proses penyusunannya mengacu pada arah

kebijakan yang terdapat di dalam RTRW, terutamanya mengenai alokasi pola

ruang kawasan permukiman perkotaannya. Selain itu dalam penyusunan SPPIP

dan RPKPP juga mempertimbangkan beberapa substansi di dalam RTRW,

seperti:

Kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan permukiman perkotaan dan

infrastruktur pendukungnya, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan

kebijakan dan strategi untuk SPPIP;

Arah pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dan infrastruktur

pendukungnya, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan program

dan kegiatan untuk SPPIP dan RPKPP; dan

Arahan pengembangan kawasan strategis, sebagai bahan pertimbangan

dalam penentuan kawasan permukiman prioritas di dalam SPPIP dan RPKPP.



Bagian A.5

Pemangku Kepentingan Dalam SPPIP dan RPKPP

Siapa Saja Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP dan

RPKPP?

Sesuai dengan fungsi dan perannya dalam mengintegtrasikan pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada berbagai tingkat maka

kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP sudah barang tentu melibatkan berbagai

pemangku kepentingan yang berada di tingkat pemerintah, pemerintah provinsi,

maupun pemerintah kabupaten/kota. Walaupun demikian, secara realistis

pembangunan kabupaten/kota, khususnya pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan tentunya akan melibatkan pemangku

kepentingan dalam konteks yang lebih luas dari kalangan pemerintah seperti

dinyatakan sebelumnya. Pemangku kepentingan dari kalangan tersebut antara

lain adalah:

Pengembang perumahan sebagai institusi yang menangani penyediaan

perumahan berbentuk badan usaha milik privat. Dalam konsep SPPIP dan

RPKPP, pengembangan memiliki potensi sangat besar untuk dilibatkan

ataupun terlibat dalam implementasinya. Dalam konteks SPPIP dan RPKPP,

pengembangan perumahan berperan sebagai pihak yang ikut terlibat dalam

mengembangkan dan membangun hunian.

Masyarakat / komunitas sebagai pihak yang secara kolektif memiliki gagasan,

dan rencana mengembangkan ataupun memecahkan persoalan dalam

lingkungan permukimannya. Pada sejumlah kasus tertentu, ditemui suatu

kondisi dimana masyarakat/komunitas ini juga memiliki sejumlah sumberdaya

untuk merealisasikan gagasan dan rencananya terutama yang berkaitan

dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Dalam

konteks SPPIP dan RPKPP, masyarakat / komunitas berperan sebagai pihak

yang ikut terlibat dalam mengembangkan dan membangun hunian.



Apa Peran Dari Tiap Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP

dan RPKPP?

Secara rinci peran dan bentuk keterlibatan dari masing-masing pihak yang terlibat

dalam kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP dapat dilihat pada Tabel 2 dan

Gambar 7.

Tabel 1 Peran dan Bentuk Keterlibatan Masing-Masing Pihak Dalam

Kegiatan Penyusunan SPPIP dan RPKPP

PEMANGKU KEPENTINGAN

PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN WEWENANG

TINGKAT PUSAT

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Pembina kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Mendorong dan mengarahkan penyusunan SPPIP/RPKPP pada kabupaten/kota melalui Pokjanis daerah

TUGAS - melaksanakan pembinaan

kegiatan penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP;

- menyediakan pedoman penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP; dan

- melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan SPPIP dan Penyusunan RPKPP.

WEWENANG - melakukan penilaian

terhadap hasil penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP;

- memberikan rekomendasi berdasarkan penilaian terhadap hasil penyusunan SPPIP; dan

- memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP

Direktorat Pengembangan Permukiman DJCK

Pembina kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penyusunan SPPIP/ RPKPP

- Menyediakan pedoman pelaksanaan penyusunan SPPIP/RPKPP (KAK, panduan)

- Memantau pelaksanaan SPPIP/RPKPP melalui kegiatan koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

- Menyelenggarakan kolokium

TINGKAT PROVINSI

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyelenggara kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Melakukan tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Menyediakan tenaga ahli pendamping

- Berperan aktif dalam tim teknis tingkat provinsi

TUGAS - melaksanakan konsolidasi

pada tingkat provinsi; - melaksanakan

pendampingan dan pengendalian kegiatan penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP; dan

- mendorong peningkatan



PEMANGKU KEPENTINGAN

PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN WEWENANG

Tim Teknis Provinsi, Terdiri dari: Ketua : Satker Randal CK Anggota : Korwil, Dinas PU/CK Provinsi, Bappeda Provinsi, dan Satker Provinsi Bidang CK

Pendamping/ pengendali kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP

- Mendorong peningkatan kapasitas Pokjanis melalui kegiatan pelatihan/konsolidasi tingkat provinsi

- Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP melalui monitoring dan evaluasi/konsolidasi di tingkat provinsi

kapasitas pokjanis di tingkat kabupaten/kota.

WEWENANG - menetapkan tim teknis

provinsi; - melaksanakan koordinasi

penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP dalam lingkup provinsi; dan

- memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan kinerja pokjanis.

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis), Terdiri dari dinas/instansi terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota. Pembentukan Pokjanis ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota

Perumus SPPIP/RPKPP

- Merumuskan SPPIP/RPKPP

- Menjadi narasumber dan penentuperumusan hasil SPPIP/RPKPP

- Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen SPPIP/RPKPP

- Mengawal keberlanjutan program SPPIP/RPKPP hingga tahapan implementasi

TUGAS - menyediakan basis data dan

informasi spasial dan sektoral;

- melaksanakan penyusunan SPPIP dan RPKPP sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini;

- menghasilkan SPPIP dan RPKPP yang dapat diimplementasikan; dan

- penyebarluasan informasi produk SPPIP dan RPKPP kepada masyarakat

WEWENANG - menetapkan pokjanis; - melaksanakan peninjauan

kembali terhadap SPPIP dan RPKPP berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan menteri ini;

- melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP; dan

- menetapkan SPPIP.

Tim Ahli Pendamping, yang terdiri dari tenaga ahli beserta asisten ahli

Pendamping kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Memfasilitasi Pokjanis dalam proses penyusunan SPPIP/RPKPP

- Menyusun laporan proses kegiatan SPPIP/RPKPP

- Menyusun dokumen SPPIP/RPKPP hasil perumusan Pokjanis



DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (DJCK)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM/

CIPTA KARYA PROVINSI

DINAS PEKERJAAN UMUM/

CIPTA KARYA PROVINSI

SATUAN KERJA (SATKER) CIPTA KARYA

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

SATUAN KERJA (SATKER) CIPTA KARYA

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (DJCK),

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

TIM TEKNISTIM TEKNIS

BAPPEDA PROVINSI

DINAS PROVINSI TERKAIT

SATKER CIPTA KARYA PROVINSI

BAPPEDA PROVINSI

DINAS PROVINSI TERKAIT

SATKER CIPTA KARYA PROVINSI

KELOMPOK KERJA TEKNIS

(POKJANIS)

PENYUSUN SPPIP/RPKPPPENYUSUN SPPIP/RPKPP

pemangku kepentingan

kota/kabupaten

pemangku kepentingan

kota/kabupaten

TIM TENAGA AHLI

PENDAMPING

melakukan

pendampingan

melakukan

pendampingan

AKADEMISI DAN UNSUR

MASYARAKAT

PERUMUS SPPIP/

RPKPP

PENYELENGGARA

KEGIATAN SPPIP/

RPKPP

PENGENDALI

KEGIATAN SPPIP/

RPKPP

PEMBINA KEGIATAN

PENYUSUNAN SPPIP/

RPKPP

PENDAMPING

KEGIATAN

PENYUSUNAN SPPIP/

RPKPP

penyediaan ahli

pendamping

penyediaan ahli

pendamping

HUBUNGAN KETERKAITAN PERAN

Gambar 7 Keterkaitan Semua Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan

SPPIP dan RPKPP

Apakah SPPIP dan RPKPP Perlu untuk Dilegalisasi Dalam Peraturan

Perundang-undangan?

Untuk menjamin pemanfaatan dokumen SPPIP dan RPKPP sebagai acuan dalam

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, maka

dokumen SPPIP dan RPKPP dapat dilegalisasi dalam bentuk peraturan

perundangan-undangan di daerah. Legalisasi untuk SPPIP dan RPKPP ini

ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.




MODUL PEMAHAMAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

B RUANG LINGKUP

SPPIP DAN RPKPP

Bagian B Modul Pemahaman SPPIP dan RPKPP ini merupakan penjelasan

mengenai ruang lingkup SPPIP dan RPKPP yang terdiri dari 4 (empat) sub-modul:

B.1 Ruang Lingkup SPPIP

B.2 Keluaran SPPIP

B.3 Ruang Lingkup RPKPP

B.4 Keluaran RPKPP



Bagian B.1

Ruang Lingkup SPPIP

Apa yang menjadi batasan Lingkup Wilayah SPPIP?

Kegiatan penyusunan SPPIP dapat dilakukan pada lingkup wilayah administrasi

kota dan wilayah administrasi kabupaten, dengan fokus pada kawasan yang

diarahkan dalam RTRW kabupaten/kota sebagai kawasan permukiman

perkotaan.

Apa Perbedaan Lingkup Wilayah SPPIP Untuk Wilayah Administrasi Kota

dan Wilayah Administrasi Kabupaten?

Untuk wilayah yang berstatus kota, maka lingkup wilayah penyusunan SPPIP

mencakup keseluruhan kawasan permukiman di wilayah administrasi kota

yang ditetapkan dalam RTRW kota yang bersangkutan.

Untuk wilayah yang berstatus kabupaten, maka lingkup wilayah penyusunan

SPPIP mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang

didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan oleh RTRW kabupaten

yang bersangkutan.

Apa saja Lingkup Substansi dari SPPIP dan Sejauhmana kedalamannya?

Lingkup Substansi SPPIP dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1)

Lingkup substansi keluaran akhir SPPIP dan 2) lingkup substansi menyeluruh

yang meliputi seluruh proses penyusunan SPPIP. Kedua bagian lingkup substansi

SPPIP ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Lingkup Substansi keluaran akhir SPPIP

Dari sisi substansi, keluaran akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan

SPPIP berupa strategi pembangunan yang diturunkan dan didetailkan dalam

bentuk program. Strategi pembangunan dalam SPPIP memuat langkah-langkah

riil dan terukur yang harus diambil untuk merealisasikan tujuan pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang diatur dalam

kebijakan. Strategi pembangunan dalam SPPIP ini disusun dengan

mempertimbangkan beberapa hal berikut dan diilustrasikan pada Gambar 8.



Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan yang telah disepakati bersama oleh Pokjanis;

Kebutuhan penanganan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan, yang didasarkan pada karakteristik potensi dan permasalahan

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman eksisting;

Sumber daya yang dimiliki yang dapat menjadi pembatas ataupun

pendorong bagi terwujudnya target capaian dalam pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang ingin dicapai.

Sumber daya ini dapat berupa:

sumber pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah;

luas lahan yang tersedia untuk pembangunan;

kesiapan masyarakat dalam mendukung program pembangunan;

kapasitas aparatur pelaksana program;

dan sebagainya

Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan

pembangunan dan penataan ruang yang berlaku; dan

Target capaian dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan yang diharapkan.

TUJUAN DAN KEBIJAKANPEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN

TARGET CAPAIAN

YANG DIHARAPKAN PADA

AKHIR TAHUN

IMPLEMENTASI

KEBUTUHAN

PENANGANAN

YANG DIRUMUSKAN

BERDASARKAN KONDISI

EKSISTING PERMASALAHAN

KEBUTUHAN

PENANGANAN

YANG DIRUMUSKAN

BERDASARKAN KONDISI

EKSISTING PERMASALAHAN

SUMBER DAYA YANG

DIMILIKI DAERAH

(dana, lahan, komitmen masyarakat,

sumber daya aparatur, dll)

SUMBER DAYA YANG

DIMILIKI DAERAH

(dana, lahan, komitmen masyarakat,

sumber daya aparatur, dll)

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN PERKOTAAN

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR


Gambar 8 Dasar Pertimbangan Perumusan Strategi Dalam SPPIP



Dalam perumusan strategi pembangunan SPPIP perlu memperhatikan 2 (dua)

hal, yaitu: cakupan aspek dan cakupan wilayah.

Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

dalam konteks cakupan aspek merujuk pada strategi fisik dan non-fisik. Untuk

strategi non-fisik dapat meliputi strategi terkait aspek sosial, ekonomi,

pembiayaan, kelembagaan, pelibatan masyarakat dan pelaku terkait lainnya,

serta legalisasi.

Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

dalam konteks cakupan wilayah disusun untuk skala kota/kabupaten dan

skala kawasan.

Setiap strategi yang dirumuskan didetailkan ke dalam program yang memuat

penjabaran strategi ke dalam langkah-langkah operasional untuk jangka waktu

tertentu.

2. Lingkup Substansi Seluruh Proses Penyusunan SPPIP

Lingkup substansi untuk seluruh proses penyusunan SPPIP mencakup 5 (lima)

lingkup kegiatan, yaitu: (1) persiapan, (2) identifikasi potensi dan permasalahan

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, (3)

perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan, (4) perumusan startegi dan program pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, serta (5) finalisasi dan

sosialisasi. Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut pada Tabel 2.



Tabel 2 Keterkaitan Lingkup Kegiatan Dengan Capaian dalam Kegiatan

Penyusunan SPPIP

LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN

(1) Persiapan

Mengikuti sosialisasi penyusunan SPPIP

yang akan dikoordinasikan

penyelenggaraannya oleh tim pusat

Melakukan persiapan pelaksanaan

kegiatan, termasuk di dalamnya

melakukan koordinasi tim untuk

pelaksanaan kegiatan, penyepakatan

rencana kerja dan metodologi

pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta

dasar, sampai dengan pengumpulan

data dan informasi

Melakukan konsolidasi dengan semua

pemangku kepentingan dalam proses

penyamaan tujuan dan rencana kerja

penyusunan SPPIP

Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

Peta dasar Data dan informasi yang diperlukan Desain pengumpulan data dan informasi

(2) Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Melakukan kajian terhadap kebijakan,

strategi, dan program pembangunan

daerah berdasarkan dokumen kebijakan

terkait yang telah tersedia dan dijadikan

acuan pelaksanaan pembangunan oleh

Pemerintah Daerah

Review kebijakan, strategi, dan program daerah dari tiap dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah

Melakukan kajian terhadap isu-isu

permukiman dan infrastruktur perkotaan,

serta potensi, permasalahan dan

tantangan yang akan dihadapi dalam

pembangunan perkotaan dan

permukiman perkotaan.

Kajian isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan

Potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan

Potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan permukiman perkotaan

Peta potensi, permasalahan, dan tantangan dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan

(3) Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Bersama dengan pemangku

kepentingan kota menghasilkan indikasi

arah pengembangan kota serta

pembangunan permukiman dan

infrastruktur perkotaan berdasarkan hasil

kajian kebijakan dan hasil kajian

terhadap isu-isu, potensi, permasalahan

dan tantangan yang akan dihadapi

dalam pembangunan perkotaan dan

Indikasi arah pengembangan kota Indikasi arah pembangunan permukiman

kota dan infrastruktur perkotaan




permukiman perkotaannya


kepentingan kota menghasilkan rumusan

tujuan dan kebijakan pembangunan

permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan

Rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastrukur perkotaan

Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1


kepentingan menghasilkan:

Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas

Identifikasi kawasan permukiman prioritas

Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas

Kawasan permukiman prioritas Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2

(4) Perumusan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan


kepentingan kota menghasilkan rumusan

strategi pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan

Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Penyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3


kepentingan menghasilkan :

Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan.

Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kota dan skala kawasan) sebagai arahan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan jangka menengah.

Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan

Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kota dan skala kawasan) sebagai arahan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan jangka menengah

Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Penyelenggaraan Pra-FGD 4 dan FGD 4 dan diskusi informal

(5) Finalisasi dan Sosialisasi

Mengikuti kegiatan kolokium yang akan

dikoordinasikan oleh koordinator

pelaksana, dan memberikan pemaparan

dan pembahasan capaian kegiatan pada

Kolokium SPPIP

Masukan untuk penyempurnaan hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan

Menyelenggarakan konsultasi publik

untuk menjaring masukan terhadap

rumusan strategi dan program

Masukan untuk penyempurnaan hasil




pembangunan permukiman dan


Melakukan diseminasi hasil kesepakatan

perumusan SPPIP kepada dinas/instansi

terkait dan pemangku kepentingan

lainnya di kota/kabupaten bersangkutan

Tersosialisasikannya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

Lingkup substansi yang dimaksud secara rinci akan dijelaskan dalam masing –

masing bagian pada Modul Proses dan Prosedur Penyusunan SPPIP yang

merupakan bagian terpisah dari Modul Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ini.



Bagian B.2

Keluaran SPPIP

Apa Keluaran Dari SPPIP?

Terdapat 2 (dua) dokumen dari proses penyusunan SPPIP yang akan dihasilkan

sebagai keluaran yaitu:

a. Dokumen SPPIP; dan

b. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan SPPIP

Sejauhmana Tiap Keluaran Tersebut Harus Dihasilkan?

Karakteristik atau persyaratan masing – masing keluaran dapat dijelaskan sebagai

berikut:

A. Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

(SPPIP)

MUATAN - Indikasi arah pengembangan kabupaten/kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;

- Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas;

- Identifikasi kawasan permukiman prioritas;

- Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;

- Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;

- Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan;

- Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;

- Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kabupaten/kota dan skala kawasan);



- Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan

- Dokumen spasial terkait dengan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan sebagai laporan utama, terpisah dengan dokumen laporan proses penyusunan substansi dan dokumen laporan mekanisme penyelenggaraan kegiatan

- Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif

B. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan SPPIP

MUATAN - Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan diseminasi;

- Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan diseminasi;

- Materi yang disampaikan;

- Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan; dan

- Proses diskusi

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir) dan dokumen SPPIP

- Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan FGD, diskusi informal, kolokium, konsultasi publik, dan diseminasi

- Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditanda tangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui

- Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini.



Bagian B.3

Ruang Lingkup RPKPP

Apa yang menjadi batasan Lingkup Wilayah RPKPP?

RPKPP dilakukan untuk kawasan permukiman prioritas yang terdapat di setiap

kawasan perkotaan dalam lingkup kabupaten/kota dan mengacu pada arahan

yang terdapat dalam dokumen SPPIP. Kawasan permukiman prioritas ini dibagi

dalam zona/blok pentahapan penanganan sehingga dapat ditentukan kawasan

pembangunan Tahap 1.

Secara hirarki spasial lingkup wilayah RPKPP dapat dibedakan menjadi dua

jenjang, yaitu: Kawasan Permukiman Prioritas dan Kawasan Pembangunan Tahap

1. Lingkup Wilayah RPKPP pada jenjang kawasan permukiman prioritas dipetakan

dengan skala 1:5.000 dan pada jenjang kawasan Pembangunan Tahap 1 dengan

skala 1:1.000.

Apa perbedaan antara Kawasan Permukiman Prioritas dan Kawasan

Pembangunan Tahap Pertama?

Kawasan Permukiman Prioritas RPKPP

Kawasan permukiman prioritas adalah kawasan permukiman yang disepakati

oleh pihak daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dalam

konteks pembangunan kabupaten/kota dan merupakan prioritas dalam

pembangunan dan pengembangannya. Kawasan permukiman prioritas

merupakan satu kesatuan fungsional tertentu yang tidak terpisah (memiliki

kesamaan permasalahan/tema penanganan) tanpa merujuk pada batas

adminstrasi. Dalam penetapannya, didasarkan pada beberapa pertimbangan

berikut:

memiliki urgenitas penanganan;

memiliki kontribusi dalam penanganan permasalahan kota;

memiliki kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan

kota;

sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kota;

memiliki dominasi permasalahan terkait bidang cipta karya; dan

memiliki dominasi penanganan melalui bidang cipta karya.



Jumlah kawasan yang ditetapkan dan terpilih minimal 1 (satu) kawasan

dengan luasan per kawasan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak

daerah (Pokjanis). Sebagai acuan luasan untuk kawasan terpilih adalah hingga

500 Ha atau dapat disesuaikan dengan batas deliniasi kawasan permukiman

yang disepakati.

Kawasan Pembangunan Tahap 1

Kawasan pembangunan Tahap 1 adalah kawasan permukiman yang

disepakati oleh masyarakat di dalam kawasan dan pihak daerah sebagai

kawasan yang memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan kawasan

dan memiliki prioritas untuk dimulai pembangunannya pada tahun pertama

dalam rencana pentahapan pembangunan kawasan. Luasan per kawasan

pengembangan tahap 1 antara 20 - 30 Ha atau lainnya berdasarkan

kesepakatan dengan pihak daerah.

Apa saja Lingkup Substansi dari RPKPP dan Sejauhmana kedalamannya?

Lingkup substansi RPKPP dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1)

lingkup substansi keluaran akhir RPKPP dan 2) lingkup substansi menyeluruh

yang meliputi seluruh proses penyusunan RPKPP. Kedua bagian lingkup

substansi RPKPP ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Lingkup Substansi Keluaran Akhir RPKPP

Kedalaman substansi dari RPKPP sampai dengan rencana aksi program yang

dijabarkan ke dalam rencana teknis. Rencana aksi program merupakan

penjabaran dari strategi skala kawasan yang dirumuskan pada SPPIP yang

disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan didetailkan pada program tahunan /1

(satu) tahun. Untuk komponen bidang permukiman pada program tahun pertama

di kawasan pengembangan tahap 1 dilakukan penyusunan Rencana Detail

Desain/Detailed Engineering Design (DED). Rumusan program dan kegiatan

disusun dengan mengacu pada nomenklatur program di dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum; Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, berikut

penyesuaiannya di kabupaten/kota yang bersangkutan dan ditetapkan melalui

Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota; serta Rencana Strategi (Renstra)

Kementerian/Lembaga lainnya.



2. Lingkup substansi seluruh proses penyusunan RPKPP

Lingkup substansi penyusunan RPKPP secara rinci dapat dikelompokkan menjadi

5 (lima) lingkup kegiatan, yaitu: (1) persiapan, (2) identifikasi potensi dan


perkotaan pada kawasan prioritas, (3) perumusan rencana aksi program, (4)

perumusan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1, dan (5)

finalisasi dan sosialisasi. Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan utama

dan capaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Keterkaitan Lingkup Kegiatan Dengan Capaian dalam Kegiatan

Penyusunan RPKPP


(1) Persiapan

Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan, penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, sampai dengan pengumpulan data dan informasi. Persiapan ini juga didukung dengan mengikuti konsolidasi di tingkat provinsi.

Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

peta dasar Data dan informasi yang diperlukan Desain pengumpulan data dan informasi

(2) Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pada Kawasan Prioritas

Melakukan review dan kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah serta dokumen SPPIP yang telah dibuat

Review kebijakan, strategi, dan program daerah dari tiap dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pemerintah daerah serta dokumen SPPIP

Melakukan kajian mikro terhadap kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP

Kajian mikro kawasan permukiman prioritas

Presentasi audio-visual kawasan permukiman prioritas hasil investigasi di lapangan

Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

Pemetaan spasial potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas




(3) Perumusan Rencana Aksi Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Kawasan Prioritas

Melakukan identifikasi kebutuhan penanganan kawasan permukiman prioritas

Kebutuhan penanganan kawasan permukiman prioritas

Melakukan penyusunan konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Proses penyusunan ini dilakukan dengan Focus Group Discusion (FGD) bersama dengan pemangku kepentingan kabupaten/kota dan kawasan

Konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Peta konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan konsep penanganan kawasan permukiman prioritas

Melakukan penyusunan rencana aksi program penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan dalam program pembangunan dalam dokumen SPPIP berikut dengan tahapan pelaksanaan penanganannya. Adapun proses penyusunan ini dilakukan dengan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan.

Rencana aksi program penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan dan menyepakati rencana aksi program penanganan

(4) Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1

Merumuskan kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1

Kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1

Melakukan pemilihan dan penetapan kawasan pembangunan tahap 1

Kawasan pembangunan tahap 1

Melakukan perumusan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 berdasarkan pada kebutuhan kawasan yang telah disepakati bersama oleh pemangku kepentingan kabupaten/kota dan kawasan. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait

Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Diskusi partisipatif dengan masyarakat setempat untuk perumusan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan melakukan penyusunan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 dengan tingkat kedalaman informasi skala 1:1.000 dan menyepakatinya dalam suatu FGD

Rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Melakukan penyusunan Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun pertama di dalam kawasan pembangunan tahap 1 yang meliputi permukiman dan infrastruktur permukiman. Rencana detail desain tersebut

Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun pertama di dalam kawasan pembangunan tahap 1

Visualisasi 3D untuk DED kawasan




juga disajikan dalam bentuk 3 dimensi

Mengikuti kegiatan kolokium yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangn Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan penyusunan RPKPP

Masukan untuk penyempurnaan hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan

Menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring masukan terhadap konsep, rencana penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas untuk jangka waktu 5 tahun dan kawasan pembangunan tahap 1 untuk jangka waktu 1 tahun pertama

Masukan untuk penyempurnaan hasil

(5) Finalisasi dan Sosialisasi

Menyelenggarakan sosialisasi hasil penyusunan RPKPP melalui diseminasi kepada dinas/instansi terkait dan masyarakat di kawasan prioritas

Tersosialisasikannya RPKPP

Lingkup substansi yang dimaksud dijelaskan secara rinci dalam Modul Proses

dan Prosedur Penyusunan RPKPP yang merupakan bagian terpisah dari Modul

Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ini.



Bagian B.4

Keluaran RPKPP

Apa Keluaran Dari RPKPP?

Dalam keseluruhan proses Penyusunan RPKPP ada 5 (lima) dokumen yang akan

dihasilkan sebagai keluaran yaitu:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP);

b. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan (Proceeding Kegiatan);

c. Dokumen Rencana Detail Desain (DED);

d. Dokumen Profil Kawasan Permukiman Prioritas;

e. Dokumen Konsep Pembangunan Kawasan Prioritas

Sejauhmana Tiap Keluaran Tersebut Harus Dihasilkan?

Karakteristik atau persyaratan masing – masing keluaran dapat dijelaskan sebagai

berikut:

A. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

MUATAN - Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan

indikasi dalam SPPIP - Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan

arahan dalam SPPIP - Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

- Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas

- Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun

- Kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000)

- Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED)



permukiman dan infrastruktur permukiman untuk kawasan prioritas yang pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun pertama yang disajikan dalam bentuk 3D.

- Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala : a) 1:5.000 (untuk kawasan prioritas) b) 1:1.000 (untuk kawasan pembangunan tahap pertama)

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan sebagai laporan utama, terpisah dari laporan penyelenggaraan kegiatan

- Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif

B. Dokumen Penyelenggaraan (Proceeding) Kegiatan

MUATAN - Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan sosialisai;

- Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan sosialisasi;

- Materi yang disampaikan; - Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan; dan - Proses penyelenggaraan partisipatif melalui pendekatan

Community based Participatory Approach (CPA)

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir) dan dokumen RPKPP;

- Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan FGD, diskusi partisipatif, kolokium, konsultasi publik, dan diseminasi;

- Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditanda tangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui;

- Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini.

C. Dokumen Rencana Detail Desain (DED)

MUATAN - DED untuk komponen infrastruktur permukiman dan sektor terkait lainnya pada kawasan pembangunan tahap 1.

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis - Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar, dan

peta yang representatif



D. Dokumen Profil Kawasan Permukiman Prioritas

MUATAN - Profil kawasan prioritas (aspek fisik dan non-fisik) - Hasil kajian potensi dan permasalahan kawasan prioritas

PENYAJIAN - Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis; dan - Dokumentasi kondisi eksisting kawasan dalam bentuk audio

visual (film dokumenter)

E. Dokumen Konsep Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas dan

kawasan pengembangan tahap 1

MUATAN - Konsep 3 dimensi (3D) pembangunan kawasan permukiman prioritas dan kawasan pengembangan tahap 1

PENYAJIAN - Dokumentasi ini disajikan dalam bentuk audio visual

MODUL

PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN


(RPKPP)

Modul Pelaksanaan ● Proses dan Prosedur Penyusunan RPKPP

Petunjuk Penggunaan Modul RPKPP ● 2


Dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP, MODUL PROSES DAN

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari MODUL PEMAHAMAN SPPIP DAN RPKPP, serta MODUL PROSES DAN

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP).




MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN












PENYUSUNAN SPPIP

PENYUSUNAN RPKPP


SPPIP DAN RPKPP

`


`

MODULProses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

MODULProses dan Prosedur Pelaksanaan

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPP)

Gambar 1 Kedudukan Modul Proses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RKPP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPPIP dan RPKPP



MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

merupakan acuan teknis yang berisi langkah-langkah untuk menghasilkan

Dokumen RPKPP. Langkah-langkah yang di maksud disajikan untuk tiap kegiatan

pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPKPP, sehingga

memudahkan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses

penyusunan RPKPP ini. Penggunaan modul untuk tiap kegiatan penyusunan

RPKPP dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rincian Modul yang Digunakan Dalam Kegiatan Penyusunan RPKPP

KEGIATAN BAGIAN MODUL YANG

DIGUNAKAN MUATAN

SOSIALISASI Modul Pemahaman Dasar Modul Proses dan Prossedur

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP

KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI

Modul Pemahaman Dasar Modul Proses dan Prossedur

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP

KOLOKIUM Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.4

Kegiatan Penyelenggaraan Kolokium

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RPKPP

PENYELENGGARAAN FGD 1

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP C.1

Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Penanganan Kawasan


Kegiatan Penyusunan Konsep Pembangunan Kawasan


Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1



Kegiatan Identifikasi Program Penanganan Berdasarkan Arahan SPPIP


Kegiatan Perumusan Rencana Aksi Program


Kegiatan Perumusan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan Permukiman

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan




KEGIATAN BAGIAN MODUL YANG

DIGUNAKAN MUATAN

Penyusunan RPKPP C.7

PENYELENGGARAAN DISKUSI PARTISIPATIF

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D. 2

Kegiatan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.3

Kegiatan Penyelenggaraan Diskusi Partisipatif



Kegiatan Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1


Kegiatan Perumusan Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1


Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1


KegiatanPenyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3

KONSULTASI PUBLIK


Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Desain Kawasan


Kegiatan Penyelenggaraan Konsultasi Publik

DISEMINASI Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP E.1

Kegiatan Penyempurnaan Rencana Aksi Program dan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP E.2

Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi


Lingkup Persiapan ●5

MODUL PELAKSANAAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN


Proses dan Prosedur Penyusunan RPKPP

A PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP PERSIAPAN

Bagian A: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Persiapan memuat

langkah-langkah penyusunan dokumen RPKPP pada tahap awal penyusunan

RPKPP. Modul ini terbagi atas 3 (tiga) sub-modul yang masing-masing

menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup

kegiatan persiapan, yaitu:

A.1: Kegiatan Sosialisasi

A.2: Kegiatan Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

A.3: Kegiatan Konsolidasi Tingkat Provinsi

Kedudukan Bagian A di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat




O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKRO

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASI

POTENSI &

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN PADA

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1

IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN

PENANGANAN

KAWASAN

3.2

PENYUSUNAN

KONSEP

PEMBANGUNAN

KAWASAN

3.3

IDENTIFIKASI

PROGRAM

PENANGANAN

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

3.4

PERUMUSAN RENCANA

AKSI PROGRAM

3.5

PERUMUSAN TAHAPAN

PELAKSANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

4.4

PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2

PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1

PERUMUSAN

KRITERIA &

INDIKATOR

PENENTUAN

KAWASAN

PEMBANGUNAN

TAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL DESAIN (DED)

KAWASAN

5.1

PENYEMPURNAAN RENCANA AKSI

PROGRAM DAN RENCANA PEMBANGUNAN

KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

1.1

SOSIALISASI

FINALISASI DAN SOSIALISASIPERSIAPANIDENTIFIKASI POTENSI

DAN MASALAHPERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR


MODUL A

Gambar 2 Keterkaitan Bagian A Modul dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian A.1

SOSIALISASI

Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat

Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai

penyusunan RPKPP dan mencapai pemahaman yang sama mengenai proses,

prosedur, dan produk dari penyusunan RPKPP.

Siapa yang Terlibat Dalam Penyelenggaraannya?

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai

penyelenggara kegiatan. Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Cipta

Karya memiliki peran:

- mengorganisasi kegiatan;

- menyediakan dan menyampaikan materi proses dan prosedur

penyusunan SPPIP/RPKPP; dan

- memontoring persiapan kota/kabupaten penyusunan SPPIP/RPKPP

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKPK) Provinsi,

Pokjanis RPKPP Kabupaten/Kota dan Tenaga Ahli Pendamping sebagai

peserta, minimal terdiri atas 1 (satu) perwakilan Satker PKP Provinsi, 1 (satu)

perwakilan Tim Teknis Provinisi, 1 (satu) orang ketua Pokjanis, dan 1(satu)

orang ketua tim tenaga ahli. Dalam kegiatan ini, Pokjanis SPPIP

Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli berkewajiban

untuk:

- menyiapkan tim penyusun (Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli);

- menyiapkan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan

- menemukenali karakteristik kajian yang terkait penyusunan

SPPIP/RPKPP

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan?

Maksimal selama 2 (dua) hari pada awal bulan pertama dari rangkaian kegiatan

penyusunan RPKPP dengan alokasi waktu yang ditentutan oleh Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum



Metode Apa Saja yang Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya?

Workshop, dalam proses sosialisasi ini akan ada pemaparan mengenai

penyusunan RPKPP oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum

Diskusi, melalui sesi tanya jawab dalam proses pelaksanaannya.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum sosialisasi?

Jadwal dan Rencana Kerja

SK Bupati/ Walikota tentang Pokjanis RPKPP Kabupaten/ Kota

Dokumen Kebijakan yang mendukung penyusunan RPKPP dan terkait dengan

lingkup substansi RPKPP (selain yang sudah dikaji pada dokumen SPPIP)

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan?

Langkah 1: Menyusun dan Menyepakati Rencana Kerja dan Jadwal

Pelaksanaan Kegiatan

Pokjanis RPKPP dan Tim Tenaga Ahli bersama-sama menyusun rencana

kerja dan jadwal kerja penyusunan RPKPP;

Di dalam rencana kerja dan jadwal kerja dilengkapi dengan tanggal-tanggal

tentatif untuk tiap kegiatan yang dilakukan; dan

Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan

Tim Tenaga Ahli dilaporkan kepada Satker PKP.

Langkah 2: Mengikuti sosialisasi pelaksanaan kegiatan

Pokjanis didampingi Tim Tenaga Ahli serta Satker Provinsi mengikuti

sosialisasi

Pokjanis didampingi Tim Tenaga Ahli menyampaikan rencana kerja dan

jadwal pelaksanaan kerja serta menunjukkan SK Bupati/Walikota tentang

Pokjanis penyusunan RPKPP kepada koordinator wilayah.

Pokjanis menyampaikan kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh

kota/kabupaten untuk mendukung penyusunan RPKPP

Langkah 3: Koordinasi dengan Pokjanis untuk merumuskan rencana

penyelesaian kegiatan

Berdasarkan hasil sosialisasi, satker dan pokjanis merumuskan bersama

rencana penyelesaian kegiatan yang dipersiapkan dan disempurnakan yang

dilakukan pada kegiatan berikutnya (Bagian A.2).



Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?

Rencana kerja yang telah disusun oleh Pokjanis bersama dengan Tim

Tenaga Ahli, yang minimal memuat mengenai:

- tahapan pelaksanaan kegiatan;

- waktu pelaksanaan kegiatan;

- keterkaitan tahapan tiap kegiatan; dan

- target kunci atau output pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Jadwal kerja yang telah disusun oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, yang

minimal memuat mengenai

- rincian kegiatan pada tiap tahapan; dan

- tanggal tiap pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan durasi;

SK Pokjanis yang telah ditandatangani oleh Walikota/Bupati. SK Pokjanis ini

setidaknya memuat jabatan dan dinas teknis yang ditunjuk sebagai tim

Pokjanis penyusunan SPPIP dan RPKPP;

Daftar tim tenaga ahli pendamping, yang minimal menjelaskan mengenai

nama, posisi yang diusulkan, dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga ahli

Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar. Peta Dasar yang dimiliki setidaknya

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Minimal skala 1:5.000 dengan tingkat ketelitian sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya; dan

- Dalam bentuk data digital disesuaikan dengan koordinat peta yang

digunakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Status dokumen data dasar yang dimiliki, yang minimal memuat:

- Jenis data yang tersedia; dan

- Status legalisasi data yang tersedia

Status legalisasi data yang tersediaDaftar Check List Hasil Sosialisasi

Rencana kerja

Jadwal kerja

SK Pokjanis

Daftar data dasar yang dimiliki

Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar



Bagian A.2 :

Kegiatan Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

Kegiatan persiapan ini meliputi semua kegiatan baik yang berkaitan dengan

manajemen kegiatan maupun penyiapan data awal untuk mendukung penyusunan

RPKPP. Kegiatan ini meliputi koordinasi tim, penyusunan rencana kerja dan

metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, serta pengumpulan data

dan informasi.

Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?

Pokjanis RPKPP kabupaten/kota

Tim Tenaga Ahli Pendamping


Maksimal selama 2 minggu terhitung dari minggu pertama bulan pertama.

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya

Diskusi koordinasi: untuk penyusunan dan pemantapan rencana kerja dan

metodologi pelaksanaan kegiatan untuk diskusi koordinasi

Digitasi peta : dalam penyiapan peta dasar

Observasi lapangan dan wawancara: untuk pengumpulan data dan informasi


Langkah 1: Melakukan mobilisasi dan koordinasi tim untuk penyamaan

pemahaman lingkup tugas tim pelaksana dan Pokjanis dalam

kegiatan Penyusunan RPKPP

berdasarkan hasil sosialisasi, dilakukan koordinasi untuk menyepakati

lingkup tugas dalam penyusunan RPKPP

menyepakati pembagian tugas tim penyusun RPKPP terhadap masing –

masing lingkup tugas yang ada

Langkah 2: Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota tim

mengidentifikasi kebutuhan penyusunan RPKPP yang terkait dengan:

- kebutuhan data dan ketersediaan data yang ada

- penyesuaian metodologi pelaksanaan pekerjaan terkait dengan waktu dan

sumber daya lainnya



pemantapan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

berdasarkan identifikasi kebutuhan penyusunan RPKPP diatas

Langkah 3: Menyiapkan peta dasar dengan skala minimal 1: 5.000 yang siap

untuk digunakan sebagai dasar untuk survey;

Asisten Ahli Pemetaan di dalam Tim Tenaga Ahli melakukan proses penyiapan

peta dasar skala 1:5.000 dalam format digital yang memenuhi ketentuan

sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang

berwenang;

Sumber peta dasar yang digunakan dapat sama dengan peta yang digunakan

dalam RDTR atau dari sumber yang telah disepakati oleh Pokjanis;

Langkah 4: Menyiapkan rancangan pengumpulan data dan informasi

berdasarkan kebutuhan yang ada dan rencana kerja yang telah

disusun; dan

Merumuskan kebutuhan data penyusunan RPKPP untuk mendapatkan

informasi minimal meliputi data dan informasi mengenai:

- struktur dan pola ruang serta kecenderungan perkembangan kawasan

- kondisi bangunan dan lingkungan

- kondisi sosial kependudukan,

- kondisi ekonomi,

- ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial,

- ketersediaan utilitas lingkungan dan isu permasalahan kawasan prioritas

- status kepemilikan lahan

menyiapkan perangkat pengumpulan data dan survey lapangan

Langkah 5: Melakukan pengumpulan dokumen, observasi lapangan, dan

wawancara dalam rangka pengumpulan data dan informasi

mengenai kondisi eksisting kawasan permukiman prioritas

Pengumpulan data sekunder yang meliputi :

- Data-data statistik dan informasi terkait yang dapat memperlihatkan

gambaran kondisi, ketersediaan dan rencana penyediaan permukiman dan

infrastruktur

- Data spasial berupa peta-peta yang dapat menjadi penunjang / penguat

berbagai informasi sekunder lainnya, serta sebagai bahan kelengkapan

peta dasar

- Dokumen hasil studi maupun pelaksanaan program yang dapat

memberikan informasi mengenai upaya penanganan kawasan permukiman

yang telah atau pernah dilakukan



observasi lapangan yang dilakukan terkait dengan kondisi permukiman dengan fokus pengamatan pada kondisi baik kualitas maupun kuantitas permukiman dan infrastrukturnya.

Wawancara terhadap para pemangku kepentingan terkait serta masyarakat di lokasi kawasan untuk memahami persoalan yang dihadapi di kawasan yang akan direncanakan

Melakukan kompilasi dan tabulasi data dan informasi yang terkumpul.


Rencana kerja yang telah disepakati bersama (Contoh Tabel 2) Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan Peta dasar kawasan permukiman prioritas dan sekitarnya dalam skala 1 :

5.000 (contoh format peta lihat Gambar 2). Isi peta dasar minimal meliputi : - ID dan nama provinsi, nama kabupaten/kota, nama kecamatan, dan

nama kelurahan yang telah distandarisasi oleh BIG;

- Batas wilayah administrasi hingga lingkup kelurahan/desa.

- Batas penggunaan lahan (batas antar penggunaan)

- Nama-nama unsur geografis (toponimi)

- Jaringan jalan, minimal hingga jalan lingkungan

- Topografi

Sumber peta dasar yang digunakan adalah peta dari BIG tahun 2010 dengan

minimal layer administrasi, jalan, dan sungai. Apabila peta tersebut belum

tersedia di BIG, maka dapat menggunakan sumber lain yang setara yang

telah disepakati oleh Pokjanis. Output peta disajikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

- Disajikan dalam format SHP (shapefile);

- Datum WGS 84; dan

- Koordinat penyajian dalam bentuk DMS (Derajat, Menit, Detik)

Penggambaran unsur-unsur tersebut dengan simbol dan/atau notasi yang

mengacu pada Lampiran PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta

Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya.

Daftar Kebutuhan Data dan Informasi (Tabel 3), minimal memuat mengenai:

- Jenis dan Bentuk data (hard copy/soft file)

- Judul Data

- Sumber (primer/sekunder) dan Instansi penyedia data

- tahun penyusunan/penerbitan data

Data dan informasi mengenai kondisi eksiting kawasan permukiman prioritas berikut dengan kawasan makronya (contoh kompilasi data lihat Tabel 4)



Tabel 2 Contoh Format Rencana Kerja

NO. KEGIATAN DURASI BULAN 1 BULAN 2

OUTPUT PENANGGUNG

JAWAB

TIM YANG

TERLIBAT 1 2 3 4 1 2 3 4

A. PERSIAPAN

A.1. Mobilisasi Tim

5 hari Ketua Tim Seluruh Tim

A.1.1 Penyusunan Rencana Kerja

5 hari Rencana Kerja dan Metodologi

Ketua Tim Seluruh Tim, Pokjanis

A.1.2 Penyusunan Perangkat Kerja

5 hari Perangkat Kerja Ketua Tim

Seluruh Tim, Pokjanis

A.1.3 Diskusi 1 hari

…

…

Pra-FGD 1 1 hari Konsep Penanganan Kawasan

....... Seluruh Tim, Pokjanis

FGD 1 1 hari Kesepakatan Konsep Penanganan Kawasan

........... Seluruh Tim, Pokjanis

dst



Gambar 3 Contoh Format Peta Skala 1: 5000

Tabel 3 Contoh Tabel Kebutuhan Data dan Informasi

Jenis dan Bentuk Data Judul Data Sumber/ Instansi Penyedia Data

Tahun Data

Sekunder/ Hardcopy Statistik Kelurahan Kantor Kelurahan 2010

................ ................ ................ ................

................ ................ ................ ................



Tabel 4 Contoh Tabel Data dan Informasi mengenai Kawasan Permukiman Prioritas

Jenis Data Sumber

Kawasan......

Bangunan Permanen : unit Statistik Kelurahan, 2010

Semi Permanen : unit

Tidak Permanen : unit

Jarak antara Bangunan : meter

Pertambahan bangunan liar : unit/tahun

Kepadatan Bangunan : unit/ ha

tapak bangunan

%

Kondisi A. Jalan Lingkungan : meter ................

Infrastruktur 1. Baik : meter

2. Rusak : meter

B.Drainase :

meter

1. Baik : meter

2. Rusak : meter

3. Tergenang : meter

4. Tidak ada drainase : meter

C. ...... :

meter

D. Infrastruktur Lainnya : ....

Kondisi

Kependudukan

Kepadatan Penduduk : Jiwa/ Ha ................

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Jiwa

Data Lainnya .................

................



Daftar Check List Hasil Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

Rencana kerja

Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan

Peta dasar kawasan permukiman prioritas dan sekitarnya skala 1 : 5.000

Data dan informasi mengenai kondisi eksisting kawasan permukiman

prioritas berikut dengan kawasan makronya



Bagian A.3


Kegiatan konsolidasi tingkat provinsi merupakan kegiatan penyamaan pemahaman

substansi serta proses dan prosedur penyusunan SPPIP antar kabupaten/kota yang

berada di bawah lingkup Satker PKP Provinsi yang bersangkutan.

Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaannya?

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga ahli pendamping menyusun dan

memaparkan rencana kerja;

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman di Provinsi sebagai

penyelenggara yang berperan memberi masukan dan menyepakati rencana

kerja penyusunan RPKPP yang sudah dibuat;


1 (satu) hari pada bulan pertama setelah pelaksanaan sosialisasi

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya?

Konsolidasi dilakukan melalui diskusi koordinasi.


Langkah 1: menyiapkan rencana kerja penyusunan RPKPP

Persiapan ini menggunakan output rencana kerja yang sudah dihasilkan

pada kegiatan A.2.

Langkah 2: menyepakati rencana dan jadwal kerja penyusunan RPKPP dengan

pemangku kepentingan terkait Memiliki pemahaman awal yang sama terkait proses, prosedur dan keluaran

untuk menyepakati rencana

penyepakatan rencana kerja yang meliputi penyepakatan sasaran/ keluaran,

pembagian peran penyusun RPKPP, serta kerangka waktu penyelesaian

termasuk menyepakati jadwal diskusi (FGD dan Pra-FGD) dan pertemuan

lainnya




Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh

Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendamping (Gambar 4), yang paling tidak

meliputi:

- pembagian peran dalam penyusunan RPKPP

- keluaran tiap tahap kegiatan dan kerangka waktu penyelesaiannya

- jadwal pelaksanaan FGD dan Pra-FGD, konsultasi publik, diseminasi

maupun diskusi lainnya yang dibutuhkan

Gambar 4 Contoh Format Rencana Kerja yang sudah disepakati

Daftar Check List Hasil Konsolidasi Tingkat Provinsi

Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendamping


Lingkup Identifikasi Potensi dan Permasalahan ● 19





B PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

Bagian ini memuat langkah-langkah penyusunan dokumen RPKPP pada lingkup

kegiatan identifikasi potensi dan permasalahan. Modul ini terbagi atas 3 (tiga)

sub-modul yang masing-masing menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatan

yang dilakukan pada lingkup kegiatan persiapan, yaitu:

B.1: Kegiatan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

B.2: Kegiatan Kajian Mikro Kawasan Permukiman Prioritas berdasarkan Arahan

SPPIP

B.3: Kegiatan Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman

dan Infrastruktur Perkotaan Pada Kawasan Permukiman Prioritas

Kedudukan Bagian B di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat




O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKRO

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASI

POTENSI &

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN PADA

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1

IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN

PENANGANAN

KAWASAN

3.2

PENYUSUNAN

KONSEP

PEMBANGUNAN

KAWASAN

3.3

IDENTIFIKASI

PROGRAM

PENANGANAN

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

3.4

PERUMUSAN RENCANA

AKSI PROGRAM

3.5

PERUMUSAN TAHAPAN

PELAKSANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

4.4

PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2

PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1

PERUMUSAN

KRITERIA &

INDIKATOR

PENENTUAN

KAWASAN

PEMBANGUNAN

TAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5


KAWASAN

5.1




1.1

SOSIALISASI






MODUL B

Gambar 5 Keterkaitan Bagian B Modul dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian B.1 :

Kegiatan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Kegiatan ini merupakan kajian terhadap berbagai produk kebijakan dan strategi

pembangunan kota, khususnya produk rencana yang telah dimiliki pemerintah

kota/kabupaten mulai dari tingkat yang tertinggi yaitu RTRW kota/kabupaten, RDTR

kawasan, hingga yang terkait dengan penyusunan RPKPP, diantaranya SPIPP dan

RP3KP, untuk dioptimalkan dan disinergikan sesuai dengan karakteristik dan

kekhasan kota/kabupaten yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.


Pokjanis RPKPP Kota/ Kabupaten, berperan sebagai pengambil keputusan

untuk menentukan kebijakan apa saja yang perlu di kaji dan mengkaji

kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan kawasan

permukiman prioritas

Tenaga Ahli Pendamping dalam mendampingi Pokjanis untuk menganalisis

dan menghasilkan matriks analisis kebijakan, memiliki peran sesuai dengan

keahliannya masing – masing:

1. Ahli Perencanan Wilayah dan Kota, mengkaji kebijakan yang terkait dengan

arah rencana tata ruang (terutama RDTR), serta aspek lainnya yang

berpengaruh terhadap kawasan permukiman prioritas

2. Ahli Permukiman, mengkaji kebijakan yang yang terkait dengan aspek

perumahan dan permukiman, bangunan dan lingkungan pada kawasan

prioritas

3. Ahli Prasarana Permukiman, mengkaji kebijakan terkait rencana dan

strategi pembangunan infrastruktur permukiman (air bersih, jalan

lingkungan, drainase, persampahan) pada kawasan permukiman prioritas


Maksimal selama 2 minggu terhitung dari minggu ketiga bulan pertama.

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?

Desk Study (Studi Literatur) untuk mempelajari berbagai dokumen kebijakan

yang ada terutama yang belum dikaji dalam dokumen SPPIP

Content Analysis (Analisis Isi) untuk menyimpulkan atau mengetahui arahan

pada masing – masing kebijakan terkait dengan permukiman dan infratruktur

pada kawasan permukiman prioritas.




Langkah 1: Inventarisasi kebijakan dan strategi pembangunan kota, khususnya yang terkait pengembangan permukiman

Gunakan kajian kebijakan dan strategi pembangunan yang ada dalam

dokumen SPPIP;

Gunakan produk kebijakan lainnya yang diperoleh dari hasil pengumpulan

data (Bagian A.2) terutama data terkait dengan kawasan permukiman prioritas

seperti RDTR dan RTBL Kawasan.

Uraikan arah pengembangan, rencana pola dan struktur ruang kawasan

(berdasarkan RDTR);

identifikasi arah pengembangan untuk permukiman dan infrastruktur;

identifikasi konsep dan arahan perancangan bangunan dan lingkungan pada

kawasan; dan

identifikasi dan uraikan program lainnya yang terkait permukiman dan

infrastruktur pada kawasan

Langkah 2: Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan terkait pengembangan permukiman yang ada di daerah

identifikasi arah pengembangan permukiman dan infrastruktur kawasan

permukiman berdasarkan peta rencana struktur ruang kawasan (RDTR) skala

minimal 1: 5000;

identifikasi arah pengembangan dan konsep perencanaan yang ada pada

kawasan permukiman berdasarkan rencana pembangunan lainnya dalam peta

dengan skala minimal 1: 5000

Langkah 3: Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait pengembangan permukiman yang ada, untuk disinergikan dengan kebutuhan penyusunan RPKPP

berdasarkan hasil identifikasi pada langkah 1, kaji keselarasan arah

pengembangan permukiman khususnya pada kawasan permukiman prioritas

antara satu dokumen kebijakan dengan yang lainnya;

identifikasi poin – poin kebutuhan untuk penyusunan RPKPP



Langkah 4: Melakukan identifikasi terhadap kontribusi dan kedudukan kawasan prioritas yang akan direncanakan dalam skala kabupaten/kota

Identifikasi kedudukan kawasan permukiman prioritas terhadap wilayah kota/

kabupaten secara keseluruhan

Identifikasi kontribusi kawasan prioritas terhadap pembangunan wilayah kota/

kabupaten


Hasil review dari dokumen dan kebijakan lainnya dalam bentuk matriks

(Tabel 5) maupun peta.

Penyajian dalam bentuk matriks untuk memudahkan dalam komparasi antar

isi tiap dokumen sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan

mengenai:

- Kebijakan dan strategi pembangunan pada kawasan permukiman

prioritas yang direncanakan

- Sinkronisasi antara kebijakan dan strategi pembangunan kota terkait

dengan penyusunan RPKPP

- Kontribusi dan kedudukan kawasan permukiman prioritas yang akan

direncanakan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah

kabupaten/kota

- Arah kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

Tabel 5 Contoh Matriks Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan untuk RPKPP

POIN KAJIAN Dokumen Kebijakan

SPPIP RTRW RTBL dll

Kedudukan kawasan

Kawasan prioritas pertama

Sebagai kawasan strategis provinsi

… …

Kebijakan dan strategi kawasan

Diarahkan untuk penataan kawasan melalui revitalisasi kawasan

Diarahkan untuk pengembangan permukiman yang menunjang keberadaan industri.

Pengembangannya diarahkan untuk intensifikasi dengan konsep vertical housing

Diarahkan untuk pengurangan permukiman kumuh

… …

Program Permukiman

… … … …

… … … … …



Daftar Check List Hasil Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Matriks Kajian Kebijakan terkait Penyusunan RPKPP



Bagian B.2 :

KEGIATAN KAJIAN MIKRO KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS BERDASARKAN ARAHAN SPPIP

Kegiatan ini merupakan kajian rinci pada kawasan permukiman prioritas baik yang

sifatnya fisik maupun non fisik yang didasarkan pada hasil observasi dan

wawancara yang dilakukan pada kawasan permukiman prioritas.


Pokjanis, berperan dalam memperkaya data dan informasi hasil kajian mikro

pada kawasan

Tenaga Ahli Pendamping dalam mendampingi Pokjanis untuk melakukan

kajian, memiliki peran sesuai dengan keahliannya masing – masing:

1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, akan berperan dalam mengkaji

karakteristik ruang (pemanfaatan lahan) kawasan prioritas

2. Ahli Permukiman, mengkaji karakteristik dan kondisi permukiman pada

kawasan

3. Ahli Prasarana Permukiman, mengkaji karakteristik dan kondisi

infrastruktur kawasan prioritas

4. Ahli Lingkungan, mengkaji kondisi fisik lingkungan kawasan prioritas

5. Ahli Ekonomi Pembangunan, mengkaji kondisi ekonomi kawasan prioritas


Maksimal selama 2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan pertama


Desk Study


Langkah 1 Inventarisasi karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan budaya pada

kawasan permukiman prioritas

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan (lihat 2.A)

lakukan identifikasi terhadap:

- Karakteristik fisik yang perlu dikaji antara lain terkait dengan pemanfaatan

lahan pada kawasan, kecenderungan perkembangan permukiman dan

kondisi sanitasi lingkungan pada kawasan



- karakteristik bermukim penduduk terkait dengan pengaruh aspek sosial dan

budaya misalnya perilaku maupun kondisi permukiman yang dipengaruhi

oleh adat dan budaya lokal

- karakteristik perekonomian terkait dengan kegiatan perekonomian yang

dominan pada kawasan permukiman prioritas

- karakteristik lainnya yang secara khusus terdapat pada kawasan tersebut.

Langkah 2 Melakukan analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan pada

kawasan permukiman prioritas

Analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan terkait dengan kecenderungan

perkembangan kawasan dengan dukungan infrastruktur serta aspek sosial,

ekonomi, dan budaya yang mempengaruhinya.

Langkah 3 Menyusun dokumentasi berupa audio-visual/film dokumenter

mengenai hasil analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan

kawasan prioritas

Hasil kajian akan menghasilkan profil kawasan permukiman prioritas yang

disusun dalam bentuk peta maupun dokumentasi audio visual/ film dokumenter.


Karakteristik pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan pada kawasan permukiman prioritas yang didalamnya memuat

kesimpulan mengenai kondisi fisik, sosial budaya, dan ekonomi kawasan

yang disajikan dalam peta (Gambar 6);

Dokumentasi berupa audio-visual/film dokumenter mengenai profil kawasan

permukiman prioritas. Profil kawasan permukiman prioritas ini dilengkapi

dengan narasi, tabel, gambar, dan peta yang secara substansi minimal

memuat informasi tentang:

- Akses menuju lokasi dan luas kawasan

- kondisi permukiman kawasan

- kondisi tata bangunan dan fisik lingkungan pada kawasan

- kondisi infrastruktur kawasan yang meliputi jalan lingkungan, drainase,

air bersih, limbah dan persampahan

- kondisi sosial, ekonomi dan budaya kawasan



Gambar 6 Contoh Peta Kajian Mikro Kawasan

Daftar Check List Hasil Kajian Mikro Kawasan Permukiman Prioritas Berdasarkan

Arahan SPPIP

Peta Hasil Kajian Mikro Kawasan

Profil Kawasan Permukiman Prioritas dalam bentuk audio – visual/ film

dokumenter

WILAYAH ADMINITRATIF RW-07 & 15

LUASAN 9,38 Ha

KONDISI FISIK BANGUNAN

A. PERTAMBAHAN BGN LIAR 50

B. KEPADATAN BANGUNAN 20

C. BANGUNAN TEMPORER 50

D. TAPAK BANGUNAN (KDB) 50

E. JARAK ANTAR BANGUNAN 50

KEPENDUDUKAN

A. TINGKAT KEPADATAN 20

B. PERTUMBUHAN 20

KARAKTERISTIK UNIT LINGKUNGAN

Jalan/ gang yang sempit menjadi kendala aktifitas warga

Kondisi eksisting

MCK di RW 07 tidak

memiliki atap



Bagian B.3 :

KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PADA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

Kegiatan ini merupakan identifikasi terhadap potensi, permasalahan, hambatan,

dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada

kawasan prioritas dengan menganalisis data dan informasi yang tersedia. Hasil dari

kegiatan tersebut akan dituangkan secara spasial.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan dalam merumuskan serta

memetakan potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan

infrastruktur pada kawasan prioritas.

Tenaga ahli pendamping akan membantu mengkaji rumusan potensi dan

masalah tersebut terkait dengan data dan hasil pengamatan lapangan.

Masing – masing tenaga ahli memiliki peran untuk mengkaji potensi dan

permasalahan pada kawasan terkait sesuai keahliannya masing – masing.

Untuk Ahli Pemetaan dan asistennya, berperan dalam memetakan potensi

dan masalah yang telah dirumuskan kedalam peta dasar yang sudah

dimiliki.


Maksimal selama 2 minggu, terhitung dari minggu ketiga bulan pertama

dilakukan secara pararel dengan pelaksanaan kegiatan B.2.


Analisis Kawasan untuk memahami karakteristik kawasan

Diskusi untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai potensi,

permasalahan, tantangan, hambatan dan peluang pembangunan kawasan

Pemetaan spasial potensi dan permasalahan kawasan




Langkah 1: Melakukan kajian dan analisis terhadap hasil pengamatan

lapangan (survey data primer) dan memadukannya dengan hasil

survey data sekunder untuk mengidentifikasi dan

menginventarisasi potensi dan permasalahan pada kawasan

prioritas baik secara fisik maupun non fisik

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menggunakan hasil kajian mikro kawasan dan

profil kawasan prioritas yang telah dihasilkan (Bagian B.2),

Tim Tenaga Ahli melakukan identifikasi potensi dan permasalahan baik fisik

maupun non fisik

Langkah 2: Menyusun matriks potensi dan permasalahan yang telah

teridentifikasi dan terinventarisasi, disertai dengan hambatan dan

tantangan yang akan dihadapi, juga peluang di dalam kawasan

prioritas RPKPP

mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang akan dihadapi terkait dengan

potensi dan permasalahan kawasan prioritas

Berdasarkan hasil analisis SWOT atau alat analisis sejenis lainnya, Tim Tenaga

Ahli menyusun tabel potensi dan tantangan pembangunan perkotaan dan


Tabel potensi dan tantangan pembangunan perkotaan dan permukiman

perkotaan tersebut diverivikasi bersama dengan Pokjanis untuk kemudian

disepakati bersama antar anggota Pokjanis

Langkah 3: Melakukan pemetaan spasial terhadap potensi dan permasalahan

pada kawasan

- Berdasarkan hasil pada Langkah-2, Ahli pemetaan bersama Asisten Ahli

Pemetaan melakukan pemetaan spasial mengenai potensi dan

permasalahan pada kawasan

- Peta potensi dan permasalahan kawasan disajikan di atas peta dasar yang

telah sesuai yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang

dikeluarkan oleh Badan Informasi Geografis.


Matriks identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan baik

aspek fisik maupun nonfisik pada kawasan prioritas (Tabel 6)

Peta identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada

kawasan prioritas (Gambar 7 dan Gambar 8)



Peta potensi dan persoalan pembangunan menggunakan peta dasar dan

disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai

berikut:

- ID dan nama kabupaten/kota;

- ID dan nama kecamatan;

- ID dan nama kelurahan; dan

- spot pada kawasan yang memiliki potensi, permasalahan, tantangan dan

hambatan dalam pengembangannya ditinjau dari aspek fisik, ekonomi,

sosial, budaya dan sebagainya.

Tabel 6 Contoh Tabel Inventarisasi Potensi, Permasalahan, Tantangan, Hambatan

NO ASPEK POTENSI PERMASALAHAN TANTANGAN HAMBATAN

1 Fisik Potensi lahan kosong untuk pengembangan RTH yang berfungsi sebagai taman bermain anak dan penempatan MCK

Kepadatan bangunan kawasan yang mencapai >70%

- -

2 Ekonomi

3 Sosial

4 dll



Gambar 7 Contoh Peta Permasalahan Pembangunan Permukiman

Gambar 8 Contoh Peta Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Permukiman



Daftar Check List Hasil Kajian Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur Perkotaan Pada Kawasan

Permukiman Prioritas

Matriks identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada

kawasan prioritas

Peta identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada

kawasan prioritas

Modul Pelaksanaan ● Lingkup Perumusan Rencana Aksi Program

Lingkup Perumusan Rencana Aksi Program ● 33

MODUL PELAKSANAAN





C PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP PERUMUSAN RENCANA AKSI PROGRAM

Bagian C modul ini terbagi atas 7 (tujuh) sub-modul yang masing-masing


kegiatan perumusan rencana aksi program, yaitu:

C.1: Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Penanganan Kawasan

C.2: Kegiatan Penyusunan Konsep Pembangunan Kawasan

C.3: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1

C.4: Kegiatan Identifikasi Program Penanganan Berdasarkan Arahan SPPIP

C.5: Kegiatan Perumusan Rencana Aksi Program

C.6: Kegiatan Perumusan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan

Permukiman

C.7: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2

Kedudukan Bagian C di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat




O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKRO

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASI

POTENSI &

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN PADA

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1

IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN

PENANGANAN

KAWASAN

3.2

PENYUSUNAN

KONSEP

PEMBANGUNAN

KAWASAN

3.3

IDENTIFIKASI

PROGRAM

PENANGANAN

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

3.4

PERUMUSAN RENCANA

AKSI PROGRAM

3.5

PERUMUSAN TAHAPAN

PELAKSANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

4.4

PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2

PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1

PERUMUSAN

KRITERIA &

INDIKATOR

PENENTUAN

KAWASAN

PEMBANGUNAN

TAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5


KAWASAN

5.1




1.1

SOSIALISASI






MODUL C

Gambar 9 Penggunaan Modul C dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian C.1 :

KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENANGANAN

KAWASAN

Identifikasi terhadap kebutuhan penanganan kawasan prioritas merupakan penilaian

terhadap jenis, besaran dan lokasi infrastruktur yang dibutuhkan berdasarkan potensi

permasalahan eksisting, proyeksi dan rencana pengembangan kawasan di masa

mendatang. Hasil dari analisis kebutuhan ini disusun menjadi daftar kebutuhan

penanganan kawasan yang berisikan rincian komponen dan volume pada setiap

infrastruktur permukiman yang dibutuhkan pada penanganan kawasan.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dan

mengidentifikasi kebutuhan penanganan kawasan.

Tim Tenaga Ahli Pendamping yang merumuskan kebutuhan penanganan pada

kawasan sesuai dengan hasil kajian potensi dan permasalahan pada aspek

atau lingkup yang sesuai dengan keahliannya masing – masing.


Maksimal 2 minggu terhitung dari awal bulan kedua.


Analisis Kebutuhan

Analisis Kawasan

Diskusi


Langkah 1: Merumuskan kebutuhan penanganan di kawasan permukiman prioritas berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan

Gunakan output pada kegiatan B.2 untuk mengetahui arah pembangunan pada

kawasan prioritas

Gunakan output pada kegiatan B.3 untuk mengetahui potensi, permasalahan,

hambatan dan tantangan pada kawasan

masing – masing tenaga ahli merumuskan kebutuhan penanganan kawasan

berdasarkan analisis terhadap arah pembangunan dengan identifikasi kebutuhan

penanganan kawasan:



1. Ahli permukiman merumuskan kebutuhan terkait dengan aspek tata ruang

termasuk permasalahan permukiman, bangunan dan lingkungan

2. Ahli Prasarana Permukiman dan Ahli Lingkungan merumuskan kebutuhan akan

perbaikan dan/atau peningkatan infrastruktur jalan lingkungan air bersih,

drainase, persampahan dan air limbah.

3. Ahli Ekonomi Pembangunan merumuskan kebutuhan kawasan terkait dengan

aspek ekonomi

4. Ahli komunikasi massa merumuskan kebutuhan penanganan yang terkait

dengan masyarakat pada kawasan prioritas

Langkah 2: Menyusun daftar kebutuhan penanganan yang rinci per komponen

infrastruktur dan lokasinya

Tim tenaga ahli menyusun daftar kebutuhan rinci per komponen berdasarkan

hasil pada Langkah – 1

Daftar kebutuhan penanganan tersebut kemudian didsikusikan dan diverifikasi

oleh Pokjanis

Langkah 3: Melakukan pemetaan kebutuhan penanganan secara spasial untuk

menentukan lokasi-lokasi pada kawasan permukiman yang

membutuhkan penanganan

menggunakan peta dasar, ahli pemetaan dibantu oleh asisten pemetaan,

memetakan lokasi – lokasi pada kawasan permukiman yang membutuhkan

penanganan sesuai dengan hasil pada Langkah 2

bersama dengan pokjanis, diskusikan daftar dan peta kebutuhan penanganan

kawasan untuk disempurnakan


Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas (Tabel 7)

yang secara substansi minimal memuat permasalahan, lokasi, kebutuhan

penanganan dalam besaran satuan (volume atau unit lainnya).

Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas (Gambar 10)

yang disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai

berikut:

- ID dan nama kabuaten/kota;


- ID dan nama kelurahan; dan

- Kebutuhan penanganan untuk setiap blok/zona di dalam kawasan permukiman

prioritas



Daftar Check List Hasil Identifikasi Kebutuhan Penanganan Kawasan

Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas

Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas

Tabel 7 Contoh Tabel Kebutuhan Penanganan Kawasan

NO ASPEK MASALAH DAMPAK YANG TERJADI

LOKASI KEBUTUHAN PENANGANAN

1. FISIK Status lahan (surat hijau, sewa, lahan Negara)

Konflik tanah Seluruh kawasan

Aliran sungai yang terhambat

Banjir pasang Sepanjang sungai

Normalisasi, penurapan

Pencemaran boezem oleh limbah cair domestik

Air boezem tidak dapat digunakan

Permukiman sekitan boezem

IPAL

Drainase tersumbat

Banjir Hampir seluruh kawasan

Perbaikan saluran drainase

Minimnya sambungan rumah PDAM

Terbatasnya pasokan air

Hampir seluruh kawasan

Penambahan SR

Penanganan sampah yang tidak tuntas

Menumpuknya sampah

Sebagian kawasan

Pengolahan sampah

Penambahan Sarana Pengangkut Sampah

Kualitas bangunan yang buruk (25 unit rumah tidak layak huni)

Rumah tidak sehat dan layak

Sebagian kawasan

Perbaikan rumah

(25 unit rumah)

2. SOSIAL ... ... ...

3. EKONOMI ... ... ...

4. TATA RUANG

... ... ...

5. dst... ... ... ...



Ga

mb

ar

10

C

on

toh

Peta

Pe

na

ng

an

an

Ka

wa

san

Perm

uki

ma

n P

rio

rita

s



Bagian C.2 :

KEGIATAN PENYUSUNAN KONSEP PEMBANGUNAN

KAWASAN

Konsepsi penanganan kawasan permukiman prioritas RPKPP merupakan rencana

konseptual penataan kawasan yang memuat tujuan pengembangan kawasan, tahapan

penanganan kawasan secara spasial, langkah-langkah strategis yang dilakukan beserta

bentuk program-program penataan kawasan yang akan dilakukan berdasarkan arahan

dalam program-program yang disusun dalam kegiatan SPPIP.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dalam

menentukan konsep pembangunan yang tepat bagi kawasan permukiman

prioritas

Tim Tenaga Ahli Pendamping, berperan dalam merumuskan konsep

pembangunan kawasan. Masing – masing tenaga ahli fokus pada aspek atau

lingkup yang sesuai dengan keahliannya masing – masing.


4 minggu terhitung dari awal bulan kedua pada tiga minggu pertama dilakukan

secara pararel dengan kegiatan C.1.


Analisis SWOT, dapat digunakan untuk menganalisis output kegiatan B.3 untuk

mendukung perumusan konsep penanganan kawasan

FGD, untuk menjaring masukan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan

kota/ kabupaten terkait dengan konsep penanganan kawasan yang diusulkan.


Langkah 1: Melakukan kajian terhadap kebutuhan dan skala prioritas penanganan

dan pembangunan kawasan permukiman prioritas

Gunakan hasil identifikasi kebutuhan yang merupakan output dari kegiatan C.2.

Bersama dengan pokjanis, tim tenaga ahli berdiskusi untuk menentukan skala

prioritas penanganan dalam kawasan

Langkah 2: Merumuskan konsep penanganan kawasan



perumusan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan yang sinergis dengan

SPPIP serta berlandaskan pada kondisi, potensi dan permasalahan

pengembangan kawasan prioritas

perumusan strategi penanganan kawasan beserta bentuk-bentuk program

penanganan yang mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek fisik, aspek

lingkungan, aspek sosial kelembagaan, aspek ekonomi dan aspek pendanaan

yang semuanya diturunkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan

sesuai dengan arahan SPPIP (lihat Bagian C.4)

Langkah 3: Melakukan Pra-FGD 1 untuk merumuskan konsep penanganan dan

pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan prioritas

sebelum dilakukan FGD 1 untuk mendapatkan masukan dan

kesepakatan atas konsep tersebut

kebutuhan, skala prioritas dan konsep penanganan kawasan yang sudah

dirumuskan oleh tim tenaga ahli didiskusikan bersama dengan pokjanis

konsep penanganan kawasan ini kemudian disepakati untuk dipaparkan dalam

FGD 1 untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan dari pemangku

kepentingan lainnya

Langkah 4: Melakukan FGD 1 dengan pemangku kepentingan terkait lainnya

mendapatkan kesepakatan mengenai konsep penanganan dan

pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya pada

kawasan prioritas terpilih

Ketentuan penyelenggaraan FGD 1 dijelaskan pada bagian C. 3


Peta konsep penanganan kawasan prioritas, menggunakan peta dasar dan disajikan

dalam format SHP (shapefile) yang minimal memuat informasi sebagai berikut:



- ID dan nama kelurahan;

- tujuan dan strategi pengembangan kawasan

- strategi penanganan kawasan

- bentuk program penanganan kawasan

Contoh Peta Konsep Penanganan Kawasan Prioritas ini dapat dilihat pada Gambar 11

Daftar Check List Hasil Penyusunan Konsep Pembangunan Kawasan

Peta konsep pembangunan kawasan prioritas



Ga

mb

ar

11

C

on

toh

Pe

ta K

on

sep

Pem

ba

ng

un

an

Ka

wa

san

Pe

rmu

kim

an

Prio

rita

s

Ga

mb

ar

11

C

on

toh

Peta

Pe

na

ng

an

an

Ka

wa

san

Perm

uki

ma

n P

rio

rita

s



Bagian C.3 :

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PRA-FGD 1 DAN

FGD 1

Kegiatan Pra-FGD 1 merupakan kegiatan persiapan penyelenggaraan FGD untuk

mempersiapkan materi yang diperlukan pada FGD 1 yang bertujuan untuk merumuskan

konsep penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada

kawasan prioritas. Kegiatan FGD 1 merupakan kegiatan diskusi untuk mendapatkan

kesepakatan dari semua stakeholder mengenai konsep pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman pada kawasan prioritas RPKPP.


Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan

Tim Tenaga Ahli, dengan peran:

- memfasilitasi penyelenggaraan FGD 1

- mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan FGD 1

Pemangku kepentingan kota/kabupaten yang terkait, yang setidaknya terdiri

atas:

- Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur

permukiman;

- Akademisi;

- Tokoh masyarakat

Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan FGD juga melibatkan unsur

pendukung lainnya yang meliputi:

- Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman,

permukiman, dan perencanaan

- Tim Teknis Provinsi

- Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman


Kegiatan Pra- FGD 1 dan FGD 1 dilakukan pada hari yang berbeda, masing – masing

kegiatan dilakukan minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana

kerja yang disusun.

Catatan: Apabila dalam FGD 1 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat

dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 1) sesuai kebutuhan tanpa

mengganggu kerangka waktu pelaksanaan kegiatan lainnya.



Output Apa yang harus dihasilkan sebelum pelaksanaan FGD -1 ?

Arah kebijakan pada kawasan prioritas (Output B. 1)

Profil kawasan permukiman prioritas (Output B.2)

Potensi dan permasalahan kawasan prioritas (Output Bagian B.3)

Kebutuhan penanganan kawasan prioritas (Output C.1)


Untuk Pra-FGD 1

Diskusi internal, dengan peserta yang hanya mencakup Pokjanis dan Tim

Tenaga Ahli

Untuk FGD 1

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan

melakukan kesepakatan terhadap konsep penanganan kawasan prioritas. Dalam

diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga

Ahli.


Langkah 1: Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pra-FGD 1 dan FGD 1

Tim Tenaga Ahli menyusun KAK Pra-FGD 1 dan FGD 1 sebagai acuan bersama

pelaksanaan kegiatan.

KAK tersebut disampaikan kepada Pokjanis untuk disepakati bersama dan

dikoordinasikan pelaksanaannya.

Langkah 2: Melakukan Pra-FGD, untuk merumuskan konsep penanganan dan


(Kegiatan C.2)

Berdasarkan masukan yang ada, pokjanis dan tim tenaga ahli pendamping

merumuskan konsep penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur

pada kawasan prioritas.

Langkah 3: Melakukan FGD-1

Pokjanis didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping memaparkan materi kepada

peserta untuk mendapatkan masukan atas konsep yang sudah disusun.


Kesepakatan mengenai konsep penanganan kawasan prioritas yang tertuang

dalam Berita Acara FGD (Contoh Lihat Gambar 12)

Proceeding Kegiatan FGD 1 yang secara substansi minimal memuat:



₋ waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

₋ ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan

₋ notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan

₋ daftar hadir kegiatan

₋ berita acara

₋ dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal dari Proceeding Kegiatan FGD 1 ini dapat dilihat pada Box 1.

Gambar 12 Contoh Format Berita Acara FGD 1



Box 1 Outline Minimal Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1

Berita Acara Kesepakatan FGD 1 (Konsep Penanganan Kawasan Prioritas)

Proceeding Kegiatan FGD 1

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.2 Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.3 Keluaran yang Diharapkan

1.4 Kedudukan Kegiatan FGD Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP

1.5 Metode dan Proses Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.6 Peserta Kegiatan FGD

1.7 Watu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan FGD

2. KESIMPULAN DAN CAPAIAN KEGIATAN

2.1 Kesimpulan Kegiatan FGD

2.2 Kesepakatan yang Diambil Dalam Kegiatan FGD

Lampiran:

A. Notulensi Kegiatan FGD

B. Berita Acara Kegiatan FGD

C. Dokumentasi Kegiatan FGD

D. Daftar Hadir Kegiatan FGD

E. Materi Kegiatan FGD



Bagian C.4 :

KEGIATAN IDENTIFIKASI PROGRAM PENANGANAN

BERDASARKAN ARAHAN SPPIP

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program pembangunan yang

diarahkan oleh SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, mengidentifikasi program – program

penanganan dalam dokumen SPPIP maupun dalam dokumen kebijakan lainnya

untuk kawasan permukiman prioritas

Tim Tenaga Ahli Pendamping, membantu Pokjanis dalam melakukan pemetaan

program pembangunan pada kawasan prioritas.


3 minggu terhitung dari minggu kedua bulan kedua sampai dengan awal minggu pertama bulan ketiga. Kegiatan ini dilakukan secara pararel dengan kegiatan C.1.


Analisis Isi


Langkah 1 Melakukan review kebijakan, strategi, dan program pembangunan

yang terdapat dalam dokumen SPPIP pada kawasan permukiman

prioritas RPKPP

Tim Tenaga Ahli melakukan review terhadap scenario pembangunan infrastruktur

permukiman yang terdapat dalam RPIJM maupun dokumen kebijakan lainnya

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas bersama-sama untuk

mempertimbangkan scenario pembangunan infrastruktur permukiman yng

terdapat di berbagai dokumen kebijakan

Langkah 2 Melakukan review terhadap program dan kegiatan yang ada dalam

berbagai dokumen kebijakan terkait permukiman dan infrastruktur

terutama dokumen RPIJM

Untuk mengetahui program yang sudah dilakukan maupun yang direncanakan

oleh pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat pada kawasan. Hal ini



akan mempengaruhi rencana aksi program yang akan disusun (Bagian C.5) baik

dari pentahapannya maupun pembiayaannya.

Langkah 3 Melakukan pemetaan program pembangunan pada kawasan

permukiman prioritas RPKPP

Memetakan lokasi spesifik program pada kawasan permukiman prioritas sehingga

dapat dilihat kawasan yang belum mendapatkan penanganan.


Matriks program-program pembangunan yang diarahkan oleh SPPIP untuk

kawasan permukiman prioritas RPKPP

Daftar Check List Hasil Identifikasi Program Penanganan Berdasarkan Arahan SPPIP

Matriks program-program pembangunan yang diarahkan oleh SPPIP untuk

kawasan permukiman prioritas RPKPP



Bagian C.5 :

KEGIATAN PERUMUSAN RENCANA AKSI PROGRAM

Penyusunan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman ini

dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan pendekatan

perencanaan partisipatif (CPA) pada kawasan prioritas. Rencana aksi program yang

dihasilkan meliputi infrastruktur permukiman maupun komponen sektor terkait lainnya,

dan disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional

(jenis/komponen, volume, kegiatan, lokasi, dan pelaku)


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota

Tim Tenaga Ahli, berperan dalam menyusun dan memilih komponen yang akan

ditangani sesuai dengan lingkup keahliannnya. Ahli komunikasi massa

khususnya, akan berperan dalam memfasilitasi diskusi partisipatif bersama

masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan penanganan pada tahap

pertama.

Masyarakat, sebagai penerima manfaat kegiatan yang lebih mengetahui

kebutuhan pada kawasan permukimannya.


Maksimal 3 minggu terhitung dari minggu kedua bulan ketiga dilakukan paralel

dengan kegiatan C.6.


Analisis dan Pemetaan Stakeholder

Analisis Pembiayaan

Pendekatan partisipatif (CPA)

Diskusi


Langkah 1 Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan masyarakat

untuk turut terlibat dalam proses perencanaan

Berdasarkan program yang teridentifikasi pada kawasan (Kegiatan C.4, pokjanis

bersama dengan tim tenaga ahli memetakan pemangku kepentingan

masyarakat yang akan merasakan dampak pelaksanaan program tersebut.



Langkah 2 Mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lokasi perencanaan tahap

pertama dengan melakukan diskusi partisipatif dengan pemangku

kepentingan dan masyarakat setempat;

Bersama dengan pemangku kepentingan masyarakat, mengidentifikasi

kebutuhan penanganan kawasan yang dirasa mendesak dan perlu dilakukan

pada tahap pertama. Langkah ini dilakukan paralel dengan kegiatan pada

Bagian C. 6

Langkah 3 Menyusun dan memilih komponen yang akan dibangun

Kriteria pemilihan komponen yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

- Komponen yang akan dibangun harus benar-benar menjadi prioritas utama

bagi penataan kawasan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat setempat.

- Komponen yang akan dibangun harus memberikan dampak nyata terhadap

perbaikan lingkungan.

- Komponen yang akan dibangun terlihat jelas secara visual untuk memberikan

dorongan moril bagi masyarakat maupun pemerintah bahwa penataan

lingkungan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan

manusianya.

- Komponen yang akan dibangun mudah dilaksanakan pembangunannya dan

tidak berada dalam tanah / lahan yang disengketakan.

- Komponen yang akan dibangun dapat tercukupi oleh pembiayaan yang telah

disediakan.

Langkah 4 Melakukan Pra-FGD 2 dengan pemangku kepentingan terkait untuk

membahas hasil-hasil identifikasi kebutuhan pada kawasan

permukiman prioritas yang kemudian disusun dalam rencana aksi

program

Ketentuan dan teknis penyelenggaraan dijelaskan pada Bagian C.7


Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur pada

kawasan permukiman prioritas (Tabel 8) dengan substansi minimal meliputi:

- program dan kegiatan

- pelaku kegiatan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat

- Lokasi pada kawasan

- Pendanaan (APBN/APBD/sumber lainnya yang sah)

- Total Pembiayaan (dalam Rp. 000,-)

- Tahapan pelaksanaan (5 tahun) yang dirinci dalam pembiayaan tahunan



Daftar Check List Hasil Perumusan Rencana Aksi Program

Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

bidang cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP



Bagian C.6:

KEGIATAN PERUMUSAN TAHAPAN PELAKSANAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas program pembangunan

kawasan permukiman prioritas RPKPP dan menyusun tahapan pelaksanaan

pembangunan berdasarkan pada prioritas program pembangunan yang disusun.

Hasil dari pentahapan ini akan menjadi input bagi penyusunan rencana penanganan

kawasan pengembangan tahap 1 (Kegiatan D.1)


Pokjanis RPKPP Kota/ Kabupaten

Tim Tenaga Ahli

Masyarakat


Maksimal 3 minggu, yang dilakukan secara paralel dengan kegiatan C.5


Analisis dan Pemetaan Stakeholder

Analisis Pembiayaan

Diskusi (FGD)

Analisis Skoring


Langkah 1: Mengidentifikasi prioritas penanganan berdasarkan pada kesepakatan

pemangku kepentingan kabupaten/kota

Prioritas penanganan disusun untuk menjawab kebutuhan kawasan yang harus

segera ditangani dapat menggunakan analisis skoring dengan memberikan skor

tertinggi untuk penanganan kawasan yang dianggap lebih prioritas.

Langkah 2: Menyusun tahapan penanganan berdasarkan sumber daya

pembiayaan dan kemungkinan penerapannya

sumber daya pembiayaan oleh APBD, APBN atau swasta

kemungkinan penerapan, menganalisis keberadaan hambatan dalam

melaksanakan kegiatan sehingga membutuhkan kegiatan lain sebelum



dilaksanakan (misalnya, pembangunan rusun yang baru dapat dilakukan jika

sudah tersedia lahan dan adanya kesiapan masyarakat)

Langkah 3: Melakukan FGD 2 dengan pemangku kepentingan terkait untuk

kesepakatan rencana aksi program berikut dengan tahapan

pelaksanaannya

Ketentuan pelaksanaan FGD 2 dijelaskan lebih lanjut pada kegiatan C.7.


Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang

cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP (Tabel 8) dengan substansi

minimal meliputi:

- program

- kegiatan

- pelaku kegiatan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat

- Lokasi pada kawasan

- Pendanaan (APBN/APBD/sumber lainnya yang sah)

- Total Pembiayaan (dalam Rp. 000,-)

- Tahapan pelaksanaan (5 tahun) yang dirinci dalam pembiayaan tahunan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Tahapan Pelaksanaan Program

Pembangunan Permukiman

Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

bidang cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP dengan

pentahapannya



PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

PE

LA

KU

LO

KA

SI

SU

MB

ER

P

EN

DA

NA

AN

PE

MB

IAY

AA

N

(da

lam

Rp

. 00

0)

Jan

gka

Wa

ktu

5 T

ah

un

(Tahu

n …

.. –

Tahu

n …

..)

I II

III

IV

V

1.1

Pem

ba

ng

un

an

Ru

ma

h S

usu

n

1.1

.1 F

S

Ru

ma

h

Su

sun

D

ina

s C

ipta

K

ary

a

Ka

wa

san

A1

-Blo

k 1

AP

BD

Ko

ta/K

ab

1

.20

0.0

00

- -

1.2

00.0

00

- -

1.1

.2 D

ED

Ru

ma

h

Su

sun

D

ina

s C

ipta

K

ary

a

Ka

wa

san

A1

-Blo

k 1

AP

BD

Ko

ta/K

ab

1

.60

0.0

00

- -

- 1

.60

0.0

00

-

1.1

.3 P

en

yia

pa

n

La

ha

n

Din

as

Cip

ta

Ka

rya,

BP

N

Ka

wa

san

A1

-Blo

k 1

AP

BD

Ko

ta/K

ab

1

0.5

00

.000

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.0

00.0

00

2.0

00.0

00

1.5

00.0

00

1.2

Pem

ba

ng

un

an

Sa

lura

n

Dra

ina

se/G

oro

ng

-go

ron

g

1.2

.1 P

em

ba

ng

un

an

S

alu

ran

D

rain

ase

/Go

ron

g-g

oro

ng

Din

as

Cip

ta

Ka

rya

Ka

wa

san

A1

A

PB

N/A

PB

D

Ko

ta/K

ab

3

.60

0.0

00

- 1

.10

0.0

00

1.3

00.0

00

1.2

00.0

00

-

1.2

.2 P

erb

aik

an

S

alu

ran

D

rain

ase

/Go

ron

g-g

oro

ng

Din

as

Cip

ta

Ka

rya

Ka

wa

san

A1

-Blo

k 1

, B

lok

2

AP

BN

/AP

BD

K

ota

/Ka

b

2.5

00.0

00

1.2

50.0

00

1.2

50.0

00

- -

-

1.3

Pen

gem

ba

ng

an

Kin

erj

a

Pen

gelo

laa

n

Pers

am

pa

ha

n

1.3

.1 P

en

ing

kata

n

Pera

n S

ert

a

Ma

syara

kat

Da

lam

P

en

gelo

laa

n

Pers

am

pa

ha

n

BU

MN

/ B

UM

D/

Sw

ast

a

Ka

wa

san

A1

-Blo

k 3

, B

lok

4,

Blo

k 5

Su

mb

er

La

inn

ya y

an

g

Sa

h (

CS

R, d

ll)

4.5

00.0

00

1.7

50.0

00

1.4

50.0

00

1.3

00.0

00

dst

……

R

p.

……

. R

p…

..

Rp

…..

Rp

…..

Rp

…..

Ta

bel 8

Co

nto

h R

en

ca

na

Aks

i Pro

gra

m P

em

ba

ng

una

n P

erm

uki

ma

n d

an

In

fra

stru

ktur

Pe

rmu

kim

an

Pe

rko

taa

n P

ad

a K

aw

asa

n P

rio

rita

s



Bagian C.7:

PENYELENGGARAAN PRA-FGD 2 DAN FGD 2

Pra-FGD 2 bertujuan untuk membahas hasil-hasil identifikasi kebutuhan pada kawasan

permukiman prioritas yang kemudian disusun dalam rencana aksi program pada

kawasan prioritas RPKPP. FGD 2 bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dari

semua stakeholder mengenai rencana aksi program pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman pada kawasan prioritas RPKPP berikut dengan tahapan

pelaksanaannya.







atas:


permukiman;

- Akademisi;

- Tokoh masyarakat








Kegiatan Pra- FGD 2 dan FGD 2 dilakukan pada hari yang berbeda, masing – masing

kegiatan dilakukan minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana

kerja yang disusun.







Untuk Pra-FGD 2


Tenaga Ahli

Untuk FGD 2


melakukan kesepakatan terhadap Rencana Aksi Program kawasan prioritas.

Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim

Tenaga Ahli.

Apa yang harus dihasilkan sebelum pelaksanaan FGD -2?

Konsep Penanganan Kawasan Prioritas (Output C. 3)

Matriks Program Arahan SPPIP Pada Kawasan Prioritas (Output C.4)









(Kegiatan C.2)


merumuskan merumuskan dan mendiskusikan rencana aksi program mengacu

pada langkah – langkah yang dijelaskan pada Kegiatan C.5, sedangkan

perumusan pentahapannya dijelaskan pada Kegiatan C.6


Pokjanis didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping memaparkan materi

kepada peserta untuk mendapatkan masukan atas rencana aksi program yang

sudah disusun.


Kesepakatan Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas yang tertuang dalam Berita

Acara FGD (Contoh Format Berita Acara) Lihat Gambar 4)







₋ berita acara

₋ daftar hadir


Outline minimal dari Proceeding Kegiatan FGD 2 ini dapat dilihat pada Box 1.


Berita Acara Kesepakatan FGD 2 tentang Rencana Aksi Program



Lingkup Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1●57





D PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Bagian D modul ini terbagi atas 9 (sembilan) sub-modul yang masing-masing


kegiatan perumusan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1,

yaitu:

D.1: Kegiatan Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan

Pembangunan Tahap 1

D.2: Kegiatan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1

D.3: Kegiatan Penyelenggaraan Diskusi Partisipatif

D.4: Kegiatan Perumusan Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap

1

D.5: Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan

Tahap 1

D.6: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3

D.7: Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Desain Kawasan

D.8: Mengikuti Kegiatan Kolokium

D.9: Kegiatan Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Kedudukan Bagian D modul ini di dalam rangkaian penyusunan Dokumen

RPKPP dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.



O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKRO

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASI

POTENSI &

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN PADA

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1

IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN

PENANGANAN

KAWASAN

3.2

PENYUSUNAN

KONSEP

PEMBANGUNAN

KAWASAN

3.3

IDENTIFIKASI

PROGRAM

PENANGANAN

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

3.4

PERUMUSAN RENCANA

AKSI PROGRAM

3.5

PERUMUSAN TAHAPAN

PELAKSANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

4.4

PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2

PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1

PERUMUSAN

KRITERIA &

INDIKATOR

PENENTUAN

KAWASAN

PEMBANGUNAN

TAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5


KAWASAN

5.1




1.1

SOSIALISASI






MODUL D

Gambar 13 Penggunaan Modul D dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian D.1 :

KEGIATAN PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR

PENENTUAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Penentuan kawasan pembangunan tahap 1 didasarkan pada penilaian terhadap

kriteria dan indikator yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kebijakan dan

strategi yang terkait serta kesepakatan pemangku kepentingan. Kriteria dan

indikator yang dirumuskan ini nantinya menjadi dasar dalam proses penentuan

kawasan pembangunan tahap 1.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, akan berperan sebagai pengambil

keputusan dalam merumuskan kriteria dan indikator untuk menentukan

kawasan pembangunan tahap 1.

Tim Tenaga Ahli Pendamping, mendampingi pokjanis dalam merumuskan

kriteria dan indikator


Maksimal 2 minggu terhitung dari minggu pertama bulan keempat


Analisis kawasan

Diskusi


Langkah 1: Melakukan kajian terhadap lokasi kawasan permukiman prioritas

yang telah ditetapkan

Kajian yang dimaksud dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- keberadaan bagian pada kawasan yang perlu penanganan segera dan

merupakan akar persoalan bagi penagan

- Potensi untuk menjadi pilot project dalam skala kawasan dan skala kota

- Kondisi sosial budaya terkait kesiapan masyarakat dalam menerima

program baru

- Kondisi lainnya yang mendukung realisasi pembangunan kawasan baik

dalam aspek fisik maupun aspek non fisik.



Langkah 2: Melakukan kajian terhadap kebijakan dan strategi penanganan

kawasan prioritas

Informasi yang perlu dikaji dalam langkah ini:

- Implementasi kebijakan dan strategi dalam kawasan

- Konsep penanganan kawasan

Langkah 3: Merumuskan kriteria dan indikator penentuan kawasan

pembangunan tahap 1

Hasil kajian pada langkah 2 dan langkah 3 menggambarkan karakteristik

kawasan yang akan menjadi dasar perumusan kriteria penilaian yang akan

digunakan

Rumuskan indikator untuk masing – masing kriteria


Tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1

(contoh format lihat Tabel 9)

Daftar Check List Hasil Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan

Pembangunan Tahap 1

tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1



Tabel 9 Contoh Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1

KRITERIA INDIKATOR

Urgenitas terhadap

penanganan akar

permasalahan kawasan

Mempunyai korelasi positif terhadap penanganan

akar permasalahan

Sesuai dengan tahapan penanganan akar

permasalahan kawasan

Mempunyai implikasi positif terhadap lokasi lainnya

Jaminan keberlanjutan program

dan penuntasan masalah

Potensi konflik rendah (konflik lahan, konflik sosial,

dsb)

Dukungan kelembagaan masyarakat

Historical kawasan

Keluwesan dalam penyusunan rencana aksi

Berpotensi untuk menjadi pilot

project dalam skala kawasan

dan kota

Keragaman penanganan infrastruktur

keciptakaryaan

Aspek yang ditangani secara menyeluruh (fisik

sosial, ekonomi)

Model penanganan dapat direplikasikan pada

lokasi lain (best practice)

… …

... ...



Bagian D.2:

KEGIATAN PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

Pemilihan kawasan pembangunan tahap 1 di dalam kawasan permukiman

prioritas RPKPP didasarkan pada proses identifikasi, penetapan kebutuhan dan

penetapan skala prioritas penanganan dan pembangunan pada kawasan prioritas

RPKPP. Pada kawasan pengembangan tahap pertama ini dilakukan penyusunan

rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat

kedalaman skala perencanaan 1 : 1.000.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan

dalam menetapkan skala priroritas penanganan dan pembangunan pada

kawasan prioritas RPKPP

Tim Tenaga Ahli Pendamping, berperan dalam menyediakan kajian teknis

untuk mendukung penetapan kawasan pembangunan tahap 1.


2 minggu terhitung dari minggu kedua bulan keempat


Analisis kawasan

Diskusi

Pendekatan Partisipatif (CPA)


Langkah 1: Melakukan kajian terhadap lokasi kawasan permukiman prioritas RPKPP yang telah ditetapkan

Kajian untuk mengetahui karakteristik lokasi secara keseluruhan dengan

mempertimbangkan:

- Hasil identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan baik

aspek fisik maupun nonfisik pada kawasan prioritas (output Bagian B.3)

- Kebutuhan penanganan kawasan (output bagian C. 1)



Langkah 2: Menentukan zona-zona perencanaan dalam kawasan permukiman prioritas RPKPP, untuk pentahapan pembangunan

Pembagian zona perencanaannya dapat berdasarkan:

- wilayah administrasi (pengelompokkan RW)

- kondisi fisik kawasan

- atau ketentuan lainnya yang disepakati oleh Pokjanis dan Tim Tenaga

Ahli Pendamping

Langkah 3: Menentukan tahapan pembangunan per zona Penentuan tahapan pembangunan per zona ini dapat didasarkan pada :

- Skala prioritas kebutuhan penanganan berdasarkan kriteria dan

indikator yang ditetapkan sebelumnya

- Aspek fisik terkait dengan teknis pembangunan

- Aspek pembiayaan

- Aspek sosial yaitu kesiapan masyarakat pada kawasan yang akan

direncanakan

Langkah 4: Menentukan 2 lokasi kawasan pengembangan tahap pertama untuk direncanakan secara lebih rinci dan operasional

Pokjanis dan tim tenaga ahli pendamping:

- menyepakati kawasan pengembangan tahap pertama berdasarkan

Langkah-3

- membahas dan menyepakati kawasan pengembangan tahap 1

bersama masyarakat/ pemangku kepentingan kawasan melalui

Langkah - 5

Langkah 5: Menyelenggarakan diskusi partisipatif dengan pemangku kepentingan kawasan dalam penentuan kawasan pengembangan tahap 1;

Ketentuan penyelenggaraan diskusi partisipatif ini dijelaskan lebih detail

pada Kegiatan D.3.


2 kawasan di dalam kawasan permukiman prioritas RPKPP yang akan dilakukan

penanganan dan pembangunannya pada tahap pertama

Daftar Check List Hasil Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1

2 kawasan di dalam kawasan permukiman prioritas RPKPP yang akan

dilakukan penanganan dan pembangunannya pada tahap pertama



Bagian D.3 :

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DISKUSI

PARTISIPATIF

Diskusi partisipatif merupakan diskusi intensif yang melibatkan peran aktif dari

seluruh pemangku kepentingan, terutama pihak yang terkena dampak

pembangunan, mulai dari proses identifikasi awal sampai dengan proses

pengambilan keputusan.

Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaanya?


dalam menetapkan skala priroritas penanganan dan pembangunan pada

kawasan prioritas RPKPP

Tim Tenaga Ahli Pendamping, berperan dalam menyediakan kajian teknis

untuk mendukung penetapan kawasan pembangunan tahap 1.

Perwakilan masyarakat pada kawasan

pemangku kepentingan kawasan lainnya seperti perwakilan dari organisasi

non- pemerintah dan dunia usaha.


Minimal satu hari pelaksanaan


Diskusi

Metode partisipatif lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi

masyarakat pada kawasan permukiman prioritas


Melibatkan stakeholder yang dilibatkan sesuai dengan hasil pemetaan

stakeholder pada Bagian C.5.

Langkah – langkah penentuan kawasan pembangunan tahap 1 mengikuti

pentahapan kegiatan Bagian D.3


- pembagian zona kawasan (Contoh lihat gambar)



- penentuan tahapan pembangunan untuk setiap zona

- kawasan permukiman prioritas RPKPP yang akan dilakukan penanganan dan

pembangunannya pada tahap pertama

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Diskusi Partisipatif

Kesepakatan pembagian zona pada kawasan

Kesepakatan penentuan tahapan pembangunan untuk setiap zona

Kesepakatan kawasan permukiman prioritas RPKPP yang akan dilakukan

penanganan dan pembangunannya pada tahap pertama



Bagian D.4 :

KEGIATAN PERUMUSAN KONSEP PEMBANGUNAN


Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 ini dilakukan untuk

memberikan gambaran imajiner untuk penanganan kawasan pembangunan tahap

1. Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 ini akan menjadi dasar

bagi penyusunan rencana penanganannya dan DED Kawasan.



dalam merumuskan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Tim Tenaga Ahli Pendamping, sebagai pihak yang membantu merumuskan

dan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1.


2 minggu terhitung dari awal bulan kelima


Desk Study, Diskusi, Analisis Pentahapan Program (Staging Analisys)


Langkah 1 Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Perumusan dilakukan berdasarkan:

Hasil identifikasi kebutuhan penanganan kawasan pada Bagian C.1

Hasil identifikasi kebutuhan penanganan tahap pertama dalam perumusan

Rencana Aksi Program pada Langkah 2 Bagian C. 5

Langkah 2 Merumuskan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Perumusan mengacu pada Konsep Pembangunan Kawasan (output Bagian

C.2)

Pendetailan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 dilakukan

sesuai dengan rumusan kebutuhan pada Langkah -1




Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 berdasarkan pada

kebutuhan yang telah dirumuskan (Gambar 13)

Daftar Check List Hasil Perumusan Konsep Pembangunan Kawasan

Pembangunan Tahap 1

Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 berdasarkan pada

kebutuhan yang telah dirumuskan



Ga

mb

ar

14

Co

nto

h P

eta

Ko

nse

p P

em

ban

gu

na

n K

aw

asa

n P

erm

uki

ma

n P

rio

rita

s



Bagian D.5 :

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBANGUNAN

TAHAP 1

Penerjemahan konsep penanganan kawasan ke dalam rencana penanganan yang

lebih terukur baik lokasi, besaran/volume, maupun pembiayaannya sehingga

dapat operasional pada saat penerapannya. Rencana penanganan kawasan

pembangunan tahap 1 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan DED kawasan.



Tim Tenaga Ahli Pendamping, dalam hal ini Ahli Permukiman, Ahli Prasarana

Permukiman dan Ahli Lingkungan


2 minggu


Desk Study, Diskusi, Analisis Pentahapan Program (Staging Analisys)


Langkah 1 Menerjemahkan konsep penanganan ke dalam rencana

penanganan

Penyusunan rencana penanganan memperhatikan:

- Konsep penanganan (output Bagian D. 6)

- pembagian zona kawasan (Output Bagian D.3)

- penentuan tahapan pembangunan untuk setiap zona (Output Bagian

D.3)

Langkah 2 Melakukan pengecekan lapangan terkait dengan rencana

penanganan

Pengecekan lapangan terutama untuk mengetahui kesesuaian rencana fisik

dengan kebutuhan di lapangan



dapat dilakukan bersamaan dengan pengukuran untuk kebutuhan

penyusunan DED pada Bagian D.8

Langkah 3 Menyelenggarakan Pra-FGD 3 untuk menyusun rencana

penanganan pembangunan kawasan pembangunan tahap 1

Ketentuan pelaksanaan Pra- FGD 3 dijelaskan lebih lanjut pada kegiatan D.7.

Langkah 4 Menyelenggarakan FGD 3 untuk pembahasan dan penyepakatan

rencana penanganan kawasan pengembangan tahap 1

Ketentuan pelaksanaan FGD 3 dijelaskan lebih lanjut pada kegiatan D.7.


Rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 (Contoh Tabel) yang,

secara substansi minimal meliputi:

Program

Rincian Kegiatan

Pelaku

Lokasi pelaksanaan Kegiatan

Volume

Satuan

Harga satuan

Biaya

Jangka Waktu Pelaksanaan (per tahun)

Sumber pendanaan

Daftar Check List Hasil Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan

Pembangunan Tahap 1

Rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 yang diterjemahkan

dalam Tabel 4.3



PR

OG

RA

M

KE

GIA

TAN

P

ELA

KU

LO

KA

SI

VO

L S

ATU

AN

HA

RG

A

SA

TUA

N

(dal

am R

p.

000)

BIA

YA

(dal

am R

p.

000)

Jang

ka W

aktu

5 T

ahun

(Tah

un …

.. –

Tahu

n …

..)

SU

MB

ER

P

EN

DA

NA

AN

I II

III

IV

V

Kaw

asan

A1

1.1

Pem

ban

gun

an

Rum

ah S

usun

1.

1.1

FS R

umah

Sus

un

Din

as C

ipta

K

arya

B

lok

A11

2

Pak

et

1.50

0.00

0 3.

000.

000

X

AP

BD

Kot

a/K

ab

Blo

k A

13

1 P

aket

60

0.00

0 60

0.00

0

X

A

PB

D K

ota/

Kab

1.1.

2 D

ED

Rum

ah

Sus

un

Din

as C

ipta

K

arya

B

lok

A11

2

Pak

et

600.

000

1.20

0.00

0

X

A

PB

D K

ota/

Kab

Blo

k A

13

1 P

aket

60

0.00

0 60

0.00

0

X

A

PB

D K

ota/

Kab

1.1.

3 P

enyi

apan

Lah

an

Din

as C

ipta

K

arya

, BP

N

Blo

k A

11

1 P

aket

2.

500.

000

2.50

0.00

0 X

A

PB

N/A

PB

D

Kot

a/K

ab

1.2

Pem

ban

gun

an

Sal

uran

D

rain

ase

1.2.

1 P

erb

aika

n S

alur

an

Dra

inas

e/G

oron

g-

gor

ong

Din

as C

ipta

K

arya

B

lok

A2

1.00

0 m

1.

250

1.25

0.00

0 X

A

PB

N/A

PB

D

Kot

a/K

ab

1.3

Pen

yed

iaan

S

aran

a P

eng

adaa

n S

amp

ah

Ram

ah

Ling

kung

an

1.3.

1 P

enin

gka

tan

Per

an

Ser

ta M

asya

raka

t D

alam

P

eng

elol

aan

Per

sam

pah

an

BU

MN

/ B

UM

D/

Sw

asta

Blo

k A

3 1.

250

m

1.40

0 1.

750.

000

X

Sum

ber

Lai

nnya

ya

ng S

ah (

CS

R,

dll)

dst

Kaw

asan

…

dst

Ta

bel 1

0 C

on

toh

Ren

ca

na

Pen

an

ga

na

n P

em

ba

ng

un

an

Perm

uki

ma

n d

an

In

fra

stru

ktu

r P

erm

uki

ma

n P

erk

ota

an

Pa

da

Ka

wa

san

Prio

rita

s



Bagian D.6 :

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PRA-FGD 3 DAN FGD 3

Kegiatan Pra-FGD 3 bertujuan untuk menyusun rencana penanganan

pembangunan kawasan pembangunan tahap 1. Kegiatan FGD 3 bertujuan untuk

mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholder mengenai rencana

penanganan pada kawasan pembangunan tahap 1







atas:


permukiman;

- Akademisi;

- Tokoh masyarakat







Output apa saja yang dibutuhkan sebelum penyelenggaraan FGD 3?

Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1 (Bagian

D.1)

Pembagian Zona Kawasan (Bagian D.2)

Kawasan Pembangunan Tahap 1 (Bagian D.2)

Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1 (Bagian D.5)


Kegiatan Pra- FGD 3 dan FGD 3dilakukan pada hari yang berbeda, masing –

masing kegiatan dilakukan minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan

dengan rencana kerja yang disusun.







Untuk Pra-FGD 3


Tenaga Ahli

Untuk FGD 3

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas dan

menyepakati rencana penanganan kawasan pengembangan tahap 1. Dalam

diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim

Tenaga Ahli.



Tim Tenaga Ahli menyusun KAK Pra-FGD 3 dan FGD 3 sebagai acuan

bersama pelaksanaan kegiatan.




pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan

prioritas (Kegiatan C.2)


menyusun rencana penanganan pembangunan kawasan pengembangan

tahap1


Pokjanis didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping memaparkan materi

kepada peserta untuk mendapatkan masukan atas konsep yang sudah

disusun.


Kesepakatan Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap 1 yang

tertuang dalam Berita Acara FGD (Contoh Format Berita Acara Lihat Gambar

12)







₋ berita acara

₋ daftar hadir


Outline minimal Proceeding Kegiatan FGD 3 dapat dilihat pada Box 1.


Berita Acara Kesepakatan FGD 2 tentang Rencana Penanganan Kawasan

Pengembangan Tahap 1




Bagian D.7 :

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL

DESAIN (DED) KAWASAN

Penyusunan Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk

komponen program pembangunan prioritas di dalam kawasan pembangunan

tahap 1 yang meliputi infrastruktur permukiman. Menyusun Rencana Teknis Rinci

(DED) infrastruktur permukiman pada kawasan pembangunan tahap pertama; dan

menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar kuantitas harga.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, dalam hal ini berperan untuk memverifikasi

hasil rencana yang dihasilkan.

Tim Tenaga Ahli Pendamping, dalam hal ini Ahli Permukiman, Ahli Prasarana

Permukiman dan Ahli Lingkungan memiliki peran untuk menghasilkan

rencana teknis rinci/ DED kawasan pembangunan tahap 1.


8 minggu/2 bulan terhitung dari awal bulan keenam sampai dengan bulan ketujuh


Survey lapangan (ground survey), desk study, studio.


Langkah 1: Menyiapkan gambar pra rencana berdasarkan rumusan program

kegiatan untuk pembangunan kawasan secara keseluruhan.

Gambar ini hanya memuat bentuk dan komponen-komponen fisik apa saja

yang diperlukan dalam pembangunan kawasan, namun jumlah dan

besarannya belum terinci

Langkah 2: Melakukan ground check dan pengukuran yang mulai di sesuaikan

dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Komponen rencana disusun ulang dan dilihat sejauh mana kemungkinan

dapat dilaksanakan pembangunannya di lapangan. Pemilihan komponen

yang akan dibangun harus melalui beberapa kriteria, yaitu :



- Komponen yang akan dibangun harus benar-benar menjadi prioritas

utama bagi pengembangan kawasanl;

- Komponen yang akan dibangun harus memberikan dampak

nyata/manfaat terhadap perbaikan lingkungan yang ditata;

- Komponen yang akan dibangun terlihat jelas secara visual untuk

memberikan dorongan moril bagi masyarakat maupun pemerintah bahwa

penataan lingkungan member dampak positif bagi lingkungan dan

manusianya;

- Komponen yang akan dibangun mudah dilaksanakan pembangunannya

dan tidak berada dalam tanah / lahan yang disengketakan

Langkah 3: Pembuatan Site Plan dan gambar kerja sebagai pendetailan

komponen prioritas yang ditentukan.

Gambar ini dibuat rinci sebagai acuan untuk pelaksanaan di lapangan

Langkah 4: Penghitungan volume pekerjaan dan RAB.

Sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan, dilakukan penghitungan volume

pekerjaan dan RAB berdasarkan ketentuan harga satuan yang berlaku pada

kota/ kabupaten tersebut.

Langkah 5: Mengikuti kegiatan kolokium yang diselenggarakan oleh Direktorat

Pengembangan Permukiman dengan memperhatikan ketentuan

yang ada

Ketentuan terkait keikutsertaan dalam kolokium dijelaskan pada Bagian D. 8

Langkah 6: Menyelenggarakan konsultasi kepada calon penerima manfaat

penyusunan RPKPP untuk penjaringan masukan terhadap muatan

RPKPP

Ketentuan terkait penyelenggaraan konsultasi publik dijelaskan pada Bagian

D. 9.


Site Plan Kawasan Pembangunan Tahap pertama yang disusun dengan

memperhatikan berbagai acuan yang ada.

Penyusunan rencana teknis rinci dapat mengacu kepada standar teknis yang digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis lainnya, yang antara lain meliputi : - Rencana Induk Kawasan, standar teknis bidang ini antara lain: SNI 02-

2406-1991 dan Pt T-15-2002-C untuk kawasan yang pertumbuhannya normal dan satuan luas daerah tidak terlampau luas (<200 ha).

- Studi Kelayakan Kawasan, Standar teknis bidang ini antara lain: sesuai AB-K/RE-SK/TC/001/98



- Standar teknis penanganan jalan kawasan, SNI 03-2853-1995, SNI 03-2446-1991, SNI 03.6967-2003

- Standar teknis penyediaan prasarana drainase, SNI 06-2409-2002 dan SNI 03-2453-2002.

- Standar teknis bidang sarana air minum: AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98.

- Standar teknis bidang pengelolaan Air Limbah, SNI 03-2398-2002, PTT-19-2000-C dan PTS -09-2000-C

- Standar teknis bidang Pengelolaan sampah kawasan, SNI 19-3964-1994 dan SNI 03-3242-1994 dan SNI 19-3983-1995 sesuai PTS 06-2000-C dan PTS 07-2000-C

- Standar teknis bidang kelistrikan,SNI 04-0225-2000 - Standar teknis bidang RTH, 009/T/BT/1995 - Standar Teknis Penyusunan Analisa Biaya Komponen DED Standar teknis

bidang antara lain: SNI Tahun 2007 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Analisa BOW.

Gambar kerja/detail design yang implementatif

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut diatas (OE)

Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun

Daftar Check List Hasil Penyusunan Rencana Detail Desain (DED) Kawasan

Site Plan Kawasan Pembangunan Tahap pertama yang disusun dengan

memperhatikan berbagai acuan yang ada

Gambar kerja/detail design yang implementatif

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut diatas

(OE); dan

Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun



Ga

mb

ar

15

Co

nto

h R

en

ca

na

Deta

il D

esa

in



Gambar 16 Contoh Ilustrasi 3D Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1



Bagian D.8 :

KEIKUTSERTAAN DALAM KOLOKIUM

Kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh Satker Pengembangan

Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap



Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) RPKPP Kota/ Kabupaten


Tim Tenaga ahli pendamping


Dilakukan 1 (satu) hari pada akhir bulan ke-6 (enam) dengan waktu pelaksanaan

dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Kolokium pada kegiatan SPPIP

dan ditentukan oleh koordinator pelaksana.


Pemaparan hasil, berupa pemaparan pencapaian hasil penyusunan SPPIP

dan RPKPP oleh tiap kabupaten/kota

Diskusi, melalui sesi tanya jawab dalam proses pelaksanaannya.

Output Apa saja yang harus disiapkan sebelum Kolokium?

Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam

SPPIP (Bagian B.2)

Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas (Bagian B.3)

Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas

(Bagian C.2)

Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun (Bagian C.5)

Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap1 (Bagian

D.1)

Kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya

pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara

lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan

1:1000) (Bagian D.5)



Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) (Bagian D.7)


Langkah 1: Menyiapkan materi paparan dan pembahasan capaian

RPKPP/Kolokium yang meliputi bahan tayangan dan materi

visualisasi yang telah disusun

Pokjanis bersama dengan tim tenaga ahli pendukung menyiapkan bahan

paparan yang berisi tentang proses dan hasil pencapaian penyusunan RPKPP

pokjanis di setiap kota/kabupaten bersama tim teknis provinsi secara

koordinatif mempersiapkan materi dan kemajuaan penyusunan kegiatan untuk

kolokium

Langkah 2: Mengikuti kegiatan kolokium

Pokjanis didampingi satker dan tenaga ahli pendamping memaparkan hasil-

hasil penyusunan RPKPP kepada para pemangku kepentingan terkait

Penyelenggara kolokium akan menilai hasil pencapaian tersebut untuk

memberikan masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan dari hasil yang

telah dicapai

Langkah 3: Merumuskan langkah perbaikan berdasarkan masukan terhadap

pencapaian kegiatan RPKPP dari pelaksanaan kolokium

Pokjanis bersama oleh tenaga ahli pendamping merumuskan poin – poin

yang perlu diperbaiki terkait hasil penyusunan RPKPP yang telah

dilakukannya

Pokjanis bersama oleh tenaga ahli pendamping melakukan perbaikan

substansi


Kesamaan hasil dari produk RPKPP yang dihasilkan oleh tiap kota/kabupaten Hasil evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Kolokium

Hasil evaluasi terhadap pencapaian penyusunan RPKPP



Bagian D.9 :

KEGIATAN PENYELENGGARAAN KONSULTASI

PUBLIK

Kegiatan menjaring masukan terhadap konsep, rencana penanganan, dan rencana

aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

pada kawasan prioritas RPKPP untuk jangka waktu 5 tahun dan kawasan

pembangunan tahap 1 pada pelaksanaan 1 tahun pertama


Kegiatan Konsultasi Publik melibatkan 40 (empat puluh) orang peserta dan

pendukung.

Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur :

Dinas/instansi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur

permukiman, permukiman, dan perencanaan

Akademisi

Perwakilan masyarakat kawasan permukiman prioritas RPKPP (calon penerima

manfaat)*

Pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur :

Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman,



Tenaga ahli pendamping

Catatan: *Perwakilan masyarakat yang diundang dalam kegiatan ini perlu melibatkan

perempuan


Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang

disusun


Pemaparan hasil dan diskusi terbuka



Output Apa saja yang harus disiapkan sebelum Konsultasi Publik?

Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam

SPPIP (Bagian B.2)

Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas (Bagian B.3)

Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas

(Bagian C.2)

Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun (Bagian C.5)

Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap1 (Bagian

D.1)

Kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya

pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara

lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan

1:1000) (Bagian D.5)

Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) (Bagian D.7)

Hasil Kolokium dan Perbaikannya (Bagian D.8)


Langkah 1: Menyiapkan materi pemaparan dan pembahasan seluruh capaian kegiatan RPKPP, yang meliputi bahan tayang, dan materi visualisasi yang telah disusun

Pokjanis bersama dengan tim tenaga ahli pendamping menyiapkan bahan

paparan yang berisi tentang proses dan hasil pencapaian penyusunan RPKPP

Pokjanis bersama dengan tim tenaga ahli memaparkan seluruh capaian hasil

penyusunan RPKPP

Langkah 2: Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan

terhadap muatan RPKPP

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan diskusi untuk

mendapatkan masukan terhadap muatan RPKPP

Langkah 3: Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap capaian kegiatan RPKPP berdasarkan masukan dari konsultasi

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi masukan

untuk penyempurnaan dokumen RPKPP;

Berdasarkan catatan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan

tersebut, Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping

merumuskan langkah-langkah perbaikan; dan



Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan penyempurnaan

terhadap capaian kegiatan RPKPP.

Langkah – langkah penyempurnaan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian E.1 modul

RPKPP ini.


Masukan terhadap hasil penyusunan RPKPP

Dokumentasi dan Notulensi Pelaksanaan Kegiatan

Berita acara kegiatan konsultasi publik yang minimal memuat mengenai:

- Waktu dan tempat penyelenggaraan konsultasi publik;

- Pihak-pihak yang terlibat dalam konsultasi publik;

- Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam konsultasi publik; serta

- Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis

provinsi, dan Satker PKP Provinsi

Proceeding Kegiatan Konsultasi Publik, yang secara substansi minimal

berisi:

- waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

- ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan

- notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan

- daftar hadir

- dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal Proceeding Kegiatan Konsultasi Publik dapat mengacu pada

outline Dokumen Proceeding FGD (Box 1)

Daftar Check List Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik

Masukan terhadap hasil penyusunan RPKPP

Dokumentasi dan Notulensi Pelaksanaan Kegiatan

Proceeding Kegiatan Konsultasi Publik


Lingkup Finalisasi dan Sosialisasi●85

MODUL PELAKSANAAN





E PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP FINALISASI DAN SOSIALISASI

Bagian ini terbagi atas 2 (dua) bagian yang masing-masing menguraikan proses

dan prosedur tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup finalisasi dan

sosialisasi, yaitu:

E.1: Kegiatan Penyempurnaan Rencana Aksi Program dan Rencana

Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1

E.2: Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi

Kedudukan Bagian E dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat




O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKRO

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASI

POTENSI &

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN PADA

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1

IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN

PENANGANAN

KAWASAN

3.2

PENYUSUNAN

KONSEP

PEMBANGUNAN

KAWASAN

3.3

IDENTIFIKASI

PROGRAM

PENANGANAN

BERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

3.4

PERUMUSAN RENCANA

AKSI PROGRAM

3.5

PERUMUSAN TAHAPAN

PELAKSANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

4.4

PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2

PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1

PERUMUSAN

KRITERIA &

INDIKATOR

PENENTUAN

KAWASAN

PEMBANGUNAN

TAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5


KAWASAN

5.1




1.1

SOSIALISASI






MODUL E

Gambar 17 Kedudukan Modul E dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian .E.1 :

KEGIATAN PENYEMPURNAAN RENCANA AKSI



Perbaikan dan penyempurnaan dari rencana aksi program, rencana pembangunan

kawasan pengembangan tahap 1, dan rencana detail desain kawasan berdasarkan

pada masukan dari berbagai diskusi, FGD, dan konsultasi publik



Tim Tenaga Ahli Pendamping


Maksimal 4 minggu terhitung dari awal bulan ketujuh


Studi Literatur (Desk Study)


Langkah1: Memperbaiki hasil penyusunan RPKPP berdasarkan masukan dari

konsultasi publik

Melakukan rekapitulasi terhadap berbagai masukan dari semua pihak dalam tiap

diskusi dan konsultasi publik;

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap rencana aksi program dan

rencana pembangunan kawasan pengembangan tahap 1;

Melakukan penyempurnaan terhadap rencana detail desain (DED) kawasan;

Langkah 2: Menyusun materi visualisasi RPKPP dalam bentuk leaflet, banner,

poster, video dokumentasi dan bentuk visualisasi lainnya yang

dianggap perlu

Hal-hal yang perlu diinformasikan kepada masyarakat umum terkait dengan RPKP.

Poin-poin tersebut antara lain adalah :

- Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran

- Kebutuhan Penyusunan RPKP

- Gambaran Lokasi Perencanaan

- Hasil Penyusunan RPKP



- Indikasi Program RPKP

- Peta-peta dan gambar-gambar

Langkah 3: Menyelenggarakan sosialisasi hasil RPKPP dalam bentuk diseminasi

yang diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan yang ada

Ketentuan penyelenggaraan diseminasi dijelaskan pada Bagian E.2


Rencana aksi program dan rencana pembangunan kawasan pengembangan

tahap 1 yang telah final dan siap untuk disebarluaskan;

Rencana detail desain kawasan;

Materi visualisasi RPKPP yang informatif, menarik dan mudah dimengerti;

Daftar Check List Hasil Penyempurnaan Rencana Aksi Program dan Rencana

Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1

Rencana aksi program dan rencana pembangunan kawasan pengembangan

tahap 1 yang telah final dan siap untuk disebarluaskan;

Rencana detail desain kawasan;

Materi visualisasi RPKPP yang informatif, menarik dan mudah dimengerti; dan



Bagian E.2 :

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DISEMINASI

Kegiatan untuk mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan dan produk RPKPP, serta

rencana aksi program yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait dan

stakeholder/pemangku kepentingan daerah lainnya.


Pokjanis didampingi Tim Tenaga Ahli sebagai penyelenggara diseminasi

Menghadirkan minimal 40 (empat puluh) orang peserta yang mewakili unsur:

- perwakilan masyarakat (calon penerima manfaat)

- Legislatif (DPRD kabupaten/kota)

- Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang

cipta karya, permukiman, dan perencanaan

- Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang cipta

karya, permukiman, dan perencanaan

- Akademisi

- Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)


1 hari pada bulan ketujuh atau pada akhir kegiatan


Seminar


Langkah 1 Persiapan diseminasi, yang meliputi :

Penentuan peserta diseminasi yaitu pemangku kepentingan terkait permukiman

dan infrastruktur perkotaan

Penentuan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan

Langkah 2 Persiapan materi sosialisasi, meliputi : Bahan tayang

Materi visualisasi yang telah disusun

Langkah 3: Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Pokjanis didampingi tim tenaga ahli memaparkan hasil-hasil penyusunan RPKP

kepada para pemangku kepentingan terkait



Pemberian Leaflet, Banner, Poster dan Media Visualisasi lainnya dalam

diseminasi


Terinformasikannya hasil-hasil penyusunan RPKP kepada pemangku kepentingan terkait

Terpahaminya hasil-hasil penyusunan RPKP oleh pemangku kepentingan terkait

Berita acara kegiatan diseminasi yang minimal memuat mengenai (Gambar 22):

- Waktu dan tempat penyelenggaraan diseminasi;

- Pihak-pihak yang terlibat dalam diseminasi;

- Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam diseminasi; serta



Proceeding Kegiatan Diseminasi, yang secara substansi minimal berisi:

- waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

- ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan

- notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan

- daftar hadir

- dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal Dokumen Proceeding Kegiatan Diseminasi dapat mengacu pada

outline Proceeding Kegiatan FGD (Box 1)

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Diseminasi

Diseminasi dilengkapi dengan leaflet, poster dan/ atau banner Terinformasikannya hasil-hasil penyusunan RPKP kepada pemangku

kepentingan terkait Proceeding Kegiatan Diseminasi

Modul Pelaksanaan ● Proses dan Prosedur Penyusunan SPPIP

Lingkup Kegiatan Persiapan ● 1

MODUL

PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

(SPPIP)




Dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP, MODUL PROSES DAN

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MODUL PEMAHAMAN SPPIP DAN

RPKPP, serta MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) .




MODUL PROSES DAN PROSSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN












PENYUSUNAN SPPIP

PENYUSUNAN RPKPP


SPPIP DAN RPKPP

`


`

MODULProses dan Prosedur Pelaksanaan

Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

MODULProses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana

Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

Gambar 1 Kedudukan Modul Proses Dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur

Perkotaan (SPPIP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

SPPPIP dan RPKPP



MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

(SPPIP) merupakan acuan teknis yang berisi langkah-langkah untuk

menghasilkan Dokumen SPPIP. Langkah-langkah yang di maksud disajikan untuk

tiap kegiatan pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan SPPIP,

sehingga memudahkan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses

penyusunan SPPIP ini. Penggunaan modul untuk tiap kegiatan penyusunan SPPIP

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rincian Modul yang Digunakan Dalam Tiap Kegiatan Penyusunan

SPPIP

KEGIATAN PENYUSUNAN MODUL YANG DIGUNAKAN MUATAN MODUL PELAKSANAAN

SOSIALISASI Modul Pemahaman Dasar Modul Proses dan Prossedur

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP


Modul Pemahaman Dasar Modul Proses dan Prossedur

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP

KOLOKIUM Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.8

Kegiatan Penyelenggaraan Kolokium

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN SPPIP


Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP B.1

Kegiatan Kajian Kebijakan, Strategi, dan Program Pembangunan


Kegiatan Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan


Kegiatan Kajian Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP C.1

Kegiatan Perumusan Indikasi Arah Pengembangan Kota serta Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan


Kegiatan Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

Modul Proses dan Prossedur Kegiatan Penyelenggaraan



KEGIATAN PENYUSUNAN MODUL YANG DIGUNAKAN MUATAN MODUL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP C.3

Pra-FGD 1 dan FGD 1



Kegiatan Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas


Kegiatan Identifikasi Indikasi Kawasan Permukiman Prioritas




Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.1

Kegiatan Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan





Kegiatan Identifikasi dan Analisis Korelasi Strategi Dalam Skema Manajemen Pembangunan Perkotaan


Kegiatan Analisis Konsekuensi atau Implikasi Penerapan Strategi Pembangunan


Kegiatan Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan sebagai Arahan Kebutuhan Program Investasi



KONSULTASI PUBLIK Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.7

Kegiatan Analisis Dampak Penerapan Program

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP E.1

Kegiatan Penyelenggaraan Konsultasi Publik

DISEMINASI Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP E.2

Kegiatan Penyempurnaan Strategi dan Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan


Kegiatan Penyusunan Materi Visualisasi SPPIP


Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi




Proses dan Prosedur Penyusunan Sppip




Bagian A: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Persiapan

memuat langkah-langkah penyusunan dokumen SPPIP pada tahap awal

penyusunan SPPIP. Bagian A ini terbagi atas 4 (empat) sub-modul yang masing-

masing menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup

kegiatan persiapan, yaitu:

A.1: Sosialisasi

A.2: Persiapan dan Pemantapan Metodologi dan Rencana Kerja

A.3: Konsolidasi Tingkat Provinsi

A.4: Pengumpulan Data dan Informasi

Kedudukan Bagian A di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat




MODUL A

O-1

O-4

O-5

O-6

O-7

O-2

FINALISASI DAN

SOSIALISASIPERSIAPAN

1.1

SOSIALISASI

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN,

STRATEGI, DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KAB/KOTA

2.2

PERUMUSAN INDIKASI ARAH

PENGEMBANGAN KAB/KOTA

SERTA PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


2.3

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR


2.4

KAJIAN POTENSI,

PERMASALAHAN, DAN

TANTANGAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.2

PEURMUSAN KRITERIA DAN

INDIKATOR PENENTUAN

KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.3

PENENTUAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

4.1

PERUMUSAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

4.2

IDENTIFIKASI DAN

ANALISIS KORELASI

STRATEGI DALAM

SKEMA

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

PERKOTAAN

4.3.

ANALISIS

KONSEKUENSI

ATAU IMPLIKASI

PENERAPAN

STRATEGI

PEMBANGUNAN

4.4

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN SEBAGAI

ARAHAN

KEBUTUHAN

PROGRAM

INVESTASI

4.5

ANALISIS DAMPAK

PENERAPAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

5.2

PENYUSUNAN

MATERI

VISUALISASI

SPPIP

5.1

PENYEMPURNAAN

STRATEGI DAN

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN

O-3

IDENTIFIKASI POTENSI DAN

MASALAH

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN


PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

Gambar 2 Penggunaan Bagian A Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP



Bagian A.1

SOSIALISASI

Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat

Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan

Umum dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai penyusunan SPPIP

dan mencapai pemahaman yang sama mengenai proses, prosedur, dan produk dari

penyusunan SPPIP.


Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum selaku

penyelenggara kegiatan. Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Cipta

Karya memiliki peran:

- mengorganisasi kegiatan;

- menyediakan dan menyampaikan materi proses dan prosedur penyusunan

SPPIP dan RPKPP; dan

- memontoring persiapan kabupaten/kota penyusunan SPPIP/RPKPP

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi, Pokjanis SPIPP

kabupaten/kota, dan Tim Tenaga Ahli sebagai peserta, minimal terdiri atas 1

(satu) perwakilan Satker PKP Provinsi, 1 (satu) perwakilan Tim Teknis Provinisi, 1

(satu) orang ketua Pokjanis, dan 1(satu) orang ketua tim tenaga ahli. Dalam

kegiatan ini, Pokjanis SPPIP kabupaten/kota dengan didampingi oleh Tim

Tenaga Ahli berkewajiban untuk:

- menyiapkan tim penyusun (Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli);

- menyiapkan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan

- menemukenali karakteristik kajian yang terkait penyusunan SPPIP dan

RPKPP


Maksimal selama 2 (dua) hari dengan alokasi waktu yang ditentutan oleh Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilakukan pada

awal bulan pertama dari rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP.



Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya?

Workshop, berupa pemaparan dari narasumber Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum mengenai proses dan prosedur penyusunan

SPPIP; serta

Diskusi, dalam sesi tanya jawab yang dialokasikan dalam kegiatan ini


Langkah 1: Menyusun dan Menyepakati Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan

Pokjanis SPPIP dan Tim Tenaga Ahli bersama-sama menyusun rencana kerja

dan jadwal kerja penyusunan SPPIP;

Di dalam rencana kerja dan jadwal kerja dilengkapi dengan tanggal-tanggal

tentatif untuk tiap kegiatan yang dilakukan; dan

Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim

Tenaga Ahli dilaporkan kepada Satker PKP.

Langkah 2: Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan

Satker PKP Provinsi bersama-sama dengan Pokjanis SPPIP dan Tim Tenaga Ahli

mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; dan

Dalam sosialisasi tersebut, Pokjanis dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli

menyampaikan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kerja penyusunan SPPIP

kepada koordinator wilayah.

Langkah 3 : Melakukan Koordinasi dengan Pokjanis untuk Merumuskan Rencana

Penyelesaian Kegiatan

Berdasarkan informasi terhadap proses, prosedur, dan produk dari penyusunan

SPPIP yang disampaikan oleh narasumber, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli

melakukan koordinasi untuk membahas rencana penyelesaian kegiatan dan

penyempurnaan terhadap rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kerja yang

disusun.


Rencana kerja yang telah disusun oleh Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga

Ahli, yang minimal memuat mengenai (Gambar 3):

- tahapan pelaksanaan kegiatan;

- waktu pelaksanaan kegiatan;

- keterkaitan tahapan tiap kegiatan; dan

- target kunci atau output pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan.



Jadwal kerja yang telah disusun oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, yang

minimal memuat mengenai (Gambar 4);

- rincian kegiatan pada tiap tahapan; dan

- tanggal tiap pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan durasi;

SK Pokjanis yang telah ditandatangani oleh Walikota/Bupati. SK Pokjanis ini

setidaknya memuat jabatan dan dinas teknis yang ditunjuk sebagai tim Pokjanis


Daftar tim tenaga ahli pendamping, yang minimal menjelaskan mengenai nama,

posisi yang diusulkan, dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga ahli (Tabel 2);

Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar. Peta Dasar yang dimiliki setidaknya

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Minimal skala 1:25.000 dengan tingkat ketelitian sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta

Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya; dan

- Dalam bentuk data digital disesuaikan dengan koordinat peta yang

digunakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Status data dasar yang dimiliki, yang minimal memuat:

- Jenis data yang tersedia; dan

- Status legalisasi data yang tersedia.



BU

LA

N 1

BU

LA

N 2

BU

LA

N 3

BU

LA

N 4

BU

LA

N 5

BU

LA

N 6

BU

LA

N 7

O-1

La

po

ran

PE

ND

AH

UL

UA

N

3.3

Pe

ny

ele

ng

ga

raa

n F

GD

1

Pe

rum

usa

n T

uju

an

da

n

Ke

bija

ka

n P

em

ba

ngu

na

n

Pe

rmu

kim

an

Pe

rko

taa

n

3.7

Pe

ny

ele

ng

ga

raan

FG

D 2

Ide

ntifikasi

Ka

wa

sa

n

Pe

rmu

kim

an P

riorita

s

4.3

Pen

yele

ng

ga

raan

FG

D 3

Pe

rum

usan

Str

ate

gi P

em

ba

ng

un

an

Pe

rmu

kim

an

da

n Infr

astr

uktu

r

Pe

rmu

kim

an

Perk

ota

an

5.4

DIS

EM

INA

SI

La

pora

n

AN

TA

RA

La

po

ran

AK

HIR

SE

ME

NT

AR

AL

ap

ora

n A

KH

IR

Do

ku

me

n S

PP

IP

4.7

Pen

yele

ng

ga

raan

FG

D 4

Peru

mu

sa

n P

rogra

m P

em

ban

gu

na

n

Perm

ukim

an d

an Infr

astr

uktu

r

Perm

ukim

an P

erk

ota

an

O-5

O-3

1.1

SO

SIA

LIS

AS

I

1.2

Koo

rdin

asi T

im d

an

Pen

yusu

nan

Ren

cana

Ker

ja d

an M

etod

olog

i

2.1

Kaj

ian

Keb

ijaka

n,

Str

ateg

i, da

n P

rogr

am

Pem

bang

unan

Dae

rah

2.2

Iden

tifik

asi I

ndik

asi A

rah

Pen

gem

bang

an K

ota

2.3

Iden

tifik

asi I

ndik

asi A

rah

Pem

bang

unan

Per

muk

iman

dan

Infr

astr

uktu

r P

erm

ukim

an

Per

kota

an

2.4

Kaj

ian

Isu-

isu

Per

muk

iman

dan

Infr

astr

uktu

r P

erm

ukim

an

Per

kota

an

2.5

Kaj

ian

Pot

ensi

, Per

mas

alah

an,

dan

Tan

tang

an P

emba

ngun

an

Per

kota

an d

an P

erm

ukim

an

Per

kota

an

3.2

Per

umus

an T

ujua

n da

n

Keb

ijaka

n P

emba

ngun

an

Per

muk

iman

Per

kota

an

O-2

3.5

Iden

tifik

asi K

awas

an

Per

muk

iman

Prio

ritas

4.4

Ana

lisis

Kor

elas

i Str

ateg

i

dan

Keb

utuh

an

Infr

astr

uktu

r D

alam

Ske

ma

Man

ajem

en

Per

mba

ngun

an P

erko

taan

4.5

Ana

lisis

Kon

seku

ensi

Pen

erap

an S

trat

egi

Pem

bang

unan

4.6

Per

umus

an P

rogr

am

Pem

bang

unan

Dal

am

Ska

la K

ota

dan

Kaw

asan

Seb

agai

Ara

han

Keb

utuh

an

Pro

gram

Inve

stas

i

4.8

Ana

lisis

Dam

pak

Pen

erap

an P

rogr

am

Pem

bang

unan

5.1

Pen

yem

purn

aan

Str

ateg

i

dan

Per

umus

an P

rogr

am

Pem

bang

unan

Dal

am

Ska

la K

ota

dan

Kaw

asan

O-4

4.1

0

KO

LO

KIU

M

3.4

Per

umus

an K

riter

ia d

an

Indi

kato

r P

enen

tuan

Kaw

asan

Per

muk

iman

Prio

ritas

3.1

Iden

tifik

asi K

ebut

uhan

Pem

bang

unan

Per

muk

iman

Per

kota

an

5.3

KO

NS

UL

TA

SI

PU

BL

IK

O-1

Re

nca

na

Ke

rja

Pe

ta D

asa

r

Da

ta d

an

Info

rma

si

O-2

Ara

h P

en

ge

mb

an

ga

n K

ota

Ara

h P

em

ba

ng

un

an

Pe

rmu

kim

an

da

n In

fra

str

uktu

r P

erm

ukim

an

Pe

rko

taa

n

Isu-isu

Pe

rmu

kim

an

da

n

Infr

astr

uktu

r P

erm

ukim

an

Pe

rko

taa

n

Po

ten

si, P

erm

asa

lah

an

, d

an

Ta

nta

ng

an

Pe

mb

an

gu

na

n

Pe

rko

taa

n d

an

Pe

rmu

kim

an

Pe

rko

taa

n

O-3

Ke

bu

tuh

an

Pe

mb

an

gun

an

Pe

rmu

kim

an

Pe

rko

taa

n

Tu

jua

n d

an

Keb

ijakan

Pe

mb

an

gu

nan

Pe

rmukim

an

Pe

rko

taa

n

Krite

ria

da

n In

dik

ato

r P

en

en

tua

n K

aw

asa

n P

erm

ukim

an

Prio

rita

s

Ka

wa

sa

n P

erm

ukim

an

Prio

rita

s

Pro

fil K

aw

asa

n P

erm

ukim

an

Prio

rita

s

O-4

Str

ate

gi P

em

ban

gu

na

n P

erm

ukim

an

dan

In

frastr

uktu

r P

erm

ukim

an

Perk

ota

an

Ko

rela

si S

tra

tegi P

em

ba

ng

un

an

Perm

ukim

an d

an K

ebu

tuha

n Infr

astr

uktu

r D

ala

m S

ke

ma

Ma

na

jem

en

Pe

mb

an

gu

nan

Pe

rko

taa

n

Ko

nse

ku

en

si P

en

era

pa

n S

tra

teg

i T

erh

ada

p P

enyu

su

na

n P

rogra

m P

em

ban

gun

an

Perm

ukim

an d

an Infr

astr

uktu

r

Pe

rmu

kim

an

Pe

rko

taa

n

Pro

gra

m P

em

ba

ng

un

an P

erm

ukim

an

da

n In

fra

str

uktu

r P

erm

ukim

an P

erk

ota

an

Dam

pa

k P

en

era

pan

Pro

gra

m P

em

ba

ngu

na

n P

erm

ukim

an

dan

In

fra

str

uktu

r P

erm

ukim

an P

erk

ota

an

O-5

Str

ate

gi da

n P

rog

ram

Pem

ba

ng

un

an

Pe

rmu

kim

an

dan

Infr

astr

uktu

r P

erm

ukim

an

Perk

ota

an

ya

ng

Te

lah

Dis

em

pu

rna

ka

n

Ma

teri V

isua

lisa

si S

PP

IP

4.2

Per

umus

an S

trat

egi

Pem

bang

unan

Per

muk

iman

dan

Infr

astr

uktu

r

Per

muk

iman

Per

kota

an

Ska

la K

awas

an

PE

RS

IAP

AN

PE

LA

KS

AN

AA

N

KE

GIA

TA

N1

IDE

NT

IFIK

AS

I

PO

TE

NS

I D

AN

PE

RM

AS

AL

AH

AN

2P

ER

UM

US

AN

TU

JU

AN

DA

N K

EB

IJA

KA

N

PE

MB

AN

GU

NA

N P

ER

MU

KIM

AN

DA

N IN

FR

AS

TR

UK

TU

R

PE

RM

UK

IMA

N P

ER

KO

TA

AN

3P

ER

UM

US

AN

ST

RA

TE

GI D

AN

PR

OG

RA

M

PE

MB

AN

GU

NA

N P

ER

MU

KIM

AN

DA

N IN

FR

AS

TR

UK

TU

R

PE

RM

UK

IMA

N P

ER

KO

TA

AN

4F

INA

LIS

AS

I

DA

N

SO

SIA

LIS

AS

I5

PE

NY

US

UN

AN

ST

RA

TE

GI P

EM

BA

NG

UN

AN

PE

RM

UK

IMA

N D

AN

IN

FR

AS

TR

UK

TU

R P

ER

MU

KIM

AN

PE

RK

OT

AA

NS

OS

IAL

ISA

SI

PE

RS

IAP

AN

1.3

Pen

yiap

an P

eta

Das

ar

2.6

Pen

yusu

nan

Pet

a A

rah

Pen

gem

bang

an

Kot

a, A

rah

Pem

bang

unan

Per

muk

iman

dan

Infr

astr

uktu

r P

erm

ukim

an P

erko

taan

,

sert

a P

oten

si d

an P

erm

asal

ahan

4.9

Pen

yusu

nan

Pet

a S

trat

egi d

an

Pro

gram

Pem

bang

unan

Per

muk

iman

dan

Infr

astr

uktu

r P

erm

ukim

an

Per

kota

an

4.1

Per

umus

an S

trat

egi

Pem

bang

unan

Per

muk

iman

dan

Infr

astr

uktu

r

Per

muk

iman

Per

kota

an

Ska

la K

ota

3.6

Pen

yusu

nan

Pet

a

Seb

aran

Kaw

asan

Per

muk

iman

Prio

ritas

5.2

Pen

yusu

nan

Mat

eri

Vis

ualis

asi S

PP

IP

1.3

Del

inea

si K

awas

an

Per

muk

iman

Per

kota

an

1.5

Pen

gum

pula

n D

ata

dan

Info

rmas

i

TA

HA

PA

N

LIN

GK

UP

WA

KT

U

KE

GIA

TA

Np

en

da

mp

ing

an

DJC

K

KE

GIA

TA

Np

en

yu

su

na

n

su

bsta

nsi

KE

GIA

TA

Np

en

yu

su

na

n p

eta

KE

GIA

TA

Nd

isku

si

OU

TP

UT

LA

PO

RA

N

Ga

mb

ar

3

Ren

ca

na

Kerja

Pen

yusu

na

n S

PP

IP



Ga

mb

ar

4

Jad

wa

l Kerja

Pen

yusu

na

n S

PP

IP



Tabel 2 Daftar Tim Tenaga Ahli Pendamping yang Terlibat

KOMPOSISI TENAGA AHLI YANG TERLIBAT NAMA TENAGA AHLI YANG

TERLIBAT Team Leader (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)

Ahli Permukiman Ahli Prasarana Kota ….dst

Semua output yang dipersyaratkan dalam kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan

monitoring oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Sosialisasi

Rencana kerja

Jadwal kerja

SK Pokjanis

Daftar data dasar yang dimiliki

Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar



Bagian A.2

PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA

Kegiatan persiapan dan pemantapan rencana kerja adalah kegiatan untuk

merumuskan dan menyempurnakan rencana kerja yang telah disusun berdasarkan

pemahaman terhadap proses dan prosedur penyusunan SPPIP yang didapat dari

kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyepakati

rencana dan metodologi penyusunan SPPIP, melakukan koordinasi antara Tim Tenaga

Ahli dan Pokjanis, menyediakan peta dasar skala kabupaten/kota dan kawasan yang

diperlukan dalam penyusunan SPPIP, serta mengumpulkan data dan informasi

kabupaten/kota mengenai permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunan?

Pokjanis SPIPP kabupaten/kota, dan

Tim Tenaga Ahli

Dalam kegiatan ini, Tim Tenaga Ahli melakukan penyempurnaan terhadap rencana

kerja dan jadwal kerja yang telah disusun, dan kemudian membahasnya secara

bersama-sama dengan Pokjanis.


Maksimal selama 2 (dua) minggu pada bulan pertama rangkaian kegiatan

penyusunan SPPIP.


Diskusi koordinasi yang dilakukan secara intensif


Langkah 1 : Melakukan Diskusi Kesiapan Tim Tenaga Ahli Dalam menjalankan

Tim Tenaga Ahli melakukan mobilisasi tim di kabupaten/kota yang didampingi;

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli melakukan pertemuan koordinasi untuk memulai

penyusunan substansi SPPIP; dan

Dalam diskusi tersebut membahas mengenai:

- mekanisme koordinasi;

- lingkup wilayah studi; dan


Lingkup Kegiatan Identifikasi Potensi dan Permasalahan ● 14

- lingkup substansi.

Langkah 2 : Melakukan Penyamaan Pemahaman Lingkup Tugas Tenaga Ahli dan

Pokjanis dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli secara bersama-sama melakukan penyamaan

pemahaman terhadap lingkup tugas Tim Tenaga Ahli dan Pokjanis berdasarkan

informasi yang disampaikan dalam sosialisasi;

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli melakukan pembagian peran yang jelas dalam

kegiatan penyusunan SPPIP; dan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli merumuskan dan menyepakati mekanisme

koordinasi antara Tim Tenaga Ahli dengan Pokjanis dalam proses penyusunan

SPPIP.

Langkah 3 : Melakukan Penyusunan dan Penyepakatan Rencana Kerja dan

Metodologi yang Digunakan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli melakukan penyempurnaan terhadap rencana

kerja dan jadwal kerja yang telah disusun dan disampaikan dalam kegiatan

sosialisasi;

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyepakati rencana kerja dan jadwal kerja yang

telah disepurnakan tersebut sebagai acuan dalam penyelesaian kegiatan

penyusunan SPPIP;

Bukti kesepakatan Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli terhadap rencana kerja dan

jadwal kerja yang disusun dituangkan dalam penandatanganan rencana kerja

dan jadwal kerja tersebut oleh kedua belah pihak; dan

Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah disepakati dan ditandatangani

disampaikan kepada Satker PKP Provinsi untuk diketahui dan ditandatangani.

Langkah 4 : Melakukan Penyiapan Peta Dasar

Asisten Ahli Perpetaan di dalam Tim Tenaga Ahli melakukan proses penyiapan

peta dasar skala 1:25.000 dalam format digital dan mengikuti acuan di dalam

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana

Tata Ruang berikut dengan turunannya.

Dalam kondisi peta dasar 1:25.000 belum tersedia, maka Tim Tenaga Ahli

berkoordinasi dengan Pokjanis berkewajiban menyediakan peta dasar dengan

skala minimum 1:50.000.

Langkah 5 : Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Pembangunan

Permukiman

Tim Tenaga Ahli menyusun daftar kebutuhan data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyusunan SPPIP;



Daftar kebutuhan data dan informasi tersebut disampaikan kepada Pokjanis

untuk dikoordinasikan penyediaannya; dan

Data dan informasi yang diperoleh diverifikasi penggunaannya oleh Pokjanis.


Rencana kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli,

serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi (Gambar 5);

Jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta

disetujui oleh Satker PKP Provinsi (Gambar 6);

Peta dasar dengan skala minimal 1:25.000, yang sekurang-kurangnya memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:

- ID dan nama provinsi, nama kabupaten/kota, nama kecamatan, dan nama

kelurahan yang telah distandarisasi oleh BIG;

- Garis pantai;

- Hidrografi berupa laut beserta unsur-unsur di perairan patainya, sungai,

terusan, saluran air, danau, waduk, atau bendungan yang digambarkan

dengan skala untuk lebar minimal 5 (lima) meter;

- Permukiman;

- Jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal,

jalan lain, jalan setapak, jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan;

- Batas administrasi, berupa batas negara, batas provinsi, batas kabupaten,

batas kota, batas kecamatan, batas kelurahan;

- Garis kontur dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 12,5 meter;

- Titik tinggi; dan

- Nama-nama unsur geografis.

Sumber peta dasar yang digunakan adalah peta dari BIG tahun 2010 dengan

minimal layer administrasi, jalan, dan sungai. Apabila peta tersebut belum

tersedia di BIG, maka dapat menggunakan sumber lain yang setara yang telah

disepakati oleh Pokjanis. Output peta disajikan dengan ketentuan sebagai

berikut:

- Disajikan dalam format SHP (shapefile);

- Datum WGS 84; dan

- Koordinat penyajian dalam bentuk DMS (Derajat, Menit, Detik)

Penggambaran unsur-unsur tersebut dengan simbol dan/atau notasi yang

mengacu pada Lampiran PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana

Tata Ruang berikut dengan turunannya.

Daftar kebutuhan data dan informasi. Minimal data dan informasi yang

diperlukan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel ini minimal memuat mengenai:



- Jenis data dengan tahun penyusunan/penerbitan

- Tipologi data (primer/sekunder)

- Bentuk data (hard copy/soft file)

- Instansi penyedia data

Data dan informasi yang diperoleh (Tabel 4).

Daftar Check List Hasil Kegiatan Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja


serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi


diketahui oleh Satker PKP Provinsi

Peta dasar dengan skala minimal 1:25.000 untuk wilayah administrasi kota dan

1:50.000 untuk wilayah administrasi kabupaten

Daftar kebutuhan data dan informasi

Data dan informasi yang diperoleh



Ga

mb

ar

5

Ren

ca

na

Kerja

ya

ng

Tela

h D

isep

aka

ti o

leh

Po

kja

nis

da

n T

im T

en

ag

a A

hli



Ga

mb

ar

6

Jad

wa

l Kerja

ya

ng

Tela

h D

isep

aka

ti o

leh

Po

kja

nis

da

n T

im T

en

ag

a A

hli



Tabel 3 Daftar Kebutuhan Data dan Informasi Minimal yang Diperlukan

NO DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN KETERANGAN JENIS DATA DAN

INFORMASI

DATA UMUM

1. Peta Guna Lahan Eksisting Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

2. Peta Sebaran Permukiman Eksisting Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

3. Peta Sebaran Permukiman Berdasarkan Permasalahan

Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

4. Peta Sebaran Rumah Susun Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

5. Peta Kepadatan Bangunan Permukiman Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

6. Peta Jaringan Jalan Eksisting Tahun terakhir, kedalaman jalan lokal

GIS/ArcView/AutoCAD

7. Peta Jaringan Air Bersih Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

8. Peta Kapasitas Air Bersih Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

9. Peta Jaringan Sanitasi Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

10. Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Persampahan


11. Peta Rencana Pengembangan Permukiman


12. Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman


13. Peta Status Lahan Tahun terakhir GIS/ArcView/AutoCAD

14. Data Nilai Ekonomi Lahan Permukiman Tahun terakhir Hardcopy/file

15. Peta Dasar Tahun terakhir skala 1:25.000

GIS/ArcView/AutoCAD

DATA RENCANA PEMBANGUNAN

16. RPJP Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file

17. RPJM Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file

18. RPIJM Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file

19. Alokasi APBD Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file

DATA RENCANA PENATAAN RUANG

20. RTRW Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file

21. RDTR Kawasan Perkotaan Tahun terakhir Hardcopy/file

22. RP4D/RP3KP Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file

DATA RENCANA SEKTORAL

23. Rencana Induk Sanitasi Kota Tahun terakhir Hardcopy/file

24. Strategi Sanitasi Kota Tahun terakhir Hardcopy/file

25. Masterplan Jalan Tahun terakhir Hardcopy/file

26. Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun terakhir Hardcopy/file

27. Masterplan Air Bersih Tahun terakhir Hardcopy/file

29. Rencana Sektoral Lainnya Tahun terakhir Hardcopy/file



Tabel 4 Daftar Ketersediaan Data dan Informasi Minimal yang Diperlukan

NO DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN KETERANGAN JENIS DATA

DAN INFORMASI

KETERSEDIAAN DATA

DATA UMUM

1. Peta Guna Lahan Eksisting Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

2. Peta Sebaran Permukiman Eksisting Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

3. Peta Sebaran Permukiman Berdasarkan Permasalahan

Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

4. Peta Sebaran Rumah Susun Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

5. Peta Kepadatan Bangunan Permukiman Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

6. Peta Jaringan Jalan Eksisting Tahun terakhir, kedalaman jalan lokal

GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

7. Peta Jaringan Air Bersih Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

8. Peta Kapasitas Air Bersih Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

9. Peta Jaringan Sanitasi Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

10. Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Persampahan


Ada/Tidak

11. Peta Rencana Pengembangan Permukiman


Ada/Tidak

12. Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman


Ada/Tidak

13. Peta Status Lahan Tahun terakhir GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

14. Data Nilai Ekonomi Lahan Permukiman Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 15. Peta Dasar Tahun terakhir

skala 1:25.000 GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

DATA RENCANA PEMBANGUNAN

16. RPJP Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 17. RPJM Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 18. RPIJM Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 19. Alokasi APBD Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak DATA RENCANA PENATAAN RUANG

20. RTRW Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 21. RDTR Kawasan Perkotaan Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 22. RP4D/RP3KP Kota/Kab…. Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak DATA RENCANA SEKTORAL

23. Rencana Induk Sanitasi Kota Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 24. Strategi Sanitasi Kota Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 25. Masterplan Jalan Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 26. Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 27. Masterplan Air Bersih Tahun terakhir Hardcopy/file Ada/Tidak 29. Rencana Sektoral Lainnya Tahun terakhir Hardcopy/file



Bagian A.3


Kegiatan konsolidasi tingkat provinsi merupakan kegiatan penyamaan pemahaman

substansi serta proses dan prosedur penyusunan SPPIP antar kabupaten/kota yang

berada di bawah lingkup Satker PKP Provinsi yang bersangkutan.

Siapa yang Terlibat Dalam Proses Penyelenggaraannya?

Satker PKP Provinsi sebagai penyelenggara kegiatan; dan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi yang

bersangkutan, sebagai peserta.


Minimal 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam rangkaian kegiatan penyusunan

SPPIP.


Workshop, berupa pemaparan dari Satker PKP Provinsi yang didampingi oleh

narasumber Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

mengenai proses dan prosedur penyusunan SPPIP

Diskusi, dalam sesi tanya jawab yang dialokasikan dalam kegiatan ini


Langkah 1 : Menyiapkan Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli dengan koordinasi dengan Satker PKP Provinsi

melakukan penyamaan lingkup kegiatan penyusunan SPPIP dan kesepakatan

waktu-waktu kritis;

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyesuaikan kembali rencana kerja dan jadwal

kerja; dan

Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah disesuaikan tersebut disepakati untuk

dijadikan acuan bersama antara Pokjanis, Tim Tenaga Ahli, dan Satker PKP

Provinsi dalam proses penyusunan SPPIP



Langkah 2 : Menyamakan Proses, Prosedur, dan Capaian yang Akan Diharapkan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli dengan koordinasi dengan Satker PKP Provinsi

melakukan penyamaan proses, prosedur, dan capaian yang diharapkan

berdasarkan informasi yang didapat dalam sosialisasi; dan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli dengan koordinasi Satker PKP Provinsi melakukan

inovasi terkait dengan proses dan prosedur penyusunan SPPIP.



serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi (Gambar 5); dan


disetujui oleh Satker PKP Provinsi (Gambar 6).



serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi


diketahui oleh Satker PKP Provinsi


Lingkup Kegiatan Perumusan Tujuan dan Kebijakan● 23

B PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

Proses dan Prosedur Penyusunan SPPIP




Bagian B: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Identifikasi

Potensi dan Permasalahan memuat langkah-langkah untuk memetakan potensi dan

permasalahan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotan. Bagian B ini

terbagi atas 4 (empat) sub-modul yang masing-masing menguraikan langkah-langkah

tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan persiapan, yaitu:

B.1: Kajian Kebijakan, Strategi, dan Program Pembangunan Kota/Kabupaten

B.2: Perumusan Indikasi Arah Pengembangan Kota, serta Pembangunan Permukiman

dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

B.3: Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

B.4: Kajian Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur

Permukiman Perkotaan

Kedudukan Bagian B di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat

pada Gambar 5 berikut.



O-1

O-4

O-5

O-6

O-7

O-2

FINALISASI DAN


1.1

SOSIALISASI

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN,

STRATEGI, DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KAB/KOTA

2.2



SERTA PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


2.3


DAN INFRASTRUKTUR


2.4

KAJIAN POTENSI,

PERMASALAHAN, DAN


PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.1



PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.2


INDIKATOR PENENTUAN

KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.3

PENENTUAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

4.1

PERUMUSAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

4.2

IDENTIFIKASI DAN

ANALISIS KORELASI

STRATEGI DALAM

SKEMA

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

PERKOTAAN

4.3.

ANALISIS

KONSEKUENSI

ATAU IMPLIKASI

PENERAPAN

STRATEGI

PEMBANGUNAN

4.4

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN SEBAGAI

ARAHAN

KEBUTUHAN

PROGRAM

INVESTASI

4.5

ANALISIS DAMPAK

PENERAPAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

5.2

PENYUSUNAN

MATERI

VISUALISASI

SPPIP

5.1

PENYEMPURNAAN

STRATEGI DAN

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN

O-3


MASALAH






MODUL B

Gambar 7 Penggunaan Bagian B Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP



Bagian B.1

KAJIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Kegiatan kajian kebijakan dan strategi pembangunan merupakan kegiatan untuk

mengelaborasi dan mensintesis kebijakan, strategi, dan program pembangunan

daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen

penataan ruang


Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran:

- sebagai pengambil keputusan megenai dokumen kebijakan yang perlu

dipertimbangkan dalam proses penyusunan SPPIP;

- sebagai pensintesa arah kebijakan dan strategi pembangunan; dan

- sebagai perumus hasil sinkronisasi kebijakan dan strategi pembangunan

yang terdapat di berbagai dokumen kebijakan.


- membantu proses rekapitulasi kebijakan dan strategi pembangunan sesuai

dengan bidang keahlian tiap tenaga ahli, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader) melakukan rekapituasi

kebijakan dan strategi yang terkait dengan dokumen penataan ruang;

2. Ahli Kebijakan Publik melakukan rekapitulasi kebijakan dan strategi yang

terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan;

3. Ahli Prasarana Kota melakakan rekapitulasi kebijakan dan strategi sektoral

yang terkait prasarana permukiman perkotaan, seperti jaringan jalan,

drainase, persampahan, dan sebagainya;

4. Ahli Permukiman melakukan rekapitulasi kebijakan dan strategi sektoral

yang terkait dengan pengembangan dan penanganan persoalan

permukiman; serta

5. Ahli Ekonomi Pembangunan melakukan kajian terhadap peluang-peluang

pembiayaan program.

- memberikan pertimbangan mengenai metodologi yang digunakan dalam

proses sinkronisasi kebijakan dan strategi; dan

- mendampingi Pokjanis melakukan proses sinkronisasi kebijakan dan strategi.


1 (satu) minggu terhitung dari minggu ketiga pada bulan pertama atau setelah tahap

persiapan selesai dilakukan


Lingkup Kegiatan Perumusan Tujuan dan Kebijakan ● 26


Rekapitulasi kebijakan, untuk merekap intisari kebijakan dan strategi yang

tertuang dalam tiap dokumen kebijakan;

Analisis isi (content analysis), untuk melakukan sintesis kebijakan dan strategi

yang tertuang dalam tiap dokumen kebijakan; dan

Pemetaan spasial kebijakan dan strategi dari tiap dokumen kebijakan


Langkah 1 : Inventarisasi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota

Tim Tenaga Ahli mendaftar dan mengumpulkan semua dokumen kebijakan yang

terdapat di kabupaten/kota yang bersangkutan, khususnya yang terkait dengan

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan

Tim Tenaga Ahli mengelompokkan dokumen kebijakan yang terdapat di

kabupaten/kota yang bersangkutan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1)

kebijakan perencanaan pembangunan, (2) kebijakan penataan ruang, dan (3)

kebijakan sektoral.

Langkah 2 : Melakukan Pemetaan Terhadap Arahan Kebijakan dan Strategi

Pembangunan Terkait Pengembangan Permukiman yang Ada di

Daerah

Tim Tenaga Ahli merekap setiap rumusan kebijakan dan strategi yang terdapat

dalam tiap dokumen kebijakan;

Pokjanis dengan dukungan Tim Tenaga Ahli melakukan sintesis mengenai

arahan kebijakan dan stategi pembangunan terkait pengembangan permukiman

dan infrastruktur permukiman pekrotaan. Sintesis dilakukan berdasarkan tabel

rekap rumusan kebijakan dan strategi yang telah dikeluarkan oleh Tim Tenaga

Ahli. Sintesis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis)

ataupun alat analisis lain yang sejenis; dan

Tim Tenaga Ahli, khususnya Asisten Ahli Pemetaan melakukan pemetaan spasial

terhadap hasil sintesis arahan kebijakan dan strategi pengembangan

kabupaten/kota serta kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan.



Langkah 3 : Melakukan Kajian Terhadap Keselarasan Antar Kebijakan dan Strategi

Pembangunan yang Terkait Pembangunan Permukiman yang Ada

Berdasarkan tabel rumusan kebijakan dan strategi, Pokjanis bersama dengan

Tim Tenaga Ahli melakukan analisis terhadap keselarasan antar kebijakan dan

strategi pembangunan, terkait pengembangan permukiman; dan

Pokjanis melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan.


Tabel rekap kebijakan dan strategi dari tiap dokumen kebijakan, yang minimal

memuat kolom nama dokumen, rumusan kebijakan, rumusan strategi, dan

rumusan program sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 5;

Tabel 5 Contoh Matriks Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

NO

SUMBER/ DOKUMEN

MUATAN

KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM

A. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. RPJPD Visi Kota adalah mewujudkan Kota Bermartabat

Misi Kota, mencakup :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius

2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing

3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan

6. dst

Strategi terkait pembangunan permukiman dan infrastruktur yang diemban pada misi keempat antara lain:

- Mengembangkan Sumber air baku untuk penyediaan air bersih

- Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah).

- Membentuk struktur ruang kota,

- Mengendalikan pemanfaatan ruang

- dst.

-

2. RPJMD

3. RPIJMD -

4. Renstra SKPD



NO

SUMBER/ DOKUMEN

MUATAN

KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM

5. APBD

B. DOKUMEN PENATAAN RUANG

6. RTRW Provinsi

Pengembangan prasarana wilayah yang diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur untuk peningkatan layanan masyarakat dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah

Strategi pengembangan sistem penyediaan air minum kota

- Menambahkan tingkat pelayanan PDAM menjadi 80% yang dapat menjangkau semua wilayah dengan menambah sambungan rumah tangga

- Meningkatkan kualitas air bersih secara bertahap menjadi air minum

Strategi pengembangan sistem drainase

- Mengoptimalkan sistem drainase eksisting yang telah dibangun di zaman Belanda

- Mengembangkan saluran drainase berbasis partisipasi masyarakat

Program untuk pengembangan sistem penyediaan air minum kota

- Penambahan 2543 sambungan rumah tangga

- Pengembangan teknologi pengolahan air bersih menjadi air minum

Program untuk pengembangan sistem drainase

- Perbaikan sistem drainase eksisting

- Pembangunan kerjasama pengelolaan drainase dengan masyarakat

7. RTRW Kota

9. RP4D Kota

C. DOKUMEN KEBIJAKAN/ STUDI PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR LAINNYA

10. Studi Penataan Hunian Perkotaan

Peta arahan kebijakan dan strategi dari tiap dokumen kebijakan yang disajikan

dalam format SHP (shapefile) yang minimal memuat informasi sebagai berikut

(Gambar 8):

- ID dan nama provinsi;




- Alokasi ruang dari kebijakan dan strategi dari tiap dokumen kebijakan.



Tabel sinkronisasi kebijakan dan strategi (Tabel 6).

Tabel 6 Contoh Matriks Sinkronisasi Antar Kebijakan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Tabel rekap kebijakan dan strategi

Peta arahan kebijakan dan strategi

Tabel sinkronisasi kebijakan dan strategi



Ga

mb

ar

8

Co

nto

h P

eta

Keb

ijaka

n d

an

Str

ate

gi T

iap

Do

kum

en

Keb

ijaka

n



Bagian B.2

PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN

KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN

Kegiatan perumusan indikasi arah pengembangan kabupaten/kota, serta

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan adalah sebuah

kegiatan untuk mengidentifikasi hasil sintesa kebijakan terkait arah pengembangan

kabupaten/kota yang berimplikasi terhadap pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan yang berkembang di dalamnya.



- sebagai pengambil keputusan dalam perumusan arah pengembangan

kabupaten/kota; dan

- sebagai pengambil keputusan dalam perumusan arah pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan


- membantu proses analisis dari sisi teknis-akademis mengenai arah

pengembangan kabupaten/kota, serta arah pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan sesuai sesuai dengan bidang keahlian

tiap tenaga ahli, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader) mengkoordinasi dan

mengarahkan proses identifiikasi;

2. Ahli Prasarana Kota dan Ahli Permukiman, berserta asisten ahli di

bawahnya melakukan proses identifikasi arah pengembangan kota, serta

pembangunan permukiman perkotaan; dan

3. Asisten Ahli Pemetaan melakukan proses pemetaan spasial arah

pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan dengan persetujuan dari Pokjanis.

- mendampingi Pokjanis melakukan proses penentuan arah kebijakan

pengembangan kota, serta arah pembangunan permukiman dan infrastruktur



2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga pada bulan pertama




Analisis isi (content analysis), untuk melakukan sintesis mengenai arah

pengembangan kabupaten/kota, serta arah pembangunan permukiman dan


Pemetaan spasial arah pengembangan kabupaten/kota, serta arah

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.


Langkah 1 : Menggunakan Hasil Kompilasi Dokumen Kebijakan, Strategi, dan

Program yang Terkait dengan Pembangunan Kota/Kabupaten

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menggunakan tabel rekap kebijakan dan strategi

yang dihasilkan dalam kegiatan kajian kebijakan dan strategi pembangunan; dan

Tim Tenaga Ahli membantu Pokjanis mengelaborasi lebih lanjut hasil rekapitulasi

kebijakan dan strategi tersebut untuk mengidentifikasi arah pembangunan

kabupaten/kota, serta arah pengembangan permukimandan infrastruktur


Langkah 2 : Meyusun Kajian Kebijakan, Strategi, dan Program Tiap Dokumen

Kebijakan Dengan Penekanan Pada Arah Pengembangan

Kabupaten/Kota, serta Pembangunan Permukiman dan infrastruktur


Dengan menggunakan analisis isi atau metode sejenis lainnya, Tim Tenaga Ahli

melakukan elaborasi arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. berdasarkan hasil rekap

kebijakan dan strategi. Elaborasi ini dilakukan untuk tiap kebijakan.

Langkah 3 : Menyimpulkan Indikasi Arah Pengembangan Kabupaten/Kota, serta

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Pokjanis melakukan pembahasan mengenai arah pengembangan

kabupaten/kota, serta arah pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan berdasarkan hasil elaborasi Tim Tenaga Ahli; dan

Pokjanis melakukan penyepakatan terhadap arah pengembangan

kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan



Langkah 3 : Pemetaan Indikasi Arah Pengembangan Kabupaten/Kota, serta


yang Disajikan Dalam Bentuk Peta

Asisten Ahli Pemetaan menuangkan rumusan arah pengembangan


perkotaan yang telah disepakati oleh Pokjanis ke dalam peta spasial;

Dalam melakukan pemetaan tersebut, Asisten Ahli Pemetaan wajib mengikuti

kaidah-kaidah pemetaan yang terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2013 tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang beserta dengan turunannya.


Tabel rekap arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang minimal memuat

tentang (Tabel 7):

- rekap kebijakan, strategi, dan program dari tiap dokumen kebijakan

- hasil elaborasi arah pengembangan kabupaten/kota dari tiap rumusan

kebijakan, strategi, dan program

- hasil elaborasi arah pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan dari tiap rumusan kebijakan, strategi, dan program

Tabel 7 Contoh Matrik Arah Pengembangan Kota, serta Pembangunan Permukiman


DOKUMEN VISI DAN

MISI/TUJUAN ARAH PENGEMBANGAN

KABUPATEN/KOTA

IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

RPJP Provinsi ….

Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan

Pengembangan dan pemerataan ekonomi berbasis agrobisnis

Peningkatan kualitas SDM Pengembangan

infrastruktur untuk mendorong pengembangan kawasan pusat-pusat produksi dan distribusi

Kebutuhan akan pengembangan dan pemerataan permukiman dan infrastruktur pendukungnya sebagai penunjang kegiatan ekonomi

RTRW kabupaten/ kota

Terwujudnya Kota Pendidikan yang Berkualitas Menuju Masyarakat Yang Maju Dan Mandiri

Pengembangan seluruh aspek pembangunan untuk mendukung kota pendidikan

Dominasi pembangunan untuk sarana dan prasarana pendidikan

Kebutuhan akan pengembanan dan pemerataan permukiman dan infrastruktur pendukungnya untuk menunjang perkembangan sektor pendidikan



Peta arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman perkotaan disajikan pada peta dasar dengan

format SHP (shapefile) dan memiliki informasi minimal sebagai berikut (Gambar 9

dan Gambar 10):





- alokasi spasial pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan

permukiman dan permukiman infrastruktur permukiman perkotaan; serta

- ringkasan kebijakan pengebangan kabupaten/kota, serta pembangunan


Gambar 9 Contoh Peta Indikasi Arah Pengembangan Kabupaten/Kota



Gambar 10 Contoh Peta Indikasi Arah Pembangunan Permukiman dan

Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Indikasi Arah Pengembangan

Kabupaten/Kota Serta Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman

Perkotaan




dan infrastruktur permukiman perkotaan



Bagian B.3

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN PERKOTAAAN

Kegiatan kajian isu-isu permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan adalah

kegiatan untuk merumuskan isu pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan berdasarkan kondisi eksisting dan kebijakan yang berlaku.



- sebagai sumber informasi terhadap kondisi eksisting pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan

- sebagai pengambil keputusan terhadap isu-isu yang berkembang dalam

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.


- membantu proses rekapitulasi kondisi eksisting pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman perkotaan, berikut dengan isu-isu yang

berkembang sesuai dengan bidang keahlian tiap tenaga ahli, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader) mengkoordinasi dan

mengarahkan proses rekapituasi kondisi eksisting pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan ;

2. Ahli Prasarana Kota melakukan rekapitulasi kondisi eksisting

pembangunan sarana dan prasarana kota, meliputi jalan lingkungan,

drainase, persampahan, dan air limbah;

3. Ahli Permukiman melakukan rekapitulasi kondisi eksisting pembangunan

permukiman perkotaan; serta

4. Ahli Ekonomi Pembangunan melakukan rekapitulasi kondisi eksisting

pembiayaan di bidang permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

5. Ahli Kebijakan Publik membantu proses identifikasi isu-isu pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan

kebijakan dan strategi yang berlaku;

- membantu proses persandingan antara isu pembangunan berdasarkan

kondisi eksisting dengan arahan kebijakan;

- mendampingi Pokjanis melakukan proses perumusan isu strategis dalam


- Asisten Ahli Pemetaan melakukan proses penyusunan peta isu-isu

pembangunan dengan persetujuan dari Pokjanis




2 (dua) minggu terhitung dari minggu pertama pada bulan kedua


Rekapitulasi isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

Diskusi untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu


Pemetaan spasial isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan.


Langkah 1 : Menggunakan Hasil Kajian Kebijakan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menggunakan tabel rekap kebijakan dan strategi

yang dihasilkan dalam kegiatan kajian kebijakan dan strategi pembangunan; dan

Tim Tenaga Ahli membantu Pokjanis melakukan analisa terhadap hasil

rekapitulasi kebijakan dan strategi tersebut.

Langkah 2 : Identifikasi Isu Terkait Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Dalam Kebijakan

Tim Tenaga Ahli merekap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan hasil pengamatan dan

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber;

Tim Tenaga Ahli mengidentifikasi isu-isu pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kondisi eksisting dan tabel

rekap kebijakan dan strategi;

Pokjanis membahas hasil rekap kebijakan dan strategi, serta hasil identifikasi isu-

isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam

diskusi internal; dan

Pokjanis merumuskan dan menyepakati isu-isu pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kondisi eksisting dan arahan

kebijakan pembangunan.

Langkah 3 : Analisis Dengan Membandingkan Fakta atau Kondisi Eksisting

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Tim Tenaga Ahli melakukan perbandingan atas isu-isu pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kondisi



eksisting dengan isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan berdasarkan arahan kebijakan;

Pokjanis dengan didamping Tim Tenaga Ahli merumuskan isu strategis

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

berdasarkan hasil tabel perbandingan isu-isu pembangunan.


Tabel rekap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan yang minimal memuat kolom tentang aspek yang diamati

dan kondisi eksisting kawasan (Tabel 8); dan

Tabel 8 Contoh Matrik Kondisi Eksisting Pembangunan Permukiman dan


ASPEK YANG DIAMATI

TINGKAT PELLAYANAN SEBARAN KUALITAS

KAWASAN PERMUKIMAN

…. terkonsentrasi hanya di kawasan pusat kota

50% masuk dalam kategori kumuh

AIR BERSIH sambungan yang terlayani baru 15.329 SR dari 50.000 SR

baru tiga kecamatan yang terlayani

SANITASI/AIR LIMBAH

rumah tangga di kawasan permukiman perkotaan yang telayani sistem sanitasi 63%


DRAINASE luas wilayah yang tergenang 10% dari total luas wilayah kawasan perkotaan


PERSAMPAHAN reduksi timbulan sampah yang masuk ke TPA sebesar 5% terlayani pengangkutan sampah <+ 15%

JALAN LINGKUNGAN

tingkat pelayanan jaringan jalan berkisar 60%

terkonsentrasi hanya di kawasan pusat kota

tingkat kondisi jalan yang aman dan nyaman di kawasan permukiman perkotaan <50%

…..dst. …. …. ….

Tabel isu-isu pembangunann permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan, yang minimal memuat kolom aspek yang diamat, daftar isu dari sisi

kondiai eksisting, daftar isu dari sisi arahan kebijakan, dan sintesa isu strategis

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (Tabel 9)



Tabel 9 Contoh Matrik Isu-isu Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur


ASPEK YANG DIAMATI

ISU PEMBANGUNAN DARI SISI KONDISI

EKSISTING

ISU PEMBANGUNAN DARI SISI ARAHAN

KEBIJAKAN ISU SRATEGIS

KAWASAN PERMUKIMAN

Permukiman kumuh yang tersebar di beberapa wilayah

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni pada permukiman kumuh

AIR BERSIH Distribusi pelayanan yang masih belum merata

Kualitas air bersih yang belum memenuhi standar

Distribusi pelayanan air bersih yang belum merata dari sisi kualitas dan kuantitas

SANITASI/AIR LIMBAH

… … …

DRAINASE … … … PERSAMPAHAN … … … JALAN LINGKUNGAN

… … …

…..dst. …. …. ….

Daftar Check List Hasil Kegiatan Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan



Tabel isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



Bagian B.4

IDENTIFIKASI POTENSI, PERMASALAHAN, DAN

TANTANGAN PEMBANGUAN PERKOTAAN DAN


Kegiatan identifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan perkotaan

dan permukiman perkotaan adalah kegiatan untuk menemukenali potensi,

permasalahan, tantangan, dan hambatan suatu kabupaten/kota dalam

menyelenggarakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan.



- sebagai pengambil keputusan terhadap potensi, permasalahan, tantangan,

dan hambatan dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan


- membantu proses rekapitulasi potensi, permasalahan, tantangan, dan

hambatan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan sesuai

dengan bidang keahlian tiap tenaga ahli;

- Asisten Ahli Pemetaan melakukan proses penyusunan peta potensi,

permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan perkotaan dan

permukiman perkotaan dengan persetujuan dari Pokjanis.


2 (dua) minggu terhitung dari minggu pertama pada bulan kedua


Analisis SWOT untuk memetakan potensi, permasalahan tantangan, dan habatan

dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan

Diskusi untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai potensi,

permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan perkotaan dan


Pemetaan spasial potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan

pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan




Langkah 1 : Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan


Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menggunakan tabel indikasi arah pengembangan


perkotaan;

Tim Tenaga Ahli melakukan proses identifikasi potensi, permasalahan, tantagan,

dan hambatan dengan meggunakan pemetaan SWOT atau alat analisis

sejenisnya.

Langkah 2 : Melakukan Review RPIJM dan Dokumen Kebijakan Terkait Lainnya

Mengenai Skenario Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur


Tim Tenaga Ahli melakukan review terhadap skenario pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang terdapat dalam

RPIJM maupun dokumen kebijakan lainnya

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas bersama-sama untuk

mempertimbangkan scenario pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan

yang terdapat di berbagai dokumen kebijakan

Langkah 3 : Penyusunan Tabel Potensi dan Tantangan Pembangunan Perkotaan

dan Permukiman Perkotaan

Berdasarkan hasil analisis SWOT atau alat analisis sejenis lainnya, Tim Tenaga

Ahli menyusun tabel potensi dan tantangan pembangunan perkotaan dan


Tabel potensi dan tantangan pembangunan perkotaan dan permukiman

perkotaan tersebut diverivikasi bersama dengan Pokjanis untuk kemudian

disepakati bersama antar anggota Pokjanis

Langkah 3 : Penyusunan Peta Potensi dan Tantangan Pembangunan Permukiman

dan Infrastruktur Permukiman Perkotan yang Ditampilkan Dalam

Bentuk Peta

Dengan persetujuan Pokjanis, Asisten Ahli Pemetaan melakukan pemetaan

spsial mengenai potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan yang telah disusun

Peta potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan disajikan di atas peta dasar yang telaj mengikuti kaidah

yang terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata

Ruang beserta turunannya




Tabel/matrik potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan yang minimal memuat informasi mengenai sektor terkait

pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan,

potensi pembangunan, permasaahan pembangunan, peluang pengembangan,

dan tantangan pengembangan (Tabel 10);

Tabel 10 Contoh Matrik Kondisi Eksisting Pembangunan Permukiman dan


NO SEKTOR POTENSI PERMASALAHAN PELUANG

PENGEMBANGAN TANTANGAN

PENGEMBANGAN

1. Perumahan Daya tarik kota besar yang memiliki segala kelengkapan fasilitas dapat menarik penduduk untuk melakukan perpindahan ke kota sehingga dapat mengakibatkan semakin tingginya permintaan akan penyediaan perumahan.

- Munculnya permukiman kumuh dan illegal akibat kurangnya daya beli masyarakat akan perumahan.

- Munculnya permukiman kumuh dan illegal menyebabkan kondisi lingkungan kota yang buruk sehingga dapat menurunkan citra kawasan

Munculnya konsep-konsep baru dalam hal perumahan, hunian dan permukiman yang ditawarkan pengembang dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi tingginya permintaan akan perumahan.

Kepadatan bangunan yang tinggi dapat mendorong munculnya rawan kebakaran pada kawasan permukiman

2. Air Bersih

3. Persampahan

.. dst




permukiman perkotaan yang minimal memuat informasi mengenai alokasi

spasial dari tiap rumusan potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan

pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan. Peta ini disajikan dalam

format SHP (shapefile) dengan informasi minimal sebagai berikut (Gambar 11):




- ID dan nama kelurahan; serta

- Potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan dalam pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Identifikasi Potensi, Permasalahan, dan Tantangan

Pembangunan Perkotaan dan Permukiman Perkotaan







Ga

mb

ar

11

Co

nto

h P

eta

P

em

eta

an

P

ote

nsi

d

an

P

erm

asa

lah

an

P

em

ba

ng

una

n P

erm

uki

man

d

an

In

frast

rukt

ur

Pe

rmu

kim

an

Pe

rko

taa

n


Lingkup Kegiatan Finalisasi dan Sosialisasi● 45

C PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP KEGIATAN PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN





Bagian C: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Perumusan

Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman

Perkotaan memuat langkah-langkah untuk merumuskan tujuan dan kebijakan

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berikut dengan

rencana kawasan permukiman prioritas penanganannya. Bagian C ini terbagi atas 5

(lima) sub-modul yang masing-masing menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan

yang dilakukan pada lingkup kegiatan perumusan tujuan dan kebijakan

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, yaitu:

C.1: Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur


C.2: Penyelenggaraan FGD 1

C.3: Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

C.4: Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas

C.5. Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2

Kedudukan Bagian C di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat




O-1

O-4

O-5

O-6

O-7

O-2

FINALISASI DAN


1.1

SOSIALISASI

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN,

STRATEGI, DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KAB/KOTA

2.2



SERTA PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


2.3


DAN INFRASTRUKTUR


2.4

KAJIAN POTENSI,

PERMASALAHAN, DAN


PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.1



PERMUKIMAN DAN

INFRASTTRUKTUR


3.2


INDIKATOR PENENTUAN

KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.3

PENENTUAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

4.1

PERUMUSAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

4.2

IDENTIFIKASI DAN

ANALISIS KORELASI

STRATEGI DALAM

SKEMA

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

PERKOTAAN

4.3.

ANALISIS

KONSEKUENSI

ATAU IMPLIKASI

PENERAPAN

STRATEGI

PEMBANGUNAN

4.4

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN SEBAGAI

ARAHAN

KEBUTUHAN

PROGRAM

INVESTASI

4.5

ANALISIS DAMPAK

PENERAPAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

5.2

PENYUSUNAN

MATERI

VISUALISASI

SPPIP

5.1

PENYEMPURNAAN

STRATEGI DAN

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN

O-3


MASALAH






MODUL C




Bagian C.1




Kegiatan perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan merupakan kegiatan untuk menerjemahkan visi/misi

pengembangan kabupaten/kota yang terdapat dalam dokumen perencanaan

pembangunan dalam konteks penyelenggaraan pembangunan permukiman dan

infrastruktur pendukung permukiman di perkotaan.



- sebagai pengambil keputusan terhadap rumusan tujuan pembangunan


- sebagai perumus rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan



- membantu proses rekapitulasi rumusan visi/misi kabupaten/kota yang

tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen

terkait lainnya;

- membantu proses identifikasi kata kunci yang terdapat dalam tiap rumusan

visi/misi kabupaten/kota;

- membantu proses penerjemahan nilai yang terkandung dari tiap kata kunci

dalam konteks pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

- mendampingi Pokjanis melakukan proses perumusan tujuan pembangunan


- mendampingi Pokjanis melakukan proses perumusan kebijakan

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

berdasarkan tujuan.


Maksimal 4 (empat) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan kedua




Analisis normatif untuk memetakan visi/misi kabupaten/kota yang tertuang dalam

dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen terkait lainnya, serta untuk

mengidentifikasi nilai yang terkandung dari tiap rumusan visi/misi;

Pemetaan kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan berdasarkan kondisi eksisting maupun arah pembangunan



melakukan kesepakatan terhadap rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan



Langkah 1 : Menganalisis Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Potensi,

Permasalahan, dan Isu-isu Terkait Permukiman dan Infrastruktur


Tim Tenaga Ahli Pendamping, dengan pendekatan teknis akademis,

mengidentifikasi kebutuhan penanganan berdasarkan tabel potensi,

permasalahan, dan isu-isu terkait pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan yang telah dirumuskan (output B.4); dan

Pokjanis dengan didampingi Tim Tenaga Ahli Pendamping membahas dan

menyempurnakan rumusan kebutuhan penanganan tersebut.

Langkah 2 : Menganalisis Kebuhan Pembangunan Permukiman dan infrastruktur

Permukiman Perkotaan Berdasarkan Arahan Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan


mengidentifikasi kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan berdasarkan arahan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan yang telah dirumuskan (output B.2); dan

Pokjanis dengan didampingi Tim Tenaga Ahli Pendamping membahas dan

menyempurnakan rumusan kebutuhan pembangunan tersebut.



Langkah 3 : Menentukan Tujuan yang Selaras dengan Indikasi Arah Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan (Output B.2) dan

Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman

Perkotaan


menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk draft rumusan

tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan

Pokjanis dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping membahas dan

menyepakati rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan dalam suatu diskusi dengan format FGD.

Langkah 4 : Merumuskan Kebijakan yang Menjawab Kebutuhan Penanganan


Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi kata-kata kunci yang terdapat

dalam rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang telah disepakati;

Tim Tenaga Ahli Pendamping menerjemahkan makna dari tiap kata kunci

tersebut dalam konteks penyelenggaraan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama-sama merumuskan

rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan dengan panduan makna dari tiap kata kunci; dan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping menyepakati rumusan kebijakan

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam

suatu diskusi dengan format FGD.


Tabel kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan. Tabel ini setidaknya memuat informasi mengenai potensi dan


perkotaan, karakteristik kawasan, dan kebutuhan pengembangan (Tabel 11);



Tabel 11 Contoh Tabel Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur


POTENSI/PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR


KARAKTERISTIK KAWASAN KEBUTUHAN

PENGEMBANGAN

Kawasan permukiman yang berkembang pada daerah yang tidak sesuai dengan rencana

Kawasan permukiman eksisting berkembang tidak sesuai dengan arahan kebijakan tata ruang

Tipe perumahan dapat yang berupa perumahan formal yang dikembangkang oleh pengembang maupun yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dalam bentuk perkampungan

Perkembangan kawasan permukiman cenderung tidak terkendali yang ditunjukkan dengan keberadaan kawasan kumuh

Penyesuaian fungsi kawasan

Relokasi kawasan permukiman yang berada pada kawasan lindung

Pengembangan rusun terutama pada kawasan pusat kota

….

dst

Tabel tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan (Tabel 12).

Tabel 12 Contoh Matrik Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan


TUJUAN KEBIJAKAN

1. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan bebas kumuh bagi semua golongan masyarakat

Penyediaan perumahan yang layak dengan memanfaatkan lahan secara proporsional

Peningkatan kualitas permukiman kumuh

2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur permukiman dan perkotaan yang berkualitas

Peningkatan pelayananan air bersih Peningkatan sanitasi lingkungan

3. ................................... -

-

-



Daftar Check List Hasil Kegiatan Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur



perkotaan





Bagian C.2


Kegiatan FGD 1 merupakan kegiatan untuk membahas dan menyepakati rumusan

tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan berdasarkan hasil kajian teknsi akademi yang telah dilakukan.






Pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait, yang setidaknya terdiri

atas:


permukiman;

- Akademiis;

- Tokoh masyarakat



Dinasi/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman,

permukiman, dan perencanaan;

Tim Teknis Provinsi; dan

Satker PKP

Secara keseluruhan, FGD 1 ini minimal melibatkan 15 orang.


Minimal 1 (satu) hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang

disusun*)

*) Catatan:

- Sebelum diselenggarakan FGD 1 wajib dilakukan Pra-FGD 1 untuk membahas

rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan dan landasan perumusannya.

- Pra-FGD 1 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) hari

- Dalam jangka waktu penyelenggaraan FGD 1 belum dicapai hasil yang

diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Paska FGD 1)

sesuai kebutuhan.



Output yang Harus Dihasilkan Sebelum Penyelenggaraan Pra-FGD 1

dan FGD 1?
















perkotaan




Untuk Pra-FGD 1 dan/atau Paska-FGD 1


Tenaga Ahli

Untuk FGD 1


melakukan kesepakatan terhadap rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Dalam diskusi ini

melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.


Langkah 1 : Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pra-FGD 1 dan FGD 1







Langkah 2 : Menyelenggarakan Pra-FGD 1

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli mnyelenggarakan diskusi internal yang hanya

diikuti oleh kedua belah pihak maksimal 1 (satu) minggu sebelum

penyelenggaraan FGD 1;

Dalam diskusi tersebut dibahas dan disepakati mengenai:

- Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan;

- Isu-isu strategis pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

- Arah pengembangan kabupaten/kota;

- Arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;dan

- Draft rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan


Dalam hal poin-poin yang dibahas dalam diskusi masih belum mencapai titik

temu, maka dapat diselenggarakan diskusi Pra-FGD 1 lebih dari 1 (satu) kali

sebelum FGD 1.

Langkah 3 : Menyelenggarakan FGD 1

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyelenggarakan diskusi dalam format FGD

yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas (dinas/instansi tingkat

kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman dan

perencanaan; akademisi; dan tokoh masyarakat);

Dalam diskusi ini, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas mengenai rumusan


perkotaan;

Untuk memudahkan proses diskusi, peserta dapat dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil yang masing-masing membahas topik yang berbeda, yang

meliputi:

- topik kelompok 1: isu strategis berdasarkan perencanaan pembangunan

- topik kelompok 2: isu strategis berdasarkan penyelenggaraan penataan

ruang

- topik kelompok 3: isu strategis berdasarkan kondisi eksisting pembangunan


- topik kelompok 4: target pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan pada akhir tahun rencana

Tiap kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam

diskusi panel;

Dalam diskusi panel, seluruh peserta diskusi membahas dan menyepakati hasil

yang dirumuskan oleh tiap kelompok;



Dari rumusan hasil di tiap kelompok tersebut akan disepakati rumusan tujuan

dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

Hasil kesepakatan diskusi dituangkan dalam berita acara kegiatan FGD 1 yang

ditandatangani oleh perwakilan pokjanis, tim tenaga ahli pendamping, tim teknis

provinsi, dan Satker PKP Provinsi; serta

Dalam hal FGD 1 masih belum mencapai kata sepakat mengenai rumusan


perkotaan, maka diselenggarakan diskusi paska-FGD 1.


Penyelenggaraan Pra-FGD 1

Notulensi diskusi Pra-FGD 1 yang dilengkai dengan foto-foto penyelenggaraan

kegiatan

Daftar hadir diskusi Pra-FGD 1

Penyelenggaraan FGD 1

Berita acara kegiatan FGD 1 yang minimal memuat mengenai (Gambar 13):

- Waktu dan tempat penyelenggaraan FGD 1;

- Pihak-pihak yang terlibat dalam FGD 1;

- Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam FGD 1 yang di dalamnya

terdapat rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan; serta



Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 1, dengan outline minimal

sebagaimana yang ditunjukkan dalam Box 1.



Gambar 13 Contoh Rumusan Berita Acara Kesepakatan FGD 1



Box 1 Outline Minimal Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan FGD 1


kegiatan


Berita acara kegiatan FGD 1

Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) FGD 1

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.2 Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.3 Keluaran yang Diharapkan

1.4 Kedudukan Kegiatan FGD Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP

1.5 Metode dan Proses Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.6 Peserta Kegiatan FGD

1.7 Watu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan FGD

2. KESIMPULAN DAN CAPAIAN KEGIATAN

2.1 Kesimpulan Kegiatan FGD

2.2 Kesepakatan yang Diambil Dalam Kegiatan FGD

Lampiran:

A. Notulensi Kegiatan FGD

B. Berita Acara Kegiatan FGD

C. Dokumentasi Kegiatan FGD

D. Daftar Hadir Kegiatan FGD

E. Materi Kegiatan FGD



Bagian C.3

PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR KAWASAN


Kegiatan perumusan kriteria dan indikator kawasan permukiman prioritas merupakan

kegiatan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator yang digunakan sebagai

pedoman untuk menentukan skala prioritas penanganan kawasan permukiman dan




- sebagai pengambil keputusan terhadap dasar pertimbangan yang digunakan

dalam penentuan kawasan permukiman prioritas; dan

- sebagai pengambil keputusan terhadap kriteria dan indikator yang digunakan

dalam penentuan kawasan permukiman prioritas.


- membantu mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan yang sesuai untuk

digunakan di dalam penentuan kawasan permukiman prioritas; dan

- membantu mengidentifikasi rumusan kriteria dan indikator yang sesuai untuk

penentuan kawasan permukiman prioritas dari sisi teknis akademis.


Maksimal 2 (dua) minggu terhitung dari minggu pertama bulan ketiga


Inventarisasi kriteria dan indikator untuk mengidentifikasi kemungkinan kriteria

dan indikator yang sesuai untuk penentuan kawasan permukiman prioritas

berdasarkan teori, konsep yang berkembang, maupun kajian sejenis yang

pernah dilakukan;

Analisis kesesuaian dan skala prioritas untuk menentukan bobot dari tiap kriteria

dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas;

dan


mencapai kesepakatan pendapat dari tiap pemangku kepentingan yang terkait

mengenai rumusan kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan

kawasan permukiman prioritas.




Langkah 1 : Inventarisasi Kriteria dan Indikator yang Sesuai Dengan Kondisi yang

Ada

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan dasar-

dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas;

Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi semua kriteria dan indikator

yang umumnya digunakan dalam penentuan kawasan prioritas. Kriteria dan

indikator dirumuskan berdasarkan:

- pedoman atau peraturan yang terkait, baik yang berlaku di tingkat pusat

maupun daerah;

- konsep dan teori yang berkembang; dan

- hasil studi atau kajian sejenis yang pernah dilakukan.

Rekapitulasi kriteria dan indikator tersebut dipilah dan diseleksi dengan kearifan

lokal yang berkembang dan prinsip pembangunan yang dipegang oleh

kabupaten/kota terkait; dan

Hasil rekapitulasi tersebut disampaikan kepada Pokjanis sebagai bahan

pertimbangan utama dalam penentuan kriteria dan indikator yang akan

digunakan.

Langkah 2 : Melakukan Diskusi untuk Penjaringan Usulan dan Aspirasi

Hasil rekap dibahas lebih lanjut dalam diskusi internal di dalam Pokjanis untuk

penjaringan usulan dan aspirasi;

Pokjanis menyempurnakan inventarisasi kriteria dan indikator yang telah disusun

dengan berbagai usulan dan aspirasi yang berkembang dalam diskusi internal

Pokjans; dan

Pokjanis menyampaikan usulan dan aspirasi yang berkembang mengenai kriteria

dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas

kepada Tim Tenaga Ahli Pendamping.

Langkah 3 : Menyusun Daftar Seluruh Usulan Kriteria dan Indikator yang Dihasilkan

Tim Tenaga Ahli Pendamping menyusun ulang usulan kriteria dan indikator

penentuan kawasan permukiman prioritas berdasarkan usulan dan aspirasi dari

Pokjanis;

Kriteria dan indikator yang telah disusun dilengkapi dengan parameter

penilaiannya oleh Pokjanis dengan dibantu Tim Tenaga Ahli Pendamping.

Langkah 4 : Melakukan Analisis Kesesuaian dan Skala Prioritas Kriteria dan

Indikator

Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan dasar-

dasar pertimbangan dalam penentuan skala prioritas kriteria dan indikator;



Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan penentuan skala prioritas

dari tiap kriteria dan indikator yang digunakan, dengan memperhatikan dasar-

dasar pertimbangan yang telah disusun; dan

Skala prioritas dari tiap kriteria dan indikator tersebut diterjemahkan ke dalam

bobot kriteria.

Langkah 5 : Penyepakatan Kriteria dan Indikator, serta Penyusunan Matriks Kriteria

dan Indikator

Draft rumusan kriteria dan indikator beserta dengan bobot tiap kriteria dan

indikator tersebut dibahas bersama secara intensif dalam diskusi internal

Pokjanis dengan difasilitasi dan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping.

Pembahasan ini terwadahi dalam kegiatan pra-FGD 2;

Dalam kegiatan pra-FGD 2 ini dilakukan penyepakatan terhadap dasar

pertimbangan yang digunakan, kriteria dan indikator yang digunakan, serta skala

prioritas atau bobot dari tiap kriteria dan indikator yang digunakan; dan

Kriteria dan indikator yang telah disepakati disusun kembali dalam matriks

kriteria dan indikator, serta dilengkapi dengan parameter penilaiannya.


Dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas, yang

minimal mempertimbangkan:

- Urgenitas penanganan;

- Kontrbusi dalam penanganan permasalahan kabupaten/kota;

- Kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan

kabupaten/kota;

- Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan

kabupaten/kota;

- Dominasi permasalahan yang terkait dengan permukiman dan infrastruktur


- Dominasi penanganan terkait bidang permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan; dan

- Arah kebijakan penanganan kawasan strategis di kabupaten/kota.

Matriks kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas

(Tabel 13), dengan minimal memuat:

- Dasar pertimbangan;

- Kriteria;

- Indikator;

- Parameter; dan

- Bobot



Tabel 13 Contoh Matrik Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman

Prioritas

KARAKTERISTIK KRITERIA INDIKATOR PARAMATER BOBOT

Urgenitas Penanganan

Kedudukan kawasan dalam konstelasi kawasan perkotaan

Kestrategisan lokasi kawasan permukiman dalam struktur kabupaten/kota

Lokasi strategis = 1

Lokasi tidak strategis = 0

10%

Kepadatan wilayah yang tinggi

Kepadatan penduduk yang tinggi dalam kawasan

tingkat kepadatan penduduk ≥ 50 jiwa/ha (tinggi) = 5

25 ≤ tingkat kepadatan penduduk < 50 jiwa/ha (sedang) = 3

tingkat kepadatan penduduk < 25 jiwa/ha (rendah) = 1

25%

Kontribusi dalam penanganan permasalahan kabupaten/kota

Keefektifan dalam penanganan permasalahan kabupaten/kota

Multiplier effect dari penanganan kawasan permukiman terhadap kabupaten/kota tinggi

Kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kabupaten/kota

- - -

- - -

Sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kabupaten/kota

- - -

- - -

Dominiasi permasalahan terkait bidang permukiman

- -

-

- - -

Dominasi penanganan melalui bidang permukiman

- - -

- - -



Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Kriteria dan Indikator Kawasan

Permukiman Prioritas

Dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas

Tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas



Bagian C.4

PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN

Kegiatan identifikasi kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan dalam kegiatan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan

permukiman yang diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan kriteria dan indikator yang

telah ditetapkan sebelumnya. Dari kegiatan ini diharapkan diperoleh kawasan-kawasan

permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota.



- sebagai tim yang melakukan verifikasi terhadap karakteristik tiap kawasan

permukiman yang berkembang di kabupaten/kota; dan

- sebagai pengambil keputusan dalam penentuan kawasan permukiman

prioritas untuk ditangani.


- membantu menyusun tipologi kawasan permukiman yang berkembang;

- membantu mengidentifikasi karakteristik tiap tipologi kawasan permukiman

yang berkembang;

- membantu melakukan penilaian terhadap kawasan permukiman yang

berkembang dengan berdasarkan pada kriteria dan indikator yang telah

dirumuskan; dan

- melakukan pemetaan (khususnya bagi Asisten Ahli Pemetaan) sebaran

kawasan-kawasan permukiman yang terpilih.


Maksimal 2-3 minggu terhitung dari minggu pertama bulan ketiga


Observasi lapangan untuk mengindentifikasi sebaran kawasan permukiman

beserta karakteristiknya;

Anaisis kondisi kawasan untuk mengidentifikasi tipologi kawasan permukiman

yang berkembang;



Anaisis peta spasial untuk memetakan sebaran kawasan permukiman eksisting

dan pengembangannya;

Pemetaan masalah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan dari tiap

kawasan permukiman yang berkembang; dan


mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan kabupaten/kota yang

terkait mengenai kawasan permukiman yang diprioritaskan penanganannya.


Langkah 1 : Inventarisasi Kawasan Permukiman yang Memerlukan Penanganan

atau Pengembangan

Tim Tenaga Ahli Pendamping menemukenali dan menginventarisasi setiap

kawasan permukiman perkotaan yang telah berkembang atau yang akan

dikembangkan;

Inventarisasi awal dilakukan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan dan

kajian-kajian lain yang sejenis (Tabel 14); dan

Inventarisasi kawasan permukiman perkotaan ini disajikan dalam peta sebaran

kawasan permukiman eksisting dan pengembangannya.

Langkah 2 : Identifikasi dan Pemetaan Kondisi Umum Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil inventarisasi kawasan permukiman perkotaan eksisting

tersebut, Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama dengan Pokjanis melakukan

pemetaan kondisi dan pembaharuan data;

Pemetaan kondisi dan pembaharuan data dilakukan melalui observasi lapangan;

Hasil inventarisasi kawasan permukiman perkotaan yang telah diperbaharui

datanya tersebut diverifikasi oleh Pokjanis; dan

Berdasarkan hasil inventarisasi kawasan permukiman perkotaan yang telah

diverifikasi, dilakukan proses identifikasi karakteristik dan tipologi kawasannya.

Langkah 3 : Mengidentifikasi Kawasan Permukiman Prioritas

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan penilaian terhadap tiap

tipologi kawasan permukiman yang berkembang dengan menggunakan kriteria

dan indikator yang telah disepakati (output C.3);

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping

mengidentifikasi kawasan-kawasan permukiman prioritas;

Kawasan-kawasan permukiman prioritas yang terpilih tersebut dikaji lebih lanjut

oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama dengan Pokjanis untuk mengetahui

kondisi riil, serta pemetaan potensi dan permasalahan yang berkembang;



Hasil dari pemetaan kondisi riil serta pemetaan potensi dan permasalahan yang

berkembang ini disusun dalam bentuk profil kawasan permukiman prioritas dan

disajikan dalam bentuk peta sebaran kawasan permukiman prioritas;

Hasil identifikasi kawasan permukiman prioritas yang dilakukan oleh Pokjanis

dan Tim Tenaga Ahli Pendamping dibahas dan disepakati lebih lanjut dalam

FGD 2 yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Langkah 4 : Melakukan Analisis Terhadap Kawasan-kawasan Prioritas Terpilih dan

Menyusun Daftar Skala Prioritas Kawasan Penanganan

Dalam FGD 2 tersebut, Pokjanis dan pemangku kepentingan kabupaten/kota

lainnya, serta dengan difasilitasi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping menentukan

skala penanganan dari tiap kawasan permukiman prioritas;

Hasil dari penentuan skala penanganan ini disusun dalam suatu daftar skala

prioritas kawasan penanganan;


Peta sebaran permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (Gambar 14),

disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai berikut:





- alokasi lokasi permukiman eksisting dan pengembangannya;

- tipologi permukiman yang berkembang; dan

- karakteristik, potensi, dan permasalahan tiap tipologi kawasan yang

disajikan dengan foto dan ilustrasi.

Peta sebaran kawasan permukiman prioritas (Gambar 15), disajikan dalam

format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai berikut:





- alokasi lokasi kawasan permukiman prioritas berikut dengan delineasinya;

dan

- karakteristik, potensi, dan permasalahan yang disajikan dengan foto dan

ilustrasi.

Daftar skala prioritas kawasan penanganan (Tabel 15), yang minimal memuat:

- nama kawasan; dan

- urutan penanganan kawasan.



Tabel 14 Contoh Hasil Inventarisasi Kawasan Prioritas Berdasarkan Arahan

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota Dalam Berbagai

Dokumen

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN RUANG

DAFTAR KAWASAN PRIORITAS

KARAKTERISTIK KAWASAN

RPJP kabupaten/kota - -

RPJM kabupaten/kota - -

RTRW kabupaten/kota Kawasan strategis ekonomi: Kawasan .... Kawasan .... Kawasan ....

Merupakan kawasan perdagangan dan jasa sekaligus kawasan sentra industri rumah tangga

Memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian daerah

Kawasan strategis sosial budaya: Kawasan .... Kawasan ....

Memiliki nilai warisan budaya yang tinggi

Merupakan daerah tujuan wisata

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kawasan risiko tinggi (kondisi sanitasi buruk: Kawasan .... Kawasan .... Kawasan ....

Memiliki kondisi sanitasi yang buruk

Ketersediaan sarana prasarana sanitasi masih sangat kurang

....

dst

Tabel 15 Contoh Daftar Skala Prioritas Kawasan Penanaganan

NAMA KAWASAN PRIORITAS

KARAKTERISTIK URUTAN SKALA

PRIORITAS

Kawasan Permukiman Industri

- berkembang di sekitar kawasan industri - dihuni sebagian besar oleh pekerja

industri

3

Kawasan Permukiman Miskin Kumuh Bantaran Sungai

- sebagian besar masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan;

- kondisi lingkungan kumuh; - berada di bantaran sungai; - ketersediaan infrastruktur permukiman

kurang

1

….dst - … …



Ga

mb

ar

14

Co

nto

h P

eta

Seb

ara

n P

erm

uki

ma

n d

an

In

fra

stru

ktu

r P

erm

uki

man

Pe

rko

taa

n



Ga

mb

ar

15

Co

nto

h P

eta

Seb

ara

n K

aw

asa

n P

erm

uki

ma

n P

rio

rita

s



Profil kawasan permukiman prioritas, yang minimal memuat:

- Karakteristik kawasan;

- Potensi dan permasalahan kawasan;

- Isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

di dalam kawasan; dan

- Kebutuhan penanganan kawasan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Identifikasi Kawasan Prioritas Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Peta sebaran permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Peta sebaran kawasan kawasan permukiman prioritas

Daftar skala prioritas kawasan penanganan

Profil kawasan permukiman prioritas



Bagian C.5


Kegiatan FGD 2 merupakan kegiatan untuk membahas dan menyepakati kriteria dan

indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas, beserta

dengan indikasi kawasan permukiman prioritasnya







atas:


permukiman;

- Akademiis;

- Tokoh masyarakat






Satker PKP




disusun*)

*) Catatan:


kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas.



diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Paska FGD 2)

sesuai kebutuhan.




dan FGD 1?








Untuk Pra-FGD 2 dan/atau Paska-FGD 2


Tenaga Ahli

Untuk FGD 2


melakukan kesepakatan terhadap kawasan permukiman prioritas berikut dengan

prioritas penanganannya. Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan

di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.












- Dasar pertimbangan yang melandasi penentuan kawasan permukiman

prioritas;

- Kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas; dan

- Sebaran dan karakteristik kawasan permukiman eksisting berikut dengan

rencana pengembangannya.





sebelum FGD 2.






Dalam diskusi ini, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas mengenai

penentuan kawasan permukiman prioritas berikut dengan prioritas

penanganannya;

Untuk memudahkan proses diskusi, penentuan kawasan permukiman prioritas

dapat dilakukan di atas peta spasial;



provinsi, dan Satker PKP Provinsi (Gambar ; serta

Dalam hal FGD 2 masih belum mencapai kata sepakat mengenai kawasan

permukiman prioritas, maka diselenggarakan diskusi paska-FGD 2.




kegiatan







terdapat rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan; serta




sebagaimana dalam penyusunan Dokumen penyelenggaraan (proceeding)

FGD 1 (Box 1).





kegiatan








Gambar 16 Contoh Berita Acara Kesepakatan FGD 2



D PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP KEGIATAN PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN





Bagian D: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Perumusan

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan memuat

langkah-langkah untuk merumuskan strategi dan program pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Bagian D ini terbagi atas 7

(tujuh) sub-modul yang masing-masing menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan

yang dilakukan pada lingkup kegiatan perumusan strategi pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, yaitu:

D.1: Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman

Perkotaan

D.2: Penyelenggaraan FGD 3

D.3: Identifikasi dan Analisis Korelasi Dalam Skema Manajemen Pembangunan

Perkotaan

D.4: Analisis Konsekuensi atau Implikasi Penerapan Strategi Pebangunan

D.5: Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan sebagai

Arahan Kebutuhan Program Investasi

D.6: Penyelenggaraan FGD 4

D.7: Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan

Kedudukan Bagian D di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat




O-1

O-4

O-5

O-6

O-7

O-2

FINALISASI DAN


1.1

SOSIALISASI

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN,

STRATEGI, DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KAB/KOTA

2.2



SERTA PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


2.3


DAN INFRASTRUKTUR


2.4

KAJIAN POTENSI,

PERMASALAHAN, DAN


PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.1



PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.2


INDIKATOR PENENTUAN

KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.3

PENENTUAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

4.1

PERUMUSAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

4.2

IDENTIFIKASI DAN

ANALISIS KORELASI

STRATEGI DALAM

SKEMA

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

PERKOTAAN

4.3.

ANALISIS

KONSEKUENSI

ATAU IMPLIKASI

PENERAPAN

STRATEGI

PEMBANGUNAN

4.4

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN SEBAGAI

ARAHAN

KEBUTUHAN

PROGRAM

INVESTASI

4.5

ANALISIS DAMPAK

PENERAPAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

5.2

PENYUSUNAN

MATERI

VISUALISASI

SPPIP

5.1

PENYEMPURNAAN

STRATEGI DAN

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN

O-3


MASALAH






MODUL D




Bagian D.1

PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

Kegiatan perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan merupakan kegiatan untuk memperoleh strategi pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman perkotaan melalui langkah-langkah riil dan terukur untuk

mewujudkan tujuan pengembangan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan



- Sebagai perumus target pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan; dan

- sebagai pengambil keputusan terhadap rumusan strategi pembangunan



- membantu mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan dalam perumusan

strategi pembangunan permukiman dan inrastruktur permukiman perkotaan;

- membantu mengidentifikasi target-target capaian pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman perkotaan yang terdapat dalam dokumen

kebijakan dan strategi yang berlaku; dan

- membantu mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki kabupaten/kota yang

dapat mendorong atau melemahkan proses implementasi strategi.


Maksimal 4 (empat) minggu terhitung dari minggu pertama bulan keempat


Analisis kebijakan untuk perumusan strategi berdasarkan perbandingan antara

kondisi eksisting dengan target capaian yang diharapkan

Analisis SWOT untuk perumusan strategi berdasarkan potensi, permasalahan,

tantangan, dan hambatan yang dimiliki

Diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD)


Lingkup Kegiatan Perumusan Strategi ● 79


Langkah 1 : Menggunakan Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping menggunakan dan mengembangkan

rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan (output C.1) sebagai dasar perumusan strategi;

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi dasar-dasar

pertimbangan perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur


Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi:

- target-target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang terdapat dalam berbagai dokumen kebijakan;

- sumber daya yang dimiliki oleh daerah;

- peran dan fungsi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya

dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;

dan

- potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan


Hasil-hasil identifikasi tersebut disampaikan kepada Pokjanis sebagai bahan

pertimbangan perumusan;

Pokjanis merumuskan target-target pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan untuk tiap kebijakan berdasarkan tabel rekap target yang

disusun Tim Tenaga Ahli Pendamping;

Langkah 2 : Merumuskan Konsep Strategi

Berdasarkan target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang dirumuskan dan dengan mempertimbangkan hasil-hasil

identifikasi yang dilakukan Tim Tenaga Ahil Pendamping, Pokjanis merumuskan

konsep strategi penanganan untuk skala kabupaten/kota dan kawasan;

Konsep strategi yang dirumuskan berbasiskan kawasan dan setidaknya

mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- fisik lingkungan;

sosial;

- ekonomi;

- pembiayaan; dan

- pelembagaan

Konsep strategi tersebut dituangkan dalam peta spasial; dan

Konsep strategi yang telah dirumuskan tersebut dibahas lebih lanjut dalam

diskusi internal antara Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping. Diskusi yang

di maksud diwadahi dalam kegiatan pra-FGD 3.



Langkah 3 : Membahas dan Menyepakati Rumusan Strategi

Dengan menggunakan analisis kebijakan, analisis SWOT, atau alat analisis

lainnya, Pokjanis dengan didampingi oleh Tim Tanaga Ahli Pendamping

merumuskan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

Dalam merumuskan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping

memperhatikan target capaian, sumber daya yang dimiliki, kondisi eksisting

(potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan); dan

Draft rumusan strategi tersebut dibahas dan disepakati lebih lanjut dengan

pemangku kepentingan yang lebih luas (dinasi/instansi yang membidangi

infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan) dalam diskusi FGD 3.


Tabel strategi pembangunan dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam

skala kabupaten/kota dan skala kawasan (Tabel 3-4 Buku Panduan Penyusunan

SPPIP dan RPKPP), dengan minimal muatan:

- Tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

- Kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan; dan

- Strategi skala kabupaten/kota dan kawasan yang menggambarkan aspek-

aspek yang perlu ditangani untuk perwujudan suatu kebijakan.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan


Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan



Box 2 Contoh Proses Analisis Sumber Daya yang Mempertimbangkan Kemampuan Finansial Kabupaten/Kota

Analisis sumber daya adalah analisis untuk mengidentifikasi kemampuan sumber daya

yang dimiliki oleh daerah. Sumber daya yang dipertimbangkan setidaknya mencakup 2

(dua) hal, yaitu: kemampuan finansial daerah dan keunggulan kompetitif, dengan

penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

Kemampuan finansial, merujuk kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai

secara mandiri program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Kemampuan finansial

ini dalam implementasinya lebih merujuk pada kemampuan pembiayaan

pembangunan pemerintah daerah, yang dilihat dari:

rata-rata alokasi dana/anggaran dalam APBD untuk kebutuhan pembangunan


prosentase kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh APBD.

Keunggulan kompetitif, merujuk pada keunggulan daerah yang menjadikan daerah

yang bersangkutan dapat bersaing dengan daerah lainnya yang diidentifikasi melalui

analisis shift share. Dalam lingkup pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan, keunggulan kompetitif ini dilihat dari:

Nilai produksi;

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM);

Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA);

Iklim investasi yang berkembang; dan

Penguasaan teknologi

Dari kedua sumber daya ini, kabupaten/kota dapat dipetakan posisinya. Adapun peta

posisi tersebut menunjukkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang

nantinya akan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Pemahaman tentang posisi ini

diperlukan agar strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang disusun tepat sasaran dan efektif dalam penerapannya. Berdasarkan

kedua sumber daya ini, terdapat 4 (empat) kelompok tipe daerah, yaitu: (1) kelompok

daerah yang berdaya dan bersaing, (2) kelompok daerah yang bersaing, (3) kelompok

daerah yang tidak berdaya dan bersaing, serta (4) kelompok daerah yang berdaya

sebagaimana yang terdapat pada gambar berikut:



Bagian D.2


Kegiatan FGD 3 merupakan kegiatan untuk membahas dan menyepakati strategi

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan untuk skala

kabupaten/kota maupun kawasan pada kawasan prioritas.







atas:

- Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yan membidangi infrastruktur

permukiman;

- Akademiis;

- Tokoh masyarakat






Satker PKP




disusun*)

*) Catatan:


konsep strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

- Pra-FGD 3 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) hari;




diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 3)

sesuai kebutuhan.


dan FGD 3?

Dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman dan



perkotaan skala kabupaten/kota


perkotaan skala kawasan


Untuk Pra-FGD 3


Tenaga Ahli

Untuk FGD 3


melakukan kesepakatan terhadap strategi pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan. Dalam

diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga

Ahli.














- Dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman perkotaan;

- Target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;

- Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah; dan

- Konsep strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan.



sebelum FGD 3.







perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;




Dalam hal FGD 3 masih belum mencapai kata sepakat mengenai strategi

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, maka diselenggarakan

diskusi pasca-FGD 3.




kegiatan







terdapat rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur








FGD 1 (Box 1).



kegiatan













Bagian D.3

ANALISIS KORELASI STRATEGI PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

PENDUKUNG

Kegiatan analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan

infrastruktur pendukung adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis

korelasi/keterkaitan anatara strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan dengan strategi pembangunan lainnya dalam skema

manajemen pembangunan kabupaten/kota baik untuk skala kabupaten/kota maupun

skala kawasan.



- sebagai pihak yang melakukan verifikasi terhadap keterkaitan strategi

pembangunan dalam skema manajemen kabupaten/kota


- membantu mengidentifikasi tingkat korelasi antara strategi pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dengan kebijakan

kabupaten/kota dalam skema manajemen pembangunan perkotaan


Maksimal 1 (satu) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan keempat


Analisis korelasi yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara strategi

pembangunan yang dirumuskan dengan kesesuaian dengan kebijakan dan

program yang ada, kebutuhan sumber pembiayaan, serta kemungkinan waktu

penerapannya.


Langkah 1 : Menggunakan Rumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan

Infrastruktur Perkotaan

Tim Tenaga Ahli Pendamping mengumpulkan hasil rekap kebijakan, strategi, dan

program pembangunan dan penataan ruang yang telah dilakukan (output B.1);



Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping menyandingkan rumusan strategi

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disepakati

dengan rekapitulasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan dan

penataan ruang.

Langkah 2 : Melakukan Analisis Korelasi Antara Rumusan Strategi Pembangunan


Tabel persandingan yang dihasilkan dari langkah 1, dianalisis keterkaitannya

oleh Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Konsultan;

Dalam analisis keterkaitan tersebut yang diidentifikasi meliputi:

- kesesuaian rumusan strategi yang telah disepakati dengan program pusat

dan agenda kerja pemerintah kota;

- kesesuaian dengan sumber pembiayaan yang telah dialokasikan; dan

- kemungkinan waktu penerapannya.


Matris analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan (Tabel 15), dengan minimal muatan:

- Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kota

dan kawasan;

- Kesesuaian dengan program pusat;

- Kesesuaian dengan agenda kerja pemerintah kota;

- Kebutuhan sumber pembiayaan; dan

- Kemungkinan waktu penerapan.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Analisis Korelasi Strategi Pembanguna Permukiman

dan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung

Matriks analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan



Ta

bel 1

Co

nto

h M

atr

iks

An

alis

is K

ore

lasi

da

lam

Str

ate

gi P

em

ba

ng

un

an

Perm

uki

ma

n d

an

In

fra

stru

ktu

r P

erk

ota

an



Bagian D.4

ANALISIS KONSEKUENSI ATAU IMPLIKASI

PENERAPAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Kegiatan analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi adalah kegiatan untuk

mengetahui konsekuensi dan dampak penerapan strategi pembangunan permukiman

dan infrastruktur perkotaan sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan yang terjadi

serta menghasilkan analisis konsekuensi yang menjadi dasar penyusunan program

pembangunan kota/kabupaten.



- sebagai pihak yang melakukan verifikasi terhadap konsekuensi atau implikasi

penerapan strategi pembangunan


- membantu mengidentifikasi konsekuensi dan dampak penerapan strategi

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan sebagai

langkah antisipasi terhadap perubahan yang terjadi


Maksimal 2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan keempat


Analisis konsekuensi dan dampak


Langkah 1 : Melakukan Kajian Terhadap Strategi Pembangunan Permukiman dan

Infrastruktur Perkotaan

Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan review terhadap strategi pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disepakati

Langkah 2 : Melakukan Analisis Konsekuensi dan Dampak Penerapan Strategi

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan metode yang tepat untuk melakukan

analisis konsekuensi dan dampak penerapan strategi pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan;



Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan analisis konsekuensi dan

dampak penerapan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan.

Langkah 3 : Mengidentifikasi Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

yang Akan Dilaksanakan

Berdasarkan hasil analisis konsekuensi dan dampak penerapan strategi,

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan identifikasi kegiatan

pembangunan permukiman dan infrastruktur yang akan dilaksanakan;

Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan analisis proyeksi pertumbuhan akibat


Langkah 4 : Menyusun Langkah-langkah Strategis untuk Mengantisipasi Perubahan

yang Mungkin Terjadi

Berdasarkan hasil identifikasi kegiatan pembangunan permukiman dan

infrastruktur, Pokjanis bersama dengn Tim Tenaga Ahli merumuskan kebutuhan

untuk antisipasi;

Berdasarkan rumusan kebutuhan tersebut, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli

Pendamping menyusun langkah-langkah strategis antisipasi


Matris konsekuensi dan dampak strategi pembangunan permukiman dan

infrastruktur perkotaan (Tabel 16), dengan minimal muatan:

- Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan;

- Implikasi penerapan strategi; dan

- Indikasi program yang perlu dihasilkan.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Analisis Konsekuensi atau Implikasi Penerapan

Strategi Pembangunan

Matris konsekuensi dan dampak strategi pembangunan permukiman dan




Ta

bel 2

Co

nto

h M

atr

iks

Ko

nse

kuen

si d

an

Da

mp

ak

Str

ate

gi P

em

ba

ng

un

an

Perm

uki

ma

n d

an

Infr

ast

rukt

ur

Perk

ota

an



Bagian D.5

PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM

SKALA KOTA DAN KAWASAN SEBAGAI ARAHAN

KEBUTUHAN PROGRAM INVESTASI

Kegiatan perumusan program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan

kawasan sebagai arahan kebutuhan program investasi merupakan merupakan kegiatan

untuk merumuskan program pembangunan yang aplikatif, riil, dan terukur sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten/kota maupun

kawasan sebagai pelaksanaan strategi dan arahan kebutuhan program investasi SPPIP.



- sebagai pihak yang melakukan perumusan program pembangunan dalam

skala kota dan kawasan sebagai arahan kebutuhan program investasi


- membantu menggumpulkan output kegiatan sebelumnya;

- membantu mengidentifikasi program pembangunan dalam skala

kabupaten/kota dan kawasan sebagai arahan kebutuhan program investasi


Maksimal 4 (empat) minggu pertama bulan kelima


Analisis konsekuensi dan dampak


Langkah 1 : Menggunakan Matriks Analisis Korelasi Strategi, Matriks Konsekuensi

dan Dampak Strategi, serta Matriks Review Terhadap Program

Pembangunan

Tim Tenaga Ahli Pendamping mengumpulkan dan menggunakan output

kegiatan sebelumnya, meliputi:

- Matriks analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan (output D.3);

dan



- Matriks konsekuensi dan dampak strategi pembangunan permukiman dan

infrastruktur perkotaan (output D.4).

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan review

terhadap program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang terdapat di berbagai dokuen kebijakan, antara lain dokumen

RPIJM Bidang Permukiman (dalam sub-bab program investasi infrastruktur

permukiman).

Langkah 2 : Merumuskan Kebutuhan Program-program Penanganan Permukiman


Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan kebutuhan

program-program penanganan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan dengan mempertimbangkan hasil analisis korelasi strategi, analisis

konsekuensi dan dampak strategi, serta hasil review program pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping merinci setiap program

ke dalam skema pentahapan yang dirinci ke dalam program lima tahunan;

Rumusan program yang dihasilkan ini dibahas dan disepakati dalam kegiatan

FGD 4 yang sebelumnya didahului dengan pra-FGD 4.


Matriks program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan

(Tabel 3.4 Panduan Penyusunan SPPIP dan RPKPP), dengan minimal muatan:

- Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

skala kabupaten/kota dan kawasan;

- Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

skala kabupaten/kota dan kawasan;

- Lokasi penerapan program;

- Pentahapan pelaksanaan program;

- Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program; dan

- Sumber pendanaan

Peta strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan (Gambar 3-10 Panduan Penyusunan SPPIP dan RPKPP)

yang disajikan dalam format SHP (shapefile), dengan minimal informasi sebagai

berikut:





- Tema penanganan untuk skala kawasan;

- Alokasi lokasi tiap strategi dan program; dan



- Tabel ringkas strategi dan program pembangunan permukiman dan

infrastruktur perkotaan yang telah disesuaikan dengan lokasi penerapan

program

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala

Kota dan Kawasan Sebagai Arahan Kebutuhan Program Investasi

Matriks program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan





Bagian D.6


Kegiatan FGD 4 merupakan kegiatan untuk membahas dan menyepakati program

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan untuk skala

kabupaten/kota maupun kawasan pada kawasan prioritas.







atas:


permukiman;

- Akademisi;

- Tokoh masyarakat.






Satker PKP




disusun*)

*) Catatan:


kebutuhan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;



diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 4)

sesuai kebutuhan.




dan FGD 4?

Tabel program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala

kota


kawasan


perkotaan skala kota dan kawasan


Untuk Pra-FGD 4


Tenaga Ahli

Untuk FGD 4


melakukan kesepakatan terhadap rumusan program pembangunan permukiman

dan infrastruktur perkotaan skala kota dan kawasan. Dalam diskusi ini melibatkan

pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.












- Dasar pertimbangan dalam perumusan program pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan; dan

- Kebutuhan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan



sebelum FGD 4.






kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman dan



perumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;




Dalam hal FGD 4 masih belum mencapai kata sepakat mengenai strategi

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, maka diselenggarakan

diskusi pasca-FGD 4.




kegiatan







terdapat rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur






FGD 1 (Box 1).



kegiatan









Bagian D.7

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

Kegiatan analisis dampak penerapan program pembangunan merupakan kegiatan

untuk memperkirakan dampak dari penerapan suatu program yang telah dirumuskan.



- sebagai pihak yang melakukan analisis dampak penerapan program

pembangunan


- membantu menganalisis dampak penerapan program pembangunan


Maksimal 4 (empat) minggu terhitung dari minggu pertama bulan keenam


Analisis dan pemetaan dampak penerapan program


Langkah 1 : Menggunakan Matriks Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan

Kawasan

Tim Tenaga Ahli Pendamping mengumpulkan dan menggunakan matriks

program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan (output D.5);

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan review

terhadap program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang telah disepakati tersebut.

Langkah 2 : Melakukan Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan


Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi

dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur




Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping menyusun matriks

analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan



Matriks analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan (Tabel 17), yang minimal memuat:

- Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur


- Perkiraan dampak yang ditimbulkan

Tabel 3 Contoh Matriks Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

PROGRAM PERKIRAAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

Pembangunan Rusunawa Berkurangnya jumlah KK yang tidak memiliki rumah layak huni sebanyak 100 KK

Kembalinya fungsi sempadan sungai Estimasi dana yang diperlukan ….. …..

…. ….

…. ….

…. ….

Daftar Check List Hasil Kegiatan Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan


Matriks analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan




Bagian D.8

KEIKUTSERTAAN DALAM KOLOKIUM

Kegiatan kolokium adalah kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh

Satker PKP Provinsi dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

terhadap proses penyusunan SPPIP. Kegiatan kolokium ini wajib diikuti oleh

kota/kabupaten yang melakukan proses penyusunan SPPIP.


Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), Kementerian Pekerjaan Umum selaku

penyelenggara kegiatan. Sebagai penyelenggara, DJCK berserta koordinator

wilayah (korwil) yang ada di dalamnya, serta Satker PKP Provinsi memiliki peran

memontoring kabupaten/kota mengenai capaian penyusunan SPPIP/RPKPP

Pokjanis SPIPP kota/kabupaten, dan Tim Tenaga Ahli sebagai peserta, minimal

terdiri atas 1 (satu) perwakilan Satker PKP Provinsi, 1 (satu) perwakilan Tim

Teknis Provinisi, 2 (dua) orang Pokjanis, dan 1(satu) orang ketua tim tenaga ahli.

Dalam kegiatan ini, Pokjanis SPPIP kabupaten/kota dengan didampingi oleh Tim

Tenaga Ahli berkewajiban untuk:

- Menyapaikan capaian kegiatan penyusunan SPPIP

- Menyempaikan dokumen yang dihasilkan dalam penyusunan SPPIP


Minimal 1 (satu) hari pada akhir bulan keenam*)

*) Catatan:

- Waktu pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan kolokium

pada kegiatan RPKPP dan ditentukan oleh koordinator pelaksana

Apa output yang Harus Dihasilkan Sebelum Keikutsertaan Dalam Kolokium?


















perkotaan











Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala

kabupaten/kota


kawasan


kabupaten/kota


kawasan


perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan


Workshop, berupa pemaparan:

- narasumber Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

mengenai capaian yang harus dicapai dalam penyusunan SPPIP;

- hasil monitoring berkala yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

- hasil capaian salah satu kabupaten/kota yang dianggap berhasil melakukan

proses penyusunan SPIP

Diskusi, dalam bentuk desk untuk melakukan monitoring secara intensif kepada

kabupaten/kota penyusun SPPIP




Langkah 1 : Menyiapkan Materi Pembahasan Capaian SPPIP

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyiapkan capaian dalam penyusunan SPPIP

sampai sebelum pelaksanaan kolokium;

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama-sama menyiapkan materi

pembahasan yang meliputi:

- Bahan tayangan

- Materi visualisasi

- Laporan Kemajuan

- Draft dokumen penyelenggaraan

- Draft dokumen SPPIP

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping mengikuti persiapan (pra-kolokium)

yang diselenggarakan oleh Tim Teknis Provinsi untuk mempersiapkan seluruh

substansi yang dipersyaratkan di dalam kolokium.

Langkah 2 : Mengikuti Kegiatan Kolokium

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli mengikuti rangkaian kegiatan kolokium yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan

Umum;

Pokjanis menyampaikan capaian kegiatan baik dari proses maupun substansi

yang telah diselesaikan;

Capaian proses dan hasil yang telah disampaikan oleh Pokjanis akan dievaluasi

capaiannya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Langkah 3 : Merumuskan Langkah Perbaikan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum, masing-masing kabupaten/kota akan

mendapatkan catatan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan;

Berdasarkan catatan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut,

Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan

langkah-langkah perbaikan.



E PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP FINALISASI DAN SOSIALISASI





Bagian E: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Finalisasi dan

Sosialisasi memuat langkah-langkah penyempurnaan dokumen SPPIP yang

dihasilkan Bagian E ini terbagi atas 4 (empat) sub-modul yang masing-masing

menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan

persiapan, yaitu:

E.1: Kegiatan Penyempurnaan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan


E.2: Penyelenggaraan Konsultasi Publik

E.3: Kegiatan Penyusunan Materi Visualisasi SPPIP

E.4: Penyelenggaraan Diseminasi

Kedudukan Bagian E di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat



O-1

O-4

O-5

O-6

O-7

O-2

FINALISASI DAN


1.1

SOSIALISASI

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN,

STRATEGI, DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KAB/KOTA

2.2



SERTA PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


2.3


DAN INFRASTRUKTUR


2.4

KAJIAN POTENSI,

PERMASALAHAN, DAN


PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.1



PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.2


INDIKATOR PENENTUAN

KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.3

PENENTUAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

4.1

PERUMUSAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

4.2

IDENTIFIKASI DAN

ANALISIS KORELASI

STRATEGI DALAM

SKEMA

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

PERKOTAAN

4.3.

ANALISIS

KONSEKUENSI

ATAU IMPLIKASI

PENERAPAN

STRATEGI

PEMBANGUNAN

4.4

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN SEBAGAI

ARAHAN

KEBUTUHAN

PROGRAM

INVESTASI

4.5

ANALISIS DAMPAK

PENERAPAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

5.2

PENYUSUNAN

MATERI

VISUALISASI

SPPIP

5.1

PENYEMPURNAAN

STRATEGI DAN

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN

O-3


MASALAH






MODUL E

Gambar 20 Penggunaan Bagian E Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP


Bagian E.1

PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PROGRAM


INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN SKALA

KABUPATEN/KOTA DAN KAWASAN

Kegiatan penyempurnaan strategi dan program pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan merupakan

kegiatan perbaikan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan berdasarkan hasil masukan dari kolokium.


Pokjanis SPIPP kabupaten/kota, dan

Tim Tenaga Ahli

Dalam kegiatan ini, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama-sama

melakukan perbaikan terhadap dokumen SPPIP.


Maksimal selama 2 (dua) minggu terhitung dari minggu pertama bulan ketujuh


Desk study


Langkah 1 : Menginvetarisasi Catatan Masukan Penyelenggaraan Kolokium

Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi catatan masukan

perbaikan dari hasil penyelenggaraan kolokium dan monitoring evaluasi yang

dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi;

Pokjanis bersama Tim Tenaga Ahli Pendamping membahas tiap catatan

masukan perbaikan dan merumuskan langkah-langkah penyempurnaannya.



Langkah 2 : Memperbaiki Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan


Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping secara bersama-sama melakukan

penyempurnaan terhadap catatan masukan tersebut

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping secara bersama-sama menyusun

kembali dokumen SPPIP


Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang telah disempurnakan yang tertuang dalam Dokumen SPPIP.

Dokumen ini minimal memuat:

Indikasi arah pengembangan kabupaten/kota serta pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;

Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas;

Identifikasi kawasan permukiman prioritas;

Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur


Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan

infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan

perkotaan;

Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi

dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan;

Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan (dalam skala kabupaten/kota dan skala kawasan);

Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan;

Rangkuman berita acara hasil kesepakatan pada tiap output kegiatan; dan

Dokumen spasial terkait dengan strategi dan program pembangunan



Dokumen SPPIP



Bagian E.2

PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

Kegiatan konsultasi publik merupakan kegiatan untuk menjaring masukan terhadap

strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan




- memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi publik

- mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan konsultasi publik


atas:


permukiman;

- Akademiis;

- Tokoh masyarakat

Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan konsultasi publik juga

melibatkan unsur pendukung lainnya yang meliputi:




Satker PKP

Secara keseluruhan, konsultasi publik ini minimal melibatkan 40 orang.



disusun



Output yang Harus Dihasilkan Sebelum Penyelenggaraan Konsultasi Publik?
















perkotaan










infrastruktur perkotaan


kabupaten/kota


kawasan


kabupaten/kota


kawasan


perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan




Pemaparan hasil dan diskusi terbuka


Langkah 1 : Menyiapkan Materi Pemaparan dan Pembahasan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyiapkan capaian dalam penyusunan SPPIP;



- Bahan tayangan


- Laporan Kemajuan

- Draft dokumen penyelenggaraan

- Draft dokumen SPPIP

Langkah 2 : Memaparkan Seluruh Capaian Kegiatan SPPIP dan Melakukan Diskusi

Pokjanis menyampaikan capaian kegiatan SPPIP kepada publik yang lebih luas;

Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan fasilitasi terhadap diskusi di dalam

konsultasi publik; dan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan diskusi untuk

mendapatkan masukan terhadap muatan SPPIP

Langkah 3 : Melakukan Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Capaian

Kegiatan SPPIP Berdasarkan Masukan Dari Kegiatan Konsultasi Publik

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi masukan

untuk penyempurnaan dokumen SPPIP;

Berdasarkan catatan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut,

Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan

langkah-langkah perbaikan; dan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan penyempurnaan terhadap

capaian kegiatan SPPIP.


Berita acara kegiatan konsultasi publik yang minimal memuat mengenai

(Gambar 21):

- Waktu dan tempat penyelenggaraan konsultasi publik;

- Pihak-pihak yang terlibat dalam konsultasi publik;

- Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam konsultasi publik; serta





Dokumen penyelenggaraan (proceeding) konsultasi publik, dengan outline

minimal sebagaimana dalam penyusunan Dokumen penyelenggaraan

(proceeding) FGD 1 (Box 1).

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) konsultasi publik



Gambar 21 Contoh Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik



Bagian E.3

PENYUSUNAN MATERI VISUALISASI SPPIP

Kegiatan penyusunann materi visualisasi SPIP merupakan kegiatan menyediakan

materi visualisasi hasil/keluaran kegiatan untuk digunakan dalam penyebarluasan hasil

SPPIP.


Pokjanis SPIPP kabupaten/kota yang berperan sebagai konseptor materi

visualisasi SPPIP, dan

Tim Tenaga Ahli Pendamping yang berperan sebagai penyusun materi

visualisasi SPPIP


Maksimal selama 2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan ketujuh


Desain komunikasi visual

Perancangan desain


Langkah 1 : Menggunakan Seluruh Hasi/Keluaran Kegiatan Penyusunan SPPIP

Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi terhadap semua capaian

kegiatan; dan

Tim Tenaga Ahli bersama Pokjanis mengidentifikasi format diseminasi yang akan

diselenggarakan.

Langkah 2 : Merumuskan Poin-poin Penting yang Akan Ditampikan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping secara bersama-sama merumuskan

kebutuhan materi untuk diseminasi;

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan poin-poin penting yang

akan ditampilkan, yang meliputi:

- Latar Belakang pelaksanaan kegiatan - Kebutuhan Penyusunan SPPIP - Tujuan dan Arah Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan



- Rangkuman Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang telah dirumuskan

- Rangkuman Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang telah dirumuskan

- Dokumentasi kegiatan dan susunan peta.

Langkah 3 : Menyusun Materi Visualisasi SPPIP

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping secara bersama-sama menyusun

materi visualisasi dalam bentuk leaflet, banner, poster, dan bentuk visualisasi

lainnya yang dianggap perlu


Leaflet

Banner

Poster

Bentuk Visualisasi Lainnya

Daftar Check List Hasil Kegiatan Penyusunan Materi Visualisasi SPPIP

Leaflet

Banner

Poster



Bagian E.4

PENYELENGGARAAN DISEMINASI

Kegiatan diseminasi merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan seluruh hasil

kegiatan dan produk SPPIP yang telah disepakati, kepada dinas/intansi terkait dan

stakeholder/pemangku kepentingan daerah lainnya




- memfasilitasi penyelenggaraan diseminasi

- mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan diseminasi

Pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait, yang berperan sebagai

peserta. Peserta diseminasi ini setidaknya terdiri atas:

- Perwakilan masyarakat

- Legislatif (DPRD kabupaten/kota)

- Dinas/instansi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur

permukiman, permukiman, dan perencanaan





Secara keseluruhan, diseminasi ini minimal melibatkan 40 orang.


Minimal 1 (satu) hari pada bulan ketujuh atau pada akhir kegiatan

Output yang Harus Dihasilkan Sebelum Penyelenggaraan Diseminasi?

Leaflet

Banner

Poster




Seminar


Langkah 1 : Menyiapkan Materi Pemaparan dan Pembahasan



- Bahan tayangan


Langkah 2 : Menyelenggarakan Diseminasi

Pokjanis menyampaikan hasil kegiatan SPPIP kepada publik yang lebih luas; dan

Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan fasilitasi terhadap diskusi di dalam

diseminasi.


Berita acara kegiatan diseminasi yang minimal memuat mengenai (Gambar 22):

- Waktu dan tempat penyelenggaraan diseminasi;

- Pihak-pihak yang terlibat dalam diseminasi;

- Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam diseminasi; serta



Dokumen penyelenggaraan (proceeding) diseminasi, dengan outline minimal


FGD 1 (Box 1).

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Diseminasi

Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) diseminasi



Gambar 22 Contoh Berita Acara Kesepakatan Diseminasi

Documents

Modul Penyusunan Sppip-rp3kp