BAB I PENDAHULUANbappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...Rencana Kinerja Tahunan (RK T) Perubahan BAPPEDA & LITBANG Kab. Banyuasin Tahun 2016 1 BAB I PENDAHULUAN A

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan BAPPEDA & LITBANG Kab. Banyuasin Tahun 2016

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPenerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(SAKIP) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP

sebagai instrument utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan

pemerintahan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis

untuk mengetahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja,

kendala/hambatan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing

organisasi perangkat daerah serta upaya pemecahannya.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Dalam salah satu pasal

dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum

penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,

asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap

penyelenggara Negara harus dipertanggung-jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Pejabat

Eselon II diwajibkan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) pada Tahun N-1

selanjutkan sebagai dasar penyusunan Penetpakan Kinerja Tahun N dan

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada N+1.


2

Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping

sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan taktis strategis, juga untuk

menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan selama satu tahun

anggaran pada RPJMD tahun 2011-2016.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah maka daerahmempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumahtangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebutadalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkankinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, danpelayanan masyarakat.

B. OrganisasiDalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan

kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yanglebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Keputusan PresidenRI Nomor: 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi danTata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I danTingkat II.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PenelitianPengembangan merupakan Lembaga Teknis penunjang PemerintahDaerah di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Litbang yang dipimpinoleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai Tugasmelaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang


3

Perencanaan Daerah dan Litbang , dalam pelaksanaan tugas tersebutmempunyai Fungsi:a.

b.

c.

d.

Perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah danLitbang;Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Litbang;Pelaksana dan Pembina terhadap Tugas-tugas di bidangPerencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai dengan tugas danfungsinya.

Dalam menyelenggarakan Fungsinya, Kepala Badan mempunyaikewenangan sebagai berikut:a.b.

c.

d.

e.

f.g.

h.

i.

Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah danpenelitian pengembangan Kabupaten Banyuasin dan dokumenpendukung lainnya;Pengkoordinasian dan menyusun rencana pembangunan jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerahbersama-sama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah;Penyusunan rencana penataan ruang, lingkungan hidup, fisik danprasarana;Penyusunan perencanaan ekonomi, sosial dan budaya;Penyusunan dan memfasilitasi rencana penelitian danpengembangan;Fasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah, mengolah data,informasi dan hasil-hasil pembangunan;

Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati di Bidang


4

j.

k.

Perencanaan Pembangunan;Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah;Pelaksanaan tugas-tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danLitbang Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :a. Kepala Badanb. Sekretariat :

1.2.3.

Sub Bagian Perencanan dan Umum;Sub Bagian Keuangan;Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan.

c. Bidang Kerjasama, Data dan Informasi Pembangunan :1.2.

Sub Bidang Kerjasama PembangunanSub Bidang Data dan Informasi Pembangunan

d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya :12.

Sub Bidang Perencanaan EkonomiSub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

e. Bidang Perencanaan Penataan Ruang, LingkunganHidup, Fisik dan Prasarana :1.2.

Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan LingkunganHidupSub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

f. Bidang Perencanaan Program dan PengendalianPembangunan :1.2.

Sub Bidang Perencanaan ProgramSub Bidang Pengendalian Pembangunan

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan :


5

1.2.

Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial BudayaSub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Potensi Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekretariat/Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badanmelaksanakan perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan,umum, dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan.

Sekretaris menyelenggarakan Fungsi :a.

b.

c.

d.

e.

f.g.

Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan pelaporan

berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dansekretariat;Mengelola pelayanan administrasi kepada seluruh bidang dalamlingkungan badan;Mengelola administrasi umum, kerumahtanggaan, administrasikepegawaian, administrasi keuangan dan perjalanan dinas;Penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja badanberdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dansekretariat;Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaankegiatan pada masing-masing bidang berdasarkan realisasiprogram kerja;Penilai prestasi kerja bawahan;Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum, mempunyaitugas membantu Sekretaris dalam melaksanaan penyusunanrencana strategis, perencanaan program, laporan monitoring dan

evaluasi serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


6

Pemerintah (LAKIP):Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum menyelenggarakanFungsi :

a.

b.

c.d.

e.

f.

g.

h.i.

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatanpelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana danprogram kerja badan;menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan tahunanbadan;menyusun laporan capaian kinerja kegiatan;melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan

masing-masing bidang dan sekretariat;menyusun, menyiapkan pengelolaan dan pengendalianadministrasi perjalanan dinas;melaksanakan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan,keamanan dan ketertiban kantor;

melaksanakan pengelolaan dokumentasi, kearsipan danpembuatan naskah dinas;menilai prestasi kerja bawahan;melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantuSekretaris dalam melaksanaan pengelolaan administrasi danpertanggungjawaban keuangan:

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan Fungsi :a. menyusun rencana kerja dan program kerja operasional

kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

keuangan;


7

b.

c.

d.

e.

f.g.

melaksanakan pengumpulan bahan dan administrasikeuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;menyiapkan bahan pertanggungjawaban, evaluasi danpelaporan keuangan;melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatandaftar gaji dan tunjangan lainnya;melakukan pengujian, permintaan dan verifikasipertanggungjawaban pembayaran;menilai prestasi kerja bawahan;melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan,mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakanadministrasi kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasaranaperlengkapan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapanmenyelenggarakan Fungsi :

a.

b.

c.d.

e.

f.

menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan saranaprasarana perlengkapan kantor;melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian daninventarisasi perlengkapan kantor;melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;melaksanakan urusan mutasi, pengembangan kepegawaiandan rencana kebutuhan formasi pegawai;memfasilitasi peningkatan kualitas pegawai, pembinaanumum kepegawaian, pengembangan karier serta disiplinpegawai;

mengkoordinasikan penyusunan administrasi Sasaran Kerja


8

g.h.

Pegawai (SKP);menilai prestasi kerja bawahan;melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanatasan.

B. Kepala Bidang Perencanaan Perencanaan Penataan Ruang,Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana, mempunyai tugasmenyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan penataanruang, lingkungan hidup, fisik dan prasarana.

Kepala Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup,Fisik dan Prasarana, menyelenggarakan Fungsi:


9

a.

b.

c.d.

e.f.

g.

menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Penataan Ruang,Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana Wilayah;mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di BidangTata Ruang, Lingkungan Hidup, Pariwisata serta Sarana danPrasarana Wilayah;menginventarisir permasalahan pembangunan prasarana wilayah;membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangkamelaksanakan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidangdan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan denganbaik;

memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaantugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang danLingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala BidangPerencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik danPrasarana dalam melaksanaan perencanaan program penataanruang dan lingkungan hidup:

Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang danLingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi

a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Tata Ruang danLingkungan Hidup;

b. memfasilitasi perencanaan program pembangunan wilayah dantata ruang;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang daerah

yang meliputi aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan


10

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

d. menyusun arahan kebijakan pengembangan wilayah,rencana umum tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruangkawasan serta perencanaan sektoral lainnya sesuai kebutuhanpenyelenggaraan penataan ruang daerah;

e. Mengkoordinasikan dan memproses penerbitan

Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) terhadap setiap kegiatan yangmemanfaatkan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, ruangudara serta ruang di dalam bumi;

f. Mengkoordinasikan perencanaan program lingkungan hidupyang meliputi aspek pertamanan, ruang terbuka hijau,persampahan, pencemaran lingkungan hidup dan konservasilingkungan;

g. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaanpengembangan kota-kota menengah dan besar;

h. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang Perencanaan Penataan Ruang, LingkunganHidup, Fisik dan Prasarana dalam perencanaan programpembangunan fisik dan prasarana :

Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :a. Menyusun perencanaan program pembangunan fisik dan

prasarana;

b. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah rawanbencana;


11

c. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Sarana danPrasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian programprasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, lautdan udara;

e. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian programpengairan yang meliputi drainase, irigrasi dan sumber air baku;

f. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalianprogram utilitas umum yang meliputi air bersih, kelistrikan,

telekomunikasi, air limbah dan energi;g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

C. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya,mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan sertamengkoordinasikan penyusunan program bidang Ekonomi,kesejahteraan rakyat, pendidikan, mental spiritual, budaya,pemerintahan, dan kependudukan, melaksanakan perencanaanpembangunan dan mengkoordinir tugas-tugas sub-sub bidang yangberada di bawahnya.


12

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya,menyelenggarakan Fungsi:

a.

b.

c.

d.

e.

Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaanpembangunan di bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi,Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Koperasi, dan Usaha KecilMenengah;

Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang Pertanian,Pertambangan dan Energi, Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata,Koperasi, Usaha Kecil Menengah;Menyusun rencana pembangunan Kependudukan dan Tenaga Kerja,Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan,Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pemerintahan Politikdan Hukum;Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunanKependudukan dan Tenaga Kerja, Kesehatan, Kesejahteraan Sosialdan Pemberdayaan Perempuan, Agama, Pendidikan, Pemuda danOlahraga serta Pemerintahan Politik dan Hukum;Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangkapelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidangdan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakandengan baik;

f.g.

h.

i.

Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidangtugasnya;

Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaantugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


13

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budayadalam melaksanaan perencanaan program pembangunan di bidangekonomi yang meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan,peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan energi,industri, perdagangan, jasa, pariwisata, koperasi, usaha kecilmenengah.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi menyelenggarakanfungsi :

a.

b.

c.

d.e.

Menyusun perencanaan program dan kegiatan subbidang

perencanaan Ekonomi;Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan programpembangunan di bidang ekonomi yang meliputi PertanianTanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan,Industri, Pertambangan dan Energi, industri, Perdagangan,Jasa, Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidangekonomi yang meliputi Pertanian Tanaman Pangan,Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri, Pertambangandan Energi, industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Koperasi,Usaha Kecil Menengah;Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikanatasan.

(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya, mempunyaitugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SosialBudaya dalam melaksanaan perencanaan program pembangunan

di bidang sosial dan budaya meliputi kesejahteraan rakyat,


14

pendidikan, mental spiritual, budaya, pemerintahan, transmigrasi,kependudukan, hukum, ketenagakerjaan dan keluarga berencana.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya menyelenggarakanfungsi :

a.

b.

c.

d.e.

Menyusun perencanaan program dan kegiatan subbidangperencanaan Sosial dan budaya;Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunandi bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Mental Spiritual,Budaya, Pemerintahan, Transmigrasi, Kependudukan, Hukum,Ketenagakerjaan dan keluarga Berencana;

Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidangKesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Mental Spiritual, Budaya,Pemerintahan, Transmigrasi, Kependudukan, Hukum,Ketenagakerjaan dan keluarga Berencana;Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan.

D. Kepala Bidang Kerjasama, Data dan Informasi Pembangunanmempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikanpenyusunan program di bidang perencanaan kerjasama, data daninformasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kerjasama, Data danInformasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan kerjasama,data dan informasi pembangunan;mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidangkerjasama, data dan informasi pembangunan;


15

c.

d.e.

f.

g.

menginventarisir permasalahan di bidang perencanaan kerjasama,data dan informasi pembangunan;membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasikerja bawahan;membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaantugas kepada atasan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan, mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama, Data dan InformasiPembangunan dalam melaksanaan perencanaan pembangunan dibidang kerjasama pembangunan meliputi penyiapan MoU dan MoAyang akan di kerjasamakan.

Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan menyelenggarakanfungsi :

a.

b.

c.

d.e.

menyusun perencanaan program dan kegiatan sub bidangkerjasama pembangunan;mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunandi bidang kerjasama pembangunan;merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidangkerjasama pembangunan;memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan.


16

(2) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan,mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama, Data danInformasi Pembangunan dalam melaksanaan perencanaanpembangunan di bidang data dan informasi pembangunan meliputipenyusunan database informasi pembangunan dan profil daerah.

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunanmenyelenggarakan fungsi :

a.

b.

c.

d.e.

menyusun perencanaan program dan kegiatan subbidangdata dan informasi pembangunan;mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan

di bidang data dan informasi pembangunan;merumuskan langkah-langka pemecahan masalah di bidangdata dan informasi pembangunan;memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan.

E. Kepala Bidang Perencanaan Program, Pengendalian danPelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencanapembangunan, evaluasi, mengendalikan, melaporkan kegiatanPembangunan Daerah, memantau pelaksanaannya, melakukanpengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembangunan dalamrangka mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan-kegiatanpembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan Program,Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :


17

a.

b.c.

d.

e.

f.

g.

menyusun rencana pembangunan daerah, memantaupelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisadata pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilanprogram-program dan kegiatan pembangunan;mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah,memantau pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengolahandan analisa data pembangunan dalam rangka mengevaluasikeberhasilan program-program dan kegiatan pembangunan;merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidangperencanaan program dan pengendalian pembangunan;

membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasikerja bawahan;melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnyamasing-masing berdasarkan realisasi program kerja menurutketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sabagaibahan menyusun program berikutnya;membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaantugas kepada atasan sesuai ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan berlaku;melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program, mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan PengendalianPembangunan dalam melaksanaan penyiapan perencanaanprogram pembangunan daerah, rancangan KUA dan PPAS,melaksanakan Musrenbang RPJMD dan RKPD.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Program menyelenggarakanfungsi :


18

a.b.

c.

d.

e.

f.

g.h.

Mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang;Menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan dengan SKPD terkait;Mengkoordinir dan melaksanakan Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Jangka Panjang, JangkaMenengah, dan Tahunan Daerah;Mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan kebijakanumum daerah;Melakukan analisa dan pengkajian serta penetapan kinerjakegiatan Pembangunan Daerah;

Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidangPerencanaan Program;Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan,mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Programdan Pengendalian Pembangunan dalam menyiapkan laporanketerangan pertanggungawaban (LKPJ), laporan monitoring danevaluasi APBD dan APBN, serta Laporan Evaluasi RKPD danRPJMD.

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunanmenyelenggarakan fungsi :

a.

b.

melakukan analisa dan pengkajian serta laporan kinerjapelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;melakukan inventarisasi terhadap laporan dari berbagaiinstansi baik otonom maupun vertikal mengenai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah


19

c.

d.

e.

f.g.

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidangtugasnya masing-masing berdasarkan realisasi programkerja menurut ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku sabagai bahan menyusun program berikutnya;merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah dibidang pengendalian dan pelaporan;menyusun dokumen laporan keteranganpertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

F. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyaitugas merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan programdan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakanfungsi :a.

b.

c.

d.

e.

menyusun rencana program dan kegiatan penelitian,pengembangan dan pemanfaatan inovasi ilmu pengetahuan danteknologi;mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian,pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;mengkoordinasikan pengembangan hasil penelitian dan inovasidalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasikerja bawahan;melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan terhadap subbidang berdasarkan realisasi program kerja sebagai bahan

menyusun program berikutnya;


20

f.g.

membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan;melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Kepala Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan & SosialBudaya, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitiandan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian,pengembangan dan inovasi di bidang Pemerintahan, Hukum,Sosial Kemasyarakatan, Kependudukan, Hak Asasi Manusia,Pendidikan dan Kesehatan.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan & Sosial Budayamenyelenggarakan fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian,pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan dibidang pemerintahan dan sosial budaya;melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan daninovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga/ badan,perguruan tinggi/lembaga swadaya masyarakat yang terkaitdalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan daninovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;melaksanakan presentasi/paparan hasil penelitian,pengembangan dan inovasi;merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasidalam rangka memberi rekomendasi kepada kepala badan;melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan PotensiDaerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian

dan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian,


21

pengembangan dan inovasi bidang ekonomi dan potensi daerah,meliputi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan,perikanan dan kelautan, pertambangan, industry kecil danmenengah, koperasi, perdagangan, perbankan, sumber dayadaerah, pendapatan asli daerah dan dunia usaha.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Potensi Daerahmenyelenggarakan fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

menyiapkan bahan penyusunan program kegiatanpenelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskankebijakan di bidang pengkajian ekonomi dan potensi

daerah;melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan daninovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan,perguruan tinggi/lembaga swadaya masyarakat yang terkaitdalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan daninovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;melaksanakan paparan/presentasi hasil penelitian,pengembangan dan inovasi;perumusan hasil penelitian, pengembangan dan inovasidalam rangka memberi rekomendasi kepada kepala badan;pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan di Bidang Perencanaan sesuai dengankeahlian dan kebutuhan:


22

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjangjabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai denganbidang keahliannya;

b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional senior yangditunjuk oleh Kepala Badan;

c. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja;

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


23

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN

(Terlampir)


24

C. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilakukan secara

partisipasif merupakan wahana untuk mencapai kesepakatan danmemantapkan komitmen satuan kerja. Untuk itu, kinerja harusmemuat spesifikasi yang jelas dan dapat dijadikan dasar akuntabilitasatas prestasi yang telah disepakati dalam komitmen Kinerja (RencanaKinerja Satuan Kerja).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin tidak hanya dituntutprofesional dalam melaksanakan Misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin,akan tetapi juga dituntut lebih akuntabel dalam pengertian tidakhanya memenuhi stándar atau spesifikasi dalam komitmen kinerja,tetapi lebih jauh daripada itu, sepanjang sumber daya yangdipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisienlagi.

Suatu tujuan dalam misi tersebut dalam praktiknya dicapaidengan usaha-usaha dari beberapa satuan kerja. Oleh karena itu,pimpinan satuan kerja dibebani tanggungjawab untuk memenuhitarget-target kinerja dalam RKT dan diimbangi dengan pemberiankewenangan dan sumberdaya yang memadai.


25

D. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan KabupatenBanyuasin Tahun 2015 mempunyai manfaat sebagai berikut :1. Menghubungkan perencanaan strategis, rencana tindak maupun

perencanaan operasional yang terinci.2. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan

sampai penganggaran.3. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja.4. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja,

melancarkan mekanisme umpan balik peningkatan kinerja.5. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target

pada unit kerja.6. Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk

pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkanpencapaian kinerja.


26

BAB IIPERENCANAAN STRATEGIS

A. VISIVisi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang

baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Bappeda dan Litbang

Banyuasin Tahun 2014 - 2018 adalah:“VISIONER DAN BERKUALITAS”

Penjelasan Visi:Visioner adalah memiliki wawasan kedepan yang selalu

mengutamakan prinsip partisipatif, inovatif, adaptif, antisipatif, danbertanggung jawab.

Berkualitas mempunyai arti bahwa Bappeda mempunyaikinerja yang baik didukung oleh SDM yang profesional danmenghasilkan produk perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan.

B. MISIUntuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang

didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapaiserta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang.Rumusan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin adalah :

1. Meningkatkan sistem penyusunan, pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan yang selaras dan dinamis.


27

2. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi rencana dan

evaluasi pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas SDM yang Profesional dan sarana prasarana

yang memadai.

Penjelasan Misia. Mewujudkan sistem penyusunan, pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan yang selaras dan dinamis denganmembangun sistem perencanaan pembangunan yangmengedepankan prinsip partisipatif aktif seluruh pemangkukepentingan (stakeholders).

b. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasipembangunan, Institusi perencana pembangunan harus dapatmeningkatkan kemampuan menyediakan data dan informasipembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

c. Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunanmenjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan prosesperencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangattergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secarateknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoralmultidisipliner dan berpikir komprehensif yang tentunya didukung

oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparaturperencana. Peningkatan profesionalisme merupakan upayapeningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika.Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan denganmengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi baikpersonil maupun kelembagaan merupakan upaya untukmewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak.


28

C. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAHa. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktorpenentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapaidalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandungnilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahanke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda danLitbang Kabupaten Banyuasin. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakanmisi di atas Bappeda dan Litbang menetapkan tujuan sebagai berikut:

Untuk mendukung tercapainya misi, telah ditetapkan berbagai

tujuan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang.

Tabel 2.1.Misi – Tujuan

Misi Tujuan1. Meningkatkan sistem

penyusunan, pengendalian danevaluasi rencana pembangunanyang selaras dan dinamis.

Meningkatkan kualitas perencanaan,pengendalian dan evaluasipembangunan daerah

2. Meningkatkan kualitasketersediaan data dan informasirencana dan evaluasipembangunan.

a. Meningkatkan kualitas sistempengelolaan data dan informasipembangunan yang terpadu

b. Meningkatkan KerjasamaInformasi Pembangunan denganberbagai pihak

3. Meningkatkan kualitas SDMyang Profesional dan saranaprasarana yang memadai.

a. Menyediakan aparatur yanghandal dan kompeten dalampenyusunan dokumenperencanaan


29

b. Menyediakan sarana prasaranayang kapabel dalam menunjangpenyusunan dokumenperencanaan

b. SasaranUntuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang

telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik darihasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Tabel 2.2.Tujuan – Sasaran

TujuanSasaran

Uraian Indikator

Misi KesatuMeningkatkan kualitasperencanaan,pengendalian danevaluasi pembangunandaerah

Tersedianyadokumenperencanaan danevaluasi yangkomprehensif danimplementatif

a. Jumlah dokumenperencanaan danEvaluasi sebagai acuanpembangunan daerah

- RPJPD- RPJMD- RKPD- RENSTRA SKPD- RENJA SKPD- KUA PPAS- RTRW

b. Persentaseprogram/kegiatanRenja SKPD yang di

akomodir dalam RKPD


30

c. Persentasepelaksanaanprogram/kegiatan yangtepat waktu dan tepatsasaran

Terwujudnyakonsistensi antaradokumenperencanaan,penganggaran danpelaksanaan

a. Jumlah Dokumen hasilperencanaanpembangunan yangbersifatsektoral/bidang

b. Cakupan rencana rinciterhadap RTRW

c. persentase hasilpenelitian danpengembanganterhadap perencanaanpembangunan


31

Misi Kedua1. Meningkatkan

kualitas sistempengelolaan datadan informasipembangunan yangterpadu

Tersedianya datadan informasipembangunan yangakurat dan terpadu

Ketersediaan Jenisdata/informasi bidangpembangunan- Kabupaten Dalam Angka- PDRB Kabupaten- PDRB Kecamatan- ILITBANG- IKK- PODES- Data Base- Profil Daerah- Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)2. Meningkatkan

KerjasamaPembangunandengan berbagaipihak

TerwujudnyaKerjasamapembangunandengan berbagaipihak

Persentase Kerjasamapembangunan denganberbagai pihak (daerahperbatasan,wilayah/daerah dan duniausaha/lembaga).

Misi Ketiga

1. Menyediakanaparatur yang

handal dankompeten dalampenyusunandokumenperencanaan

Tersedianyaaparatur yang

handal dankompeten dalampenyusunandokumenperencanaan

Persentase aparaturhandal dan kompeten yang

mencukupi


32

2. Menyediakansarana prasaranayang kapabel dalammenunjangpenyusunandokumenperencanaan

Tersedianya saranaprasarana yangkapabel dalammenunjangpenyusunandokumen

Persentase saranaprasarana yang memadai

Tabel 2.3.Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dan LITBANG

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJASASARAN

PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Meningkatkan

kualitasperencanaan,pengendaliandan evaluasi

pembangunandaerah

Tersedianyadokumenperencanaandan evaluasiyang

komprehensifdanimplementatif

1. Jumlah dokumenperencanaan danEvaluasi sebagaiacuan pembangunandaerah

- RPJPD- RPJMD- RKPD- RENSTRA SKPD- RENJA SKPD- KUA PPAS- RTRW- e- Planning- Review RPJMD

adaadaadaadaadaadaada






33

2. Persentase

program/kegiatanRenja SKPD yang diakomodir dalam RKPD

3. Persentasepelaksanaanprogram/kegiatanyang tepat waktu dantepat sasaran

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tewujudnyakonsistensiantaradokumenperencanaan,penganggarandan

pelaksanaan

1. Jumlah Dokumen hasilperencanaanpembangunan yangbersifatsektoral/bidang

- Inkesra

- LP2KD

- SPKD

- RIP

- MDG's

2. Cakupan rencana rinciterhadap RTRW

3. Persentase hasilpenelitian dan

Adaada

adaada

ada

100

100

adaada

adaada

ada

100

100

adaada

adaada

ada

100

100

adaada

adaada

ada

100

100

adaada

adaada

ada

100

100


34

pengembanganterhadap perencanaanpembangunan

2. 1. Meningkatkan

kualitas sistempengelolaandata daninformasipembangunanyang terpadu

Tersedianya

data daninformasipembangunanyang akuratdan terpadu

Ketersediaan Jenis

data/informasi bidangpembangunan- Kabupaten DalamAngka- PDRB Kabupaten- PDRB Kecamatan- ILITBANG- IKK- PODES- Data Base- Profil Daerah- Sistem Informasi

Pembangunan Daerah(SIPD)

adaadaadaadaadaadaadaada





2.Meningkatkan

KerjasamaPembangunandenganberbagai pihak

Terwujudnya

Kerjasamapembangunandenganberbagaipihak

Persentase

Kerjasamapembangunandengan berbagaipihak (daerahperbatasan,wilayah/daerah danduniausaha/lembaga).

100 100 100 100 100


35

D. STRATEGI & KEBIJAKANa. Strategi

Memuat pernyataan strategi dan penjelasan yang rasional untukmencapai tujuan dan sasaran

Tabel 2.4.Tujuan – Strategi

Tujuan StrategiMisi KesatuMeningkatkan kualitasperencanaan, pengendalian dan

Meningkatkan pelaksanaan analisis,pengkajian dan perumusan kebijakan

3. 1. Menyediakanaparatur yang

handal dankompetendalampenyusunandokumenperencanaan

Tersedianyaaparatur

yang handaldan kompetendalampenyusunandokumenperencanaan

Persentase aparaturhandal dan kompeten

yang mencukupi

100 100 100 100 100

2.Menyediakansaranaprasarana yangkapabel dalammenunjangpenyusunandokumenperencanaan

Tersedianyasaranaprasaranayang kapabeldalammenunjangpenyusunandokumen

Persentase saranaprasarana yang memadai

100 100 100 100 100


36

evaluasi pembangunan daerah. strategis di bidang perencanaan,pengendailan dan evaluasi pembangunan.Melibatkan seluruh komponen pelakupembangunan dalam proses perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah Meningkatkan kualitas kajiansebagai bahan perencanaan

pembangunan.

Misi KeduaMeningkatkan kualitas sistempengelolaan data dan informasipembangunan yang terpadu

Meningkatkan KerjasamaPembangunan dengan berbagaipihak.

Penyediaan dan pemutakhiran data daninformasi bahan perencanaanpembangunan yang cepat dan akurat

Meningkatkan Pelaksanaan Kerjasamapembangunan dengan Berbagai Pihak

Misi KetigaMenyediakan aparatur yang handaldan kompeten dalam penyusunandokumen perencanaan.

Menyediakan sarana prasaranayang kapabel dalam menunjangpenyusunan dokumenperencanaan

Mengikutsertakan aparatur dalampelatihan (Bimtek) perencanaan

Menyediakan sarana prasarana yangdibutuhkan


37

b. KebijakanKebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintahdalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapaisuatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksudtertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakanketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupetunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaanprogram/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerjaperangkat daerah.

Tabel 2.5.Strategi – Kebijakan

Strategi KebijakanMisi KesatuMeningkatkan pelaksanaan analisis,pengkajian dan perumusankebijakan strategis di bidangperencanaan, pengendailan danevaluasi pembangunan.

Melibatkan seluruh komponenpelaku pembangunan dalam prosesperencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan daerah.

Meningkatkan kualitas kajiansebagai bahan perencanaan

Peningkatan kualitas perencanaan,monitoring dan evaluasi programpembangunan

Peningkatan peran serta danketerlibatan masyarakat dalamproses perencanaan, pengendaliandan evaluasi pembangunan daerah

Peningkatan sinkronisasi dansinergisme hasil kajian terhadap


38

pembangunan. perencanaan pembangunan daerah.

Misi KeduaPenyediaan dan pemutakhiran data,

informasi hasil pembangunan, danhasil-hasil penelitian sebagai bahanperencanaan pembangunan yangakurat.

Meningkatkan PelaksanaanKerjasama pembangunan denganBerbagai Pihak.

Membangun dan mengembangkan

pusat data dan informasiperencanaan, pengendalian,evaluasi pembangunan

Memberikan peluang seluas-luasnyaterhadap pelaksanaan kerjasamapembangunan dengan berbagaipihak

Misi KetigaMengikutsertakan aparatur dalampelatihan (Bimtek) perencanaan

Menyediakan sarana prasaranayang dibutuhkan

Memberikan kesempatan yangseluas-luasnya kepada aparaturuntuk mengikuti bimtek yang didukung dana yang memadai.

Mengalokasikan dana gunamemenuhi kebutuhan saranaprasarana yang memadai


39

BAB IIIRENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Banyuasin Tahun 2016, maka disusun suatu Rencana Kinerja(Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakanpenjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahunpelaksanaan yang menunjukan nilai kuantitatif yang melekat pada setiapindikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkatkegiatan serta merupakan pembanding bagi proses pengukuran

keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.Sasaran indikator kinerja sasaran dan program yang dilaksanakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Banyuasin Tahun 2016 telah dirumuskan kembali karena tidaksesuai lagi dengan program yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaituprogram yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 dan program yang dilaksanakan tersebut telah di mapping kesasaran yang secara rinci pada bagian lampiran atau secara singkat dapatdilihat pada uraian di bawah ini:a. Sasaran tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang

komprehensif dan implementatif, terdapat :1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 7

(tujuh) kegiatan : Penyusunan Rancangan RKPD : 1 Rancangan RKPD


40

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD : 1 Dokumen Penetapan RKPD : 3 Perbup Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) ; 2 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan : 12 Laporan

Bulanan, 4 Laporan Triwulan, dan 1 Laporan Evaluasi RKPD. Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS P : 4 Nota

Kesepakatan. Sinkronisasi RPJMD : 3 Dokumen

2) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh : 24 Buah. Rencana Tindak Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh : 35 Buku. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kelistrikan : 25 Buku / 30

Peta. Koordinasi Permasalahan Jaringan Air Minum : 25 Buku / 25 Peta. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah

Minapolitan Kabupaten Banyuasin : 20 Buku.

b. Sasaran tewujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan,penganggaran dan pelaksanaan, terdapat :

1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari 4(empat) kegiatan : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat : 1

Dokumen. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi : 1

Dokumen

Koordinasi Forum CSR : 1 Dokumen


41

Sosialisasi Survey Sosial Ekonomi Daerah : 1 Draft Suseda

2) Sosial Budaya yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

: 2 Draft. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals

(MDG) : 1 Dokumen. Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi : 1 Draft.

3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah danBesar terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Industri : 25Buku / 25 Peta.

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan : 25 Buku / 25Peta.

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan SanitasiPermukiman : 3 Dokumen.

4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alamberupa kegiatan Program Pembangunan Percepatan SanitasiPermukiman (PPSP) : 10 Buku.

c. Sasaran tersedianya data dan informasi pembangunan yang akuratdan terpadu, terdapat Program Pengembangan Data / Informasi yangterdiri dari 5 (lima) kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan : 104 Buku BDA dan 50 BukuPDRB.

Penyusunan Profil Daerah : 50 Buku Profil Daerah. Penyusunan Database Informasi Pembangunan : 100 Buku Data

Base.


42

Fasilitasi Informasi Hasil Produksi Pertanian : 1 Dokumen.

d. Sasaran terwujudnya Kerjasama informasi pembangunan denganberbagai pihak berupa Program Kerjasama Pembangunan dengankegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan dengan outputberupa 1 (satu) MoU dan Perjanjian Kerjasama.

e. Sasaran tersedianya aparatur yang handal dan kompeten dalampenyusunan dokumen perencanaan, terdapat : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

f. Sasaran tersedianya sarana prasarana yang kapabel dalam menunjangpenyusunan dokumen, terdapat :1) Program Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 14 (empat

belas) kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 12 bulan. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik : 12

bulan. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah : 12 bulan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional : 12 bulan. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : 12 bulan. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 12 bulan. Penyediaan Alat Tulis Kantor : 12 bulan. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 12 bulan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor : 12 bulan.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 12 Bulan.


43

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan :12 bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman : 12 bulan. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah : 12 bulan. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah : 12

bulan.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 4 (empat) kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor : 12 bulan. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor : 12

bulan.3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan kegiatanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD dengan output 5 (enam) Dokumen RENSTRA, RENJA, LAKIP,IKU, RKT, dan TAPKIN Kabupaten.


44

BAB IVPENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan yang telah disusunperlu disosialisasikan kepada para kepala bidang di Lingkungan Badan

Perancanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Banyuasin. Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaankegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal,sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Rencana pencapaian target kinerja dalam RKT Perubahansecara periodik perlu dipantau secara teratur, sehingga jika terjadiperubahan asumsi yang dipergunakan dalam penetapantarget/rencana dan dapat menyebabkan target tidak dapat tercapai,masih dapat diatasi sedini mungkin. Selain itu evaluasi dimaksudkanuntuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevandengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Akhirnya diharapkan dengan telah tersusunnya DokumenRencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan KabupatenBanyuasin Tahun 2016 ini, dapat menjadi pemicu peningkatan kinerjaseluruh pegawai dalam mewujudkan good governance di LingkunganBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin.

Documents

BAB I PENDAHULUANbappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...Rencana Kinerja Tahunan (RK T) Perubahan BAPPEDA & LITBANG Kab. Banyuasin Tahun 2016 1 BAB I PENDAHULUAN A