BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/131/2018/... · BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53 REVIEW RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018

BAB IIGAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

KABUPATEN BANYUASIN

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin secara

umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintah kabupaten Banyuasin dibidang

Perencanaan dan Penelitian Pengembangan sesuai Kewenangan dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

Adapun Fungsi Unsur –unsur Organisasi yang ada pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Banyuasin yaitu :

a. Dalam melaksanakan Fungsinya, Kepala Badan mempunyai

kewenangan sebagai berikut:

1. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring,

Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Kegiatan

Kesekretariatan ;

2. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,

evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas kegiatan

analisis ekonomi makro daerah, kewilayahan dan konektivitas,

data, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

ba




evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas kegiatan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah,

dan tahunan daerah;


evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas

pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD

dan RKPD;



pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD, KUA dan

PPAS;



pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat

Daerah;



pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/

Lembaga Dan Provinsi Di Kabupaten;

8. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah

bersama perangkat daerah di bawah koordinasi Sekretaris

Daerah;



pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;



Pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Penyajian Dokumen

Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan;

ba



11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris, Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum,

perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan,

kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak

termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang.

Sekretaris mempunyai Fungsi :

1. penyusunan program kerja Sekretariat Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

2. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;

3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan

penyusunan Produk Hukum Daerah;

4. pengkoordinir kegiatan penyusunann anggaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan;

5. penyiapan data, informasi,hubungan masyarakat serta

pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan

urusan umum;

6. pelaksanaan kebijakan dan program Perencanaan


7. perencanaan kebijakan dan program Perencanaan


8. pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan

penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD

(Musrenbang Kabupten);

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan;

10. penyelenggaraan administrasi keuangan;

11. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

12. penyelenggaraan kepustakaan internal;

13. penyelenggaraan pengendalian internal;

ba



14. pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang

terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;

15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan

Funsinya Sebagai :

1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program

kerja;

2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai

dengan lingkup kerjanya;

3. menyusun rencana kegiatan sub agian umum dan kepegawaian;

4. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

ketatalaksanaan;

5. melaksanakan / mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan

rumah tangga yang meliputi perelengkapan urusan umum dan

rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam

kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faxcimile,

telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip intern;

6. melaksanakan dan mengelola adminiostrasi barang;

7. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses

pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat,

pemberhentian dan pensiun pegawai;

8. mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar

Nominatif Pegawai;

9. menyiapkan ahan laporan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan kegiatan;

10. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

ba



d. Kepala Sub Bagian Perencanaan Propgram dan Pelaporan,

Mempunyai Funsi :


kerja;



3. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program

dan Pelaporan;

4. mendata urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian

dan pengembangan;

5. menyiapkan kebijakan program urusan perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

6. memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada subbid-

subbid unit dinas perencanaan pembangunan daerah, penelitian

dan pengembangan;

7. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

8. menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

9. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) /

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);

10. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) / Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);

11. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntailitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKjIP);

ba



12. Melaksanakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD

(Musrenbang Kabupaten) dan mengikuti pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan;

13. Menyiapkan dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah

dilaksanakan pada dinas perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembanga;

14. Menginventarisasi hasil pengawasan dan melaksanakan tindak

lanjut hasil pengawasan;

15. Menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan

laporan hasil pemeriksaan, laporan pematauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan ke SIM HP;

16. Menyiapkan ahan laporan dan mempertanggungjawakan


17. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

e. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai Funsi :

1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;

2. menyampaikan ahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Kerangka

Acuan Kerja (KAK) anggaran rutin;

3. memantau pelaksanaan anggaran rutin;

4. melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan

anggaran;

5. menyusun / mencatat realisasi anggaran rutin, rencana,

pembagian dan penerimaan negara bukan pajak;

6. menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah

Membayar(SPM) dan Informasi keuangan yang berisi bukti

jurnal, buku besa, buku pembantu dan melaksanakan

pemeriksaan atas kelengkapanya;

ba



7. memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan

disampaikan ke atasan;

8. melaksanakan administrasi inventarisasi dan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan barang;

9. melaksanakan pengusulan penghapusan barang;

10. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

f. Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan

Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan

Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas

menganalisis data pembangunan, menyusun program pembangunan,

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan, menyusun

laporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Analisis Data

Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan mempunyai Funsi :

1. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro

daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui

pendekatan holistik, tematik, integratif, spasial;

2. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan

model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran

pembangunan ekonomi makro daerah;

3. pengintegrasian dan harmonisasi program-program

pembangunan di daerah serta pengkoordinasian pagu indikatif

pembangunan daerah;

ba



4. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan;

5. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan

model kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif, dan

spasial yang berbasis pada pengembangan kewilayahan;

6. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

7. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat

umum dan makro untuk mengetahui pencapaian outcome dan

impact program pembangunan daerah, serta pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. pengumpulan dan analisis data statistik serta informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

9. pelaksanaan koordinasi kegiatan Monitoring Penyusunan

RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

10. pelaksanaan koordinasi kegiatan Monitoring Penyusunan APBD;

11. pelaksanaan koordinasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan terkait

Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

Perangkat Daerah;

12. pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan

penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD

(kecamatan dan Forum Gabungan);

13. pelaksanaan koordinasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan APBD (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati kepada DPRD) Berdasarkan Laporan masing-masing

Bidang;

14. pelaksanaan koordinasi kegiatan Pengelolaan Data dan

Informasi terkait penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra

dan Renja Perangkat Daerah;

ba



15. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengelolaan data dan

Informasi terkait penyusunan APBD;

16. pelaksanaan koordinasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

(LKjIP) Pemerintah Kabupaten;

17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

g. Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah,

menyelenggarakan Funsi sebagai berikut :


kerja;



3. melaksanakan kegiatan analisis kerangka ekonomi makro

daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui

pendekatan holistik, tematik, integratif, spasial;

4. melaksanakan kegiatan pengembangan model ekonomi serta

kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan

ekonomi makro daerah;

5. melaksanakan kegiatan pengintegrasian dan harmonisasi

program-program pembangunan Nasional dan Provinsi Bidang

Ekonomi di daerah;

6. melaksanakan kegiatan penyusunan pagu indikatif

pembangunan daerah;




dengan bidang tugasnya;

ba



h. Kepala Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas,

melaksanakan funsi sebagai berikut :

1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;



3. melaksanakan kegiatan analisis kebijakan kewilayahan dan

konektivitas;

4. melaksanakan kegiatan pengembangan model kewilayahan dan

kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik,

tematik, integratif, dan spasial yang berbasis pada pengembangan

kewilayahan;

5. melaksanakan analisis RTRW daerah;



i. Kepala Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;

2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai


3. melaksanakan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat

umum dan makro untuk mengetahui pencapaian outcome dan

impact program pembangunan daerah, serta pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

4. mengumpulkan dan menganalisis data statistik serta informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

5. melaksanakan kegiatan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD,

RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

ba



6. melaksanakan kegiatan Monitoring Proses Penyusunan APBD;

7. menyusun laporan terkait hasil pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan Daerah;

8. melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD;

9. melaksanakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD (Musrenbang

Kabupaten) dan mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

10. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan Informasi

terkait Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Penyusunan

APBD;

11. mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Penyusunan

Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Kabupaten;

12. menyiapkan bahan laporan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

melaksanakan tugas menyusun rencana, memonitor dan memantau

pelaksanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat.

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD,

RKPD perangkat daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat;

ba



2. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah di Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

3. pengkoordinasian pelaksanaan dan mengikuti musrenbang

RPJPD, RPJMD, RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang


4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dengan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra

dan Renja Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat;

5. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan

kepada perangkat daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat;

6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang



terkait APBD di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan perangkat daerah di Bidang Pembangunan Manusia

dan Masyarakat;

9. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/

Lembaga dan Provinsi di Kabupaten pada Bidang Pembangunan

Manusia dan Masyarakat;

10. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan di Bidang




ba



k. Kepala Sub Bidang Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, melaksanakan fungsi sebagai berikut :


kerja;



3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat

Daerah meliputi urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,


Perlindungan Anak;

4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan

Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD

dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Kesehatan,

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan,

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan



8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

ba



9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan



10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan

Pusat dan Provinsi untuk urusan Kesehatan, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan

pembangunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,


Perlindungan Anak;





l. Kepala Sub Bidang Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan,



kerja;




Daerah meliputi urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan;

ba




Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi

dan Perpustakaan, Kearsipan;


dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Perpustakaan, Kearsipan;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan



Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan



RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda, Olahraga,

Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;


Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan



daerah urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga

Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;


Pusat dan Provinsi untuk urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;


pembangunan urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,

Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;

ba







m. Kepala Sub Bidang Urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian

dan Diklat, menyelenggarakan funsi sebagai berikut :


kerja;




Daerah meliputi urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan



dan Diklat;


Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan,

Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;


dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um,

Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,

Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um,

ba



Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,

Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;






RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi


dan Diklat;






daerah urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial,

Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;


Pusat dan Provinsi untuk urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi


dan Diklat;


pembangunan urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan



dan Diklat;

ba







n. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam melaksanakan

tugas menyusun rencana, memonitor dan memantau pelaksanaan

Pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pembangunan



RKPD perangkat daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya

Alam;


Ekonomi dan Sumber Daya Alam;






dan Renja Daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


kepada perangkat daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya

Alam;


terkait Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang Ekonomi

dan Sumber Daya Alam;


terkait APBD di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

ba




kegiatan perangkat daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya

Alam;


Lembaga dan Provinsi di Kabupaten pada Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam;





o. Kepala Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal,

Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista, melaksanakan fungsi

sebagai berikut :


kerja;




Daerah meliputi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan

Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu

dan Pariwista;


dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Perdagangan,

ba



Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;




dan Pariwista;


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian,


Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;




dan Pariwista;


daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu

Satu Pintu dan Pariwista;


Pusat dan Provinsi untuk urusan Perdagangan, Perindustrian,


Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


pembangunan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan

Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;

ba







p. Kepala Sub Bidang Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan

Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral,

melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program

kerja;




Daerah meliputi urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan

Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;


Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Energi Sumber Daya Mineral;


dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Keuangan,

Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi

Sumber Daya Mineral;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan,

Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi

Sumber Daya Mineral;




ba




RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan, Perencanaan,

Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;





daerah urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup,

Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;


Pusat dan Provinsi untuk urusan Keuangan, Perencanaan,

Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;


pembangunan urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan

Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;





q. Kepala Sub Bidang Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan

Kelautan, melaksanakan tugas sebagai berikut :


kerja;




Daerah meliputi urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan

Kelautan;

ba




Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Pertanian,

Pangan, Perikanan dan Kelautan;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian,

Pangan, Perikanan dan Kelautan;




RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan

dan Kelautan;




daerah urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


Pusat dan Provinsi untuk urusan Pertanian, Pangan, Perikanan

dan Kelautan;


pembangunan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan

Kelautan;





ba



r. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

melaksanakan tugas menyusun rencana, memonitor dan memantau

pelaksanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah



RKPD perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;






dan Renja Daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;


kepada perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan



terkait Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang



terkait APBD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

ba




kegiatan perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan



Lembaga dan Provinsi di Kabupaten pada Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;





s. Kepala Sub Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,

melaksanakan tugas sebagai berikut:


kerja;




Daerah meliputi urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;


Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman;


dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan

ba



Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman;





RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman;





daerah urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;


Pusat dan Provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman;


pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;





t. Kepala Sub Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Transmigrasi dan Kecamatan, melaksanakan fungsi sebagai

berikut :

ba




kerja;




Daerah meliputi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Transmigrasi dan Kecamatan;


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan

Kecamatan;


dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;



Kecamatan;


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;



Kecamatan;


daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


ba




Pusat dan Provinsi untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;


pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,






u. Kepala Sub Bidang Urusan Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi, melaksanakan funsi sebagai berikut :


kerja;




Daerah meliputi urusan Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi;


Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;


dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi;



ba




RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi;




daerah urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;


Pusat dan Provinsi untuk urusan Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi;


pembangunan urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;





v. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian Pengembangan melaksanakan tugas

kepala badan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan

penyusunan program kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan,

Inovasi dan Teknologi.

Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian kebijakan teknis, program dan kegiatan

penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi;

2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian,

pengembangan, inovasi dan teknologi;

ba



3. pengoordinasian pendayagunaan hasil kegiatan penelitian,

pengembangan, inovasi dan teknologi dalam rangka perumusan

kebijakan pembangunan daerah;

4. pengoordinasian pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;

5. pengoordinasian penyusunan rekomendasi regulasi dan

kebijakan yang disampaikan kepada bupati dan SKPD di

lingkungan kabupaten melalui kepala badan;

6. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, monitoring dan

evaluasi terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi

dan teknologi di daerah;

7. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan

penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi dengan

institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan

lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun

lembaga penelitian dan pengembangan swasta;

8. membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasi

kerja bawahan;

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

w. Kepala Sub Sosial dan Pemerintahan, melaksanakan fungsi

sebagai berikut :


kerja;



3. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan

pengembangan untuk pengkajian kebijakan di bidang sosial dan

pemerintahan meliputi aspek - aspek : sosial, kelembagaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata,

kependudukan, kesehatan, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, ketatalaksanaan,

ba



aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi,

ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat,

penataan kelembagaan desa, dan badan usaha milik desa,

pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi,

dan tenaga kerja;

4. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan

sebagaimana dimaksud pada huruf 1;

5. mengoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf 1;

6. menyiapkan konsep penyusunan rekomendasi regulasi dan



7. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan perguruan

tinggi/lembaga swadaya masyarakat yang terkait dalam rangka

pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a;

8. Melaksanakan seminar hasil penelitian dan pengembangan;

9. Merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka

memberi rekomendasi kepada Kepala Badan;





x. Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan,

melaksanakan tugas sebagai berikut :


kerja;

ba





3. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian,

pengembangan dan inovasi untuk pengkajian kebijakan di bidang

pengkajian ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek

penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah

perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah,

pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber

daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan,

pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan

permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi

dan informatika;

4. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan

sebagaimana dimaksud pada huruf 1;

5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf 1;

6. Menyiapkan konsep penyusunan rekomendasi regulasi dan



7. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan, perguruan


pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana

dimaksud pada huruf 1;

8. Melaksanakan seminar hasil penelitian, pengembangan dan

inovasi;

9. merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka

memberi rekomendasi kepada Kepala Badan;





y. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dan Teknologi,

mumpunyai fungsi sebagai berikut ;

ba




kerja;



3. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa data penelitian dan

pengembangan meliputi aspek–aspek : teknologi dan inovasi,

difusi inovasi, penerapan teknologi dan diseminasi hasil–hasil

penelitian dan pengembangan;

4. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,

perekayasaan dan inovasi meliputi aspek - aspek sebagaimana

dimaksud pada huruf a;

5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

6. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan, perguruan


pelaksanaan inovasi dan teknologi;

7. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan

pengembangan khususnya bidang perekayasaan, inovasi dan

teknologi;

8. Memfasilitasi pelaksanaan perlindungan hak kekayaan

intelektual;





2.1.2. Struktur Organisasi

Di Halaman Lain......!!!!

ba



ba



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang yang secara

garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan

pembangunan daerah;

2. Pembinaan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah;

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

ba



Untuk pelaksanaan tugas tersebut telah dilengkapi dengan tata laksana

berupa tahapan dan mekanisme baku. Tata laksana yang disusun dan

diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal

berupa tahapan dan mekanisme

yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banyuasin. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya

dengan pihak lain diluar Bappeda dan Litbang, baik itu antar OPD, masyarakat

luas dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder dan shareholder aspek

perencanaan daerah.

1) Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan

mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Banyuasin telah menyusun dan

menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun

tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP

urusan-urusan internal yang telah disusun oleh Bappeda dan Litbang.

2) Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan ekternal dengan

berbagaipihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banyuasin telah menyusun dan menerapkan SOP ekternal.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan

dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS telah

mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada.

2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banyuasin dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan

Litbang sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah per Desember 2016

sebanyak 40 orang, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

ba



Data Perkembangan Jumlah Pegawai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

No Jumlah PegawaiJumlah Seluruh Pegawai

Laki – laki Perempuan Jumlah1. Jumlah PNS 24 16 402 Jumlah THL 30 30 60

Jumlah 100

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Pada Desember 2016

No Data Pegawai Jumlah1. Golongan IV 112. Golongan III 273. Golongan II 14. Golongan I 1

Jumlah 40

Adapun sumber daya aparatur Bappeda dan Litbang yang berjumlah 40

orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti

pada tabel berikut ini:

Kondisi Pegawai menurut Pendidikan Formal Tahun 2016

N

O

JENIS

PENDIDIKAN

FORMAL

LAKI-LAKI

(L)

PEREMPUAN

(P)

JUMLAH

(L+P)

1 SD 1 0 12 SMA 0 0 03 D3 1 0 14 S1 7 7 145 S2 15 9 24

JUMLAH 24 16 40

2.2.1. Sarana dan Prasarana

ba



Jumlah ruang di lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin

terdiri dari 13 ruang meliputi 7 ruang kerja, 1 ruang rapat, 1 gudang, 1 dapur, 1

mushola, 2 toilet umum. Luasan gedung Bappeda dan Litbang seluruhnya seluas

989 m2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung

kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan

Litbang.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bappeda dan Litbang menurut data

Inventaris ada pada Tabel Berikut ini :

Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2014-2018

NO NAMA BARANGKondisi

Akhir2013

Proyeksi Sarana dan Prasaran

2014 2015 2016 2017 2018

I SEKRETARIAT

1 Kendaraan Roda 4 2 2 2 3 3 3


3 Komputer (Set) 6 7 7 8 8 8

4 Meja Esselon 5 8 8 8 8 8

5 Meja Staf 10 10 10 10 10 10

6 Meja Rapat (Set) 2 2 2 2 2 2

7 Kursi Rapat 46 97 97 97 110 110


Akhir2013


2014 2015 2016 2017 2018

8 Kursi Esselon 5 5 5 5 5 5

9 Kursi Staf 15 15 15 16 16 16

10 Kursi Tamu 4 3 3 3 3 3

11 Laptop 9 9 9 9 9 9

12 Note Book 7 7 7 7 7 7

13 Printer 8 10 10 10 10 10

14 Mesin Ketik 2 1 1 1 1 1

15 Filling cabinet 4 4 4 5 5 5

16 Lemari Kayu 2 2 2 3 3 3

17 Lemari Besi 5 7 7 7 7 7

18 Lemari Hias 5 5 5 5 5 5

19 Rak Kayu 3 3 3 4 4 4

20 AC Ruangan 5 6 6 6 6 6

ba



21 TV 5 6 6 6 6 6

22 Lemari Es 3 3 3 3 3 3

23 Wireles 3 5 5 6 6 6

24 Brankas 3 3 3 3 3 3

25 Telepon/Fax 2 2 2 3 3 3

26 Dispenser 2 3 3 3 3 3

27 Proyektor 3 4 4 4 4 4

28 Layar 3 3 3 4 4 4

29 Mikropon Rapat 23 23 23 27 28 29

30 Toa 1 1 1 1 1 1

31 Sound System (set) 0 1 1 1 1 1

32 Penghancur Kertas 1 2 2 2 2 2

33 CCTV (Set) 0 1 1 1 1 1

34 Mesin Absensi 1 1 1 1 1 1

35 Mesin Penghitung

Uang

0 1 1 1 1 1


Akhir2013


2014 2015 2016 2017 2018

II BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT



3 Komputer (Set) 7 4 6 7 7 7


5 Meja Staf 9 9 9 10 10 11



8 Kursi Staf 16 16 16 17 17 18

9 Kursi Tamu (Set) 1 1 1 1 1 1

10 Laptop 2 2 3 4 4 4

11 Note Book 1 1 1 1 1 1

12 Printer 2 3 4 5 6 7

13 Mesin Ketik 1 1 1 1 1 1


15 Lemari Kayu 2 2 2 3 3 3

ba



16 Lemari Besi 3 3 3 4 4 4

17 Lemari Hias 1 1 1 1 1 1

18 Rak Kayu 2 2 3 4 4 4

19 AC Ruangan 3 3 4 4 4 4

20 TV 2 2 2 3 3 3

21 Lemari Es 1 1 1 1 1 1

22 Wireles - 3 3 4 4 4

23 Dispenser 1 - 1 1 1 2

24 Penghancur Kertas - - 1 1 1 1

III BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM



3 Komputer (Set) 4 5 5 5 6 6



Akhir2013


2014 2015 2016 2017 2018

5 Meja Staf 7 8 8 8 9 9


7 Meja Rapat (Set) - - - - 1 1

8 Kursi Staf 10 11 12 15 15 17


10 Laptop 3 3 3 4 4 5

11 Note Book 1 1 1 1 1 1

12 Printer 5 5 6 6 7 8

13 Mesin Ketik 1 1 1 1 1 1


15 Lemari Kayu 1 1 1 1 2 2

16 Lemari Besi 3 3 3 3 3 3

17 Lemari Hias 2 2 2 2 2 2

18 Rak Kayu 1 1 1 1 1 1

19 AC Ruangan 3 3 4 4 4 5

20 TV 1 1 1 2 2 2

21 Lemari Es 1 1 1 1 1 1

22 Wireles - - 1 1 1 2

23 Dispenser - - - 1 1 1

ba



24 Penghancur Kertas - - - 1 1 1

IV BIDANG ANALISIS DATA PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM,

PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN 1 Kendaraan Roda 4 1 1 1 1 1 1


3 Komputer (Set) 4 5 5 5 6 6


5 Meja Staf 9 9 9 9 10 11


7 Meja Rapat (Set) - - - - 1 1

8 Kursi Staf 22 22 23 24 24 25


Akhir2013


2014 2015 2016 2017 2018


10 Laptop 5 5 5 6 6 6

11 Note Book 1 1 1 1 1 1

12 Printer 5 5 6 6 7 8

13 Mesin Ketik 1 1 1 1 1 1


15 Lemari Kayu 1 1 1 1 2 2

16 Lemari Besi 4 4 4 4 5 5

17 Lemari Hias 2 2 2 2 2 2

18 Rak Kayu 1 1 1 1 1 1

19 AC Ruangan 3 3 4 4 4 5

20 TV 1 1 1 2 2 2

21 Lemari Es 1 1 1 1 1 1

22 Wireles - - 1 1 1 2

23 Dispenser - - - 1 1 1

24 Penghancur Kertas - - - 1 1 1

V BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH



3 Komputer (Set) 5 5 5 5 6 6


5 Meja Staf 7 9 9 9 10 11

ba





8 Kursi Staf 22 22 23 24 24 25


10 Laptop 2 2 2 3 3 3

11 Note Book 1 1 1 1 1 1

12 Printer 1 2 3 4 5 6

13 Mesin Ketik 1 1 1 1 1 1


Akhir2013


2014 2015 2016 2017 2018


15 Lemari Kayu 1 1 1 1 2 2

16 Lemari Besi 2 2 3 3 3 4

17 Lemari Hias 1 1 1 2 2 2

18 Rak Kayu 1 1 1 1 1 1

19 AC Ruangan 3 3 4 4 4 5

20 TV 1 1 1 2 2 2

21 Lemari Es 1 1 1 1 1 1

22 Wireles 1 1 2 2 2 2

23 Dispenser - - - 1 1 1

24 Penghancur Kertas - 5 5 5 5 5

VI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang

sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 198 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bappeda dan Litbang

merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara garis

besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan

Penelitian Pengembangan Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan

ba



daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara

kualitatif maupun kuantitatif.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan

partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-undang Republik

indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut. Sistem perencanaan pembangunan

mencangkup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1) politik;

2) teknokratik;

3) partisipatif;

4) atas-bawah (top-down); dan

5) bawah-atas (bottom-up).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala

Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa

pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat

pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan

yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana

pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang

ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD.

Bappeda dan Litbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam

strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda

dan Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau

arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan lain-lain.

Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional

bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap

ba



pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas

diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat

kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan

Musrenbang Daerah.

Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang

pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan

pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas

ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana

rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah“ adalah penjabaran rencana induk

yang berada “diatas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis

di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian,

perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan

kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses

perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke

bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus

memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi

kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah

disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan

pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai

dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

1) Penyusunan rencana

2) Penetapan rencana

3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4) evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga

secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap

ba



penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu

rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah:

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang

bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan

rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan

yang telah disiapkan.

Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum

sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam

rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan

rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala

Bappeda dan PM menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat Daerah

sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data

dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja

pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran

kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan

sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result),

manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan

pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan

evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi

dan tanggungjawabnya.

ba



2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas

Penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah:

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku

kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM,

organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya

mekanisme perencanaan partisipatif;

3) Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;

4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat

kabupaten oleh Bappeda dan PM dan SKPD terkait.

Evaluasi capaian hasil Renstra Bappeda dan PM Kabupaten Banyuasin

periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara

lain seperti dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Bappeda dan PMKabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013

No UraianTahun

PelaksanaanKet.

Tahun 20091 Dokumen Banyuasin Dalam Angka

Tahun 20082009 50 Buku, 50 CD,

dan Upload DataBDA ke Website

2 Dokumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

2009 100 Buku, 800 CD,dan Upload Data

IPM dan Distribusike Website

3Dokumen PDRB Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

200950 Buku, 500 CD,dan Upload DataPDRB ke Website

4Dokumen Perencanaan Wilayah Perbatasan

2009 1 Buah

5 Dokumen Sibermas 2009 1 Buah6 Dokumen Potensi Lebak 2009 1 Buah7 Dokumen CSR 2009 1 Buah

ba



8PERDA dan PERBUP PengembanganWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2009 5 PERDA, 1PERBUP

9 PERDA Rencana Tata Ruang WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

2009 1 Raperda

10Dokumen Rancangan Awal RPJM Daerah Kabupaten Banyuasin 2009-2013

2009 1 Dokumen

No UraianTahun

PelaksanaanKet.

11Finalisasi Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013

2009 1 Dokumen

12PERDA RPJMD Kab. Banyuasin Tahun 2009-2013

2009 1 PERDA

13Dokumen Rencana RKPD Kab. Banyuasin Tahun 2009

200915 Kec dan 33

SKPD

14Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2008 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2009

2009 2 Dokumen

15Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

2009 1 Set

16Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009

2009 100 Set

17

Dokumen Rancangan KUA-APBD /PPAS dan KU-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2009 dan KU-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2009

2009 125 Set

18Dokumen PERDES RPJM Desa Tahun 2009-2013

2009 150 PERDES

19Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2009

2009 1 Laporan

Tahun 2010

1Dokumen Banyuasin Dalam Angka (BDA) Tahun 2009

2010125 Buku dan 200

CD

2

Dikumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2009

2010100 Buku IPM, 100Buku GR, dan 250

CD

3Dokumen PDRB Kabupaten Banyuasin Tahun 2009

2010125 Buku dan 150

CD

4Buku Potensi Investasi Daerah (Kabupaten Banyuasin) di Wilayah Indonesia

2010100 Buku, 100

Leaflet

5Dokumen EKPOD kabupaten Banyuasin

2010 40 Buku dan 25 CD

ba



6

Buku Rekomendasi Sistem Pengolahan Sumber Daya Lahan Pasang Surut dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan

2010 1 Buah

7 Rancangan Peraturan Bupati 2010 2 PERBUP

8Dokumen Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

2010 10 Buku

No UraianTahun

PelaksanaanKet.

9Dokumen RKPD Kab. Banyuasin Tahun 2011

201015 Kec dan 33

SKPD

10

Dokumen Laporan Akintabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010, dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2010

2010 3 Dokumen

11Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kab. Banyuasin Tahun 2008

2010 1 Set

12Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010

2010 75 Set

13

Dokumen Rancangan KU-APBD/PPAS dan KUP-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan KU-APBD/PPASdan KU-APBD /PPAS

2010 125 Set

14PERDES RPJM Desa Tahun 2009-2013

2010 150 PERDES

15 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 2010 33 SKPD

16Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banyuasin

2010 100 Buku

17Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuasin

2010 50 Buku

18Buku Data dan Informasi Daerah Rawan Bencana

2010 20 Buku

Tahun 20111 Dokumen IKU, RKT, dan TAPKIN

Kabupaten 2011 3 Dokumen

2 Dokumen Laporan Tahnan 2011 3 Dokumen3 Dokumen Banyuasin Dalam Angka

(BDA) Tahun 20102011 200 Buku, 200 CD,

dan 1000 BukuSaku

4 Dokumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2010

2011 150 Buku IPM, 150Buku GR, dan 300

CD

5 Dokumen PDRB Kabupaten 2011 150 Buku dan 150

ba



Banyuasin Tahun 2010 CD6 Dokumen Indeks Kemahalan

Konstruksi Kabupaten Banyuasin 2011 100 Buku dan 100

CD7 Dokumen Sistem Pengelolaan Sumber

Daya Lahan Pasang Surut dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan

2011 100 Buku

No UraianTahun

PelaksanaanKet.

8 Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2011 1 Peraturan

9 Dokumen Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

2011 100 Buku

10 Dokumen RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2012

2011 15 Kec dan 33SKPD

11 LAKIP Kabupaten Banyuasin 2011 1 Dokumen12 LKPJ Tahun 2010 2011 1 Set13 Dokumen Rancangan

KU-APBD/PPAS dan KUP-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan KU-APBD/PPASdan KU-APBD /PPAS

2011 125 Set

14 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 2011 33 SKPD

15 Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

2011 1 Laporan

16 Dokumen Renstra AMPL 2011 50 Buku

17 Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

2011 100 Buku ProfilBanyuasin dan

2000 LeafletTahun 2012

1Dokumen LAKIP, IKU, RKT, dan TAPKIN Bappeda dan PM dan PM Kab. Banyuasin

2012 3 Dokumen

2Buku Banyuasin Dalam Angka (BDA) Tahun 2011

2012225 Buku. 150 CD,

dan 1000 BukuSaku

3Buku Profil Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kab. Banyuasin Tahun 2003 s.d 2011

2012200 Buku dan 100

CD

4

Buku Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kab. Banyuasin Tahun 2003 s.d 2011

2012100 Buku dan 100

CD

5Buku Profil Pembangunan Wilayah, Fisik, dan Prasarana Kab. Banyuasin Tahun 2003 s.d 2011

2012100 Buku dan 100

CD

ba



6Buku Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin

2012100 Buku dan 100

CD

7Buku Potensi Desa di Kabupaten Banyuasin

2012 50 Buku

8Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuasin 2012 100 Buku

No UraianTahun

PelaksanaanKeterangan

9Laporan Pengembangan Penanaman Modal

2012 1 Dokumen

10Dokumen Masterplan Penanaman Modal

2012 1 Dokumen

11RTRW Kabupaten Banyuasin yang di PERDA kan

2012 1 PERDA

12Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKK Talang Kelapa

2012 1 Dokumen

13Buku Strategi Penanganan Sampah Perkotaan

2012 1 Dokumen

14Buku Konsep Perencanaan Pengembangan dan Penanganan Pusat-Pusat Pendidikan

2012 1 Dokumen

15Buku Penanganan PSU, MBR, dan PLP2K-BK

2012 1 Dokumen

16Buku Putih Sanitasi Kab. Banyuasin dan Buku SSK Kab. Banyuasin

2012 3 Dokumen

17Buku Perencanaan Penanganan Limbah

2012 1 Dokumen

18Draft Akhir RKPD Kab. Banyuasin Tahun 2013

2012 1 Dokumen

19Dokumen Draft Awal RKPD Tahun 2013

2012 1 Dokumen

20LAKIP Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 dan IKU Tahun 2012

2012 3 Dokumen

21Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011 dan Pengantar LKPJ

2012 2 Dokumen

22Dokumen RKPD Tahun 2012, Rancangan KUP-APBD/P

2012 9 Dokumen

23Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

20124 Dokumen

Triwulan

24Dokumen Potensi dan Rekomendasi Lahan Pasang Surut

2012 45 Buku

25Dokumen Hasil Kajian Inovasi Teknologi

2012 30 Buku

26 Dokumen Laporan Kemiskinan 2012 1 Dokumen 27 Laporan Kemiskinan 2012 1 Dokumen

28Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

2012 1 Dokumen

ba



29Dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuasin

2012 1 Dokumen

30Dokumen Millenium Development Goals (MDGs)

2012 1 Dokumen

31Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi

2012 50 Buku

No UraianTahun


Tahun 2013

1

Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

2013

150 buku,150CD,dan1000 bukusaku,dan 100 buku

PDRB

2Dokumen Penyusunan Evaluasi Jabatan Pegawai Negri Sipil (PNS)

2013 10 Buku

3Dokumen Launcing Buku Biografi Pemimpin dan Profil Daerah

2013 150 orang

4Dokumen Penyusunan sistem InformasiPerencanaan Pembangunan

2013 1 Paket

5Dokumen Profil Pendapatan dan Pembiayaan Kab.Banyuasin

2013 150 Buku

6Dokumen Penyusunan Database Informasi Pembangunan

2013 150 Buku

7Dokumen Pengolahan dan PenyusunanData Potensi Desa

2013 50 Buku

8Dokumen Penyelenggaraan Pameran Investasi

2013 1 Dokumen

9 Dokumen Bimbingan Teknis Kerjasama 2013 40 0rang PNSKabupaten

10Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin

2013 100 Buku

11Dokumen Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2013 12 Bulan

12Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

2013 200 Buku CD

13Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan RTRW

201312 Bulan

14Dokumen Koordinasi Perencanaan Penanganan perumahan

2013 12 Bulan

15Dokumen Penyusunan Rancangan RPJMD

2013 1 Dokumen

16 Dokumen Penyusunan RKPD 2013 1 Dokumen

17Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

2013 1 Dokumen

18 Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

2013 2 Dokumen

ba



Jawaban (LKPJ)

19Dokumen Penetapan RKPD,KUA,dan PPAS

2013 9 Dokumen

20Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

20134 Dokumen

Triwulan

No UraianTahun


21Dokumen Fasilitasi Penyusunan Potensidan Rekomendasi Lahan Pasang Surut

2013 40 Buku

22Dokumen Fasilitasi Kajian Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Tata Air

201330 Buku

23Dokumen Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

2013 100%

24Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

2013 1 Dokumen

25Dokumen Penyusunan Kebijakkan Perencanaan Kemiskinan

2013 1 Dokumen

26Dokumen Sosialisasi Local Economic Resorce development(LERD)

2013 1 Dokumen

27Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

2013 1 Dokumen

28Dokumen Sosialisasi Kebijakan Milenium Development Goals(MDGs)

2013 1 Dokumen

29Dokumen Koordinasi Penyusunan MasterPlan Wilayah Agroplitan

2013 200 Buku-CD

30Dokumen Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman(PPSP)

2013 100 Buku

Tabel Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018

No Uraian TahunPelaksanaan

Ket.

Tahun 20141 20142 2014

Tahun 20151 20152 2015

Tahun 20161 20162 2016

Tahun 20171 20172 2017

ba



Tahun 20181 20182 2018

2.3.3. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah

mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan

penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, memberikan

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan, memberikan pelayanan kepada

masyarakat/lembaga dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda dan Litbang adalah

pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang

meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu

dan terukur;

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah;

4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;

5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan

secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar OPD;

6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan

terkoordinasi;

7. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi

pembangunan.

2.3.4. Kelompok sasaran

ba



Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda dan Litbang,

maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal

memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;

2. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi

sinkronisasi dan integrasi program;

3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam

perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Tabel

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

NoJenis Pelayanan Kelompok Sasaran

1. Pemikiran strategis di bidangperencanaan

Unsur Pimpinan (Bupati, WakilBupati, Sekda)

2. Penyediaan panduan programdan kegiatan serta fasilitasisinkronisasi dan integrasiprogram

OPD

3. Penjaringan aspirasi danpartisipasi dalam perencanaanpembangunan

Pemangku kepentingan (masyarakat,LSM, Swasta, Perguruan Tinggi,Organisasi Profesi, Pemerintah)

4. Penyediaan data dan informasipembangunan

Pemangku kepentingan (masyarakat,LSM, Swasta, Perguruan Tinggi,Organisasi Profesi, Pemerintah)

5. Fasilitasi pemberian ijinpenelitian PKL dan KKN

Perguruan Tinggi, LembagaPenelitian, dan LSM

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Eksistensi Bappeda dan Litbang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki

peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem

perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ;

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah,

antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;

ba



c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang

mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai:

(1) pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan:

o penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang

(RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);

o penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai

bahan

o Penyusunan RAPBD bersama DPPKAD;

o pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan;

o pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang

mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.

(2) Think tank

o pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan

kebijakan lainnya;

o kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.

(3) Koordinator

o Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan;

o Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber

sumber

o pembiayaan dari provinsi dan pusat;

o Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan

berskala besar, sesuai penugasan.

(4) administrator

o pengelolaan dokumen perencanaan;

o penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluai

terhadap

o pelaksanaan rencana pembangunan;

o pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

ba



o Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk

mewujudkanlembaga perencanaan pembangunan yang mampu

melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait

dengan hal tersebut pelayanan di Bappeda dan Litbang harus dapat

menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

o Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

o Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

o Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan

kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi

perencanaan pembangunan di daerah;

o Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan

perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan

peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak

terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

o Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut

perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif

masyarakat.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banyuasin diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu

menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan

perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan

partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik

melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan

kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi

antar pemangku kepentingan.

ba

Documents

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/131/2018/... · BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53 REVIEW RENCANA STRATEGIS